Volume 3
Juli—Agustus 2009
Mengenal lebih dekat GIS melalui Pelatihan GIS Dasar bagi Pokja REDD
Edisi kali ini: Mengenal lebih dekat GIS melalui Pelatihan GIS Dasar bagi Pokja REDD
1
Kajian Kebijakan dan Kelembagaan Program Karbon Hutan
2
Field Survey Potensi Emisi Karbon Kabupaten Berau
3
Presentasi TNC mengenai Program REDD
4
Pelatihan Pen5 ginderaan Jauh “Wall to wall Mapping” 6 Workshop Metodologi REDD: Pembelajaran dari Demonstration Activities Agenda ke depan
6
S
istem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem informasi berbasis komputer yang mampu digunakan untuk meng-input data spatial termasuk data citra satelit, untuk selanjutnya dianalisis, dimanipulasi, disimpan dan ditampilkan dalam bentuk informasi yang lebih jelas seperti peta, grafik maupun tabel. SIG memiliki 5 komponen utama yakni perangkat keras komputer (Monitor, CPU, input devices dan output devices), perangkat lunak (software), sumber data, manusianya sebagai operator SIG dan seperangkat metode yang digunakan. Ada banyak perangkat lunak SIG yang tersedia di pasaran. Salah satunya yang cukup dikenal adalah ArcGIS 9x produksi ESRI. Penguasaan perangkat lunak SIG adalah kunci penting dalam pemanfaatan SIG dalam lingkup yang lebih kecil khususnya dalam bidang kerja sehari-hari. Diperlukan minimal 3 tahap untuk menguasai aplikasi ini yakni tahap pengenalan (introduction), analisis hingga pembuatan geo-database. Pengetahuan dan keterampilan penggunaan aplikasi ini sangat penting bagi anggota-anggota Kelompok Kerja REDD Kabupaten Berau yang nantinya akan berfungsi dalam pengolahan dan pengambilan keputusan pada implementasi program karbon hutan Berau.
Melalui pelatihan ini setiap peserta diharapkan akan mampu dan memiliki pemahaman konsep remote sensing (RS) dan GIS secara baik dan dapat diterapkan sesuai dengan peruntukannya serta mampu mempraktekkan penggunaan ArcGIS 9x dengan baik sesuai kebutuhannya masing-masing pada bidang kerjanya. Pelaksanaan kegiatan pelatihan ini dititikberatkan pada praktek (80%) sehingga dalam pelaksanaannya banyak berlatih dengan data dan informasi spatial yang ada. Pelatih memberikan gambaran tentang konsep dasar dari Remote Sensing dan Sistem Informasi Geografi pada hari pertama. Kemudian dilanjutkan dengan konsep bidang proyeksi permukaan bumi. Kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 27—31 Juli 2009 dengan diikuti oleh 12 orang peserta dari Dinas Kehutanan (6 orang); Dinas Pertambangan (1 orang); Dinas Tata Ruang dan Perumahan (1 orang); Dinas Perkebunaan (1 orang); PT Inhutani (1 orang); Yayasan Bestari (1 orang); TNC (1 orang); Sekretariat Pokja (1 orang) dengan 2 orang pelatih dari Yayasan Serasi Kelola Alam (SEKALA) yaitu Bagas dan Cicik. (Adji R)
Volume 3
Halaman 2
Kajian Kebijakan dan Kelembagaan Program Karbon Hutan Berau
P
aska Conference of The Parties (COP) ke-13 UNFCCC di Bali pada akhir tahun 2007 yang lalu, Indonesia memutuskan untuk menjadi bagian dari pergerakan negara-negara berkembang yang berkomitmen dan berupaya untuk melindungi luasan dan kualitas hutannya bagi pengembangan suatu mekanisme insentif oleh negara -negara maju. Menyusul komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan sejumlah kebijakan seperti Pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim melalui Peraturan Presiden No. 46 tahun 2008 dan Komisi REDD serta Penyelenggaraan Demonstration Activities Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan melalui Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2008 serta penetapan Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dalam Kerangka REDD (Reducing Emission From Deforestation and Forest Degradation) dalam Kerangka Konvensi Perubahan Iklim. Pemerintah dan berbagai pihak yang memiliki program dan perhatian untuk isu-isu konservasi dan perlindungan hutan di Indonesia melihat betapa REDD merupakan suatu terobosan penting sekaligus memberi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kualitas hutannya, dan adanya peluang memperoleh kompensasi bagi upaya-upaya pelestarian hutan. Namun disisi lain langkah-langkah bagi implementasi REDD tersebut juga membutuhkan berbagai perangkat pendukung terkait dengan isu-isu tertentu yang relevan seperti isu kebijakan, hukum, kelembagaan, keuangan dan mekanismenya, maupun menyangkut aspek-aspek teknis dan khusus di lapangan. IHSA juga mencatat misalnya bahwa REDD juga bersinggungan dengan sejumlah aspek seperti masyarakat, pembangunan, tata ruang, pertumbuhan penduduk, (potensi) tindak pidana maupun berbagai aspek perdata. Bahkan REDD, sekaligus menjadi sangat terkait dengan komitmen global sehingga dapat pula dikatakan ia memiliki dimensi internasional. The Nature Conservancy (TNC) bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Berau bermaksud untuk menindaklanjuti komitmen Pemerintah RI tersebut dengan mengembangkan program REDD dalam suatu pilot project atau program karbon hutan dengan judul program ”Berau Forest Carbon Program’’ yang selanjutnya disingkat BFCP. Dalam kaitan itu Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA) kemudian turut bergabung untuk melakukan kajian dalam rangka menyusun basis kebijakan, hukum dan kelembagaan. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk memberikan usulan bentuk landasan hukum yang kuat berdasarkan hukum yang dikenal dan berlaku di wilayah Republik Indonesia serta model kelembagaan yang memadai bagi pelaksanaan BFCP yang akan dikembangkan di kawasan hutan lindung, hutan produksi maupun di kawasan perkebunan. Dalam melaksanakan kajian ini, IHSA juga bekerja sama dengan Universitas Balikpapan dalam sebuah tim. Tim ini kemudian melakukan diskusi intensif dengan berbagai pihak di Kabupaten Berau seperti Pemerintah Kabupaten, BKSDA Wilayah Berau serta dari kalangan swasta. Selain itu juga mengumpulkan berbagai dokumen terkait dengan kebijakan, tugas dan fungsi dari tiap lembaga baik pemerintah maupun lembaga lainnya sebagai bahan analisis. Proses ini dilakukan pada tanggal 27 Juli hingga 5 Agustus 2009. (diolah dari TOR Pengembangan Kerangka Hukum dan Kelembagaan Program Karbon Hutan di Berau dalam Konteks Tata Kelola Hutan yang Lestari/Iwied)
Volume 3
Halaman 3
Field Survey Potensi Emisi Karbon Kabupaten Berau
S
alah satu aspek penting dalam pengembangan program karbon hutan Berau adalah pengukuran emisi karbon pada beberapa tipe penggunaan lahan yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Berau. Tujuan pengukuran dan pengambilan data ini adalah untuk mengetahui potensi emisi karbon yang dihasilkan pada tiap penggunaan lahan, juga untuk mengetahui sejarah perubahan lahan yang akan berpengaruh pada perubahan emisi karbon serta untuk mengetahui penyebab utama perubahan-perubahan tersebut (sering disebut dengan “driver factor”). Kegiatan pengambilan dan pengumpulan data dilakukan bekerja sama dengan World Agroforestry Center (WAC/ICRAF), Center for Social Forestry Unmul (CSF UNMUL) beserta The Nature Conservancy (TNC) yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Juli – 21 Agustus 2009. Lokasi pengambilan sampel ditentukan berdasarkan status, aksesibilitas dan topografi pada beberapa tipe penggunaan lahan. Objek penelitian di lapangan adalah mulai dari tumbuhan bawah seperti serasah, biomassa, nekromassa yang diambil samplenya masing-masing untuk dilakukan analisis lebih jauh di Laboratorium kemudian juga tumbuhan tingkat atas yang berupa pohon diambil data diameter pohon. Tipe-tipe lahan dan jenis-jenis pohon yang dijadikan sampel penelitian antara lain: Kebun kopi; Kebun kakao; Kebun kelapa; Kebun karet; Kebun sawit; Hutan Tanaman Industri (Sengon, Akasia, Jati dan Gmelina); Hutan Primer; Hutan Bekas Tebangan (Kerapatan rendah, sedang dan tinggi) serta Ladang (umur 1 tahun, 2 tahun dan 7 tahun). Berbagai tipe lahan tersebut terdapat di desa Bangun, Meraang, Batubatu, Gurimbang, Labanan, sedangkan untuk wilayah konsesi HPH terdapat di PT Sumalindo Lestari Jaya IV, PT Amindo Wana Persada, PT Tanjung Redeb Hutani dan perkebunan PT Dwi Wira Lestari. Tim WAC dan Unmul juga memberikan pelatihan pengukuran stok karbon kepada anggota Pokja REDD Berau pada tanggal 18 Agustus 2009 di Sekretariat dan Areal PT Inhutani 2 (bekas kantor BFMP). Dalam pelatihan ini dijelaskan metode yang digunakan dalam pengumpulan data serta ringkasan data awal yang telah dikumpulkan oleh tim lapangan. (Iwied)
Volume 3
Halaman 4
Presentasi TNC mengenai Program REDD kepada Menteri Kehutanan
T
he Nature Conservancy (TNC) bersama-sama dengan tim kerja Program Karbon Hutan Berau mendapatkan kesempatan melakukan presentasi kepada Menteri Kehutanan dan jajaran eselon I Departemen Kehutanan untuk menyampaikan kemajuan program REDD di Berau sekaligus mendiskusikan tantangan -tantangan yang ada, serta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan. Acara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2009 bertempat di Departemen Kehutanan ini diawali dengan penjabaran mengenai organisasi TNC dan program kehutanan di TNC Indonesia termasuk penjelasan mengenai program REDD di Berau. TNC memandang REDD sebagai salah satu alat untuk mencapai Sustainable Natural Resource Management melalui peningkatan kapasitas institusi, perbaikan tata ruang dan penghitungan karbon di tingkat kabupaten. Hal ini terkait dengan pengelolaan sumber daya alam yang semuanya berujung pada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Penjelasan mengenai program REDD di Berau mencakup alasan-alasan pemilihan Berau sebagai demonstrasi program REDD di TNC, struktur kerja dan mekanisme, kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, progres kegiatan yang sedang berlangsung serta rencana kegiatan yang akan datang. Ditekankan juga bahwa peran TNC lebih banyak sebagai fasilitator dan advisor dan sama sekali tidak mempunyai niat atau rencana untuk mendapatkan keuntungan atau bagian dari dana yang nantinya didapatkan melalui penjualan karbon. Selain TNC, Pemda Berau dan para mitra dalam program ini juga melakukan presentasi terkait dengan peran dan progres kegiatan mereka, serta penjelasan-penjelasan teknis. Para mitra tersebut adalah, Universitas Mulawarman, World Education, World Agroforestry Center (ICRAF) dan Institut Hukum Sumber Daya Alam (IHSA). Terdapat banyak masukan, saran dan juga beberapa pertanyaan baik dari Bapak Menteri maupun para peserta pertemuan. Beberapa hal penting yang dibahas pada pertemuan ini antara lain: Pemahaman tentang REDD: Dalam lingkup nasional, di Indonesia masih banyak terdapat pemahaman yang berbeda mengenai REDD terutama yang dimaksud dengan skema pendanaan REDD sebagai salah satu sarana pemberian insentif yang diberikan untuk mendanai kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan mengenai definisi REDD terutama kepada pemerintah daerah khususnya mengenai mekanisme pemberian insentif. Landasan hukum: TNC melalui mitranya IHSA mengusulkan pembuatan SK Khusus Penunjukkan untuk pelaksanaan model pengembangan REDD di Berau sebagai lokasi demonstration activity agar memudahkan proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. SK Khusus ini sebaiknya dibuat dengan melalui proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan. Tata ruang: Masih banyak status quo pada tata ruang. Terdapat juga banyak perbedaan atau hal-hal yang belum terintegrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Terdapat potensi ‘leakage’ mengingat Indonesia adalah negara kepulauan. Kepastian kawasan baik di kawasan kehutanan dan non kehutanan juga menjadi sangat penting untuk menghindari permasalahan di depan ketika kita menetapkan kawasan tersebut sebagai area yang berpartisipasi untuk program REDD terutama terkait dengan pembagian insentif. Pendanaan: Saat ini masih terdapat ketidak jelasan mengenai sumber dana untuk pelaksanaan REDD. Pembentukan Indonesia Trust Fund sedang dalam proses dan secara prinsip telah disetujui. Mekanisme pemberian insentif atau keuntungan: Perlu kejelasan dalam bentuk regulasi mengenai mekanisme pemberian insentif jika REDD diimplementasikan. Yang perlu diperhatikan adalah insentif untuk negara, propinsi, kabupaten dan juga masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat lokal, eksploitasi hutan masih akan dilakukan (oleh masyarakat lokal). Jadi yang harus diutamakan adalah benefit atau keuntungan untuk mereka. Masyarakat lokal harus mendapat bagian yang semestinya dari insentif yang diberikan. Dalam hal ini, pemerintah harus mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan insentif atau keuntungan. Kita harus menempatkan masyakarat sebagai prioritas utama. Tanpa mereka REDD tidak akan berhasil. (Alfan S.)
Volume 3
Halaman 5
Pelatihan Penginderaan Jauh “Wall to wall Mapping” Salah satu komitmen kerjasama yang dibangun oleh SEKALA dengan POKJA REDD Berau adalah adanya transfer pengetahuan terutama di bidang pengelolaan data spatial yang bisa diaplikasikan dalam kegiatan REDD di Berau. Sebagai lanjutan dari seri pelatihan yang dilakukan, kali ini dilaksanakan pelatihan Pemetaan Sejarah Perubahan Lahan Hutan dengan Penginderaan Jauh (Wall To Wall Mapping dengan Metode Decision Tree Data Mining) yang dilaksanakan pada tanggal 24-27 Agustus 2009 di Sekretariat Sekala, Canggu, Bali. Kegiatan ini diikuti 13 peserta dari berbagai daerah terutama daerah yang menjalin hubungan kerjasama dengan Sekala baik dari instansi pemerintah maupun NGO. Dari Instansi Pemerintah terdapat perwakilan dari BAPPEDA Kab. Kapuas Hulu Prop. Kalbar, BPKH Wil. X Jayapura, DISHUT Kab. Berau Prop. Kaltim. Sedangkan Perwakilan dari NGO terdapat perwakilan KKI-Warsi Jambi, POKJA REDD Kab. Berau, PPSDAK Pancur Kasih Pontianak, WA TALA Lampung, Forest Watch Indonesia, Java Learning Center (Javlec), serta Fauna Flora International. Pelatihan yang dibuka langsung oleh Bapak Ketut Deddy selaku Direktur SEKALA ini menyampaikan beberapa metode yang efektif guna memantau perubahan hutan, laju kerusakan hutan (deforestasi dan degradasi hutan), dan atau sebaliknya memantau keberhasilan hutan tanaman dan pertumbuhan hutan (reforestasi). Program ini dapat juga digunakan secara luas pada bidang lain, misalnya penyusunan baseline skenario dalam REDD (Reduced Emissions from Avoided Deforestation and Degradation). Materi juga disampaikan oleh Matt Hansen yang secara khusus mejelaskan bagaimana sebuah citra dapat memberikan sebuah informasi per pixel berdasarkan pendekatan tree algoritma. Materi inti pelatihan ini adalah Mapping and monitoring Intact Forest Landscapes (IFL) yang disampaikan oleh Mark Broich dari The Geographic Information Science Center of Excellence (GIScCE) South Dakota State University. Pada tahap pelatihan peserta diharapkan dapat menyatukan persepsi tentang sebuah informasi dalam sebuah citra dan kemudian melakukan update IFL tahun 2000 dan 2005 yang dibuat Greenpeace dengan beberapa informasi penting yang perlu diperhatikan seperti jalur logging, jalan, pemukiman baru, pembukaan lahan baik untuk perkebunan maupun sektor kehutanan. Untuk jalur logging dan jalan ada perlakuan khusus yaitu buffer 1 km. Untuk hari 2-4 kami melaksanakan update IFL untuk Pulau Kalimantan yang dibagi dalam 3 kelompok, analisis data menggunakan program ArcGis 3.3. Materi tambahan lainnya adalah bagaimana menghilangkan awan pada sebuah citra karena prosesnya sangat lama serta membutuhkan space computer yang sangat tinggi terpaksa peserta hanya bisa melihat bagaimana prosesnya, akan tetapi metodenya atau logikanya bisa diserap peserta dimana pada setiap citra memiliki nilai (digital number) perpixelnya nanti pixel yang memiliki digital number sama dengan awan akan terhapus. Pada sesi terakhir panitia mengharapkan saran dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan ini, dan kemungkinan besar masih akan ada lagi pelatihan lanjutan mengenai pengelolaan data spatial. (Adji R.)
Workshop Metodologi REDD: Pembelajaran dari Demonstration Activities
Informasi lebih lanjut mengenai REDD Program, kontak : Iwied Wahyulianto Koordinator Sekretariat POKJA REDD Kab. Berau Jln. Anggur No 265 Tanjung Redeb, Berau Telp/Fax. 0554 - 21232 email:
[email protected] ;
[email protected] Hamzah As-Saied Dinas Kehutanan Kab. Berau Jl. Pulau Sambit No 1 Tanjung Redeb Email:
[email protected] Fakhrizal Nashr Berau Program Leader The Nature Conservancy JL. Cempaka No. 7 - RT 07/ RW 07 Berau 77311 Tel. +62 - 554 23388 Hp.: +62-812-5408141 Email :
[email protected] Alfan Subekti REDD Field Manager The Nature Conservancy Jalan Polantas No. 5, Markoni, Balikpapan, 76112, Telp.: +62-542-442896 Fax.: +62-542-745730 Email :
[email protected]
Untuk mendapatkan kompensasi melalui skema REDD (reduced emissions from deforestation), Negara-Negara berkembang memerlukan metodologi yang efektif (diterima secara luas, kredible dan bersifat ilmiah) dalam pengukuran dan monitoring pelaksanaan REDD tersebut. Untuk mencapai tujuan ini harus disepakati bersama metodologi dalam menentukan baseline. Metodologi-metodologi ini harus dapat diterapkan secara efektif dalam melihat perubahan potensi karbon pada berbagai tipe tutupan hutan dan juga dapat diimplementasikan dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Pertanyaan kunci yang muncul adalah bagaimana memastikan kegiatan implementasi yang berhasil di tingkat proyek atau daerah (sub nasional) dan dilakukan pada tingkat nasional. Pembelajaran dari pengembangan demonstration activities yang dilakukan berbagai daerah sangatlah penting dalam rangka menyusun program bersama di tingkat nasional. Workshop ini digagas oleh Center for Climate Risk and Opportunity Management (CCROM) in Southeast Asia and Pasific bekerjasama dengan Center for International Forestry Research (CIFOR) bertempat di IPB Convention Center Bogor pada tanggal 2627 Agustus 2009. Kegiatan yang dihadiri dari berbagai utusan daerah seperti Aceh, Kaltim, Kalteng, Papua, Jambi; perwakilan dari lembaga-lembaga non pemerintah yang peduli pada isu perubahan iklim, Departemen Kehutanan dan kalangan akademisi ini juga sekaligus merupakan peresmian (launching) CCROM yang dipimpin oleh Bapak Rizaldi Boer. Dalam kegiatan ini disampaikan beragam pengalaman dari berbagai pihak sudah memulai program REDD di daerahnya masing-masing dengan pendekatan yang berbedabeda. Aceh menyampaikan pengalamannya dalam pengembangan program di kawasan hutan Ulu Masen; Papua dengan berbagai kawasan hutannya yang masih bagus bekerjasama dengan berbagai lembaga konservasi; juga ada pengalaman dari Latin yang dilakukan di Taman Nasional Meru Betiri. Sedangkan Untuk program karbon hutan Berau dipresentasikan oleh bapak Wahyudi Wardoyo dari The Nature Conservancy. Beliau menyampaikan berbagai tahapan program yang disusun bersama dan capaian sampai saat ini. (iwied)
Agenda bulan September 2009 1. Pertemuan dan Diskusi dengan rombongan Agence France Development (AFD) dan CIRAD 2. Pertemuan pimpinan kelompok bersama dengan mitra dan konsultan 3. Pelatihan REDD Kaltim kerjasama TNC dengan GTZ Pokja REDD Updates merupakan lembar informasi internal bagi seluruh anggota Pokja REDD Kabupaten Berau yang diterbitkan oleh Sekretariat Pokja REDD Kabupaten Berau setiap akhir bulan untuk memberikan berbagai perkembangan program REDD di Kabupaten Berau Sekretariat menerima tulisan dari semua pihak yang ingin terlibat aktif dalam program REDD di Kabupaten Berau. Foto-foto: Sekretariat Pokja REDD Kabupaten Berau (halaman 1 dan 5); Tim IHSA (halaman 2) dan Tim CSF-Unmul (halaman 3)
