BI.'PATI KATINGAN IPERATUIIAN BUPATI KATING|AN
lNomor:
6
TAHLril Oort
TENTANG
BANTUAN ]K,EUANG,AN KEPADA PARTAI POLITIK Y/I\NG MENDAPAT KURSI DI DEUI'/[N PERIIYAKILAN RAKYAT DAERAH (DP'RD} HASIL PEMILU TAHUIN 2009 -nlM4 Dl KABUPATEN K/\TINGAN DENGAN RAHII'IAT TUHAN YANG MAJHA ESA IUPATI KATINGAN
Menimbang
:
a. bahwur dalam rangka meningl
;
b. bahw:r berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf
a di atas perlu ditatirpkan dengan Peraturan
Bupali Katingan; Mengingat
: 1. Undarrg-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamala, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya darir Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik lndorresia Nomor 4180); 2.
Undarrg-Undang Nomor 17' Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembiaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42861;
1
Tahun 2004 tentang Undarng-Undang Nomor Perberndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 4.
Undang-Undang Nomor 1Cl Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan
Perundanrg-undangan
(Lemharan Negara Republik lndonesia Tahun 2004 *o,ncril' 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4389);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang Pemerrintahan Daerah (Lenrbaran Negetm Republik
lndonesia Tahun 2004
llomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebag;aimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentarrg Penetapan Peraturan Pemerrintah Pengganti Undang-Undang Nornor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tarhun 2004 tentang Pemrerintahan Daerah menjadi Undang (Lemtraran Negana Republik Undang lndonesia Tahun 2005 lt,lomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia llt{omor 4548) sebaglaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomon 8, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844);
-
6.
Undaing-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimlrangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lemloaran Negara Republik lndon,esia Tahun 2AA4 Nilomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lnclonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 2 Tethun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Rrilpublik Indonesia Tahun 2008 l\omor 2, Tambahsn l-ermb?ran Negara Republik lndon,esia Nomor a801);
8.
Peratu;ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Penge,lolaan Keuangan Daelrah (Lembaran Negara RepulDlik lndonesia Tahun 2005 Nomor|40, Tambahan Lembiaran Negara Republik lnrlonesia Nomor 4578);
9.
Peratruran Pemerintah Nomor 38 Tahun ?007 tentang Pembirgian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Prov'iinsi dan Pemerintahan Daerarh Kabupaten/Kota (Lernbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negar'a Republik lndonesia Nornor 4737):
10. Peratrrrran Pemerintah Nomon 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negana Republik lndonesia 'Iahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negurra Republil< lndonesia Nomo,r 4972); 1
1. Peraturan Daerah Nomor :3 Tahun 2008 tentang Pembiegian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupatern Katingan 'l'ahun 2008 1,,19m9,r
3)i
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. (Lembaran Daerarh Kabupaten Katingan T'ahun 2011 Nomor 6)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangian Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2001 tentang pengelotaan Keuangan Daerarh;
14. Peraturan Menteri Dalam Nergeri Republik Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Cara Penghitungan, Penganggiaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran Laporan Pertanggungjawaban Penggurnaan Bantuan Keuangan Partai Potitik
Tata
dan
MEMUTUSKAN Menetapkan
: I,ERATURAN BUPATI KATINGI\N TENTANG BANTUAN I(EUANGIIN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MENDAPAT I(URSI DI DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAH (DPRD) HASTL pEMtLU TAHUht 2009 Dr KABUPATEN I(ATINGAIN
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal
1
Dalam Peraturirn Bupati iniyang dimaksud dengan 1.
2. 3. 4,
:
Pemerinteth Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daeralr dan DPI'ID menurut asas otonorni dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selr.ras - luasnya dalam sistem dan prlnsip Negara Kesatuan Republik lndonesira sebagaimana dimakst,rd dalam Undang-Undang Dasar Negiara Republik lndonr:sia Tahun 1945; Pemerinterh Daerilh adalarh Bupati dan Perilngkat Daerah sebagai penyelenl;gara Penrerintah D,aerah; Bupati adalah Bupati Katingarr ; Dewan F'errwakilan Rakyat Daerah yang selanjutntra disebut DPRD adalah
Lembaga Perwak,ilan Rakyat Daerah sebagai unsur
prenyelenggara
Pemerintahan Daerah 5. Partai Politik adalah Organisasi yang bersifat Nasional di Tingkat Kabupaten Katingan dan dibt>ntuk olelh sekelompok warga lrlegara lndonesia secara sukarela ;atas dasar kesamaran kehendak dan cita-ciita untuk menrperjuangkan dan membela kerpentingarr politik anggota, masyarakat, negara, serta memelihara keutulran Negara Kesatuan Republik lndonesia berdasarkan Pancasila dan Und:rng-Undarrg DasarTahun 1945 ; 6. Anggaran lPendapatan dan Elielan'a Daerah yang disrr:rbut dengan APBD adalah suatu lenroins keuarngan tahunan pemerintah daerah 'yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daersh dan Dewan Perwakilan Rakyart Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ; 7. Komisi Pemilihan lUmum Dilerah selanjutnya dise,lbut KPUD :rdalah Komisi Pemilihan l.Jmum Draerah Kab,upslsn Katingan; 8. Bantuan lKeuangan adalah biantuan keuangan yang rdiberikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan yang br:rrsumber dari Anggararr Pendapatan dan Belanja Daerah K.aLbupaten Katingan yang diberikan secara proposional lkepada Partai
I
I i
I {
Politik yan!, mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupa'ten Katingan yang pen(;hitunganrrya berdasarkan jumlah prerolehan suara; Dewan Pimpinan Paftai Pr:rlitik adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten yang diletapkan herdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau seburtian lainnya yang dit,etapkan oleh Dewan Pinrpinan Daerah Partai Politik atau sebutt sebutan lainnya. 10. Tim Verifikasi adalah Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuanl;;an Partai Politik Tingkat Kabupaten Katingan;
g.
BAB II I>EMBERII\N BANTUAN KEUANGiAN Pasal 2
(1) Bantuan keuangan kepada Piartai Politik dari Anggararn Pendapatan dan Belanja Daerah (lrtlPD) dibr:rikan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan setiap tahunnya; (2) Bantuan l<euangan kepada FDartai Potitik sebagaimarra dimaksud pada ayat (1) adalah Parrtai Politik yang mendapat kursidi DPRD Kalcupaten Katingan; (3) Bantuan keuangan sebagairnana dimaksud pada iayat (1) diberikan secara proporsiona| yang penghitunganya berdasarkan jumla{t perolehan suara.
Pasal 3
(1) Besarnya bantuan l<euangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Persal 2 penghitungannya berdasarkr.an pada jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabrupaten Katingan; (2) Jumlah perolehan siuara hasil Pemitu DPRD Kabupai[en Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional)/arng ditetarpkan oleh Komisi Pemililihan Umum Kabupatenr Katingan. PaEal 4
Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Perrtai Politik dari Anggaran Pendapatan clan Belania Daerah (APBD) Kabupaten Kartingan yang diatur melalui Peraturan Bupati Katinrgan sebargaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikul:
a.
b. c.
Besarnyia nilai bantuan pers{rara untuk Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilern Rakyart Daerah (DPRD) Kiirbupaten Katingan yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanjta Daerah (APBD) adalah jumlah figntuan lmggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suiara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (:DPRD) Kabupaten Katingan periode sebelumnya berdasadtan penglnitungan suor? yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingitn ; Besarnyia jumlah bantuan keuangan yang dialolrasikan dalam Anggaran Pendapartan dan Belanja Daerah (APBD) setiap ltahun untuk Partai Polltik adalah jurnlah perolehan suara hasil pemilu tahun b,rsrkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persttara seballaimana dimaksud pada huruf a; dan Jumlah bantuan keuangan dari Anggaran Pendapirtan dan Belanja Daerah (APBD) sr:tiap tahun kepadar Partai Politik adalah junrlah perolehan suara Pafiai Politik har;il pemilu tahun berrkenaan dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagairnana dimetksud padra huruf a.
d.
Rumus penghitungan banturan Partai Politik berdasarkan Surat lVtenteri Dalam Negeri lNomor : 21131432.D lll tanggal 20 Pebruani 2009 Perihal : Pedoman Penyalurirn Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2009 yaitu:
IEn x
12
APIID(n-1) x fSP 2009 fSip 2004
Keterangan:
IBn IKp 2004 APBD(n-1)
fSp200a fSp200e
: Jumlah Bulan Terhitung tanggpal Pelantikan
Jumlah Perolehan Kursi Masilrg-Masing Panpol yang Mendllapatkan Kursi di DPRD Fxirovinsi dan OPRD Kabupaten /Kota hasil Pemilu 12004. : Jumlah APBD Bantuan Keuangan Tahun Serlrclumnya : Jumlah Perolehan Suara Parp,rrl Yang tlemparoleh Kut:si Hasil Pemilu 2004 : Jumlah Perolehan Suara Mitsing-masing Parpol Yang Mendlirapat Kursi di DPRD Provrinsi dan DPRD Kabu paten/Kota Hasil Pemilu 1i1009 :
BAB III PIENGAJU/\N DAN PIENYALURAN BANTUAII KEUANG'IhI
Bagian Kesatu Pengajji
uan Bantuan Keuangarl Pasal 5
(1) Pengurus Partai Politik seburgaimana dimaksud datiam pasal 2 mengajukan permohonan tertutis kepadar Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana Bantuan l(euangan ke rekenirrg kas umum Partai Politiik; (2) Permohonpn Bantuan Keuang;an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penrgurus Dererah/Pentllurus Cabang Partai lF'olitik Tingkat Kabupaten kepada Bupati; (3) Permohonan tertuli,s sebagairnana dimaksud pada a:/at (1) ditanclatangani oteh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi Dewatt Pimpinan Daerah Partai Politik tingkat Kabullaten.
Pasal 6
(1) Pengajuan permotlonan Bantuan Keuangan sebal;aimana dimaksud dalam pasal 5 dilelngkapiclengan persyaratan administrasi stlbagai berikult ; a. Surat !(eputusarr DPP Partai Politik atau sebutan lainnya yanl; menetapkan susunetn kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnyar;
b.
c. d.
e.
f.
g.
Fotocopy Surat l(eterangan NPWP; Surat keterangan autentil
(2) (3) (4) (5)
yang dlitandatangani Ketua dan Sekretaris DPC an:au sebutan lainnya di atas materaridengan tnenggun€rkan kop surat Partai Politik; pemerintph daerah melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan adminirstrasi sebagaimana dimaksud padril ayat (1); Untuk mrallakukan kegiatan v-erifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah membenluk tim verifikasi; Hasil veriifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, fornrat beritar acara verffikasi kelengkapan adnrinistrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati [ni; Penentuan besarrrya anggiaran bantuan keuangiln kepada Partai Politik ditetapkarr dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan,daerah K.abupaten Katingan. Bagian Kedua Penyaluran Bantuan Keuangan Pasal 7
(1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas unnum Partai Politlk Tingkat
Kabupaten dilaksatrakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan lt(euangan dan Asset Karhrupaten Katingan atau Pejabat Daerah Kabupaten lGtingan atas
(2)
persetujuarr BuPati Katingan; ketua itaru sebutarr lain Parlai Politik Tingkat Kabupaten menyannpaikan tanda bu6i penerimaan tlantuan krruangan yang disalurkiirn sebagaimana dimaksiud pada ayat (1) kepada Bupati Katingan melalui Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asstlt Kabupaiten Katingan.
BAB IV PI=NGGUN,rI\AN BANTUAN KEUANIGAN
Pasal 8
Bantuan keuangan kerpada Partai Politik digunakan rsebagai dana penunjang kegiatan Pendidikan Politik 62n Qpelssional Sekretariat Purrtai Politik
Pasal 9
(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkaitan dengan: a. pLningkatan kes;adaran hiak dan kewajiban masiiyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsat dan bernegara; b. Peningkatan partisipasi prolitik dan inisiatif masil/arakat dalarn kehidupan bermasyarakat, berbangstl dan bernegara; dan c. Peningkatan kernandirian, kedewasaan dan mertrbangun kamkter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa (2) Kegiatan pendidikan politik srebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan rrrermperhatikan keadiian dan kesetaraan gencler untuk mernbangun etika danbuda'yia Politik s;esuaiderrgan Pancasih dan Undarng-Undang Dasar 1945. Pasal 10
(1) Kegiatan operasional sekrertariat sebagaimana diimaksud dalam Pasal berkaitan dlengan : a. Administrasi umttm; b. BerlanglJanan darya dan jasa; c. Pemeliharaan data dan arsiP; dan d. Pemeliharaan peralatan kantor.
I
BAB V LAPOTTAN PEFITANGGLIINGJAWABAN PENGGIL'NAAN BANITUAN
KEUAI|\IGAN PARTAI POLITII(]I
Paeal 11
(1) Partai Poliitik wajitr membuiet laporan pertanggungjawaban penerimaan dan (2) (3)
(4)
pengeluaretn keuanlSan yang klersumber dari dana bantuan APBD; Untuk menrbuat laporan perternggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partiai Politik wajib m,elaksanakan pembukuarn dan menrclihara bukti penerimaan dan perngeluaran atas dana bantuan keuarngan. Laporan pelrtanggurrgjawaban sebagaimana dimaksudt pada ayat (11) terdiridari : a. Rekapitrrlasi realisasi pernerimaan dan belanja bantuan keuangan Partai Politik dan rinciirn Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan; dan b. Barang lnventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengacletan/peng gunaan ja,sa. Format laporan perrtanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantumrdalam latnpiran ll F'eraturan Bupati ini.
Pasal {2 Partai Politik wajib rnenyamperikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluamn keuangan yang bersumber dari dana hantuan APBD Kabupaten Katingan secara berkala 1 ($atu) tahun sekali kepacia Pemerintarh Kabupaten Katingan setehh diperiksa olerh Badan Pemeriksa Keuangan Repubtrik lndonesia.
Pasal 13
Laporan pertanggungjawaberrn sebagaimana dimaksud dalann Pasal 12 disampaikran oleh l(etua ataru sebutan lain Partai Politik tingkat (abupaten kepada Bupati Katingan;
Pasal 14 Laporan pr:rtanggurngjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terbuka untuk diketahui masiyarakat. Pasal 15 Partai Politik yang rnelanggar ketentuan sebagaimanar dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi aclministratill' berupa penghentian bantuan keuangan dari Anggaran Pendapartan Belanrja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan sampai laporan dlilerima oleh Bupatii Katingan untuk Partai Politik tingkat Kabupaten dalam Tahun Anggaran berke,naan.
Pasal 16
(1) Bantuan keuangan kepada lPartai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Kating,an hasil Pemilu Tahun berkenaan diberikan bantuan berdasarkarn Peral:uran Daerah Nomor 6 Tahun 2011 terhitung sejak diresmikannya kearrggotaan DPRD Kabupaten Katingan
;
dimaksud (2) Besarnya brantuan leuangan yang diterima Partai Pol[tik sebagaimana pada ayali (1) dihitung secarilr proporsional berdasarllqan rentang'waktu sampai Pemilu dengan berakhirnya masa kei:rnggotaan DPRD Kabupaten Katingarn hasil tahun berkenaan dalam 1 (Satu) Tahun Anggaran 200:U; (3) Besarnya bantuan k:euangan lrang diterima Partai Politik sebagaimrana dimaksud pada ayat (2) dihitung s{:rara proporsional mrirlai sejak diresmikannya keanggoterln DPRD Kabupatr:rn Katingan hasil Pemilu 2009 sampai dengan sisa waktu tahun anggaran 2009;
BAB VI KE]IENTUAN PENUTUP Pasal ,l7 peraturan i,ni mulai berlaku pada tanggal di Undangkatn agar setiaP orang dapat mengetah,uinya, mermerintahl,ran Pengundangan Pemturan Bupati ini dengan penempatannya dalram Berita Daerah Kabupaten Katirugan. Ditetapkan di Kasongan pada tanggral I 4p
,
cll
?oit
IsUPATI KAI|INGAN
0\
il476vuL-
I
):
DUWEL RAiIfiIING
1
I
L iI
Diundanglen di Kasongan Aprr { pada tanggal
l9
.O'CLl
SEKRET'\IIIS
BERITA DITERAH KABUPATII:N KATINGAN TAHUN iiIO11 NOMOIT
6
LAMPIRAN
!
: PERAT,URAN BUPATI KATINGAN
NOMOI1
: G tiHufl
TANGGiAL:
0Ott
J9 APr,[
Ootl FORMAT T,}ERITA ACARA VERIFIKASI KELENGI(U\PAN ADMINISTFJASI BANTUAN KEUANGAN KEPAOA PARTAI
Pada hari
ini.....................tan99a1..........'..'...bulaln..'.."....'.-..TahuI1........'......, Tim Verifikasi Kelengal
telah
lr(eputusan
Berdasarrkan har;il Verifikiasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Parteri Politik, Tim men'/atakan bahwa Partai....... telah memenuhi persyaratan urrtuk mendapatkan lbantuan keuangan dari ,Pemerintah Daerah yang didasarl
su:lra sah.X. Rp. .......,...... =RP.
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan lterpada [)artai...................ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana rnestinya. TIM VERIFIKASI KEUANGAN IGPADA PARTAI POLITII( BANTUAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI 1.
Ketua
Sekretaris 3.
Anggota
4.
Anggota
5.
Anggota
6.
Anggota
7.
Anggota
LAMPIRAN lll : PERAI'URAN BI"JPATI KATINGAhI
NOMOIR : TANGCiAL:
Gtnvpn
Oou
4prr1
0orr
I3
FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG.JAWABAN BANTIUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAH Ul'l ANGGARAN...............,. Bersama ini clisampail
tanggal
O
PE
FUq S
rc N A L, S E KRET'A
R IAT
. Administrasi Umum
b.
Flarpat lnternal Sekrelariat
c. Clngkos
Frerjalanan Dinas
dalam rangka
kegiatan
mendukung operrasional
srelkretariat
. Langganan
a.
Detya dan Jersa
Telepon dan Listrik
c. Jiarsa Pos dran Giro d. Surrat Meny'urat . Pemerliharaan data dan iarsip . Pemrerliharaan Peralatan Kantor
Mengetahui : KETUA UMUMI/KETUA,
(. . ..
..
..
........
..
.
. . ...
...
..
..
.. )
bulan
PENJELASAN ATAS PERATTIRAN BUPATI KATING/!\N
NOMOR:
6
TAHUN20ll
TENTANG BANTUIAN KEUII.NGAN KEPADA PART,AI POLITIK
I. PENJELAISAN UITIUM
sertiap warga negara mernpunyai kesempatan yang sama datam merulnuskan kl,ebijakan-kebijakan negara. Keikutsertaan warga negara dalarm perunlusan kehrijakan negara sesuai dengan sistem demokrasi di
Negara menjamin
Negara Kersatuan Republik lndonesia yang menrganut sistem penrakilan ditaksanakan melatrui Parlai Politik. Mengingat permbentukan Partai Politik merupakan perwujurlan kedaulatan rakyat dan Partari Politik merupakan asset
negara, maka datann rangka mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di lndonesia, Pemerinl,ah Daerarh perlu memberikan b,antuan keuangan kepada Partai Politik KabuPaten.
pemberian [antuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran operersional sekretariat dan pendidikan politik guna memperkolkrch integrihs Negara Kesatuan Republik lndonesia. Atar; dasar itu, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten tentang Bantuan Kr:ruangan kepada Partai Politik.
II.
PENJELASAN PASAL DEIIII PASAL
Pasal 1 Cukup Pasal 2 Cukup Pasal 3 Cukup Pasal 4 Gukup Pasal 5 Cukup Pasal 6 Cukup Pasal 7
jelas ielas jelas jelas jelas jelas
CukuP jelas
Pasal
I
GukuP jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 GukuP jelas
Pasal
11
CukuP jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13
Cukup jelas
'Pasal
14
Cukup Pasal 15 Cukup Pasal 16 Cukup Pasal lT Cukup
jelas jelas jelas jelas
