10. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang
a. Sub Sektor Lingkungan Hidup
.
.
Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dengan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat;
Mendayagunakan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dengan cara melestarikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup;
b. Sub Sektor Tata Ruang . Mengembangkan penataan ruang yang bersifat strategis dan dapat menciptakan pertumbuhan
ekonomi dengan menitikberatkan
pengembangan surnber-sumber
daya
pada
secara
merata dan terkendali;
' 11.
Meningkatkan sistem penataan kawasan_kawasan khusus potensial;
Sektor Pendidikan, Kebudayaan
Nasionat,
Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga a. Sub Sektor Pendidikan
'
Meningkatkan daya tampung pendidikan SLTP, Madrasah Tsanawiyah (Mts), SMU dan Madrasah Aliyah;
45
Meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah dengan kualitas yang memadai.
b.
Sub Sektor
Pendidikan
Luar
Sekolah dan
Kedinasan
.
Mengembangkan model pembelajaran untuk
program pendidikan berkelanjutan
yang
berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan.
c. Sub Sekfor Kebudayaan Daerah
Mengembangkan dan membina kebudayaan daerah yang bersumber dari warisan budaya daerah;
Melestarikan aspirasi
nilai
kesenian
dan kebudayaan tradisional serta menggalakkan dan memberdayakan sentra-sentra kesenian untuk merangsang perkembangan kesenian dan budaya daerah yang dapat mendukung kepariwisataan daerah.
d. Sub Sekfor Pemuda dan Olah Raga
'
Meningkatkan upaya pembinaan olah raga serta prestasi yang dilakukan secara sistematis melalui lembaga pendidikan dengan berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olah raga;
r
Mengembangkan
minat dan
semangat kewirausahaan kalangan generasi muda sehingga mampu memberikan menjadikan generasi muda yang tangguh, mandiri dan produktif.
di
12. Sektor Kependudukan dan Ketuarga Sejahtera
a. Sub Sektor Kependudukan
.
Mengembangkan sistem penyediaan data informasi kependudukan mendukung arah pembangunan bidang kependudukan dalam aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas.
yang
b. Sub Sektor Keluarga Sejahtera
' Mengembangkan
pengetahuan, tingkat keterampilan dengan pendekatan kewirausahaan bagi keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan dasar;
.
Meningkatkan pelayanan dan bimbingan keluarga berencana.
13. Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja a. Sub Sektor Kesehatan
.
Meningkatkan kualitas kehidupan dan kesehatan
masyarakat sehingga mampu secara mandiri memelihara kesehatan individu dan keluarganya;
47
r
Meningkatkan pelayanan kesehatan secara optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.
b. Sub Sektor Kesejahteraan Sosial Meningkatkan mutu lingkungan hidup yang sehat; Meningkatkan pemberdayaan individu dan keluarga dan masyarakat dalam memelihara, melindungi lingkungan menuju masyarakat yang sehat, mandiri dan produktif.
. .
c. Sub Sektor Peranan Wanita, Anak dan Remaia . Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan sebagai individu dan sumber daya pembangunan; . Meningkatkan peran aktif organisasi perempuan dalam masyarakat dengan mengembangkan visi pemberddyaan keterampilan dan keahlian; 14. Sektor Perumahan dan Permukiman a. Sub Sekfor Perumahan dan Permukiman
. Memantapkan sistem penataan dan pengembangan perumahan melalui penyempurnaan sistem PembiaYaan, pengembangan pola subsidi yang efisien bagi
.
masyarakat berpendapatan rendah;
Meningkatkan kualitas pelayanan
dan utilitas mengembangkan pendukung perumahan dan pemukiman dengan pendekatan kemitraan pemerintah daerah, swasta
sistem jaringan
dan masyarakat.
b. Sub SektorBangunan
. .
Meningkatkan kesadaran akan mutu dan kelayakan teknis bangunan untuk mendukung hunian yang sehat dan aman;
Meningkatkan dan mengembangkan pola penataan, pemanfaatan, pemugaran dan pelestarian kawasan-kawasan bernilai sejarah dan kawasan - kawasan budaya tradisional.
15. Sektor Agama a. Sub Sektor Pelayanan Kehidupan Beragama
. . .
Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang harmonis dan saling menghormati;
Meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah;
Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga keagamaan dan ikut mengatasi perubahanperubahan yang terjadi.
b. Sub Sektor Pembinaan Pendidikan Agama
.
Meningkatkan kualitas pendidikan agama melalui penyempurnaan sistem pendidikan agama sehingga lebih terpadu dan integral dengan sistem pendidikan nasional yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai. 49
16. Sektor llmu Pengetahuan dan Teknologi a- Sub Sektor Pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi
'
Mengembangkan suatu pendekatan insentif bagi peningkatan penggunaan jenis dan layanan iptek dalam kegiatan layanan masyarakat.
b.
Sub Sekfor Penerapan Teknis Produksi dan Teknologi
.
Menyediakan sistem dan jaringan informasi guna mendukung peluang usaha, peningkatan produksi dan pendayagunaan sumber daya lokal.
c. Sub Sekfor Penelitian
r
.
Meningkatkan peran penelitian dan pengembangan (litbang) untuk dapat memberikan hasil-hasil pembangunan daerah yang maksimal, berhasil guna dan berdaya guna; Memperlancar arus alih pengetahuan teknologi.
d. Sub Sektor Kelautan
.
Mengoptimalkan hasil-hasil penelitian kelautan dalam pengembangan dan pengelolaan hasil-hasil
kelautan dalam meningkatkan
.
pendapatan
masyarakat dan daerah; Mengembangkan pendekatan iptek untuk menjaga kualitas dan kelestarian sumber-sumber kelautan daerah.
50
e. Sub Sektor Srsfem lnformasi dan Statistik Meningkatkan dan menyempurnakan data statistik sebagai sumber informasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
.
17. Sektor Hukum
Meningkatkan pemahaman dan pendidikan hukum di masyarakat untuk menciptakan kesadaran dan
kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum;
Menegakkan hukum secara konsisten untuk
menjamin kepastian hukum, keadilan
dan
kebenaran, serta menghargai hak azasi manusia. 18. Sektor Aparatur Pemerintah dan pengawasan
. .
Mewujudkan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, serta bebas KKN; Melaksanakan UU No. 28 Tahun lggg tentang
penyelenggaraan Negara
yang Bersih
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme secara konsisten.
19. Sektor Politik
.
dan
Meningkatkan kesadaran pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban politiknya dalam berbagai kehidupan, untuk setanjutnya dapat memenuhi kewajiban politiknya serta menggunakan haknya secara maksimal sesuai dengan kedudukan, fungsi dan peranannya dalam sistem politik; 5l
r Mengembangkan dan
meningkatkan
pemberdayaan peran serta Ormas.
20. Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum
. .
E.
serta dan kesadaran masyarakat untuk turut serta baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan Menegakkan seluruh peraturan dan perundangundangan dalam menciptakan suasana tenang, aman dan kondusif. Meningkatkan peran
INDIKATOR MAKRO
Guna mencerminkan visi menjadi suatu
yang
konkrit dan dapat diukur, perlu adanya suatu indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pencapaian visi secara makro. Indikator ini terdiri dari indikator ekonomi makro, sosial makro, yang dijabarkan dalam 12 item dimana kesemuanya bermuara pada indikator Indeks Pembangunan Manusia (lPM).
Indikator IPM tersebut diarahkan untuk mencapai kategori maju pada skala yang ditetapkan oleh UNDP, yang dicirikan dengan pencapaian IPM sebesar 60,85
(Estimasi) pada Tahun 2007 Kondisi inilah yang merupakan indikator pencapaian visi Kabupaten Pamekasan, yakni: "Terwujudnya Pamekasan Yang Agamis, Tenteram, Maju, Mandiri dan Berkeadiian Menuju Ridha Allah Swt." 52
Pencapaian indikator makro tidak hanya merupakan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan saja, melainkan merupakan kinerja bersama
antara Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat dan swasta. Namun demikian Bupati sebagai pelaksana kebijakan tentu bertanggungjawab kepada keberhasilan pencapaian indikator makro.
Atas dasar itu tingkat pencapaian indikator makro berupa IPM dapat dijadikan dasar penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Bupati Pamekasan, terutama untuk LPJ akhir masa jabatan Bupati Pamekasan, mengingat manfaat dan dampak implementasi kebijakan berupa program dan kegiatan hanya dapat diukur dan dinilai dalam waktu yang relatif panjang Adapun indikator makro dan target yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:
53
INDIKATOR MAKRO PENCAPAIAN VISI DAN MISI KABUPATEN PAMEKASAN SAMPAI DENGAN 2OO7 VARIABEL
TA H U N
SATUAN
2002
2001
mo4
2003
2006
2005
fl
52,41
60.2'
02.0t
60.0:
59.8{
RA 7C
695.86i
702.55{
709.19:
715.Ui
722.501
729.15!
0,9t
0,91
0.9r
0.9r
u.Yi
INDEKS
2007
r}
I
PM
I
IUMLAH PENDUDUK
J
.AJU PERTUMBUHAN PENDUDUK
4
)ENDUDUK MISKIN
JIWA
138.42t
136.801
134.60;
132.69(
130.631
128.65i
126.63:
IUMTAH PENDUDUK BEKERJA
JIWA
671.36t
668.62:
669.27:
669.991
670.45:
670.75;
670.94i
JIWA
)ENGANGGURAN TERBUKA
oa
JJ.9J
39.30(
/15.03:
51.87!
)DRB BERLAKU
JTJTA RP.
1.535.148,9!
1.992.153.7,
1.503.105.7{
1.670.424.21
724.364.11
8
)DRB PER KAPITA (BERLAKU}
RIBU RP.
2.218.9t
2.835.5r
2.168.6(
2.288.5t
I
)ERTUMBUHAN EKONOMI
oa
1.5!
2,0',
oa
o
t0
NFTASI
11
T.IVESTASI
12
AJU INVESTASI (KONSTAN)
')
24.49t
JIWA
13,9i
9.71
n
57.861 1.657.436,01
2.377.9'
2.417.6t
2.313.21
2,01
2,2(
z,zi
8.5;
oo,
10,0,
9,5i
9,5;
Data Tahun 2006-2007 adalah data estimasi
2001 2003
64.45 64.45 64.45 64.45 64.45 41.45
2004 2005 2006 2AO7
I.
PENDIDIKAN 60,90 60.90 60,90 60,90 60,90 60.90
DAYA BELI
FLUKTUASI PROY. INFLASI
DIF1ATE DAYA BELI
55.88
42.77
31 .98
52.44
55.88 55,88
12.10
62.64
55.88
-1.85 -2.97
54,85 54.22
62.66 60.07
55.88
1.85
56_91
55.88
2.rc
57.20
54
64.0r1{
1.638.832.5;
2,21
oa
AHH
ot
2,41
JUTA RP.
TAHUN
60.81
735.81,
IPM
59,86
60,75 60.85
Keterangan : Data tersebut hasil konfirmasi dengan BPS Propinsi Jawa Timur, proyeksi angka IPM dengan tetap memperhatikan beberapa asumsi
:
Proyeksi angka
IPM dari Tahun 2003-2007
memperhatikan asumsi sebagai berikut
:
- lndeks Angka Harapan Hidup & -
dengan
lndeks
Pengetahuan/Pendidikan dari tahun 2003-2007 tetap Daya beli Jawa Timurtahun 2003-2007 tetap Pertumbuhan penduduk dari tahun 2003-2007 tidak jauh berbeda secara signifi kan lndeks Daya Beli berkolerasi dengan angka inflasi dan dediflate menyesuaikan dengan fluktuasi proyeksi angka inflasi 2003-2007.
55
BAB IV TUJUAN, SASARAN DAN FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN
A. Faktor Kunci Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mengemban visi dan misi dipengaruhi oleh dua lingkungan yang bersifat strategik, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategik, yaitu kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Sedangkan lingkungan eksternal terdiri atas peluang (opportunity) dan ancaman (treath). Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan tujuan dan sasaran. Faktor penentu keberhasilan ini ditetapkan
dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan dengan pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Treath).
1.
Kekuatan (Strength):
a.
Adanya reformasi administrasi melalui restrukturisasi organisasi, revitalisasi aparat dan refungsionalisasi sistem pemerintahan.
b. Adanya hubungan kemitraan dan kerja sama yang baik antara pemerintah kabupaten dengan DPRD dalam penetapan dan implementasi kebijakan pembangunan daerah.
56
c.
Tersedianya aparatur pemerintah kabupaten dalam
jumlah yang cukup memadai untuk
dapat
didayagunakan dalam mengelola potensi daerah-
d. Adanya dukungan dari
pimpinan informal/tokoh masyarakat/ulama, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi swasta dalam segala aspek kegiatan pembangunan daerah.
e.
Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sumber daya potensi daerah.
f. Adanya respon
pemerintah kabupaten dalam mendukung investasi, terutama melalui prosedur penyederhanaan Perij inan.
g. h.
Berkembangnya iklim demokrasi. Mulai sadarnya masyarakat terhadap supremasi hukum
dan HAM.
i. j.
Adanya potensi dan sumber daya daerah yang dapat dikembangkan.
Tingginya tuntutan masyarakat dalam mewujudkan good governance di lingkungan birokrasi dalam era reformasi.
2.
Kelemahan(Weakness)
a. Belum optimalnya tingkat akuntabilitas, dan
responsivitas kinerja
kabupaten.
57
responsibilitas aparatur pemerintah
b.
c. d.
Lemahnya daya saing produksi dan produktivitas kerja pemerintah kabupaten. Belum mantapnya tata administrasi dan manajemen pembangunan daerah.
Belum optimalnya tingkat profesionalitas aparatur pemerintah kabupaten dalam memberikan pelayanan publik.
e. f.
Belum membudayanya transparansi birokrasi.
g.
Belum optimalnya penggalian dan pengelolaan sumber
Masih lambatnya pemulihan ekonomi akibat krisis yang berkepanjangan. pendapatan daerah.
3.
h.
Rendahnya tenaga kerja yang diserap (sekitar pada tahun 2000) dari angka pencari kerja.
i.
Tingrginya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran.
10o/o
Peluang(Opportunity)
a.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan UndangTahun 1999 memberikan Undang Nomor
25
kewenangan luas bagi daerah untuk merencanakan pembangunan daerahnya sesuai potensi yang dimiliki-
b.
Tersedianya sumber daya potensial yang dapat digali guna menunjang pembiayaan pembangunan daerah.
58
c.
Adanya dukungan dari pimpinan informal/tokoh masyarakaUulama, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi swasta dalam segala aspek kegiatan pembangunan daerah'
d.
Sikap masyarakat yang terbuka, kritis, dinamis dan partisipatif terhadap adanya perubahan.
4.
Ancaman (threat)
a. Adanya dampak dari krisis ekonomi
yang
berkepanjangan.
b.
Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat dan kritik ketidakpuasan masyarakat atas kualitas pelayanan aparatur Pemerintah kabuPaten.
c. Adanya kerawanan sosial akibat gangguan kamtibmas' d. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. e. Adanya kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat.
Berdasarkan analisis swoT diatas, maka faktor kunci keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Pamekasan adalah:
1.
Adanya hubungan kemitraan kerja antara pemerintah kabupaten dengan DPRD.
2.
Tersedianya aparatur pemerintah kabupaten dalam jumlah yang cukup memadai.
59
3.
Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sumber daya potensi daerah.
4.
Tersedianya sumber daya potensial yang dapat digali guna menunjang pembiayaan pembangunan daerah.
5. Adanya dukungan dari pimpinan
informal/tokoh
masyarakat/ulama, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi swasta.
6. Adanya sikap masyarakat yang terbuka, kritis, dinamis dan partisipatif terhadap perubahan sistem pemerintahan dan pembangunan.
7. Adanya terobosan baru dalam rangka penggalian
dan
pengelolaan sumber pendapatan daerah, potensi daerah secara optimal, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B.
Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan Visi, Misi, dan Strategi Daerah Pamekasan, tujuan dan sasaran ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini:
60
Tabel
: Tujuan dan Sasaran
NO. BIDANG'SEKTOR 'l
2
1.
Bidang Pemukiman
TUJUAN
SASARAN
3
4
dan Prasarana Wilavah:
a.
Sektor Pembangunan Wilayah
1)
tr,'lenyediakan
dan
.1.
I
meningkatkan
plasarana
dan oelabuhan/ terminal.
dan
sarana
sesual kebutuhan dalam dan antar wilayah.
Tersedia dan terpeliharanya akses ialan raya dari pusat pemukiman ke pusat aklivitas masyarakat
1.2. Tersedia dan oerdaqanqary'pasar
1.3.
terpeliharanya pusalpusat fadisional.
Tersedia dan terpelihannya terminal
dan
oelabuhan.
1.4. Tersedia
dan
terpeliharanya
laringan
telekomunikasi.
2)
1.5. 2.1.
lvbningkatkan pembangunan
prasarana,
sarana,
fasilitas fusilitas
umum, sosial di
perdesaan.
Tersedia dan terpeliharanya jaringan listrik. Tersedia dan terpeliharanya alat-alat pendukung oenoolahan hasil bumi.
2.2. Tersedia dan lerpeliharanya
tempat
rekreasiltaman hiburan rakYat.
2.3.
Tersedia
dan
terpeliharanya gedunggedung
oeribadatan.
2.4. 2.5.
Tersedia dan terpeliharanya fasilitas keamanan
2.6. 2.7.
Temeliharanvakantor-kantorpemerinhhan.
Tersedia dan terpeliharanya fasilitas pengolahan dan iarinqan air bersih.
Tersedia
dan
terpeliharanya gedung-gedung
sekolah.
2.8. Tersedia dan terpeliharanya fasilitas kesehatan 3.1. Memberikan kemudahan bagi masyarakat kola
lvleningkatkan pembangunan
prasarana,
fusilitas
dalam menialankan aktivitas sehari-hari. sarana,
3.2.
umum,
fasilitas sosial
Meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran
masYarakat kota.
di
3.3
Tersedia dan terpeliharanya fasilitas pengolahan dan iarinqan air bersih.
3.4.
Tersedia
perkotaan.
dan
terpeliharanya gedung-gedung
oeribadatan-
3.5. 3.6. 3.7.
Tersedia dan terpeliharanya fasilitas keamanan Temeliharanvakantor-kantorpemerinhhan
Tersedia
dan
terpeliharanya gedung-gedung
sekolah.
3.8.
6l
Tersedia dan terpeliharanya fasilitas kesehatan.
I
2
4
3
4)
l,leningkatkan kualibs pelayanan kepada masyarakat
4.1.
Tercipbnya shndar pelayanan minimum.
42.
Terciphnya sbndar manajemen-
sistem
pengelolaan dan pengendalian pembangunan
fsik
b.
Sektor Perumahan
dan Pemukiman
1) llenciphkan
penahan
sistem dan
perumahan -pengembangan
layak huni
yang bagi
masyarakat berpenghasilan
1.'1.
Tersedianya perumahan layak
huni
dan
teriangkau oleh daya beli masyarakat.
1.2.
Tersusrnnya perafuran tenhng pembangunan perumahan.
1.3.
Tersedianya fasilhs pengolahan sampah'
rerdah-
2)
illenyediakan sistem
jaringan
ulilibs
pendukung
perumahan
dan
pemukiman.
3) i/encipbkan
pola
2.1. 2.2. 2.3. 2.2. 3.1.
Tersedianyalaringantelepon. Tersedianya iaringan listik.
Tersedianyaiaringanakbersih.
Tersedia
dan
terpeliharanya loket-loket
pebamn utilihs.
Terpeliharanya kawasan-kawasan bemilai sejarah dan budaYa tadisional.
penahan,
peranfaahn,
pemugaran
dan
32. 3.3.
meleslarikan kawasan-kawasan
bernilai sejarah dan
Tersedia dan terpeliharanya sanggar-sanggar seni dan budaYa
kawasan-kawasan budaya badisbnal.
L
Terciphnya lapangan kaia baru
Bidang Sosial dan Kesehatan
a.
Sektor Sosial
1)
ttilenciptakan sistem
penyediaan
'l'.'1.
Tersedianya dah dan informasi kependudukan yang akurat, aktual, terpercaya, dan tsanspamn.
12.
Tersusunnya standar pelayanan minimum di bidarq kependudukan.
data
infomasi
kependudukan yang
mendukung
arah
pembangunan
di
bidang kependudukan aspek kuantihs, kualibs, dan mobilihs.
dalam
62
I
2
4
3
2)
3)
[\rhnyelenggamkan penyuluhan tentang kependudukan dan keluarga sejahtera bagi setiap keluarga
ltibningkatkan pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat-
b.
Sektor
1)
lileningkatkan kehidupan yang layak bagi
2.1 2.2. 2.3. 3.1.
masyarakat.
2)
lvbningkatnya partisipasi kaum perempuan
unfuk beperanserb se@ra aktif
dalam
3.2.
Tersedia
1.'l.
Tersusunnya standar pelayanan minimum di hidann kpehatan
1.2.
Terselerggaranya pelatihanaelatihan bagi
2.1.
Tersedia dan teryeliharanya pos pelayanan
2.2. 2.3.
Tersedianya obat obabn baoi masvarakal Tersedianya obatobahn pembasmi secngga
petayanan
optimal
lleningkatnya partisipasi masyarakat untuk mau mendafbrkan diri sebagai penduduk.
dan
terpeliharanya tempat penampungan bagi fakir miskin, anak jalanan, oenvandano cacat dan iomoo.
tenaoa med'rs-
lvbningkatkan
kesehahn
l\rtenurunkan angka kematian lbu melahirkan.
oembanounan.
kualibs
Kesehatan
dan kebampilan bagi setiap keluarga agar mampu mewujudkan keluarga sejahtera. t\/eningkatnya pemahaman
secam kepada
masyarakat
terpadu dan puskesmas.
dan insektisida-
khususnya
masyarakat berpenghasilan rendah. 3.
Bidans Pendidikan SeKor
a.
l)
Pendidikan, Kebudayaan Daerah,
Menyelenggamkan tingkat Dasar, Menengah, chn Tinggi
pendidikan
Kepercayaan terhadap
Terseda
dan
terpeliharanya gedunggedung
Sekolah Dear, Menengh dan Tinggi.
1.2. 1.3.
Tersedanya bd
Terseda
dan
tretpeliharanya peralahn
laborakriurn.
Tuhan
1.4.
Yang Esa, Pemuda dan
Maha
Olahraga.
1.1.
2)
Menyelenggrakan
pendidikan babasis
Tersedb
&n
teroelihara oeralalan olahraoa-
1.5.
Terselenggaranya pelatihan bagi guru, dosen, dan karvawan.
2.1.
Terseda
dan
tapeliharanya gedung4edung
Sekolah Keaoamaan-
2.2.
KeaGmaan
Tasedarrya buku{uku pelajaran
dan
kuliah
keaoamaan.
2.3. 24.
Tersdenggaranya pelatihan bagi guru, dosen, dan
3.1.
Terselengga!-anyakursusberorienhiwirausaha.
3.2
Terselenggamnya pelathan bagi instukfur
4.1.
Terbenfuk
Terseda dan teroelihara oeralabn olahraoa. I(arya!.t/an.
3)
Mencphkan mo& pernbelajaran
progam
unful
pendidikat berorienhs kewirausahaan
yang 4)
Membina kehidupan
masyarakat
berdasarkan
yang adat
istiadat setemoat
63
dan
masyarakat adat
tapelihamnya
forun
anbr
I
z
4
3
5)
Manbina
kebudayaan yang basumba
duah dai waisan budEa lduhur.
6) Membina genermi muda yang s€hat dan kuat bdk lasmad
5.1. 5-2. 5.3. 6.1. 6.2.
Tersdenggranya sangga-sangga seni dan budaya Terselenqqranvafedivdliesenian
dan
kebudgyaql-
Terseda dan hrpdihranya museum.
Tersdenqgranyak4ua-anolahraga Tasedia dan terpelih*anya gedungiedur€ dahraga
ma@un rohani
b.
Sektor llmu Pengetahuan dan
Teftnologi
1)
1.1.
lttlenyelenggarakan
bebagai penelitian ilmiah
di
perguruan
linggi
2)
illewujudkan
alih
Terselenggaranya pedombaan
karya
fulis
ilmiah.
1.2. 1.3. 2.1.
Terselenoqaranya pelatihan ketsampilan.
2.2.
Tersedianya tenaga pelatih dari lembaga pendidikan yang berasal dari dalam dan luar
3.1.
Terselerggaranya pameran ilmu pengehhuan
teknologi
Tersediadanterpeliharanya laboratorium Terselerggaranya pengiriman tenag peneliti ke lembaoa oendidikan dahm dan luar neqeri.
neoeri.
3)
lvlencipbkan
maslarakat
yang
sadar dan terbiasa
dengan
ilmu
pengetahuan
dan
bholooi.. Terselenggaranya kursus dan
3.2.
dan
pelatihan
berbas'rs teknologi bagi rnasyarakat.
teknolmi
4)
ltlencipbkan sistem
4.1.
Tersedianya dah dan informasi.
iaringan yang mendukung peluang usaha, peningkabn
4.2
Tersosialisasinyahasil-hasilpenelitianilmiah.
1.1.
Tersedianya pasarbagi produk lokal.
1.2.
Tersustnnya perafuIan yang
'1.3.
Tersedianya lahan unfuk kawasan industi'
dan
informasi
produksi
dan
pendayagunaan sumberdava lokal 4.
Bidanq Industd
a.
Sefttor
t)
lndusti
iilewuiudkan pembangunan
industi yang dapat meningkatkan
pendapahn
asli
daerah
2)
iihnciphkan
keserpabn
keda bagi seluruh lapisan
2.1. 2.2.
masyarakat
64
mendorong
ncrfilmbutnn invesbsi-
Tersedianya pinjaman lunak bagi masyarakat.
TerselerBgaranya progmm Bapak Asuh bagi para pengmjin lokal.
I
2
b.
Sektor Pertambangan dan Energi
3
1)
4
1-1.
Mengendalikan
kegiabn perbmbangn sehingga tidak matmk lingkungan hidup dan
1.2.
Tersedianya prasamna dan sarana pengolahan hasil bmbano dan enerqi Optimalisasi dinas amdal.
sumbadaya alan
c.
lainnva.
Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi
1)
Menyedakan dan meningkafl
dalam
Daerah
2)
Meningkat
pendukung .iaringn
1.,|.
Tersedianya jalan akses menuju tempat wbata unggulan.
1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2.
Tersedanya
,|.1. 1.2. ,|.3. 3.1.
Ters€dianya t€rnpat pembuangan dan pengplahan samDah
Tapeliharanyatempattempatwisah.. Terselenggaranya pomosi tempat wisata.
fasilib
penuniang cli lokasi wisah.
Berhmbahnyajaringantelekomunikasi Tasedianyaperalabntelekcrnunikai.
telekomunkasi Bidang Lingkungan Hidup dan Tata Ruano
a.
SeKor Lingkurgan
l)
Hidup
2)
Meningkat
Melestarkan
Tersedianya RSS (Rumah SehatSedertrana)
Penoerukan kali dan sunoai. Terpeliharanya kawasan huhn lindung.
srrmlsrhva hrilan
b. 6.
SektorTata Ruang
1) Menab
kawasankawasan di p€rkotaan dan daerah.
Ditertibkanrva tab ruano.
1.2.
Tasusunnya rencana umun
hb
ruang
Bidano Pertanian
a.
SeKor
1)
Pertanian dan
Kehulanan
b.
SeKor
1)
Sumberdaya Air dan lrigasi 7.
1.1.
Meningkat
1.1.
Tersedia dan terpelihararya peralahn penunjang produksi pabnian dan kehutanan.
1.2. '1.1. 1.2.
Tersedianyapupukbagipertanian Terbenfuknya sbtern irioasi teknb
&n
semi teknb
Tersusunnya peraturan penggunaan sumbadaya air dan Lioasi.
Bidanq Tenaoa Keria
1)
1.1.
Mencipbkandan memperluas lapangan
Tasusunnya peraturan dae-ah
tenbng
ketenagakaiaan-
serh ksemoabn keria
2)
2.1.
Meningkat
kualib
Optimalbasi balai lalihan kaja.
sumba&ya
manusia. 8.
Bidang Perhuhrngan
1)
Membina sistem tansporbsi anhr
l.
moda yang mampu
1.2.
meniattEb kebufuhan mobilih masyarakat
Tersedia dan terpeliharanya prasanna dan sarana
hansporhsi darat Tersedia dan tefpeliharanya prasamna dan sarana
tansporhsi laut
65
2
1
4
3
2)
''.'1.
[\ileningkatkan
keselamahn
pengguna
dan barano.
dan
1.2.
keamanan
Penahan dan penertiban angkuhn penumpang
iasa
Terselenggaranya
penyuluhan
kepada
masyarakat
hansportasi umum
Hukum
9.
a.
Sdrtor
1)
1.1.
i/encipbkan
Kesadaran
Huhum
Kepatuhan
dalam
dan
Hukum
kemngka Supremasi Hukum
1.2.
Terciphnya kesadaran hukum pada masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum secan be*esinambrrnoan
Terciphnya kepatuhan hukum
dengan
memberikan sanksi hukum yang tegas terhadap oelanooar.
1.3.
Tersedianya produk hukum daerah yang sesuai
dengan kondisi daerah dengan tehp memperhatikan adat istiadat serb kondlsi masvarakat
1.4.
Tero'phnya budaya hukum pada aparatur pomerinbh dan masyarakat
2)
2.1.
lvlemberikan
kEaslian
keadilan
dan kebenamn serb hak asasi manusia
b.
Sdrtor
1)
illeningkatkan peran
Keamanan
serb dan kesadaran
dan Ketertiban
masyarakat
lfasyarakat
maupun
baik langsung tidak langsung dalam menciphkan
secara
2.2.
pada
dan
ketertiban
Terpenuhinya rasa keadilan sesuai hak dan
kalaiban
2.3. 1.1.
Terlindunginya hak asasi masyarakat dengan memperhatikan harkat dan marbbat manrcia.
Terlbatnya masyarakat dalam
menjaga
keamanan di wilayahnya.
1.2.
Terselenggaranya operasi penertiban dan keamanan.
1.3. '1.4.
keamanan,
ketenFaman
Terlaksananya penegakan hukum lembaqa peradilan secara konsisten.
hukum,
Terselenqqaranyaoenvuluhan. Opfmalisasi fungsibadaniadanpengendalian narkoba
1.5.
Tersedianyalokasipenampungan.
2.1.
Tersosialisasikannya Perafuran
2.2.
Evaluasi terhadap pemfuran dan perundang
linokunoan
2)
f\Ienegakkan
pelaksanaan peratu|uln
perundang-
Perundangundangan yang akan dilaksanakan oleh Daerah
undangan
undangan
2.3.
Terlibatnya Sbkeholder dalam Pembuahn Perafu nan dan Perundangan-undangan
66
'lt 10.
2 Bidang Agama SeKor
a.
3
1)
Pelayanan
Kehidupan Beragama
4
r.r.
Membina terufunan
tersetenggat-anya forum silafurahmi
hidup beragama
2)
z.t.
Memberikan
terseotacrtnterpetthamnyasaranadan
pelayanan bagi umat
z.z.
11.
Sektor
1)
up[matFils rungsi lnsbrFi yang
Pendidikan Agama
yang berkualihs
a.
Seklor Aparatur Pemerintah dan
1)
Melvujudkan pernerinbhan yang
1.2.
besih dan berwibawa sesuai dengan UU
2)
temedtanya prasarana dan sarana pendidikan
1.2. _ '1.1.
serb bebas KKN yang
Pengawasan
Kernudahan umat berag,nma dalam mEaksan-akai-
agama
Politik
mernberikan
ibadahnya
r.r.
Menciphkan
pendidikan
prasarana
pelayanan keagamaan
2.3. Pembinaan
umat
ibadah.
b€ragama dalam melaksanakan ibadah
b.
anhr
bergama.
ag?ma
lUeningkatnya kompeGns-Gn-aga-penOlOik melaluishndarkompetensi Menyusun Oan meneApfan prffik nutum yangmengah{r hak dan keuajiban bagi aparatur. Menyusun Oan meneapGn proAut truturm yang mengaBr sanksi hukurn bagi aparafur penrainbh.
nsnor 28 bhun 1999
2.1.
Talaksananya p€nyelenggaraan
panerinhhan yang responsif
2.2.
(rBsponsMeness),
berbnggungauab
Menyusun Oan meneUpTanloaut tr*um yang mengafur penghargaan dan sanksi hukum (reward ard punishnen$ hrigi aparafur pe.nerinbhan. Terbukanya tesempaEn Uag aparatuiffiainEn untuk mendapaftan pendidil(an dan pelalihan.
(mmt&itilyl,hn dapat diterima
b.
(a&ept*itM. SektorPotitik
1)
1.1.
Mewujudkan
kesadaran
dan
pernahaman brttadap
tnk dan
polilik 2)
1.2.
bagi
z.t.
kesempahn berpolitik
3)
2.2.
Mehksanakan
r.
r.
otonomi daerah yang
Iuas, nyata dan b€fbnggung jauab
masyilkat
Terbukanya t<esernpaUn
Ggi
masyarafat tatiUA proses
pernbuabn kebijakan.
masyarakat dalam berbaqai kehidupan
bagi masyarakat
kepaAa
tenhng hak dan keraajiban
debat publik (public heaing dalam
kerrmjiban
Menciptakan
Terselenggaranyapenyututtan
te.setenggamnya pendidikan masyarakgt
Tasedianya
politik
prasaran- -dan--Gia
bagi
Oaoi
masyarakat unfuk melakukan aktivihs politik
temuKanya kesernpatan mayamkat
unfuk
menyampaikan aspirxinyi.
3.2. .r.r.
Tabukanya t<esempatan
t{a Gn Uausatra nag
masyarakat
teGusunnya peraturan tenhng pernbagian, pemanhabn sunberdaya nasional, dan paimbangn keuangan anbra pusat dan Daerah.
67
12.
4
3
2
1
Ekonomi
a.
Sektor
1)
1.1.
tulembaikan
Tercipbnya peluang pasar bagi produk unggulan baik di dalam maupun diluar negeri
kontibusi
Perdagangan
perdagngan dalam
1.2.
perekonomian
Tercipbnya peningkabn ekEor
komoditi-
komodifl unggulan ubma
Perhnian, perkebunan, perikanan, dan perhmbangan.
daerah yang mampu
memberikan peran
yang lebih
dalam
besar
stuktur
ekonomi daerah dan Regional
2l
ltileningkatkanperan
2.1.
Tersedianya Pemturan
yang
mendukung
penanaman modal terutama pada sektor riil
dunia usaha yang berdaya saing tinggi
3)
3.1.
ltilelaksanakan
sistem
dan
distibusi barang
4l
lvleningkatkan
peluang pasar bagi produklroduk lokal
b.
Sektor
1)
Terbuka dan tersedianya lokasi pasar Terselenggaranya Pembinaanterhadap nelayan
Kemudahan dalam membayar
paiak
dan
reffiusi daerah.
1.2.
Daerah
mendukurg
dan oetani
Pendaoatan Daerah
Keuangan
yang
iasa
4.1. 4.2. 1.1.
ltleningkatkan
Tersusunnya Perafuran
kelancamn arus masuk dan keluar barang dan
pola
Terselenggaranya sosialisasi perafuran perpajakan dan retibusi daerah.
1.3.
Terselenggaranya pasar tadisional di tenpaf tempat sbategis.
c.
d.
Sektor
1)
i/eningkatkan peran
Koperasi dan
koperasi
Usaha Kecil
perekonomian
Menengah
daerah
Seltor Usaha Daerah
1)
dalam
lrieningkatkan pelayanan publik
1.1.
Tersalurkannya pemasaran bagi produk lokal
1.2.
Kemudahan dalam mendapafl
kredit
1.1. 1.2. 1.3.
Tersedia dan terpeliharanya jaringan air bers}tTersedia dan terpeliharanya laringan lisbik-
Tersedia
dan
terpeliharanya iarinsan
telekomunikasi.
1.4.
Tersedia hansportasi.
68
dan
terpeliharanya pEsarana
BAB V
KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS LIMA TAHUNAN DAERAH A. Bidang Pekerjaan Umum
1.
Umum
Hasil pembangunan perumahan dan permukiman
di
Kabupaten Pamekasan tahun 1998/1999 dan tahun 2000 adalah:
a. Perbaikan perumahan dan pemukiman yang dilaksanakan melalui pemanfaatan pendekatan Tribina (Bina Manusia, Bina Lingkungan, dan Bina Usaha). Hasil P2LDT murni tahun 1999 adalah pekerjaan jalan makadam sepanjang 130 m dan pekerjaan plengsengan sepanjang 100 m yang berlokasi di Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan. Sedangkan P2LDT murni tahun 2000 adalah pekerjaan pembuatan jalan paving lebar 1,7 m panjang 205 m, jalan paving lebar 0,7 m panjang 55 m, pembuatan pondok pesantren, pembuatan dan Kelurahan Jungcangcang rehabilitasi KMA/VC
di
Kecamatan Pamekasan.
b.
Pembangunan pengelolaan lingkungan pemukiman tahun 1999 dan tahun 2AO0 adalah : KIP tahun 1999 panjang penetrasi 2.863, drainase panjang 450 m, dan jamban keluarga 40 unit.
c.
Pembangunan penyediaan dan pengelolaan' air bersih tahun 20oo adalah Pedesaan/tKl(/Perkotaan. pedesaan 1 desa, Perkotaan-desa: kapasiks produksi pedesaan 5 Ltr/dtk - desa kapasitas produksi.
Secara umum masalah di bidang pekerjaan umum, khususnya perumahan dan pemukiman yang perlu mendapatkan perhatian adalah 1) belum terpenuhinya kebutuhan perumahan dan pemukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan, 2) belum terciptanya penataan kota yang seimbang antara luas kota dengan ledakan penduduk.
2.
Arah Kebijakan a. Pemeliharaan, peningkatan/pembangunan jalan dan jembatan.
b.
Pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman baik di perkotaan maupun di pedesaan melalui penataan bangunan perumahan dan penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau, penyediaan sarana dan prasarana penunjang seperti air bersih' sanitasi sehingga terwujud lingkungan yang sehat dan bersih.
c.
Penataan kota yang seimbang antara luas kota dengan ledakan penduduk, lingkungan usaha, lingkungan kerja dan keserasian dengan lingkungan-
70
3.
Keb'rjakan, Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
3.1.
Sektor Pembangunan Daerah Dan Permukiman
Kebijakan Sektor Pembangunan
Daerah
diarahkan pada menyediakan dan memelihara
sarana dan prasarana sesuai
kebutuhan
masyarakat.
3.1.1. Sub Sektor Pembangunan Daerah Bawahan Kebijakan Sub Sektor Pembangunan Daerah Bawahan diarahkan pada Peningkatan dan
pemerataan pembangunan daerah
serta
pengembangan kawasan khusus.
a
J"{;:,::" ":::'^lLi::" . .
pe,aksa naan
pemerintah desa dan Pembangunan di desa dan kelurahan; Kegiatan peningkatan tugas-tugas rutin; penciptaan
Kegiatan
keadaan
pemerintahan desa yang demokratis dan benvibawa;
Kegiatan stabilitas yang mantap dan jalannya Pemerintah Desa/Kelurahan yang lebih komunikatif.
b.
Program Pembangunan Kawasan Khusus
'
Kegiatan percepatan kawasan khusus.
71
pengembangan
3.1,2. Sub Sektor Pembangunan Kota Kebijakan Sub Sektor Pembangunan
Kota
diarahkan pada pengembangian prasarana kota. Program Pembangunan Prasarana Perkotaan
.
Kegiatan untuk mempertahankan tingkat pelayanan sarana dan prasarana kota;
.
Kegiatan peningkatan dan pengembangan fasilitas, sarana, dan prasarana kota sesuai dengan kebutuhan;
3.1.3. Sub Sektor Pembangunan Desa Kebijakan Sub Sekfor Pembangunan
Desa
diarahkan pada pemberdayaan masyarakat desa.
a. Program Pembangunan
.
'
Desa
Kegiatan untuk memprioritaskan bagi desa sasaran yang padat penduduk dan perumahan serta lingkungan yang kurang sehat;
Kegiatan pelayanan keluarga
miskin pembangunan perumahan, dalam pemukiman serta pemanfaatan lingkungan perumahan dan penggunaan air bersih;
. Kegiatan
untuk
memprioritaskan desa sasaran yang
penanganan bagi padat penduduk dan perumahan serta lingkungan yang kurang sehat;
. Kegiatan peningkatan Penanganan Pondok Pesantren/ SD dan
Ml
dan
sebagainya.
b. Program Pembangunan Desa Tertinggal . Kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi pengembangan ekonomi masyarakat desa.
'
Kegiatan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparatur desa dan kecamatan maupun kabupaten untuk memfasilitasi proses pemberdayaan
masyarakat dalam
Pelaksanaan pembangunan melalui pelatihan aparat
desa/kelurahan;
. Kegiatan pelatihan bagi
pengurus
organisasi kemasyarakatan desa agar dapat melakukan pembinaan anak dan remaja;
'
Kegiatan pelatihan mengenai Teknologi Tepat Guna yang dapat dikembangkan
dalam mengelola Potensi Pedesaan dengan didukung pengadaan sarana/alat peraga TTG sebagai bantuan stimulan ke masing-masing desa terhadap kelompok masyarakat pengrajin untuk menunjang kegiatan PKK, anak dan remaja. t3
3.1.4. Sub Sektor Permukiman Kebijakan Sub Sektor Permukiman diarahkan pada Pengembangan Pemukiman dan lingkungan serta pengelolaan Transmigrasi.
a. Program Pembangunan Pemukiman
dan
Lingkungan
.
Kegiatan peningkatan peran
serta
masyarakat dalam kegiatan perencanaan, peraturan, prosedur dan mekanisme kerja
sehingga dapat memberikan masukan dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana sosial ekonomi secara terpadu
. Kegiatan mempercepat
pelaksanaan
Otonomi Daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar
.
Kegiatan peningkatan sistem manajemen
pengelolaan dan standart teknis bagi pengendalian pembangunan fisik
b. Program Pengerahan
dan
Pembinaan
Transmigrasi
Kegiatan peningkatan peran
masyarakat dalam
serta
pengerahan
transmigrasi
.
Kegiatan peningkatan kualitas transmigran
3,2.
Sektor Perumahan dan Permukiman Kebijakan Sektor Perumahan dan Permukiman diarahkan pada mengembangkan perumahan dan pemukiman yang sehat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengelolaan sarana air bersih.
3.2.1. Sub Sektor Perumahan dan Pemukiman
Kebijakan
Sub Sekfor Perumahan dan
Pemukiman diarahkan pada pengembangan dan penataan kota.
a. Program
Penyediaan Perumahan
dan
Pemukiman
Kegiatan pembangunan perumahan dan pemukiman diprioritaskan pada pencapaian target pembangunan rumah serta upaya
peningkatan kualitas
dan
kuantitas
perumahan dan lingkungan pemukiman baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan.
b. Program Perbaikan Perumahan
dan
Pemukiman
Kegiatan perbaikan pemukiman.
75
dan
peremajaan
c.
Program Penyehatan
Lingkungan
Pemukiman
.
Kegiatan peningkatan peran
serta
masyarakat dalam kegiatan penyehatan lingkungan sehingga dapat memberikan
masukan dalam peningkatan kualitas sarana dan prasarana sosial ekonomi secara terpadu;
.
Kegiatan untuk meningkatkan sistem manajemen pengelolaan dan standar teknis bagi pengendalian operasi sarana dan prasarana pemukiman.
d.
Program Penyediaan dan Pengelolan Sarana Air Bersih
. Kegiatan
pemenuhan
masyarakat
air
bersih
kota
Pamekasan (Kota Pamekasan bagian barat dan sebagian
selatan);
.
Kegiatan penanggulangan kebocoran dan
kehilangan
air terjadi di semua
unit
produksi dan distribusi;
.
Kegiatan pengembangan jaringan dalam rangka memperluas cakupan pelayanan di IKK yang potensial.
76
3.2.2.
Sub Sektor Penataan Bangunan
Kebijakan Sub Sekfor Penataan Bangunan diarahkan pada pengelolaan penataan kota dan bangunan. a.
Program Penataan Kota
Kegiatan percepatan penanganan kualitas
lingkungan
fisik dan sosial ekonomi
perkotaan terhadap wilayah kota yang sudah sangat mendesak. b.
Program Penataan Bangunan Kegiatan penanganan bangunan yang benar-
benar tidak memenuhi persyaratan dengan mengacu pada tata ruang kota.
B.
Bidang Kesehatan dan Sosial 1. Umum
Pembangunan bidang kesehatan
di
Kabupaten
Pamekasan dalam kurun lima tahun sebelum terjadinya krisis moneter menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Berbagai kemajuan telah berhasil
dicapai seperti terjadinya peningkatan cakupan imunisasi, upaya perbaikan gizi, makin intensifnya pemberantasan penyakit menular, peningkatan sarana prasarana kesehatan dan penanganan aspek kesehatan
yang lainnya. Namun, setelah terjadinya krisis moneter
77
pada pertengahan tahun 1997 sampai saat ini, terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius. Krisis ekonomi ternyata tidak
hanya mampu menurunkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga memperburuk derajat kesehatan masyarakat, khususnya pada wanita dan anak - anak.
Kondisi seperti ini dapat kita maklumi karena krisis ekonomi tersebut menurunkan daya beli masyarakat terhadap tingginya kenaikan harga obat - obatan dan alat - alat kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan dapat diukur dengan melalui beberapa indikator derajat kesehatan, antara lain: pada tahun 2002 Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 10411000 kelahiran hidup, Angka Kematian lbu (AKl) 1,55t1000 kelahiran hidup; usia harapan hidup 63 tahun, meningkatnya status
gizi keluarga terutama pada Balita sebesar 68.573 (94,39), Remaja dan lbu; menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit menular tahun 2OO1 sebesar 20.366 dibanding tahun 2OO2 sebesar 16.498. Sarana dan prasarana kesehatan serta jumlah tenaga medis juga lebih meningkat. Jumlah Puskesmas 20, Puskesmas Pembantu 47, Puskesmas Keliling 16, Posyandu 774, R.S. Pemerintah 1, R.S. Khusus 1, Balai Pengobatan 4, Dokter Praktek Swasta 43 dan Apotek 13 pada tahun 2002. Jumlah dokter umum sebanyak 31 orang, dokter gigi 14 orang tahun 2002.
78
Jumlah paramedis sebanyak 293 dan non medis 145 orang pada tahun 2002.
Begitu juga skala prioritas penanganan kesejahteraan sosial diarahkan untuk menampung dan mengatasi persoalan korban kerusuhan, anak terlantar dan fakir
miskin. Indikator keberhasilan
pembangunan
sosial dapat dilihat dari aspek fungsi kelembagaan, dan partisipasi
kesejahteraan
kelembagaan, masyarakat dalam ikut mengatasi masalah
-
masalah
sosial.
Di Kabupaten Pamekasan perkembang?n lembaga yang bergerak pada bidang kesejahteraan sosial ini semakin banyak, baik yang bergerak langsung untuk mengatasi dampak krisis moneter, kerusuhan, pendidikan dan lain lain. Fungsi lembaga - lembaga sosial ini cukup efektif
karena lembaga - lembaga tersebut didirikan sesuai dengan visi dan misi organisasi yang lebih mengarah pada kegiatan - kegiatan sosial kemasyarakatan. Bahkan
perkembangan partisipasi masyarakat baik secara perorangan ataupun kelompok semakin jelas sejak datangnya korban kerusuhan Sambas, Sampit dan kotakota lain ke Madura.
79
2. Arah Kebijakan
c.
Bidang Kesehatan Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat yang memberikan prioritas pada usaha peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pembuahan dalam kandungan sampai usia lanjut.
Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan melalui pemberdayaan sumber daya manusia secara berkelanjutan dan sarana prasarana dalam bidang medis termasuk ketersediaan obat yang dapat dijangkau masyarakat.
Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan kualitas program Keluarga Berencana. Meningkatkan dan membudayakan masyarakat
untuk berperilaku sehat dan mandiri agar dapat mencapai derajat kesehatan yang optimal. Meningkatkan kesehatan lingkungan pemukiman tempat kerja dan tempat umum.
Meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kesakitan dan kematian. 80
d.
Bidang Sosial
.
Membangun ketahanan sosial yang mampu
memberi
bantuan
penyelamatan
dan
pemberdayaan terhadap penyandang penyakit
sosial dan korban bencana serta kerusuhan sosial.
.
Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut
usia dan veteran untuk menjaga harkat
dan
martabat serta memanfaatkan pengalaman.
.
Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, anak jalanan, dan kelompok rentan sosial melalui peningkatan ketrampilan dan penyediaan lapangan kerja yang
seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
.
Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalah gu naa n narkotika, psikotro pika, Zat adiktif (NAFZA) dan bahan berbahaya lainnya dengan memberikan sanksi yang seberat
beratnya kepada produsen, pengedar
dan
pengguna
.
Mengendalikan pertumbuhan
penduduk, peningkatan kualitas, dan pengendalian mobilitas
penduduk melalui program transmigrasi dan Keluarga Berencana yang didukung dengan administrasi kependudukan secara mantap termasuk penyelenggaraan catatan sipil. 81
3.
Keb'rjakan, Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 3.1 Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja
Kebijakan Sektor Kesehatan Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja diarahkan pada
. . .
:
Meningkatkan derajat kesehatan yang didukung oleh kemandirian masyarakat; Meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial masyarakat;
Meningkatkan kualitas, kedudukan dan peran perempuan agar menjadi insan yang mandiri secara adil dan proporsional;
.
Mengupayakan terpenuhinya dan terlindunginya hak-hak anak dan remaja.
3.1.1. Sub Sektor Kesehatan Kebijakan Sub Sekfor Kesehatan diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat
a. Program Penyuluhan dan
Perbaikan
Kesehatan Gizi Masyarakat:
Kegiatan peningkatan kualitas kehidupan
b.
masyarakat sehingga mampu secara mandiri memelihara kesehatan individu dan keluarganya. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Rumah Sakit: 82
. Kegiatan peningkatan
pelayanan
kesehatan secara optimal kepada masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasi lan rendah
;
'
Kegiatan peningkatan pertolongan
'
persalinan oleh tenaga kesehatan; Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap.
Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Sub Program peningkatan pencapaian cakupan penduduk sasaran penyuluhan
.
.
kesehatan masyarakat. Kegiatan peningkatan kemampuan dan
.
ketrampilan dan tenaga para medis dan medis; Kegiatan pemenuhan sarana dan prasarana yang belum lengkap.
Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Kegiatan pencegahan dan pemberantasan e.
penyakit. Program Pengawasan Obat dan Makanan Kegiatan pengawasan obat dan makanan. Program Pembinaan Pengobatan Tradisional: Kegiatan pembinaan pengobatan tradisional.
83
3.1.2. Sub Sektor Kesejahteraan Sosial
Sub Sektor Kesejahteraan sosra/ diarahkan pada peningkatan kesejahteraan Kebijakan
masyarakat
a.
Program Pembinaan Kesejahteraan Sosr'al Kegiatanpengentasankemiskinan; Kegiatan penuntasan anak terlantar/anak asuh; Kegiatan penyantun penyandang cacat.
. .
.
b.
Program Pelayanan dan RehabilitasiSosra/ Kegiatan Penanggulangan/Penekanan Gepeng; Kegiatan Penekanan Jumlah Tuna Susila.
.
.
c.
Program Pembinaan Partisipasi
Sosia/
Masyarakat Kegiatan Pembinaan Organisasi Sosial; Kegiatan Perbaikan rumah dan lingkungan tidak layak.
. .
d.
Program Penanggulangan Bencana Alam: Kegiatan Penanggulangan Rehabilitasi Korban Bencana Alam.
3.1.3. Sub Sektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja Kebijakan Sub Sekfor Peranan Wanita, Anak dan Remaja diarahkan pada pemberdayaan wanita, anak dan remaja.
84
a. Program Peningkatan
Peranan Wanita dan
PKK:
Kegiatan Pembinaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi
b.
Program Pembinaan Anak dan Remaja: Kegiatan Pembinaan Remaja Putus Sekolah
3.2. Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Kebijakan Sektor Kependudukan dan Keluarga Sejahtera diarahkan pada Meningkatkan kualitas
hidup penduduk yang didukung dengan pemantapan sistem informasi manajemen kependudukan.
3.2.1. Sub Sektor Kependudukan Kebijakan Sub Sekfor Kependudukan diarahkan pada pengelolaan kependudukan
a.
Program kependudukan :
. .
Kegiatan peningkatan dan pemantapan administrasi pelayanan kependudukan secara baku;
Kegiatan pengembangan pengintegrasian sistem kependudukan yang ada.
3.2.2. Sub Sektor Keluarga Sejahtera
Kebijakan
Sub Sektor Keluarga Sejahtera
diarahkan pada pengelolaan keluarga sejahtera
85
a.
Program Keluarga Sejahtera:
. Kegiatan pengembangan tingkat pengetahuan, ketramPilan
dengan
pendekatan kewirausahaan bagi keluarga agar mampu memenuhi kebutuhan dasar;
'
Kegiatan peningkatan pelayanan
dan
bimbingan keluarga berencana.
c. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
1.
Umum
Pembangunan bidang pendidikan
di
Kabupaten
Pamekasan perlu mendapatkan prioritas utama sehingga hasil dan dampak dari pelaksanaan pendidikan tersebut benar-benar mampu menunjang suksesnya pelaksanaan pembangunan daerah di segala bidang. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Pamekasan pada masa yang akan datang memiliki peluang yang cukup cerah. Hal ini karena didukung oleh beberapa faktor penunjang
keberhasilan pendidikan, diantaranya: 1) tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap pendidikan, 2) Banyaknya lembaga pengelola pendidikan baik negeri ataupun swasta, 3) Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan, 4) Semakin mantapnya perkembangan Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Keempat faktor ini merupakan suatu pilar dasar bagi pengembangan sistem pendidikan di Kabupaten Pamekasan sesuai dengan karakter dan kemampuan yang dimilikinya.
Kondisi lembaga pendidikan di Kabupaten Pamekasan sampai tahun pelajaran 200112002 ternyata sangat menguntungkan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
Lembaga
-
lembaga tersebut dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Agama dan
Yayasan. Jumlah lembaga pendidikan pra-sekolah (TK, RA, TPA) sebanyak 249 sekolah, SD/MI sebanyak 1246
sekolah, SLTP/MTS sebanyak i31 sekolah, SLTA sebanyak 62 sekolah. Sedangkan lembaga pendidikan tinggi sebanyak 5 buah terdiri dari 1 lembaga pendidikan tinggi negeri, dan 4 lembaga pendidikan swasta. Banyaknya lembaga pendidikan ini didukung oleh sarana
dan
prasarana yang cukup memadai, terutama
penyediaan gedung dan ruang belajar. Faktor lain juga didukung oleh semakin banyaknya Sarjana Pendidikan yang memiliki legalitas sebagai pendidik yang bersedia
untuk menjadi tenaga honorer pada sekolah negeri ataupun swasta.
Beberapa permasalahan penting
di bidang pendidikan
yang sangat terkait dengan indikator keberhasilan pendidikan adalah:
a.
Rendahnya angka transisi (AT) SD ke SLTP, SLTP ke SLTA, dan Perguruan Tinggi yang masih dibawah
standar Jawa Timur. Berdasarkan data terakhir (200112002) AT SD sebesar 650/o, SLTP sebesar 68,870/o, dan SLTA sebesar 72,08o/o;
87
b.
Rendahnya angka partisipasi pendidikan dasar, khususnya pada tingkat SLTP dan pendidikan menengah. Angka Partisipasi Kasar (APK) usia SLTP
sebesar 28% dan Angka Partisipasi Murni (APM) sebesar 26,05Vo, sedangkan pada tingkat pendidikan menengah APK sebesar 25% dan APM sebesar 19%i
c.
Masih adanya anak putus sekolah mulai dari tingkat
SD sampai dengan SLTA. Anak putus
sekolah
tingkat SD/M| sebesar 1,Og5o/o, tingkat SLTP dan SLTA sebsar 0,09%;
O,93o/o
d. Belum terstandarisasinya program pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar yang dikelola oleh Departemen Agama, sehingga menimbulkan adanya kerancuan data pada pelaksanaan
pendidikan
Ml yang melaksanakan Program
Pendidikan Nasional
dan Ml yang
melaksanakan
Program Khusus Keagamaan;
e.
Belum adanya standarisasi kualifikasi kelayakan mengajar bagi sekolah - sekolah yang dikelola oleh yayasan dan sekolah - sekolah agama di pedesaan.
Selain bidang pendidikan, bidang kebudayaan juga merupakan salah satu bidang yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Masalah dan tantangan yang dihadapi di bidang kebudayaan adalah:
88
a. Terjadinya gangguan
terhadap pranata
sosial
budaya;
b. Terbatasnya lembaga yang merespon
dan
menyelesaikan masalah-masalah sosial budaya; Meluasnya kejahatan dan penyakit sosial;
c. d. Menurunnya partisipasi masyarakat e.
dalam
menyelesaikan masalah sosial budaya; Merosotnya nilai-nilai moral dan budi pekerti.
Guna mengatasi permasalahan tersebut,
maka
pembinaan dan pengembangan nilai - nilai budaya luhur
termasuk
juga kesenian perlu diarahkan pada
penguatan, pemahaman, penghayatan, dan pengalaman nilai-nilai budaya luhur dalam memperkuat jati diri bangsa sehingga nantinya dapat mengatasi akses negatif akibat berkembangnya budaya global.
Keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan ini dapat diukur dengan beberapa indikator, antara lain:
semakin tingginya apresiasi masyarakat terhadap kesenian dan nilai luhur yang berlaku pada masyarakat;
terseleksinya salah satu bentuk kesenian yang merupakan ciri khas dan karakter daerah; semakin tingginya penghargaan masyarakat terhadap seni dan budaya; dan semakin berfungsinya pengembangan kepariwisataan daerah dalam memberikan kontribusi pada peningkatan PAD.
89
2.
Arah Kebijakan
2.1. Bidang Pendidikan
.
Mengupayakan perluasan kesempatan belajar bagi semua jenjang pendidikan;
. Mengupayakan peningkatan .
kualitas
pendidikan;
Memadukan hasil proses belajar dengan lapangan kerja praktis; Melaksanakan pembenahan sistem pendidikan
yang mengacu pada prinsip efisiensi dan efektifitas serta penerapan pengelolaan pendidikan dengan pendekatan SBM (School Based Management) dan CBE (Society Based Education);
Memperkuat program pendidikan yang mengacu
pada ltebutuhan daerah dan
aspirasi
masyarakat;
Mengembangkan otonomi Perguruan Tinggi sebagai lembaga pusat pengembangan ilmu, teknologi dan sumber daya manusia yang handal.
2.2. Bidang Kebudayaan
.
Meningkatkan kebudayaan daerah dalam rangka memperkuat jatidiri dan kepribadian;
90
.
Mengembangkan kesenian daerah terutama
kesenian daerah unggulan dalam rangka menunjang pembangunan wisata dan pertumbuhan ekonomi daerah.
3.
Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
3.1. Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan Olah Raga.
Kebijakan Sektor Pendidikan,
Kebudayaan
Nasional, Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Pemuda dan OIah Raga diarahkan pada:
r
Meningkatkan upaya perluasan kesempatan belajar, kualitas dan kesesuaian hasil belajar dengan kebutuhan masyarakat yang selaras dengan keimanan dan ketaqwaan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
.
Meningkatkan
usaha pembinaan
dan
pelestarian nilai-nilai budaya luhur masyarakat;
.
Menciptakan suasana yang kondusif dan meningkatkan kemampuan generasi muda dalam mengoptimalkan segenap potensi, bakat dan minatnya;
.
Menumbuhkembangkan budaya olah raga. 91
dan
prestasi
3.1.1. Sub Sektor Pendidikan Kebijakan
Sub Sektor Pendidikan
diarahkan
pada peningkatan derajat pendidikan masyarakat melalui pendidikan dasar.
a. Program Pembinaan Pendidikan Dasar Kegiatan peningkatan kualitas pendidikan
'
.
siswa yang dilandasi oleh
pendidikan
agama yang mantap;
Kegiatan peningkatan serta merehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan.
b. Program Pembinaan Pendidikan Menengah
.
Kegiatan peningkatan daya
.
pendidikan SLTP, Ml, SMU/SMA dan MA; Kegiatan peningkatan kualitas pendidikan
siswa yang dilandasi oleh
.
tampung
pendidikan
agama yang mantap;
Kegiatan peningkatan serta merehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan;
' Kegiatan
pengembangan sosialisasi
pengelolaan pendidikan menengah melalui manajemen pendidikan.
c. Program Pembinaan Pendidikan Tinggi . Kegiatan peningkatan dan mengoptimalkan peran serta lembaga pendidikan tinggi;
92
.
Kegiatan peningkatan sistem administrasi dan pengawasan pelayanan pendidikan tinggi.
d. Program Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Kebudayaan Kegiatan pengembangan sosialisasi pengelolaan pendidikan melalui manajemen
.
pendidikan;
. .
Kegiatan perbaikan sistem dan pendekatan pembinaan generasi muda; Kegiatan peningkatan kerjasama dengan berbagai unsur terkait dalam pembinaan kebudayaan daerah;
' . .
Kegiatan peningkatan upaya pglestarian dan perlindungan benda - benda cagar budaya daerah;
Kegiatan peningkatan sistem administrasi dan pengawasan pelayanan pendidikan; Kegiatan penyempurnaan efesiensi
aparatur, pendayagunaan sistem
dan
pelaksanaan pengawasan
e. Program Operasi dan Perawatan Fasilitas Pendidikan dan Kebudayaan Kegiatan peningkatan operasi dan perawatan fasilitas pendidikan.
93
3.1.2. Sub Sektor Pendidikan Luar Sekolah
dan
Kedinasan Kebijakan Sub Sekfor Pendidikan Luar Sekolah
dan Kedinasan diarahkan pada peningkatan derajat pendidikan masyarakat melalui pendidikan luar sekolah Program Pendidikan Luar Sekolah:
Kegiatan pengembangan model pembelajaran untuk program pendidikan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan.
3.1.3. Sub Sektor Kebudayaan
'
Daerah
Kebijakan Sub Sektor Kebudayaan Daerah diarahkan pada Peningkatan dan pelestarian kebudayaan daerah. a. Program lnventaisasi dan Pembinaan Nilai nilai Budaya
Kegiatan pelestarian
dan
manajemen
pemeliharaan aset seni budaya daerah. b. Program Pembinaan Kesenian Kegiatan pembinaan seni budaya daerah.
c. Program Pembinaan Tradisi, Peninggalan Sejarah
Kegiatan promosi peninggalan sejarah.
94
dan
pengelolaan
3.1.4. Sub Sektor Pemuda dan Olah Raga Kebijakan Sub Sekfor Pemuda dan Olah Raga
diarahkan
pada pemberdayaan
pemuda,
peningkatan dan pengembangan keolahragaan.
a. Program Pembinaan Pemuda Kegiatan pengembangan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda sehingga mampu menjadikan generasi muda yang tangguh, mandiri dan produktif.
b. Program Pembinaan Keolahragaan Kegiatan peningkatan upaya pembinaan olah raga serta prestasi yang dilakukan secara sistematis melalui lembaga pendidikan dengan berkoordinasi dengan induk organisasi cabang olah raga.
3.2.
Sektor llmu Pengetahuan dan Teknologi Kebijakan Sektor llmu Pengetahuan dan Teknologi diarahkan pada usaha Mengembangkan llmu Pengetahuan dan Teknologi serta alih teknologinya.
3.2.1. Sub Sektor Pengembangan dan Teknologi
llmu Pengetahuan
Kebijakan Sub Sektor Pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknotogi diarahkan pada pengembangan llmu Pengetahuan dan Teknologi.
95
a. Program Pengkajian dan Penelitian
llmu
Pengetahuan Dasar
Kegiatan pengkajian
dan penelitian ilmu
pengetahuan dasar.
b. Program Pembinaan Kelembagaan
llmu
Pengetahu an dan Teknologi Terapan
Kegiatan pembinaan kelembagaan
c.
ilmu
pengetahuan dan teknologi terapan. Program Pengembangan Prasarana dan Sarana
llmu Pengetahuan Daerah Kegiatan pengembangan prasarana dan sarana ilmu pengetahuan daerah.
3.2.2 Sub Sektor Penerapan Teknis Produksi dan Teknologi Kebijakan Sub Sektor Penerapan Teknis Produksi dan Teknologi diarahkan pada pengembangan rekayasa dan penerapan IPTEK. a. Program Penerapan dan Pengembangan Teknik Produksi
Kegiatan Penerapan
b.
dan
Pengembangan
Teknik Produksi. Program Penguasaan dan Alih Teknologi Kegiatan penyediaan sistem dan jaringan
informasi guna mendukung peluang usaha, peningkatan produksi dan pendayagunaan sumber daya lokal.
96
3.2.3
Sub Sektor Penelitian Kebijakan Sub Sekfor Penelitian diarahkan pada peningkatan peran penelitian dalam rangka
mendukung rekomendasi kebijakan
serta
pengembangan pengetahuan dan teknologi.
a. Program Penelitian Pendukung Perencanaan Pembangunan
Kegiatan peningkatan peran Penelitian dan Pengembangan Daerah (Litbangda) untuk dapat memberikan hasil - hasil pembangunan daerah yang maksimal, berhasil guna dan berdaya guna.
b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
.
penyediaan Kegiatan pembangunan daerah;
. Kegiatan .
informasi
pengembangan
sistem
perencanaan pembang unan daerah ; peningkatan kualitas Kegiatan perencanaan pembang unan daerah;
' .
Kegiatan penelitian bidang dan sektor strategis daerah;
Kegiatan pengembangan dan evaluasi
kinerja perencanaan pembangunan daerah.
97
c. Program Pembinaan Kelembagaan llmu Pengetahu an dan Teknologi
. .
Kegiatan untuk memperlancar arus alih pengetah uan teknologi;
Kegiatan pembinaan kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3.2.4.
Sub Sektor Kelautan Kebijakan Sub Sekfo r Kelautan diarahkan pada pengembangan kelautan dan pemanfaatan sumber daya kelautan.
a.
Program lnventarisasi dan Evaluasi Potensi Kelautan
Kegiatan pengoptimalisasian hasil - hasil penelitian kelautan dalam pengembangan dan pengelolaan hasil - hasil kelautan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.
b. Program Pemanfaatan Sumber
Daya
Kelautan
Kegiatan pengembangan pendekatan iptek
untuk menjaga kualitas dan sumber - sumber kelautan daerah.
98
kelestarian
3.2.5.
Sub Sektor Sistim Informasi Statistik Kebijakan Sub Sekfor Sisfrm lnformasi Sfafisfik diarahkan pada perluasan sistem dan aplikasi
sistem informasi serta peningkatan
dan
pemanfaata n statistik.
a.
Program Pengembangan Sisf,rn lnformasi Kegiatan peningkatan dan pengembangan sistem informasi.
b.
Pennyempurnaan
Program
dan
Pengembanga n Statistik Kegiatan pembesaran jumlah sampel dalam kegiatan
survey sehingga
dapat penyediaan
dipublikasikan dalam rangka data yang lebih komplit sehingga akan memberikan gambaran bagi pengguna data
sebagai bahan pertimbangan dalam menemukan kebijaksanaan pembangunan di daerah.
D. Bidang Industri
1.
Umum Kondisi perkembangan industri di Kabupaten Pamekasan
berdasarkan pendekatan terbaru, yaitu Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) tidak lagi dibagi menjadi sub sektor industri besar dan kecil, sehingga 99
ditemukan
g sub sektor indsutri, yaitu: 1) makanan,
minuman, dan tembakau, 2) tekstil, barang kulit, dan alas kaki, 3)barang kayu dan hasil hutan lainnya, 4) kertas dan barang cetakan, 5) pupuk, kimia dan barang dari karet, 6) semen dan barang galian dari fogam, 7) logam
dasar, besi dan baja, S) alat angkutan, mesin dan peralatannya, dan g) barang lainnya. Peranan bidang industri terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan ini berdasarkan capaian tahun 2000 ternyata mengarami peningkatan. pertambangan
dan
penggalian yang lebih banyak didominasi keberhasilan petani garam mengalami pertumbuhan sebesar 5,24o/o, industri pengolahan pertumbuhannya mencapai 2,41yo dan listrik, gas dan air bersih sebesar 19,81o/o. Jika dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan pada tahun 2OOO (1,73o/o) maka sumbangan pertumbuhan bidang industri ini cukup besar. Kondisi perkembangan bidang industri ini dapat ditinjau
dari beberapa faktor, seperti Unit Usaha,
ataupun pengolahan industri berdasarkan produk- produk tertentu.
Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten pamekasan dapat diketahui bahwa jumlah unit usaha sebanyak g.461 yang terbagi dalam 371 unit usaha formal dan g.0g0 unit
usaha non formal, dengan total investasi sebesar Rp. 6.105.557.000,00, dengan jumlah tenaga kerja
100
sebanyak 27.191 orang. Jumlah ini tentu saja sangat besar peranannya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Pamekasan.
Secara umum permasalahan yang dihadapi di bidang industri sangat terkait dengan masalah permodalan bahkan sebagian besar diantara mereka tidak memiliki
akses
ke bank, terbatasnya informasi pasar, dan
penerapan teknologi yang cenderung monoton.
2. Arah kebijakan a. Peningkatan
pemasaran yang mampu menjangkau
pasar global.
b. Peningkatan teknologi menuju teknologi maju.
c.
Peningkatan kualitas dan kuantitas produk.
d. e.
Peningkatan permodalan.
f.
Pertumbuhan industri pedesaan serta industri besar dan menengah yang mampu menarik investor. Menciptakan lingkungan industri yang benarawasan lingkungan.
3. Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 3.1. Sektor Industri Kebijakan Sektor Industi diarahkan pada upaya Menumbuh kembangkan Industri dan Kerajinan Rakyat.
101
a.
Program lndustri Rumah Tangga, lndustri Kecil dan Menengah
Kegiatan peningkatan koordinasi antara pemerintah, pelaku dunia usaha dan b.
masyarakat dalam meningkatkan investasi. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
lndusti . Kegiatan pengembangan keanekaragaman
.
produk-produk unggulan daerah;
Kegiatan penciptaan kelembagaan yang mantap dalam pengembangan industri dan perdagangan;
c.
Program Pen ataan Struktur lndustri
.
.
Kegiatan peningkatan kemampuan
SDM
dalam bidang industri;
Kegiatan pengembangan sistem informasi
dan promosi investasi dalam mendorong hasil
-
rangka
hasil produksi
dan
mempeduas pasar;
. Kegiatan
pengendalian,
pencegahan
pencemaran industri.
3.2. Sektor Pertambangan dan Energi Kebijakan Sektor Pertambangan dan Energi diarahkan pada Meningkatkan eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber tambang dan energi dalam jangka panjang dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. 102
3.2.1. Sub Sektor Pertambangan Rakyat Kebijakan Sub Sektor Pertambangan Rakyat diarahkan pada pendayagunaan pertambangan rakyat.
a. Program Pembangunan Pertambangan
. Kegiatan pengendalian
kegiatan
pertambangan sehingga tidak merusak tatanan lingkungan hidup dan sumber daya alam lainnya;
. Kegiatan peningkatan
pembinaaan
pertambangan rakyat melalui pembinaan
kemampuan pengolahan
usaha
pertambangan.
b. Program Pengembangan
Sisfem
lnformasi
Geografis
Kegiatan peningkatan sistem pendataan dan informasi geologi dan geografi.
3.2.2. Sub Sektor Energi/ Listrik Pedesaan Kebijakan Sub Sektor Energi/Listrik Pedesaan diarahkan pada pengembangan energi listrik dan pemanfaatan energi listrik. Program Pengembangan tenaga listrik
.
.
Kegiatan peningkatan pelayanan
listrik
daerah;
Kegiatan peningkatan mutu dan standar pelayanan. 103
a. Program Pengembangan Listrik Pedesaan Kegiatan peningkatan pelayanan kelistrikan daerah dengan memperluas jangkauan pelayanan hingga ke desa-desa dan wilayahwilayah terpencil.
b. Program Pengembangan Tenaga Migas dan Energilainnya
. Kegiatan pengembangan .
potensi
Batumarmar;
Kegiatan koordinasi pengelolaan
dan
pengembangan sumber daya energi.
3.3. Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah Keb'rjakan Sektor Pariwisata dan Telekomunikasi Daerah diarahkan pada :
Mengembangkan dan memasarkan industri pariwisata yang didukung oleh peningkatan produk unggulan yang sesuai dengan potensi dan budaya daerah;
Meningkatkan jasa pelayanan telekomunikasi secara merata dan terkendali serta merangsang
tumbuhnya usaha industri daerah.
t04
telekomunikasi
3.3.1 Sub Sektor Pariwisata Kebijakan Sub Sekfor Pariwisafa diarahkan pada pengembangan pariwisata. n Pa riwisata Kegiatan pengembangan potensi
Prog ra m Pen ge mb an
.
ga
- potensi wisata unggulan daerah yang layak dikembangkan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah;
' .
Kegiatan peningkatan budaya, kesenian dan adat tradisional;
Kegiatan peningkatan promosi pariwisata budaya daerah;
. Kegiatan pengembangan
konsep kepariwisataan daerah yang berdasar pada budaya dan karakteristik kedaerahan.
b. Program Pengembangan dan
Pengelolaan
ProduUObjek Wisata Kegiatan pengembangan sistem informasi produ k/objek wisata daera h ;
. .
Kegiatan peningkatan pengelolaan
dan
pemeliharaan produk/objek wisata daerah.
3.3.2. Sub Sektor Telekomunikasi Daerah
Kebijakan Sub Sektor Telekomunikasi Daerah diarahkan pada pengembangan, pemanfaatan,
pemerataan akses dan telekomunikasi. 105
penggunaan
Program Pengembangan Sarana Telekomunikasi Daerah
. .
Kegiatan pembangunan jaringan
WLL
(Wireless Lokal Loop) untuk lokasi Kecamatan Palengaan dan Kecamatan Pakong;
Kegiatan penambahan kapasitas jaringan peruntukan bagi calon pelanggan di luar jangkauan dan mengoptimalkan sisa jaringan
.
di dalam kota;
Kegiatan peningkatan pelayanan kepada
customer dengan menambah
tambahan (fituD sesuai
fasilitas dengan
permintaan/kebutuhan pelanggan.
E. Bidang Lingkungan Hidup
1.
Umum
Kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup harus menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga mampu mendukung
pengembangan wilayah. pengembangan wilayah sebagai salah satu pendekatan dalam perencanaan
pembangunan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan pemerataan pembangunan. Pengembangan wilayah harus diarahkan dalam rangka mendorong percepbtan pertumbuhan ekonomi secara efektif dan efisien dengan memperhatikan pemetaan wilayah, potensi-potensi ekonomi, sosial, dan pusat pusat pelayanan masyarakat secara umum.
dan
106
Kelestarian lingkungan hidup sangat dipengaruhi beberapa faktor seperti pertumbuhan usaha, ledakan penduduk, dan pusat-pusat pelayanan masyarakat. Begitu juga dengan perkembangan penduduk dan pertumbuhan sektor-sektor usaha termasuk perdagangan
di Kabupaten Pamekasan dapat menjadi bumerang dan ancaman serius bagi kelestarian lingkungan hidup. Pertumbuhan penduduk tersebut dapat mendorong perkembangan pemukiman yang bisa merusak lingkungan hidup jika tidak ditata dan direncanakan secara matang. Oleh karena itu pemetaan kawasan dan ruang merupakan kebutuhan mendesak sehingga mampu mengantisipasi kelestarian lingkungan hidup daerah. Penataan tersebut mencakup penataan kawasan perkembangan usaha, industri, pertanian, perkantoran dan pelayanan umum.
2. Arah Kebijakan
a.
Pengendalian pencemaran
lingkungan hidup
dan
pengrusakan
yang diimbangi dengan
pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang secara langsung mampu mendorong peningkatan perekonomian rakyat.
b. Mendorong
pertumbuhan ekonomi wilayah, meningkatkan pemerataan pembangunan,
mengorganisasi dan mengintegrasikan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan optimalisasi sumber daya alam, pencapaian keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan hidup. r07
3. Kebijakan, Program dan Kegiatan Prioritas Daerah 3.1. Sektor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Kebijakan Sekfor Lingkungan Hidup dan Tata Ruang diarahkan pada: ' Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup dengan melibatkan peran serta masyarakat.
.
Mempertahankan fungsi masing-masing wilayah
dan mendukung pengembangan wilayah
dengan
mem perhatikan pelestarian lingkungan.
3.1.1. Sub Sektor Lingkungan Hidup Kebijakan Sub Sekfor Lingkungan Hidup diarahkan pada pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup.
Program Pembinaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Kegiatan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan.
3.1.2. Sub Sektor Tata Ruang Kebijakan Sub Sekfor Tata Ruang diarahkan pada penataan dan pemanfaatan tata ruang. Program Penataan Ruang
. .
Kegiatan perencanaan dan evaluasi tata ruang strategis;
Kegiatan peningkatan penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, pemanfaatan tata ruang dengan tetap berpedoman pada prinsipprinsip otonomi daerah.
108
