Tax Amnesty/Amnesti Pajak itu sendiri
Tujuan Tax Amnesty
adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib
1. Meminimalisir kemungkinan untuk
Pajak meliputi:
menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Indonesia karena semakin transparannya
1. penghapusan pajak terutang;
sektor keuangan global dan meningkatnya
2. penghapusan sanksi administrasi
intensitas pertukaran informasi antar
perpajakan;
negara.
3. penghapusan sanksi pidana di bidang
2. Membantu Pemerintah mempercepat
perpajakan atas harta yang diperoleh pada
pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi
tahun 2015 dan sebelumnya yang belum
melalui pengalihan Harta, yang akan
dilaporkan dalam SPT;
berdampak terhadap peningkatan likuiditas
Dengan cara melunasi seluruh tunggakan
domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah,
pajak yang dimiliki dan membayar uang
penurunan suku bunga, dan peningkatan
tebusan, dimana asal usul dana / aset
investasi;
tersebut tidak akan dipermasalahkan.
3. Bagian dari reformasi perpajakan menuju
Data dan informasi yang bersumber dari
sistem perpajakan yang lebih berkeadilan
Pengampunan Pajak tidak dapat dijadikan
serta perluasan basis data perpajakan yang
sebagai dasar penyelidikan, penyidikan,
lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi;
dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib
dan
Pajak.
4. Meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.
Tax Amnesty
Mengapa Tax Amnesty ?
Dewasa ini, adanya moderasi pertumbuhan ekonomi global
Sumber pembiayaan untuk pembangunan Indonesia selama ini
memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia sebagai
sebagian besar bertumpu pada penerimaan pajak, hal tersebut
salah satu negara berkembang yang masih memiliki banyak
terlihat pada porsi penerimaan pajak yang ditargetkan mencapai
agenda pembangunan di berbagai sektor.
84,6% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Perlambatan Ekonomi Indonesia, defisit neraca perdagangan,
2016. Besarnya ketergantungan pemerintah terhadap penerimaan
membesarnya defisit anggaran, penurunan laju pertumbuhan
dari sektor perpajakan ternyata tidak sesuai dengan realisasi
sektor industri/manufaktur, dan masih tingginya infrastructure gap
pencapaian target penerimaan pajak kita selama ini dan buruknya
merupakan dampak-dampak yang dirasakan oleh Indonesia atas
situasi ini tidak terlepas dari kepatuhan pajak yang masih tergolong
adanya penyesuaian pertumbuhan ekonomi global tersebut.
rendah.
Mengapa harus sekarang?
Karena Negara ini membutuhkan banyak dana untuk pembangunan di berbagai sektor
Tax Amnesty berlaku untuk:
Kebijakan Tax Amnesty dapat
yang berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, Tax Amnesty harus dilakukan sekarang sebelum adanya automatic exchange of information yang akan dilaksanakan paling lambat tahun 2018 dan sebelum ada revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan, karena jika hal-hal tersebut terealisasi, maka Wajib Pajak tidak akan bisa lagi menyembunyikan asetnya (di mana pun) dari otoritas pajak.
Pengecualian terhadap Wajib Pajak:
dimanfaatkan oleh:
Lebih buruk lagi kondisi ini mengakibatkan pengangguran,
a. PPh
a. dalam penyidikan dan berkas
kemisikinan, dan kesenjangan sosial semakin meningkat pesat.
b. PPN/PPnBM
1. Wajib Pajak Orang Pribadi
penyidikannya telah dinyatakan lengkap
Hal-hal tersebut di ataslah yang melatarbelakangi keinginan
Keduanya terhitung sampai dengan akhir
2. Wajib Pajak Badan
oleh kejaksaan.
Indonesia untuk secepatnya menemukan sumber pertumbuhan
tahun pajak yang berakhir pada jangka
3. Wajib Pajak yang bergerak di bidang
b. dalam proses peradilan atau
ekonomi yang baru, yaitu salah satunya dengan Tax Amnesty
waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31
Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM)
c. menjalani hukuman pidana, atas Tindak
Desember 2015.
4. Orang Pribadi atau Badan yang belum
Pidana di Bidang Perpajakan.
menjadi Wajib Pajak
Penanda tangan di Surat Pernyataan 1. Wajib Pajak orang pribadi; 2. Wajib Pajak Badan: Pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan; atau 3. Penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada poin 2 berhalangan.
Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Tax Amnesty 1. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; 2. membayar Uang Tebusan; 3. melunasi seluruh Tunggakan Pajak; 4. melunasi pajak yang tidak / kurang dibayar; 5. bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan, melunasi yang seharusnya tidak dikembalikan; 6. menyampaikan SPT PPh Terakhir; 7. mencabut permohonan: • pengembalian kelebihan pembayaran pajak; • pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang; • pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar; • keberatan; • pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan; • banding; • gugatan; dan/atau • peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
Pemberlakuan dan Tarif Tax Amnesty Periode
Pengungkapan harta yang
Penyampaian
Dialihkan ke dan atau
Berada di luar negeri dan
Permohonan
berada di NKRI
tidak dialihkan ke dalam NKRI
Periode I
2%
Periode II
3%
Periode III
5%
Periode I : Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016 Periode II : Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
4% 6% 10%
Tarif Wajib Pajak UMKM Wajib pajak dengan peredaran usaha s.d Rp 4,8 M dikenakan tarif sebesar Deklarasi Harta s.d 10 Milyar : 0,5% Deklarasi Harta lebih dari 10 Milyar : 2% Tarif bagi pelaku UMKM berlaku sejak tanggal diundangkannya UU Pengampunan Pajak sampai dengan 31 Maret 2017
Cara Penentuan Uang Tebusan Uang Tebusan = Tarif x Harta Bersih Harta Bersih: Merupakan selisih antara harta tambahan dengan utang yang belum diungkapkan dalam SPT PPh terakhir yang berkaitan dengan perolehan harta tambahan.
Periode III : Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017
4
5
Tempat Pengajuan
Keterangan:
Fasilitas Tax Amnesty
Konsekuensi Tax Amnesty
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau
1. Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Fasilitas yang akan didapat oleh Wajib Pajak yang mengikuti pro-
Harta yang direpatriasi wajib dinvestasikan ke dalam negeri selama
tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa Surat
Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk
gram Pengampunan Pajak antara lain:
3 tahun sejak dialihkan dalam bentuk:
Pernyataan.
meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan keleng-
1. penghapusan pajak terutang (PPh dan PPN dan/atau PPnBM),
1. surat berharga Negara Republik Indonesia;
kapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan,
sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan
2. obligasi Badan Usaha Milik Negara;
ketetapan pajaknya;
3. obligasi lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah;
2. penghapusan sanksi administrasi atas ketetapan pajak yang
4. investasi keuangan pada Bank Persepsi;
Tunggakan Pajak;
telah diterbitkan;
5. obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh
• daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang
3. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permu-
Otoritas Jasa Keuangan;
dilaporkan;
laan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
6. investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan
4. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan,
badan usaha;
dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal
7. investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh
dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan;
Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan
Pemerintah; dan/atau
• fotokopi SPT PPh Terakhir; dan
bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpaja-
8. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan pera-
• surat pernyataan mencabut segala permohonan yang telah diaju-
kan; dan
turan perundang-undangan.
2. KPP tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri, juga tempat awal yang harus dituju untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan.
Tata Cara Pengajuan Tax Amnesty
yaitu: • bukti pembayaran Uang Tebusan; • bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki
• daftar Utang serta dokumen pendukung; • bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang
Hubungi Helpdesk
1
dapatkan informasi terkait Amnesti Pajak
kan ke Direktorat Jenderal Pajak • surat pernyataan mengalihkan dan menginvestasikan Harta ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat
5. Penghapusan PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.
men investasi sebagai berikut:
selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak dialihkan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan repatriasi; • melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar
bayar tebusan melalui e-billing
2
Ungkap & Bayar Tebusan
1. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban Holding Period
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat
maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasi-
Keterangan dalam hal Wajib Pajak akan melaksanakan deklarasi;
lan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai
Pajak yang bergerak di bidang UMKM
Sampaikan Surat Pernyataan harta beserta lampirannya
10 hari kerja
3
4
ke KPP Terdaftar/ Duta Besar tertentu
Terbit Surat Keterangan Amnesti Pajak
Sanksi
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia paling singkat selama
• surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha bagi Wajib
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. Wajib Pajak melengkapi dokumen-dokumen yang akan diguna-
2. Wajib Pajak yang telah mengikuti program Tax Amnesty namun
kan untuk mengajukan Amnesti Pajak melalui Surat Pernyataan,
ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diung-
termasuk membayar uang tebusan, melunasi tunggakan pajak,
kapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasi-
dan melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan.
lan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar;
3. Wajib Pajak menyampaikan Surat Pernyataan ke Kantor Pelay-
3. Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Tax Amnesty namun
anan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau Tempat Lain yang
ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang tidak dilapor-
ditentukan Menteri Keuangan. Wajib Pajak akan mendapatkan tanda terima Surat Pernyataan. 4. Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri menerbit-
Untuk Investasi pada poin 1,2,3,4,5, dan 8 ditempatkan pada instru-
kan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi
a. Efek bersifat utang, termasuk Medium Term Notes; b. sukuk; c. saham; d. unit penyertaan reksa dana; e. efek beragun aset; f. unit penyertaan dana investasi real estate; g. deposito; h. tabungan; i. giro; dan/atau j. instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, atau modal ventura, yang mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Catatan: Harta yang diungkapkan oleh Wajib Pajak tidak dapat dialihkan ke luar negeri selama 3 tahun sejak diterbitkan Surat Keterangan.
sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
kan Surat Keterangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima Surat Pernyataan beserta lampirannya dan mengirimkan Surat Keterangan Pengampunan
Jaminan Kerahasiaan Dokumen
Pajak kepada Wajib Pajak. Dalam hal jangka waktu 10 (sepuluh)
Data dan Informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan
hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri atau
lampirannya:
pejabat yang ditunjuk atas nama Menteri belum menerbitkan Surat Keterangan, Surat Pernyataan dianggap diterima. Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pernyataan paling banyak 3 (tiga) kali dalam Catatan: Pengajuan Pengampunan Pajak dapat diwakilkan, selama Surat Pernyataan Pengampunan ditandatangani oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dengan melampirkan surat kuasa atau surat penunjukan.
6
1. tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri;
jangka waktu terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku
2. tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan,
sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 di mana Surat Pernyataan
dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak; dan
Kedua dan Ketiga dapat disampaikan sebelum atau setelah Surat
3. ancaman sanksi pidana bagi pihak yang membocorkan, menye-
Keterangan atas Surat Pernyataan sebelumnya dikeluarkan.
barluaskan, dan/atau memberitahukan data dan informasi.
7
DAFTAR BANK PERSEPSI YANG BERTINDAK SEBAGAI PENERIMA UANG TEBUSAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nama Bank Bangkok Bank Bank ANZ Indonesia Bank Chinatrust (CTBC) Bank Commonwealth Bank DBS Indonesia Bank Ganesha Bank ICBC Indonesia Bank J Trust Indonesia Bank Maybank Indonesia Bank Mestika Dharma Bank Mizuho Bank Muamalat Bank of America Bank of Tokyo Bank QNB Kesawan Bank Resona Perdania Bank Sumitomo Bank Woori Saudara Citibank, N.A Deutsche Bank, A.G Hongkong and Shanghai Bank Group JP Morgan Chase Bank KEB Hana MNC Bank Internasional PT Bank Artha Graha PT Bank Bukopin Tbk PT Bank Bumi Artha PT Bank Central Asia Tbk PT Bank CIMB Niaga Tbk PT Bank Danamon PT Bank DKI
No. 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
Nama Bank PT Bank Sinarmas PT Bank Sinhan Indonesia (d/h PT Bank Metro Express) PT Bank Syariah Mandiri PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk PT Bank UOB Indonesia PT BNI Syariah PT Bank Mandiri (Persero) Tbkk Standard Chartered Bank BPD Aceh BPD Bali BPD Bengkulu BPD Jabar Banten BPD Jambi BPD Jawa Tengah BPD Jawa Timur BPD Kalimantan Barat BPD Kalimantan Selatan BPD Kalimantan Tengah BPD Kalimantan Timur BPD Lampung BPD Maluku BPD Nusa Tenggara Barat BPD Nusa Tenggara Timur BPD Papua BPD Riau Kepri BPD Sulawesi Selatan dan Barat BPD Sulawesi Tengah BPD Sulawesi Tenggara BPD Sulawesi Utara BPD Sumatera Barat
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
PT Bank EKonomi Raharja PT Bank Jasa Jakarta PT Bank Maspion Indonesia PT Bank Mayapada PT Bank Mega PT Bank Negara Indonesia PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk PT Bank OCBC NISP PT Bank Panin PT Bank Permata Tbk PT Bank Rabobank Internasional Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
75 76 77
BPD Sumatera Utara BPD Sumsel Babel BPD Yogyakarta
8
Sumber: 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2006 tentang Pengampunan Pajak; 2. Peraturan Menteri Keuangan No. 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; 3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 600/ KMK.03/2016; 4. http://www.pajak.go.id/amnestipajak.
9
