Bahan Bacaan Modul 3: Hak Anak Mengenal Prinsip-Prinsip dan Norma-Norma dalam KHA dan Pelaksana KHA1 Oleh: Adzkar Ahsinin A. Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) Pada prinsipnya,
anak-anak
merupakan pembawa/subyek
hak asasi manusia
(bearers of human rights) sebagaimana dinyatakan, misalnya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Kovenan Kovenan
Hak Ekonomi,
Hak Sosial dan Hak Budaya, dan
tentang Hak Sipil dan Politik tahun 1966. Perdebatan hak anak dalam kerangka
filosofis dapat ditelusuri sejak masa Pencerahan. Perdebatan ini terbaca pada karya John Loke dalam
J.J. Rousseau dalam
ou dalam
atau Immanuel Kant dalam
g der Metaphysik der Sitten.
atau
(Peter G. Kirchschläger
Thomas
Kirchschläger, tanpa tahun). Oleh karena itu, muncul pertanyaan mengapa masyarakat inetrnasional perlu mengembangkan instrumen hukum HAM yang khusus mengatur hak anak-anak, padahal mereka adalah pembawa hak asasi manusia. Bukan anak adalah juga manusia? Tentu saja anak-anak adalah manusia dan harus diperlakukan seperti itu sesuai dengan semua instrumen hukum HAM. Namun demikian, pada abad kedua puluh, anak-anak membutuhkan dukungan dan perlindungan khusus benar-benar harus dijamin untuk mereka juga. dibenarkan oleh kenyataan bahwa
berkembang
pengakuan jika HAM
Penciptaan hak khusus anak-anak
karena statusnya
sebagai seorang anak, anak-anak
sangat rentan terancam integritas dan martabatnya sehingga membutuhkan perlindungan khusus (Peter G. Kirchschläger Thomas Kirchschläger, tanpa tahun) Setiap terjadi peristiwa pelanggaran HAM, korban pertama selalu anak-anak. Anakanak menghadapi risiko yang lebih besar daripada orang dewasa. Anak akan mengalami penderitaan dengan derajat lebih dalam akibat didiskriminasi daripada orang dewasa baik berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, serta setiap klasifikasi yang dilekatkan padanya. Anak seringkali diperlakukan sebagai obyek dan bukan sebagai subyek. Anak dianggap sebagai Draft Bahan Bacaan untuk Penyusunan Modul Anak Berhadapan dengan Hukum The Indonesian Legal Resource Center (ILRC) 1
1 |Hal.
milik dan sebagai simbol status bagi suatu rumah tangga. Oleh karena berkebutuhan khusus anak, mereka dianggap sebagai populasi yang bermasalah. Berdasarkan hal tersebut maka mengkaitkan HAM kepada anak-anak berarti dan
membebaskan anak dari ketiadaan HAM
membuat mereka berdaulat (Peter G. Kirchschläger Thomas Kirchschläger, tanpa
tahun) Berdasarkan pendapat J.Eekelar (tanpa tahun) mengapa anak-anak membutuhkan HAM dengan kualifikasi khusus sesuai dengan karakteristik anak karena alasan sebagai berikut: 1. Anak merupakan kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan khusus; 2. Anak merupakan kelompok masyarakat yang berbeda kebutuhan dan hak-hak dengan orang dewasa; 3. Anak memiliki hak yang spesifik sebagai bagian dari HAM. Dalam perspektif hak anak, Johanna Eriksson (2001) mengapa mereka membutuhkan pengaturan dan perhatian khusus dalam rangka melindungi, memajukan, dan memenuhi hak-hak yang melekat padanya. Alasan-alasan berikut yang menjadi dasar pembenar tersebut: 1. Anak-anak memiliki status yang setara dengan orang dewasa (equal status with
adults) sebagai anggota ras manusia, mereka bukan milik orang tua; 2. Kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi aktif anak merupakan proses yang penting (crucial) bagi setiap masyarakat dan membuat hal tersebut menjadi masuk akal untuk berinvestasi dalam pertumbuhan dan perkembangan anak; 3. Anak-anak pada awalnya benar-benar sangat tergantung, mereka dapat tumbuh menuju kemandiriannya hanya dengan bantuan orang dewasa; 4. Masa kanak-kanak adalah masa paling formatif dalam kehidupannya. Keadaan perkembangan anak-anak membuat mereka rentan khususnya terhadap kondisikondisi yang mungkin mempengaruhi hidup mereka, misal konflik bersenjata, kekerasan, kekurangan pangan, polusi lingkungan, dll; 5. Masa remaja adalah periode yang kritis dalam kehidupan anak, perilaku negatif atau positif akan ditiru selama periode ini yang akan berdampak pada kehidupan masa dewasanya kelak;
2 |Hal.
6. Anak-anak berperan tidak pada bagian proses politik formal sehingga sulit bagi mereka untuk menggunakan sistem hukum. Oleh karena itu diperlukan pengaturan khusus untuk menjamin bahwa hak anak-anak dan kepentingan anak-anak seharusnya diwakili secara tepat dalam semua pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Tumbuhnya kesadaran bahwa tidak semua manusia memiliki akses yang sama terhadap HAM dan fakta bahwa anak adalah orang-orang dengan kebutuhan khusus maka masyarakat internasional memandang
perlu
perjanjian khusus HAM bagi anak-anak.
Pemberian hak anak tertentu berarti pada saat yang sama untuk mengakui kerentanan mereka, kebutuhan khusus mereka, dan karena kebutuhan untuk memberdayakan mereka, dan untuk mengakui status mereka sebagai manusia otonom, sebagai subyek hak ((Peter G. Kirchschläger Thomas Kirchschläger, tanpa tahun) Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) pada 20 November 1989, menjadi titik kulminasi dari proses yang panjang bagi hak asasi anak untuk mendapatkan pengakuan jaminan internasional yang komprehensif. Secara khusus, KHA menjadi tanda yang jelas bagi arah pergerakan pengakuan bahwa anak sebagai pemilik hak yang aktif (active holder of
rights) dan bukan hanya sekedar sebagai obyek hak yang bersifat pasif (not merely a passive object of the rights). KHA berisikan campuran hak-hak yang bersifat umum, seperti hak atas perkembangan hidup, serta hak hak yang ditujukan untuk kesejahteraan, tetapi KHA juga menjamin baik hak sipil dan hak politik dan hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya. Seperangkat ketentuan hak yang luas menjadi substansi KHA yang merefleksikan sebuah spektrum perspektif global yang luas mengenai hak anak (Jean Tomkin, 2009). Meskipun KHA merupakan sumber utama bagi pengakuan hak anak dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, memberikan catatan
bahwa
namun KHA bukan satu-satunya.
Komite Hak Anak
KHA merefleksikan suatu perspektif holistik
terhadap
perkembangan masa kanak-kanak berdasarkan prinsip tidak dapat dibagi (indivisibility), tidak terpisahkan (inalienable), dan saling bergantung (interdependent) dari semua hak asasi manusia.
Keseluruhan perjanjian internasional
di bidang hak asasi manusia dapat
diterapkan pada anak-anak. Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee) pada Komentar Umum No. 17 atas Pasal 24 Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik mencatat bahwa semua anak menerima keuntungan terhadap semua hak sipil yang diakui oleh Kovenan berdasarkan keindividuan mereka (Jean Tomkin, 2009). 3 |Hal.
Sebelumnya
istilah HAM
didefinisikan sebagai hak-hak yang dijamin
dalam
International Bill of Human Rights yang terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan tentang Hak Sipil dan Hak Politik, dan Konven tentang Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Budaya.
Namun dalam dinamika perkembangannya kemudian, HAM saat ini
didefinisikan secara lebih rinci dan spesifik. Hukum HAM internasional lebih protektif dalam memberikan perlindungan terhadap individu-individu dan kelompok yang rentan, termasuk anak-anak, kelompok masyarakat adat, pengungsi dan perempuan. Selain itu, beberapa instrumen HAM telah memperluas definisi dengan mengelaborasi hak-hak yang baru (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2001). Instrumen hukum HAM internasional yang dikembangkan oleh PBB merupakan jantung dari sistem internasional untuk memajukan dan melindungi HAM. Sampai saat ini terdapat 9 instrumen Hukum HAM Internasional yang utama,
yang terdiri dari
(www2.ohchr.org/english/law/index.htm#core): 1. Kovenan tentang Hak Sipil dan Hak Politik; 2. Konven tentang Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Budaya; 3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; 4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; 5. Konvensi tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan; 6. Konvensi tentang Hak Anak; 7. Konvensi tentang Hak Orang dengan Disabilitas; 8. Konvensi tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya; 9. Konvensi tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa. Berdasarkan uraian di atas maka HAM merupakan jaminan hukum universal yang melindungi individu dan kelompok terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar kebebasan mendasar dan martabat manusia. Hukum hak asasi manusia mewajibkan pemerintah untuk melakukan beberapa hal, dan mencegah Negara mengambil tindakan lain. Beberapa karakteristik HAM yang paling sering dikutip sebagai berikut (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2001): 1. Fokus pada martabat manusia; 2. Dilindungi melalui instrumen hukum; 3. Dijamin secara internasional; 4 |Hal.
4. melindungi individu dan kelompok; 5. Mewajibkan Negara dan Negara sebagai pelaku; 6. Tidak dapat dicerabut (dirampas) secara sewenang-wenang; 7. Setara dan saling bergantung; 8. Universal Universalitas KHA sebagai instrumen hukum perlindungan anak dapat dilihat dari jumlah Negara anggota PBB yang meratifikasi konvensi ini. Sampai saat ini Negara anggota PBB yang telah meratifikasi KHA berjumlah 193 negara. Hanya ada 2 (dua) Negara yang belum meratifikasi KHA yakni Amerika Serikat dan Somalia. KHA merupakan instrumen internasional yang pertama yang mengikat secara hukum guna mewujudkan pengakuan hukum internasional hak asasi manusia anak-anak (OHCHR, 2011). KHA menekankan bahwa anak adalah subyek dari hak, hal itu tidak memberi mereka status yang sama seperti orang dewasa. Terdapat beberapa hal yang membedakan antara hak-hak yang melekat pada anak dan hak-hak yang melekat pada orang dewasa sebagai berikut (http://labspace.open.ac.uk): 1. Tedapat hak yang berlaku untuk anak-anak dan orang dewasa. Banyak hak asasi yang diakui dalam hukum internasional, yang juga ditur dalam KHA, sehingga secara eksplisit hak-hak yang dijamin dalam instrument yang lain juga berlaku untuk anak-anak seperti hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, pendidikan, administrasi peradilan, dan non-diskriminasi; 2. Beberapa hak asasi tidak termasuk ruang lingkup hak-hak anak, sisalnya, anak tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih, memiliki otonomi untuk membuat keputusan secara independen dari mereka yang memiliki tanggung jawab untuk mereka, hak untuk menikah. Konvensi dengan jelas menyatakan bahwa orang tua memiliki hak dan tanggung jawab untuk memberikan arahan dan bimbingan untuk anak-anak. Meskipun arah dan bimbingan orangtua harus sesuai dengan kapasitas anak yang tengah berkembang. Konvensi juga tidak memberi anak hak untuk menentukan nasib sendiri karena hak ini disediakan untuk orang dewasa; 3. Terdapat hak tambahan yang berhubungan dengan kebutuhan mereka akan perlindungan khusus karena masa kanak-kanak dan kerentanan mereka. Hak ini termasuk hak untuk bermain, kepentingan terbaik bagi anak sebagai
5 |Hal.
pertimbangan utama, perlindungan dari pelecehan dan eksploitasi dan perawatan alternatif melalui adopsi ketika keluarga tidak dapat menyediakan itu.
B.
Mengenal Lebih Jauh KHA Abad kedua puluh merupakan rentang masa pengembangan hak asasi internasional
seperti terlihat pada tabel di bawah ini. 1923 1924 1948 1959 1966 1978 1979 1989 1990
Save the Children International Union menyetujui Deklarasi Hak Anak (yang juga dikenal sebagai Deklarasi Jenewa), yang berisikan 5 pokok pernyataan dasar hak kesejahteraan anak dan prinsip perlindungan anak, Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa menyetujui Deklarasi Jenewa mengenai Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusi Deklarasi tentang Hak-Hak Anak ini diumumkan oleh Majelis Umum PBB Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik, dan Konvensi Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Politik disahkan oleh Majelis Umum PBB Pemerintah Polandia mengajukan rancangan teks pertama KHA PBB mendeklarasikan Tahun Internasional Anak-Anak Kelompok Kerja menyerahkan rancangan terakhir teks KHA kepada Komisi Hak Asasi Manusia dan pada 20 November, setelah 30 tahun disetujui Deklarasi Hak Anak, 1959, Majelis Umum PBB mengesahkan KHA Konvensi mulai berlaku pada 2 September Sumber: Resource Centre, 2002 Hak Anak adalah hak-hak dan kebebasan yang melekat pada setiap anak, dan hak-
hak ini berfungsi sebagai
dasar bangunan dari budaya penghormatan terhadap HAM.
Sementara itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Konvensi Hak Sipil dan Hak Politik, dan Konvensi Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Politik menjamin hak semua orang. KHA merupakan instrumen internasional yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatasi masalah spesifik HAM bagi setiap manusia di bawah usia 18 tahun kecuali di bawah hukum yang berlaku bagi anak, kedewasaan dicapai lebih awal (Pasal 1). Terdapat menekankan
41 pasal substantif dalam KHA yang mengakui hak asasi anak dengan
bahwa hak tersebut harus dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun, semua
tindakan dan kebijakan harus dilandasi pertimbangan dilibatkan dalam pengambilan keputusan
kepentingan terbaik anak,
anak
dan semua tindakan ditujukan bagi pemajuan
kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Lebih jauh, KHA memandang bahwa anakanak tidak lagi dipertimbangkan sebagai penerima layanan atau sekedar penerima manfaat dari upaya perlindungan. Sebaliknya, anak adalah subyek dari hak dan berhak terlibat dalam 6 |Hal.
tindakan yang mempengaruhi mereka. Anak
harus dihormati dalam individualitas
dalam kapasitas mereka yang berkembang terkait dengan mempengaruhi
kehidupan anak.
KHA
dan
keputusan yang relevan
mengakui, dengan cara yang sesuai dengan
kapasitas anak yang tengah berkembang anak-anak memiliki hak otonomi dan meningkat kemampuannya untuk mempengaruhi sehingga
ketergantungan pengarahan,
bantuan,
atau campur tangan orang lain semakin berkurang. Namun pada saat yang sama, dalam semua tahapan perkembangan hidupnya, anak-anak perlu dilindungi dari eksploitasi, pelecehan, termasuk keterlibatannya dalam konflik, eksploitasi seksual atau bekerja yang membahayakan hidupnya (Marta Santos Pais, 1999). Secara substantif KHA mencakup seluruh kategorisasi HAM yang secara tradisional diklasifikasikan dalam rumpun hak sipil dan hak politik di satu sisi, dan hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya di sisi lain.. Seluruh hak yang dijamin dalam KHA tidak dapat dibagi dan saling terkait, seluruh hak sama penting dan mendasar untuk perkembangan kehidupan anak yang bermartabat (Marta Santos Pais, 1999). Terdapat klasifikasi umum dari keseluruhan hak-hak yang terkandung dalam KHA dikenal sebagai
(Nancy Kanyago, 2007):
1. Penyediaan (Provision) Hak anak harus diberikan melalui layanan sosial dan layanan dasar lainnya, dari perawatan kesehatan dan pendidikan, serta manfaat jaminan sosial untuk mencapai standar hidup yang memadai; 2. Perlindungan (Protection) Hak anak untuk dilindungi dari segala macam tindak kekerasan, termasuk penganiayaan, penelantaran, bentuk eksploitasi seksual komersial dan lainnya, penyiksaan dan penahanan yang sewenang-wenang; 3. Partisipasi (Participation) Hak anak untuk menyatakan pandangannya (berpartisipasi) dalam seluruh keputusan yang mempengaruhi kehidupan anak dan masyarakat secara keseluruhan. Keseluruhan hak yang tercakup dalam ketiga klasifikasi tersebut saling terkait dan saling memperkuat
seluruh
hak
yang
dijamin
dalam
KHA.
Tabel
berikut
merupakan
pengelompokan pasal-pasal substantif yang saling terkait berdasarkan pada pedoman yang diadopsi oleh Komite Hak Anak mengenai Pedoman Umum Mengenai Laporan Periodik sebagai berikut. 7 |Hal.
Pengelompokan Langkah-langkah implementasi umum Definisi Prinsip-Prinsip Umum
Hak-hak sipil dan kebebasan
Lingkungan keluarga dan perawatan alternatif
Kesehatan dasar dan kesejahteraan
Hal yang diatur Implementasi hak Pemajuan hak dan diseminasi informasi Penghormatan standar yang lebih tinggi Definisi anak Non diskriminasi Kepentingan terbaik bagi anak Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang Penghormatan atas pandangan anak Nama dan kewarganegaraan Pemeliharaan identitas Kebebasan berekspresi Akses terhadap informasi yang sesuai Kebebasan berpikir, hati nurani dan agama Kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai Perlindungan atas privasi Larangan penyiksaan dan hukuman mati Bimbingan orang tua dan kemampuan anak yang tengah berkembang (pasal 5) Tanggung jawab orang tua
Pasal yang Mengatur Pasal 4 Pasal 42 Pasal 41 Pasal 1 Pasal 2 Pasal 3 Pasal 6 Pasal 12 Pasal 7 Pasal 8 Pasal 13 Pasal 17 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 16 Pasal 37 huruf a Pasal 5
Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Pemisahan dari orang tua Pasal 9 Reunifikasi Keluarga Pasal 10 Pemulihan perawtan bagi anak pasal 27 ayat (4) Anak-anak kehilangan lingkungan keluarga Pasal 20 Adopsi Pasal 21 Perlindungan dari perdagangan gelap anak- Pasal 11 anak dan tidak dipulangkannya kembali anak-anak yang ada di luar negeri Pencegahan penyalahgunaan dan Pasal 19 dan 39 penelantaran Tinjauan penempatan anak oleh penguasa Pasal 25 yang berwenang secara periodik Anak- dengan disabilitas (cacat) Pasal 23 Kesehatan dan pelayanan kesehatan Pasal 24 Jaminan sosial dan fasilitas dan layanan Pasal 26 dan Pasal 18 perawatan anak ayat (3) 8 |Hal.
Pendidikan Perlindungan khusus Anak dalam situasi darurat Anak yang berhadapan dengan hukum
Anak dalam situasi eksploitasi, termasuk pemulihan jasmani dan psikologis dan reintegrasi sosial
Standar kehidupan anak Pendidikan, termasuk pelatihan kejuruan Tujuan pendidikan Waktu luang, rekreasi, dan aktivitas budaya
Pasal 27 Pasal 28 Pasal 29 Pasal 31
Pengungsi anak Anak dalam konflik bersenjata Administrasi peradilan pidana anak Anak yang dicabut kebebasannya
Pasal 22 Pasal 38 Pasal 40 Pasal 37 huruf b, c, dan d Pasal 37 huruf a Pasal 39
Penghukuman anak Pemulihan fisik dan psikologis dan reintegrasi sosial Perlindungan dari eksploitasi ekonomi, termasuk pekerja anak Perlindungan dari penyalahgunaan obat Perlindungan dari eksploitasi dan pelecehan seksual Perlindungan dari perdagangan manusia dan penculikan Perlindungan dari bentuk-bentuk eksploitasi lainnya Perlindungan anak-anak dari kelompok minoritas dan masyarakat adat
Pasal 32 Pasal 33 Pasal 34 Pasal 35 Pasal 36 Pasal 30
Sumber; CRC/C/5 dan CRC/C/58 KHA secara luas dapat diterapkan dibanding instrumen Hukum HAM internasionalnya lainnya. Hal ini dikarenakan KHA
memiliki karakteristik unik
sebagai berikut
(Tali Gal,
2006): 1. KHA merupakan hasil konsensus seluruh masyarakat dunia karena hampir seluruh negara di dunia meratifikasi KHA. Konsensus ini terwujud karena KHA memiliki sifat lentur dan peka terhadap perbedaan kultural dibandingkan instrumen yang lainnya. Popularitas KHA yang sedemikian luas karena mengkombinasikan model yang fleksibel sehingga KHA menjadi instrumen politik yang memiliki kekuatan penuh apabila dilihat dari dampak hukum dan perdebatan konstitusionalitas hak anak dalam banyak negara; 2. KHA mencakup beragam hak yang sangat luas, baik hak sosial, hak hukum, hak budaya, hak sipil, hak ekonomi, dan kategori HAM lainnya. Hal ini merupakan representasi sebuah pendekatan yang baru dan luas terhadap hak asasi anak. Dengan demikan, anak-anak tidak hanya diakui semata-mata sebagai obyek 9 |Hal.
perlindungan, meskipun hak atas perlindungan menjadi prinsip utama, Anak merupakan bagian integral dari umat manusia, bagian masyarakat dunia, dan berhak mendapatkan penghormatan atas hak asasi dan kebebasan mereka. Hal fundamental lain, KHA menyediakan kerangka kerja untuk memperlakukan anak sebagai warga negara (citizenship for children) melalui pemberian hak atas partisipasi dalam setiap keputusan yang berdampak pada kehidupannya; 3. KHA unik karena pasal-pasalnya memiliki sifat pembawaan yang saling bertautan dan tidak terpisah satu dengan yang lainya dan pembacaan setiap pasal harus dikaitkan dengan pasal lain guna mewujudkan martabat anak sebagai tema utamanya; 4. KHA membentuk Komite Hak Anak sebagai mekanisme evaluasi dan tindak lanjut bagi setiap negara anggota. Tidak hanya mekanisme monitoring, KHA menciptakan sistem penyebutan/penamaan (system of naming and shaming) untuk mempermalukan negara anggota yang kebijakannya tidak mematuhi dan menyesuaikan dengan spirit KHA. 5. KHA berisikan pendekatan liberalis secara relatif karena KHA tidak memperlakukan anak sebagai orang dewasa sepenuhnya yang dilekati otonomi diri secara penuh dan kebebasan dalam membuat keputusan. Namun KHA juga tidak memperlakukan sebagai manusia dewasa dengan tubuh kecil (mature
minors). KHA menetapan bahwa hak anak untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang mempengaruhi kehidupannnya diberikan secara bertahap sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Dengan demikian anak adalah subyek hak dan bukan merupakan obyek amal belas kasihan atau pendekatan berbasis patronase. Mereka memiliki hak yang spesifik karena anak tengah berada dalam tahap berkembang dan dalam kondisi rentan (Johanna Eriksson, 2001). C.
Prinsip-Prinsip Umum KHA Dalam Komentar Umum No 5 (2003) mengenai
Langkah-Langkah Umum
Mengimplementasikan KHA (General measures of implementation for the Convention on the
Rights of the Child), Komite KHA telah mengidentifikasi 4 pasal yang harus dianggap sebagai prinsip umum dan diperhitungkan dalam pelaksanaan semua pasal lainnya dari Konvensi. Keempat
prinsip
umum
KHA
ini
bersifat
mengimplementasikan seluruh konvensi sehingga
mendasar
dan
penting
untuk
menjadi pedoman bagi setiap negara 10 |Hal.
dalam menerapkan dan
menginterpretasikan setiap pasal dalam KHA (Rachel Hodgkin &
Peter Newell, 2007). Keempat pasal ini terdiri dari (Jean Zermatten, 2010): 1. Pasal 2 (Prinsip non diskriminasi) Kewajiban negara untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam Konvensi bagi setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi apapun. Prinsip non diskriminasi merupakan prinsip prinsip umum dari semua ketentuan hak asasi manusia dan merupakan bagian dari setiap Instrumen hak asasi manusia internasional. Kewajiban ini juga mensyaratkan bahwa Negaranegara Pihak secara aktif mengidentifikasi setiap individu anak-anak dan kelompok anak-anak yang mungkin memerlukan tindakan khusus. 2. Pasal 3 ayat (1) (Prinsip kepentingan terbaik bagi anak) Pasal ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak. Pasal ini mengatur bahwa tindakan yang dilakukan oleh lembaga publik atau swasta yang fokusi pada upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, institusi peradilan, penguasa administratif atau badan legislatif harus mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Kemudian, prinsip ini mensyaratkan bahwa langkah-langkah aktif harus dilakukan di semua tingkat baik Pemerintah, legislatif, dan peradilan. Ini artinya, setiap lembaga kenegaraan harus menerapkan prinsip kepentingan terbaik secara sistematis untuk mempertimbangkan bagaimana hak-hak anak dan kepentingan anak-anak karena kehidupan anak-anak terakomodasi dalam setiap kebijakan publik yang ditetapkan. 3. Pasal 6 (Prinsip hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang) Hak untuk hidup melekat pada setiap anak dan kewajiban Negara untuk menjamin semaksimal mungkin kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Dalam konteks ini, Komite Hak Anak mengharapkan bahwa Negara harus menafsirkan pembangunan dalam arti luas sebagai konsep holistik sehingga dapat mengakomodasi perkembangan anak secara fisik, mental, spiritual, moral, psikologis dan sosial. 4. Pasal 12 (Prinsip penghormatan terhadap pandangan anak) Hak anak untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas dalam segala hal yang mempengaruhi anak, pandangan-pandangan anak harus dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.
Prinsip ini menyoroti peran 11 |Hal.
anak sebagai warga Negara yang aktif dalam perlindungan, promosi dan pemantauan terhadap upaya pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini membutuhkan prasyarat harus tersedia mekanisme fasilitatif yang sesuai kapasitas anak-anak yang tengah berkembang . Dengan demikian, partisipasi anak ini sangat penting dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik karena setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh para pengambil kebijakan akan berdampak pada kehidupan setiap anak baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Dalam pedoman tersebut Komite tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Prinsip Umum atau mengapa prinsip tersebut hanya dibatasi pada 4 empat pasal. Menurut Jaap E. Doek (tanpa tahun) orang dapat
berargumentasi misalnya Pasal 4 dan 5 KHA
dapat juga dikualifikasikan sebagai prinsip-prinsip umum. Tetapi jika (ordinary meaning) dari istilah prinsip umum dianggapkan melaksanakan (lainnya) Pasal
mengikuti arti biasa
harus diperhitungkan ketika
KHA lainnya maka Pasal 5 KHA yang menyangkut hak anak
atas kapasitasnya yang tengah berkembang dapat dikualifikasikan sebagai prinsip umum KHA. Di samping terkait dengan Pasal 18 KHA yang mengatur kerangka kerja hubungan antara anak, keluarga, dan Negara dan Pasal 27 ayat (2) KHA mengenai tanggung jawab orang tua menjamin perkembangan anak (Rachel Hodgkin & Peter Newell, 2007). Pasal 5 KHA juga telah diinterpretasikan oleh Komite Hak Anak untuk menanggapi permasalahan implementasi KHA yang tertuang dalam beberapa Komentar Umum sebagai berikut (Rachel Hodgkin & Peter Newell, 2007): 1. Komentar Umum No. 4 mengenai Kesehatan Remaja (Adolescent Health) 2. Komentar Umum No. 7 mengenai Pelaksanaan hak anak pada anak usia dini (Implementing child rights in early childhood); 3. Komentar Umum No. 8 mengenai Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari hukuman fisik dan bentuk-bentuk lain yang kejam atau hukuman lain yang merendahkan (The right of the child to protection from corporal punishment and
other cruel or degrading forms of punishment). Selanjutnya, menurut
Rachel Hodgkin & Peter Newell, ( 2007),
Pasal 4 menetapkan
kewajiban Negara secara keseluruhan untuk melaksanakan semua hak dalam Konvensi Hak Anak. Mereka harus mengambil "semua langkah legislatif, administratif, dan lainnya. Lebih jauh dalam Pedoman Laporan awal (Guideline Initial Report), Komite telah menekankan 12 |Hal.
pentingnya
untuk memastikan bahwa semua upaya legislasi domestik sesuai
dengan
konvensi dan terdapat koordinasi yang tepat dari kebijakan yang mempengaruhi anak-anak di dalam dan antara semua tingkat pemerintahan. Komite memberikan rincian mengenai pelaksanaan Pasal 4 melalui Komentar Umum No. 5 mengenai Langkah-langkah Umum Implementasi Konvensi Hak Anak (General measures of implementation for the Convention
on the Rights of the Child). Komentar umum Komite yang memiliki keterkaitan dengan aturan Pasal 4 adalah Komentar Umum No. No. 2 mengenai Peran lembaga independen hak asasi manusia (The role of independent human rights institutions). Selanjutnya untuk memperkuat implementasi KHA, beberapa ketentuan KHA dielaborasi lebih jauh melalui pengaturan khusus dalam 3 Protokol Opsional. Protokol Opsional berfungsi melengkapi dan menambah perjanjian yang ada. Perjanjian ini bersifat 'opsional' karena Negara
dapat memilih apakah terikat atau tidak
terikat.
Protokol
Opsional terbuka untuk ditandatangani, diaksesi, atau diratifikasi oleh negara-negara yang menjadi anggota perjanjian utama. Protokol opsional ini mengatur suatu topik yang relevan dengan perjanjian utama dan digunakan
untuk
menangani, merespon, dan mengatasi
masalah yang baru muncul atau menambahkan prosedur pengimplementasian
dan
penegakan perjanjian (Unicef, 2014). Sampai saat ini terdapat 3 protokol opsional KHA, yaitu: 1. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography), 2000; 2. Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata (Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict), 2000; 3. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure
(Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang prosedur komunikasi),
2011. D.
Komentar Umum Komite Hak Anak Selain bertanggung jawab memeriksa laporan periodik untuk menilai kemajuan yang
dicapai oleh Negara pihak dalam melaksanakan KHA, Komite Hak Anak juga memberikan penafsiran hukum norma-norma yang diatur dalam KHA. Komentar Umum merinci lebih jauh terhadap aturan konvensi untuk memperjelas tanggung jawab dan mendorong tindakan Negara. Komentar Umum ditujukan untuk memperjelas suatu tema besar atau 13 |Hal.
mengulas tema tertentu. Karaktersitik ruang lingkup Komentar Umum Komite merupakan upaya melakukan penafsiran
dalam konteks
karena
keseluruhan norma-norma
internasional dan HAM yang berlaku, oleh karenanya komentar umum menetapkan pendekatan yang menyeluruh (David Weissbrodt, Joseph C. Hansen, & Nathaniel H. Nesbitt, 2011). Dalam Komentar Umum Komite Hak Anak secara rutin mengacu pada instrumen Hukum HAM internasional lainnya dalam berbagai cara (David Weissbrodt, Joseph C. Hansen, & Nathaniel H. Nesbitt, 2011 : 1. Sebagai pedoman bagi Negara untuk melaksanakan hak anak; 2. Sebagai sarana untuk menafsirkan Konvensi; 3. Untuk menyoroti hubungan antara Konvensi dan kewajiban internasional Negara lainnya, untuk menegaskan bahwa Negara memiliki tanggung jawab yang lebih luas dalam penegakkan HAM; 4. Menempatkan KHA dalam lintasan sejarah diantara instrument hukum HAM internasional lainnya. Penafsiran tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Komentar Umum (General
Comments) mengenai isu-isu tematik tertentu. Sampai tahun 2011 Komite Hak Anak telah mengeluarkan Komentar Umum
terkait dengan permasalahan-permasalahan sebagai
berikut:
No. 17. 16. 15. 14. 13 12. 11. 10.
Komentar Umum Tematik
Tahun
Hak anak untuk beristirahat, bersantai, bermain, berkegiatan dalam hal rekreasi, kehidupan budaya, dan seni (right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts) Kewajiban negara mengenai dampak sektor bisnis hak-hak anak (State obligations regarding the impact of the business sector on children’s rights) Hak anak untuk menikmati standar kesehatan yang tertinggi (the right of the child to the enjoyment of the highest attainable standard of health) Hak anak untuk memiliki kepentingannya yang terbaik untuk diambil sebagai pertimbangan utama (the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration) Hak Anak untuk Bebas dari Segala Bentuk Kekerasan (The right of the child to freedom from all forms of violence) Hak anak untuk didengar (The right of the child to be heard) Anak-anak masyarakat adat dan hak-hak mereka di bawah KHA (Indigenous children and their rights under the Convention) Hak anak-anak dalam Peradilan Anak (Children’s rights in Juvenile Justice)
2013 2013 2013 2013 2011 2009 2009 2007 14 |Hal.
9. 8.
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1
Hak-hak anak-anak dengan disabilitas (penyandang cacat) (The rights of children with disabilities) Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari hukuman fisik dan bentukbentuk lain yang kejam atau hukuman lain yang merendahkan (The right of the child to protection from corporal punishment and other cruel or degrading forms of punishment) Pelaksanaan hak anak pada anak usia dini (Implementing child rights in early childhood) Perlakuan terhadap anak-anak tanpa pendamping dan terpisah di luar negara asal mereka (Treatment of unaccompanied and separated children outside their country of origin) Langkah-langkah Umum Implementasi Konvensi Hak Anak (General measures of implementation for the Convention on the Rights of the Child) Kesehatan Remaja (Adolescent Health) HIV / AIDS dan hak-hak anak (HIV/AIDS and the rights of the child) Peran lembaga independen hak asasi manusia (The role of independent human rights institutions) Tujuan pendidikan (The aims of education)
2006 2006
2005 2005 2003 2003 2003 2002 2001
Sumber: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/comments.htm
E. Pelanggaran Hak Anak Pelanggaran hak asasi manusia merupakan pelanggaran hak-hak yang telah dijamin oleh hukum hak asasi manusia nasional, regional dan internasional baik tindakan-tindakan
(act)
dan kelalaian
(omission) yang secara langsung diatribusikan (dilekatkan) kepada
Negara yang gagal
melaksanakan kewajiban hukum yang berasal dari standar HAM.
Pelanggaran terjadi ketika suatu hukum, kebijakan atau praktik sengaja bertentangan atau mengabaikan kewajiban yang dimandatkan kepada Negara yang bersangkutan atau ketika negara gagal untuk mencapai standar yang
dipersyarakan bagi
pelaksanaan kewajiban
mengenai tindakan (obligation of conduct) atau kewajiban mengenai hasil (obligation of
result). Pelanggaran HAM juga terjadi jika Negara mencabut atau menghapus yang sudah ada perlindungan hak asasi manusia (Office of the High Commissioner for Human Rights, 2001). Seluruh HAM baik hak sipil, hak budaya, hak ekonomi, hak politik dan hak sosial, memberlakukan 3 jenis kewajiban yang berbeda kepada pemerintah yakni kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Kegagalan pemerintah untuk melakukan salah satu kewajiban untuk menjamin penikmatan setiap anak seperti yang tercantum dalam KHA merupakan pelanggaran hak anak. Sebagai contoh Negara membuat peraturan perundang15 |Hal.
undangan yang melarang anak penyandang cacat (disabilitas) memasuki sekolah umum atau Negara membiarkan anak-anak jalanan menghadapi tindakan kekerasan yang dilakukan aparat Negara merupakan pelanggaran hak anak. Pelanggaran hak anak yang pertama merupakan pelanggaran hak anak melalui tindakan, sementara pelanggaran hak anak yang kedua karena Negara membiarkan peristiwa tersebut terjadi. Kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi, masing-masing mengandung elemen kewajiban mengenai tindakan dan kewajiban mengenai hasil. Kewajiban mengenai tindakan membutuhkan tindakan yang diperhitungkan secara cermat untuk melaksanakan dipenuhinya suatu hak tertentu. Pelanggaran melaksanakan kewajiban mengeni tindakan terjadi apabila Negara
tidak membuat rencana atau program untuk
mengurangi angka anak keluar sekolah yang semakin tinggi. Kewajiban mengenai hasil mengharuskan Negara untuk mencapai target tertentu guna memenuhi standar substantif hak yang terinci. Sebagai contoh kegagalan Negara mencapai tujuan secara rinci yang telah ntuk merealisasikan kesetaran gender dalam mengakses pendidikan (Pedoman Maastricht untuk Pelanggaran Hak Ekonomi, Hak Sosial, dan Hak Budaya).
16 |Hal.
