MENGUKUR KEKUATAN KOMISIANTIKORUPSI Frans Hendra Winarta (Dosen FH UPH & Advokal senior) "History, a law teacher has written, is a systematic distortion of the past, designed to tell us something meaningful about the present."'> "History suggests that countries overcome or 'graduate'from corruption, learning that it is an evil to fight and
ABSTRACT Tlie Indonesia government's first attempt to curb corruption occurred after the 1955 election. It resulted in the arrest of those involved, including civil servants and a minister. In June 1968, Suharto assigned the task of tackling corruption cases to the Team Pemberantasan Korupsi (Corruption Eradication Team) which was, how ever, ineffective because its efforts were blocked by influential men in the regime. Student protest in January 1970 and press criticism of government corruption resulted in the appointment of a special Commission on four elder statesmen (Komisi IV) by Presiden Suharto to review the problem of corruption within the civil service and to make recommendation for improvement. This commission presented seven reports on those agencies and area that were judged to vulnerable to corruption to Presiden Suharto from February to June 1970. Perhaps the most important consequence of these reports was the passing of the Preventive Against Corrupt Criminal Acts Bill in 1971 which than to be Corrupt Criminal Acts Eradication Act No. 3/ Year 1971. Previously, corruption was dealt with as a crime under the criminal code. Though there was corrupt criminal acts eradication law, corruption remained a serious problem and became institutionalized in Indonesia (WWW. Asiamedia. ucla. edit). In 1999, UU (Act) No. 3/ Tahun 1971 was replaced by UU (Act) No. 31/ Tahun 1999 and according to section 43 (I) ofUU (Act) No. 31/ Tahun 1999 Indonesia should have Commission of Corrupt Criminal Acts Eradication within two years after the law effective. What is Commission of Corrupt Criminal Acts Eradication? This is the story.
Belajar dari Sejarah
yang dikatakan Prof. Garry Goodpaster di atas dengan sendirinya tidak dapat dibantah. Perjuangan memberantas korupsi adalah perjuangan yang berat, layaknya perjuangan melawan kekuatan jahat yang menghancurkan (evil). Bahwa memberantas korupsi adalah perjuangan berat. Itulah
Sejarah umat manusia memang penuh dengan cerita tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemegangnya.Dankarena penyalahgunaan kekuasaan yang paling popular dalam sejarah umat mannusia adalah korupsi, maka apa
IjJerold S, Auerbach, Unequal Justice: lawyers and Social Change in Modern America, Oxford University Press, 1976. 2) Garry Goodpaster, Reflection on Corruption in Indonesia, Puper, Tanpa Penerbit, 2001.
1
pertama-tama kesadaran yang harus tertanam di benak kita. Kesadaran demikian ini dengan sendirinya akan membawa kita pada kesimpulan bahwa perjuangan yang berat tidak cukup berbekal tekad. la harus berjalan dengan strategi dan konsep yang matang dan yang paling penting "senjata" yang ampuh dan "mematikan".
orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200. 000. 000,- (dua ratus juta rupiah) dan palDefinisi Korupsi ing banyak Rp 1. 000. 000. 000,- (satu Menurut M. Jaspan bahwa milyar rupiah). korupsi adalah istilah yang mencakup hal-hal yang informal, tidak sah, atau Demikian pula menurut pasal mekanisme tersembunyi tentang 3 UU No. 31 Tahun 1999, yaitu setiap manipulasi ekonomi, penekanan, hal yang dengan tujuan memperoleh dan membagi-bagikan orang kedudukan yang menguntungkan yang menguntungkan diri sendiri atau orberlaku pada tingkat tinggi atau dalam ang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, semua lapisan masyarakat. kesempatan atau sarana yang ada Menurut Black's Law Dictio- padanya karena jabatan atau nary, bahwa corruption is an act done kedudukan yang dapat merugikan with an intent to give some advantage keuangan negara atau perekonomian inconsistent with official duty and the negara, dipidana dengan pidana right of others. The act of an official penjara seumur hidup atau pidana or fiduciary person who unlawfully penjara paling sedikit 1 (satu) tahun and wrongfully uses his station or dan paling lama 20 (dua puluh) tahun character to procure some benefit for dan atau denda paling sedikit himself or for another person, contrary to duty and the rights of others. Rp 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1. 000. Definisi tindak pidana korupsi 000. 000,- (satu milyar rupiah). Korupsi bukan merupakan menurut pasal 2 UU No. 31 Tahun hal yang baru di Indonesia. Sebagai 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap salah satu penyalahgunaan kekuasaan
2
in Indonesia bahwa "there is a common saying that Indonesian government employees are paid a salary to show up, not to work."
yang popular, korupsi telah menyebar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Karena korupsi sudah begitu mengakar dalam masyarakat kita dan terjadi di hampir seluruh sektor kehidupan seperti tersebut diatas, maka korupsi itu sulit diberantas.
Oleh karena itu korupsi bukan merupakan tindak pidana biasa sehingga cara penanganannya pun harus dilakukan secara khusus, yaitu dengan dibentuknya Komisi Mengapa korupsi sulit Pemberantasan Tindak Pidana diberantas? Karena: Korupsi (KPTPK) dan menerapkan 1. Aparat penegak hukum kita tidak system pembuktian terbalik {omkering serius dalam menanggulangi dan van de bewijslast/adversary system). memberantas korupsi dalam lingkup tugas dan wewenangnya, UU Pemberantasan Tindak Pidana sehingga mereka dapat dikatakan Korupsi telah mengabaikan komitmen UU No. 31/ Tahun 1999 politik resmi tersebut di atas; 2. Aparat yang berwenang dan otoritas tentang Pemberantasan Tindak Pidana penentu kebijakan masih hidup dan Korupsi menggantikan UU No. 3/ bekerja dalam wilayah yang masih Tahun 1971. diselimuti "the culture of corrupDalam UU baru ini tindak tion". Apalagi di pengadilan masih pidana korupsi dirumuskan secara bersemayam ideology "Judicial tegas sebagai tindak pidana formil. Hal Corruption", di birokrasi ini sangat penting untuk pembuktian. pemerintah dan aparat kepolisian masih berlaku praktek perburuan Dengan rumusan secara formil rente atau rent seeking, misalnya yang dianut oleh Undang-undang ini, banyak posisi di birokrasi meskipun hasil korupsi telah pemerintah yang diperjualbelikan. dikembalikan kepada Negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan Demikian parahnya korupsi di ke pengadilan dan tetap dipidana. Indonesia, sehingga dari sudut Perkembangan baru yang pandang orang asing, contohnya diatur dalam Undang-undang ini seperti yang dikemukakan oleh Garry Goodpaster dalam papernya yang korporasi sebagai subjek tindak pidana berjudul Reflections on Corruption- yang dapat dikenakan sanksi. Hal ini
3
tidak diatur dalam Undang-undang Nomor3Tahun 1971. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang ini memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu, Undang-undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayarkan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian Negara. Hal baru lainnya adalah dalam hal terjadi tindak pidana yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. Disamping itu, Undangundang ini juga menerapkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, yakni
terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. Undang-undang ini juga memberikan kesempatan yang seluasluasnya kepada masyarakat berperan serta untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan. Selain memberikan peran serta masyarakat tersebut, Undang-undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan. Keanggotaan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdiri atar unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Komisi Antikorupsi)
4
KPTPK merupakan komisi khusus (super body) yang lahir berdasarkan amanat pasal 43 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan: "dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU ini berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK)".
Keanggotaan KPTPK harus terdiri dari figur-figur yang memiliki kapasitas moral dan integritas yang tinggi dan independen, bersih, jauh dari "the culture corruption"- nya Orde Baru dan yang penting tidak bersifat partisan. KPTPK mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 43 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999).
Mengapa UU No. 31 Tahun 1999 merasa perlu untuk membentuk KPTPK ? Karena tindak pidana korupsi sudah menggerogoti pada semua tingkat kehidupan masyarakat Indonesia, artinya sangat diperlukan terobosan baru untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu perlu dibentuk suatu komosi yang independen yang betulbetul bekerja tanpa kepentingankepentingan sekelompok orang atau individu tertentu dan bebas dari pengaruh apapun.
KPTPK adalah lembaga negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun (pasal 3 RUU KPTPK).
KPTPK adalah koordinator seluruh penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dalam batas-batas wewenang yang KPTPK juga dibutuhkan ditentukan dalam UU KPTPK (pasal karena mencontoh dari pengalaman 4 RUU KPTPK). negara lain yang telah berhasil dalam KPTPK dibentuk dengan mengatasi korupsi di negaranya tujuan untuk meningkatkan daya guna masing-masing. dan hasil guna upaya pemberantasan Tujuan dibentuknya KPTPK korupsi (pasal 5 RUU KPTPK). ini adalah untuk meningkatkan daya Dalam menjalankan tugas dan guna dan hasil guna upaya kewenangannya, KPTPK berasaskan pemberantasan korupsi (shock pada: (pasal 6 RUU KPTPK) therapy). 1. kepastian hukum,
5
kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi; 3. Melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan terhadap seseorang yang menghalanghalangi atau menghambat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan; 4.Melakukan pemanggilan, penangkapan,penahanan terhadap tersangka atau seseorang yang terkait dengan perkara yang sedang diselidiki, disidik atau dituntut; 5. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa atau orang lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa, dengan mendasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku; 6.Meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi; s9. Meminta data perpajakan tersangka/ terdakwa kepada instansi pajak atau pihak lain yang terkait; lO.Mengesampingkan tuntutan terhadap pelapor dalam tindak pidana korupsi; 11.Meminta bantuan kepada Interpol Indonesia untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang-barang bukti di
2. keterbukaan, 3. akuntabilitas, 4. kepentingan umum; dan 5. proporsionalitas. Tugas KPTPK (pasal 7 RUU KPTPK) adalah: 1. M e l a k u k a n p e n y e l i d i k a n , penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi; 2. Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; 3. Melakukan koordinasi dengan i n s t a n s i yang b e r w e n a n g melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan 4. Melakukan tindakan-tindakan p e n c e g a h a n tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPTPK berwenang: (pasal 8 RUU KPTPK) l.Melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon dan merekamnya atau alat telekomunikasi lainnya sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang berlaku; 2. Memerintahkan kepada instansi yang terkait melarang seseorang bepergian ke luar negeri untuk
6
tersangka dan seluruh berkas acara perkara beserta alat bukti dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja yang dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan, sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan KPTPK juga berwenang tersebut beralih kepada KPTPK (pasal membuka kembali penyelidikan, 11 RUU KPTPK). penyidikan dan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi yang Pengambilalihan sebagaimana telah memperoleh kekuatan hukum dimaksud dalam pasal 11 diatas tetap jika kemudian ditemukan bukti dilakukan apabila KPTPK yang menimbulkan dugaan kuat memperoleh petunjuk adanya adanya tindak pidana dalam proses ketidakinginan atau ketidak mampuan peradilan pidana korupsi. penyelidik, penyidik atau penuntut umum dalam menuntaskan perkara Kewenangan ini dapat tindak pidana korupsi yang dilaksanakan setelah memperoleh ditanganinya dalam hal-hal sebagai persetujuan dari Mahkamah Agung berikut: (pasal 12 RUU KPTPK) dan tidak berlaku jika perkara 1. Penanganan tindak pidana korupsi dimaksud telah kadaluarsa (pasal 9 oleh kepolisian atau kejaksaan RUU KPTPK). terhambat karena campur tangan Dalam melaksanakan tugaseksekutif, yudikatif atau legislative; nya melakukan supervisi terhadap 2. Tindak pidana korupsi tersebut tidak instansi yang berwenang melakukan dapat ditangani secara baik karena pemberantasa tindak pidana korupsi keadaan lain yang menurut per(pasal 7 huruf b RUU KPTPK), timbangan kepolisian atau keKPTPK berwenang mengambil alih jaksaan sulit dilaksanakan secara penyelidikan, penyidikan dan baik dan dapat dipertanggungpenuntutan terhadap pelaku tindak jawabkan. pidana korupsi yang sedang dilakukan KPTPK juga berwenang oleh Kepolisian atau kejaksaan. mengambil alih penyelidikan, penyDengan demikian instansi kepolisian idikan dan pununtutan setiap perkara atau kejaksaan wajib menyerahkan korupsi yang terjadi sebelum luar negeri; 12.Dengan bukti permulaan yang cukup mengandung unsur tindak pidana korupsi, menghentikan untuk sementara suatu transaksi keuangan, perdagangan dan perjanjian lainnya serta perijinan, lisensi dan konsesi.
7
terbentuknya KPTPK berdasarkan juga bagi penyelidik, penyidik dan penuntut umum KPTPK (pasal 34 RUU ini (pasal 14 RUU KPTPK). RUU KPTPK). KPTPK berkewajiban: (pasal 15 RUU KPTPK) KPTPK juga berwenang untuk 1. Memberikan perlindungan terhadap melakukan penyelidikan, penyidikan saksi atau pelapor yang dan penuntutan terhadap tindak pidana menyampaikan pengaduan, laporan korupsi yang terjadi sebelum atau pun memberikan keterangan berlakunya (R) UU ini (pasal 35 RUU mengenai terjadinya tindak pidana KPTPK). korupsi; Namun KPTPK tidak 2. Memberikan informasi kepada berwenang untuk mengeluarkan surat masyarakat yang memerlukan atau perintah penghentian penyelidikan, memberikan bantuan memperoleh penyidikan dan penuntutan dalam data lainnya berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi (pasal perkara tindak pidana korupsi yang 37 RUU KPTPK). ditanganinya; 3. Menyusun laporan tahunan dan KPRPK dalam melakukan menyampaikannya kepada DPR pemeriksaan terhadap tersangka dan Presiden; tindak pidana korupsi dapat 4. Menyampaikan laporan tengah memberlakukan system pembuktian tahunan mengenai hasil tugas dan terbalik (adversary system / omkering wewenangnya kepada masyarakat, van de bewijslast) dimana hal ini DPR dan Presiden; tersirat dalam UU No. 31 Tahun 1999 5. Menegakkan sumpah jabatan; padal 37 ayat (1) yang menyebutkan 6. Menjalankan tugas, tanggung jawab bahwa terdakwa mempunyai hak dan wewenangnya berdasarkan untuk membuktikan bahwa ia tidak asas-asas sebagaimana dimaksud melakukan tindak pidana korupsi. dalam pasal 6. Pembuktian Terbalik / Adversary Segala kewenangan yang System / Omkering van de diberikan kepada penyelidik, penyidik Bewijslast, adalah: dan penuntut umum serta ketentuan- 1. Menurut Black's Law Dictionary: ketentuan lain yang diberikan oleh UU "Adversary system is the jurispruNo. 8 Tahun 1981 tentang hukum dential network of laws, rules and Acara Pidana kepada penyelidik, procedures characterized by oppenyidik dan penuntut umum, berlaku posing parties who contend against
X
each other for a result favorable to themselves. In such system, the judge acts as an independent magistrate rather the prsecutor; distinguishedfrom inquisitorial system." 2. Menurut Encyclopedia of Crime and Justice: "Adversary system is the AngloAmerican system for resolving both civil and criminal disputes. It is characterized by a contest between the initiating party, called the plaintiff in civil proceedings, and the responding party, called the defendant, and the prosecutor (representing the state) in criminal proceedings, and the responding party, called the defendant, and presided over by a judge, who adjudicates and renders final judgment for one party or the other, sometimes with the aid of a jury for finding disputed facts, on the basis of the evidence presented by the parties in open court, and in light of the applicable law."
Hanya saja pemberlakuan system pembuktian terbalik tersebut masih bersifat terbatas karena meskipun pelaku tindak pidana korupsi melakukan kosep pembuktian terbalik, selanjutnya jaksajuga harus membuktikan apa yang telah dibuktikan sebelumnya oleh pelaku tindak pidana tersebut. Memang banyak ahli hukum yang menentang asas ini karena dianggap melanggar hak asasi manusia, tetapi mengingat korupsi yang sudah begitu mengakar dalam masyarakat kita yang dapat merusak kehidupan berbangsa dan berbegara, maka tidak ada j a l a n lain bagi kita untuk menerapkannya dalam menanggulangi masalah korupsi. Banyak negara telah berhasil menumpas korupsi karena menggunakan asas pembuktian terbalik. Sebab mereka sadar dan oleh karena itu seperti yang telah dikatakan oleh Prof. Garry Goodpaster " . . . learning that it is an evil to fight and conquer".
Dalam pembuktian terbalik, orang yang dituduh melakukan tindak pidana itulah yang harus membuktikan di depan sidan pengadilam bahwa ia tidak bersalah. Hal ini berbeda dengan system pembuktian biasa dimana jaksalah yang bertugas untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak dalam hal terjadinya suatu tindak pidana.
Penutup Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa KPTPK merupakan super body yang diperlukan untuk memberantas tindak pidana korupsi mengingat masyarakat sudah tidak percaya lagi kepada law
9
enforcement. Sebab sebagaima sebuah pemeo: "tidak mungkin membersihkan lantai yang bersih dengan sapu yang kotor". Namun satu hal yang perlu dipertimbangkan dan dibahas dengan matang adalah persoalan jika memang ditekankan bahwa KPTPK adalah bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan politil apapun (vide pasal 3), maka ketentuan mengenai mekanisme pencalonan dan pemilihan anggota KPTPK oleh Presiden, harus memperhatikan fakta dan kemungkinan, inter alia: 1. Presiden adalah figure partisan karena ia berasal dan didukung oleh partai; dan 2. Sebagaiman sejarah bangsa ini telah membuktikan bahwa presiden adalah figure yang justru merupakan sumber masalah korupsi.sTetapi pada akhirnya yang terpenting untuk ditekankan dalam pemberantasan korupsi adalah peran serta masyarakat luas (public support). Upaya pemberantasan korupsi
sebenarnya harus dilakukan secara integral atau komprehensif. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila sudah ada pemerintahan yang benar-benar reformis, bersih jujur dan demokratis (good governance). Good governance adalah tata pemerintahan yang baik dan berwibawa yang sangat predictable, terbuka dan proses pengambilan kebijaksanaannya yang bebas dari kecurigaan. Tata pemerintahan yang semacam ini harus bisa melakukan akuntabilitas, transparansi, terbuka, menerima perbedaan dan kontrol masyarakat dan rule of law harus ditegakkan secara eksklusif. Selain itu penerapan shock therapy penting dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu antara lain memberikan sanksi hukum yang seberat-beratnya yang memberikan sanksi sosial kepada para pelaku tindak pidana korupsi.
ID
