“Mengurangi ketimpangan dalam negara, dan diantara negara-negara”
Pertumbuhan ekonomi di Indonesai tidak sejalan dengan pemerataan kekayaan indeks Gini Indonesia terus meningkat, dalam periode 1990 sampai 2013 indeks Gini meningkat dari 0.33 sampai 0.43 (0.41 versi pemerintah). tren peningkatan indeks Gini juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia, dan di daerah perkotaan dan pedesaan (Yusuf, Sumner, & Rum, 2013)
Ketimpangan Horisontal:
◦ Ketimpangan antar wilayah Indonesia: ◦ Kawasan Barat Indonesia (Jawa, Sumatera, dan Bali) memberikan kontribusi PDB yang sangat besar, 80% , sementara Kawasan Timur Indonesia yang kaya sumber daya alam hanya menyumbangkan 20%. ◦ Pulau Jawa sendiri berkontribusi sebesar 58% dari PDB.).
Ketimpangan Vertikal:
◦ ditandai oleh perbedaan pertumbuhan konsumsi perkapita, pada kelompok 40% terbawah hanya terjadi pertumbuhan sebesar 2%, sementara pada kelompok pendapatan tertinggi mencapai 4.87% (BPS dan TNP2K, 2013). ◦ Tingkat kemiskinan di tahun 2014 yang masih mencapai 11.25% (Buku II RPJMN, 2014
Meningkatnya ketimpangan adalah suatu masalah besar yang harus diperhatikan oleh negara. Ketimpangan berdampak pada kesehatan warga (Wilkinson & Pickett, 2009, 2010), dan berbagai macam masalah sosial. Di negara-negara yang tidak setara, masalah sosial yang mencakup; penyakit Kejiwaan, kekerasan, imprisonment, hilangnya kepercayaan, kehamilan remaja, obesitas, penyalahgunaan obat-obatan, performa akademik yang buruk pada anak-anak, menjadi lebih menyolok (Wilkinson & Pickett, 2009). Disfungsi sosial yang muncul karena ketimpangan terjadi di seluruh lapisan masyarakat.Maka ketimpangan bukan hanya masalah bagi beberapa kelompok/lapisan saja, tapi menjadi masalah negara.
Ketimpangan penghasilan di suatu negara berkaitan erat dengan kesehatan masyarakatnya, harapan hidup menjadi lebih rendah, dan jumlah kematian bayi lebih tinggi seiring dengan meningkatnya ketimpangan penghasilan suatu negara (Babones, 2008). Semakin rendah posisi individu dalam tingkat kelompok sosial-ekonomi, maka semakin rentan terhadap dampak dari ketimpangan penghasilan (Dahl, dkk. 2006). Ketimpangan penghasilan mempengaruhi nutrisi anak, pendidikan, dan juga tempat tinggal, sehingga memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan pertumbuhan anak (Diderichsen, 2002). ketimpangan penghasilan juga menurunkan kebahagiaan masyarakat, dan ini terjadi dengan meningkatnya kecurigaan dalam masyarakat, dan hilangnya kepercayaan terhadap sesama (Oishi, Kesebir,& Diener, 2015).
Terdapat 10 turunan memperhatikan ketimpangan horisontal (ketimpangan antar kelompok), dan ketimpangan vertikal (ketimpangan antar individu/rumah tangga)(Norton, Mariotti, & Kabeer, 2014).
10.1
10.2
10.3
10.4
Pada tahun 2030 semakin mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40% bagian populasi terbawah di tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional Pada tahun 2030 memberdayakan dan mempromosikan inklusi sosial, ekonomi, dan politik dari semua kalangan, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, etnis, asal, agama, atau status ekonomi atau lainnya Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan dari hasil, dengan menghilangkan hukum, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan undang-undang, kebijakan dan tindakan yang tepat dalam hal ini. Mengadopsi kebijakan terutama kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar
10.5 Meningkatkan regulasi dan pengawasan pasar keuangan , dan lembaga –lembaga global, dan memperkuat pelaksanaan peraturan tersebut
10.6 Memastikan peningkatan representasi dan suara negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di
lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan internasional global dalam rangka menghasilkan lembaga yang lebih efektif, kredibel, akuntabel, dan sah 10.7 Memfasilitasi migrasi dan mobilitas orang secara tertib, aman, teratur, dan bertanggung jawab, termasuk melalui pelaksanaan kebijakan migrasi yang direncanakan dan dikelola dengan baik
10a
Menerapkan prinsip perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara yang paling tidak berkembang, sesuai dengan perjanjian WTO
10b Mendorong official development assistance (ODA) dan arus keuangan, termasuk investasi asing langsung, untuk
10c
negara-negara dengan kebutuhan paling besar, khususnya Least Developed Countries(LDC), negara-negara Afrika, Small Island Developing States (SIDS), dan Landlocked Developing Countries (LLDCs), sesuai dengan rencana dan program nasional mereka Pada tahun 2030, mengurangi biaya transaksi pengiriman uang migranhingga kurang dari 3% dan menghilangkan koridor remittance dengan biaya yang lebih tinggi dari 5%
No
Bidang
Target Pembangunan
Baseline (2014)
1
Ekonomi
Penurunan Kemiskinan Pengangguran
11.25% (Maret, 2014) 5.94%
2 Infrastrukt Akses Air Minum Layak ur Dasar Sanitasi Layak dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Konektifit (IKLH) as 3 Politik Tingkat Partisipasi Politik Pemilu Angka Indeks Demokrasi Indonesia 4 Penegaka Indeks Pembangunan Hukum n Hukum
Sasaran 2019 5-6% 5 – 5,5%
SDGs
70% 60.5% 63.0 – 64.0
100% 100% 66.5 – 68.5
10.2 10.3
75.11% 62.63 N.A
80% 75 75%
10.2
10.1
10.3
No Bidang 5 Kesejaht eraan Rakyat
Target Pembangunan
Baseline (2014)
Sasaran 2019
SDGs
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Gini
73.83 (2013)
Meningkat
0.41
Menurun
10.1 10.2 10.4
Peserta jaminan kesehatan 51.8% (Oktober melalui SJSN Bidang 2014) Kesehatan Kepesertaan Program SJSN 29.5 juta Ketenagakerjaan 1.3 juta Pekerja Formal Pekerja Informal 8.1 tahun 6 Pendidi Rata-rata lama sekolah (2013) kan penduduk usia di atas 15 tahun Rata-rata angka melek aksara 94.1% (2013) penduduk usia di atas 15 tahun Prodi Perguruan Tinggi 50.4% (2013) Minimal Terakreditasi B
Min. 95%
62.4 juta 3.5 juta
8.8 tahun
96.1%
68.4%
10.1 10.2 10.3
No
Bidang
Target Pembangunan
7
Kesehatan
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup
Sasaran 2019
SDGs
346(SP 2010) 306 356 (SDKI 2012 Angka kematian bayi per 1.000 32 (2012) 306 kelahiran hidup Prevalensi 32,9% (2013) 28% stunting(keterlambatan perkembangan)pada anak baduta (dibawah 2 tahun) 8 Pembangunan Peran Luar Jawa dalam 41% 45-47% Kewilayahan pembentukan PDB Jumlah Kabupaten Tertinggal 133 39 kabupaten kabupaten
10.1 10.2
9 Pengembanga n Ekonomi Maritim dan Kelautan
Peningkatan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar
Baseline (2014)
5 pulau
31 pulau
10.1 10.2 10.4
10.1 10.2
No 10.1
Target SDGs Pada tahun 2030 semakin mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan dari 40% bagian populasi terbawah di tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional
Agenda Pembangunan Nasional – Arah Kebijakan dan Strategi • Pengembangan Kawasan Perbatasan • Pengembangan Daerah Tertinggal • Pembangunan Perdesaan • Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah • Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah • Penataan Daerah Otonom Baru Untuk Kesejahteraan Rakyat • Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia. • Peningkatan Keterkaitan Kota-Desa • Pengurangan Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi Masyarakat • Penyederhanaan proses Perijinan, Pengawasan dan Penertiban kegiatan pertambangan secara transparan • Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di sekitar pertambangan • Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Marjinal melalui Pelaksanaan Program Indonesia Kerja Perbaikan ketimpangan Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T). • Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing Di Pasar Internasional • Peningkataan Agroindustri, Hasil Hutan dan Kayu, Perikanan, dan Hasil Tambang Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat Pengembangan agroindustri perdesaan Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/ pengusaha pengolahan dan pemasaran Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dan akses pasar • Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif • Meningkatkan Aksesibilitas Energi • Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih Transparan dan Tepat Sasaran • Peningkatan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati. • Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan Meningkatkan Harkat dan Taraf Hidup Nelayan dan masyarakat pesisir
10.2
Pada tahun 2030 memberdayaka n dan mempromosika n inklusi sosial, ekonomi, dan politik dari semua kalangan, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, etnis, asal, agama, atau status ekonomi atau lainnya
• • • • • • • • • •
Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar Pembangunan Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan Meningkatkan peran perempuan di bidang politik Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal Pembangunan Pendidikan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup Melakukan Revolusi Karakter Bangsa Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia - Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan - ruang-ruang dialog antar warga - Membangun kembali modal sosial dalam rangka memperkukuh karakter dan jati diri bangsa
10.3 Memastikan kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan dari hasil, dengan menghilangkan hukum, kebijakan, dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan undangundang, kebijakan dan tindakan yang tepat dalam hal ini. -
• Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak Melakukan Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM, Penanganan Pengaduan HAM, Penyelesaian Secara Berkeadilan Atas Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat Meningkatkan Pendidikan HAM • Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah • Peningkatan persaingan usaha yang sehat
10.4 Mengadopsi kebijakan terutama • kebijakan fiskal, upah, dan perlindungan sosial, serta secara • progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar • -
• •
Pembangunan Kesehatan khususnya Pelaksanaan Program Indonesia Sehat Penguatan Investasi Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha Pemberian insentif dan fasilitasi investasi Penguatan Sektor Keuangan pengembangan lembaga keuangan non-bank termasuk lembaga keuangan mikro (LKM) meningkatkan akses layanan keuangan kepada seluruh masyarakat, terutama pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh lembaga keuangan. Penguatan Kapasitas Fiskal Negara Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
