Menguji Kejujuran, Menggugah Kepedulian
khusus
Festival Kejujuran Generasi Emas cendekia
Kokohnya Boti Menjaga Tradisi jejak kasus
jerat cukong kayu gelondong
vol 53/viiI/ SEP-OKT 2016 www.kpk.go.id
Menguji Kejujuran, Menggugah Kepedulian
issn 2086-0919
vol 53/viIi/ SEP-OKT 2016 www.kpk.go.id tidak untuk diperjualbelikan
daftar isi
UTAMA 10 KHUSUS 58
Festival Kejujuran Generasi Emas
jejak kasus 22
jerat cukong kayu gelondong
Menguji Kejujuran, Menggugah Kepedulian Eksperimen sosial merupakan bentuk kreativitas publik. Sarat edukasi dan bisa menularkan virus kejujuran kepada masyarakat.
8
30
56
DARI MUSISI UNTUK
Menimbang Substansi
MENGGUGAH PARTISIPASI
PEMBERANTASAN KORUPSI
Reklamasi
GENERASI MUDA
24
.
42
66
Isu Etika DALAM GRATIFIKASI
Kokohnya Boti Menjaga
TANTANGAN MEMBUAT HIDUP
26
Tradisi
LEBIH BERWARNA
JALAN SEJAHTERA
48
cakrawala
70
PRESIDEN ADALAH PELAYAN
MEMBANGUN NASIONALISME
28
50
LEWAT SEJARAH
KETIKA SISWA SMA
PEJUANG SEJATI, tak Pedulikan
JEDA
MENGUNGKAP KORUPSI
Materi
kanal
gagas
perintis
PENDONGKRAK KINERJA
mozaik
PORTAL
cendekia
teladan
simpul
tatap muka
komunitas
75 Oppie Andaresta: Pesan Ayah Ibu
vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
1
swara
Cara Berkunjung ke Perpustakaan KPK
Pertanyaan: Amanah Setyanta Dalam tugas kuliah, saya membutuhkan referensi mengenai upaya pemberantasan korupsi baik di Indonesia maupun di dunia. Karena itu saya berencana berkunjung ke Perpustakaan KPK. Apakah Perpustakaan KPK terbuka untuk umum? Jawaban: Perpustakaan KPK terbuka bagi masyarakat umum. Bagi yang berminat silakan mengunjungi Perpustakaan KPK yang terletak di Gedung KPK lt 2, JL HR Rasuna Said Kav C1- Kuningan,Jakarta Selatan. Terbuka untuk umum setiap hari Senin – Jum’at pukul 09.00 – 16.00 WIB
Prosedur Pelaporan TPK
Pertanyaan: Goes Am Goes Am Masyarakat disini dari dulu ingin melapor tapi tidak tahu harus kemana , jadi lewat email ini saya berharap bapak/ibu yang duduk di KPK bisa merespon kegelisahan masyarakat di kampung ini. Kami sama sekali tidak menfitnah atau hal-hal negatif lain semua ini demi tegaknya nilai-nilai kebenaran dan wibawa pemerintah dalam memberantas korupsi. Terimakasih. Jawaban: Terima kasih untuk email yang disampaikan kepada kami. Untuk informasi pengaduan masyarakat silahkan mengirimkan email ke :
[email protected] atau online : http://kws.kpk.go.id, sedangkan ketentuan dan informasinya dapat dilihat melalui link http://www. kpk.go.id/id/layanan-publik/pengaduan-masyarakat/ mengenai-pengaduan-masyarakat. Demikian kami sampaikan, silahkan menghubungi kembali apabila ada pertanyaan lebih lanjut.
Kicau
@dede_tardi Saya dukung KPK banget! Setuju ya korupsinya di babat habis. @karim_satya Yang penting penindakan kejelasan setiap kasus korupsi biar rakyat semakin percaya dengan KPK, teruskan pemberantasan tanpa pandang bulu. @Miranda12pretty KPK is the best and success forever. @ZulkifliKadri Hajar terus para koruptor itu Pak, boleh Indonesia bebas dari segala bentuk korupsi. @AriaRivani @KPK_RI rakyat masih optimis terhadap KPK. @Abangajagmailc1 @KPK_RI semoga KPK lebih semangat untuk berantas korupsi. @angelmaximilan Pantang mundur, perjuangan KPK sudah benar, jangan tebang pilih KPK. @mdden9 Sangat bersyukur Indonesia mempunyai KPK. @RahmatBasuki10 Pelaksanaan pencegahan korupsi harus menyeluruh hingga ke daerah-daerah yang jauh dari jangkauan pusat. Kami terus mendukung KPK! @mentari88alfa Bravo KPK, jaya terus KPK! Semoga senantiasa jaya dalammenindak korupsi di negeri ini!
Kirim saran, komentar, kritik atau pertanyaan terkait Majalah Integrito ke:
[email protected]
Penanggung Jawab: Pimpinan KPK; Pengarah: Sekretaris Jenderal KPK; Pemimpin Redaksi Priharsa Nugraha; Redaktur Pelaksana Lufti Avianto. Staf Redaksi: Abram Sukma Eko Edi Pradana, Andita Irdiana Malik, Angela Ayu Kuswardhani, Ayu Nurdiyani, Budi Prasetyo, Chrystelina GS, Daniel Luke Suwito, Danu Mahardika, Dyah Prajnaparamita, Ipi Maryati Kuding, Putri Artika Resyakasih, Shantika Embundini Akbari, Sheto Risky Prabowo, Yuyuk Andriati Iskak, Zulkarnain Meinardy. Kontributor: Adhi Setyo Tamtomo, Arien Winiasih, Ariz Dedy Arham, Devi Angraeni, Elis Nurhayati, Epi Handayani, Firlana Ismayadin, Freddy Reynaldo Hutagaol, Gumilar Prana Wilaga, Juanto, Lukman Hamdani, Nanang Farid Syam; Desain & Layout: MM Setiawan; Grafis: Iman Santoso, Fotografer: Dian H. Baay, Indra Gunawan, Ramdhani; Sirkulasi Venny Irliani Amanah. Alamat Redaksi: Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan HR Rasuna Said Kav C1 Jakarta 12920 Telepon 021 2557 8498 Faks 021 5290 5592 Email
[email protected] Website www.kpk.go.id Facebook Komisi Pemberantasan Korupsi Twitter @KPK_RI
2 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
tajuk
Khalifah Umar dan Anak Gembala Eksperimen sosial pada hakikatnya tidak hanya menguji kejujuran, namun juga menggugah kepedulian. Sudah dilakukan berabad-abad, bahkan sepanjang peradaban manusia.
K
isah kejujuran anak gembala di era Khalifah Umar bin Khattab tak pernah lapuk sepanjang masa. Em pat belas abad berlalu, peristiwa itu kembali dikenang saat ini, terutama seiring maraknya eksperimen sosial di berbagai me dia. Istilah eksperimen sosial apalagi reality show memang tidak dikenal pada kepemim pinan Khalifah Umar. Namun kearifan sang amirul mukminin akhirnya bermuara pada korelasi perilaku yang muncul da lam rentang masa berbeda. Sejarah Islam mencatat, Kha lifah Umar per nah menguji ke ju juran anak gem bala yang yatimpiatu. Ke pada nya, Khalifah Umar membujuk bocah tersebut agar menjual seekor kambing yang digembalakan. Anak gembala menolak. Alasannya, kambing itu bukan miliknya. Namun, pengujian tak akan pernah ber henti hingga mencapai titik kesempurnaan. Khalifah Umar meminta si gembala untuk mengatakan kepada majikan, bahwa salah satu kambing tewas dimakan serigala. Di sinilah yang luar biasa muncul. Anak gembala mengaku tak bisa berbohong, karena kebohongan pasti diketahui Sang Khaliq yang
Maha Melihat. Dia bahkan balik mengingat kan Khalifah Umar, bahwa anjuran berbo hong tadi bisa menjerumuskannya ke dalam neraka. “Fa ainallah (di manakah Allah)? Fa ainallah (di manakah Allah)?” ujar anak gem bala. Khalifah Umar pun menitikkan air mata Dia memeluk gembala itu. Kisah tentang anak gembala tersebut memberi gambaran, be tapa pengujian kejujuran sudah berlangsung sejak berabad-abad silam. Bah kan dalam sejarah kera jaan Nusantara, raja se berang pernah meletak kan pundi-pundi uang emas di jalanan kerajaan Kalingga. Begitu pula da lam perkembangan per adaban India Kuno dan Mesir Kuno. Dalam kisah Mahabharata, misalnya, Resi Drona pun digambarkan pernah menguji kepedulian murid-muridnya dengan berpura-pura digigit buaya raksasa. Sedang kan pada mitologi Mesir Kuno, masyarakat juga sudah menempatkan Dewi Ma’at sebagai dewi kejujuran. Maka, ketika saat ini eksperimen sosial kembali marak, sudah selayaknya dukungan diberikan. Apalagi selain menguji kejujuran, eksperiman sosial bisa juga untuk menggugah kepedulian dan menanamkan kejujuran. Bu kankah itu hakikat yang dilakukan Khalifah Umar kepada anak gembala? (*) vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
3
RA N A
Mengasah Kekompakkan-Sejumlah anak didampingi seorang fasilitator tengah asyik bermain labirin goyang dalam Festival Anak Jujur yang digelar KPK di Ecovention Ancol, Jakarta pada Rabu (01/9).
4 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
Integrito
vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
5
KILAS
kpk PERKUAT WAWASAN Hukum PEGAWAI
J
integrito
umat, (9/9), KPK menggelar sebuah diskusi dalam acara Komunikasi Internal yang diselenggarakan oleh Biro Humas KPK. Salah satu topik yang dibahas dalam agenda bulanan kali ini adalah tentang Justice Collaborator (JC) dengan pemateri yakni Kepala Bagian Litigasi pada Biro Hukum Nur Chusniah dan Fungsional Biro Hukum Rasamala Aritonang. Diskusi berjalan interaktif dengan banyak penanya tak hanya dari direktorat hukum, namun dari berbagai direktorat lainnya. Acara ini tentu bermanfaat untuk merecharge kembali pengetahuan para pegawai dan mempererat komunikasi di internal KPK. (*)
aktual.com
KPU Hingga Kemenko Maritim Terapkan Zona Integritas
S
alah satu upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencegah terjadinya praktik korupsi adalah dengan pembangunan Zona Integritas. Selain upaya upaya mencegah korupsi, pencanangan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi yang dilaksanakan pada Senin (5/9/), di Kantor KPU, Jakarta Pusat tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan melaksanakan reformasi
birokrasi secara berkelanjutan. Tak hanya di KPU, aksi serupa juga dilakukan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Kamis, 15 September 2016. Penandatanganan komitmen wilayah bebas korupsi dan reformasi birokrasi itu dilakukan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), dan Ombudsman RI. (*)
Memperkuat SPI, Mencegah Korupsi Korporasi
K
PK mendorong pihak swasta untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi langkah melibatkan swasta melalui
6 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
integrito
program penguatan integritas. Di antaranya, melalui sharing session Pencegahan Korupsi Sektor Swasta, yang digelar Kamis (29/9) di Gedung
KPK. Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, pimpinan Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Intern (FKSPI), perwakilan SPI BUMN, dan sejumlah perwakilan pihak swasta. Wakil Ketua KPK Alex Marwata menyampaikan, saat ini berbagai praktik korupsi di negeri ini sulit dipisahkan dari peran korporasi atau swasta. “Korupsi di negara ini terjadi, karena adanya kolaborasi jahat antara penguasa, pengusaha, dan pejabat pemerintah. Hampir semua kasus suap yang di tangani KPK, melibatkan swasta,” kata Alex. (*)
KILAS
Lewat Ngamen Antikorupsi, KPK Raih Penghargaan di IPRAS 2016
Integrito
dok.pcb sulsel
K
menyemai benih pemimpin Berintegritas
K
omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Program Kelas Politik Cerdas Berintegritas (Kelas PCB) pada Senin-Jumat (1923/9) di Hotel Sibayak Berastagi, Jalan Merdeka, Berastagi, Sumatera Utara. Kelas PCB merupakan salah satu upaya KPK untuk membangun iklim politik yang berintegritas di masa depan. Program tersebut menyasar generasi muda Indonesia yang saat ini aktif di Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM). Melalui kegiatan tersebut, diharapkan, ke depan mereka menjadi pemimpin yang berintegritas. Selain di Sumatera Utara, program yang dilaksanakan selama lima hari ini, juga akan diselenggarakan di delapan provinsi lainnya, yakni Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Aceh, Banten, Jawa Timur, DKI Ja karta, Kalimantan Selatan, dan Papua Barat. (*)
omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meraih penghargaan dari Serikat Perusahaan Pers (SPS) dalam ajang Indonesia Public Relation Award and Summit (IPRAS) 2016 yang digelar di Semarang, Rabu (31/8). Salah satu program kampanye KPK, yakni Ngamen Antikorupsi terpilih sebagai program Humas Inspirasional peringkat III. Dalam kesempatan itu, turut dihadiri Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Gubenur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo, dan Ketua Harian SPS Ahmad Djauhar. (*)
Agar Beneficial Ownership Lebih Transparan
Integrito
K
PK menggelar Forum Discussion Group (FGD) laporan hasil kajian beneficial ownership (BO)
bersama sejumlah Kementerian/Lembaga pada Rabu (21/9). Seperti yang disampaikan Direktur PJKAKI Dedie
A. Rachim dalam acara tersebut, bahwa keterlibatan KPK terhadap penanganan BO, dimulai pada tahun 2014, dimana negara anggota G20, termasuk Indonesia, telah menyepakati High Level Principle on Beneficial Ownership and Transparency yang menekankan pentingnya transparansi, ketersediaan informasi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Dengan adanya keterbukaan Beneficial Ownership ini, KPK meyakini dapat menekan penyalahgunaan perusahaan dan perwalian sebagai sarana korupsi. (*)
vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
7
kanal
Festival Lagu “Suara Antikorupsi” (Saksi) 2016
Dari musisi untuk Pemberantasan Korupsi
Hari gini kok masih korupsi atau minta jatah gratifikasi Jaman sekarang kerja nggak pake gengsi Kerja apa saja asal tidak korupsi
I
tulah petikan sair lagu Rock Antikorupsi yang dinyanyikan oleh My Stereo Ill, Grup band asal Depok yang menjadi juara pertama Festival Lagu Suara Anti Korupsi 2016 Audisi Bandung. Le wat lagunya, mereka lantang meng ajak generasi muda untuk menolak praktik korupsi. Beragam lagu yang tampil di Cikapundung Riverspot pada 10 September 2016 lalu telah mencatat sejarah baru dalam gerakan pence gahan korupsi. Puluhan anak muda, tampil membawakan lagu ciptaan mereka, menolak korupsi. My Stereo lll, Duo Alana, Opeanic Feat. Mario, didaulat menjadi tiga terbaik dari 10 band yang tampil. Kemeriahan Festival Lagu Anti Korupsi 2016 bergeser ke Yogyakarta. Audisi Regional Yogyakarta yang berlangsung di Taman Buda ya, Minggu 18 September 2016 memang punya warna sendiri. Sebagai Kota Budaya, generasi
8 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
muda Kota Gudeg ini menjunjung tinggi nilai budaya mereka. Begitu pula musisi mudanya yang tak alergi membaurkan alat musik tradi sional dalam lantunan lagunya. Surabaya, kota yang terkenal dengan aliran rock-nya ini pun tak ketinggalan. Surabaya Town Square menjadi saksi kehe batan 10 finalis pada 24 September 2016. Sejak SAKSI digelar pada awal Juli-30 Agustus 2016, KPK menerima 200 lebih karya lagu anti korupsi dari berbagai penjuru Tanah Air. Semuanya bersatu menyuarakan antikorupsi dengan ber bagai macam aliran musik, yakni Rock, Pop, Reggae, Hip Hop, Jazz, SKA, Dangdut dan Orkes Melayu. Para pemenang tiga besar setiap regio nal audisi, yakni Bandung, Yogyakarta dan Surabaya akan masuk dalam album kompilasi suara antikorupsi. Erwin Prasetya, mantan ba sis Dewa 19 ini akan memproduseri langsung 9 lagu dalam album tersebut. Nantinya Album ini akan dipergunakan KPK untuk berkampa nye dan mensosialisasikan antikorupsi. Festival Lagu Suara Anti-Korupsi (SAKSI ) 2016, suarakan aksimu lawan korupsi! (*)
kanal
Curhat Radio
Ketika Baju Laundry Tak Sewangi Dulu
K
egiatan mencurahkan isi hati diang gap sebagai obat ampuh untuk meng hilangkan kegalauan. Tidak hanya untuk sekadar berbagi cerita, namun juga berbagi pengalaman hidup yang tak ja rang justru menjadi inspirasi bagi orang lain. Itulah yang dilakukan Ali, saat ia men dengar program ‘Curhat Radio’ mulai meng udara. Sebuah program khusus yang membe rikan ruang kepada para pendengarnya untuk berbagi kisah dan cerita. Melalui telepon geng gamnya, Ali menghubungi penyiar yang saat itu membawakan program tersebut. Ia berbagi cerita dan pengalamanya selama hampir dua tahun bekerja di salah satu laund ry kiloan. Cerita Ali dimulai saat ia kem bali rindu akan aroma Lavender. Hal ini bermula saat pemerintah memutuskan untuk menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang berdampak pada naiknya harga-harga ke butuhan pokok. Ini membuat Hartono, sang pemilik laundry kiloan mengerutkan dahi. “Kemarin harga deterjen yang naik. Bulan de pan listrik juga naik, sekarang pewangi juga naik!! Mau jadi apa ini?. Gimana usaha kecil bisa berkembang?!” teriak Hartono saat meli hat berita tersebut ditayangkan di salah satu stasiun televisi nasional. Timbangan dan pewangi pakaian semakin tidak menjadi kawan. Semakin hari semakin ti dak sesuai takaran. Dampaknya pun pada kua litas dan kepuasan pelanggan. Tepat sebelum Ali memasukan takaran keduanya, Hartono
berhasil menghentikan. Hartono mulai men coba mencari peruntungan lebih dengan me ngurangi takaran deterjen hingga mencurangi timbangan. hasil otak-atiknya pun berhasil menaikan berat timbangan hingga 1 Kilogram. Semakin hari pelanggan setia laundry ki loan ini pun merasakan perubahan layanan laundry tersebut. Komplain dari pelanggan te rus berdatangan. Mereka kecewa. Hingga pe langgan kapok mencucikan bajunya ke laundry tersebut. Suasana di laundry semakin sepi. “Sampai saat ini, saya tidak lagi mendengar deru mesin cuci dan aroma khas pewangi. Jujur saya rindu aroma itu. Pewangi berwarna ungu dengan aroma lavender adalah kesukaan saya.” ujar Ali kepada penyiar program ‘Curhat Radio’. “Saya belajar banyak dari usaha laundry itu. Tentang apa yang salah dan apa yang benar. Saya bela jar akan konsekuensi karena tidak jujur.” Ali mengakhiri sesi curhatnya malam itu. Kisah Hartono sangat menginspirasi Ali, hingga ia kini dapat membuka usaha rumah makan yang ia rintis dengan jerih payahnya sendiri. Cerita Ali yang sangat menginspirasi ini dapat Anda saksikan dalam serial drama ‘Curhat Radio’ yang ditayangkan di Kanal.kpk. go.id Masih banyak curhatan lain yang pastinya menginspiarasi Anda untuk terus menjadi pri badi yang anti dengan korupsi! Tunggu kisahkisah menarik selanjutnya! (*) vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
9
u ta m a
Menguji Kejujuran, Menggugah Kepedulian Eksperimen sosial merupakan bentuk kreativitas publik. Sarat edukasi dan bisa menularkan virus kejujuran kepada masyarakat.
10 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
K
epedulian bisa serupa cendawan di musim penghujan. Termasuk di dalamnya, ketika marak eksperimen sosial keju juran di berbagai media sosial dan televisi saat ini. Melalui program reality show, beberapa pihak melakukan pen gujian kejujuran terhadap masyarakat di berbagai tempat. Tidak hanya itu, mereka se kaligus menggugah kepedulian masyarakat, antara lain agar meniru perbuatan jujur. Maraknya eksperimen sosial bisa dilihat, dari berbagai channel Yotube yang ada. Mulai Cakrazation yang digagas Cakra Adi Negara, Indoteenagers yang dikelola Adam Rian, Ih san Agaz yang pemiliknya memiliki nama sama, dan masih banyak lainnya. Bahkan, KPK juga memiliki program serupa. Nama nya Aku Jujur, Kamu? yang rutin ditayangkan di KanalKPK TV. Menurut Produser KanalKPK TV Chrys telina GS, eksperimen sosial adalah bentuk kreativitas masyarakat dalam melihat feno mena. Misalnya, fenomena terkait anggota masyarakat yang melanggar aturan. Eksperimen sosial itu sendiri memang sarat dengan kepedulian. Melalui eksperi men sosial, maka ada unsur edukasi yang bisa ditanamkan kepada masyarakat. Ka rena terkait kejujuran, maka edukasi itu tentu saja agar masyarakat bisa membiasakan diri bersikap jujur dan menghindari ketidakjujuran. “Saya selalu bilang kepada host-nya, Adit, agar setiap closing memberi tahu kepada pemirsa bahwa acara yang dipandu merupa kan edukasi. Jadi, tidak ada unsur ‘ngerjain’ orang seperti anggapan banyak pihak,” kata Chrystel, panggilan akrabnya. Terkait unsur edukasi, karena mela lui eksperimen sosial menciptakan situasi agar orang memilih, antara ‘jalan’ yang satu atau ‘jalan’ lainnya. Dan di akhir acara, lan jut Chrystel, tidak pernah menjustifikasi se seorang, meskipun ketahuan dia tidak jujur. Yang disampaikan kepada orang tersebut,
lanjut dia, bahwa pihaknya hanya sebagai pembuat program, bukan hakim atau penyi dik. Konsep eksperimen sosial sendiri, papar Chrystel, berawal dari investigasi. Dan inves tigasi tersebut, bisa disebabkan dari kekesa lan masyarakat yang menjadi primer. Sebut saja banyaknya orang yang melanggar per aturan atau banyaknya orang yang bersikap tidak jujur. Yang membedakan, imbuhnya, jika pada investigasi yang dilakukan hanya memotret secara sembunyi, maka pada eks perimen sosial juga menciptakan situasi. Namun yang cukup membuatnya bangga, ketika secara keseluruhan diperoleh data bahwa lebih banyak orang jujur dibandingkan tidak jujur. Persentasenya juga cukup jauh, yakni 70% dan 30%. Dari sanalah Chrystel berkesimpulan bahwa tidak semua orang menjadi jujur pada situasi tertentu. Ketika memotret masyara kat kalangan bawah, misalnya, bisa juga orang yang sebenarnya jujur lantas menjadi tidak jujur, terutama dalam keadaan terdesak. Sementara menurut pengamat media so sial Nukman Luthfi, fenomena eksperimen sosial yang marak di media sosial, terinspirasi dari acara serupa di televisi. Bahkan, lanjut dia, di luar negeri pun sudah lama program seperti itu ditayangkan dan memperoleh sambutan publik yang luar biasa. “Jadi apapun yang ditimbulkan oleh televisi, bisa dikerjakan oleh per orangan. Hanya cukup dengan ponsel, maka akan segera berpindah ke media sosial, baik Youtube,Instagram, mau pun Facebook,” kata Nukman. Mengenai substansi eksperimen sosial, Nukman mengatakan, selama tidak melang gar hukum dan tata susila, maka akan dipan dang positif. Namun program tersebut akan memiliki nilai lebih, jika berdampak pada lingkungan. Misalkan membantu fakir mis kin, para janda, UKM agar maju, atau meng gugah kejujuran masyarakat. “Eksperimen sosial semacam itu sangat membantu dan pasti sangat positif,” kata dia. (*)
vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
11
utama
menguji KEJUJURAN- Kru reality show Aku Jujur, Kamu? mendatangi seorang pegawai bengkel yang menjadi target.
aku jujur, kamu? KPK meluncurkan program reality show Aku Jujur, Kamu? Melalui program tersebut, KPK berusaha menggugah kepedulian dan kejujuran di masyarakat.
12 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
P
emuda berpenampilan sederhana dan apa adanya itu seperti memba likkan semua prasangka. Di dekat halte Transjakarta Cililitan, dia me nolak menerima selembar uang pecahan se ratus ribu, meski dipaksa oleh seseorang yang mengaku menemukan uang itu. “Bukan, Mas. Itu bukan uang saya. Saya tidak mau mene
integrito
rima,” kata Wendi, pemuda tersebut. Tanpa sadar bahwa dirinya berada dalam sorot kamera tersembunyi, Wendi tak mau bersikap seolah-olah uang itu miliknya. Pa dahal bagi pedagang bubur di kawasan Taman Intirub Jakarta, tersebut, uang itu sangat ber nilai. Bahkan Wendi mengaku, memiliki uang seratus ribuan pun teramat jarang baginya. Menurut Wendi, jujur adalah amanat orang tua. Itu sebabnya, dia berkeyakinan, bahwa dalam kondisi apapun, dia harus mengutamakan kejujuran. “Belajar jujur juga dari hidup ini. Saya kalau nemu barang, misal nya rokok yang ketinggalan di warung, ya saya simpen dan dikasih lagi sama yang punya,”
ujar pemuda asal Pemalang, yang baru dua bulan tinggal di Jakarta. Wendi adalah satu dari sekian orang yang menjadi target tim Aku Jujur, Kamu? Dalam program reality show yang diproduksi KPK tersebut, kejujuran mereka diuji oleh agen kejujuran. Tanpa disadari oleh para target, agen kejujuran berperan menguji, sejauh mana tingkat kejujuran mereka. Dipandu Aditya sebagai host, reality show tersebut ke mudian ditayangkan melalui KanalKPK TV dengan durasi sekitar delapan menit. Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, Aku Jujur, Kamu? adalah bagian dari program pencegahan KPK, yakni dalam upaya mena namkan nilai-nilai kejujuran. Melalui pro gram tersebut, KPK berusaha mencari orangorang yang berperilaku jujur. Di tengah ma raknya anggapan bahwa kejujuran sudah semakin langka, program tersebut juga mem buktikan bahwa masih banyak orang baik dan bersikap jujur. “Kondisi ini menumbuhkan optimisme bagi kita semua, bahwa kejujuran itu masih ada,” lanjut Agus. Melalui program itu pula, imbuh Agus, KPK berusaha membangun kepedulian dan kejujuran pada masyarakat. Kondisi tersebut bisa dibangun, sebab program ini juga menayangkan, orang-orang yang juga bersikap tidak jujur. Dengan demikian, pada saat bersamaan, akan tumbuh pula budaya malu pada masyarakat. Masyarakat, lanjut Agus, akan malu jika bersikap tidak jujur. KPK berharap, dengan semakin banyak orang menonton program tersebut, akan se makin banyak masyarakat tergugah dan me
“Kondisi ini menumbuhkan optimisme bagi kita semua, bahwa kejujuran itu masih ada,” Agus Rahardjo, Ketua KPK
vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
13
utama
MENGEMBALIKAN UANG- Wendi, salah satu target reality show KPK yang jujur, diwawancarai host Aku Jujur, Kamu?
niru kejujuran. Dan kalau virus kejujuran su dah menular pada banyak orang, maka Indo nesia akan dipenuhi oleh orang-orang jujur. Kondisi ini, lanjut Agus, bisa menjadi benteng terhadap maraknya perilaku koruptif di ma syarakat. Target Semua Masyarakat Sebagai realiity show untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, Aku Jujur, Kamu? diran cang sedemikian rupa agar menyasar pada semua lapisan masyarakat. Itu sebabnya, menurut Produser KanalKPK TV Chryste lina GS, target yang disasar pun tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu. “Target nya semua masyarakat, kalangan bawah dan atas,” kata Chrystel. Terkait upaya itu pula, tema yang disaji kan juga beragam. Pada setiap episode, tim KanalKPK TV membuat skenario yang ber beda-beda dan dengan target yang beragam pula. “Hingga saat ini, sudah 20 episode yang dihasilkan,” lanjut Chrystel. Berbagai episode tersebut, antara lain, mengenai bon makan di rumah makan yang tiba-tiba lebih rendah hingga 50 persen, jasa delivery yang tiba-tiba sampai pada target meski target tidak memesan makanan ter 14 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
Integrito
sebut, atau tema tentang uang jatuh seperti ketika Wendi menjadi target. Dari berbagai episode, menurut Chrystel, tentu ada target yang jujur dan ada pula yang tidak jujur. Untuk tema bon makan misal nya, yang menjadi target adalah konsumen yang memesan makanan di sebuah restoran. Mulanya mereka diperlihatkaan daftar menu lengkap dengan harga. Dan setelah makan, agen kejujuran menurunkan tagihan dalam jumlah yang cukup besar, yakni sampai 50 persen. “Ada yang sadar bahwa tagihannya ku rang, akhirnya mereka mengganti keku rangan tagihan tersebut. Target tersebut adalah contoh konsumen yang jujur. Namun ada juga seorang ibu dari kalangan menengah yang tidak jujur. Dia sadar bahwa dari total pembelian sekitar seratus ribu, ternyata ha nya ditagih setengahnya. Ternyata, ketika si target sadar, dia tetap tidak mau mengemba likan,” kata Chrystel. Dari contoh episode tersebut, Chrys tel mengingatkan, bahwa ketika masyara kat melakukan perbuatan tidak jujur, maka pada saat bersamaan ada masyarakat lain yang dirugikan. Dalam hal ini, lanjut dia, ke kurangan pembayaran si konsumen, pihak
rumah makan merugi, yang dampaknya juga bisa berimbas pada karyawan rumah makan tersebut. Banyak Tantangan Tidak selamanya pembuatan program berjalan mulus. Begitu pula dengan Aku Jujur, Kamu? Apalagi seperti dikatakan Chrys tel, bahwa program KPK tersebut merupakan eksperimen sosial yang notabene merupakan reality show yang sebenarnya. Karena itulah, tim KanalKPK TV tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di lapangan. Misalnya terkait lokasi, konsep dan respons target, serta kondisi cuaca. Terkait lokasi, misalnya, tim KanalKPK TV selalu meminta izin kepada Polsek ber sangkutan. Hanya saja, lanjut dia, memang tidak selamanya proses berjalan mulus. Ka rena sering terjadi, ketika shooting dilakukan, maka justru para preman yang muncul. Dan itu yang terjadi, antara lain ketika shooting di daerah Cililitan. Tantangan lain terkait konsep, karena seringkali kondisi di lapangan jauh berbeda dari prediksi semula. Dalam tema uang jatuh misalnya, ketika agen kejujuran menanya kan kepada target mengenai uang Rp100 ribu yang jatuh, bisa saja beberapa target akan me ngatakan bahwa dirinya tidak membawa uang dengan pecahan tersebut. Jika itu terjadi, su dah pasti bahwa misi agen kejujuran akan gagal. “Jadi, memang banyak tantangannya. Belum lagi jadwal shooting yang terganggu ketika tiba-tiba hujan turun. Hal ini berbeda dengan proses di studio, yang semua bisa di prediksi,” kata Chrsytel. Dampak Positif Sekali layar terkembang, pantang surut ke dermaga. Sebesar apa pun tantangan, tak lantas membuat tim KanalKPK TV mundur. Karena seperti disampaikan Chrsytel, man faat yang diperoleh pasti jauh lebih besar. Hal itu pula yang dirasakan host acara tersebut, Aditya. Menurut dia, tidak hanya masyarakat umum, namun juga bagi dirinya. Sebagai ikon acara kejujuran, dirinya juga ha rus terus meningkatkan nilai-nilai kejujuran dalam dirinya. “Mau tidak mau harus begitu. Pokoknya saya menerapkan pada diri saya juga, saya
“Ada banyak hal orang melakukan sesuatu kejahatan. Ada yang kepepet atau karena kebutuhan. Bahkan ada yang sudah punya banyak, namun tetap saja mengambil hak orang lain. Padahal banyak sekali orang yang membutuhkan. Saya tidak boleh seperti itu,” Aditya, Host
harus jujur dan tidak mengambil hak orang lain. Ada banyak hal orang melakukan sesu atu kejahatan. Ada yang kepepet atau karena kebutuhan. Bahkan ada yang sudah punya ba nyak, namun tetap saja mengambil hak orang lain. Padahal banyak sekali orang yang mem butuhkan. Saya tidak boleh seperti itu,” kata Aditya. Persoalan kejujuran, menurut Aditya, memang menjadi salah satu persoalan di masyarakat. Dari program reality show KPK, Aditya mengaku bisa belajar banyak. Dan yang tidak kalah penting, ternyata masih ba nyak yang menjunjung tinggi kejujuran. Masyarakat juga menilai positif tayangan tersebut. Afifa, seorang PNS di Wonosobo mengaku, eksperimen sosial bisa mendorong seseorang untuk berbuat jujur. Pasalnya, lan jut dia, tayangan tersebut seolah mengingat kan, bahwa ketika seseorang berbuat tidak jujur, maka pada saat bersamaan sebenarnya banyak yang melihat ketidakjujuran itu. Dan jangan lupa, kata Afifa, kalaupun memang tak ada yang melihat, sesungguhnya Sang Pencipta mengetahui semua yang dilakukan manusia. “Kamera Allah akan melihat semua perbuatan kita. Itu yang seharusnya mem buat kita malu kalau bersikap tidak jujur,” kata dia. (*)
vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
15
utama
youtube
MEDIUM UJI COBA- Salah satu adegan reality show yang digarap oleh Indoteenager.
kocek pribadi di antara rasa peduli Perkembangan eksperimen sosial kejujuran di tanah air semakin menggembirakan. Kian banyak anggota masyarakat berpartisipasi.
16 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
“A
lhamdulillah, walau Jakarta keras tapi masih ada manu sia yang jujur.” Komentar tersebut disampaikan Uya Channel pada channel Youtube Indoteenag ers yang bertema, Mengetes Kejujuran Orang Indonesia Dengan Berpura-Pura Buta. Komentar tersebut, hanya satu dari seki
an banyak tanggapan pada video eksperimen sosial kejujuran yang diproduksi Indoteen agers. Sesuai judulnya, eksperimen sosial tersebut memperlihatkan seseorang yang pura-pura buta dan meminta bantuan kepada orang lain. Indoteenagers sendiri merupakan satu dari sekian banyak anggota masyarakat yang aktif memproduksi video eksperimen sosial. Yang lain masih banyak, di antaranya Ku rang Ngopi, Ihsan Agaz, Anak Timur Produc tion, Satya Kama, Septian Dwi Rachmawan, Katakan Dennis, Satritama IH, dan masih ba nyak lagi. Adam Rian, penggagas channel Youtube Indoteenagers mengungkapkan, motivasi Indoteenagers adalah ingin menguji ting kat kejujuran masyrakat Indonesia. Melalui video tersebut, diharapkan bisa membuka mata hati masyarakat yang menonton. “Su paya masyarakat lebih peduli dan tidak malah memanfaatkan orang berkebutuhan khusus,” kata dia. Agar penyebaran video bisa lebih masif, Indoteenagers melakukan strategi penye baran melalui media sosial keenam person elnya. Selain Adam, mereka adalah Imam Umara Usman, Ryan Dhika, Yandi Helmi, Deny Hermana, dan Freddy Doang. Dan, me dia sosial dimaksud adalah Instagram, Face book, dan Path. Begitupun, penyebaran melalui chan nel Youtube juga dianggap bisa menjangkau masyarakat. Hal itu dapat dilihat dari terus bertambahnya jumlah pengunjung yang me lihat video-video eksperimen sosial mereka. Untuk video bertema orang pura-pura buta di atas, misalnya, sejak diunggah Maret lalu, hingga sekarang sudah ditonton lebih dari 1,1 juta pengunjung. Tetapi memang tidak mudah. Adam me ngaku, banyak kendala yang harus dihadapi dalam memproduksi sebuah video. Termasuk di antaranya adalah dana. Hingga saat ini, persoalan dana pun berasal dari kantong pri badi para anggota. “Kita tidak dapat pengha silan dari Youtube. Jadi kita pakai dana pri badi,” kata Adam. Selain dana, persoalan lain menyangkut teknis dan proses produksi, terutama pada awal-awal produksi. Sebagai channel baru,
Adam mengaku bahwa Indoteenagers me mang harus terus mengasah kemampuan. Termasuk di antaranya, saat memilih target dan penempatan kamera yang cukup su lit. Tetapi, lanjut dia, seiring dengan waktu, akhirnya seluruh anggota tim sudah terbiasa dan bisa mengatasi berbagai persoalan. “Bah kan, kita akhirnya punya standard operational procedure (SOP),” kata dia. Karena Hobi Ihsan Agaz, penggagas channel Youtube IhsanAgaz mengatakan, bahwa tujuan pem buatan video adalah, karena ingin melihat respons masyarakat Indonesia. Jadi, ketika pura-pura ada uang terjatuh, Ihsan ingin me lihat, apakah target bisa bersikap jujur atau tidak. Dari sana, lanjut dia, diharapkan bisa membuka sudut pandang masyarakat bahwa kejujuran itu penting. Ihsan juga mengaku, tak ada motif lain terkait pembuatan video eksperimen sosial. Satu-satunya latar belakang, karena faktor kesukaan atau hobi. Terlebih, dirinya sudah memiliki berbagai peralatan, mulai kamera hingga alat rekam suara. “Jadi pada dasarnya, karena memang suka membuatnya. Moti vasinya memang karena hobi. Dananya saja berasal dari uang saya pribadi,” kata Ihsan, yang mengaku menghabiskan sekitar Rp3 juta untuk sekali produksi. Berbekal peralatan itulah, pemuda asal Cikajang, Garut, Jawa Barat, itu kemudian mencari inspirasi terkait tema yang akan di angkat. Banyak cara untuk menggali tema, di antaranya dengan melihat beberapa channel dari luar negeri. Tetapi tentu saja, lanjut Ihsan, tema video yang akan diproduksi ha rus disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dari sana, imbuh Ihsan, kemudian dirinya segera membuat konsep. Termasuk di antara nya perancangan lokasi dan dialog pada saat pengambilan gambar. Sebagai produser perorangan, Ihsan me ngaku, banyak kendala yang harus dihadapi dalam pembuatan video eksperimen sosial. Yang paling mendasar adalah kendala teknis, seperti sulitnya mendapatkan target, penem patan kamera yang baik, serta terkait proses editing. “Semua semua saya kerjakan sendiri. Teman-teman mungkin membantu meme vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
17
utama
IHSAN AGAZ- Menguji kejujuran para pengunjung di salah satu pusat belanja.
“Jadi tidak ada strategi. Semua secara tiba-tiba saja. Saya memasukkan ke Youtube kemudian banyak yang subscribe. Ada juga beberapa lewat Line dan medsos,” Ihsan Agaz, Penggagas Channel Youtube
gang kamera saat pengambilan gambar,” kata dia. Begitupun sebagai pemula, Ihsan me ngaku bersyukur bisa memproduksi video eksperimen sosial yang cukup ramai dikun jungi. Apalagi menurutnya, dia tidak memi liki strategi khusus dalam penyebaran vide onya. Yang paling mendasar, dia mengunggah melalui berbagai media sosial. Selain pada channel Youtube, juga melalui Instagram atau Kaskus. “Jadi tidak ada strategi. Semua secara tiba-tiba saja. Saya memasukkan ke Youtube kemudian banyak yang subscribe. 18 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
youtube
Ada juga beberapa lewat Line dan medsos,” kata Ihsan. Respons masyarakat, menurut Ihsan, sa ngat bagus. Hal itu bisa dilihat, dari berbagai komentar yang dilontarkan. Dari total ko mentar, kata dia, sekitar 60 persen mengata kan bahwa video yang diproduksi bagus. Sisa nya, ada juga yang menghujat, yang dilakukan para haters. Berbagi Ilmu Beda ladang beda belalang. Begitulah Cakra Adi Negara penggagas chanel Youtube Cakrazaition, mengungkapkan motivasinya. Cakra mengatakan, latar belakang membuat eksperimen sosial, karena dirinya ingin ber bagi ilmu dengan masyarakat. Selain itu, Cakra juga ingin mengubah mindset masya rakat di Indonesia yang selama ini dianggap keliru. Menurut Cakra, memang banyak keti dakbenaran pemikiran dalam masyarakat. Misalnya saja, terkait zebra cross notabene merupakan menyeberang bagi pejalan kaki, ternyata banyak pengendara justru berhenti di tempat itu. “Bagaimana orang bisa menye berang,” kata Cakra. Untuk itulah Cakra mengaku, dirinya
Cakrazaition- Mengampanyekan ketertiban lalu lintas melalui eksperimen langsung di jalan raya.
mempersiapkan dengan matang semua pro ses pembuatan. Bahkan menurutnya, dia me miliki standar yang baku dalam proses pro duksi, yaitu pra produksi, produksi, dan pasca produksi. Menurut Cakra, semua tahapan harus di lakukan dengan matang dan maksimal. Ter masuk perencanaan, yang notabene masuk ke dalam tahap pra produksi. Dalam perenca naan, lanjutnya, seluruh anggota tim menen tukan topik yang akan diangkat, termasuk biaya yang harus dikeluarkan. Berbagai tahapan itu, menurut dia me mang harus dilakukan dengan detail. Jika tidak, akan berakibat pada pembengkakan biaya yang terlalu jauh dari rencana. Pasal nya, hingga saat ini seluruh biaya produksi berasal dari uang sendiri, yang dihimpun ber sama anggota tim lain. Karena bersifat swa-pendanaan itulah, maka Cakra menyebut bahwa kendala utama pembuatan eksperimen sosial adalah faktor biaya. Untuk satu kali pembuatan, misalnya, dia mengaku menghabiskan biaya hingga Rp2-4 juta. Angka tersebut, selain untuk konsumsi, juga untuk menyewa properti, serta uang transportasi bagi kru. “Kita kalau mau melakukan sosial ekspe
youtube
rimen itu, paling mentok-mentoknya pada persoalan dana dan modal. Sebanyak apa pun ide saya, kendalanya ya di situ. Yang saya maksud modal, di antaranya kamera dan tri pod. Untuk menjaga kualitas, kita tidak mau merekam pakai HP,” lanjutnya. Terkait beberapa ‘resistensi’ masyarakat ketika produksi, Cakra mengaku kemung kinan itu memang ada. Itu sebabnya, dia dan tim sudah memprediksi sejak awal dan berusaha mengantisipasi jika hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya ketika mempro duksi tema ambulance dan zebra cross, Cakra juga bekerja sama dengan pihak kepolisian. “Itu tantangannya dan kita sudah menganti sipasi,” kata Cakra. Dari berbagai eksperimen sosial yang dila kukan, Cakra akhirnya berkesimpulan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang cerdas. Hanya saja, lanjut dia, kekurang annya adalah, masyarakat masih banyak yang terjangkit penyakit ikut-ikutan alias latah. Misalkan kalau satu orang salah, lanjut dia, se mua hampir pasti menudingnya salah. “Lebih sederhananya, masyarakat kita belum sadar dengan hukum. Sedangkan untuk nilai-nilai sosial dan norma sosial, saya pikir sudah lu mayan,” jelas Cakra. (*) vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
19
utama
MENGAKSES WEB- Seseorang tengah mengakses website penggalangan dana yang dijalankan oleh kitabisa.com
integrito
Jalan Canggih Menuju Peduli Pesatnya teknologi informasi dan dunia digital mempermudah masyarakat yang ingin mengembangkan eksperimen sosial dan kepedulian. Sistem pengelolaan harus dibenahi, transparansi wajib ditingkatkan.
K
eandalan media sosial sebagai wa dah para kreator eksperimen sos ial dan penggugah kepedulian, tak perlu diragukan lagi. Kalau masih ada yang mempertanyakan, lihat saja You tube, Instagram, atau Facebook. Dari waktu ke waktu, berbagai media sosial tersebut se makin dipenuhi channel eksperimen sosial dan platform kepedulian. Pengamat media sosial Nukman Luthfi
20 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
menyebut, peran media sosial sebagai wa hana eksperimen sosial dan kepedulian me mang sangat besar. Apalagi, masing-masing media sosial tentu memiliki karakteristik tersendiri, sehingga bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. “Jadi, media sosial apapun yang bisa di manfaatkan untuk meng-upload video akan dimanfaatkan. Tergantung trennya aja. Kalau durasinya panjang, bisa melalui Youtube. Ka lau pendek bisa di Instagram,” jelasnya. Melalui berbagai medium canggih itu, tidak menutup kemungkinan bahwa para produser tersebut akan memiliki pasar ter sendiri. Hal itu dimungkinkan, jika konten yang dibuat bagus dan interaksinya juga baik, sehingga posisi share-nya otomatis akan naik secara signifikan. “Otomatis kalau sudah pu nya ‘umat’, pasti ada sisi ekonominya,” lanjut Nukman.
Dalam posisi seperti itu, Nukman juga tidak menepis bahwa konsep eksperimen sosial yang diterapkan bisa menjadi medium penggalangan dana demi kepedulian. Hal itu sudah lama dilakukan, tidak hanya oleh orga nisasi namun juga perorangan. Dari sinilah Nukman menekankan pen tingnya transparansi dan perbaikan sistem pengelolaan. Terkait keterbukaan, misalnya, menurut Nukman, pengelola channel atau platform harus selalu menginformasikan se cara jelas dan harus selalu melakukan update data. Dengan keterbukaan tersebut, maka orang menjadi tahu sehingga jika ada yang menyumbang namun namanya tidak dican tumkan, maka yang bersangkutan bisa meng ajukan protes. Perbaikan Pengelolaan Ihwal perbaikan sistem pengelolaan, dibenarkan dua pengelola platform peng gugah kepedulian, yaitu GandengTangan.org dan Kitabisa.com. Menurut Jezzie Setiawan, penggagas se kaligus Chief Executive Officer (CEO) Gan dengTangan.org, dalam platform yang diga gasnya memang bertujuan untuk menggugah kepedulian terhadap masyarakat. Melalui gandengtangan.org, lanjut Jezzie, masya rakat bisa berkontribusi dengan memberi kan pinjaman mikro bunga 0% ke wirausaha mikro dan kecil. Dan, pinjaman tulus yang diberikan, mulai dari yang terkecil yakni Rp50,000 hingga Rp50 juta. Tetapi, lanjut dia, jumlah pinjaman harus sesuai dengan tujuan penggunaan dan kemampuan pengembalian pinjaman. Jezzie melanjutkan, ide GandengTangan. org muncul karena keresahan terhadap fakta bahwa lebih dari 50% penduduk di Indonesia memiliki penghasilan di bawah USD2. “Pada hal, dengan penghasilan sebesar itu jelas me rupakan indikator global untuk kemiskinan,” kata Jezzie. Fakta tersebut, kata dia, digabungkan de ngan beberapa pemikiran bahwa: pertama, kemiskinan tidak bisa dihentikan hanya de ngan sumbangan amal/charity. Namun setiap orang harus diberikan kesempatan dan ha rapan untuk mendapatkan akses pendanaan yang tepat agar mereka bisa mengubah hidup mereka sendiri; Kedua, setiap individu memiliki tang gung jawab sosial (personal social responsibility), yaitu bahwa setiap tindakan seseorang bisa membawa dampak kepada masyarakat
hingga di luar lingkaran terdekatnya (keluarga dan teman); Dan ketiga, Jika dilakukan sendirian, kita tidak punya kekuatan dan kemampuan untuk melakukan perubahan apapun itu. Keempat, teknologi dan konektivitas bisa mempermu dah bagi siapapun yang membutuhkan ban tuan sumber daya, maupun siapapun yang berniat melakukan perubahan namun memi liki berbagai hambatan sehingga belum bisa merealisasikan niatnya tersebut. “Itu sebabnya GandengTangan.org lahir untuk menjembatani antara masyarakat In donesia yang peduli dan ingin berkontribusi untuk perubahan dengan para social entrepreneur dan wirausaha mikro dan kecil yang se dang berjuang untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di berbagai daerah di Indonesia,” kata Jezzie. Sementara Chief Marketing Officer Kitabi sa.com Vikra Ijas, mengatakan, Kitabisa.com merupakan website yang memudahkan ma syarakat berinteraksi dan beraktivitas secara online. “Jadi, motivasinya adalah, bahwa kami membuat sosial impact, sehingga hasil yang didapat tidak setengah-setengah,” kata Vikra. Sebagai wadah kepedulian sosial, Vikra menyebut platform-nya lebih sesuai mem pergunakan pola crowd funding. Dalam model tersebut, maka Kitabisa.com lebih berperan sebagai wadah penggalangan danaa dari ma syarakat yang ingin berbagi kepada sesama. Terkait pengelolaan dana dari masyara kat itulah, Kitabisa.com harus mengutamakan transparansi. Karena kalau tidak transparan, lanjut Vikra, tentu Kitabisa.com akan menjadi sorotan. Mengenai bentuk keterbukaan Kitabisa. com memiliki sistem update. Melalui sistem tersebut, lanjut Vikra, si penggalang dana (campaigner) wajib melakukan pemutakhiran data mengenai dana terkumpul. “Dia tulis update-nya, dikasih video, kemudian diemail ke para donatur,” kata Vikra. Selain itu, juga terdapat sistem report. Dalam hal ini, siapapun bisa melaporkan kegiatan yang dilakukan si penggalang dana. Laporan tersebut kemudian dievaluasi dan di-follow up. “Jadi, kalau ada cerita yang bagus kami promosikan di media sosial, kami ceritakan orang-orang yang amanah dalam penggalangan dana, kemudian kami buat video, dan artikel. Misalkan, mengenai penyandang disabilitas yang diberikan motor sayur, sehingga akhirnya dia bisa menjual sayur,” kata Vikra. (*) vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
21
JEJAK KASUS
jerat cukong kayu gelondong Kasus: korupsi pengadaan lahan kebun kelapa sawit jutaan hektar di Berau Kalimantan Timur
TERSANGKA 2
KRONOLOGIS Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kalimantan Timur Periode 10 dan 11 ini, menyalahgunakan wewenangnya dengan memberikan rekomendasi atas izin mendirikan pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada Surya Dumai Group yang dikendalikan oleh Martias alias Pung Kian Hwa. Luas area perkebunan kelapa sawit tersebut mencapai 20.000 ha dalam satu group untuk satu provinsi. Dalam aksinya, Suwarna sempat dibantu oleh Irjen Pengusahaan Hutan Produksi (PHP) Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang dijabat oleh Waskito Suryodibroto dan Soegeng Widodo, Uuh Aliyudin, dan Robian.
22 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
TERSANGKA 1 Nama: Suwarna Abdul Fatah Jabatan: Mantan Gubernur Kalimantan Timur
pengadilan Tinggi Pidana Penjara: 4 tahun Denda: Rp 250 Juta, subsider 2 bulan
Nama: Martias alias Pung Kian Hwa Jabatan: Komisaris Utama PT Surya Dumai Industri Tbk
VONIS MA Pidana Penjara: 1 tahun 6 bulan Denda: Rp 500 Juta, Subsider 10 bulan penjara Uang pengganti: Rp 346 miliar, subsider 1 tahun 6 bulan penjara
JEJAK KASUS LAINNYA BISA DIAKSES DI PORTAL WWW.ACCH.KPK.GO.ID
TERSANGKA 3 Nama: Waskito Suryodibroto Jabatan: Mantan Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi Dept. Kehutanan dan Perkebunan RI
pengadilan negeri Pidana Penjara: 2 tahun 6 bulan Denda: Rp 50 juta, Subsider 3 bulan penjara
TERSANGKA 4 Nama: Robian Jabatan: Mantan Plh Kakanwil Dept. Kehutanan dan Perkebunan RI dan Kadis Kehutanan RI
VONIS MA Pidana Penjara: 4 tahun Denda: Rp 200 juta, Subsider 6 bulan penjara
TERSANGKA 5 Nama: Uuh Aliyudin Jabatan: Mantan Kakanwil dinas keHutanan dan perkebunan Prov Kaltim
VONIS MA Pidana Penjara: 4 tahun Denda: Rp 200 Juta Subsider 6 bulan penjara
vol 53/viiI/sep-okt 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
23
gagas
Isu Etika dalam Gratifikasi
F
akta moral yang mesti menjadi per hatian dalam penyusunan peraturan tentang gratifikasi adalah rendahnya moralitas pejabat publik. Pengaturan gratifikasi, harus berangkat dari pertanyaan: bagaimana mengatur pejabat publik yang ha nya memiliki modal moral rendah? Sudah umum diketahui, di Indonesia ada kecenderungan bahwa tiap orang yang mem punyai jabatan politik, atau, lebih khusus lagi, jabatan publik sebagai penyelenggara negara, merasa perlu menegaskan statusnya yang baru. Meski begitu, penegasan status ini tak dilakukan melalui kinerja dan prestasi, tapi melalui perubahan gaya hidup. Karenanya, jabatan politik dan jabatan publik tidak di hayati sebagai tanggung jawab dan amanah, tetapi justru sebagai kesempatan menampil kan gaya hidup baru di luar akal sehat. Realitas tersebut, nyaris belum bergeser dari gambaran Clifford Geertz tentang The Theatre State. Seperti diuraikan Geertz ten tang negara klasik di Bali pada abad ke-19, ne gara tidaklah mempunyai kekuasaan meme rintah terlebih dahulu, yang kemudian dipen taskannya lewat berbagai drama kenegaraan. Sebaliknyalah yang terjadi. Berbagai pentas, glamor, dan keagungan lebih menonjol dari pada karya. Pentas glamor, bukan hanya seka dar tanda kekuasaan, melainkan telah men jadi kekuasaan itu sendiri. Hal yang terasa amat kurang dalam ne gara teater (dan masih terjadi hingga saat ini di Indonesia), adalah kesanggupan me merintah, yaitu statecraft, “regnancy”, atau rule. Pejabat-pejabat lebih banyak diwarnai semangat negara teater. Mereka sangat dekat dengan mental estate (status atau tingkatan sosial), dan begitu hirau dengan model state liness (pentas, glamor, dan keagungan). Bah kan di daerah yang paling miskin sekalipun, 24 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
kebijakan-kebijakan megah-glamor selalu berulang setiap kali. Bentuknya nyaris sera gam, mulai dari pengadaan mobil baru, biaya sewa rumah (meski sudah ada rumah pri badi), perjalanan dinas, biaya purna bhakti, dan lain sebagainya. Bahkan saking tak ter kontrol, banyak yang terjerumus ke korupsi, bahkan korupsi berjamaah. Realitas moral sosial seperti ini, sebe narnya sudah cukup menjelaskan mengapa penegakan hukum di negeri ini tidak pernah maksimal, bahkan setiap kali menimbulkan kekecewaan yang begitu luas. Aturan begitu melimpah, bermacam-macam lembaga peng awasan dibentuk, tapi justru korupsi dan praktik mafia kian tumbuh subur. Kata kunci nya, karena kesadaran etis kita masih sangat rendah. Kedepankan Moralitas Tanggung jawab untuk mengelola hukum secara benar, membutuhkan basis moral yang lebih tinggi dari sekadar moralitas anak-anak. Moralitas dimaksud, oleh Kohlberg, disebut moralitas orang dewasa. Yakni moralitas yang sudah berada pada tahap konvensional dan pasca-konvensional.
ist
Oleh: Bernard L. Tanya Penulis Buku/Pakar Hukum
Berbeda dengan moralitas pra-konven sional yang berpusat pada diri sendiri, maka moralitas konvensional lebih berorientasi pada konvensi, prinsip, dan hukum. Tidak me lakukan korupsi, bukan karena takut diburu KPK, tetapi lebih karena perbuatan tersebut dilarang dan diharamkan oleh hukum. Hukum dan norma, menjadi ukuran satu-satunya tin dakan dari orang-orang yang sudah berada pada tingkat moralitas konvensional ini. Per teori, moralitas jenis ini sudah cu kup bagi penegakan hukum yang normal. Di tangan mereka yang sudah berada pada level ini, hukum dijalankan dengan lurus apa ada nya. Mereka adalah orang-orang yang taat asas, dan tidak mudah diajak kompromi dan bermain gila dengan hukum. Moralitas ini lah yang amat langka di negeri ini, sehingga wajah hukum kita begitu buruk. Masih ada moralitas yang lebih tinggi dari moralitas taat asas ini, yakni moralitas pasca-konvensional. Moralitas ini memiliki dua jenis, yaitu moral itas “akal kritis” dan “moralitas hati nurani”. Mereka yang sudah berada pada level mo ralitas akal kritis, selalu memperjuangkan ke adaan yang lebih baik bagi kepentingan ber sama. Mereka tidak tanggung-tangung berani bertindak beyond the call of duty atau super erogatoris: memiliki spirit kepeloporan yang luar biasa . Hal yang ingin saya tekankan dari deskripsi posisi moral elit tersebut adalah, bahwa menghadapi pejabat dengan moralitas rendah, butuh kebijakan kriminal yang keras: (1). Aturan harus ketat/rigid, (2). Sanksi ha rus keras, (3). Law enforcement harus ketat, (4). Kontrol harus kuat dan ketat, (5). Reward and punishment harus berjalan konsisten. Dalam menyusun aturan tentang grati fikasi, perlu memperhatikan moralitas eks ternal dan moralitas internal dari hukum. Moralitas eksternal, terkait dengan eksisten sinya sebagai aturan dalam ruang publik di mana kesederajatan, keadilan, dan keadaban dipertahankan dan dibela. Moralitas internal: Aturan Primer, harus: rasional, jelas-tegas,
prediktabel, koheren (tidak tumpang tindih), akseptabel wajar dan berada dalam batas kemampuan orang rata-rata, mengandung kaidah (ada nilai-nilai yang dibela). Karena itu, aturan gratifikasi harus berangkat dari beberapa asumsi/pengan daian ontologi. Pertama, tiap orang cende rung melakukan kesalahan, dan karena itu tingkahlaku yang benar dan tidak merugikan orang lain, tidak dapat diserahkan kepada kehendak pribadi tiap orang, tetapi perlu dia tur dengan peraturan hukum positif. Melalui larangan gratifikasi misalnya, seorang peja bat secara tidak langsung dicegah dari ber buat banyak kesalahan dan diselamatkan dari berbagai keteledoran (sin of omission) dan ke cerobohan (sin of commission). Kedua, Penyelenggara negara (PN/pn), karena posisi/jabatannya, rawan power tends to corrup. Mereka jauh lebih rentan terha dap kesalahan dan kejatuhan, karena me miliki kekuasaan yang dalam dirinya selalu mengandung kecenderungan untuk disalah gunakan. Kecenderungan kekuasaan untuk memperbesar dirinya jauh lebih kuat dari pada kemampuannya membatasi diri, dan kecenderungan kekuasaan untuk membenar kan diri juga berkali-kali lebih besar dari kemampuannya mengritik dan mengawasi dirinya. Inilah sebabnya, pejabat/penyeleng gara negara wajib tunduk pada pengawasan publik, termasuk melalui hukum. Sebagai pe nyelenggara negara harus mempunyai moral courage untuk menyadari kerentanannya itu, bersedia dikontrol, dan bersedia menerima sanksi akibat kesalahannya. Ketiga, PN/pn adalah pejabat publik yang diberi kepercayaan, diberi kewenangan, dan memiliki kekuasaan untuk mengelola kepen tingan negara dan publik. Di titik ini, mereka memikul kewajiban etis untuk: (i). Menjaga marwah jabatan agar tetap dipercaya dan di hormati oleh publik, (ii). Cegah disalahguna kan dan divenalisasi, (iii). Tidak merugikan publik dan negara. Maka larangan gratifikasi harus dikaitkan dengan tiga hal itu. (*) vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
25
perintis
Sidak- Gubernur Jabar Ahmad Heryawan saat sidak pada hari pertama kerja di Samsat Kota Bandung.
IST
Sistem TPP Provinsi Jawa Barat
Jalan Sejahtera Pendongkrak Kinerja Membenahi sistem pendapatan pegawai Pemprov Jawa Barat bukan persoalan kesejahteraan semata. Juga menjadi instrumen menyelesaikan masalah “misorientasi” kerja pegawai, inefisiensi APBD, dan rendahnya kinerja Pemerintah.
“D
inas mata air” dan “di nas air mata” tak sekadar kiasan. Faktanya, di pe merintahan daerah memang ba nyak dinas/instansi yang pegawain ya bisa mendapatkan penghasilan berlipat di luar gaji yang semestinya mereka terima. Sebaliknya, ada dinas yang jangankan ada bo nus, pendapatan rutin pun pas-pasan. 26 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), fakta itu juga amat kental. Sebagai mana dikemukakan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, banyak pegawai negeri sipil (PNS) selain mendapatkan gaji, ternyata masih mendapat tambahan penghasilan yang ber asal dari honor kegiatan. Masalahnya, lanjut Gubernur yang akrab disapa Aher ini, honor tersebut tidak merata di semua dinas atau instansi. “Ada juga dinas yang anggarannya kecil, karena memang tidak ada proyek besar, se perti Perpustakaan dan Arsip. Karena ti dak banyak anggaran, honornya kecil. Itulah yang disebut dinas atau ‘lem baga air mata’,” jelas Aher saat ber bicara pada ke giatan Koor dinasi dan Supervisi Pen cegahan Korupsi yang diinisiasi KPK di Rumah Dinas Guber
nur Sumatera Barat, Jl. Jend Sudirman, Kota Padang (24/08). Pemrov Jabar memang menjadi sumber acuan yang digandeng KPK karena berha sil menerapkan implementasi sistem Tam bahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang menjadi salah satu instrumen menyelesai kan masalah ‘mis-orientasi’ kerja pegawai, inefisiensi APBD, dan rendahnya kinerja Pe merintah Daerah. “TPP di Jawa Barat meru pakan konversi atau transformasi kebijakan honorarium menjadi tambahan penghasilan bagi pegawai, yang distribusinya disesuaikan dengan kinerja (Pay for Performance) dan ja batan (Pay for Position) dengan manajemen pengukuran kinerja berbasis SKP dan online sistem,” jelas Aher. Gubernur Jabar juga menyatakan, im plementasi TPP yang berdasarkan Peraturan Daerah No. 20 tahun 2012, juga menyoal kesejahteraan pegawai. Terkait dengan tin dakan korupsi, lanjut Aher, kesejahteraan pegawai merupakan salah satu motif atau alasan terjadinya tindak pidana ter sebut. “Dalam konteks meminimalkan itulah, Pemrov Jabar mengimplemen tasikan kebijakan Tambahan Pengha silan Pegawai (TPP),” katanya. Berbasis Kinerja Asisten Daerah IV Pemprov Jabar Soli hin mengungkapkan, setiap anggaran yang dikeluarkan Pemprov Jabar harus berbasis kinerja. “Manakala seseorang mendapatkan tunjangan, harus jelas dulu kinerjanya se perti apa. Sistem ini diberlakukan untuk se tiap pegawai,” kata Solihin. Lebih jauh mengenai implementasi TPP yang diakses melalui tautan skp.jabarprov. go.id, Solihin mengatakan, merupakan sis tem manajemen pengukuran kinerja pegawai yang terintegrasi dengan kebijakan pem berian tunjangan kerja, kenaikan pangkat, promosi jabatan, pendidikan dan pelatihan, hukuman disiplin, serta aplikasi pelayanan kepegawaian bagi 12.864 PNS Jabar. Aplikasi tersebut diakses secara online berbasis inter net dengan username pegawai masing-ma sing. Meliputi basis data, pelayanan pegawai dengan sistem ‘one man one report’,” katanya. Melalui aplikasi yang dibuat secara man diri oleh pegawai di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) pada tahun 2010 tersebut, lan jut Solihin, per tahun 2014 semua PNS yang bekerja di Provinsi Jawa Barat sudah bisa membuat pengukuran kinerjanya sendiri dan
diklarifikasi oleh atasannya langsung. Selain penerapan aplikasi yang sudah me nyeluruh, menurut Solihin, Pemprov Jabar berhasil menekan pengeluaran honorarium kegiatan. Jika sebelumnya per tahun ada se kitar 1.500 kegiatan, setelah aplikasi TPP ha nya ada 1.000 kegiatan. “Berarti 500 kegiatan yang dihilangkan terindikasi hanya untuk mengejar honorarium,” katanya. Efisiensi juga dirasakan karena banyak pos pengeluaran yang tak jelas dan kerugian lain bisa ditekan. “Pertama honorariumnya tidak jelas, kedua kalau ada kegiatan berarti ada pengadaan ATK, ada perjalanan dinas, dan pengadaan lainnya,” jelas Solihin. Dengan sistem TPP, lanjut Solihin, pega wai menjadi berpikir ada kegiatan ataupun tidak, sepanjang mereka berkinerja positif maka akan berimbas pada pendapatan yang bakal mereka terima. Dengan kata lain, akan tumbuh semangat bersaing dalam kebaikan. Di lain pihak pola pandang PNS pun berubah karena di mana pun mereka ditugaskan ti dak lagi menentukan pendapatan. Lantas, bagaimana dengan ma syarakat? Menurut Solihin, masyara katlah yang justru menjadi target dari perbaikan kinerja PNS di Jabar. Karena salah satu indikator memper oleh TPP, seseorang atau suatu lembaga itu tergantung kepada komplain mitra atau ma syarakat. Jika ada komplain dari masyarakat berarti ada potongan. Di lain pihak, Pemprov Jabar menegaskan bahwa PNS harus berkon tribusi terhadap perubahan masyarakat. “Ne gara ini pemilik sahamnya itu masyarakat, karena masyarakat membayar pajak, kami akhirnya memiliki gaji dan tunjangan. Yang jadi CEO kan masyarakat jadi kalau dalam pelayanan masyarakat tidak puas kami bisa dipecat,” katanya. Solihin menegaskan, bagi PNS yang ber tugas memberikan pelayanan publik memang mendapatkan TPP lebih besar karena mereka lebih harus tahan godaan. “Dinas Perizinan, Biro Keuangan, dan BKD misalnya, harus ta han godaan karena banyak sekali celah orang untuk mendapatkan gratifikasi. Itu yang ba haya!” tegas Solihin. Yang menarik, trik dari Gubernur Aher agar kinerja pegawai selalu baik, TPP dima sukkan ke buku tabungan satu rekening de ngan gaji. Aher bahkan mewajibkan buku ta bungan itu dipegang oleh istri pegawai. Selain bisa mengawasi, istri juga bisa memahami tu gas dan pekerjaan suami dengan bijak. (*) vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
27
mozaik
BERORASI- Dermawan Bakrie saat berorasi di depan para guru SMAN 3 Surakarta 2008 lalu.
youtube
KETIKA Siswa SMA MENGUNGKAP KORUPSI Sebuah video tentang sejumlah siswa yang dengan berani mengungkap praktik korupsi di sekolahnya menjadi viral di sosial media. Tak gentar meski tekanan mereka hadapi.
A
udit..! Audit..! Audit..!, teriakan ratusan siswa menggema di aula SMAN 3 Surakarta. Di atas podium, berbekal microphone di tangan, se orang siswa yang juga ketua OSIS dengan lan tang berorasi. Sementara, sekitar lima guru berseragam operasional tampak memasang muka kaku.
28 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
Ratusan siswa tersebut bukan sedang menggelar kegiatan kesiswaan, melainkan menuntut pihak sekolah mengusut dugaan penyelewengan dana yang dilakukan sejum lah oknum guru di sekolahnya. Uniknya, pembongkar dugaan kasus rasuah di ling kungan SMAN 3 Surakarta itu bukan dilaku kan oleh KPK atau penegak hukum lainnya, melainkan anak didiknya sendiri. Adalah Dermawan Bakrie pencetus ide dan penggerak tim investigasi yang berada di balik pembuatan video dokumenter tersebut. Dia merupakan ketua OSIS SMAN 3 Surakar ta periode 2008. Meski aksi tersebut dilakukan sekitar delapan tahun lalu, namun video yang mun cul di media sosial pertengahan tahun 2016 itu menjadi viral di media sosial. Aksi berani
Sang Ketua OSIS bersama sejumlah anggota nya itu pun menjadi topik perbincangan ne tizen. Dalam video yang telah diunggah ke situs berbagi video Youtube itu, Dermawan me ngaku curiga dengan anggaran yang dibagi kan pihak sekolah dan dibagikan kepada orangtua siswa. Di dalamnya, tertera ang garan kesiswaan per tahun mencapai Rp 218 juta, sedangkan kegiatan-kegiatan OSIS ha nya menghabiskan dana Rp 45 juta. Untuk membuktikannya, Dermawan dan sejumlah rekannya, yakni Rio Satriawan, Yusuf Ariyadi, Agung, membentuk tim dan membuat gerakan Save Our School (SOS). Ada tim publikasi, media, pencari bukti dan seba gainya, semua memiliki tugasnya masing-ma sing. Anggaran Fiktif Layaknya membongkar kebusukan, per juangan Dermawan dan teman-temannya ha rus menghadapi tantangan. Tak hanya tegu ran dari sejumlah kalangan, bahkan ancaman pun bermunculan. Dermawan dan teman-temannya me nyadari betul, aksi membongkar kebobrokan sekolahnya itu berisiko besar. Orangtua Der mawan pun sempat khawatir jika anaknya terancam tidak akan lulus ujian nasional. “Jawaban saya kepada orangtua waktu itu sederhana. Saya bilang, saya ujian negara dan negara yang meluluskan saya,” katanya. Bekerja secara tim, SOS berhasil me ngumpulkan bukti-bukti. Salah satunya ada lah adanya biaya pembangunan ruang multi media fiktif. “Dananya ada, tapi ruangan gak ada. Saya cek lagi ternyata ada biaya pengi sian alat-alat multimedia, bahkan sampai ada biaya renovasi ruang multimedia. Ruangnya saja tak ada, terus yang direnovasi itu apa? Kemudian kami semakin teliti lagi di pem bangunan. Sampai pembangunan di kamar mandi pun diteliti dan cek ke lapangan,” pa par Dermawan. Dengan barang bukti yang ada, laporan mereka ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Walikota Solo yang waktu itu dijabat oleh Joko Widodo akhirnya ditindaklanjuti dan dilakukan pemeriksaan mendalam. Hasilnya, Walikota memutuskan pihak sekolah ber salah. Pihak sekolah harus meminta maaf ke
BARANG BUKTI- Dalam mengungkap dugaan korupsi Dermawan dan kawan-kawan memiliki data pendukung yang cukup kuat.
youtube
pada siswa dan mengembalikan uang Rp750 juta. “Dan pejabat terkait yang tadinya di SMAN 3, kepala sekolahnya dipindah ke SMA lain dengan diturunkan pangkat tapi tidak dipecat. Terus pejabat yang lain diturunkan pangkat dan dilepas dari jabatannya,” terang Dermawan. Ia menambahkan, keputusan itu diambil tiga bulan setelah ia mengungkapnya. Terkait kasus tersebut, Wakil Kepala Se kolah bidang Humas SMA Negeri 3 Surakarta Mujapar, mengaku tak menyimpan dendam. Menurutnya, hal tersebut justru menjadi cambuk dan bahan introspeksi bagi pihak pengelola sekolah. “Semua anak-anak kami, tidak mungkin kami telantarkan atau kami musuhi. Apalagi anak-anak kreatif seperti itu. Ini justru menunjukkan bahwa anak-anak SMAN 3 Surakarta bukan anak-anak biasa,” kata Mujapar. Meski sempat kisruh, kata Mujapar, aksi berani Dermawan dan kawan-kawan justru berdampak positif bagi pihak sekolah karena semakin teliti dalam mengolola anggaran. “Kami sekarang menjadi lebih terbuka. Pe ngelolaan dana melibatkan komite sekolah, dewan pakar dan akuntan publik. Komite sekolah tidak sekadar sebagai legalisasi ke giatan. Ini hikmah besar yang kami petik,” ujar Mujapar. Ya, melawan korupsi memang tidaklah mudah. Namun tidak juga mustahil. Perla wanan Dermawan Bakrie bersama temantemannya menjadi bukti. “Harapan saya akan banyak lagi anak muda yang lebih kritis dan bisa melibatkan diri dalam organisasi,” kata Dermawan. (*) vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
29
portal
PEMBENAHANSalah satu proyek pengembangan reklamasi Teluk Jakarta yang masih menyisakan banyak polemik. detik.com
Diskusi Publik
Menimbang Substansi Reklamasi
R
eklamasi teluk Jakarta belakangan makin me nyedot perhatian publik. Ketidakjelasan infor masi, tarik ulur berbagai pihak, adu statement dan bahkan ber kembang ke arah nuansa politik menjadikannya makin simpangsiur. Belum lagi jika dikaitkan de ngan masyarakat yang menggan tungkan hidup mereka pada teluk tersebut. Untuk memperjelas sekaligus mengurai benang kusut reklamasi tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan Dis kusi Publik “Kebijakan Reklama si: Menilik Tujuan, Manfaat dan Efeknya”. Diskusi yang dilaksana kan pada Selasa (4/10) di Gedung KPK menghadirkan pembicara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Mantan Dewan Pertimbangan Presiden Emil Sa lim, mantan Pimpinan KPK Bam bang Widjojanto, dan Wakil Ke tua KPK Loade M. Syarif. Dalam paparannya, Prof. Emil Salim menyatakan, berbagai isu yang menjadi perhatian publik
30 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
terkait reklamasi sesungguhnya bisa diselesaikan dengan rekayasa teknik yang tepat. “Reklamasi ti dak keliru. Justru ini akan dapat memberikan banyak manfaat jika dikelola dengan baik,” kata Men teri Lingkungan Hidup di era Orde Baru ini. Saat ini tercatat 37 lokasi yang akan dikembangkan melalui reklamasi. Dari total tersebut, ada 17 proyek reklamasi yang sudah berlangsung. Banyak hal yang su dah dilakukan Pemerintah untuk menangani reklamasi teluk ini. Di antaranya mengambil langkah membawa persoalan reklamasi ke Badan Perencanaan Pem bangunan Nasional (Bappenas) untuk dikaji lebih dalam lagi. Menteri Kelautan dan Per ikanan Susi Pudjiastuti mengung kapkan reklamasi di Teluk Jakarta harus dikaji lebih jauh. Apalagi, lanjut Susi, pihaknya menemu kan ada yang terlewat dalam pro yek reklamasi di Teluk Jakarta. Reklamasi seharusnya didahului proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau tanggul laut raksasa. NCICD berfungsi mengatur kelebihan air
“Dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta, seharusnya didahului proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).” Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan. dari aliran sungai Jakarta. Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, reklamasi seharus nya dilakukan untuk meningkat kan manfaat ruang sosial ekonomi masyarakat, mitigasi berencana, serta mencapai peningkatan daya dukung. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief menegaskan, reklamasi seharusnya digerakkan oleh pe merintah agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepen tingan masyarakat. “Reklamasi harus di-drive pemerintah bukan swasta, jadi kalau swasta melaku kan sesuatu, pemerintah yang jadi pemimpin terkait pemenuhan hal-hal yang berhubungan de ngan lingkungan, regulasi, dan ke butuhan sosial,” katanya. (*)
portal
integrito
NGAMENWakil Ketua KPK Saut Situmorang berdendang bersama Grup PMR dalam Ngamen Antikorupsi di Stasiun Bandung pada Sabtu (17/9).
Ngamen Antikorupsi
Membangun Peradaban dari Ruang Publik
S
uasana Stasiun Ban dung, Kota Bandung, Jawa Barat sore itu tak seperti biasanya. Di te ngah lalu-lalang calon penum pang, panggung musik dengan segala aksesorisnya, terpampang. Lagu-lagu jenaka yang dibawakan grup musik Orkes Moral Pancaran Sinar Petromak (PSP) begitu membahana. Ya, seperti itulah suasana Ngamen Antikorupsi yang di gelar KPK di Stasiun Bandung, Jumat (9/9). Kegiatan yang meru pakan hasil kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan KPK tersebut, menjadi daya tarik tersendiri bagi para penumpang KAI, baik yang turun maupun me reka yang tengah menunggu pem berangkatan. “Musik itu sangat memasyarakat. Jadi kami pikir, pesan yang akan disampaikan akan lebih mengena,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang da lam acara tersebut. Dia mengatakan, Ngamen Antikorupsi merupakan salah satu upaya KPK dalam mengam
“Upaya membangun peradaban antikorupsi tidak hanya dilakukan dengan satu cara saja. Kami punya banyak cara, termasuk acara ini (Ngamen Antikorupsi) di stasiun dan kereta api,” Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK.
panyekan antikorupsi. Stasiun dipilih, mengingat lokasi tersebut merupakan tempat yang kerap di datangi berbagai lapisan masya rakat. “Jadi saya rasa stasiun me rupakan lokasi yang paling tepat,” kata Saut.
Tidak hanya di Bandung, Nga men Antikorupsi juga digelar di Stasiun Tugu Yogyakarta, Sabtu (17/9). Kegiatan di Yogyakarta ini diramaikan oleh grup musik Orkes Moral Pengantar Minum Racun (PMR). Sedangkan di Sura baya, acara berlangsung di Stasiun Gubeng, Surabaya Jumat (23/9). Dalam kegiatan yang dihadiri Wali kota Surabaya Tri Rismaharani itu, Klanting, grup musik anak jalanan asal Surabaya, ‘menggo yang’ para pengguna moda trans portasi kereta api. Sejumlah lagu daerah pun dibawakan, di antara nya Tanjung Perak, Rek Ayo Rek, dan Surabaya Oh Surabaya. “Ke giatan di tengah masyarakat se cara langsung ini, bisa mengajak masyarakat terhadap apa yang disosialisasikan,” kata Risma. Selain di tiga daerah tersebut, sebelumnya KPK juga telah me laksanakan acara serupa di Ja bodetabek, yakni seperti Stasiun Gambir Jakarta, Stasiun Jakarta Kota, dan Stasiun Bogor, Jawa Barat. (*)
vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
31
portal
KORSUP PEMBENAHAN Tata Kelola TKI
Agar Layanan TKI Tak Rawan Korupsi
D
ari tahun ke tahun, ber bagai permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) hampir tak pernah surut. Mulai dari gaji tidak dibayar, pulang se belum kontrak berakhir, hingga banyaknya TKI yang dideportasi, kerap mewarnai judul pemberi taan di media massa Tanah Air. Banyaknya TKI yang dirun dung permasalahan, menjadi sa lah satu gambaran atas buruknya tata kelola layanan TKI. Masih lemahnya sistem tata kelola ter sebut tentu rentan dengan ber bagai pelanggaran, seperti praktik penyuapan, pemerasan, dan grati fikasi. Berangkat dari hal itu, KPK mendorong semua pemangku kepentingan. Mulai Kemen terian Koordinator Bidang Pem bangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Ketenagaker jaan, Kementerian Hukum dan HAM, Duta Besar RI di Malaysia, BNP2TKI, Pemerintah Kota Pon tianak dan sejumlah kementerian lembaga lain, semua didorong un
PERBAIKAN LAYANANPenanganan yang kerap bermasalah banyak merugikan TKI dari berbagai daerah di Indonesia.
32 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
tuk berkomitmen dan berupaya memperbaiki layanan TKI. Salah satunya melalui program Poros Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan. “Dengan berjalannya pro gram Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Per batasan, diharapkan layanan TKI menjadi layanan yang transparan, murah, cepat, dan bebas praktik korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menggelar Rapat Koordinasi Program Per baikan Tata Kelola Layanan TKI Tahun 2016 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (27/09). Dari pertemuan tersebut, se tidaknya ada tiga terobosan ter kait pelayanan TKI, yakni diben tuknya Kantor Layanan Terpadu Satu Pintu, Layanan Deportasi Terintegrasi dan Layanan Pem berdayaan TKI Produktif dan Ke luarganya. Upaya tersebut akan diterapkan di lima lokasi daerah perbatasan, di antaranya Kabu paten Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, Bengkayang, dan Sintang. Sementara itu Kepala BNP2T
“Dengan berjalannya program Poros Sentra Pelatihan dan Pemberdayaan TKI Daerah Perbatasan, diharapkan layanan TKI menjadi transparan, murah, cepat, dan bebas praktik korupsi,” Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK.
KI Nusron Wahid mengatakan, dengan adanya program ini, akan menekan atau meminimalisasi TKI nonprosedural. Artinya, kata dia, jika biaya penempatan TKI rendah, maka para calon TKI akan lebih memilih jalur yang benar. “Tugas kita adalah menjadikan keinginan TKI melalui jalur yang benar. dan pelayanan pun harus cepat, mudah dan aman,” ujar Nurson. (*)
gresnews.com
portal
Anti-Corruption Youth Camp 2016
Dari Kita untuk Negeri
P
eran penting kaum pe muda telah tercatat da lam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejak masa penjajahan hingga perju angan merebut reformasi pada 1998, pemuda mampu berperan aktif dan menjadi penggerak pe rubahan. Sadar akan pentingnya peran pemuda, KPK mendorong gene rasi muda untuk turut berperan aktif dalam mewujudkan Indo nesia yang bersih tanpa korupsi. Melalui kegiatan Anti-corruption Youth Camp 2016, diharapkan kekuatan generasi muda mampu menjadi pendorong perubahan sosial. Pada Youth Camp kali ini, KPK mengusung konsep live in atau berbaur di Gampong di sekitar Sa bang yang nantinya akan menjadi pilot project dalam kegiatan itu. Dengan pendekatan community Development for sosial change, peserta akan saling berbagi, ber kolaborasi, dan merancang ke berlanjutan intervensi dari topik atau masalah yang akan dipilih dari tiap desa.
Youth Camp tahun ini di bagi dalam tiga tahap. Pertama, yakni penyemaian. Tahap ini akan berisikan sesi diskusi dan berbagi dari beberapa narasum ber yang aktif di komunitasnya masing-masing. Kedua berakar, pada tahap ini masing-masing kelompok akan tinggal bersama penduduk (live in) di empat desa piloting. Mereka akan berbaur bersama penduduk dan mem praktikan materi serta implemen tasi konsep yang sudah disusun di tahap pertama. Yang ketiga, yakni bertumbuh. Ini adalah proses dimana setelah kembali dari kegiatan live in di desa, para peserta akan saling ber bagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi. Dengan ini, diharapkan mereka dapat mem bangun jalinan komunikasi yang lebih solid serta merencanakan program untuk daerah dan komu nitas mereka di tempat asal. Puncak kegiatan Youth Camp 2016 adalah pada peringatan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Para peserta akan melaksanakan Sabang Fair yang dirancang me
Melalui Anti-corruption Youth Camp, KPK mendorong generasi muda menjadi agen perubahan sosial. libatkan masyarakat yang lebih luas. Tak hanya itu, para peserta juga akan mendeklarasikan janji antikorupsi dan membuat prasas ti sebagai pengingat terhadap ko mitmen generasi muda untuk me lakukan perubahan sosial. Anti-corruption Youth Camp 2016 yang dilaksanakan di Sa bang, Aceh, pada Selasa-Jumat (18-28/10), ini merupakan kali ketiga sejak diadakan di Jakarta pada 2012 lalu. Ajang tahunan yang diikuti sekitar 60 peserta ini, mengusung tema “Dari Kita un tuk Negeri.” Acara tersebut merupakan hasil kerja sama antara KPK dan Indonesia Corruption Watch (ICW), Ikatan Pemuda dan Ma hasiswa Sabang, Sekolah Anti korupsi Aceh, serta lembaga swa daya masyarakat Mata Aceh dan Gerak Aceh. (*)
INTEGRITO
GENERASI ANTIKORUPSIWakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan materi dalam AntiCorruption Youth Camp 2016, Aceh (20/10).
vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
33
portal
program “Indonesia Membumi”
Melalui Literasi, Menanamkan Nilai Antikorupsi
M
elalui program “Indo nesia Menggagas dan Menerbitkan Buku Melawan Korupsi”, KPK dan Ikatan Penerbitan Indo nesia (IKAPI) mendorong sejum lah penerbit untuk menerbitkan buku-buku bertema antikorupsi. Setelah melalui berbagai ta hapan, buku-buku tersebut resmi diluncurkan pada Rabu (28/9) bersamaan dengan Indonesia In ternational Book Fair di Assembly Hall JCC, Jakarta. Acara tersebut dihadiri Ketua KPK Agus Rahard jo, Ketua IKAPI Rosidayati Roza lina, penulis, penerbit, dan para editor. Dalam sambutannya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengapresi asi seluruh pihak yang berparti sipasi. Dia berharap, program In donesia Membumi mampu men jangkau masyarakat lebih luas dengan buku-buku bermutu dan
sarat nilai integritas. “Program ini merupakan sa lah satu upaya pencegahan ko rupsi melalui literasi guna me ningkatkan kesadaran dan penge tahuan masyarakat,” ujar Agus. Agus menerangkan, bahwa dengan penyajian yang berbeda pada setiap segmennya, pendi dikan antikorupsi diharapkan da pat dicerna dengan mudah oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pula masyarakat akan terlibat aktif dalam upaya pembe rantasan korupsi. Sementara itu, Ketua IKAPI Rosidayati Rozalina mengaku an tusias melaksanakan program ter sebut. Menurutnya, banyak buku yang dihasilkan dari program itu, baik untuk kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa, yang akan bermanfaat. “Semoga buku-buku yang sudah terbit ini bisa meng inspirasi masyarakat untuk lebih
“Buku Melawan Korupsi merupakan salah satu upaya pencegahan korupsi melalui literasi, guna meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat,” Agus Rahardjo, Ketua KPK.
baik lagi,” harapnya. Dalam acara Indonesia Mem bumi ini, KPK juga memberikan penghargaan untuk setiap buku terbaik. Dari 167 buku antikorupsi yang diluncurkan, KPK memilih beberapa penulis, penerbit, edi tor, dan desain buku terbaik. (*)
BUKU ANTIKORUPSISeorang pengunjung tengah melihat koleksi buku di booth KPK dalam IBF 2016 di JCC, Rabu (28/9). integrito
34 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
portal
Korsupdakgah Terintegrasi
Menjadikan Tata Kelola Lebih Terarah
M
elalui koordinasi, su pervisi, pencegahan dan penindakan ko rupsi terintegrasi, KPK secara konsisten melaku kan pendampingan terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Setelah program berjalan di se jumlah daerah, kali ini giliran Bengkulu, Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Timur. Untuk memperkuat konsoli dasi dan komitmen pemerintah daerah, khususnya di tiga Pem prov tersebut, KPK menggelar ra pat koordinasi pada Rabu (21/9) di Kantor Gubernur Bengkulu, Jalan Pembangunan No.1 Kota Beng kulu. Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Ketua KPK Saut Situmo rang, Irjen Kemendagri Tarmizi A. Karim, Deputi Pengawasan Bidang Keuangan Daerah BPKP Dadang Kurnia, Gubernur Beng kulu Ridwan Mukti, Walikota Surabaya Tri Rismaharani, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah, serta para bu pati/walikota Bengkulu. Dalam kegiatan tersebut, KPK juga bersinergi dengan para pe mangku kepentingan lain. Yaitu Kementerian Dalam Negeri, Ba
dan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Bengkulu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pem bangunan (BPKP), Lembaga Ke bijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan Kepolisian Daerah Bengkulu. Wakil Ketua KPK Saut Situ morang mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan guna memper kuat tata kelola pemerintahan daerah. Di samping itu, kata dia, juga untuk meningkatkan komit men antikorupsi daerah melalui sejumlah kegiatan. Antara lain mendirikan Unit Pengendalian Gratifikasi, Tunas Integritas, Ko mite Integritas, dan peningkatan kepatuhan Laporan Harta Ke kayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Berdasarkan data KPK, ting kat kepatuhan LHKPN terbilang masih rendah. Baru sebanyak 31,6 persen pejabat eksekutif di pro vinsi ini melaporkan hartanya. “Sementara tingkat kepatuhan pejabat legislatif hanya 1,35 per sen. Hal ini menunjukkan ren dahnya komitmen antikorupsi para pejabat,” kata Saut. Selain itu, KPK juga menga
“Tingkat kepatuhan LHKPN pejabat eksekutif dan legislatif di Provinsi Bengkulu menunjukkan rendahnya komitmen terhadap antikorupsi,” Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK. mati masih kuatnya intervensi yang terjadi, terutama dalam hal perencanaan kegiatan dan peren canaan anggaran, pengadaan ba rang dan jasa, serta alokasi bantu an sosial dan bantuan keuangan. Atas berbagai permasalahan itu, KPK tidak hanya memberi im bauan, namun juga menyampai kan sejumlah rekomendasi untuk dijalankan. Selain di tiga daerah tersebut, sebelumnya KPK juga telah me laksanakan program serupa. An tara lain di Banten, Riau, Nan groe Aceh Darussalam, Sumatera utara, Papua, dan Papua Barat. (*)
integrito
Daerah BaruBengkulu, Jawa Tengah, dan NTT menjadi target baru Korsupdakgah KPK.
vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
35
portal
Kunjungan Delegasi MANCANEGARA
Berbagi Pengalaman, Saling Memberi Masukan
S
epak terjang KPK dalam pemberantaan korupsi di Tanah Air menjadi perha tian tersendiri bagi dunia internasional. Kiprahnya dinilai sukses dan menjadi salah satu re ferensi bagi lembaga antikorupsi di dunia. Oleh karena itu, sejum lah delegasi perwakilan pemerin tahan dan lembaga antikorupsi dari Afrika berkunjung ke KPK pada Selasa (27/9). Para delegasi tersebut adalah Komisi Antikorupsi Ethiopia, Se nior Ekonom Kementerian Pem berdayaan dan Perencanaan Ke nya, Kementerian Kerjasama In ternasional Nigeria, Kementerian Kerjasama Internasional Tunisia dan Departemen Administrasi Publik Mozambik. Seperti yang disampaikan de legasi dari Komisi Antikorupsi Ethiopia Abebe Yiheyis, bahwa kedatangannya ke KPK merupa kan suatu pengalaman yang ber harga. Menurutnya, pengalaman dan praktik terbaik KPK dapat ditiru negaranya dalam men jalankan tugas pemberantasan korupsi.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja KPK RI, peringkat mereka terus melonjak dan mendapat ke percayaan penuh dari masyara kat. Strategi-strategi pemberan tasan yang dipaparkan tadi akan coba kami terapkan pada lembaga kami,” kata Yiheyis. Kedatangan mereka disambut baik oleh KPK. Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutannya mengatakan, kedatangan delegasi dari Afrika merupakan sebuah kehormatan. “Saya berharap per temuan ini dapat menjadi awalan untuk menguatkan kerja sama kita ke depan. Juga akan memba wa jaringan di antara negara-ne gara untuk membagi informasi dalam memerangi praktik-praktik korupsi di dunia kita,” ungkapnya. Dalam pertemuan itu, Ketua KPK memberikan paparan ten tang tugas dan fungsi, serta ber bagai program yang dilaksana kan KPK, mulai dari penindakan hingga pencegahan. Agus meng ungkapkan, di Indonesia, korupsi menjadi faktor penghalang utama untuk mengembangkan potensi yang dimiliki negara. “Untuk itu,
“Ini dapat menjadi awalan untuk menguatkan kerja sama kita ke depan. Juga akan membawa jaringan di antara negara-negara untuk membagi informasi dalam memerangi praktik-praktik korupsi di dunia,” Agus Rahardjo, Ketua KPK. KPK bersemangat memberantas korupsi. KPK juga bersinergi de ngan badan pemerintahan lain nya untuk pencegahan korupsi,” ujarnya. Selain kunjungan sejumlah negara Afrika tersebut, sebelum nya KPK juga menerima para delegasi dari Kejaksaan Negeri Korea Selatan, Selasa (27/9). Ke dua pihak berdiskusi dan saling berbagi pengalaman terkait pen cegahan dan penanganan kasus korupsi. (*)
DISKUSI- Delegasi dari Afrika tengah memaparkan penanganan korupsi di negaranya Selasa, (27/9). integrito
36 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
portal
Peluncuran Profit
Membangun Sektor Bisnis yang Bersih
S
wasta menjadi salah satu pihak yang acap kali ter libat dalam kasus tindak pidana korupsi di negeri ini. Dari semua kasus yang di tangani KPK, sekitar 80 persen diantaranya melibatkan pihak swasta. Oleh karena itu, KPK se cara konsisten mendorong pihak swasta melalui berbagai program penguatan integritas. Yang ter baru, KPK meluncurkan Program Profit atau Profesional Berinteg ritas, sebagai gerakan memba ngun sektor bisnis yang bersih. Peluncuran Profit digelar di gedung baru KPK pada Senin (17/10). Hadir dalam acara ter sebut, antara lain Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi, Ke tua Ombudsman Amzulian Rivai, Deputi bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, Direktur Pen didikan dan Pelayanan Masyara kat KPK Sujanarko, Sekjen Trans paransi Internasional Indonesia (TII) Dadang Trisasongko dan perwakilan asosiasi pengusaha. Dalam sambutannya, Wakil
Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, berbagai praktik korupsi seringkali melibatkan unsur pemerintah dan oknum pengusaha nakal. Maka dari itu, melalui Program Profit, KPK mendorong dunia usaha agar pro fesional dan berintegritas yang di yakini akan memotong mata ran tai suap-menyuap. “Dunia usaha, pemerintah, maupun masyarakat tentu ingin mempunyai keun tungan. Tapi keuntungan tersebut seharusnya didapat dari sesuatu yang baik dan berintegritas,” kata Alex. Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi mengapresiasi inisiatif KPK tersebut. Menurutnya, melalui Profit, perusahaan ke depan dapat diverifikasi untuk mendapatkan kemudahan dalam mengajukan perizinan. “Nantinya yang sudah terverifikasi bagus akan mendapatkan priviledge, kemudahan dalam bentuk jalur hijau. Dan yang sudah terverifikasi harus ada intensif dari regulator sehingga mereka akan tumbuh,” ujar Heru. Peluncuran Program Profit
“Peluncuran Profit kita harapkan tidak sebatas seremonial, tetapi menjadi awal dari gerakan bersama memberantas korupsi,” Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK.
merupakan hasil kerja sama multistakeholder yang terdiri dari unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Berbagai unsur yang terlibat di antaranya Ditjen Bea Cukai, Ombudsman, Kemen terian Kesehatan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hi dup, SKK Migas, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Transpa ransi Internasional Indonesia, In donesia Corruption Watch, serta asosiasi pengusaha. (*)
BISNIS BERINTEGRITASMelalui Program Profit KPK mendorong para pengusaha agar antikorupsi. BISNIS.COM
vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
37
gagas
Peran Komunitas Literasi dalam Pemberantasan Korupsi
K
eterbatasan sumber daya manusia (SDM) KPK, mem buat bangsa ini tidak mung kin hanya membebankan tugas pemberantasan korupsi kepada KPK. KPK harus bersinergi dengan banyak pihak dalam melakukan pen cegahan korupsi, kampanye, dan pe nyadaran lebih masif kepada masya rakat tentang bahaya korupsi. Salah satunya dengan merangkul masyarakat literer, antara lain melalui gerakan Literasi Antikorupsi. Melalui gerakan tersebut, KPK berupaya melakukan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat dengan memanfaatkan produk-produk li terasi antikorupsi. Tetapi, jauh sebelum Literasi Antikorupsi yang diinisiasi KPK dan komunitas literasi di Indonesia mengemuka, pada 1954, Pra moedya Ananta Toer telah menulis novel berjudul Korupsi. Dalam kisah tersebut, Ba kir, seorang pegawai kecil yang awalnya jujur, tidak kuasa menahan segala kemiskinan yang mengimpit. Akhirnya, ia pun, seperti juga pegawai lainnya, ikut korupsi kecil-kecilan dengan menjual barang-barang kantor. Me rasa aman, Bakir menaikkan eskalasi korup sinya, hingga akhirnya ia terjebak pada kera kusan lalu berakhir di jeruji besi. Empat puluh tahun kemudian, Tahar Ben Jelloun, penulis berkebangsaan Prancis ketu runan Maroko, terilhami dari novel Pram ter sebut. Ia menulis novel dengan tematik yang hampir sama. Novel berjudul L’Homme rom-
38 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
pu tersebut, kemudian diterjemahkan ke da lam Bahasa Inggris dengan judul Corruption dan mendapatkan penghargaan hadiah sastra Prix Gouncourt. Kendati berjarak hingga 40 tahun, novel Pram rupanya sanggup melewati palung batas negara dan kebudayaan. Tu lisannya bisa menggetarkan pembaca seperti Jelloun dan secara intertekstual, jelaslah Jelloun tergerak menulis problematika yang sama atas hasil keterbacaannya. Hal ini men jadi wajar, selain karena Pramoedya Ananta Toer memang penulis ulung, tema mengenai korpusi sebetulnya menjadi gejala umum di dunia. Berkaca pada proses literer tersebut, kita bisa menarik garis lurus bahwa sebuah karya yang memercikkan kebaikan akan membasa hi hati siapa pun. Karya sastra sebagai produk kebudayaan literasi sanggup menjadi cermin kehidupan, sehingga dengan karakteristik karya sastra, sebetulnya sangat dimungkin kan untuk menjadi bagian dari propaganda
ist
Oleh: FirmanVenayaksa Ketua Umum Forum Taman BacaanMasyarakat
dalam proses pencegahan korupsi. Hal itu terlihat dari mulai maraknya penulis-penu lis yang menghasilkan karya bertema anti korupsi. Pada 2013, misalnya, penyair Heru Mu giarso dan Sosiawan Leak memprakarsai se buah gerakan yang dinamakan “Puisi Meno lak Korupsi” (PMK). Mereka mengumpulkan karya-karya para penyair di Indonesia yang bertendensi menolak korupsi. Lalu mereka melakukan roadshow di pelbagai tempat dan menggagas pertunjukkan seni baca puisi, seminar, orasi budaya dan lain-lain. Gerakan yang dilakukan PMK adalah bagian yang tak terpisahkan dari kegelisahan seorang penulis yang sudah mulai jengah dengan fenomena korupsi yang mewabah. Sajadah Lipat Pak Camat (Tinta Medina, 2015) yang ditulis Riyanto el Harist, seorang birokrat dari Pemerintah Provinsi Banten atau Kelomang (Gramedia, 2015) karya Qiz ink la Aziva, yang berlatarbelakang sebagai wartawan, Surat dari Bapak (Puspa Swara, 2016) karya Gol A Gong menambah panjang daftar karya sastra yang bernafaskan anti korupsi. Ini adalah pembuktian sederhana bahwa Literasi Antikorupsi sedang menemu kan jalannnya. Ini juga membuktikan, bahwa upaya KPK dalam merangkul masyarakat un tuk melawan korupsi semakin menemukan hasilnya. Begitupun, Literasi Antikorupsi memang tidak bisa berhenti sampai para penulis. Tak kalah penting adalah penguatan gerakan tersebut, antara lain dengan mengaktivasi komunitas literasi agar menjadi bagian dari propaganda literasi antikorupsi. Peran komu nitas literasi di antaranya, taman bacaan ma syarakat, perpustakaan bergerak, sudut baca,
rumah buku, dan sebagainya. Peran mereka tak bisa diabaikan. Sebab, bisa menjadi jem batan antara penulis dan pembaca. KPK memang perlu dibantu masyarakat yang berlatar sosial kelas menengah yang peduli literasi karena mereka disinyalisasi memiliki pemahaman yang cukup baik me ngenai bahaya laten korupsi. Dengan karakteristik yang independen dan hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membudayakan minat membaca, komunitas literasi yang ribuan jumlahnya itu bisa men jadi pemantik di masyarakat untuk terlibat dalam proses advokasi antikorupsi. Sebagai contoh, prinsip kejujuran yang ditanamkan di komunitas literasi adalah mengenai pe minjaman buku. Di beberapa komunitas, pe minjaman buku bisa dilakukan kapan pun dan setelah selesai, pembaca mengembalikan lagi ke tempat semula. Walaupun sederhana, penanaman integritas ini adalah pondasi awal bagi para pembaca dalam proses pembiasaan. Selain itu, karakteristik komunitas li terasi adalah learning center. Banyak sekali kegiatan-kegiatan di komunitas literasi yang melibatkan banyak pihak dengan latar be lakang pembelajar yang variatif. Potensi ini bisa dimanfaatkan oleh KPK dan para penu lis buku antikorupsi untuk melakukan dialog dengan pemustaka sehingga transfer penge tahuan betul-betul terjadi. Jika kerja sama Literasi Antikorupsi ini bisa benar-benar terealisasi dengan baik, saya yakin akan banyak masyarakat yang ikut am bil bagian di dalam proses pencegahan. Dan jika ini terjadi, para jamaah koruptoriah mu lai berpikir ulang untuk melanjutkan polah mereka yang terbukti sudah begitu menyeng sarakan rakyat. (*) vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
39
klinik lhkpn
Peran Laporan Harta Kekayaan dalam Pilkada Pertanyaan Salam anti-korupsi! Pada bulan Februari 2017 akan diselengga rakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) se rentak yang akan diikuti oleh beberapa daerah, atas momentum yang sangat penting tersebut, bagaimana LHKPN dapat ikut berperan untuk mengawal proses pemilihan Kepala Daerah agar Kepala Daerah yang berintegritas yang dapat dipilih oleh masyarakat? Terima kasih. Alexandria - Gorontalo Jawaban Sdr Alexandria yang kami hormati, Terima kasih atas pertanyaan yang sudah disampaikan secara spesifik terkait Peranan Laporan Harta Kekayaan dalam Pemilihan Ke pala Daerah (Pilkada). Seperti kita ketahui ber sama, pada bulan Februari 2017 akan diseleng garakan Pilkada serentak periode II yang akan diikuti oleh 101 daerah yang tersebar di selu ruh Indonesia yang terdiri dari tujuh daerah akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 18 daerah akan melaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota, dan 76 daerah akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati. Atas momentum yang sa ngat penting tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengambil peran untuk mengawal proses pemilihan kepala daerah agar kepala daerah yang berintegritas yang da pat dipilih oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyatakan bahwa tanda terima laporan harta kekayaan dari ins tansi yang berwenang melakukan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan merupakan salah satu persyaratan dalam pemilihan ke pala daerah. Sedangkan Berdasarkan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Ko misi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 40 | integrito | vol 532/viIi/sep-okt 2016
dinyatakan bahwa KPK berwenang melak sanakan langkah atau upaya pencegahan me lalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Oleh karena itu berdasarkan dua ketentuan tersebut dapat disusun sebuah mekanisme agar pelaporan harta kekayaan yang dilapor kan oleh calon kepala daerah bisa dijadikan se bagai salah satu alat/bahan pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih kepala daerahnya, yaitu seperti dijelaskan dalam bagan di bawah ini. Sebelum calon kepala daerah dapat meng ikuti pemilihan kepala daerah diharuskan menyampaikan laporan harta kekayaannya kepada KPK dan menyerahkan tanda terima laporannya kepada KPU Provinsi/Kota/Kabu paten sebagai salah satu syarat pencalonan. Laporan harta kekayaan tersebut kemudian akan diverifikasi dan diolah menjadi lembar pengumuman laporan harta kekayaan yang ke mudian diserahkan kembali kepada KPU Pro vinsi/Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Ko misi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Calon Kepala Daerah wajib mengumumkan harta kekayaannya tersebut maksimal dua hari se belum tanggal pencoblosan. Jika berhalangan dalam mengumumkan hartanya maka dapat diwakilkan oleh KPU Provinsi/Kota/Kabu paten untuk mengumumkannya. KPU diharapkan dapat memberikan ak ses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membaca pengumuman laporan harta kekayaan milik calon kepala daerahnya, yaitu dengan segera mengumumkan kepada masya rakat begitu lembar pengumuman diterima dari KPK walaupun secara aturan dapat diu mumkan dua hari sebelum masa pencoblosan. Hal ini dapat berguna bagi masyarakat agar da pat memiliki waktu lebih dalam menganalisis pengumuman harta kekayaan tersebut. Jika kepemilikan harta kekayaan mi
Rubrik Konsultasi ini diasuh oleh Direktorat LHKPN KPK
lik calon kepala daerah tidak sesuai dengan apa yang diumumkannya maka hal tersebut mengindikasikan adanya ketidakjujuran da lam pelaporan harta kekayaannya, sehingga masyarakat diharapkan tidak memilih kepala daerah yang seperti itu. Contoh-contoh keti daksesuaian tersebut antara lain adalah tidak menyampaikan semua kepemilikan hartanya/ ada yang disembunyikan atau meninggikan ni lai kepemilikan hartanya agar ketika nanti ter pilih tidak begitu terlihat kenaikan hartanya yang diperolehnya pada saat menjabat. Selain diberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membaca peng umuman harta kekayaan, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai bagai mana cara menganalisis pengumuman harta kekayaan milik calon kepala daerah. Sehingga diharapkan hasil analisis yang dihasilkan da pat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan untuk memilih kepala daerah. Selain itu peran serta masyarakat juga diperlukan untuk turut mengawasi perkembangan harta kekayaan mi lik calon kepala daerah. Agar mekanisme tersebut dapat berjalan dengan baik KPK melalui Direktorat Pendaf taran dan Pemeriksaan LHKPN melakukan beberapa kegiatan antara lain: 1. Melakukan koordinasi kepada KPU me ngenai tata cara penerimaan dan peng umuman LHKPN dalam rangka Pilkada serentak. 2. Membuka loket khusus penerimaan LH KPN dalam rangka Pilkada serentak pada 21 September - 3 Oktober 2016, untuk me mudahkan calon kepala daerah yang akan mendaftarkan kepemilikan harta keka yaannya. 3. Menyampaikan kepada publik nama-nama calon kepala daerah yang telah mendaf
tarkan kekayaannya melalui website kpk. go.id. Daftar nama calon kepala daerah tersebut juga dapat berguna bagi KPU Pro vinsi/Kota/Kabupaten untuk memverifi kasi apakah tanda terima yang disampai kan sudah sesuai. 4. Menyampaikan pengumuman laporan harta kekayaan milik calon kepala daerah yang telah ditetapkan kepada seluruh KPU Provinsi/Kota/Kabupaten yang melak sanakan Pilkada serentak mulai tanggal 1 November 2016. 5. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai cara menganalisis pengumuman laporan harta kekayaan sebagai salah satu alat per timbangan untuk memilih calon kepala daerah. Sampai dengan 22 September 2016 jumlah penerimaan LHKPN dalam rangka pilkada se rentak ini berjumlah 407 laporan yang terdiri dari 13 laporan milik calon gubernur, 15 calon wakil gubernur, 35 calon walikota, 32 calon wakil walikota, 166 calon bupati dan 146 ca lon wakil bupati. Jumlah penerimaan laporan dapat terus bertambah mengingat masa per baikan syarat untuk pencalonan dapat dileng kapi sampai dengan 3 Oktober 2016. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan Saudara hubungi Direktorat PP LHKPN KPK dengan: 1. Telp.: (021) 2557 8396 2. SMS/WA: 0851-03575575 3. Email:
[email protected] Salam Anti-Korupsi!
Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaan seputar LHKPN, bisa dikirimkan melalui surel:
[email protected] vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
41
cendEkia
MEMAINKAN ALAT MUSIK- Warga Boti tengah memainkan alat kesenian Pukul Gong yang dimainkan untuk menerima tamu kehormatan.
blogspot.com
Kearifan Lokal Suku Boti, NTT
Kokohnya Boti Menjaga Tradisi Meski ketat menjalankan adat, Suku Boti menutup diri dari dunia luar. Mereka meyakini, nilai-nilai yang terkandung dalam Halaika mampu menjaga tradisi leluhur.
L
aka Benu, putra sulung Raja Boti, terpaksa turun tahta sebelum berkuasa. Pewaris mahkota itu di keluarkan dari keluarga kerajaan, lantaran melanggar aturan Suku Boti. Tidak hanya gagal menggantikan posisi ayahnya, Usif Nune Benu yang meninggal du nia, Laka Benu juga terusir dari tanah kela hiran yang dicintai. Hukuman yang diberikan kepada Laka Benu, menjadi gambaran betapa ketat aturan yang dipedomani. Tanpa “pandang bulu” 42 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
a turan ditegakkan, tak terkecuali bagi kelu arga kerajaan. Laka Benu yang melakukan pelanggaran berat karena keluar dari keper cayaan leluhur pun harus menanggung hu kum adat. Dia harus merelakan tampuk kera jaan kepada Namah Benu, sang adik. Suku Boti yang mendiami Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) NTT, memang dikenal ketat dalam menjunjung hukum adat. Melalui kepercayaan dinamisme yang dise but Halaika, hukum adat dianggap sebagai warisan leluhur yang harus selalu dijaga. Bagi suku yang terdiri atas 77 kepala ke luarga tersebut, Halaika merupakan keperca yaan yang harus dipegang teguh oleh setiap warga. Di dalamnya, antara lain mengatur tentang hubungan mereka dengan leluhur, dengan sesama manusia, dan hubungan mereka dengan alam sebagai penyuplai ke hidupan.
BEREKSPRESI- Warga Boti memiliki adat dan budaya luhur yang masih dijaga kelestariannya.
BELAJAR- Sejak dini anak-anak Suku Boti sudah diajarkan kerajinan yang menjadi ciri khas mereka
Antara Alam dan Hukuman Sosial Terkait hubungan manusia dengan alam, Suku Boti mewajibkan setiap warga untuk menjaga kelestarian alam. Sesuai Halaika, mereka percaya bahwa manusia akan selamat dan sejahtera bila merawat dan melestarikan lingkungan. Dan itulah falsafah hidup orang Boti, yang memang menggantungkan semua kebutuhan hidup dari alam. Dalam aturan Suku Boti, menebang pe pohonan secara serampangan adalah panta ngan. Bahkan hasil tanaman pun tidak boleh dipetik sebelum panen raya tiba. Aturan ter sebut terus dijaga dan menjadi tradisi turuntemurun masyarakat Boti hingga kini. Karena kedekatan dengan alam itu pula, Suku Boti mengenal hukuman sosial bagi war ganya. Termasuk bagi mereka yang pelang garannya terkait dengan alam. Misalnya saja, jika salah satu warga diketahui mencuri hasil tanaman, maka hukuman yang diberikan be rupa sanksi sosial. Yakni, si pelaku tidak dihu kum, melainkan masyarakat setempat malah menanam tanaman yang sama dengan yang dicuri di halaman rumah si pencuri. Selain untuk menjaga kelestarian alam, hukuman tersebut diberikan, karena si pen curi dianggap sangat membutuhkan sehingga layak untuk dibantu. Hal tersebut merupakan salah satu perwujudan dari nilai-nilai saling mengasihi atau dalam Bahasa Boti disebut dengan lais manekat. Tidak hanya itu. Hukuman semacam itu
foto2: blogspot.com
juga menjadi semacam sindiran, agar keru kunan antar manusia tetap terjaga. Dan yang paling penting, dengan hukuman semacam itu, diharapkan bisa memunculkan rasa malu sehingga pelaku tak lagi mengulangi perbua tannya. Perkembangan Zaman Selayaknya kearifan lokal lain, berbagai adat dan aturan yang berlaku pada Suku Boti tentu menghadapi perkembangan zaman yang begitu deras. Menyikapi hal itu, mereka juga mulai membuka diri, meski tetap selektif menghadapi derasnya arus globalisasi. Dalam hal pendidikan misalnya, saat ini Namah Benu sebagai Raja Boti memperbo lehkan para orangtua untuk menyekolahkan sebagian anaknya. Dengan kata lain, jika da lam satu keluarga memiliki enam anak, tiga diantaranya boleh sekolah, namun tiga anak lainnya tidak boleh. Hal ini bertujuan agar adat istiadat, kepercayaan, serta tradisi Suku Boti terus dilestarikan dan dipegang teguh. Karena hanya dengan cara itu, maka tujuan agar tercipta keseimbangan antara tradisi nenek moyang dengan kehidupan masa seka rang bisa tercapai. Karena kearifannya, pemerintah Kabu paten Timor Tengah Selatan, NTT telah menetapkan Suku Boti sebagai salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya yang terus-menerus dijaga keaslian dan kebersa hajaannya. Keberadaan Suku Boti menjadi sebuah catatan tersendiri tentang teguhnya masyarakat mempertahankan, menjalankan, dan melestarikan nilai -nilai dan budaya yang diwariskan leluhur mereka. (*) vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
43
klinik gratifikasi
Cenderamata untuk Peneliti Senior
Pertanyaan: Saya seorang peneliti di lingkungan Kemenristekdikti. Beberapa hari lalu, saya mengikut Diklat Fungsional Peneliti Pertama. Dalam kesempatan tersebut, kami didampingi oleh pembimbing, yakni seorang peneliti senior yang pakar di bidangnya masing-masing. Termasuk saya dan keempat rekan lainnya, mendapat pendampingan selama diklat. Diharapkan dari bimbingan tersebut akan menghasilkan karya ilmiah yang bermutu. Usai kegiatan diklat dan bimbingan tersebut, saya dan empat rekan yang satu bimbingan dengan pakar tersebut memberikan cenderamata berupa kain batik senilai kurang lebih 400 ribu rupiah. Apakah ini termasuk gratifikasi? Setahu saya, peneliti senior dari Kemenristekdikti tersebut bukanlah pejabat struktural yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara. Terima kasih. AP (Depok) Jawab: Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan apresiasi atas kesediaan Saudara mendis 44 | integrito | vol 532/viIi/sep-okt 2016
kusikan pertanyaan mengenai gratifikasi ke pada kami. Pengaturan mengenai Gratifikasi dapat dilihat dalam Pasal 12B dan 12C UU 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Un dang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembe rantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), yaitu: Pasal 12B (1) Setiap gratifikasi kepada Pegawai Ne geri atau Penyelenggara Negara diang gap pemberian suap, apabila berhu bungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, ... Pasal 12C (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud da lam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pembe rantasan Tindak Pidana Korupsi (2) Penyampaian laporan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung se
Rubrik konsultasi ini diasuh oleh Direktorat Gratifikasi KPK
Menolak Gratifikasi di Hari Suci
jak tanggal gratifikasi diterima. Terkait dengah pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Apakah pemberian kain batik senilai Rp400.000,00 kepada Peneliti Senior yang bekerja di instansi pemerintah merupakan gratifikasi? Melihat dari definisi gratifikasi dalam pen jelasan Undang-Undang Tipikor, yaitu pemberian dalam arti luas, maka pembe rian kain batik tersebut tentunya masuk ke dalam pengertian mengenai gratifikasi. 2. Apabila penerima gratifikasi bukanlah pe jabat struktural yang termasuk dalam ka tegori penyelenggara negara apakah pem berian tersebut diperkenankan? Perlu diingat bahwa subyek hukum aturan mengenai gratifikasi dalam UU Tipikor tidak hanya terkait dengan Penyelenggara Negara saja, tetapi juga termasuk Pegawai Negeri. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Pemberantasan Pertanyaan: Tindak negerimomen meli SayaPidana seorangKorupsi, pegawaipegawai BUMN. Pada puti: Idul Fitri beberapa waktu lalu, saya menerima a. pegawai negeri makanan sebagaimana kiriman parsel berisi daridimaksud rekanan dalam Undang-Undang Ke pengadaan di tempat saya bekerja.tentang Apakah parpegawaian. Saatgratifikasi ini berlaku sel termasuk kategori danUndangapakah Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang saya harus melaporkannya ke KPK? Aparat Sipil Negara. b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud NN, Jakarta dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bagian ini mengacu pada per Jawaban: luasan definisi pegawai negeriucapkan menu Pertama-tama terima kasih kami Pasaltelah 92 Kitab Undang-Undang karena rut Saudara bersedia berkonsultasi Pidana (KUHP). bersamaHukum kami. Terkait pertanyaan menerima c. berupa orang yang menerima gaji atau maka upah parsel makanan dari rekanan, dari keuangan atau daerah. sesuai Surat Pimpinannegara KPK Nomor: B.5388/01d. orang yang menerima gaji atau upah 13/06/2016 perihal Imbauan Larangan dariMenjelang suatu korporasi yang Gratifikasi Hari Raya Idulmenerima Fitri 1437 bantuan daripoin keuangan negara atau H, disebutkan dalam keempat: “Terhadap
daerah. e. orang yang menerima gaji atau upah penerimaan gratifikasi berupa bingkisan dariyang korporasi yang kedaluwarsa mempergu makanan mudahlain rusak, nakansingkat modal atau fasilitas dari negara dalam waktu dan dalam jumlah wajar atau masyarakat. Yang de dapat disalurkan langsung ke dimaksud panti asuhan, ngandan fasilitas adalah perlakuan istime panti jompo, pihak-pihak lainnya yang lebih wa yangdan diberikan dalam berbagai ben membutuhkan melaporkan kepada masingmisalnya bunga pinjamantaksiran yang ti masing tuk, instansi disertai penjelasan harga yang tidak wajar, pem harga dak danwajar, dokumentasi penyerahannya. berian izin yang eksklusif, termasuk Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi keringanan masuk atau pajak yang penerimaan tersebutbea kepada KPK.” bertentangan dengan di peraturan per Berdasarkan penjelasan atas, maka yang berlaku parsel (Pen Saudaraundang-undangan dapat langsung menyalurkan Pasal 1 angkakepada 2 hurufpihak e). yang berupa jelasan makanan tersebut lebih membutuhkan dan melaporkannya 3. Apakah termasuk kepada Unit pemberian Pengendaliantersebut Gratifikasi (UPG) gratifikasi yang dilarang? di instansi Saudara atau unit yang memiliki fungsi pengawasan atau kepatuhan apabila Apabila melihat grati belum terdapat UPG.kondisi Karenapemberian pada prinsipnya, fikasi tersebut yang parsel terkait dengan dalam pemberian tersebutpenugasan terdapat dari Peneliti Seniordan dari Kemenristekdikti, hubungan jabatan konflik kepentingan makaharus tentunya pemberian tersebut berhu yang dihindari. bungan dengan jabatan. Kemudiantentunya karena Penerimaan parcel tersebut Peneliti melanggar Senior tersebut termasuk PNS yang juga ketentuan mengenai harus mematuhi ketentuandisebutkan peraturan perun gratifikasi sebagaimana dalam dang-undangan, antaranya PP Nomor 53 Pasal 12B ayat (1)diUndang-undang 20 Tahun Tahun(UU 2010Tipikor), tentang Disiplin Pegawai Negeri 2001 yaitu Setiap gratifikasi Sipil, di Pegawai mana di dalamnya disebutkan bahwa kepada Negeri atau Penyelenggara setiap PNS dilarang menerimasuap, hadiah atau Negara dianggap pemberian apabila suatu pemberian apa saja dari siapadan pun yang juga berhubungan dengan jabatannya yang berhubungan dengan jabatan dan/atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. pekerjaannya pemberian be Demikian maka penjelasan darigratifikasi kami dan rupa kain batik tersebut kenyataannya ti semoga bermanfaat bagipada Saudara. dak Terima diperkenankan kasih. (*) dan melanggar ketentuan yang harus dipatuhi. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dan semoga bermanfaat. (*) Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaaan seputar gratifikasi, bisa dikirimkan melalui surel :
[email protected] vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
45
resensi
Bisnis yang Absen Budaya Penulis : Radhar Panca Dahana Penerbit : Penerbit Buku Kompas Tahun Terbit : 2015 Kolasi : xxvi, 218 hlm.; 22 cm Bahasa : Indonesia Judul : Ekonomi Cukup : Kritik Budaya pada Kapitalisme
Tidak logis dan tidak manusiawinya kapitalisme, tetapi mengapa pula para pemimpin negeri ini memelihara neoliberalisme yang dasar hidupnya kapitalisme?
E
konomi cukup adalah sebuah sistem ekonomi yang berpondasi pada nilai-nilai luhur dan mulia yang dikembangkan, diper tahankan, dan diwariskan oleh sebuah kebudayaan. Sebagai bangsa berbudaya, kita justru terjebak ke dalam ilusi praktik berekonomi, kenis cayaan terciptanya kemiskinan dalam sistem yang kapitalistik, terutama dalam praksis paradigmatik “pasar-bebas”. Di tengah ancaman kebangkrutan ekonomi yang sedang terjadi, buku ini menyoroti upaya bangsa kita meloloskan diri dari jebakan dan bagaimana sebaiknya menjalani praktik ekonomi berbasis pada adab yang lebih cocok dengan realitas sejarah dan kebudayaan bangsa kita: adab maritim. Adab yang mengajarkan bagaimana kita hidup dengan kearifan dari ekonomi cukup. Bila para ekonom mempelajari, memahami, dan menerima serta kemudian mewajarkan berlakunya pasar-bebas (laissez-faire) sebagai stelsel ekonomi yang diwajarkan, maka Radhar Panca Dahana dalam bukunya ini, dengan gigih berusaha memahami dari segi kultur. Dari sana, dia kemudian menolak laissez-
faire karena dianggap tidak manusiawi, sarat pedoman materialisme, mengetengahkan nafsu dominatif dengan semangat berkompetisi dan berkelahi untuk menang, munafik, serta tidak peduli terhadap tuntutan keadilan. Yang juga menarik, penulis mengungkapkan, meski kapitalisme tidak logis dan tidak manusiawi, namun para pemimpin Indonesia tetap memelihara neoliberalisme yang dasar hidupnya kapitalisme. Dari sinilah kita dapat ikut merasakan pembenaran bahwa para elite bangsa ini, terutama sejak awal era Reformasi telah absen budaya. Bertolak dari tuntutan budaya untuk memenuhi pernyataan budaya tersebut, penulis memberikan kritik budayanya lebih jauh daripada sekadar kritiknya terhadap kapitalisme yang dipelihara di Indonesia. Selain itu, penulis juga mengkritik absurdnya mutu pemimpin dan kaum elite kita, yang ia ibaratkan sebagai peuyeum. Bertolak dari situ, maka tidaklah salah apabila kita berkesimpulan bahwa kasus bangsa ini merupakan “kasus budaya”. Dulu kita pernah berani melawan, kita merdeka sambil belajar berperang dan sempat memenangkan berbagai pertempuran. Tentulah kita boleh heran mengapa sekarang tiba-tiba saja kita suka kalah dan menyerah. (*)
Koleksi buku dapat dibaca dan dipinjam di Perpustakaan KPK
46 | integrito | vol 532/viIi/sep-okt 2016
Jurus Asyik Mengelola Uang Penulis : Ahmad Gozali Penerbit : Transmedia Pustaka Tahun Terbit : 2015 Kolasi : 194 hlm.; 22 cm Bahasa : Indonesia Judul : Habiskan Saja Gajimu!
Menghabiskan uang jauh lebih mudah ketimbang menyisakannya. Yang perlu diperhatikan, bagaimana menghabiskan uang sesuai kebutuhan, prioritas, dan menumbuhkan manfaat.
B
anyak orang mengeluh dengan penghasilan yang dirasa kurang atau pas-pasan. Hal ini menunjukkan, bahwa besarnya angka penghasilan tidak menjamin kesejahteraan pemiliknya terutama jika tidak diimbangi dengan pengaturan prioritas pengeluaran keuangan. Sehingga lebih sering kejadian penghasilan yang hanya sekadar numpang lewat. Kemudian untuk meningkatkan kualitas kehidupan, mereka hanya mengandalkan bonus, perbaikan karier, atau pinjaman. Lalu, apakah benar masalahnya adalah karena kekurangan uang? Atau justru karena kesalahan dalam pengaturan uang? Sebelum melakukan pengaturan pengeluaran keuangan, terlebih dahulu ubah tujuan kita dalam mengelolanya. Mengelola keuangan bukan untuk menyisakan, namun untuk menghabiskan uang. Karena fitrah uang diciptakan adalah digunakan sebagai alat belanja, bukan untuk disimpan atau disisakan. Diatur ataupun tidak, uang akan tetap habis tiap bulannya. Namun yang perlu diperhatikan adalah untuk apa uang tersebut dihabiskan. Tanpa terkesan menggurui, penulis mengajak
kita untuk mengelola keuangan dengan cara yang mengasyikkan. Betapa tidak, karena pengelolaan yang dilakukan adalah, dengan cara menghabiskan uang. Tentu saja tidak sembarang menghabiskan, namun sesuai dengan kebutuhan, prioritas, dan menumbuhkan manfaat. Melalui cara ini, diharapkan pembaca bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan cara yang gampang. Sebab, ketika menerima gaji, hal yang paling mudah dilakukan adalah menghabiskan dibandingkan dengan menyisakan. Sedangkan yang paling gagal, adalah menyisakan uang dibanding menghabiskan. Dengan judul yang atraktif, buku ini berhasil menarik pembaca untuk membuka lembar demi lembar halamannya. Membuat pembaca penasaran mengapa kita perlu menghabiskan gaji dan bukan menyisakannya seperti yang banyak disarankan oleh para pakar pengelolaan keuangan lainnya. Dilengkapi dengan ilustrasi serta halaman yang full color semakin membuat buku ini menarik untuk dibaca. Jadi, sudah siap menghabiskan gajimu? (*)
Koleksi buku dapat dibaca dan dipinjam di Perpustakaan KPK vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
47
cakrawala
Sejak masa jabatannya yang kedua habis pada 2013, Mahmoud Ahmadinejad memang tak lagi menjadi Presiden Iran. Tapi dunia akan mengenang kesederhanaannya hingga akhir zaman.
“S
aat Anda melihat di cermin setiap pagi, apa yang Anda katakan pada diri Anda?” Per tanyaan itulah yang disampai kan stasiun televisi AS, TV Fox (AS) kepada Mahmoud Ahmadinejad saat masih menjadi orang nomor satu di Iran. Jawaban Ahmadinejad sungguh tak di sangka. Dengan tenang dia berkata, “Saya me lihat orang di cermin itu dan ia berkata, ingat, kau tak lebih dari seorang pelayan. Hari di depanmu penuh dengan tanggung jawab yang berat, yaitu melayani bangsa Iran.” Hingga kini, masih banyak yang meng ingat hasil wawancara tersebut. Ahmadinejad menjawab keingintahuan masyarakat dunia, perihal kesederhanaannya yang membuat
dunia berdecak kagum. Ahmadinejad memang sosok langka. Se bagai presiden di negara berlimpah minyak, dia tetap berpenampilan selayaknya rakyat biasa. Dan itu diperlihatkan secara konsisten. Sejak memulai karier politiknya sebagai Wa likota Teheran 2003-2005 pun, ketika men jadi presiden, dan saat tak lagi menjadi orang nomor satu di Iran, kesederhanaan Ahma dinejad tidak berubah. Pada masa kampanye menuju kursi pre siden Iran, misalnya, ketika para kontestan mengeluarkan biaya besar untuk menarik massa, Ahmadinejad bahkan tidak sanggup untuk mencetak foto-foto dan atributnya se bagai calon presiden. Sebagai walikota saat itu, dia tidak mampu mengeluarkan uang
AHMADINEJAD- Presiden Iran saat menyampaikan pidatonya di Majelis Umum PBB (26/9/ 2012).
48 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
WASHINTONPOS
sepeser pun untuk kampanye. Faktanya, meski tanpa mengeluarkan uang, Ahmadinejad mampu memenangi pe milihan umum tersebut. Dia mengantongi 61 % suara, mengungguli rivalnya yang didu kung dana berlimpah dan mesin politik kuat, yaitu Rafsanjani hanya 35%. Setelah terpilih sebagai presiden, Ahma dinejad tetap mengedepankan prinsip kese derhanaan dan transparansi. Langkah perta manya adalah mengumumkan kekayaan dan propertinya. Kekayaannya terdiri atas Peu geot 504 tahun 1977 dan sebuah rumah seder hana warisan ayahnya 40 tahun yang lalu di sebuah daerah kumuh di Teheran. Re kening banknya bersaldo minimum dan satu-satunya uang masuk adalah uang gaji bulanannya. Kesederhanaannya se bagai presiden juga terlihat, ketika dia tidak tinggal di rumah dinas atau istana negara. Ahmadinejad me milih tinggal di rumahnya yang sederhana dan jauh dari kemewahan. Selain itu, Ahmadinejad juga tidak meng ambil gajinya sebagai presiden, dengan alasan semua kesejahteraan adalah milik negara dan ia bertugas untuk menjaganya. Tentang ini ia berkata: “Jika aku tidak mulai, bawahanku tak akan mu lai.” Langkahnya ini sangat didukung istri dan anak-anaknya. Satu hal yang membuat kagum staf ke presidenan adalah tas yang selalu dibawa sang presiden tiap hari selalu berisikan sarapan. Bekalnya itu adalah roti isi atau roti keju yang disiapkan istrinya dan memakannya dengan gembira. Ia juga menghentikan kebiasaan menyediakan makanan yang dikhususkan untuk presiden. Ia merasa malu makan ber mewah-mewah dari uang rakyatnya Prinsip kesederahaan juga ditularkan di kalangan kepresidenan. Terkait hal itu, Ah
madinejad menyumbangkan seluruh karpet Istana Iran yang sangat tinggi nilainya itu kepada masjid-masjid di Teheran dan meng gantikannya dengan karpet biasa yang mudah dibersihkan. Selain itu, dia juga memerintah kan bawahannya untuk menutup ruangan yang sangat besar yang biasanya diperguna kan untuk menerima dan menghormati tamu VIP. Sebagai pengganti, penerimaan tamu dilakukan di ruangan biasa dengan dua kursi kayu, meski sederhana tetap terlihat impre sif. Hal lain yang dia ubah adalah kebijakan pesawat terbang kepresidenan. Ahmadine jad mengubahnya menjadi pesawat kargo sehingga dapat menghe mat pajak masyarakat dan untuk dirinya, ia meminta terbang dengan pesawat terbang biasa dengan kelas ekonomi. Selain itu, saat harus mengi nap di hotel, Ahma dinejad meminta di berikan kamar dengan tempat tidur yang tidak terlalu besar karena ia tidak suka tidur di atas kasur, tetapi lebih suka tidur di lantai beralas kan karpet dan selimut. Ahmadinejad juga sosok pemimpin yang tidak segan bercengkerama dengan pega wainya dari yang terendah hingga menteri, bahkan menekankan para menterinya untuk tetap hidup sederhana dan disebutkan bahwa rekening pribadi maupun kerabat dekatnya akan diawasi, sehingga pada saat menterimenteri tersebut berakhir masa jabatannya dapat meninggalkan kantornya dengan ke pala tegak. Bagaimana setelah tak lagi menjadi presi den? Ternyata sama saja. Ahmadinejad kem bali menjadi dosen di beberapa universitas di Teheran dan dia tidak canggung ketika me numpang bus umum bersama masyarakat. (*) vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
49
teladan
Johannes Latuharhary
Pejuang Sejati, tak Pedulikan Materi Meski berkiprah di ranah politik elite nasional di Jakarta, semangat membangun Maluku tetap membara di hati Johannes Latuharhary. Tetap sederhana, jauh dari prinsip “aji mumpung.”
50 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
I
ni pertanyaan sulit. Siapa kepala daerah yang tidak kaya raya? Memang, sangat tidak mudah menemukan pejabat daerah, baik gubernur maupun bupati/walikota yang termasuk kate gori miskin. Namun, jika kita melihat sejarah, Johannes Latuharhary yang menjadi gubernur Ma luku pada periode tahun 1950-1954, adalah salah sa tunya. Mendapat kepercayaan dari Presiden Soekarno menjadi gubernur dan empat tahun memimpin Ma luku, Latuharhary bahkan tak memiliki apa-apa. Lelaki kelahiran Saparua, Maluku, ini benar-benar tak memikirkan kekayaan. Memimpin Maluku ba ginya tidak lain, selain pengabdian dan sumbangsih pemikiran. Maka, tak heran jika tidak banyak harta yang ditinggalkan Latuharhary. Ia bahkan belum me miliki rumah sendiri sampai akhir hayatnya.
Itu sebabnya, ketika Latuharhary berpu lang, sang istri, Henriette (Yet) Latuharhary dan tujuh anaknya sangat terpukul. Atas ban tuan kawan-kawan, Yet akhirnya mendapat pekerjaan di Mesir sebagai pengurus Wisma Indonesia di sana. Kesempatan itulah yang memungkinkan Yet menyekolahkan anakanaknya. Kesederhanaan Latuharhary yang sama sekali tak berorientasi pada materi memang bukan isapan jempol semata. Pengakuan Mo hammad Padang, Gubernur Maluku periode 1959-1966, menjadi bukti. “Yang saya betulbetul bangga, ia seorang pejuang yang miskin. Kalau ada yang bicara tentang kekayaannya, itu omong kosong,” demikian ujar Moham mad Padang sebagaimana dituturkannya ke pada sejarawan I.O. Nanulaita. “Seorang pejuang miskin yang pada saatsaat terakhir hidupnya tidak bisa membayar biaya rumah sakit di RS St. Carolus atau RS Cikini, melainkan diletakkan begitu saja di barak rakyat dalam keadaan koma. Tragis! Sedih!” kata Mohammad Padang. Melihat sejarah dan perjalanan Latuhar hary menjabat gubernur Maluku, waktu dan pikirannya memang tercurah pada Pemerin tah Provinsi Maluku. Pada masa pemerin tahannya diwarnai gejola politik. Beberapa tokoh Maluku menolak bergabung dengan Indonesia dan mendeklarasikan Republik Maluku Selatan (RMS). Setelah gejolak reda, Latuharhary seba gai gubernur pun mencanangkan Maluku sebagai provinsi yang bervisi pada sumber daya perikanan. “Papi sering bilang, Maluku harus bertumpu pada perikanan, bahwa laut adalah pemersatu pulau-pulau di Maluku,” kata Mans Mustika Latuharhary, putri tertua Latuharhary. Visi Latuharhary menjadikan Maluku se bagai basis komoditas perikanan tersebut, se bagaimana dikemukakan Amus Huka, tokoh pemerhati Maluku, terlihat dalam program pembangunan era 1953-1955. Antara lain, pembagunan pabrik ikan kaleng di Desa Gala ga dan pembangunan dermaga serta galangan kapal di Tanah Lapang Kecil di pusat Kota Ambon. Yang disayangkan, visi perikanan Latuharhary itu tidak dilanjutkan oleh guber nur Maluku selanjutnya, sampai saat ini. Cinta Maluku Kecintaan Latuharhary pada tempat ke lahirannya memang tak disangsikan lagi. “Yo,
ingat! Latuharhary yang kecil di Maluku tidak akan hilang di Indonesia yang besar. Karena sagu telah memberikan darah penghidupan bagiku, maka darahku harus mengalir untuk menyuburkan sagu.” Demikian kalimat sarat makna itu tertulis dalam sebuah surat pribadi Johannes Latuharhary kepada seorang rekan pejuang asal Maluku. Selama puluhan tahun surat itu disimpan rapi oleh Mans Mustika Latuharhary. Tak hanya itu, sebagaimana diakui Mans, saat ia berusia 13 tahun, ia kerap mendengar ucapan “sagu”. Kata yang berulang-ulang ia dengar, baik ketika ayahnya berdiskusi de ngan sesama pejuang kemerdekaan di ru mah maupun ketika ayahnya berbicara di fo rum resmi. “Kalimat itu memang moto Papi. Maksudnya, meski berjuang untuk Indone sia, Papi merasa harus tetap membangun Ma luku,” katanya. Sekitar pertengahan 1945, Mans juga berkisah, ayahnya mendadak suka besiulsiul, mendengarkan sebuah lagu. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, barulah ia sadar bahwa lagu yang disiulkan ayahnya adalah Indonesia Raya karya W.R. Soepratman. Ru panya, pada pertengahan 1945 itu, BPUPKI sudah memutuskan Indonesia Raya akan jadi lagu kebangsaan. Perjuangan untuk Indonesia itu akhirnya tercapai. Pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00, ketika Soekarno-Hatta berdiri di podium Ja lan Pengangsaan dan membacakan naskah proklamasi, Latuharhary berdiri di bari san belakang. Posturnya yang tinggi besar, berkulit hitam, dan berambut keriting dalam setelan putih-putih, membuatnya terlihat mencolok dibandingkan dengan Founding Fathers lainnya. Setelah tidak menjabat sebagai gubernur, Latuharhary ditarik kembali ke Jakarta dan di tugaskan di Departemen Dalam Negeri. Di Ja karta, kesehatan Latuharhary mulai membu ruk. Pada November 1959, saat mengikat sepa tunya untuk berangkat ke gereja, Latuharhary mendadak jatuh pingsan. Ia pun segera dilari kan ke Rumah Sakit Cipto Mangungkusumo. Ia terbaring koma selama dua hari. Pada 8 No vember, dalam usia 59 tahun, ia menghembus kan nafas terakhir. Para tokoh nasional pun tampak menghadiri pemakamannya di Taman Makan Pahlawan Kalibata. Beberapa bulan kemudian, Presiden Soekarno menganugerahi Latuharhary tanda kehormatan Bintang Ma haputra Tingkat III. (*) vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
51
ekspresi
52 | integrito | vol 532/vIii/sep-okt 2016
78
Sumber : Komik Strip Buku Teacher Super Camp 2015 yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan KPK.
80
vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
53
klinik pengadaan
Rubrik konsultasi ini merupakan hasil kerjasama dengan: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)
KARTU TANDA ANGGOTA SEBAGAI SYARAT PELELANGAN
Pertanyaan: Saya Robi, asal Banyuwangi. Saya mau me nanyakan apakah Kartu Tanda Anggota (KTA) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dapat dijadikan dasar untuk persyaratan pelelangan dan dapat menggugurkan apabila tidak dipe nuhi? Terima kasih atas penjelasannya. Jawaban: Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah berikut perubahannya, pada Pasal 19 ayat (1) huruf a, diatur bahwa Penye dia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Peng adaan Barang/Jasa wajib memenuhi keten tuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha. Mengacu pada ketentuan tersebut dan mengingat bahwa keanggotaan Kamar Dagang dan Industri bukan merupakan persyaratan untuk menjalankan kegiatan/usaha maka Kartu Tanda Anggota (KTA) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) tidak dapat digunakan sebagai persyaratan pelelangan. Pertanyaan: Beberapa waktu yang lalu seorang teman memberikan informasi tentang peserta lelang yang menang dan telah berkontrak, ternyata terdaftar dalam daftar hitam. Namun daftar hitam tersebut baru didapat setelah semua pe kerjaan selesai dan tinggal dibayar. Bagaimana status dan dan keabsahan pelelangannya? Sandy, Makasar Jawaban: Berdasarkan penjelasan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 54 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
KTA
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut perubahannya, pengenaan sanksi daf tar hitam tidak berlaku surut (non-retroaktif ). Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi. Dengan demikian apabila kontrak telah ditandatangani sebelum pengenaan sanksi daftar hitam, maka status kontrak tersebut tetap sah. (*) (Dijawab oleh Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I LKPP) Bagi para pembaca yang ingin menyampaikan pertanyaaan seputar pengadaan, bisa dikirimkan melalui surel :
[email protected]
tahukah?
Metafor untuk Tindakan Koruptor
T
ahukah? Ternyata di tiap negara terdapat metafor atau istilah untuk menyebut tindak culas yang dilakukan para koruptor. Di Afghanistan dan Iran, misalnya, popularitas teh dan kopi merupakan bagian dari kegiatan sosial. Tak heran jika keduanya pun dijadikan sebagai metafora untuk istilah suap untuk menutupi tindakan korupsi. Istilah suap di kedua negara ini adalah “Poul-e-Chai”, yang berarti uang untuk minum teh. (*)
Di Republik Ceko, istilah yang bermakna ikan kecil, yakni “Kaprzhici”, atau ikan “Ryby” digunakan sebagai bahasa sandi selama skandal besar korupsi dalam sepak bola. Dalam komunikasi antara manajer, wasit dan pemain, kaprzhici juga digunakan sebagai alat ukur, sekitar 1.000 koruna (US$50) per ikan. Walhasil, istilah kaprzhici sudah menjadi sinonim untuk korupsi. Masih dari wilayah Eropa (khususnya Inggris, Prancis, Farsi, Swedia), kejadian “di bawah meja” sering digunakan untuk mengacu pada korupsi. Frasa bahasa Inggris ini dipakai untuk menggambarkan perpindahan uang secara ilegal adalah uang yang diberikan di bawah meja (Under the Table). Kata yang sama juga ada di Prancis dengan sebutan “Dessous de Table”, Farsi “Zir-e Mize”, dan Swedia “Pengar Under Bordet”. Istilah lain adalah “Uang Pelicin” seperti yang digunakan di Hungaria “Kenepenz” untuk menyebut para pejabat yang memudahkan urusan. (*)
Perizinan Cepat di Memberi Tip Selandia Baru adalah Merendahkan
T
ahukah? Persoalan perizinan di Selandia
Baru ternyata bukanlah hal yang ru mit. Di negara berpenduduk asli Suku Maori ini, mengurus perizinan, dalam hal ini izin usaha, tak membutuhkan dokumen bertumpuk dan prosedur yang rumit. Bagi pen duduk yang ingin membuka usaha, mereka bisa mendapatkannya hanya dalam sehari. Layanan perizinan di Selandia Baru pun menjadi yang tercepat di dunia, bahkan di antara negara-ne gara maju. Di Jerman butuh 15 hari, bahkan Je pang sampai 22 hari. Makanya, Selandia Baru memiliki julukan negara dengan bisnis paling cepat. (*)
T
ahukah? Ada kultur yang sangat jauh ber
beda antara orang Eropa atau Amerika dengan orang Jepang. Jika di Eropa dan Amerika memberikan tip untuk petugas jasa pelayanan seperti pramusaji atau bell-boy menjadi hal yang membudaya, di Jepang jus tru tabu dilakukan. Di Negeri Matahari Terbit ini, memberikan tips berarti menghina derajat orang Jepang. Alih-alih mendapat ucapan teri ma kasih, aksi memberikan uang jasa itu justru bisa melukai perasaan mereka karena dinilai ti dak menghargai. (*) vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
55
simpul
sekolah antikorupsi
Menggugah Partisipasi Generasi Muda
T
ak hanya fokus dalam gerakan sosial pemberdayaan kelompok lemah dan terpinggirkan, lembaga Gemawan juga aktif menyuarakan perlawanan terhadap praktik korupsi di Tanah Air. Mereka pun gencar melakukan berbagai kampanye antikorupsi ke berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya dengan membangun Sekolah Antikorupsi (SAKsi) di Pontianak, Kalimantan Barat pada Rabu-Kamis (21/9-24/11). Sekolah angkatan pertama yang dilaksanakan di Sekretariat Gemawan tersebut, diikuti sekitar 30 peserta yang terdiri dari generasi muda yang ada di wilayah setempat. “Dari situ diharapkan akan lahir generasi baru antikorupsi yang akan berkontribusi dalam agenda membebaskan Indonesia dari korupsi di masa mendatang,” kata Manager Program Tata Kelola Pe-
merintahan Gemawan Encep Endan. Encep mengatakan, Sekolah Antikorupsi (SAKsi) Pontianak dilaksanakan sebagai salah satu upaya menumbuhkan nilai-nilai dan semangat antikorupsi di kalangan generasi muda. Selain itu, para alumni SAKsi ini, nantinya juga diproyeksikan untuk membangun jejaring yang secara aktif menebarkan virus antikorupsi di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, lanjut Encep, agenda ini menjadi strategis untuk dilaksanakan secara reguler dan berkesinambungan. “Ini penting, karena hampir semua aktor lintas sektor dan profesi tidak luput dari praktik memperkaya diri dan orang lain yang merugikan keuangan negara,” papar Encep. Kegiatan tersebut diinisiasi Gemawan dan Transparency International (TI) serta didukung olek KPK,
“Dari sini diharapkan akan lahir generasi baru antikorupsi yang berkontribusi dalam agenda membebaskan Indonesia dari korupsi dimasa mendatang.” Encep Endan, Manager Program Tata Kelola Pemerintahan Gemawan. ICW, Ombudsman Perwakilan Kalbar, Komisi Yudisial Perwakilan Kalbar, Swandiri Institute, Kontak Rakyat Borneo dan AJI Pontianak dan sejumlah masyarakat peduli antikorupsi lainnya. (*)
TARGET GENERASI MUDA- Salah satu bentuk gerakan yang dilakukan oleh Gemawan adalah melakukan Sekolah antikorupsi., Rabu (21/9).
56 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
pontianak.tribunnews.com
simpul
seminar antikorupsi ptik
Komitmen Bhayangkari Cegah Korupsi
S
etiap istri memiliki peran penting. Tak hanya sebagai ibu yang mendidik dan membesarkan anak, namun dalam menjaga pasangannya agar tak bertindak melawan hukum. Hal itu pula yang dilakukan ibu-ibu Bhayangkari. Persatuan para istri anggota Kepolisian RI ini, menggandeng KPK dalam melakukan upaya pencegahan korupsi. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menggelar seminar pencegahan korupsi bertema “Peran Serta Bhayangkari dalam Upaya Pencegahan Korupsi” di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta, Jumat (30/9). Kegiatan tersebut diikuti para pimpinan Bhayangkari, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, Plh. Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati, dan sekitar 300-an anggota Bhayangkari. Ketua Umum Bhayangkari, Tri Suswati Karnavian mengatakan,
bahwa dalam upaya pemberantasan korupsi, seluruh lapisan masyarakat haruslah dilibatkan. Tak terkecuali para istri. Oleh karena itu, bersama KPK, mereka bekerjasama untuk meningkatkan kesadaran para anggota Bha yangkari akan pentingnya peran istri dalam mencegah suaminya terhindar dari perilaku koruptif. “Bhayangkari sebagai istri anggota Polri adalah orang yang terdekat, dari para anggota Polri. Kami punya peran penting dalam mengingatkan suami untuk tidak berlaku koruptif,” ujar Tri. Langkah tersebut tentu diap resiasi KPK. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan, kegiatan tersebut sejalan dengan apa yang tengah dilakukan KPK melalui program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK). Menurut Basaria, peran perempuan sangat sentral dalam mencegah budaya korupsi, terutama di lingkungan
“Bhayangkari sebagai istri anggota Polri adalah orang yang terdekat dari para anggota Polri. Kami punya peran penting dalam mengingatkan suami untuk tidak berlaku koruptif,” Tri Suswati Karnavian, Ketua Umum Bhayangkari.
keluarga. ”Melalui kegiatan ini, paling tidak, bisa mengetahui bagaimana korupsi bertindak. Kami juga mengharapkan ibu-ibu Bhayangkari bisa menjadi agen perubahan,” kata Basaria. (*)
BERPERAN AKTIF- Aanggota Bhayangkari turut aktif mendukung upaya pencegahan korupsi di institusi Polri.
republika.co.id
vol 53/vIii/sep-okt 2016 | integrito |
57
khusus
Festival Kejujuran Generasi Emas
Janji Anak Jujur Aku anak jujur Sayang pada orangtua Aku anak jujur Suka membantu teman Aku anak jujur Buang sampah pada tempatnya Aku anak jujur Berani jujur hebat...
E
convention, Ancol Jakarta, seki tar 350 anak berusia 4-12 tahun dengan penuh semangat mengi krarkan Janji Anak Jujur. Janji itu diucapkan dalam gelaran Festival Anak Jujur yang dihelat KPK, 31 Agustus-1 September 2016.
Ketapel Raksasa- Seorang peserta tengah memainkan salah satu permainan dalam Festival Anak Jujur di Ancol Rabu, (31/8).
58 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
Festival Anak Jujur merupakan event pembelajaran bagi anak dengan mengang kat tiga besaran model, yakni pembelajaran melalui literasi, pembelajaran melalui ber main, dan pembelajaran melalui seni musik dan budaya. Melalui pembelajaran dengan tiga model tersebut, diharapkan anak akan memahami arti dari konsep kejujuran. Bu kan hanya definisi/teori, tetapi juga contohcontoh nyata dari arti kejujuran itu sendiri. Acara tersebut terselenggara, melalui kerja sama antara KPK dan komunitas literasi. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menyam but baik dan memberikan apreasiasi yang tinggi atas terselenggaranya ke giatan yang inspiratif dan edukatif ini. Menteri berharap, Festival Anak Jujur tersebut menghasilkan tunas-tunas integritas yang baru. Kepada mereka di harapkan pula, akan terus menyemai nilai-
integrito
“Mari kita tumbuhkan nilai-nilai kejujuran kepada anak-anak kita dan kita tumbuhkan lingkungan dan budaya yang jujur yang terintegrasi antara sekolah, keluarga dan masyarakat,” Muhadjir Effendy, Mendikbud nilai kejujuran untuk membebaskan ne geri tercinta ini dari tindak kejahatan korupsi dalam segala bentuknya. “Hal ini, tentu perlu dukungan dan peli batan publik yang aktif,” kata Muhadjir dalam sambutan tertulisnya. Muhadjir menambahkan, bahwa pen didikan karakter bukan hanya menjadi tugas sekolah. Pendidikan karakter, juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat luas. Termasuk di antaraanya, peran kemen terian dan lembaga. Untuk itu, lanjut dia, sudah menjadi ke wajiban seluruh komponen bangsa untuk menjadikan sekolah sebagai rumah kedua dan sebagai taman belajar yang menyenang kan. “Mari kita tumbuhkan nilai-nilai keju juran kepada anak-anak kita dan kita tum buhkan lingkungan dan budaya yang jujur yang terintegrasi antara sekolah, keluarga dan masyarakat,” kata Muhadjir. Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir mengatakan, hal utama yang paling mendasar dalam membudayakan karakter baik, ada lah melalui penanaman karakter kejujuran atau integritas sebagai salah satu sifat yang mulia. Karena kejujuran, lanjutnya, adalah hal fundamental dalam membangun karak ter bangsa. Bangsa Indonesia akan menjadi bangsa besar dan dihormati bangsa lain, jika mempunyai integritas tinggi, yang antara lain ditandai keberadaan pemimpin dan generasi muda yang jujur dan bermartabat. Muhadjir juga mengatakan, bahwa semua yang hadir dalam acara tersebut, harusnya merasa beruntung karena menjadi bagian dan pelaku dari sebuah proses perubahan besar dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan perubahan tersebut, im buhnya, adalah dalam rangka mewujudkan indonesia yang bersih, jujur dan bebas dari korupsi. vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
59
khusus
“Saya mempunyai pesan khusus pada teman dari Kemendikbud, bahwa kejujuran semacam ini mudah-mudahan tidak hanya di panggung (festival) ini. Semoga bisa dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya, setelah nanti kembali ke sekolah masing-masing, bisa mendorong sekolah percontohan yang jujur,” Agus Rahardjo, Ketua KPK
“Perubahan tersebut, utamanya dilaku kan untuk menumbuhkan generasi penerus yang memiliki keuanggulan dari sisi oleh hati, olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Generasi inilah yang harus kita persiapkan, yaitu gene rasi emas tahun 2045, yang berbekal kete rampilan literasi tinggi dan kompetensi ung gul di abad 21,” urainya. Menanamkan Antikorupsi Ibarat kertas putih yang masih kosong, begitulah anak-anak. Apapun yang ditulis pada kertas tersebut, itulah yang akan me lekat hingga dewasa nanti. Dalam konteks itu pula, KPK menyelenggarakan Festival Anak Jujur. Seperti disampaikan Ketua KPK Agus Ra hardjo, KPK memang berinisiatif menanam kan perasaan antikorupsi sejak kecil. Dengan menyasar pada anak PAUD, TK dan SD, diha rapkan mereka akan menjadi generasi emas di masa yang akan datang. Nilai antikorupsi dimaksud, antara lain kejujuran, kerja keras, tidak curang, kemandirian, tidak diskrimina tif, dan adil. Penanaman nilai antikorupsi sejak dini, menurut Agus sangat penting. Sebab, agar se seorang berperilaku antikorupsi, maka sejak dini harus memiliki sikap negatif terhadap perilaku dan pelaku korupsi. Selain itu, lan 60 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
jut dia, pada saat bersamaan bersikap positif terhadap nilai-nilai karakter baik (virtues) dan menjadi kepercayaan dirinya (beliefs) se hingga akan menjadi kepribadian (personality), dan sistem diri (self system). Untuk menumbuhkan nilai-nilai karakter baik, lanjut Agus, maka perlu pelibatan kese luruhan aspek kognitif, afektif, dan psiko motor dalam pengalaman belajar baik yang diterima di sekolah, di keluarga, maupun di lingkungan. Pembelajaran yang dilaksana kan dalam menanamkan nilai-nilai karakter baik, bisa dilakaukan dengan membangun ke sadaran dalam diri anak sejak dini. “Untuk itu saya mempunyai pesan khu sus pada teman dari Kemendikbud, bahwa kejujuran semacam ini mudah-mudahan ti dak hanya di panggung ini. Mudah-mudahan bisa dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Ha rapannya, setelah nanti kembali ke sekolah masing-masing, bisa mendorong sekolah per contohan yang jujur,” urai Agus. Dalam konteks itulah Agus menambah kan, dalam waktu dekat KPK juga akan mem perkenalkan aplikasi Jaga Sekolahku. Melalui aplikasi tersebut, Komite Sekolah dan ma syarakat setempat, akan mempunyai akses kepada pengelolaan sekolah. Dengan demi kian, melalui gadget masing-masing, mereka bisa memberikan saran, masukan, dan kritik kepada pihak terkait, jika terdapat ketida kjujuran di sekolah. Aplikasi tersebut, lanjut Agus, diharapkan bisa diluncurkan pada De sember 2016. “Tetapi tidak hanya Jaga Sekolahku. Kita juga akan memperkenalkan Jaga Rumah sakitku, Jaga Perizinanku, Jaga Dana Desaku, dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan, nanti rakyat semua bisa berpartipasi terhadap ja lannya pelayanan publik,” jelas Agus. Sebagai ajang menanamkan kejujuran, Festival Anak Jujur, mendapat apresiasi ber bagai kalangan. Menurut pengamat pendi dikan anak, Kak Seto, misalnya, jika intinya untuk mengajarkan kejujuran kepada anak, maka gelaran tersebut sudah tepat. Sebab, jika penanaman nilai-nilai dilakukan setelah dewasa, maka sudah sangat terlambat. “Harus dimulai dari kecil, bahwa dengan jujur kita menjadi tenang, dengan jujur kita menjadi lebih bahagia, percaya diri, dan se bagainya. “Jadi saya kira, itu perlu diapresiasi bahwa KPK tidak melupakan untuk mendidik
KERJASAMA- Ketua KPK dan perwakilan dari Kemendikbud tengah mempraktikkan salah satu permainan yang mengedepankan kerja sama.
masyarakat sejak dini,” kata Kak Seto. Untuk itu Kak Seto berharap, acara ter sebut demikian bisa dilakukan lebih sering dan tidak hanya di Jakarta. Kak Seto juga ber harap, bahwa acara tersebut bisa menjadi se macam gerakan masyarakat secara luas. Ala sannya, karena sekarang ini wadah bermain bagi anak masih sangat kurang. Oleh karena itu, dengan adanya acara ini akan berakibat baik bagi anak-anak. Penanaman nilai dan karakter semacam ini, menurut Kak Seto juga memiliki peran sangat penting. Karena pendidikan utama yang harus diberikan kepada anak-anak, me mang tentang karakter, karena menyangkut etika. Kejujuran, keberanian mengatakan kebenaran, dan hormat, kreativitas, dan se bagainya. Senada dengan Kak Seto, Kepala Humas Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependi dikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAU DI) Wati Setyowati, juga memberi apresiasi kepada KPK. Menurut Wati, secara keseluruhan ide acara tersebut sangat bagus. Acara tersebut bisa dianggap sebagai tonggak pertama, ke tika dideklarasikan bahwa kejujuran memang sangat krusial buat bangsa Indonesia. Dan
integrito
ini, kata Wati, memang harus dimulai dari anak-anak sebagai cikal bakal generasi yang akan datang. Itulah sebabnya, Wati berharap, bahwa proses penanaman nilai dan karakter tidak hanya berhenti sampai di sini. Jika proses terus berlangsung, maka ke depan diharap kan generasi anak-anak tersebut, kelak akan menjadi generasi yang diharapkan, yakni ju jur, punya karakter kuat dan positif. “Apalagi acara ini sebenarnya tidak hanya melibatkan anak-anak. Namun juga dimulai dari sekolah dan dari lembaga masyarakat kecil yaitu kelu arga,” kata dia. Dalam kaitan itulah, Wati menegaskan, bahwa peran untuk menanamkan nilai-nilai pada anak, hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama. Termasuk HIMPAUDI, yang selama ini memang bergerak dalam dunia pendidikan anak usia dini. Sebagai lembaga, sebagai guru, maupun sebagai ibu rumah tangga, HIMPAUDI selalu mengajarkan ni lai-nilai tersebut. Karena sepintar apapun, lanjut dia, kalau anak tidak punya kejujuran maka akan susah. Apalagi di zaman sekarang, lanjut dia, ketika suatu interaksi didasarkan pada kepercayaan. (*)
vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
61
khusus
Awas, Penyidik Cilik Beraksi! PENTINGNYA KETELITIAN- Melalui permainan penyidik cilik KPK memperkenalkan salah satu tugasnya kepada masyarakat.
Penanaman nilai antikorupsi melalui berbagai permainan kerap lebih efektif dibandingkan pendidikan formal. Dunia anak adalah dunia bermain.
62 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
M
ata kirinya dipejamkan, semen tara mata satunya lagi dibiarkan terbuka. Sambil sedikit mem bungkuk, dengan mempergu nakan kaca pembesar di tangan, Ahmad Azky kemudian ‘mengintip’ puluhan biji mutiara yang ada di kantung plastik.
integrito
Tak jauh dari tempatnya, sembilan ang gota tim lain juga sibuk menggeledah semua sudut ruangan. Di sana ada koper, loker, dan sejumlah tempat penyimpanan barang ber harga lainnya. ““Dimana lagi ya?” tanya Azky kepada temannya. Tak lama kemudian, mereka berhasil me
ngumpulkan semua barang bukti yang dicari sesuai misi yang diberikan atasannya. Hasil nya, tujuh batang emas, puluhan butir muti ara, dan sejumlah uang pecahan Rp50.000Rp100.000 berhasil dikumpulkan. Setelah semua barang bukti terkumpul, gelar perkara pun dilakukan. Ya, seperti itulah aksi 10 anggota penyidik cilik KPK, yang diperankan siswa-siswi se kolah dasar (SD). Dalam permainan itu, para peserta dibagi dalam kelompok yang berjum lah 10 orang. Lalu, masing-masing kelompok diberi tugas untuk mencari harta koruptor berupa uang atau perhiasan yang sengaja dis embunyikan panitia di lokasi-lokasi tertentu berlatar belakan sebuah ruangan di salah satu kantor. Aksi tersebut dilakukan dalam Festival Anak Jujur yang digelar KPK beberapa waktu lalu. Di tengah riuh rendah kegiatan itu, de ngan berseragam rompi bertuliskan ‘Penyi dik KPK’ di punggung dan sarung tangan warna putih, mereka menjalankan misi untuk mengungkap sebuah kasus. Permainan penyidik cilik tersebut, meru pakan salah satu cara untuk memperkenal kan KPK kepada anak-anak. Selain itu, me lalui permainan tersebut, KPK sekaligus ber usaha menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada mereka. Permainan penyidik cilik, tentu membuat anak-anak sangat terkesan. Maria Prima Santika, misalnya, mengatakan bahwa per mainan tersebut sangat seru. Bagi siswa kelas 6 SD Sukapura 02 Jakarta Uutara, tersebut, permainan itu susah-susah gampang. “Tadi disuruh nyari batang emas, 30 berlian, sama 45 koin emas. Yang gak ketemu cuma emas aja,” kata dia. Dalam permainan itu, Maria ditetapkan sebagai ketua penyidik. Dari sana Maria me ngatakan, bahwa dia harus bisa membimbing teman-temannya, agar misi yang diemban bisa dilaksanakan. “Biar gak ngacak-ngacak, supaya barang buktinya ketemu semua,” lan jut Maria yang bercita-cita menjadi guru. Imam Falid Firmansyah siswa kelas 5 SD 01 Pulogebang juga merasa senang. Me nurutnya, permainan penyidik cilik tidak mudah, karena harus mencari barang bukti yang tersembunyi. Termasuk, menemukan potongan gambar di kolam pasir. “Yang jelas, vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
63
khusus
berikrar - Seorang anak tengah membacakan janji anak jujur diikuti seluruh Festival Anak Jujur di Ancol Rabu, (31/8).
permainan penyidik cilik itu mengasyikkan,” kata Imam, “Tantangannya juga besar.” Selain bermain penyidik cilik, Imam juga mencoba berbagai permainan lain, seperti la birin, menyusun puzzle, balap karung, hingga menaiki Gunung Semeru. Dari berbagai per mainan tersebut, lanjutnya, dia diajarkan un tuk bersikap jujur. Kegembiraan dan Nilai-Nilai Penyidik cilik memang satu dari sekitar 15 wahana bermain pada saat itu. Di berbagai arena permainan, anak-anak berbaur satu sama lain, mencoba permainan yang terse dia. Mereka berlari, melompat-lompat ke girangan, dan berteriak dengan senangnya. Pada permainan balap karung, anak-anak meluapkan kegembiraan ketika di antara mereka berhasil mencapai tujuan. Tetapi, mereka juga berteriak memberi semangat ke pada peserta lain. “Tadi pas balap karung saya 64 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
integrito
jatuh. Tapi bangun lagi karena teman-teman memberi semangat,” kata Dito, siswa SDN Bungur 03 Pagi. Begitu pula di wahana lain. Ketika anak-anak mencoba merayap dan menero bos ke dalam ban, anak-anak juga terlihat sangat antusias dan gembira. Seperti tak ke nal menyerah, anak-anak itu berusaha mele wati rintangan dan mencapai tujuan sesuai aturan permainan yang ada. “Kalah dan me nang memang bukan tujuan utama. Lebih dari itu, kepada mereka juga ditanamkan agar dalam mencapai tujuan, tidak dilakukan de ngan cara-cara yang curang dan menyalahi aturan,” kata Epi Handayani, ketua panitia. Berbagai permainan tersebut, lanjut Epi, memang memiliki filosofi tersendiri se suai dengan nilai-nilai antikorupsi. Misalnya tambang riang yang menyajikan permainan tarik tambang tersebut, tidak mengutama kan tujuan. Tetapi, lanjutnya, lebih pada
“Kalah dan menang memang bukan tujuan utama. Lebih dari itu, kepada mereka juga ditanamkan agar dalam mencapai tujuan, tidak dilakukan dengan cara-cara yang curang dan menyalahi aturan,” Wati Setyowati, Kepala Humas HIMPAUDI
upaya anak-anak untuk bekerjasama dengan temannya. Jadi, lanjut Epi, yang ditanamkan melalui permainan tersebut adalah nilai ke bersamaan. Tetapi memang bukan hanya nilai keber samaan dan kerja keas. Berbagai permainan, lanjut Epi, juga menanamkan nilai-nilai lain nya. Termasuk di antaranya disiplin, bertang gung jawab, adil, dan peduli. Pemerhati pendidikan anak Kak Seto me nilai, penanaman nilai-nilai melalui berbagai permainan akan sangat efektif. Sebab, pada hakikatnya dunia anak adalah dunia bermain. Melalui permainan, lanjutnya, penyerapan nilai-nilai jauh lebih baik dibandingkan pen didikan formal. Sebab, lanjut Kak Seto, tidak jarang pendidikan formal terlalu kaku, ka rena kaitannya harus melalui cara menghafal, dan sebagainya. Tetapi kalau melalui non-formal seperti bermain, kata dia, suasana menjadi lebih ceria, lebih santai. Jadi, bukan hanya me nyangkut pemikiran kognitif tetapi juga pe rasaan apektif serta juga ada gerakan atau aksi motorik. Dengan demikian, penyerapan akan jauh lebih tinggi pada anak-anak, karena anak-anak adalah dunia bermain. “Belajar kejujuran dengan suasana bermain memang lebih efektif,” kata Kak Seto. Purnama Latifah, orang tua anak yang
turut dalam acara tersebut juga me rasa senang. Menurutnya, seluruh permainan sangat menarik dan ber manfaat untuk menanamkan keju juran anak-anak. “Permainannya bagus banget, supaya mereka lebih tahu apa kejujuran,” kata dia. Menurut Sri Winarni, orangtua anak, berbagai permainan tersebut me miliki manfaat yang sangat besar. Terlebih, di tengah era gadget yang menyajikan berbagai permainan yang belum tentu sesuai dengan karakter dan nilai-nilai positif. Selain menanamkan nilai kejujuran, lan jut Winarni, berbagai permainan tersebut juga memberi inspirasi, bagaimana seharus nya para orang tua memilihkan mainan yang lebih bermanfaat kepada buah hati mereka. Tentu saja tidak mudah di era saat ini, karena serbuan teknologi yang luar biasa. Tetapi seti daknya, lanjut dia, bisa menjadi rujukan bagi orang tua ketika akan membelikan mainan kepada anak-anak. “Bahkan, bisa menjadi masukan kepada orang tua, agar mengarah kan anak-anak untuk bermain seperti zaman dulu, misalnya petak umpet, gobak sodor, ba lap karung, yang lebih memiliki nilai-nilai,” kata Winarni. Ernasari, guru SD 02 Pondok Kopi, Ja karta Timur juga mengaku bahwa berbagai permainan tersebut sangat bagus. Sebab, se mua dirancang dan melatih anak supaya ju jur. Selain itu, kata dia, melalui berbagai per mainan itu, anak juga diajarkan untuk ber sosialisasi dan bekerja sama. Apalagi, karena ketika anak bermain suatu wahana, maka dia akan berbaur dengan anak-anak lain yang ti dak dikenal sebelumnya. Penanaman nilai kejujuran itu sendiri, menurut Ernasari sangat penting dan bisa mendukung upaya serupa yang ditanamkan melalui jalur formal. Dengan demikian, diha rapkan bisa semakin menguatkan karakter, sebagai bekal masa depan nanti. “Kalau di se kolah, di setiap pelajaran terdapat karakter bangsa yang hampir semua memiliki nilainilai kejujurannya, tanggung jawab, anak dan sebagainya,” kata dia. (*)
vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
65
tatap muka
Handry Satriago,
CEO General Electric Indonesia
Tantangan membuat hidup lebih berwarna
K
esan yang memang tak meng ada-ada. “Berpartner” dengan kursi roda sejak divonis mende rita kanker kelenjar getah be ning pada usia 17 tahun, Handry Satriago mampu me naklukkan bukan saja tantangan yang dihadapi, tetapi juga dunia. Dengan segala kegigihannya, dia mampu me nyejajarkan diri dengan para pemimpin per usahaan terkemuka, bahkan menjadi Chief Executive Officer (CEO) perusahan kelas du nia, General Electric. Handry membuktikan, tak ada kemustahilan bagi mereka yang pu nya semangat tinggi dalam menjalani hidup. Menurutnya, setiap orang punya tan tangan dan masalah masing-masing. Beda nya, ada yang menyerah, ada juga yang tak kenal lelah. Dan, itulah pilihan hidup. Karena hakikatnya, setiap manusia memiliki kesem patan dan sukses dengan cara masing-ma sing. Lantas, bagaimana kisah hidup Handry yang penuh perjuangan dan inspirasi? Di da lam ruang kerjanya yang nyaman di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Handry menyediakan waktu untuk berbagi. Berikut petikan wawa ncaranya dengan Integrito: Seberapa keras perjuangan hidup Anda? Tidak gampang. Banyak hal, Tuhan mem beri saya melalui jalan panjang dan berlikuliku. Saya kuliah dulu susah, karena kampus sangat tidak aksesibel untuk kursi roda, te tapi saya paksa juga. Orang lain, menikah langsung punya anak. Sedangkan saya me nunggu 14 tahun dahulu baru punya anak. Itu contoh. Dalam hal lain, saya juga terus bersa bar dan tak menyerah. Akhirnya, dikasih juga oleh Tuhan dengan bagus.
66 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
Bagaimana agar tetap konsisten? Tidak selalu semangat saya penuh. Kadang ada juga susah, sedih. Tapi bagi saya itu pilihan. Pilihannya tenggelam meng ikuti kesusahan atau mencoba menjalani ke hidupan apa adanya dan menikmati apa ada nya. Mungkin prinsip saya dari dahulu adalah itu. Saya berprinsip demikian, karena saya percaya bahwa setiap orang punya jalannya sendiri. Begitu mereka memutuskan untuk melawan dari kesusahan hidup, Yang Maha Kuasa akan memberi mereka senjata. Itu sebabnya, saya selalu memilih untuk tetap optimis. Waktu SMA, misalnya, saya merasa bahwa tidak bisa berjalan itu susah. Tetapi ketika saya optimis dan memutuskan untuk kembali ke sekolah, ternyata banyak hal yang bisa saya nikmati. Seperti nonton konser Iwan Fals, sampai naik-naik ke atas. Dan menurut saya, setiap orang memiliki ke sempatan untuk itu. Termasuk ketika lulus cum laude saat meraih gelar doktor? Kalau sekolah, saya memang suka. Dan saya tidak melihat angkanya berapa. Tujuan nya bukan angkanya berapa. Saya menikmati proses pembelajaran itu. Jadi hasilnya apa, itu adalah out put dari proses yang dijalankan. Tidak pernah dijadikan beban soalnya, se hingga saya siap meskipun tidak lulus waktu itu. Memang lama lulusnya, hampir enam ta hun dan hampir drop out. Dari mana sumber kekuatan Anda? Dari “atas.” Bukan dari saya sama sekali. Kembali, saya percaya ketika orang men coba untuk melawan, maka setiap orang akan mendapatkan kekuatannya sendiri. Banyak
sekali contohnya, tidak hanya orang yang ha rus mengalami disabilitas, tetapi orang nor mal juga bisa mengalaminya ketika dia meng hadapi kesusahan. Kemudian dia memutus kan untuk menghadapi kesusahan tersebut, bukan lari. Dia akan mendapat kekuatannya sendiri. Selain itu, barangkali lingkungan. Saya beruntung dikelilingi orangtua, sanak famili dan teman-teman yang menyenangkan serta memberikan semangat juga buat saya. Ya itu lah sumber kekuatannya. Anda melihat tantangan sebagai apa? Saya cepat bosan. Saya tidak suka comfort zone yang membuat malas. Kalau saya ma las, saya tidak aktif. Saya jadi ingat macammacam kesusahan saya. Daripada tenggelam lagi, mendingan cari tantangan baru. Saya melihat gelas itu setengah penuh dan harus diisi terus. Harus dicari yang membuat hidup ini lebih berwarna. Dahulu ketika pertama kali kerja, saya merasa nyaman. Tapi saya me nerima tantangan untuk mengambil peker jaan yang lebih susah. Kenapa? Karena saya merasa kerjaan ini enak. Ketika saya tujuh tahun di salah satu bis nis dan tujuh tahun di energi. Tentu sudah hafal di luar kepala. Saya mengambil kepu tusan untuk sekolah lagi, supaya tantangan nya ada lagi kemudian lebih berwarna. Be gitu kita mendapatkan tantangan yang baru, adrenalin kita mulai mengalir. Dan menurut saya, hal yang itu membuat hidup kita lebih berwarna. Tantangan memang dibutuhkan untuk mewujudkan passion. Siapa yang paling memengaruhi Anda? Saya pikir, Papa saya merupakan salah satu role model saya. Karena ayah saya banyak berjuang. Bahkan meninggalnya kemarin itu, setengah bulan yang lalu, prosesnya tidak gampang. Sakit selama empat tahun, kemudi an mau meninggalnya masuk ke rumah sakit. Dua-tiga minggu di ICU. Beliau tidak pernah mengatakan, sudah ya. Bahkan sampai hari terakhir, kita berpi kir, kita bawa ke ruangan saja, kita lepas di situ. Tapi Beliau meninggal sebelum dibawa ke ruangan. Tidak hanya ayah saja. Ibu saya juga. Saya sakit pada usia 17 tahun hingga sekarang su dah 30 tahun. Ibu saya usianya 67 tahun. Saya keluar rumah, menikah tahun 2001. Dan Papa saya mulai sakit pada tahun 2003. Hampir separuh usia ibu saya, merawat orang sakit. vol 53/vIii/sep-okt 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
67 integrito
tatap muka
Berbagi IlmuHandry Satriago saat menjadi pembicara pada Knowledge Session di Kementerian BUMN (8/12/2015). bumn.go.id
Itu memerlukan perjuangan besar dan itu luar biasa bagi saya. Apakah orangtua memang menyiapkan Anda untuk tangguh dalam menjalani hidup? Mungkin ya. Walaupun saya yakin Papa saya tidak tahu saya bakalan seperti apa. Se jak kecil saya selalu dibiasakan, misalnya ba rang yang diberikan harus dirawat. Kalau ti dak mau dirawat, ya harus membeli sendiri. Kalaupun saya beli sendiri, jika ditanyai ha rus bisa menjawab. Misalkan membeli sepatu. Kalau sepatu tidak bersih, ayah saya berhak bertanya, ”Sepatu kotor begitu, tidak pernah dicuci. Kamu tidak pernah cuci sepatu, menunggu orang yang nyuciin.” Yang jelas, apa yang dia jarkan Papa menjadi nilai-nilai penting bagi saya dan ada di saya. Empati menurut saya, bagian terpenting dari leadership. Ada pem belajaran di situ. Bahwa dengan empati orang sangat membantu sekali dalam bekerja. Terkait pencapaian Anda, apakah ada puncak lain yang ingin ditaklukkan? Saya mendefinisikan sukses adalah “when you said”. Ketika Anda merasakan bahwa saya sukses dan saya berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan, maka saya mengatakan bahwa itu sukses. Karena kalau misalkan ja batan dianggap sebagai bentuk kesuksesan, banyak orang mendapatkan jabatan itu meski hanya tiga hari kerja. Apakah itu sukses? Ya tidak tahu juga. Kalau buat saya sih itu bukan. Jadi, setiap hal yang saya lakukan, besar 68 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
ataupun kecil dan itu berguna buat orang lain, saya merasakan adanya kesuksesan. Tidak se lalu diukur dengan materi. Mampu berbuat bagi orang lain, dalam konteks ini misalnya sebagaimana konsep saya sebagai CEO GE Indonesia bahwa “the job of a leader is to create another leader”. Prinsip ini juga berakar dari cara hidup Papa saya, yang saya lihat, saya alami, dan bahkan saya protes sepanjang masa remaja saya. Papa saya mencontohkan, tak masalah berkorban untuk orang lain agar mereka jadi lebih maju, karena kalau orang di sekitar kita menjadi lebih baik, kita akan juga jadi lebih baik. Inilah yang saya istilahkan saya terkena pygmalion effect. Kemudian mengenai apakah masih ada yang ingin saya taklukkan, saya selalu ingin kembali ke kampus. Saya suka misalkan ada orang lain yang bisa lebih bagus dari saya. Jadi mimpi saya kembali ke kampus. Bagaimana fokus Anda terhadap pendidikan dan volunterisme? Selama enam tahun terakhir, saya me ngerjakan posisi sekarang ini. Saya ingin menghabiskan waktu, sebenarnya ke kam pus. Ketemu komunitas dan anak-anak muda. Dulu kami punya program “Jalan Pemimpin”. Anak-anak muda dimentori oleh CEO-CEO. Dan itu juga banyak melahirkan anak-anak muda yang menurut saya bisa menjadi agen perubahan. Kalau kita berharap Indonesia menjadi lebih baik, mungkin bukan di generasi kita terjadinya. Akan terjadi di bawahnya. Tapi
kalau kita tidak menyiapkan generasi di ba wahnya untuk menjadi lebih baik, maka yang terjadi hanya pengulangan saja. Kalau misalnya saya besar waktu itu di lingkungan, waktu saya menjelang dewasa, itu kan zamannya Orde Baru. Ketika korupsi, upeti dan sebagainya itu sama seperti seka rang, maka value itu ada, semua melakukan seperti itu. Kalau saya tidak memberikan edukasi kepada generasi sesudah saya, bahwa bukan begini caranya, mereka akan memiliki fase berpikir yang sama. Mungkin ini dia per masalahan di negara kita. Karena generasi berikutnya diajarkan dengan cara seperti generasi sebelumnya. Padahal mereka harus diajarkan yang berbeda dan belum didapat kan oleh generasi sebelumnya agar berani berpikir berbeda dan lebih luas. Korupsi kan tidak diajarkan pada satu generasi. Korupsi terjadi karena beberapa generasi membiarkan. Itu yang membuat saya terlepas dari pro dan kontra. Saya me lihat apa yang diusahakan oleh pemerintah, kemudian dengan adanya KPK, adalah proses untuk mendidik generasi berikutnya. Mungkin tidak akan tuntas di masa se karang ini masalahanya. Tapi kalau sema kin banyak orang, anak-anak muda memiliki konsen yang dilakukan sekarang, maka akan semakin banyak orang yang ikut memerangi. Mimpi Anda lebih ke arah apa pendidikan yang akan dibangun? Manajemen. Karena ekspertis saya kan di manajemen. Mungkin manajemen prak tik, di samping related dari apa yang sudah dilakukan. Sebenarnya banyak sekali. Seperti pensiunan-pensiunan yang ada. Pensiunan pejabat, pemimpin perusahaan asing atau na sional yang ingin melakukan hal yang sama, tetapi wadahnya tidak ada. Kalau wadahnya ada, siapa tahu kita bisa membuat semacam pelatihan bisnis (business coach). Apalagi manajemen terapan tidak ba nyak di Indonesia. Berkaitan dengan sosok leadership. Apa kaitannya dengan membangun generasi muda Indonesia? Kalau dilihat di GE, banyak sekali anak mudanya. Kami banyak hired anak-anak muda. Banyak promote anak-anak muda, usia di bawah 30 tahun sudah ada yang me-lead bisnis. Menurut saya itu salah satu yang kami kerjakan di sini (GE).
Itu merupakan bagian dari kontribusi Anda bagi bangsa ini? Tidak tahu saya. Mungkin topiknya ke besaran. Kalau sok-sokan saya mengatakan berkontribusi untuk ini, orang lainlah yang ngomong, barangkali. Tapi saya ingin berbuat sesuatu, GE di Indonesia menghasilkan ba nyak pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya ingin GE berkontribusi di Indonesia dengan teknologi yang ada. Jadi, tak hanya berjualan dan berbisnis. Kami ingin membantu pro gram-program yang pemerintah buat. Selama ini sudah berapa persen leader lokal yang Anda kader? Menurut saya di atas 90% leader yang kami punya adalah lokal. Ada beberapa leader yang tidak lokal, karena memang orangorangnya belum ada. Kemudian ada beberapa orang Indonesia yang tidak meng-handle In donesia, tetapi region. (*)
BIODATA NAMA Handry Satriago
Tempat, tanggal lahir Pekanbaru, Riau, 13 Juni 1969
PEKERJAAN CEO General Electric Indonesia
PENDIDIKAN Institut Pertanian Bogor 1993 Magister Management (MM) IPMI, Jakarta 1997, Dual degree MBA Monash University, Australia 1997 Doktor Strategic Management, Universitas Indonesia 2010 vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
69
komunitas
mENARIK- Program Jakarta Night Trails di Kota Tua yang digelar oleh Komunitas Historia cukup diminati anak muda Ibukota.
Komunitas Historia Indonesia
Membangun Nasionalisme Lewat Sejarah Bermodal seadanya, Komunitas Historia Indonesia terus bergerak membangun nasionalisme lewat sejarah. Bisa menjadi contoh gerakan serupa di tanah air.
70 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
T
idak dimungkiri, sejarah terkait erat dengan nasionalisme. Mela lui penghayatan nilai masa lam pau, sejarah bisa membangkitkan rasa kecintaan kepada bangsa dan negara. Tak heran, melalui pidatonya yang terakhir, 17 Agustus 1966, Bung Karno mengucapkan semboyan yang sangat dikenal hingga kini, “Jas merah atau jangan sekali-
dok.khi
kali meninggalkan sejarah.” Dalam konteks membangkitkan nasion alisme itu pula, Komunitas Historia Indone sia (KHI) lahir. Berdiri 22 Maret 2003, KHI menjadi gerakan sosial yang bertujuan untuk membangun kesadaran nasionalisme Indo nesia melalui pendidikan, sejarah, kebuday aan, dan pariwisata. Pada awal berdiri, KHI hanya beranggotakan tujuh mahasiswa Uni versitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universi tas Indonesia (UI). Menurut sang pendiri, Asep Kambali, KHI adalah wadah lintas generasi bagi ma syarakat Indonesia. KHI ingin menyajikan sejarah secara menarik, terutama bagi mereka yang punya kesukaan, hobi, kecintaan kepada sejarah Indonesia, atau budaya Indonesia. Untuk itu, da lam menyampaikan sejarah, KHI me miliki tiga pilar utama, yaitu rekreatif,
edukatif, dan menghibur. “Kami mencoba mengolaborasikan, de ngan membuat program-program. Ada kunci dari gerakan KHI bahwa tidak mungkin sese orang bisa mencintai sesuatu kalau dia tidak mengenalinya. Begitu juga belajar sejarah, belajar dengan diri kita, belajar mengenai diri sendiri, dan belajar mengenali bangsanya. Dari sinilah nasionalisme itu tumbuh,” tutur Asep. Asep menambahkan, bahwa tujuan mengajarkan sejarah adalah untuk menum buhkan pengetahuan terhadap sejarah, men getahui masa lalu, mengetahui yang akan di lakukan hari ini, dan mengetahui yang akan dilakukan di masa depan. Itulah sebabnya, bagi KHI, sejarah dan budaya bukan hanya sekadar subjek pela jaran di sekolah. Sejarah dan budaya adalah sumber patriotisme dan nasionalisme rakyat. Itulah yang menurut Asep termaktub dalam penggalan lirik lagu kebangsaan, Indonesia Raya dan menjadi visi KHI. “Bangunlah jiwa nya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Membangun jiwa berasal dari sebuah pemahaman akan sejarah bangsa dan negara nya sendiri,” lanjut dia. Dalam kaitan itu, Asep mencontohkan mengenai perayaan HUT Kemerdekaan yang sebenarnya sarat pembodohan. Misal nya saja, lomba panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, dan sebagainya. Semua jus tru mengajarkan kepada kita tentang nilai-ni lai yang sarat pada era penjajahan itu sendiri. “Panjat pinang adalah contoh pembodohan, makan kerupuk menunjukan kemelaratan, balap karung simbol tanam paksa. Jangan se perti itu. Berilah contoh perlombaan lomba mirip pahlawan, lomba lagu perjuangan, mencari harta karun sejarah, parade karna val, atau membuat drama,” kata pria kela hiran 16 Juli 1980 ini. Kreativitas Kekinian Kurangnya minat masyarakat mempela jari sejarah, antara lain karena penyajiannya yang dianggap membosankan. Untuk itulah KHI mencoba menyajikan sejarah melalui kreativitas kekinian. Dalam hal ini, lan jut Asep, KHI menghadirkan berbagai acara yang mampu menarik minat generasi tua dan muda untuk makin mencintai sejarah. Di antara kreativitas yang dilakukan vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
71
komunitas
BERTUALANG- Kegiatan yang digelar KHI di antaranya menyusuri daerah bersejarah seperti dalam program Historical Island Adventure.
adalah, berwisata malam di kota tua Jakarta, menjelajahi kampung-kampung Tionghoa, atau bahkan menginap semalam di museum. Selain itu, juga kunjungan kepada artefak dan situs-situs sejarah, yang diharapkan bisa meningkatkan pemahaman dan pengalaman spiritual masyarakat, yang pada akhirnya bisa meningkatkan rasa nasionalisme mereka. “Dalam menyajikan sejarah, KHI bukan ha nya menunjukan fakta, tetapi juga mampu menghidupkan fakta tersebut dengan se buah cerita dan pengalaman yang sangat ber harga,” kata Asep. Upaya membangkitkan nasionalisme juga tercermin dari kegiatan mereka. Misal nya, Heritage Trail Pecinan Tangerang, Walk ing Tour Soempah Pemoeda, Tour de Busway, dan sebagainya. Melalui berbagai program dan kegiatan i tulah Asep yakin, bahwa kecintaan terhadap Tanah Air akan tumbuh. Karena melalui seja rah, masyarakat akan tahu, siapa yang mem perjuangkan kemerdekaan negeri ini de ngan berdarah-darah. Masyarakat mengerti, bahwa kemudahan dan ketenangan hidup yang diperoleh saat ini, tidak mungkin bisa dinikmati tanpa pengorbanan para pejuang terdahulu. Dari sana, lanjut Asep, dengan nasionalismenya, masyarakat bisa mengisi kemerdekaan ini dengan berdasarkan nilainilai luhur perjuangan bangsa. “Kalau ada yang bilang kita berhenti memperjuangkan kemerdekaan kita seka rang, itu salah. Karena apa yang menjadi masa depan tidak mungkin kita raih kalau kita be 72 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
dok.khi
lum memperjuangkan. Nah, inilah yang ha rus diperjuangkan oleh anak-anak kita, yaitu berjuang untuk melawan lupa. Dengan demi kian, maka nilai-nilai perjuangan dan cita-ci ta luhur akan menjadi landasan dan mengisi kemerdekaan, tidak sematar-mata hanya ada dalam sejarah,” urai dia. (*)
Menuai Apresiasi Tidak sia-sia Komunitas Historia Indo nesia (KHI) berupaya membangkitkan nasionalisme lewat sejarah. Berbagai penghargaan diberikan atas kiprah me reka. Beberapa penghargaan yang pernah diraih, di antaranya: • Komunitas Peduli Museum, 2004 dari Museum Sejarah Jakarta & Gu bernur DKI Jakarta • Most Recommended Consumer Community Award, 2010 dari SWA Magazine • The Best Entrepreneurial & Business Community Award, 2010 dari Pra setya Mulya Business School • Komunitas Peduli Museum 2013 dari Museum Bahari, Dinas Pariwisata & Kebudayaan DKI Jakarta. • Pengabdian Terhadap Kelestarian Budaya Indonesia, 2014 dari Nutri Sari W’dank, Nutrifood.
kabar WP
Menebar manfaat lebih maslahat Demi menyokong kehidupan masyarakat menjadi lebih baik, Wadah Pegawai KPK (WP KPK) melakukan kegiatan sosial yang rutin dilakukan tiap bulan. Melalui kegiatan sosial ini, pegawai diajak untuk lebih peka dan peduli terhadap keadaan sekitar.
M
anusia pada hakikatnya adalah mahluk sosial yang saling mem butuhkan satu sama lain. Manu sia tidak bisa hidup sendiri, perlu bantuan manusia lain untuk melangsungkan kehidupannya. Melihat kondisi dewasa ini masih ada masyarakat sekitar yang kesulitan, WP KPK pun hadir untuk membantu. Menurut Ketua WP KPK Novel Baswe dan, kegiatan sosial WP memiliki perspektif sebagai kepentingan pegawai. “Karena pada dasarnya apabila kita menolong orang, maka kita juga akan ditolong oleh Allah,” katanya. Dengan perspektif itu, lanjut Novel, walau pun WP KPK tidak boleh menggunakan ori entasi hasil mencari untung, tapi harus tetap yakin bahwa banyak manfaat dengan ber bagai kegiatan tersebut. Secara khusus Bidang Sosial WP KPK dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-ke giatan sosial bagi insan KPK maupun masya rakat sekitar. Bidang sosial WP ini memfasili tasi tempat dan kegiatan untuk bersosialisasi sesama pegawai dan menyalurkan jiwa so sialnya. Bidang Sosial WP juga menyeleng garakan kegiatan-kegiatan kepedulian untuk eksternal (masyarakat). Kegiatan sosial itu dibagi dua program. Program pertama, WP Peduli, yang menga
dakan kegiatan kepedulian kesehatan kepada seluruh insan KPK. Program ini dijalankan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain vak sinasi serviks, vaksinasi Hepatitis A dan B, dan vaksinasi influenza. Tujuan program ter sebut, agar pegawai KPK sehat dan kuat demi mendukung pencapaian visi-misi KPK. Program kedua, WP Berbagi. Kegiatan ini ditujukan bagi pegawai KPK maupun masyarakat sekitar dalam kegiatan sosial ke manusiaan. Bentuk kegiatannya antara lain, pelaksanaan donor darah massal, pemberian bingkisan hari raya, ungkapan kasih ke pega wai yang mengalami kedukaan, bakti sosial, bantuan ke taman bacaan, dan bantuan ben cana alam. “WP Berbagi bertujuan untuk meningkatkan persaudaraan dan rasa saling berbagi diantara pegawai KPK maupun ma syarakat,” kata Novel. Dengan tumbuhnya kepedulian dan jiwa sosial di antara pegawai, menurut Novel, akan meningkatkan semangat dan keterpaduan dalam rangka bekerja, saling mendukung, dan kepeduliaan antarsesama pegawai akan lebih baik. “Fokus pada pegawai adalah itu. Kalau kepeduliaan sesama pegawai mening kat maka kemudahan dalam bekerja, suasana kerja yang baik akan tercapai,” kata Novel. (*)
integrito
Aksi sosial- Pegawai KPK tengah menjadi pendonor darah yang digelar oleh WP KPK bersama PMI. vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
73
sulur
Perkara Tindak Pidana Korupsi
D
alam beberapa kasus, seperti dalam operasi tangkap tangan, tak jarang KPK menangkap tersangka pelaku korupsi dengan barang bukti misal nya uang suap senilai ratusan juta. Fakta ini tentu bisa menjadi pertanyaan masyarakat umum, bukankah KPK hanya menangani perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar? Namun demikian, sejatinya penanganan TPK oleh KPK bukan ha nya dalam konteks kerugian negara yang mencapai Rp1 miliar. Akan tetapi, sebagai mana dijelaskan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK juga di beri kerwenangan untuk me lakukan penyelidikan, penyi dikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (1), me libatkan aparat pengak hu kum, penyelengara negara, dan orang lain yang ada kait annya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat pengak hukum dan penyelengara negara; (2) mendapat perhatian dan me resahkan masyarakat; dan/atau (3) menyang kut kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar. Selain itu, menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang me nyebutkan bahwa pengertian korupsi men cakup perbuatan: Pertama, melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2); Kedua, menyalahgunakan kewe nangan karena jabatan/kedudukan yang da 74 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
pat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 3); Ketiga, Kelompok delik pe nyuapan (Pasal 5,6, dan 11); Keempat, Kelom pok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, dan 10); Kelima, Delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12), Keenam, Delik yang ber kaitan dengan pemborongan (Pasal 7); Ketujuh, Delik gratifikasi (Pasal 12B dan 12C). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, ko rupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh ben tuk/jenis TPK. Pasal-pasal ter sebut me-nerangkan secara ter perinci mengenai perbuatan yang dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ke-30 bentuk/jenis TPK ter sebut pada dasarnya dapat dike lompokkan sebagai berikut: pertama, kerugian keuangan negara (Pasal 2 dan 3); kedua, Suap-Me nyuap (Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 12 huruf c dan d); ketiga, Peng gelapan dalam Jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b, c); keempat, Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f, g); kelima, Perbuatan Curang (Pasal 7 ayat 1 huruf a-d, Pasal 7 ayat 2, Pasal 12 huruf h); keenam, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan (Pasal 12 huruf i); dan ketujuh, Gratifikasi (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C). Selain definisi TPK yang sudah dijelas kan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPK. Jenis tindakan pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)
JEDA
Oppie Andaresta
Pesan Ayah Ibu Lagu-lagu anak yang kini seolah hilang ditelan zaman membuat Oppie Andaresta khawatir. Dari kepeduliannya, sebuah lagu pun tercipta.
P
enyanyi dan pencipta lagu, Oppie Andaresta, belakangan kerap diterpa kegundahan. Bukan karena kariernya terancam lantaran banyaknya pesaing di dunia hiburan. Melainkan waswas atas eksistensi lagu-lagu anak di Indonesia. Sebagai seorang ibu sekaligus musisi, perempuan kelahiran Jakarta 43 tahun silam itu tentu merasa khawatir. Atas kekhawatirannya itulah Oppie memberikan kontribusinya dengan menciptakan lagu berjudul “Pesan Ayah Ibu”. Lagu tersebut merupakan salah satu wujud kepedulian Oppie, bukan hanya karena semakin lemahnya eksistensi lagu-lagu anak, namun juga terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. “Meskipun kecil, tapi saya rasa kita bisa berkontribusi terhadap gerakan antikorupsi. Bahkan dari sosial media pun sebenarnya kita bisa membantu KPK dalam memberantas korupsi,” ujarnya. Menurut Oppie, lagu yang dia ciptakan memang sederhana. Syair lagu pun, ia tulis dari keseharian keluarganya, terutama pesan-pesan yang berkaitan dengan nilai-nilai antikorupsi. “Sebelum anak saya tidur, sebelum berangkat sekolah, saat ulang tahun, doa saya agar anak saya jadi anak yang baik, suka menolong teman, dan sebagainya. Itu yang kemudian saya tuangkan dalam lagu,” terangnya. Ibu satu anak yang juga aktif sebagai duta lingkungan hidup ini menilai, media pembelajaran tidak sebatas pada kegiatan formal, namun juga bisa melalui cara-cara yang menyenangkan. “Kita memang harus berpikir out of the box, mencari alternatif lain. Karena saya pemusik, maka saya membuat lagu yang berisi pesan-pesan positif. Jadi ketika anak mendengarkan lagu, mereka secara tidak sadar sedang belajar,” ujarnya. (*) vol 53/viIi/sep-okt 2016 | integrito |
75
Kavling c-1
Laode M. Syarief
Malu Dengan Bung Hatta
A
ndaikan Bung Hatta masih hidup, mungkin Beliau akan menangis melihat praktik korupsi di negeri yang Beliau dirikan. Betapa tidak, untuk membeli sepatu Bally saja, Beliau tidak sanggup! Beliau tidak mau menggunakan jabatan yang pernah disandangnya untuk memperkaya diri. Padahal, jika mau, Bung Hatta akan mudah mendapatkan karena jabatan yang pernah disandang wakil presiden atau perdana menteri. Betapa tidak, karena jumlah koruptor masih terus berderet. Dan, yang membuat hati menangis, hukuman untuk mereka cukup ringan, plus masih mendapat remisi. Setelah bebas pun bisa langsung menjabat di partai politik. Tak heran bila para tersangka koruptor banyak yang senyum-senyum saat digelandang di KPK. Inilah ironi pemberantasan korupsi di Indonesia. Ingin rasanya, kita belajar kepada zaman kejayaan Airlangga. Prasasti pada batu dinding candi-candi di zaman Airlangga, terungkap peradilan di zaman itu dipegang oleh raja sendiri. Hukuman badan tidak biasa dijatuhkan kecuali terhadap orang-orang perampok dan pencuri. Mereka selalu dijatuhi hukuman mati. Pencuri saja mati, apalagi koruptor. Atau kita belajar dari Negeri Tirai Bambu. Koruptor harus banyak berdoa di p engadilan China karena akan divonis hukuman mati. Tak kurang 4.000 orang dijatuhi hukuman mati karena status sebagai koruptor. Dalam buku The Babilonian Constitution disebutkan, perilaku korup telah mencapai puncak kesempurnaannya sejak sekitar ta hun1.200 SM. Saat itu, Raja Hammurabi dari Babilonia yang baru naik tahta, memerin tahkan kepada seorang gubernur untuk me nyelidiki penggelapan yang melibatkan pe gawai pemerintahan di bawahnya. Hammurabi 76 | integrito | vol 53/viIi/sep-okt 2016
mengancam para pejabat di bawahnya dengan hukuman mati. Di India Kuno korupsi juga merajalela. Kautilya (abad IV SM), perdana menteri Maurya paling terkenal sangat benci pada korupsi. Dia selalu menekankan pentingnya moralitas dan kejujuran. Pegawai negara dan keluarganya yang bertindak korup, pasti dihadiahi hukuman mati. Sebagian lain, mereka diusir dari kerajaan dan disita harta kekayaannya. Hukum moral, bagi masyarakat kuno ini sangat dipatuhi. Di samping memiliki daya paksa (represif ), hukum moral juga dipandang sebagai representasi keterlibatan Tuhan dalam persoalan sosial tertentu, karena itu pelakunya tidak bisa diampuni. Kita tak perlu bermimpi muluk-muluk. Jangan berharap hukuman mati diterapkan di negeri kita. Barangkali hukuman tambahan beban sosial yang harus dijatuhkan kepada mereka, saatnya untuk diberlakukan. Coba saja lihat, mereka yang korupsi pembangunan jalan, mengakibatkan jalan cepat rusak. Ongkos pembangunan menjadi membengkak, dan masyarakat pun harus keluar uang ekstra. Beban sosial yang ditanggung mas yarakat itu, perlu dibebankan ke koruptor. Jadi, selain hukuman kurungan, harta hasil korupsi di sita negara, mereka harus dijerat dengan kalungan beban sosial yang diakibatkan ulah koruptor. Ini akan menjadi salah satu solusi untuk membuat jera para koruptor dan calon koruptor.
Dengan tambahan hukuman beban sosial itu, tentu bisa memberatkan keuangan para terpidana korupsi. Sampai saat ini, para ter pidana korupsi masih terus bisa tertawa karena harta mereka tidak habis. Mereka masih bisa mengumbar senyum, bahkan pamer kekayaan lain setelah keluar dari penjara. Sungguh miris. Dan, saya pun malu menatap wajah Bung Hatta...