Mengoptimalkan Devisa Hasil Ekspor. Modal Inti, Tantangan Terbesar Perbankan Jabar Ketika Bank di Genggaman Menjunjung Tinggi Martabat Rupiah

No.105 l Tahun XXX l Januari -Februari 2013

Raden Pardede

Mengoptimalkan Devisa Hasil Ekspor Arief Budiman:

Modal Inti, Tantangan Terbesar Perbankan Jabar Ketika Bank di Genggaman Menjunjung Tinggi Martabat Rupiah

Dari Redaksi

Upaya Memaksimalkan Potensi PENERBIT Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) PELINDUNG Pengurus Pusat Perbanas PEMIMPIN REDAKSI Danny Hartono, Wakil Sekretaris Jenderal Perbanas WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Rita Mirasari, Ketua Bidang Humas Perbanas REDAKTUR PELAKSANA Eri Unanto SIRKULASI Wara Sri Indriani Adrian Burhan KONSULTAN Infobank Communication Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000– 6.500 karakter. TARIF IKLAN Cover Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna • 1 halaman: Rp5.000.000,00 Isi • 1 halaman: Rp4.000.000,00 • ½ halaman: Rp2.000.000,00 Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, display produk, dan suplemen profil perusahaan. ALAMAT REDAKSI/IKLAN Griya Perbanas Lantai 1 Jalan Perbanas, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta 12940 Telepon: (021) 5255731,5223038 Faksimile: (021) 5223037, 5223339 website: www.perbanas.org e-mail: [email protected] IZIN PENERBITAN KHUSUS MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/ STT/1993, 2 September 1993 ISSN: 0854-4174

K

ebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sudah berjalan setahun lebih. Namun, dalam perjalanannya ketentuan yang telah ditetapkan belum berjalan maksimal. Masih banyak eksportir yang tidak melaporkan jumlah nilai DHE-nya kepada Bank Indonesia (BI) yang notabene menjadi pemangku kebijakan tersebut. Berbagai upaya pun dilakukan BI selama ini, misalnya melalui sosialisasi. Selain itu, memberikan penghargaan atau apresiasi kepada perusahaan yang memberikan laporan DHE dan memenuhi ketentuan yang ada. Namun, kenyataannya, hingga saat ini BI masih menghadapi hambatan, yakni dari sisi eksportir dan perbankan. Dari sisi eksportir, hambatannya berupa ketidakcocokan alamat pada data pemberitahuan ekspor barang. Keadaan itu menyulitkan BI untuk mengejar dan memantau jumlah nilai DHE yang wajib dilaporkan eksportir bersangkutan. Sementara, dari sisi perbankan, hingga saat ini hanya ada beberapa bank besar yang mampu melayani pelaporan DHE, sehingga data yang diperoleh kurang maksimal. Selain mengupayakan hal itu, BI terus menggodok potensi bisnis dari DHE bagi perbankan nasional. Pada 23 November 2012, BI pun merilis Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (trust). Aturan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan penitipan dengan pengelolaan (trust) melibatkan tiga pihak, yakni settlor, trustee, dan beneficiary. Settlor adalah pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola dana kepada trustee. Trustee dalam hal ini adalah bank, yakni pihak yang diberi kewenangan oleh settlor untuk mengelola harta/dana guna kepentingan penerima manfaat, yaitu beneficiary (pihak penerima manfaat harta/dana tersebut). Kebijakan tersebut telah direspons dua bank besar di Tanah Air, yakni Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI). Kedua bank itu mencantumkan kegiatan trust dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2013. Implementasi kegiatan tersebut memang membutuhkan layanan dan infrastruktur teknologi yang andal. Tak heran jika kegiatan DHE masih minim dilakukan oleh bank. Selain itu, para pelaku usaha di industri perbankan menilai, diperlukan payung hukum yang lebih kuat ketimbang PBI, yakni undang-undang (UU), karena kegiatan DHE merupakan hal baru dan sangat memengaruhi perekonomian nasional. Memang, BI menyatakan bahwa payung hukum melalui UU sebenarnya telah ada dan diakomodasi melalui UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yakni Pasal 6 dan 9. Namun, acuan tersebut tidak detail dan sangat berbeda karena dalam kegiatan DHE terdapat unsur kegiatan pengelolaan. Berbagai upaya tersebut tentu akan menambah semarak kegiatan bisnis perbankan di Tanah Air. Selain stabilisasi nilai rupiah, hal itu diharapkan mendorong perekonomian nasional pada masa mendatang.

No. 105 Tahun XXX Januari-Februari 2013 l

PROBANK

1

Daftar Isi

Dari Redaksi ............................................................1 Perbanas Utama Menggiring Devisa Pulang Kandang..........................................3

Wacana Menjunjung Tinggi Martabat Rupiah ...................12 Jangan Main-Main dengan Rupiah .....................22

Pemerintah bersama BI terus-menerus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengepul devisa ekspor di dalam negeri. Upaya itu diharapkan memberi keuntungan bagi perbankan di Tanah Air. Sayang, masih ada DHE yang diparkir di luar negeri.

Sabar Menjadi Trustee.............................................6 Menertibkan Si Bandel............................................7

Profil Arief Budiman: Modal Inti, Tantangan Terbesar Perbankan Jabar..................14 Regulasi Menggedor Transparansi Bank ............................18 Sekilas Berita Bantuan Perbanas untuk Korban Banjir Jakarta.................................24 Liputan Khusus Ketika Bank di Genggaman....................................8

Senggang Di Balik Kontribusi Bank ....................................26

Aktualita

Tolak Bala Bubble di Bank Syariah?.....................10

Upaya BI menekan kredit bermasalah di bisnis KPR dan KKB sekaligus menghindarkan perbankan dari bubble terbilang gencar. Setelah bank konvensional dikenai aturan LTV, per April 2013 perbankan syariah juga akan dikenai FTV.

2

PROBANK l No. 105 Tahun XXX Januari-Februari 2013

Suplemen Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih - BRI Syariah........................................................11 - BNI Syariah........................................................13 - BNI....................................................................17 - UOB Indonesia .................................................19 - Bank Mandiri ....................................................20 - Bank BRI...........................................................21 - Bank BJB..........................................................23 - Bank BTN..........................................................25 - Bank Muamalat..................................................28

Perbanas Utama

Menggiring Devisa Pulang Kandang Pemerintah bersama BI terus melakukan langkah-langkah strategis untuk mengepul devisa ekspor di dalam negeri. Upaya itu diharapkan memberi keuntungan bagi perbankan di Tanah Air. Sayang, masih ada DHE yang diparkir di luar negeri.

S

ekitar 17,20% dari potensi total devisa hasil ekspor (DHE) sebesar US$129,7 miliar yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan atau eksportir Indonesia diperkirakan masih tercatat di rekening bank-bank devisa di luar negeri. Hingga Desember 2012, nilai DHE yang masuk ke perbankan Tanah Air mencapai US$107,4 miliar, sementara yang masuk ke perbankan luar negeri mencapai US$22,3 miliar. Salah satu alasan tingginya dana DHE yang diparkir di bank luar negeri diduga karena sejumlah eksportir masih terikat kontrak bisnis trust dengan bank devisa di luar negeri.

Terkait dengan hal itu, Bank Indonesia (BI) sebenarnya telah memberi toleransi batas waktu kepada eksportir yang bersangkutan sampai dengan Juni 2013. Selepas batas waktu itu, tak ada alasan lagi bagi eksportir untuk tidak menempatkan dana DHE-nya di bank devisa dalam negeri. Melihat potensi yang terus berkembang, bank sentral dan pemerintah memang sangat serius berupaya mengoptimalkan penerimaan DHE. Imbauan konkretnya, eksportir nasional diwajibkan menempatkan dana penerimaan DHE tersebut di bank devisa dalam negeri. No. 105 Tahun XXX Januari-Februari 2013 l

PROBANK

3

Perbanas Utama

Sejumlah aturan untuk memulangkan DHE pun dirilis pemerintah dan BI. Selain Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, masih ada tiga peraturan BI (PBI) yang mengatur tentang penerimaan DHE. Ketiga peraturan tersebut adalah PBI Nomor 14/11/PBI/2012 tentang Perubahan PBI Nomor 14/11/PBI/2012 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 13/20/ PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, PBI Nomor 14/4/ PBI/2012 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 13/15/PBI/2011 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bukan Bank, dan PBI Nomor 14/17/ PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). Berdasarkan catatan BI, beberapa bank devisa di Tanah Air dinilai telah memiliki pelayanan dan pelaporan DHE yang cukup baik. Bank-bank tersebut, di antaranya adalah Bank Central Asia (BCA), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Citibank, HSBC, Sumitomo Mitsui Banking, DBS Indonesia, Bank CIMB Niaga, dan Standard Chartered Bank. Sedangkan, eksportir yang terbilang tertib dan rajin menitipkan DHE-nya pada bank-bank devisa dalam negeri adalah eksportir batu bara, eksportir kelapa sawit, eksportir tekstil, eksportir mesin dan mekanik, serta eksportir bahan kimia. Terkait dengan upaya optimalisasi DHE pada bank devisa dalam negeri, aktivitas bisnis trustee dianggap sebagai salah satu kegiatan bank yang diperkirakan dapat mengoptimalkan penempatan dana-dana devisa ekspor. Melalui bisnis trustee, bank-bank devisa yang memenuhi syarat berkesempatan untuk menjalankan peran sebagai agen pembayar, agen investasi dana secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, serta agen peminjam dan/atau agen pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Meski demikian, bank umum devisa dalam negeri tak sertamerta dapat melaksanakan aktivitas bisnis trustee. Ada sejumlah persyaratan agar bank umum devisa boleh menjalankan bisnis trustee atau wali amanat. Persyaratan tersebut, antara lain soal kewajiban bank umum berbadan hukum Indonesia selain kantor cabang bank asing (KCBA), kompetensi dalam menjalankan kegiatan trust, pencantuman kegiatan trust dalam rencana bisnis bank (RBB), memiliki modal inti minimal Rp5 triliun dan kecukupan pemenuhan modal minimum (KPMM) atau capital adequacy ratio (CAR)

4


minimal 13% dalam kurun waktu 18 bulan terakhir secara berturut-turut, serta memiliki tingkat kesehatan bank (TKS) paling rendah Peringkat Komposit (PK) 2 selama dua periode penilaian terakhir dan paling rendah PK 3 selama satu periode sebelumnya. Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Irwan Lubis, mengungkapkan, dalam konteks aktivitas trustee, ada sejumlah upaya mitigasi risiko yang dibuat guna menjaga kepercayaan nasabah bank. Contohnya, harta yang dikelola trustee (sebagai unit kerja pengelola devisa) tersebut pencatatan dan pelaporannya harus terpisah dari harta bank. Lalu, kegiatan trustee harus terpisah dari unit kerja bank lainnya. Dengan demikian, ketika bank tersebut dinyatakan pailit, dana kelolaan trustee nasabah akan tetap aman karena tidak digolongkan sebagai harta bank yang dipailitkan. Terkait dengan bisnis trustee, Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, mengaku sangat antusias. Harapannya, melalui aktivitas tersebut, DHE dapat kembali masuk ke Indonesia, terutama yang terkait dengan sektor usaha oil and gas. Di lain pihak, Direktur Bank Saudara, Arif Budiman, optimistis aturan (bisnis trustee) itu akan berdampak positif terhadap perbankan di Tanah Air. “Seharusnya, kalau pembiayaannya di Indonesia, harus balik lagi ke Indonesia. Jangan dinikmati oleh bank-bank di luar negeri,” tegasnya. Sanksi dan Tantangan Ada satu hal yang menjadi ancaman dalam upaya mengoptimalkan penerimaan DHE melalui bank devisa dalam negeri. Salah satunya mengenai penegakan sanksi terhadap eksportir yang melanggar ketentuan. Sejauh ini, ketegasan pengenaan sanksi tersebut dianggap belum optimal. Ekonom INDEF, Enny Sri Hartati, menyatakan, di samping penegakan sanksi, ada tantangan lain yang harus dihadapi pemerintah dalam mengoptimalkan dana DHE. Salah satunya soal peran ganda eksportir yang biasanya juga berperan sebagai importir. Lemahnya penegakan sanksi terhadap eksportir umumnya diikuti dengan sikap eksportir sekaligus importir yang enggan menggunakan jasa bank devisa dalam negeri. Sanksi berupa penutupan usaha eksportir kadang membal dalam pelaksanaannya. Eksportir tak merasa jera. Ketidakjeraan eksportir tersebut terkait dengan kemampuan mereka berkelit dari hardikan regulator. Pada kesempatan yang lain, para eksportir tersebut tak jarang menggunakan perusahaan lain

untuk melakukan kegiatan ekspor di bidang yang sama. Regulasi yang ditetapkan akhirnya hanya dipatuhi sebagai bentuk formalitas semata. Kepatuhan itu dilakukan sekadarnya saja. Praktiknya, eksportir hanya sebentar saja memarkir dananya di bank dalam negeri, selanjutnya dana itu disetorkan lagi ke bank devisa luar negeri yang dianggap lebih banyak memberi kemudahan dalam transaksi ekspor-impor. Celah lain yang dimanfaatkan eksportir adalah melalui “rezim” devisa bebas yang dianut Indonesia. “Rezim” yang berlaku sejak 1970 itu dinilai tidak mampu memberi kekuatan terhadap perbankan nasional untuk menahan lebih lama lagi dana devisa ekspor. Tak hanya itu, keberadaan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang juga dinilai memberikan ruang gerak yang menguntungkan eksportir. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa penggunaan rupiah dalam transaksi perdagangan internasional dan transaksi pembiayaan internasional tidak diwajibkan. Itu artinya, ada kebebasan menggunakan valuta asing (valas) dalam kegiatan transaksi internasional tersebut.

Tantangan optimalisasi DHE pun makin kompleks dengan adanya salah satu klausul dalam UU lalu lintas devisa yang menyebutkan bahwa penduduk yang memperoleh dan memiliki devisa tidak wajib menjualnya kepada negara. Alhasil, setiap penduduk pun bebas melakukan kegiatan devisa yang, antara lain berupa perdagangan internasional, transaksi di pasar uang, dan transaksi di pasar modal. Kondisi-kondisi tersebut jauh berbeda dengan negara tetangga yang tergabung dalam ASEAN, seperti Malaysia dan Thailand, atau dalam lingkup Asia, seperti India. Di Malaysia, DHE dalam kurun waktu enam bulan harus segera masuk ke sistem perbankan negara itu. Di Thailand, batas waktu yang ditetapkan malah lebih pendek lagi, yakni di bawah enam bulan. Setelah tenggat tersebut, dana DHE harus dikonversi ke dalam mata uang baht. Sementara, di India, setengah dari DHE harus dikonversi ke dalam mata uang India (rupee). Sejumlah tantangan dan kendala yang ada memang harus segera dicarikan jalan keluarnya. Upaya agar penempatan devisa valas dapat ditahan lebih lama dalam sistem perbankan nasional dan dapat dikonversi ke dalam mata uang rupiah perlu dikonkretkan oleh pemerintah dan BI. Untuk mengakomodasi hal itu, diperlukan revisi UU, baik yang mengatur soal rezim devisa bebas maupun lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Jika devisa valas dapat ditahan lebih lama di dalam negeri, ada kemungkinan nilai tukar rupiah akan lebih stabil. Ujung-ujungnya, perbankan memiliki peluang yang lebih lebar untuk meningkatkan kredit valas.

Penguatan Aturan Menyikapi pentingnya penarikan dan optimalisasi DHE melalui bank devisa dalam negeri, Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, berpendapat bahwa dibutuhkan penguatan terhadap kebijakan yang ada saat ini agar semakin tegas dan mengikat. Sekarang, imbuh Zulkifli, masih belum semua devisa hasil ekspor masuk melalui bank devisa dalam negeri. “Akhirnya, likuiditas valas, bukan hanya dolar, (yang beredar pada sistem perbankan dalam negeri) menjadi tidak banyak, relatif kecil. Sumber dana pihak ketiga (DPK) untuk valas menjadi tidak banyak. Dampaknya, kami (perbankan) tidak banyak memberikan kredit dalam bentuk valas,” ungkapnya. Sehubungan dengan hal tersebut, perbankan sebenarnya tidak meminta adanya pembatasan devisa. Yang dikehendaki perbankan adalah devisa ekspor yang beredar di luar negeri dapat ditarik masuk sepenuhnya kembali ke Indonesia. Menurut Direktur Bank Saudara, Arif Budiman, para eksportir tak perlu takut menempatkan dananya di dalam negeri. Eksportir juga warga negara Indonesia yang notabene taat pajak. Untuk itu, pemerintah perlu mencari tahu apa yang menyebabkan eksportir keukeuh memarkir dana valasnya di luar negeri. Jika penyebabnya terus-menerus buram, mustahil DHE akan dapat sepenuhnya ditarik dan dioptimalkan pemanfaatannya oleh bank umum devisa di dalam negeri.


PROBANK

5

Perbanas Utama

Sabar Menjadi Trustee Bisnis penitipan dan pengelolaan DHE kelak mewarnai industri perbankan. Sayang, peluang itu belum dipayungi produk konstitusi yang tepat dan gamblang. Bank harus bersabar.

S

elain merilis aturan devisa hasil ekspor (DHE) dan devisa utang luar negeri (DULN), Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan mengenai kegiatan penitipan dengan pengelolaan (DHE) yang bisa dilakukan oleh bank. Sekadar menyegarkan ingatan, BI mengatur kegiatan tersebut dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/17/ PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan dengan Pengelolaan (Trust). PBI yang dirilis pada akhir November tahun lalu itu menjelaskan bahwa kegiatan penitipan dengan pengelolaan atau trust melibatkan (tiga) pihak. Pihak-pihak yang dimaksud adalah settlor, yakni pihak penitip yang memiliki harta/dana dan memberikan kewenangan untuk mengelola harta/dana kepada trustee (pihak kedua, yang dalam hal ini adalah bank). Pihak lainnya adalah beneficiary, yakni pihak yang menerima manfaat atas pengelolaan harta/dana yang dikelola oleh trustee. Dalam praktiknya, kegiatan penitipan dan pengelolaan harta/dana tersebut dapat diselenggarakan dengan memenuhi setidaknya tiga syarat prinsipil. Satu, kegiatan trust harus dilakukan oleh unit kerja yang terpisah dari unit kegiatan bank. Dua, harta yang dititipkan settlor untuk dikelola oleh trustee terbatas pada aset finansial dan dicatat serta dilaporkan secara terpisah dari harta bank. Tiga, ketika bank yang bertindak sebagai trustee dilikuidasi, maka harta/dana yang dikelolanya tidak masuk dalam harta pailit dan harus dikembalikan kepada settlor. Sejauh ini, seperti tercantum dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) 2013 yang diterima BI, baru ada dua bank yang berniat melakukan kegiatan trust, yakni Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI). Menurut Kepala Divisi Internasional BNI, Firman Wibowo, operasional trustee mirip

6


dengan pengelolaan bisnis manajer investasi (fund manager), walau pengelolaan investasinya berdasarkan kesepakatan antara investor dan bank. Namun, Firman memprediksi, kegiatan trust yang dilakukan bank lokal masih belum mampu menandingi bank asing yang notabene sudah sejak lama berkecimpung dalam kegiatan bisnis tersebut. Kendati menghadapi tantangan tersebut, pihak BNI optimistis kegiatan trust memiliki prospek yang cukup bagus. Selain syarat-syarat sudah dikantonginya, keberadaan lima kantor cabang BNI di luar negeri membuat bank pelat merah ini semakin percaya diri untuk terjun ke bisnis trust. Payung Hukum yang Lebih Kuat Kendati tergolong baru, bisnis trust memiliki prospek yang menarik bagi sejumlah pelaku usaha di industri perbankan. Apalagi, bisnis tersebut menyangkut aspek ekonomi yang cukup luas. Karena itu, aktivitas trustee perlu diproteksi dengan produk konstitusi yang kuat. Pihak BI pun sepakat dengan hal tersebut. Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI, Irwan Lubis, menjelaskan bahwa layanan trust harus memiliki payung hukum karena dalam jangka panjang kegiatan tersebut dapat memengaruhi perekonomian Indonesia. Hal senada diungkapkan Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono. Menurutnya, payung hukum kegiatan trust tidak cukup hanya melalui PBI. Lebih dari itu, bisnis trust harus dilindungi undang-undang (UU) agar lebih kuat. Pasalnya, lanjut Sigit, kegiatan tersebut sebelumnya tidak ada di Indonesia. Namun, BI menyatakan bahwa payung hukum trust sebetulnya sudah ada dan diakomodasi melalui Pasal 6 dan 9 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pasal 6 UU tersebut menyebutkan, bank umum dapat melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Sementara, pada pasal 9 dijelaskan lebih lanjut bahwa bank umum bertanggung jawab menyimpan harta milik penitip dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak. Harta yang dititipkan juga wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. Meski begitu, bagi kalangan perbankan, penjelasan dalam UU tersebut dinilai tidak bisa menjadi acuan. Sebab, dalam kegiatan trust tidak hanya bisnis penitipan, tapi juga melayani kegiatan pengelolaan. Karena itu, dua kegiatan utama bisnis trust tersebut mesti diatur secara detail dan jelas. Dengan demikian, bisnis trust dapat berjalan lancar dan menjadi bisnis baru yang benar-benar prospektif bagi perbankan di Tanah Air.

Perbanas Utama

Menertibkan Si Bandel Implementasi kebijakan DHE masih menemui hambatan. Selain mengevaluasi, bank sentral terus mengupayakan penertiban terhadap pihak-pihak yang terkait dengan aturan tersebut.

P

eran dan wewenang Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas nilai tukar (rupiah) yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas dan Sistem Nilai Tukar menjadi latar belakang BI merilis Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/20/PBI/2011 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri pada 2011. Setelah disosialisasikan, kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan pada awal 2012. Namun, sayang, di lapangan aturan bank sentral tersebut masih menemui hambatan yang perlu dibenahi. Pada kenyataannya, cukup banyak eksportir yang belum patuh terhadap aturan dimaksud. Menurut catatan BI, eksportir itu terutama eksportir di sektor pertambangan, seperti minyak dan gas (migas). Dengan alasan tertentu, mereka masih enggan menjalankan prosedur seperti yang diarahkan BI. Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah, mengungkapkan, saat ini masih banyak perusahaan (eksportir) yang belum melaporkan DHE-nya, terutama di sektor migas. Padahal, aturan yang ada sudah cukup jelas. Eksportir hanya perlu melaporkan DHE sesuai dengan ketentuan ke bank devisa di dalam negeri. Jika tidak, akan dikenai sanksi. Sekali lagi, kebijakan tersebut sebenarnya juga sudah dibarengi dengan pengenaan sanksi yang jelas. Eksportir yang tidak menjalankan kebijakan tersebut akan dikenai sanksi sebesar 0,5% dari nominal DHE yang belum diterima dan paling banyak sebesar Rp100 juta. Sejauh ini, BI telah mengenakan sanksi denda kepada setidaknya 10 eksportir, dan denda tersebut telah dibayarkan. Kendati sosialisasi kebijakan mengenai DHE ini cukup gencar dilakukan BI, para eksportir belum sepenuhnya ngeh dengan pelaksanaan aturan tersebut. Yang jelas, melalui sosialisasi tersebut, BI telah meminta eksportir menjalankan kebijakan itu mulai awal 2012. Sementara, bagi eksportir di sektor migas, BI memberikan batas waktu hingga akhir Juni 2013. Pihak BI mengungkapkan, ada dua faktor yang menghambat penerapan aturan tentang DHE tersebut, yakni eksportir dan perbankan. Dari sisi eksportir, hambatan yang kerap ditemui di lapangan adalah ketidakcocokan alamat pada data pemberitahuan ekspor barang yang dilaporkan kepada

pihak berwenang. Keadaan itu menyulitkan BI untuk mengejar dan memantau jumlah nilai DHE yang wajib dilaporkan eksportir bersangkutan. Sementara, dari sisi perbankan, hambatan yang ditemui adalah hanya ada beberapa bank besar yang mampu melayani pelaporan DHE dengan memadai. Alhasil, data yang diperoleh BI pun jadi kurang maksimal. Meski masih menemui kendala, bank sentral cukup sukses meningkatkan porsi DHE melalui bank devisa di dalam negeri. Terbukti, sejak ketentuan tersebut diterapkan hingga Desember 2012, porsi DHE telah mendekati 90% dari keseluruhan nilai ekspor. Total DHE yang masuk melalui bank devisa dalam negeri mencapai US$107,4 miliar. Sedangkan, total DHE yang masuk melalui bank luar negeri mencapai US$22,3 miliar. Direktur Grup Hubungan Masyarakat BI, Difi A. Johansyah, mengungkapkan, eksportir yang paling patuh terhadap kebijakan DHE berasal dari sektor industri kelapa sawit, tekstil, dan bahan kimia. Jika eksportir di sektor migas benar-benar mematuhi kebijakan tersebut, DHE yang masuk melalui bank devisa dalam negeri dipastikan bisa mendekati 100% dari nilai ekspor. Hanya, memang, BI tak bisa memastikan berapa jumlah valuta asing (valas) hasil ekspor yang mengendap di bank dalam negeri. Sebab, para eksportir umumnya mencampuradukkan DHE dengan dana-dana lainnya. No. 105 Tahun XXX Januari-Februari 2013 l

PROBANK

7

Liputan Khusus

Ketika Bank di Genggaman Pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi kian memacu hasrat perbankan untuk memperluas layanannya hingga pelosok daerah. Saat “lampu hijau” bank sentral menyala, branchless banking akan menjadi jawaban atas kebutuhan itu. Nomor telepon seluler Anda bisa berfungsi sebagai rekening di bank.

P

ada zaman yang semakin “tak berbatas” dewasa ini, stakeholders industri jasa keuangan di Tanah Air, mulai dari pemerintah, regulator, hingga pelaku usaha di sektor tersebut, terus bergiat mengimplementasikan keuangan inklusif. Sekadar menyegarkan ingatan kita, tujuan utama keuangan inklusif adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat di tiap pelosok dan lapisan ekonomi terhadap layanan jasa keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan, dan pemerataan ekonomi. Namun, mengingat negeri ini memiliki kondisi geografis yang kompleks dan plural, ditambah dengan akses (infrastruktur) yang terbatas, implementasi keuangan inklusif yang ditempuh melalui pendekatan “konvensional”—salah satunya menghadirkan jaringan kantor secara fisik di wilayah tertentu—terbilang hal mustahil. Selain dana investasi yang cukup besar, ekspansi yang ditempuh melalui jalur dimaksud boleh dibilang kurang efektif dan efisien untuk jangka panjang. Supaya implementasi keuangan inklusif sekaligus pendalaman keuangan tetap terakomodasi sesuai dengan arah dan sasarannya, industri perbankan pun berikhtiar melakukan terobosan baru via konsep branchless banking. Melalui konsep layanan tersebut, perbankan tak perlu menyiapkan cabang baru untuk melayani masyarakat di wilayah-wilayah terpencil. Merujuk pada berbagai aspek yang ada, branchless banking diyakini layak menjadi solusi bagi upaya perluasan layanan perbankan yang lebih mudah dan murah di negeri ini. Dalam pandangan Direktur Utama Bank Mandiri, Zulkifli Zaini, setidaknya ada dua hal yang dapat dikembangkan melalui konsep branchless banking. Satu, dimungkinkan penggunaan handset atau telepon seluler sebagai alat untuk bertransaksi. Dua, konsep layanan branchless banking tidak perlu lagi menggunakan kantor cabang tradisional yang sarat investasi, tapi cukup mengoptimalkan fungsi agent banking,

8


yakni pihak di luar bank yang membantu menerima dan mengelola uang simpanan nasabah beserta penarikannya. Karena itu, pada praktiknya nanti, nomor telepon seluler Anda dapat menjadi nomor rekening yang tercatat di bank. Pemanfaatan nomor telepon seluler ini merupakan langkah yang inovatif sekaligus reasonable. Pada realitasnya sekarang, masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum tersentuh jasa perbankan (baru sekitar 49%) dan bahkan berkategori unbanked people. Tentunya

kondisi tersebut menjadi ironi tersendiri buat bangsa ini. Setelah lebih dari satu abad bank berkiprah, total jumlah nasabahnya baru sekitar 60 juta dari total penduduk. Realitas tersebut jauh berbeda jika disandingkan dengan industri telekomunikasi yang mampu menggaet konsumen lebih dari 150 juta hanya dalam kurun waktu 20 tahun. Di satu sisi, tren di industri telekomunikasi tersebut menjadi potensi yang menarik untuk disikapi perbankan. Kebutuhan masyarakat Indonesia yang heterogen, baik secara ekonomi maupun asal-usulnya, terhadap informasi dan komunikasi menjadi salah satu faktor tren industri telekomunikasi lebih cepat tumbuh di negeri ini. Melalui pendekatan needs tersebut, branchless banking pun dikembangkan sedemikian rupa. Ke depan, ketika nomor telepon seluler sudah bisa menjadi nomor rekening yang terkoneksi dengan pembukuan di bank, setidaknya ada tiga jenis layanan yang dapat dikembangkan, yaitu transaksi, tabungan, dan pinjaman. Sebagai informasi, secara prinsip sistem yang digunakan mirip dengan mobile banking. Namun, menurut Budi Gunadi Sadikin, Ketua Umum Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), sistem operasi dengan menggunakan nomor telepon seluler jauh lebih mudah dan sederhana. Sebab, pasar yang disasar adalah kelas menengah ke bawah. Sekadar contoh, Direktur Mikro dan Ritel Bank Mandiri ini mengungkapkan, nasabah yang nomor telepon selulernya sudah terdaftar di bank tinggal mengetik *123#, misalnya, untuk membuka menu transaksi. Kode lain akan diberikan sesuai dengan perintah untuk melakukan transaksi selanjutnya. Belakangan, untuk mewujudkan layanan berkonsep branchless banking ini, pelaku bisnis di industri perbankan menjalin kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi yang bergerak di bidang operator seluler. Sebut saja, Bank Mandiri yang menggandeng AXIS untuk proyek percontohan branchless banking yang diterapkan di anak perusahaannya, yakni Bank Sinar Harapan Bali (BSHB).

Hingga saat ini, sejumlah bank di Tanah Air memang tengah melakukan berbagai persiapan terkait dengan implementasi branchless banking. Namun, pada saat yang bersamaan mereka sedang menunggu kepastian aturan yang akan dikeluarkan Bank Indonesia (BI) sehubungan dengan konsep pelayanan tanpa kantor bank tersebut. Belum lama ini, BI merespons harapan perbankan tersebut. Pemangku otoritas bidang sistem pembayaran ini menyatakan bahwa pedoman program branchless banking akan dikeluarkan pada Maret 2013. Pedoman tersebut salah satunya akan memuat ketentuan mengenai agent banking. Menurut Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah, setelah merilis pedoman tersebut, bank sentral “berjanji” akan mengeluarkan aturan mengenai branchless banking dalam bentuk peraturan Bank Indonesia (PBI). Halim pun berharap, pada medio 2013 uji coba branchless banking sudah bisa dilakukan. Sehingga, ekspektasinya, pada akhir tahun implementasinya bisa full. Dalam prosesnya kelak, implementasi branchless banking ini bakal melibatkan pemangku kebijakan di berbagai bidang, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang pada 2014 menjadi regulator pengaturan dan pengawasan bank. Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad, menyatakan, ketika pengawasan bank beralih ke OJK, dalam branchless banking, BI hanya akan mengatur hal-hal yang terkait dengan sistem pembayaran. Kalangan perbankan juga berharap, aturan branchless banking hendaknya jangan terlalu ketat dan membelenggu ruang gerak perbankan. Yang terpenting, menurut pihak perbankan, adalah prinsip know your customer (KYC) harus dapat diterapkan dengan baik dan bertanggung jawab. Sementara, terkait dengan aturan agent bank, Zulkifli Zaini mengharapkan perbankan diperbolehkan memiliki agen dari lembaga mikro, misalnya warung kelontong, dan tak harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT).

Transaksi di Ujung Jempol Proyek percontohan branchless banking yang diterapkan oleh Bank Mandiri di BSHB yang dikemas dalam layanan Sinarship—layanan produk yang menggunakan nomor telepon seluler sebagai nomor rekening—ternyata mendapat respons yang cukup bagus dari masyarakat. Terbukti, sejak layanan ini diterapkan pada Maret 2011 hingga Desember 2012, jumlah nasabah Sinarship terus meningkat hingga 2.567. Setiap bulan, rata-rata nilai transaksinya mencapai Rp200 juta. Saat ini total transaksinya tercatat lebih dari 9.000 transaksi per bulan. Transaksi yang sering digunakan terbagi dalam tiga macam, yakni isi pulsa (3.656 transaksi), debit/setor (3.831 transaksi), dan transfer (3.029 transaksi). Sekadar catatan, layanan branchless banking tersebut baru menyediakan layanan transaksi, belum menjangkau tabungan ataupun pinjaman. Tapi, ke depan, setelah kebijakan branchless banking gamblang, BSHB berencana mengembangkannya lebih lanjut. Kerja sama dengan operator-operator telepon seluler lainnya pun kabarnya sudah menjadi agenda mereka untuk jangka waktu tidak lama lagi.


PROBANK

9

Aktualita

Tolak Bala Bubble di Bank Syariah? Upaya BI menekan kredit bermasalah di bisnis KPR dan KKB sekaligus menghindarkan perbankan dari bubble terbilang gencar. Setelah bank konvensional dikenai aturan LTV, per April 2013 perbankan syariah juga akan dikenai FTV.

K

endati hawa bubble di bisnis kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) belum terasa betul, Bank Indonesia (BI) terus meningkatkan kewaspadaannya terhadap kondisi mutakhir kedua bisnis perbankan itu. Setelah mewajibkan bank konvensional untuk menerapkan rasio loan to value (LTV) sebesar 70% untuk KPR dan uang muka sebesar 25% hingga 30% untuk KKB melalui Surat Edaran BI Nomor 14/10/DPNP Tanggal 15 Maret 2012 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor, pada 27 November 2012 BI merilis Surat Edaran BI Nomor 14/33/BPbS/ perihal Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). Menurut pihak bank sentral, aturan tersebut penting guna menghindari terjadinya arbitrase di industri perbankan. Pasalnya, BI menangkap sinyalemen bahwa nasabah yang tidak lolos standar uang muka minimal di bank konvensional bakal hijrah ke bank syariah. Bila hal itu benar-benar terjadi, kebijakan yang dikeluarkan BI tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Dengan kata lain, jika aturan tersebut tidak diterapkan di perbankan syariah, pembiayaan konsumen di perbankan syariah kemungkinan besar akan menggelembung. Selain berdampak pada ekonomi, kondisi itu akan menjauhkan perbankan syariah dari “amanahnya” untuk mengucurkan pembiayaan di sektor produktif. Dalam kebijakan tersebut ditetapkan rasio financing to value (FTV) terhadap kredit pemilikan rumah syariah (KPR iB) yang menggunakan akad murabahah atau akad istishna paling tinggi sebesar 70%. Nilai pembiayaan (financing) dihitung dari harga pokok pembiayaan yang diberikan kepada nasabah sebagaimana tercantum dalam akad pembiayaan, sedangkan nilai agunan (value) didasarkan pada penilaian BUS dan UUS saat pengikatan agunan pada awal pemberian pembiayaan. Sementara itu, penyertaan (sharing) BUS atau UUS dalam rangka kepemilikan rumah diberlakukan terhadap KPR iB dengan skema musyarakah mutanaqisah (MMQ) dan

10


ditetapkan paling tinggi 80% dari harga perolehan rumah. Sedangkan, uang jaminan (deposit) dalam rangka kepemilikan rumah diberlakukan terhadap KPR iB dengan akad ijarah muntahiya bitamlik (IMBT) dan ditetapkan paling rendah 20% dari harga perolehan rumah yang disewakan kepada nasabah. Uang jaminan tersebut akan diperhitungkan sebagai uang muka pembelian rumah pada saat akad IMBT jatuh tempo dalam hal nasabah mengambil opsi untuk membeli rumah/ bangunan yang dibiayai. Jika nasabah tidak mengambil opsi untuk membeli rumah/bangunan yang dibiayai, uang jaminan tersebut dikembalikan kepada nasabah. Pengaturan tersebut dilakukan karena kedua akad tersebut mengandung prinsip sharing atas risiko yang merupakan jiwa ekonomi syariah. Hal itu merupakan upaya BI untuk mendorong produk MMQ dan IMBT pada perbankan syariah sehingga tidak didominasi murabahah. Sekadar menyegarkan ingatan, pembiayaan yang menggunakan akad MMQ merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu aset. Dalam kerja sama itu, hal yang timbul di kemudian hari adalah akan terjadi pengurangan hak kepemilikan di salah satu pihak dan selanjutnya menambah hak kepemilikan di pihak lain. Berakhirnya bentuk kerja sama itu ditandai dengan pengalihan hak oleh salah satu pihak kepada pihak lain. Praktiknya, bank syariah dan nasabah bekerja sama dalam pengadaan rumah. Selanjutnya, melalui kerja sama

tersebut, akan terjadi pengambilalihan porsi kepemilikan bank oleh nasabah dengan mengangsur. Sementara, pada pembiayaan yang menggunakan akad IMBT, bank akan meminjamkan sejumlah dana kepada nasabah untuk membeli rumah. Namun, rumah yang dimaksud menjadi hak bank. Nasabah baru dapat memiliki rumah tersebut jika masa ijarah selesai dan memenuhi seluruh kewajibannya. Pengambilalihan hak kepemilikan atas rumah tersebut bisa dilakukan berdasarkan akad jual beli atau hibah. Menurut Edy Setiadi, Direktur Eksekutif Departemen Perbankan Syariah BI, kebijakan tersebut lahir karena adanya peningkatan yang pesat terhadap KPR dan KKB iB. Setiap bulan diperkirakan terjadi peningkatan sebesar 3% hingga 4%. Selain itu, sekitar 13% dari total pembiayaan perbankan syariah hingga saat ini tersalurkan dalam pembiayaan properti dan kendaraan bermotor. Karena itu, jika tidak ada kebijakan pengaturan FTV di perbankan syariah, portofolionya akan meningkat menjadi 20%. Respons Industri Sebelum kebijakan FTV di perbankan syariah diterbitkan, berbagai respons dari pelaku bisnis di sektor tersebut bermunculan. Menurut mereka, kekhawatiran (ketakutan) BI mengenai potensi bubble di bisnis pembiayaan syariah terlalu berlebihan. Kendati ditengarai ada potensi bubble, pelaku bisnis di industri perbankan syariah tetap optimistis bahwa

bisnis pembiayaan perbankan syariah tidak akan terganggu kebijakan FTV. Salah satu respons tersebut dilontarkan Head of Syariah Banking PermataBank yang juga Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Ahmad K. Permana. Menurutnya, pertumbuhan perbankan syariah akan tetap seperti yang diharapkan, on the track. Karena itu, lanjutnya, ketakutan akan terjadinya bubble yang menjadi latar belakang kebijakan tersebut agak berlebihan. Pasalnya, hingga saat ini, pangsa pasar perbankan syariah terhadap industri perbankan nasional masih di kisaran 4%. Ò Market share (perbankan) syariah masih kecil,Ó cetusnya. Sementara itu, BNI Syariah tetap optimistis mencapai target pembiayaan yang telah dicanangkan untuk tahun ini. Imam Teguh Saptono, Direktur Bisnis BNI Syariah, mengungkapkan bahwa BNI Syariah akan mampu mencapai target penyaluran KPR iB pada 2013. Imam mengatakan, tahun ini, BNI Syariah menargetkan pertumbuhan sebesar 40%. Untuk mencapai target tersebut, imbuh Imam, pihaknya akan menggeber perolehan salah satu produk tabungannya, yakni Tabungan Rencana. Melalui produk tersebut, secara tidak langsung pihaknya mengedukasi nasabah untuk menyiapkan uang muka. Dengan demikian, jika dibutuhkan kelak, nasabah tak perlu kebingungan menyetor kenaikan uang muka yang ditetapkan BI. Tak hanya itu, Imam dan kawankawannya juga tengah mengembangkan produk berakad MMQ yang notabene persentase FTV-nya jauh lebih ringan. n

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT TERTAGIH PT. BANK BRISYARIAH Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh Tahun 2008, dan PMK Nomor.57/ PMK.03/2010, dengan ini PT. Bank BRISYARIAH mengumumkan Piutang Yang Nyata Nyata Tidak Dapat Tertagih sebagai berikut: Tahun 2012 Rp. 1.903.235.853 Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Tertagih adalah sebagaimana tercatat pada pembukuan Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.


PROBANK

11

Wacana

Menjunjung Tinggi Martabat Rupiah Belakangan, redenominasi rupiah kian santer dibicarakan publik. Terlebih, RUU redenominasi sudah masuk wilayah legislatif. Waktu redenominasi tak lama lagi tiba.

K

endati masih banyak pihak yang kontra, rencana pemerintah melakukan redenominasi atau penyederhanaan nominal mata uang rupiah dengan menghilangkan tiga angka nol di belakang mata uang sekarang tetap dijalankan. Pemerintah telah memasukkan rancangan undang-undang (RUU) redenominasi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kabarnya, RUU tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013. Jika diketok nanti, keberadaan undang-undang (UU) tersebut diharapkan dapat melengkapi hal ihwal yang diatur UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Redenominasi yang kini ramai dibicarakan sebelumnya acap disamakan dengan sanering atau pemotongan nilai uang. Padahal, kedua kebijakan itu jelas berbeda. Esensinya, redenominasi dilakukan terencana dan bertahap, tidak mengurangi nilai mata uang, serta tidak mengurangi daya beli mata uang. Sebaliknya, sanering dilakukan seketika, mengubah nilai mata uang, dan mengurangi daya beli. Walau maksud redenominasi jelas, yaitu untuk menyederhanakan nominal mata uang agar lebih efektif dan efisien, kebijakan tersebut tetap memicu pro dan kontra pelbagai pihak. Salah satunya, dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Pihak Kadin menilai, kebijakan tersebut dapat memicu inflasi yang tinggi dan dikhawatirkan menggerus pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah. Potensi inflasi tersebut dapat menjadi kenyataan jika ada ekspektasi masyarakat atau aktivitas spekulasi yang memanfaatkan momen redenominasi untuk menimbun barang. Pada gilirannya, hal itu dapat memicu inflasi secara tak terkendali. Potensi inflasi juga bisa terjadi karena aksi pembulatan harga ke atas secara berlebihan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Namun, menurut Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution, pihaknya dan pemerintah pada dasarnya sudah mengantisipasi munculnya potensi risiko tersebut. Darmin mengungkapkan, dalam RUU redenominasi telah diatur mengenai praktik pembulatan harga. RUU tersebut menjabarkan tentang kriteria kewajaran dan pengawasan— dalam pembulatan harga—serta tindakan tegas terhadap perilaku curang yang merugikan masyarakat. Berbeda dengan sektor riil yang cenderung kontra dengan

12


kebijakan tersebut, pelaku industri perbankan umumnya menganggap kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah tersebut dapat diterima masyarakat jika dilakukan pada momen dan prosedur yang sesuai. Direktur Utama Bank Negara Indonesia (BNI), Gatot M. Suwondo, optimistis kebijakan redenominasi tidak akan direspons negatif oleh masyarakat jika dilakukan sosialisasi terlebih dulu secara menyeluruh dan tepat sasaran. Apalagi, kebijakan tersebut bukan pemotongan uang atau sanering, melainkan hanya penyederhanaan mata uang. Di lain sisi, Gatot yakin bahwa implementasi kebijakan itu membutuhkan biaya yang tak murah. Bukan hanya bagi BI, melainkan juga perbankan. Setiap bank pasti akan mengeluarkan biaya untuk mengubah sistemnya dan menyiapkan berbagai hal secara simultan. Menurut Parwati Surjaudaja, Direktur Utama Bank OCBC NISP, ada beberapa persiapan dan konsekuensi yang harus diantisipasi pelaku bisnis perbankan terkait dengan implementasi redenominasi. Yang jelas, imbuhnya, persiapan tersebut tak hanya terbatas pada investasi di bidang sistem elektronik yang di dalamnya mencakup jaringan electronic channel (e-channel), seperti automatic teller machine (ATM), electronic data capture (EDC), internet banking, phone banking, dan mobile banking. Yang lebih utama adalah bagaimana bank dapat mengakomodasi transaksi-transaksi perbankan yang dilakukan dengan denominasi nilai uang yang sama selama masa transisi.

Tahapan Redenominasi Pada hakikatnya, kebijakan redenominasi telah melalui sejumlah proses dan direncanakan dengan cukup matang oleh pemerintah. Setelah Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Wakil Presiden Boediono sebagai Ketua Tim Koordinasi Redenominasi pada 2012, sekaligus menetapkan masa sosialisasinya, BI kemudian menyiapkan soal akuntansi, pencatatan, dan sistem informasi dalam rangka redenominasi tersebut, termasuk di dalamnya penyusunan RUU redenominasi, rencana pencetakan uang, dan distribusinya. Sebagai tindak lanjutnya, periode transisi pun ditetapkan sejak 2013 hingga 2015 guna memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa redenominasi bukan pemangkasan nilai mata uang (sanering), melainkan penyederhanaan dengan menghilangkan beberapa angka nol. Selanjutnya, pada 20162018, seiring dengan penarikan uang rupiah lama secara bertahap, pemerintah berharap uang rupiah lama tersebut tak lagi beredar di masyarakat. Kemudian, pada 2019-2020, akan ada masa phasing out, yakni pengembalian mata uang rupiah dengan uang baru sekaligus dibarengi dengan pengedaran mata uang baru sebagai pengganti uang lama. Tahun ini, BI dan pemerintah berencana menggencarkan sosialisasi redenominasi kepada khalayak di seluruh Tanah Air. “Penyederhanaan nominal uang sangat krusial, mengingat ini akan menjadi suatu cara meningkatkan kepercayaan terhadap mata uang rupiah,” kata Menteri Keuangan, Agus D.W.

Martowardojo, dalam acara “Kick Off Konsultasi Publik Perubahan Harga Rupiah Redenominasi”, akhir Januari lalu. Jika merujuk pada pengalaman di beberapa negara, redenominasi mata uang bukan hal yang baru sama sekali. Redenominasi cukup sukses diimplementasikan di Eropa Timur, Rusia, Turki, Rumania, Polandia, hingga Ukraina. Di kawasan Asia, ada Korea Utara yang melakukan redenominasi mata uangnya. Di wilayah Afrika, Zimbabwe tercatat sebagai salah satu negara yang juga ikut melaksanakan kebijakan redenominasi. Sementara, di Amerika Selatan, ada Brasil yang mengambil kebijakan tersebut dalam rangka melaksanakan kebijakan moneternya. Sebagai referensi, Indonesia perlu belajar dari pengalaman Turki yang dinilai berhasil menerapkan redenominasi dan cakap memainkan perannya di bidang moneter. Dalam implementasinya, Turki melakukan redenominasi secara bertahap selama tujuh tahun yang dimulai sejak 2005. Berbeda dengan yang akan ditempuh Indonesia, dalam redenominasinya Turki menyederhanakan (menghilangkan) enam angka terakhir pada lira dengan menggunakan kode mata uang yang baru. Sekali lagi, redenominasi lazimnya dilakukan secara gradual dan simultan dengan penarikan mata uang lama yang masih berlaku sepanjang periode transisi. Pelaksanaan secara bertahap tersebut bertujuan untuk menghindari gejolak, khususnya dalam jangka pendek, sehingga stabilitas ekonomi negara yang menempuh redenominasi tetap terpelihara sesuai dengan harapan.

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT Bank BNI Syariah Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh Tahun 2008, dengan ini PT Bank BNI Syariah mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun 2012 sebagai berikut : Tahun 2012

Rp

132.636.913.855,-

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar 4, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai Lampiran.


PROBANK

13

Profil

Arief Budiman:

Modal Inti, Tantangan Terbesar Perbankan Jabar Kebijakan soal peningkatan modal inti menjadi tantangan terbesar sejumlah bank yang berkantor pusat di Jawa Barat. Dalam waktu yang relatif tidak lama, mereka harus dapat memenuhi aturan bank sentral tersebut. Komitmen pemegang saham untuk menambah modal inti sangat ditunggu-tunggu.

D

alam rangka memperkuat dan meningkatkan daya saing perbankan nasional, sejumlah regulasi baru dikeluarkan Bank Indonesia (BI) sejak akhir 2012 hingga awal tahun ini. Yang kemudian kerap menjadi atensi pelaku bisnis perbankan adalah soal sanksi yang akan dikenakan terhadap bank jika bank bersangkutan terbukti melanggar ketentuan yang termaktub dalam kebijakankebijakan tersebut. Sejumlah kebijakan yang belakangan menjadi perhatian, di antaranya adalah ketentuan mengenai publikasi suku bunga dasar kredit (SBDK) mikro dengan tambahan SBDK kredit mikro; kewajiban pemenuhan porsi kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 20% dari total kredit bank secara bertahap; ketentuan devisa hasil ekspor dan devisa utang luar negeri yang kemudian diikuti dengan ketentuan mengenai trustee; serta pengaturan kegiatan usaha bank berdasarkan modal inti. Namun, menurut Arief Budiman, Ketua Perhimpunan BankBank Nasional (Perbanas) Jawa Barat (Jabar), dari sekian banyak kebijakan tersebut, ada satu kebijakan yang dinilainya mengandung tantangan utama yang perlu strategi khusus, yakni mengenai kegiatan usaha bank berdasarkan modal inti. Kebijakan yang demikian itu tentu penting disikapi secara proporsional dan realistis agar ke depan perbankan, khususnya yang beroperasi di Jabar, mampu berkembang dan tetap sehat dalam pengelolaannya. Tak hanya itu, pria yang juga menjabat sebagai Direktur Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Saudara ini mengutarakan soal upaya Perbanas Jabar melakukan penguatan kompetensi bankir guna mendukung daya saing industri perbankan di Jabar. Dalam konteks tersebut, sudah cukup banyak aktivitas yang dihelatnya bersama rekan-rekan bank lainnya. Pada sebuah kesempatan jelang akhir Februari lalu, Arief Budiman berkenan menerima Probank untuk berbincang-bincang tentang banyak hal menyangkut Bank Saudara dan perbankan di Jabar. Simak wawancara Probank dengannya berikut ini. Petikannya:

14


Bagaimana perbankan di Jabar merespons regulasi baru yang dikeluarkan BI sejak akhir 2012 hingga awal tahun ini? Sejumlah regulasi yang dikeluarkan BI pada akhir 2012 dan awal 2013 memang erat kaitannya dengan peningkatan ketahanan, daya saing, dan efisiensi industri perbankan nasional. Untuk itu, diperlukan peningkatan kemampuan permodalan yang memadai dalam menyerap potensi kerugian dan risiko yang muncul. Dari sekitar 85 bank anggota Perbanas Jabar, sebagian besar merupakan kantor cabang bank, dan hanya sebagian kecil yang kantor pusatnya berlokasi di Jabar. Bagi anggota Perbanas Jabar yang merupakan kantor cabang, maka kebijakan yang diambil adalah mengikuti kebijakan kantor pusat mereka. Sementara, bagi anggota Perbanas Jabar yang berkantor pusat di Jabar, seperti Bank Bisnis Internasional, Bank Jabar-Banten (Bank BJB), Bank Fama Internasional, Bank Artos, Bank Nusantara Parahyangan (Bank BNP), termasuk juga Bank Saudara, memiliki kebijakan sendirisendiri yang semuanya tetap mengacu pada ketentuan BI. Dari sejumlah regulasi baru yang dikeluarkan, aturan mana yang tantangannya paling besar? Bagaimana dengan rencana Bank Saudara ke depan? Dari sisi regulasi, para pelaku industri perbankan Jabar menganggap penyiapan peningkatan ketahanan modal, khususnya terhadap ketentuan baru mengenai BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) 1, BUKU 2, sampai dengan BUKU 4, secara khusus mendapat perhatian yang sangat serius. Berdasarkan modal inti, yang paling besar adalah Bank BJB, mungkin sudah mendekati BUKU 3. Yang lain masih di bawah Rp1 triliun, termasuk Bank Saudara yang modal intinya (baru) sekitar Rp445,26 miliar. (Untuk) BUKU 1, kami masih menunggu surat edaran BI. (Aturan) itu soal penentuan kegiatan usaha bank berdasarkan modal inti yang dimiliki masing-masing bank. Kegiatan usahanya dibatasi. Ketentuan tersebut harus dipenuhi sampai dengan 2016. (Khusus) Bank Saudara, kami memiliki

perencanaan (tentang upaya Bank Saudara merespons ketentuan BI mengenai BUKU 1-BUKU 2) dan akan menyampaikan action plan ke BI, yang batas waktunya hingga Maret 2013. (Sementara), bank lainnya masing-masing punya cara apakah akan menambah modal atau mencari mitra, tergantung masing-masing action plan. Kalau Bank Saudara, modal intinya sudah di atas ketentuan BI yang minimal Rp100 miliar. Dengan BUKU 1 hingga BUKU 4, kami harus memiliki strategi karena semakin besar modal, bank akan semakin leluasa, baik untuk memitigasi risiko maupun mengembangkan usahanya. Untuk memenuhi persyaratan modal inti Rp1 triliun, memang tidak mudah bagi Bank Saudara, butuh tambahan sekitar Rp560 miliar. (Untuk itu), yang dibutuhkan (adalah) upaya yang betul-betul strategis, termasuk mencari mitra baru. Sejak tahun lalu, Bank Saudara sudah mengumumkan akan bermitra (dengan pihak lain), Woori Bank, bank asal Korea. Kalau melihat kondisi industri perbankan di Jabar, sebagaimana laporan publikasi BI, sebenarnya sudah berada dalam posisi untuk mampu menyerap potensi kerugian atau risiko yang timbul. Hingga November 2012, CAR (capital adequacy ratio)) perbankan di Jabar di atas 20%. Namun, dengan ketentuan tersebut, perlu ada komitmen dari pemegang saham bank, khususnya yang berkantor pusat di Jabar, untuk meningkatkan modal inti dalam rangka pengembangan pertumbuhan bisnis bank (sekaligus) untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan dan daya saing (bank-bank bersangkutan). Dalam rangka Dalam rangka sosialisasi sosialisasi dan dan edukasi edukasi kegiatan kegiatan perbankan di perbankan di Jabar, Jabar, program program apa apa yang yang dikembangkan dikembangkan Perbanas Jabar? Perbanas Jabar? Secara struktural, Perbanas Jabar memiliki bidang yang membawahi pendidikan dan pengkajian. Salah satu tujuan bidang tersebut adalah mengembangkan kompetensi SDM perbankan di Jabar. Secara rutin dan berkelanjutan, bidang ini melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan SDM, baik secara hard skill maupun soft skill. Sedangkan, untuk CSR (corporate social responsibilti), responsibilti kegiatan-kegiatan yang dilakukan Perbanas Jabar terkait erat dengan kegiatan sosial, yakni pemberian bantuan (bagi korban) bencana alam; bantuan beasiswa untuk SD, SMP, SMA; serta kegiatan-kegiatan kerohanian, seperti pembangunan taman bacaan Alquran. Menyangkut pengembangan Menyangkut pengembangan UMKM UMKM dan dan financial inclusion, apa apa saja saja yang yang sudah sudah dilakukan dilakukan perbankan perbankan di di Jabar? Hal tersebut memang menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pelaku keuangan, khususnya di Jabar. Namun, dalam hal tersebut, (boleh dibilang) perbankan di Jabar sangat berperan dalam mencetak masyarakat menjadi wirausaha. Salah satunya melalui kerja sama dengan partisipasi perbankan dalam pembiayaan (melalui) Pusat Pengembangan dan Pendampingan Usaha Kecil dan Menengah (P3UKM) di Jabar, yang dibidangi oleh Bank Indonesia. Demikian juga kerja sama perbankan Jabar dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar. Dalam melaksanakan Dalam melaksanakan fungsi fungsi intermediasi, intermediasi, baik baik dari dari sisi sisi funding maupun maupun lending, apa tantangan yang dihadapi perbankan di perbankan di Jabar? Jabar? No. 105 Tahun XXX Januari-Februari 2013 l

PROBANK

15

Profil

Saat ini, penyaluran kredit perbankan di Jabar porsi terbesarnya masih di sektor konsumtif. Sampai dengan Desember 2012, penyaluran kredit konsumtif industri perbankan di Jabar porsinya 42% dari total kredit. Menjadi tantangan besar bagi industri perbankan di Jabar untuk menyalurkan kredit ke sektor produktif dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Penyaluran kredit ke sektor riil memerlukan kompetensi SDM secara khusus dan pengendalian internal yang memadai. Sedangkan, dari sisi funding, (kami menilai) perlu ada persaingan bisnis yang lebih sehat dalam hal pemberian tingkat suku bunga yang sehat, (yakni) terkait dengan tarik-menarik (take over) nasabah. Bagaimana kesiapan perbankan Jabar dalam menghadapi peralihan pengaturan dan pengawasan bank dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)? Mengenai peralihan fungsi tersebut, secara spesifik tidak ada persiapan khusus dari para pelaku perbankan di Jabar. Sejak tahun lalu, Perbanas Pusat sudah melakukan sosialisasi mengenai pengalihan pengaturan dan pengawasan perbankan dari BI ke OJK tersebut, salah satunya kepada anggotaanggota Perbanas di Jabar. Pada intinya, perbankan di Jabar siap dan mendukung peralihan pengaturan dan pengawasan perbankan tersebut sesuai

dengan Undang-Undang (UU) OJK. Kami meyakini, OJK merupakan lembaga independen yang dapat melakukan supervisi terhadap industri perbankan agar semakin memiliki daya tahan dan daya saing. Terkait dengan premi yang akan dibebankan kepada industri, diharapkan dapat disesuaikan dengan kompleksitas masing-masing bank sehingga tidak memberatkan. Terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan integrasi sektor keuangan, apa yang sudah ditempuh Perbanas Jabar? Terkait dengan pasar tunggal ASEAN, kami merasa perlu ada komitmen dari para pemegang saham untuk selalu berupaya meningkatkan permodalan. Upaya tersebut tentu juga harus diiringi dengan peningkatan kemampuan dari sisi teknologi perbankan dan peningkatan kompetensi SDM. Ketiga hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing industri perbankan. Sehingga, ketika pasar tunggal ASEAN dibuka, perbankan nasional tidak sekadar menjadi penonton di negeri sendiri. Terkait dengan hal tersebut, Perbanas juga harus menjadi organisasi yang melindungi (pelaku usaha di) industri (perbankan nasional). Selain itu, regulator nantinya harus bisa melindungi dan memberi ruang gerak yang leluasa bagi bank-bank kecil, termasuk bank perkreditan rakyat (BPR), untuk beroperasi.n

Jurus Arief Menangkis Konflik Kepentingan Dalam pandangan Arief Budiman, era keemasan bankir terjadi pada era 80-an. Saat itu, bankir menjadi profesi yang sangat membanggakan. Namun, seiring dengan perkembangan yang terjadi, situasi dan tantangan yang dihadapi bankir pun semakin kompleks. Terlebih dengan kian maraknya fraud dan sejumlah episode krisis yang melanda perekonomian nasional, yang notabene berimbas cukup signifikan pada bisnis perbankan. Akibatnya, dewasa ini bank menjadi kian rigid (kaku). Industri perbankan menjadi industri yang sarat regulasi. Dalam praktik pengelolaan bisnis perbankan, tata kelola perusahaan dan manajemen risiko harus diterapkan dengan baik oleh bankir yang berkecimpung di dalamnya. Hal itu tak bisa ditawar jika bank ingin berkembang dengan sehat. “Memang harus seperti itu. Karena, jika terjadi sesuatu di industri perbankan, dampaknya akan sangat luas,” tandas pria yang memulai kariernya di Bank Duta Ekonomi ini. Selaku bankir yang berdedikasi terhadap profesinya, terlebih dengan kedudukannya sebagai pengurus bank, Arief mengaku sangat menghindari hal-hal yang memicu konflik kepentingan. Salah satu hal yang dilakoninya untuk menghindari konflik kepentingan adalah dengan tidak mengambil profesi maupun pekerjaan selain bankir. Kalaupun aktif di organisasi, itu tak lepas dari profesinya sebagai seorang bankir. Karena itu, pria yang memiliki prinsip hidup “berguna bagi orang banyak” ini juga duduk sebagai Ketua Ikatan Bankir Indonesia (IBI) Komisariat Jawa Barat (Jabar) dan Ketua Komite Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jabar. “Sebagai bankir, saya menghindari profesi di luar bankir untuk menghindari conflict of interest interest,” tegas alumnus teknik mesin Universitas Indonesia (UI) ini. Sebagai orang penting di Bank Saudara, bankir yang aktif di Perbanas sejak 1997 ini punya obsesi menjadikan sumber daya manusia (SDM) Bank Saudara siap bersaing dengan SDM bank mana pun. Bersama jajaran direksi, Arief kini berupaya secara konkret membangun budaya kepatuhan hingga level bawah. Memang, yang demikian itu tak bisa diwujudkan secara instan. Dalam prosesnya, diperlukan kerja keras dan pemupukan sedari awal. “Budaya patuh memerlukan komitmen semua pihak mulai dari pemegang saham, manajemen dan karyawan sehingga benar-benar dapat patuh terhadap aturan yang ada,” pungkas kolektor mobil kuno era 60-an dan 70-an ini.

16

PROBANK

l

No. 105 Tahun XXX Januari-Februari 2013

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK. Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang PPh Tahun 2008, dengan ini PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagai berikut : Tahun 2012 T

Rp 3.169.006. 468.690,00

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Badan Usaha Milik Negara (KPP BUMN), bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.


PROBANK

17

Regulasi

Menggedor Transparansi Bank Bank sentral merilis aturan soal transparansi dan publikasi laporan bank yang disusul dengan aturan tentang laporan tahunan bank umum dan laporan tahunan tertentu. Kedua aturan itu mendorong bank untuk menyajikan laporan yang lebih detail dan lengkap.

S

ejalan dengan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan bank dan implementasi Pilar 3 pada Basel II, yakni mengenai market discipline, Bank Indonesia (BI) pada awal Desember 2012 mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 14/35/DPNP/2012 tentang Laporan Tahunan Bank Umum dan Laporan Tahunan Tertentu yang Disampaikan kepada BI. Hal itu merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan BI (PBI) Nomor 14/14/PBI/2012 Tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Dalam SE tersebut, BI meminta pihak bank setiap tahun menyampaikan dan memublikasikan kondisi keuangannya secara menyeluruh, baik mengenai perkembangan usaha, kinerja, eksposur risiko, praktik manajemen risiko, dan kecukupan permodalan bank, baik secara individu maupun kelompok usaha. Aturan mengenai penyampaian laporan tahunan dan laporan tahunan tertentu itu mulai berlaku pada tahun buku 2012. Tenggat waktu penyerahan laporan tersebut paling lambat lima bulan setelah tahun buku berakhir. Sekadar informasi, selain kepada pemegang saham dan BI, laporan tahunan harus diserahkan kepada lembaga lain yang berkepentingan dengan perkembangan usaha bank. Pihak bank juga diminta memublikasikan laporan keuangan tahunannya paling tidak di dua majalah ekonomi dan keuangan. Sementara, untuk laporan tahunan tertentu, pihak bank hanya diwajibkan menyampaikannya kepada BI. Dalam laporan tahunan yang disampaikan kepada BI, pihak bank setidaknya menyampaikan laporan pernyataan yang mencakup informasi umum, laporan keuangan tahunan, opini dari akuntan publik, pengungkapan permodalan serta pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko bank, aspek transparansi sesuai dengan laporan keuangan publikasi triwulanan, aspek pengungkapan yang terkait dengan kelompok usaha, aspek pengungkapan sesuai dengan standar akuntansi keuangan, dan informasi lain. Selain secara individu, pengungkapan permodalan serta eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko bank dilakukan secara konsolidasi dengan anak perusahaan bank

18


tersebut. Penyampaian laporan tahunan dilakukan untuk posisi akhir Desember dan secara kuantitatif data yang disajikan harus dibandingkan dengan data tahun sebelumnya. Jika suatu bank baru beroperasi (pada tahun pertama), bank yang bersangkutan tak perlu melakukan perbandingan data dimaksud. Perubahan Mendasar Yang perlu diperhatikan, ada sejumlah perubahan mendasar dalam penyampaian laporan tahunan dan laporan tahunan tertentu. Perubahan mendasar tersebut, di antaranya mencakup pengungkapan secara lebih detail dan menyeluruh mengenai eksposur risiko, penerapan manajemen risiko, serta kecukupan permodalan. Dalam publikasi laporan bank, BI meminta bank bersangkutan untuk memuat laporan permodalan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Laporan tersebut juga harus dilengkapi dengan pengungkapan eksposur risiko dan manajemen risiko.

Dalam pengungkapan eksposur dan manajemen risiko, bank diminta melaporkan risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, untuk risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi, pelaporannya cukup disampaikan secara kualitatif. Sementara, untuk penyajian laporan keuangan bank umum, informasi yang disampaikan kepada bank sentral, antara lain mencakup susunan dan ringkasan riwayat hidup anggota dewan komisaris, direksi, dan pejabat eksekutif; rincian kepemilikan bank; perkembangan usaha bank dan kelompok usaha bank; strategi dan kebijakan manajemen dalam pengembangan usaha bank; serta laporan manajemen mengenai pengelolaan bank dalam rangka penerapan good corporate governance (GCG). Dalam penyampaian publikasi laporan keuangan, pengungkapan permodalan bank harus memuat penjelasan tentang pendekatan yang digunakan bank dalam menilai kecukupan modal untuk mendukung aktivitas yang dilakukan, baik saat ini maupun yang akan datang, yang disampaikan secara kuantitatif dan kualitatif. Sementara, dalam pengungkapan eksposur risiko dan penerapan manajemen risiko, informasi yang disampaikan bank paling tidak mencakup pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi; kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; kecukupan proses identifikasi, pengukuran pemantauan, dan pengendalian risiko; sistem informasi manajemen risiko; dan sistem pengendalian intern menyeluruh.

Secara khusus, pengungkapan eksposur risiko dan manajemen risiko terdiri atas risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Untuk risiko kredit, pengungkapannya paling sedikit memuat informasi mengenai pengungkapan umum yang terdiri atas pengungkapan kuantitatif dan kualitatif, pengungkapan risiko kredit dengan pendekatan standar secara kuantitatif dan kualitatif, pengungkapan mitigasi risiko kredit dengan pendekatan standar secara kualitatif dan kuantitatif, sekuritisasi aset secara kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan perhitungan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) risiko kredit dengan pendekatan standar. Sedangkan, untuk pengungkapan risiko pasar, di dalamnya mencakup informasi mengenai penghitungan risiko pasar dengan metode standar secara kualitatif dan kuantitatif serta penghitungan risiko pasar dengan menggunakan model internal yang terdiri atas penghitungan kuantitatif dan kualitatif. Risiko lain yang pengungkapannya dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif adalah risiko operasional yang paling tidak mencakup organisasi manajemen risiko operasional dan mekanisme yang digunakan bank dalam mengidentifikasi dan mengukur risiko operasional. Sementara, risiko likuiditas yang pengungkapannya dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif paling tidak memuat informasi tentang organisasi manajemen risiko likuiditas, indikator peringatan dini permasalahan likuiditas, mekanisme pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas, termasuk pengungkapan profil maturitas rupiah dan valuta asing (valas).

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT Bank UOB Indonesia Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf h UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 57/PMK.03/2010, dengan ini PT Bank UOB Indonesia mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih pada tahun 2012 : Rp.168.260.415.955,Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu, Direktorat Jenderal Pajak, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan.


PROBANK

19

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. Sesuai Pasal 6, Ayat (1), Huruf h UU PPh No.36 Tahun 2008, dengan ini PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Tahun 2012 sebagai berikut: Tahun 2012

Rp2.462.910.590.642

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.

20


PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Sesuai pasal 6 ayat 1 huruf h UU PPh tahun 2008, dengan ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih tahun 2012 sebagai berikut: Tahun 2012

Rp4.418.766.138.326,-

Rincian Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, bersamaan dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.


PROBANK

21

Wacana

Jangan Main-Main dengan Rupiah Spekulasi yang menggoyang rupiah makin intens terjadi belakangan ini. Salah satunya via transaksi NDF yang riuh di Singapura. Agar rupiah tak mudah dipermainkan, BI mengeluarkan jurus acuan kuotasi valas.

T

erkuaknya aksi spekulasi nilai kurs rupiah (IDR) terhadap dolar Amerika Serikat (USD) melalui transaksi non-deliverable forwards (NDF) yang dilakukan bank-bank di Singapura pada akhir tahun lalu belakangan menjadi catatan penting pemangku kebijakan moneter di Tanah Air, yakni Bank Indonesia (BI). BI mendapatkan informasi, berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Monetary Authority of Singapore (MAS), setidaknya ada 18 bank asing yang melakukan spekulasi melalui NDF. Kalau dirunut ke belakang, spekulasi itu disebut-sebut sebagai salah satu faktor penyebab nilai kurs rupiah melemah dan tidak stabil. Menurut sumber tulisan yang dirilis Reuters dalam situsnya pada akhir Januari lalu, pihak MAS terus menyelidiki dan mengumpulkan laporan dari bank-bank yang tergabung dalam Association of Banks in Singapore (ABS) yang melakukan transaksi dimaksud. Sejauh ini sudah banyak trader yang diselidiki MAS dan kemudian perizinannya dihentikan sementara waktu. Sekadar informasi, UBS, JPMorgan, DBS Group Holdings Ltd, dan HSBC Holdings Plc merupakan pemain besar pasar NDF di Singapura. Dalam praktik spekulasi tersebut, kurs spot USD/IDR yang digunakan (bertransaksi) berasal dari fixing atau rata-rata harga atau kuotasi kurs USD/IDR yang dimasukkan 18 bank kepada ABS. Sumber Reuters mengungkapkan, jika trader dapat menggerakkan nilai spot yang dimasukkan atau berkolusi bersama, mereka bakal meraup untung dari NDF. Trik tersebut mirip dengan manipulasi bunga Libor (London Interbank Offered Bank) yang dilakukan bank-bank kelas dunia yang aksinya terungkap pada medio 2012. Sebagai informasi, sistem yang ada di NDF terbilang hampir sama dengan kontrak forward, yakni menggunakan sistem ijon. Bedanya, saat jatuh tempo, kedua belah pihak yang terlibat dalam NDF tidak menyerahkan seluruh nilai valuta asing (valas) dari transaksi yang telah disepakati. Kedua belah pihak hanya menyerahkan selisih kurs hasil tebakan. Itu pun bukan dalam rupiah melainkan dolar Amerika Serikat. Hal seperti itu kemudian berpotensi menggoyang rupiah. Kondisi nilai kurs rupiah yang tidak stabil dan volatile pada jangka waktu tertentu dapat mengganggu perekonomian.

22


Akibatnya, pelaku usaha di berbagai sektor industri akan menanggung beban kerugian lantaran kurs yang tidak stabil dan melemah. Kondisi itu lambat laun juga akan menggerus cadangan devisa. Stabilisasi kurs rupiah yang ditempuh melalui operasi moneter umumnya kerap memakan cadangan devisa yang tidak sedikit. Pada Januari lalu, misalnya, biaya operasi moneter yang harus dikeluarkan BI mencapai US$3,9 miliar. Tak hanya Indonesia yang dibikin berang oleh transaksi NDF, Bank Negara Malaysia (BNM) pun gerah. Karena itu, BNM melarang bank-bank di negerinya menggunakan acuan harga dari Singapura. Langkah yang sama dilakukan BI. Pada awal Februari, BI mengirimkan surat kepada bank-bank devisa. Isinya memberitahukan bahwa bank-bank tersebut harus mematuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 10/37/PBI/2008, Pasal 4, Ayat 1 dan 2. Melalui peraturannya itu, BI menegaskan ulang bahwa transaksi valas harus ada underlying dan penyelesaian dengan nilai penuh. Artinya, transaksi NDF dilarang. Untuk memastikan aturan yang dibuatnya diindahkan oleh bank-bank devisa, BI pun akan melakukan pemeriksaan terhadap bank-bank yang dicurigai melakukan transaksi NDF. Tidak hanya itu, BI juga telah menyiapkan sanksi bagi bank yang melanggar aturan tersebut, yakni denda minimal 10% dari nilai transaksi atau maksimal Rp27 miliar.

Kurs Acuan Domestik Langkah antisipatif tersebut terus digeber bank sentral. Selanjutnya, BI akan mengumumkan rencana pembentukan kurs acuan dalam negeri (onshore reference rate). Untuk menentukan kurs acuan itu, BI mewajibkan 30 bank devisa memasukkan kuotasi valas setiap hari. Dari kuotasi valas, selanjutnya akan dibuat nilai rata-rata dengan perhitungan tertentu dan akan diberlakukan sesuai dengan pasar. Mekanisme yang digunakan nantinya bakal seperti yang diterapkan dalam penentuan Jakarta Interbank Offered Rate (JIBOR). Menurut Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah, hal itu harus dilakukan. Jika tidak, transaksi NDF yang tidak terkendali dapat merugikan pasar dalam negeri. Selain itu, mekanisme acuan melalui kuotasi tersebut ditempuh demi kepentingan yang lebih luas, yakni untuk menjaga kestabilan nilai kurs rupiah. Berbagai pihak juga sepakat terhadap langkah BI yang melayangkan surat peringatan dan imbauan kepada bank-bank di dalam negeri yang masih bermain-main dengan NDF. Dalam pandangan Farial Anwar, Direktur Currency Management Group, spekulasi tidak hanya dilakukan trader (pelaku transaksi) di Singapura, tapi juga dilakukan oleh trader di dalam negeri. Peringatan ini sekaligus bisa menjadi momen bahwasanya sudah saatnya bank-bank di Indonesia tak mengekor naik-turunnya NDF untuk menghargai spot dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.

Di lapangan, para spekulan tersebut umumnya mencari kesempatan melalui produk yang jauh dari pengawasan regulator di Indonesia. Dalam konteks independensi bank sentral, Farial menegaskan, sudah selayaknya BI mengirimkan surat protes kepada MAS karena bank-bank di Singapura telah mempermainkan nilai kurs rupiah. Pelemahan rupiah melalui cara-cara seperti yang ditempuh bank-bank di Singapura harus kita lawan. Kabar terakhir, pada Rapat Dewan Gubernur BI yang digelar pada 12 Februari 2013, kuotasi valas memang masuk dalam pembahasan. Sebagai tindak lanjutnya, bank sentral melakukan pertemuan dengan 17 bank untuk mendiskusikan hal itu. Ke-17 bank dimaksud merupakan calon bank kontributor yang akan menerbitkan referensi kurs baru di pasar valas domestik. Secara teknis, 17 bank dimaksud juga telah memahami latar belakang rencana referensi kurs yang digagas bank sentral tersebut. Direktur Perencanaan Strategis dan Hubungan Masyarakat BI, Difi A. Johansyah, menyatakan referensi kurs melalui kuotasi tersebut diharapkan mampu mendorong likuiditas dan efisiensi pasar valas sehingga dapat memperdalam pasar keuangan domestik. Tak hanya itu, kuotasi tersebut juga diharapkan dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya dan bukan hasil dari aksi spekulasi atau manipulasi yang hanya mendatangkan keuntungan sesaat.n

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) huruf h dan Peraturan Menteri Keuangan No.105/PMK.03/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.57/PMK.03/2010, dengan ini PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak dapat Ditagih pada tahun 2012 adalah sebagai berikut : Rp 355.632.577.198 Rincian Daftar Piutang Yang Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di bank dan akan diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT PPh Badan) tahun pajak 2012 sebagai lampiran.


PROBANK

23

Sekilas Berita

Bantuan Perbanas untuk Korban Banjir Jakarta Perbanas memberikan bantuan senilai Rp100 juta berupa aneka barang kebutuhan sehari-hari kepada korban banjir di Penjaringan, Jakarta Utara. Bantuan yang dikemas dalam program Perbanas Peduli ini melengkapi bantuan yang sebelumnya sudah diberikan oleh bank-bank anggota Perbanas.

S

etelah seminggu tinggal di barak pengungsian, warga Muara Baru RT 016 RW 017, Penjaringan, Jakarta Utara, akhirnya bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Denyut ekonomi pun mulai terlihat. Beberapa toko mulai melakukan aktivitas jual beli. Sekadar informasi, Penjaringan termasuk wilayah yang menderita akibat bencana banjir yang melanda Jakarta. Bencana banjir tak pelak mengusik perhatian pelaku industri perbankan. Beberapa waktu lalu, Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) melalui Perbanas Peduli memberikan bantuan untuk warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Bekerja sama dengan tim Marinir Angkatan Laut, Perbanas mendapatkan informasi bahwa masyarakat wilayah Penjaringan—yang dekat dengan pantai—masih memerlukan banyak bantuan. Program Perbanas Peduli ini melengkapi bantuan yang sebelumnya diberikan oleh bank-bank anggota Perbanas. Perbanas memberikan bantuan senilai Rp60 juta dalam bentuk makanan, kebutuhan wanita dan anak-anak, perlengkapan sekolah, serta obat-obatan. Bantuan disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono,

24


bersama sejumlah Pengurus Perbanas kepada warga Muara Baru RT 016 RW 017, Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu, 27 Januari 2013. Menurut Sigit, biasanya Perbanas memberikan bantuan dalam bentuk bangunan infrastruktur seperti sekolah dasar. Bantuan serupa pernah diberikan Perbanas untuk wilayahwilayah yang menjadi korban bencana, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta, Probolinggo (Jawa Timur) dan Ciamis (Jawa Barat). Sebagai informasi, program yang sama tengah direncanakan untuk diterapkan di Jakarta. Akibat banjir, pusat-pusat bisnis tempat kantor-kantor bank beroperasi tak luput dari bencana tersebut. Perbanas mengaku belum memperoleh data pasti mengenai kerugian yang dialami sektor perbankan akibat banjir Jakarta. Sekadar informasi, di wilayah Jakarta Utara saja ada beberapa bank yang setidaknya dua kantor cabangnya kebanjiran. Namun, menurut Sigit, setiap bank pasti sudah memiliki business contingency plan untuk mengatasi kondisi-kondisi yang tak diinginkan seperti halnya bencana alam. “Dan, ini sudah dijalankan bank-bank dengan baik,” pungkasnya.

PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009, dengan ini PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengumumkan Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih sebagai berikut:

Tahun 2012: Rp 170.764.530.184,-

(seratus tujuh puluh milyar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh empat rupiah) Rincian Daftar Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih adalah sebagaimana tercatat di Bank dan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, bersama dengan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2012 sebagai lampiran.


PROBANK

25

Senggang

Di Balik Kontribusi Bank Untuk mengembangkan keolahragaan di Tanah Air yang kerap terganjal anggaran, pemerintah mendorong program bapak asuh dan sponsor dari pelaku bisnis, termasuk BUMN dan BUMD. Harapannya, berbagai cabang olahraga prestasi bisa meraih sukses berkelanjutan.

S

ampai dengan hari ini, dunia olahraga di Indonesia memang belum menjadi pilihan utama ketika seorang menentukan profesi dan karier dalam hidupnya. Dengan kata lain, atlet bukan profesi yang menjanjikan. Pasalnya, di kehidupan nyata, kita masih sering menyaksikan dan mendengar, cukup banyak atlet nasional yang pada masanya meraih kejayaan, tapi ketika pensiun kehidupannya justru kurang mujur dan serba kekurangan.

26

PROBANK

l

No. 105 Tahun XXX Januari-Februari 2013

Seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah terus mengupayakan sejumlah perbaikan dan memberikan apresiasi yang lebih baik lagi kepada para atlet. Pengembangan dan pembinaan berbagai cabang olahraga pun dipoles sana-sini. Tapi, sayangnya, di tengah upaya pembinaan itu, pemerintah terbentur keterbatasan anggaran. Alokasi dana pembinaan dan pengembangan olahraga berikut atletnya terbilang minim.

Melihat realitas tersebut, pemerintah tidak ingin larut dan menyerah pada keadaaan. Dengan berbagai cara, pemerintah mendorong peran serta pelaku bisnis untuk berkontribusi terhadap pengembangan dan pembinaan olahraga prestasi beserta atletnya. Salah satu program yang diupayakan adalah program Ò bapak asuhÓ di bawah koordinasi Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui program ini, perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk bank, didorong untuk menjadi Ò bapak asuhÓ alias sponsor bagi sejumlah cabang olahraga. Di wilayah provinsi, badan usaha milik daerah (BUMD), termasuk bank pembangunan daerah (BPD), tak luput dari perhatian pemerintah untuk ikut menyokong pengembangan dan pembinaan olahraga prestasi di daerah masing-masing. Setelah cukup lama program tersebut diimplementasikan pemerintah, berbagai wujud konkret partisipasi bank-bank BUMN pun bermunculan di pentas keolahragaan nasional. Salah satu bentuk kontribusi perbankan terlihat pada perhelatan SEA GAMES XXVI di Indonesia pada 2011. Sekadar contoh, ketika itu Bank Rakyat Indonesia (BRI) mensponsori tim karate dengan dana mencapai Rp5,2 miliar. Lalu, Bank Mandiri yang menjadi sponsor bagi tim atletik nasional mendonorkan dana Rp2 miliar. Belum lagi, Bank Negara Indonesia (BNI) memberikan dana sebesar Rp1 miliar sebagai sponsor untuk tim bola voli nasional. Pada akhir ajang prestasi olahraga se-ASEAN itu, kolaborasi dan partisipasi perbankan nasional menuai sukses yang membanggakan, yaitu kontingen Indonesia berhasil meraih juara umum. Tidak hanya bank BUMN yang berkontribusi dalam pengembangan dan pembinaan olahraga prestasi di Tanah Air. Bank swasta juga turut berperan, salah satunya adalah BCA. Bank ini berpartisipasi dengan memberikan apresiasi dan penghargaan kepada atlet yang berprestasi di ajang Olimpiade London 2012.

Penghargaan yang diberikan diharapkan dapat memicu dan memotivasi para atlet agar dapat terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia olahraga di Tanah Air. Apresiasi diwujudkan dengan memberikan perlindungan asuransi kesehatan untuk para atlet. Sehubungan dengan hal itu, Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, mengungkapkan, penghargaan yang diberikan diharapkan dapat memicu dan memotivasi para atlet agar dapat terus berprestasi dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia olahraga di Tanah Air. Dengan begitu, atlet dan olahraga prestasi nasional dapat berbicara banyak, baik di pentas regional maupun internasional. Selain bentuk partisipasi seperti itu, sebenarnya masih banyak lagi kegiatan sponsorship oleh bank untuk olahraga prestasi di negeri ini. Sebut saja, keterlibatan Bank Mandiri sebagai sponsor Liga Indonesia musim 1999-2004, BII Maybank yang menggelar Ò BII Maybank Bali MarathonÓ pada April 2012, serta beberapa BPD yang menjadi sponsor klub sepak bola di wilayahnya, seperti Bank Kaltim (sponsor Mitra Kukar) dan Bank Papua (sponsor Persipura), serta Bank Jabar Banten (Bank BJB) yang mensponsori tim renang kontingen Jawa Barat dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau, beberapa waktu lalu.n

Efek Positif Sejatinya, partisipasi perbankan nasional di dunia olahraga akan berdampak positif terhadap eksistensi dan bisnis mereka. Memang, efek ekonomisnya tidak secara langsung didapatkan. Namun, pada jangka waktu tertentu ke depan, bank-bank yang aktif mensponsori kegiatan olahraga prestasi tersebut akan menuai hasil. Kegiatan sponsorship yang dilakukan bankbank sesungguhnya juga mengandung unsur (aktivitas) promosi yang dapat meningkatkan branding perusahaan. Aktivitas sponsorship di pentas olahraga prestasi sejauh ini dinilai cukup efektif menarik perhatian masyarakat luas, baik yang datang langsung ke arena pertandingan maupun yang menonton melalui layar televisi. Pakar manajemen pemasaran, Rhenald Kasali, mengamini dan membenarkan penilaian tersebut. Dalam pandangan Rhenald, (kehadiran) simbol (logo korporasi) sangat penting bagi perusahaan yang bergerak di sektor jasa yang ingin menjaga pelayanan, kredibilitas, dan keramahan manusia di dalamnya. Melalui partisipasi sponsorship yang dilakukan perusahaan, secara teori, publik akan lebih mudah mengenali eksistensi perusahaan bersangkutan. Dengan demikian, sebetulnya tak ada yang “merugi” ketika bank turut berkontribusi mensponsori aktivitas olahraga di negeri ini. Di satu sisi, kontribusi tersebut dapat memacu atlet lebih berprestasi. Di sisi lain, bank jadi lebih membumi.


PROBANK

27

PIUTANG YANG DIHAPUS BUKUKAN Sesuai Pasal 6 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan ini PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, NPWP : 01.567.489.8-073.000 Mengumumkan Piutang Yang Dihapus Bukukan sebagai berikut : Tahun 2012 Rincian

: Rp 44.302.628.193

Daftar

Piutang

Yang

Dihapus

Bukukan

adalah

sebagaimana tercatat di Bank dan akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat bersamaan dengan SPT Tahunan PPh Badan sebagai lampiran.

28


Mengoptimalkan Devisa Hasil Ekspor. Modal Inti, Tantangan Terbesar Perbankan Jabar Ketika Bank di Genggaman Menjunjung Tinggi Martabat Rupiah

Recommend Documents