MENGAKHIRI TRAGEDI YUYUN Pekan ini dunia medsos diramaikan dengan hashtag #nyalauntukYuyun. Ah, siapa Yuyun? Yuyun adalah seorang gadis SMP kelas II di SMP 5 Satu Atap Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu yang cerdas dan punya masa depan. Tapi karena ulah 14 orang kriminil, ia harus meregang nyawa dengan cara yang memilukan. Hampir sebulan yang lalu, Yuyun ditemukan di semak belukar kebun karet tak jauh dari pemukiman warga dengan kondisi tidak bernyawa. Kasus pemerkosan yang disertai pembunuhan terhadap Yuyun sudah terbongkar oleh aparat kepolisian, 12 dari 14 pelaku telah diringkus dan dinyatakan sebagai tersangka. Dua lainnya masih menjadi buronan. Sedangkan 12 pelaku yang telah ditangkap, dua di antaranya telah menjalani masa persidangan. Kini telah masuk pada agenda penuntutan. Sementara 10 tersangka sebentar lagi akan ikut mempertanggungjawabkan perbuatannya di meja hijau. Dari hasil pemeriksaan aparat Polres Rejang Lebong dan Polsek PUT, pelaku menodai korban hingga menghabisi nyawanya dengan begitu sadis dan tidak manusiawi. Tanpa memakai sehelai pakaian, kedua tangan terikat, wajah lebam dan berulat serta kulit yang mulai mengelupas. Tak mungkin rasanya Yuyun ditemukan kalau bukan karena bau busuk menyengat. Dari hasil visum tersebut didapai tanda-tanda telah terjadinya kekerasan. Kemaluan dan anusnya pun menyatu. Tak dapat dibayangkan betapa sakit yang dialami oleh Yuyun ketika kejadian naas itu menimpanya. Dari visum dokter juga diduga Yuyun telah menghembuskan nafas ketika perkosaan masih berlangsung. Karena kasus ini tidak terjadi di ibukota atau kota besar melainkan di desa kecil, kasus ini terlambat menyita perhatian publik. Tak hanya Yuyun Bulan Februari lalu, seorang anak perempuan juga diperkosa beramai-ramai oleh enam temannya yang juga masih di bawah umur. Peristiwa itu terjadi di kelurahan Talang Benih, kecamatan Curup, Bengkulu. Korban memang selamat, tapi trauma yang dialaminya hingga kini masih membekas dalam. Tindakan pembunuhan dan pemerkosaan ini membuka catatan suram terhadap kasus serupa yang juga menimpa gadis cantik penjual angkringan bernama Eka Mayasari yang pernah mencuat di publik. Diberitakan sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda DIY berhasil membekuk pelaku pembunuhan terhadap Eka Mayasari yang ditemukan meninggal di kontraknya kawasan Janti, Banguntapan, Bantul, (02/05/2015) lalu.Tersangka berinisial RMZ (19) yang tak lain merupakan pelanggan angkringan korban. Pengamen yang tinggal di Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta ini ditangkap Polisi setelah bersembunyi di kamar kos ibunya di kawasan Kutoarjo, Jawa Tengah, (20/05/2015). Miris, pelaku membunuh korban lantaran tak dipinjami uang sebesar Rp 10 ribu. Pelaku meminjam uang untuk makan namun hanya diberi 2 gelas kopi oleh korban. Ketika warung sepi, tersangka menganiaya korban dengan memukul bagian tengkuk belakang menggunakan palu yang sering digunakan untuk memecah es batu. Setelah tak berdaya, pemuda yang kesehariannya sebagai pengamen tersebut menyeretnya ke kamar, memperkosanya, kemudian memukul dan menghantam wajah serta kepala gadis tersebut dengan menggunakan gitar hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa. Sebelum pergi pemuda ini membawa ponsel dan uang tunai Rp 757.000 milik korban. Data Komnas Perempuan pada 2015 menunjukkan sebanyak 321.752 perempuan Indonesia mengalami kekerasan seksual. Jika dirinci, 2.399 perempuan mengalami pemerkosaan, 601 perempuan mengalami pencabulan, dan 166 perempuan mengalami pelecehan seksual. Jika dirata-rata,pada tahun 2015 setiap 2 jam terdapat tiga perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Itu berarti 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap harinya. Dan hampir separuh korban ialah anak-anak.Sementara pelaku kekerasan seksual adalah lintas usia, termasuk anak-anak menjadi pelakunya.
1
Respon terhadap Kasus Yuyun Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Nyayu Ernawati, mendesak agar 14 pelaku pemerkosaan dan pembunuh Yuyun untuk segera diadili dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Ia mengatakan, kasus kekerasan seksual terhadap anak jangan hanya dianggap sebagai kasus kekerasan seksual bisa. Tetapi ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang harus dihentikan segera. "Terus terang saja kita sudah lelah dengan kasus yang terjadi di depan mata kita, namun hukuman yang diberikan tidak setimpal dengan apa yang mereka perbuat," kata Nyayu. Dia mengatakan, Indonesia saat ini tengah berada pada darurat kekerasan seksual terhadap anak. Pihaknya mendesak agar pemerintah segera membahas RUU penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Menurut dia, pemerintah harus menyegerakan ini sehingga pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Sebab, selama ini dirinya menilai belum ada payung hukum yang jelas untuk melindungi korban kekerasan seksual. "Kami meminta kalau tidak dihukum mati ya dikebiri saja," kata dia. Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras (Genam), Fahira Idris, menegaskan kejadian itu akan terus berulang di Indonesia, selama tidak ada larangan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi minuman keras. Ia menilai pengaruh miras memang menghilangkan akal sehat dan nurani. Sehingga peristiwa sekeji itu bisa terjadi. "Bayangkan, di kasus Yuyun ini, ada pelaku anak di bawah umur, tega memerkosa berkali-kali hingga korbannya meninggal dan mayatnya dibuang ke jurang," kata Fahira, Selasa (3/4). Ia menjelaskan, anak di bawah umur secara akal sehat tidak akan memiliki pemikiran dan keberanian sekeji itu kalau bukan karena pengaruh minuman keras yang dikonsumsi. Penelitan Pusat Kajian Kriminologi UI dan Genam 2013 terhadap 43 responden narapidana anak, menemukan 15 diantaranya meminum alkohol saat melakukan pembunuhan. Untuk kasus Yuyun, Fahira menekankan itu tidak sekadar kasus kekerasan pada perempuan saja. Melainkan begitu mudahnya mendapatkan minuman keras di Indonesia. Bahkan, ia melihat kasus-kasus serupa yang juga terbilang sangat keji seakan tidak berhenti terjadi di berbagai tempat di Indonesia, tidak lain karena minuman keras. "Saya tidak tahu sampai kapan kita semua sadar bahwa miras itu bencana,” ujar Fahira. Fahira menambahkan Komite III DPD juga akan mendesak para pengambil kebijakan di Bengkulu mulai dari Gubernur, Bupati Rejang Lebong, dan DPRD, untuk bertanggung jawab. Caranya, lanjut Fahira, mereka harus segera merumuskan solusi agar kasus Yuyun dan kasus-kasus lain tidak lagi terjadi dan peredaran miras bisa dihentikan. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, ada tujuh pelaku di bawah umur dalam kasus tersebut dengan usia di bawah 18 tahun sehingga ada beberapa langkah hukum yang akan dikenakan. Pelaku dengan kategori anak di bawah umur, lanjut Khofifah, akan diberlakukan peradilan pidana anak. Jika ancaman di atas 7 tahun, maka pelaku tidak akan dihukum di Lembaga Pemasyarakatan. Namun ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Di lembaga ini, para pelaku di bawah umur akan mendapatkan pendidikan dan pemulihan psikososial karena menurut menteri, para pelaku di bawah umur diduga melakukan aksinya karena mengikuti ajakan orang lain meskipun, tegasnya, tindakan tersebut tetap tidak dapat dimaafkan. Sementara itu, menurut Khofifah, para pelaku berusia di atas 18 tahun akan dikenakan pasal berlapis, apalagi jika terbukti mereka berinisiatif dan mengajak. "Sesuai arahan presiden agar pelaku di atas 18 tahun terbukti mengajak, inisiatif harus dikenakan pemberatan hukum secara maksimal," tutur Khofifah. 2
Khofifah menyarankan agar pelaku kejahatan seksual yang sudah dewasa diberikan hukuman tambahan berupa social punishment atau kebiri yang dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Sementara menurut Komnas Perempuan, kasus Yuyun harus dilihat sebagai kasus sistemik dan menunjukkan sejumlah hal: 1.
2.
3.
Wilayah pelosok, terpencil (termasuk wilayah kepulauan) semakin merentankan perempuan, karena minimnya pantauan, akses perlindungan dan keadilan bagi korban. Kasus Yuyun sudah terjadi sejak 3 April 2016, ditemukan 3 hari kemudian, dan menyentak kita semua setelah 1 bulan berjalan; Terduga pelaku kasus Yuyun, dari 14 pelaku, 7 diantaranya anak-anak. Informasi awal, para pelaku tumbuh dari setting sosial masyarakat miskin, putus sekolah dan bekerja menjadi kuli kebun karet dan kopi, banyak waktu luang yang memicu minum tuak, minim pendidikan dan informasi tentang seksualitas. Artinya korban dan pelaku, semakin rentan karena kondisi kemiskinan dan pemiskinan; Kekerasan seksual, bukan hanya menghancurkan korban dan keluarganya, tetapi juga menghancurkan masa depan pelaku dan keluarganya, tak terkecuali masyarakat dan kita semua yang sudah kehilangan rasa aman, baik di publik maupun domestik. Data Komnas Perempuan dalam kurun 10 tahun, terdapat 93 ribu kasus kekerasan seksual, 70 persen pelaku adalah anggota keluarga dan orang-orang dekat.
Siklus Tragedi yang Berulang Kematian Yuyun adalah tragedi, tapi tragedi yang terulang terus dan terus. Bukan kali pertama kita menyimak berita kriminal kekerasan seksual kepada perempuan. Bukan kali pertama pula Komnas HAM dan banyak kalangan meneriakkan Indonesia sudah darurat kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak. Tapi semua pernyataan itu dianggap angin lalu, sampai akhirnya Yuyun jadi korban. Dan sepertinya Yuyun tidak akan menjadi korban terakhir, akan masih ada korban-korban berikutnya. Bukannya sedang berharap sesuatu keburukan, tapi ini adalah prediksi pilu. Bagaimana tidak? Di tanah air pornografi sudah merambah ke semua daerah karena kecanggihan teknologi informasi. Bahkan anak-anak kecil pun bisa amat mudahnya mendapatkan konten pornografi. Eksploitasi pada perempuan terus menerus berlangsung. Tempat-tempat hiburan malam yang menawarkan prostitusi bertebaran di berbagai kota besar juga kota kecil. Ditambah lagi minuman keras – yang diminum para pelaku pembunuh Yuyun – masih beredar bebas di negeri ini. Sementara itu hukuman tak kunjung memberi efek jera kepada para pelaku. Pelaku pemerkosaan dan pembunuhan keji seperti itu paling banter hanya dihukum belasan tahun. Tak ada hukuman mati. Stimulan untuk melakukan tindakan kejahatan seksual dan kekerasan teramat banyak di negeri ini. Pornografi dan pornoaksi masih terus deras mengalir. Dengan kecanggihan teknologi informasi, anak negeri gampang saja mengakses berbagai konten pornografi. Dari yang ‘standar’ sampai yang tak masuk akal dan menjijikkan. Dungunya, ada orang yang mengatakan pornografi bukan penyebab maraknya kejahatan seksual. Buktinya, kata mereka, korbannya bisa saja perempuan alim yang berkerudung, bukan perempuan yang berpakaian minim menggoda. Ini adalah logika bodoh yang sengaja dieksploitasi oleh para penggemar pornografi. Mereka ketakukan bila pornografi dan pornoaksi dilarang, maka mereka sebarkan pernyataan-pernyataan tak realistis dan tak masuk akal. Sama anehnya dengan orang yang tidak mau menjadikan Islam sebagai solusi persoalan umat, termasuk kasus kejahatan dan kekerasan seksual pada perempuan. Mereka sama sekali tidak percaya kalau Islam bisa menyelesaikan persoalan bangsa. Mereka tetap yakin demokrasi dan liberalisme itu baik, layak dan barokah buat negeri. Mereka juga memusuhi Islam, meski mereka sendiri muslim dan mengaku cinta Islam. Tapi bagi mereka seruan menjadikan Islam sebagai problem solving bagi negeri adalah ancaman. Solusi masalah bangsa, menurut mereka, adalah mempertahankan demokrasi-liberalisme. Jadilah mereka seperti orang-orang yang berputar di dalam labirin yang tak berujung. Kebingungan. 3
Solusi Islam untuk “Yuyun” Kasus Yuyun dan yang semisal akan terselesaikan jika syariah diterapkan secara kaffah dalam bingkai Khilafah. Langkah-langkah yang akan dilakukan Khilafah diantaranya: 1.
Memberikan pendidikan dan pembinaan berbasis aqidah Islam Pendidikan dalam Islam merupakan kebutuhan dasar sebagaimana kebutuhan terhadap makan, minum, pakaian, rumah, kesehatan, dan sebagainya. Negara wajib menjamin pendidikan yang bermutu bagi seluruh warga negara secara gratis hingga perguruan tinggi dengan fasilitas sebaik mungkin (An-Nabhani, Ad-Dawlah al-Islamiyah, hlm. 283-284). Secara struktural, pemahaman dan pembinaan Islam akan terus diajarkan dan ditanamkan secara formal di seluruh jenjang pendidikan oleh khilafah. Kurikulum pendidikan dalam Khilafah Islam dijabarkan ke dalam tiga komponen materi pokok: (1) pembentukan kepribadian Islam; (2) penguasaan tsaqafah Islam; (3) dan penguasaan ilmu kehidupan (iptek, keahlian dan keterampilan). Kurikulum ini diikuti dengan berbagai kebijakan negara yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Salah satu kebijakan penting dalam hal ini adalah terkait biaya pendidikan yang murah bahkan gratis. Dalam Islam, negara wajib menyediakan pendidikan murah atau bebas biaya kepada warga negaranya, baik Muslim maupun non-Muslim, agar mereka bisa menjalankan kewajibannya atau memenuhi kebutuhan primer mereka, yaitu pendidikan. Rasulullah saw. bersabda: Imam (Khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya (HR. al-Bukhari dan Muslim). Pemahaman dan pembinaan Islam juga akan terus didakwahkan oleh khilafah melalui berbagai media, tempat ibadah, majlis ta’lim, dan lain-lain yang ada di tengah-tengah masyarakat. Khilafah juga akan terus mendorong kepada seluruh kaum muslimin untuk berperan aktif melakukan amar ma’ruf nahi munkar, agar aqidah dan pemahaman Islam di tengah-tengah keluarga dan masyarakat dapat terus terjaga.
2.
Memberikan jaminan kebutuhan dan kesejahterakan rakyat Syariah Islam memandang perkara ekonomi menjadi 2 bagian. Pertama: ilmu ekonomi; berhubungan dengan soal bagaimana suatu barang atau jasa diproduksi, misalnya teknik industri, manajemen atau pengembangan sumberdaya baru. Islam tidak mengatur secara khusus tentang ilmu ekonomi. Kedua: sistem ekonomi; berhubungan dengan pengurusan soal pemuasan kebutuhan dasar tiap individu di dalam masyarakat serta upaya mewujudkan kemakmurannya. Inilah obyek dari sistem ekonomi Islam. Pilar Sistem Ekonomi Islam (SEI) meliputi: (1) konsep kepemilikan; (2) pengelolaan kepemilikan; (3) distribusi kekayaan di antara individu. Islam mengatur sedemikian rupa kepemilikan yang memungkinkan individu untuk memuaskan kebutuhannya seraya tetap menjaga hak-hak masyarakat. Islam membagi kepemilikan menjadi 3: milik pribadi; milik umum; milik negara. Kepemilikan umum mencakup: a. b. c.
Fasilitas umum; meliputi semua fasilitas yang dibutuhkan oleh publik yang jika tidak ada akan menyebabkan kesulitan bagi komunitas atau publik dan dapat menimbulkan persengketaan. Barang tambang dalam jumlah sangat besar. Ini haram dimiliki secara pribadi. Contoh: minyak bumi, emas, perak, besi, tembaga, dll. Benda benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki oleh pribadi; meliputi jalan, sungai, laut, danau, tanah tanah umum, teluk, selat, dan sebagainya.
4
Pengelolaan milik umum dilakukan oleh negara sebagai wakil umat. Hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Diusahakan semaksimal mungkin dalam pengelolaannya tidak menimbulkan kerusakan baik lingkungan, ekosistem maupun sosial . Pengelolaan kepemilikan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Islam mendorong warga Negara Khilafah, baik lelaki maupun wanita, baik Muslim maupun kafir dzimmy, untuk mengelola kepemilikannya, mengejar keuntungan tanpa hambatan dan memuaskan kebutuhan mereka; tanpa harus mengakibatkan ekploitasi ataupun korupsi yang ditimbulkan dari aktivitas mereka. Islam juga mendorong pemberian sedekah, hibah, pinjaman tanpa riba dsb. Sebaliknya, Islam melarang penumpukan kekayaan, pemborosan atau pembelanjaan untuk mengejar hal-hal yang haram. Distribusi kekayaan dan kemakmuran di dalam masyarakat adalah faktor kritis dalam menentukan kecukupan sumberdaya bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka. Oleh karena itulah Islam menjadikan distribusi barang/jasa sebagai problem utama ekonomi. Bagi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, negara (Khilafah) mengurusi mereka dengan kekayaan yang terkumpulkan dari harta milik umum, harta milik negara dan zakat yang dibayarkan oleh rakyat. Berdasarkan paradigma ini Islam telah menetapkan politik ekonomi dan mekanisme ekonomi untuk menjamin kesejahteraan umat manusia, sekaligus menjamin kemajuan serta pertumbuhan yang berkeadilan yang disertai dengan pemerataan. Menurut Abdurahman al-Maliki di dalam As-Siyâsah al-Iqtishâdiyah al-Mutslâ (Politik Ekonomi Ideal), Politik Ekonomi Islam (PEI) adalah: (1) menjamin pemenuhan semua kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan) setiap orang; (2) memberikan peluang kepada setiap orang untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup di masyarakat tertentu yang memiliki gaya hidup yang khas. PEI diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan ekonomi, termasuk kebijakan APBN. Dengan landasan Islam, negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan pokok setiap orang baik pangan, sandang dan papan. Mekanismenya adalah: Pertama, memerintahkan setiap setiap laki-laki, baligh, berakal dan mampu untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
ََ ﻛ َﺜ ِﲑً۬ا ﻟ َﻌﻠ ُ ۡﲂ ﺗُﻔۡﻠِﺤُ ﻮن
ِْ َو ۡذ ُﻛُﺮوا
َِﴩواْ ِﰱﻟﺼ ۡ ر ِۡض َو ﺑ ۡﺘ َ ُﻐ اْﻮ ﻣِﻦ ﻓ َﻀۡ ﻞ ُ ﻠ َٰﻮ ُﻓة َﺎذَاﻓ َ ﻗ ُﻀِ ﻧ َِﺖ
Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (TQS Al Jumua, 62:10). Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu.
وف ۚ ِ ﻟ ۡۡﻤَﻮﻟ ُﻮدِ َ ُ ۥ رِزۡ ﻗ ُ َﻬوُﻦ ۡﻛِﺴ َﻮﺗُﮩُﻦ ِﺑ ﻟ ُۡﻤَﻌۡﺮ
َو ََﲆ
Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf (TQS Al Baqarah, 2: 233). Gabungan kemaslahatan di dunia dan pahala di akhirat itu menjadi dorongan besar untuk bekerja. Kedua, mewajibkan negara untuk menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya, , jika dia termasuk orang yang wajib bekerja dan mampu. Bisa dengan memberikan sebidang tanah pertanian untuk bertani, bagi yang tidak mempunyai tanah. Bisa dengan memberikan modal pertanian, bagi yang mempunyai tanah, tetapi tidak mempunyai modal. Bisa juga memberikan modal usaha, bagi yang mempunyai kemampuan, tetapi tidak mempunyai modal. Bisa juga memberikan pelatihan dan pembinaan, sehingga dia bisa mengelola hartanya dengan benar, dan memenuhi kebutuhan dasar dan sekundernya dengan baik. 5
Termasuk pelatihan ketrampilan dan skill yang dibutuhkan, baik di dunia industri, bisnis, jasa maupun perdagangan. Ketiga, mewajibkan ahli waris dan kerabat yang mampu untuk memberi nafkah yang tidak mampu.
ۗ َ ِ ارِث ﻣِ ۡ ُﻞ ذَٲ ِ ﻟ َۡﻮ
َﻻ ﺗُﻀَ ﺎ ٓر َوٲ ِ َ ُۢ ة ﺑ َِﻮ َ ِ ﻫَﺎ َوَﻻ ﻣ َۡﻮﻟ ٌُ۬ﻮد ُ ۥ ﺑ َِﻮ َوِﻩِۦۚ ََﲆ
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. (TQS Al Baqarah, 2: 233) Keempat, Jika faktor yang pertama dan kedua di atas, yang nota bene merupakan mekanisme ekonomi, tidak berjalan, maka negara Khilafah bisa menempuh mekanisme non-ekonomi. Khususnya bagi anakanak telantar, orang cacat, orang tua renta dan kaum perempuan yang tidak mempunyai keluarga. Terhadap mereka, negara akan mendorong orang-orang kaya yang berdekatan dengan mereka untuk membantu mereka, bisa melalui skema sedekah, zakat dan infak. Jika ini tidak ada, maka negara akan memberikan jaminan hidup secara rutin per bulan, sehingga mereka bisa memenuhi seluruh kebutuhan dasar dan sekundernya dengan baik. Mekanisme non-ekonomi yang tidak kalah pentingnya adalah punishment. Bagi tiap laki-laki, baligh, berakal dan mampu bekerja, tetapi tidak bekerja, atau bekerja dengan bermalas-malasan, maka negara akan menjatuhkan sanksi, dalam bentuk ta’zir. Demikian juga, bagi setiap individu yang berkewajiban menanggung keluarganya, tetapi tidak melakukan tanggung jawab tersebut dengan baik dan benar, maka negara pun akan menjatuhkan sanksi. Begitu juga, ketika ada orang kaya yang berkewajiban untuk membantu tetangganya, tetapi abai terhadap kewajiban tersebut, maka negara bisa memberikan peringatan kepada mereka. Termasuk, ketika negaranya sendiri lalai dalam mengurus kebutuhan rakyatnya, maka para pemangku negara harus diingatkan. Mekanisme ekonomi dan non-ekonomi di atas tentu belum cukup untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, Islam menetapkan sistem dan kebijakan ekonomi yang bisa memastikan terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan tersebut. Sistem ekonomi ini tercermin pada tiga aspek: a.
b.
c.
Kepemilikan, yaitu kepemilikan pribadi, umum dan negara. Masing-masing kepemilikan tersebut telah diatur dan ditetapkan oleh syariah, sehingga bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, lahan pertanian, sebagai milik pribadi, tidak bisa dinasionalisasi. Sebagaimana kepemilikan umum, seperti minyak, gas, tambang batu bara, dan lain-lain, tidak bisa diprivatisasi, atau dimiliki oleh negara. Karena masing-masing telah diatur dan ditetapkan kepemilikannya oleh syariah. Pemanfaatan kepemilikan (tasharruf), baik dengan cara membelanjakan maupun mengembangkan kepemilikan, harus mengikuti hak yang melekat pada kepemilikan harta tersebut. Karena hak mengelola harta itu merupakan konsekuensi dari kepemilikan. Sebagai contoh, harta milik pribadi, bisa digunakan untuk pemiliknya, tetapi tidak oleh publik karena bukan milik mereka. Sebaliknya, harta milik umum, bisa dimanfaatkan oleh pribadi, karena izin yang diberikan oleh syariah kepadanya. Distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, bisa dikatakan, bahwa distribusi kekayaan ini merupakan kunci dari masalah ekonomi. Jika distribusi kekayaan tersebut mandeg, pasti akan menimbulkan masalah ekonomi. Sebaliknya, ketika distribusi kekayaan ini lancar, hingga sampai ke tangan individu per individu, maka dengan sendirinya masalah ekonomi ini pun teratasi. Karena itu, Islam melarang dengan tegas menimbun harta, emas, perak dan mata uang. Itu tidak lain, agar harta tersebut berputar di tengah-tengah masyarakat dan bisa menggerakkan roda perekonomian.
Sistem ini kemudian ditopang dengan kebijakan ekonomi yang ideal, untuk memastikan dua hal: produksi dan distribusi dengan baik dan benar. a.
Produksi: Untuk memastikan agar produksi domestik negara Khilafah tinggi, dan bisa memenuhi kebutuhan seluruh rakyatnya, maka kebijakan negara terkait dengan sumber perekomian benar6
b.
benar diterapkan dengan baik dan benar. Sumber tersebut meliputi: (1) Pertanian; (2) Perdagangan; (3) Industri; (4) Jasa. Dalam hal ini, negara akan memastikan seluruh sumber tersebut benar-benar bisa menghasilkan barang dan jasa, sehingga bisa menjamin produksi, konsumsi dan distribusi masyarakat. Itulah mengapa, negara menetapkan larangan menyewakan lahan pertanian, atau membiarkan lahan pertanian tidak dikelola lebih dari 3 tahun. Negara juga melarang praktik riba dalam perdagangan karena bisa merusak perekonomian. Negara juga memastikan, industri kepemilikan umum tidak boleh dikelola oleh swasta, baik domestik maupun asing. Ini juga untuk menjamin tingkat produksi demi menjamin kemakmuran rakyatnya. Begitu seterusnya. Distribusi: Dengan tingkat produksi yang tinggi, tinggal satu yang harus dipastikan oleh negara, yaitu terdistribusikannya barang dan jasa tersebut dengan baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga tiap kepala bisa dipastikan telah terpenuhi seluruh kebutuhan dasarnya.
Begitulah cara Negara Khilafah menjamin kebutuhan dan menyejahterakan rakyatnya, dengan mekanisme ekonomi dan non-ekonomi, termasuk sistem dan kebijakan ekonomi yang ideal. 3.
Pelarangan miras (khamr) Islam dengan tegas mengharamkan khamr. Allah SWT berfirman:
َْﴪ َوا ْ َﻧﺼ ُﺎب َوا ْ زْ َﻻمُ رِﺟْ ٌﺲ ﻣِ ّﻦْ َﲻَﻞِ اﻟﺸ ﯿْﻄَ ﺎنِ ﻓ َﺎﺟْ َﻨ ِﺒُﻮﻩُ ﻟ َﻌَﻠ ُ ْﲂ ﺗُﻔْﻠِﺤُ ﻮن ُ ِ ََ ﳞ َﺎ ا ِ ﻦَ ٓ َﻣ ُﻮا اﻧﻤَﺎ اﻟ ْﺨ َُﻤْﺮ َاوﻟ ْﻤ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (QS. al-Maidah [5]: 90). Syaikh Ali ash-Shabuniy di dalam Tafsir ayat al-ahkam (I/562) menyatakan bahwa ayat berikutnya menyebutkan berbagai keburukan untuk mengisyaratkan bahaya yang besar dan kejahatan materi dari kriminalitas perjudian dan meminum khamr. Allah berfirman (yang artinya): Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (TQS al-Maidah [5]:91). Rasul saw. juga sudah memperingatkan:
«ﴍ ٍّ َ ﰻ ّ ِ ُ ُ» اِﺟْ َﻨ ِْﺒُﻮا اﻟ ْﺨ ََﻤْﺮ ﻓ َﺎﳖ َﺎ ﻣِ ْﻔ َﺎح Jauhilah khamr, karena sesungguhnya ia adalah kunci semua keburukan (HR. al-Hakim dan al-Baihaqi). Islam memandang, meminum khamr merupakan kemaksiyatan besar dan pelakunya harus dijatuhi sanksi had. Had meminum khamr adalah dijilid empat puluh kali dan bisa ditambah. Ali bin Abi Thalib mengatakan:
« ٌﻟﻨﱮ ْرﺑ َﻌِﲔَ َو َ َ َ ﺑ ُﻮ َﻜْﺮٍ ْرﺑ َﻌِﲔَ َو ُﲻ َُﺮ ﺛ َﻤَ ﺎﻧ ِﲔَ و َُﰻ ُﺳ ﻨﺔ ِ »َََ ا Nabi saw menjilid (orang yang meminum khamr) 40 kali, Abu Bakar menjilidnya 40 kali dan Umar menjilidnya 80 kali, dan semua adalah sunnah (HR. Muslim). Islam juga mengharamkan semua hal yang terkait dengan khamr (miras), termasuk produksi, penjualan, kedai dan hasil darinya, dsb. Rasul saw bersabda:
« ٓﰻ ﺛ َﻤَﻨ ِ َﻪ َ ِ َﴫﻫَﺎ َو َ ﺋ ِ َﻌﻬَﺎ َوﻣُ ْ ﺘ َﺎ َﻋﻬَﺎ َو َﺎﻣِﻠ َﺎﻬَ َواﻟ ْﻤَﺤْ ﻤُﻮ َ َ اﻟ َﯿْﻪِ َو َ ِ َﺎﴏﻫَﺎ َوﻣُ ْﻌﺘ َ ِ ﻟ» َﻌَﻦَ ا ُ اﻟ ْﺨ ََﻤْﺮ َوﻟ َﻌَﻦَ ﺷَ ﺎرِﲠَ َﺎ و ََﺳﺎﻗِ ﳱَ َﺎ َو 7
Allah melaknat khamr dan melaknat orang yang meminumnya, yang menuangkannya, yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang membelinya, yang menjualnya, yang membawakannya, yang minta dibawakan, yang makan harganya (HR. Ahmad). Karena itu sistem Islam akan melarang produksi khamr (miras), penjualannya, tempat-tempat yang menjualnya, peredarannya dsb. Orang yang melanggarnya berarti melakukan tindakan kriminal dan dia harus dikenai sanksi ta’zir. Dengan semua itu, syariah Islam menghilangkan pasar miras, membabat produksi miras, penjualan, peredarannya dan tempat penjualannya di tengah masyarakat. Dengan itu Islam menutup salah satu pintu semua keburukan. Islam menyelamatkan masyarakat dari semua bahaya yang mungkin timbul karena khamr. 4.
Pelarangan pornografi dan pornoaksi Islam dengan tegas memandang pornografi sebagai kemungkaran yang harus dilenyapkan; bukan diatur, apalagi dilegalisasi. Untuk itu, syariah islam memiliki serangkaian aturan dan hukum yang bisa membabat pornografi itu. Islam mengatur tentang aurat, yaitu bagian tubuh yang harus ditutupi dan tidak boleh ditampakkan. Islam juga melarang penyebaran segala bentuk pornografi dan pornoaksi di tengah masyarakat. Siapapun yang melanggarnya akan dikenai sanksi yang berat. Islam juga melarang beberapa perilaku yang berkaitan dengan tata pergaulan pria dan wanita. Islam melarang tabarruj wanita (berhias berlebihan di ruang publik), ber-khalwat (berdua-duaan) dengan wanita bukan mahram (apalagi berpelukan dan berciuman), ber-ikhtilât (bercampur-baur antara pria-wanita), dan segala perbuatan yang dapat mengantarkan pada perzinaan. Syariah Islam secara komprehensif menjaga kehormatan wanita dengan pakaiannya yang menutup aurat, terpisahnya kehidupan pria dan wanita kecuali ada kebutuhan syar’i yang dibolehkan. Islam hanya melegalkan hubungan seksual pria dan wanita melalui lembaga pernikahan yang mulia dan penuh tanggung jawab. Syariah Islam tentu saja tidak membiarkan segala aktifitas yang melecehkan wanita, tidak membiarkan wanita menjadi obyek seksual seperti industri hiburan penuh syahwat atau bisnis pornografi. Meskipun secara ekonomi mungkin menguntungkan. Dalam Islam, pemimpin adalah perisai bagi rakyatnya, semesinya bisa memberikan rasa aman, dan kesejahteraan. Wanita pun dijaga kemuliaannya, tidak pernah dibebankan nafkah kepadanya, ketika pergi pun harus dipastikan aman untuknya, bahkan dalam waktu tertentu harus disertai mahramnya. Kelak sang pemimpin juga akan dihisab oleh Allah SWT atas abainya terhadap penunaian kewajiban tersebut.
5.
Pemberlakuan sangksi hukum yang tegas Kehormatan wanita pun semakin terjaga dengan keberadaan lembaga pengadilan yang bersikap tegas dan adil berdasarkan syariah Islam untuk menghukum siapapun yang merusak dan melecehkan kehormatan wanita. Dalam Islam jika perempuan diperkosa dan mempunyai bukti (al bayyinah) perkosaan, yaitu kesaksian empat laki-laki Muslim, atau jika laki-laki pemerkosa mengakuinya, maka laki-laki itu dijatuhi hukuman zina, yaitu dicambuk 100 kali jika dia bukan muhshan, dan dirajam hingga mati jika dia muhshan. (Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz 7 hlm. 358). Namun, jika perkosaan disertai pembunuhan, maka al-Quran telah menyatakan dengan tegas : “Dan tidak layak bagi seorang mu’min membunuh seorang mu’min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mu’min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) 8
dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu’min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba-sahaya yang mukmin. Dan jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (TQS An Nisaa’ 6:92). Ayat-ayat di atas dilalahnya qath’iy menunjukkan bahwa pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat adalah perbuatan haram. Adapun sanksi bagi orang yang melakukan pembunuhan adalah qishash, atau membayar diyat. Sanksi qishash dijatuhkan pada kasus pembunuhan sengaja, dan pelaku pembunuhan tidak mendapatkan pemaafan dari pihak keluarga yang dibunuh. Jika pelaku pembunuhan mendapatkan pemaafan dari keluarga korban, maka pelaku pembunuhan tersebut harus menyerahkan diyat syar’iy kepada keluarga korban. Sedangkan untuk kasus-kasus pembunuhan selain pembunuhan sengaja, maka pelaku hanya diwajibkan membayar diyat. Berserikat Dalam Pembunuhan Jika pembunuhan dilakukan secara berkelompok, maka orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan tersebut wajib dikenai sanksi qishash (bunuh balik). Alasannya, hadits-hadits yang berbicara tentang sanksi pembunuhan, mencakup pelaku pembunuhan tunggal maupun berkelompok. Misalnya, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmudziy disebutkan;
َوﻣَﻦْ ﻗ ُ ِ َﻞ َ ُ ﻗ َ ِﯿ ٌﻞ ﻓ َﻬ َُﻮ ِﲞ ْ َِﲑ اﻟﻨﻈَ َﺮ ْﻦِ اﻣﺎ نْ ﯾ َ ْﻌﻔ َُﻮ َواﻣﺎ نْ ﯾ َ ْﻘ ُ َﻞ “Barangsiapa terbunuh, maka walinya memiliki dua hak; memberikan pengampunan, atau membunuh pelakunya.” Hadits ini mencakup kasus pembunuhan yang dilakukan secara tunggal atau berkelompok. Dalil lain yang menunjukkan bahwasanya sekelompok orang harus dikenai sanksi yang sama jika berserikat dalam sebuah pembunuhan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmudziy dari Abu Sa’id al-Khudriy dan Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah saw bersabda;
ِﻟ َْﻮ ن ْﻫ َﻞ اﻟﺴﻤَﺎءِ َو ْﻫ َﻞ ا ْ ر ِْض اﺷْ َﱰَﻛُ ﻮا ِﰲ دَمِ ﻣُ ﺆْﻣِﻦٍ َ ﻛ َﳢ ُﻢْ ا ُ ِﰲ اﻟﻨ ﺎر “Seandainya penduduk langit dan penduduki bumi berserikat dalam (menumpahkan) darah seorang Mukmin, sungguh Allah swt akan membanting wajah mereka semua ke dalam neraka” (HR. Imam Turmudziy). Topik yang dibahas di dalam hadits ini adalah pembunuhan yang dilakukan secara berkelompok atau perserikatan dalam sebuah pembunuhan. Semua pelakunya mendapatkan ganjaran yang sama. Imam Malik menuturkan sebuah riwayat dari Sa’id bin Musayyab ra sebagai berikut: “Sesungguhnya Umar ra menjatuhkan sanksi bunuh kepada lima atau tujuh orang yang berserikat dalam membunuh seseorang; yang mana mereka semua membunuh seorang laki-laki dengan tipu daya” (HR. Imam Malik). Di dalam riwayat lain dituturkan bahwasanya ‘Umar pernah bertanya kepada ‘Ali ra tentang pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seseorang. ‘Ali bertanya kepada ‘Umar, apa pendapatmu seandainya ada sekelompok orang mencuri barang, apakah engkau akan memotong tangan mereka? ‘Umar menjawab, “Ya.” Ali menukas, “Demikian pula pembunuhan.”
9
Riwayat-riwayat di atas menunjukkan; jika sekelompok orang bersekutu, dua orang, atau lebih untuk membunuh seseorang, semuanya dikenai sanksi. Semuanya harus dikenai sanksi pembunuhan meskipun pihak yang terbunuh hanya satu orang. Adapun delik dan sanksi yang dijatuhkan kepada orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan berkelompok itu tergantung dari keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut. Jika seseorang terlibat dalam pemukulan terhadap pihak yang terbunuh, maka ia terkategori sebagai orang yang terlibat dalam pembunuhan secara pasti. Adapun, jika seseorang tidak berlibat dalam pemukulan secara langsung, maka, hal ini perlu dilihat. Jika ia berposisi sebagai orang yang memudahkan terjadinya pembunuhan, seperti menghentikan pihak yang hendak dibunuh, lalu orang tersebut dibunuh oleh pelaku pembunuhan, atau menyerahkan korban kepada pelaku pembunuhan, ataupun yang lain-lain, maka orang tersebut tidak dianggap sebagai pihak yang turut bersekutu dalam pembunuhan, akan tetapi hanya disebut sebagai pihak yang turut membantu pembunuhan. Oleh karena itu, orang semacam ini tidak dibunuh, akan tetapi hanya dipenjara saja. Imam Daruquthniy mengeluarkan hadits dari Ibnu ‘Umar dari Nabi saw, beliau bersabda, “Jika seorang laki-laki menghentikan seorang pria, kemudian pria tersebut dibunuh oleh laki-laki yang lain, maka orang yang membunuh tadi harus dibunuh, sedangkan laki-laki yang menghentikannya tadi dipenjara.” Hadits ini merupakan penjelasan, bahwa orang yang membantu dan menolong [pembunuh] tidak dibunuh, akan tetapi hanya dipenjara. Namun demikian, ia bisa dipenjara dalam tempo yang sangat lama, bisa sampai 30 tahun.‘Ali bin Thalib berpendapat, agar orang tersebut dipenjara sampai mati. Diriwayatkan oleh Imam Syafi’I dari ‘Ali bin Thalib, bahwa beliau ra telah menetapkan hukuman bagi seorang laki-laki yang melakukan pembunuhan dengan sengaja, dan orang yang menghentikan (mencegat korban). Ali berkata, “Pembunuhnya dibunuh, sedangkan yang lain dijebloskan di penjara sampai mati.” Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, semua orang yang tidak bersekutu dalam pembunuhan hukumnya dipenjara, bukan dibunuh. Sedangkan orang yang bersekutu dalam pembunuhan maka ia harus dibunuh, apapun keterlibatannya. Oleh karena itu, orang yang bersekutu secara langsung, bersekutu sebagai pihak otak pembunuhan, dan eksekutor lapangan, pengatur taktik pembunuhan, dan lain sebagainya; maka, semuanya dianggap sebagai pihak yang bersekutu atau terlibat dalam pembunuhan.Alasannya, mereka semua terlibat dalam pembunuhan secara langsung. Dan semua orang yang perbuatannya dianggap bersekutu dalam pembunuhan, hukumnya dibunuh, layaknya pembunuh langsung. Sedangkan orang yang mempermudah pembunuhan, tidak dianggap sebagai pihak yang bersekutu dalam pembunugan, baik dalam secara langsung maupun tidak langsung. Cukup! Yuyun yang Terakhir Derita Yuyun dan korban-korban pembunuhan sebelum dan sesudahnya, hendaknya memanggil kita serta menyadari bahwa karena kejahatan sistem dan musuh –musuh Islam tidak berhenti di tingkat perusakan dan penawaran gaya hidup Barat sebagai model kehidupan, namun sudah masuk ke ranah memarjinalkan kaum muslimin tanpa disadari. Semua ini tentunya menjadi pengingat yang tegas bahwa tidak secuil pun kebaikan dapat datang kepada putri-putri umat ini melalui sistem demokrasi sekuler kufur buatan manusia yang telah nyata terbukti tidak mampu memecahkan begitu banyak masalah politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi perempuan di dunia Muslim dan di negara-negara lain dari Timur ke Barat. Oleh karena itu, tidak ada piihan lain bagi kita selain kembali kepada sistem syariah di bawah naungan Khilafah. Karena, itulah satu-satunya jaminan kemuliaan hidup kita. Itulah satu-satunya jaminan kebaikan negara, masyarakat dan keluarga kita. Wallahu A’lam.(*)
10
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Hafidz. ”Cara Khilafah Menyejahterakan Rakyatnya”. 7 Mei 2016. http://hizbuttahrir.or.id/2012/12/12/cara-khilafah-menyejahterakan-rakyatnya/
Hidayani,Nurul. “‘Nyala Untuk Yuyun’…, Tanpa Syariah Islam Tak Kan Selesaikan Masalah”. 7 Mei 2016. http://hizbut-tahrir.or.id/2016/05/05/nyala-untuk-yuyun-tanpa-syariah-islam-tak-kan-selesaikanmasalah/
Januar, Iwan. “Yuyun, Kami Tak Berdaya Melindungimu”. 7 Mei 2016. http://bogoraya.com/2016/05/04/yuyun-kami-tak-berdaya-melindungimu/
Nufus , Ainun Dawaun. “Dalam Sistem Demokrasi yang Busuk, Yuyun Bukanlah yang Terakhir”. 7 Mei 2016. http://hizbut-tahrir.or.id/2016/05/06/dalam-sistem-demokrasi-yang-busuk-yuyun-bukanlah-yangterakhir/
_______. “Ekonomi Islam: Mensejahterakan Seluruh Rakyat”. 7 Mei 2016. http://hizbuttahrir.or.id/2011/06/05/ekonomi-islam-mensejahterakan-seluruh-rakyat/
_______. “Kasus Yuyun akan Terus Berulang Selama Miras tak Dilarang”. 7 Mei 2016. http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/05/03/o6lm43384-kasus-yuyun-akan-terusberulang-selama-miras-tak-dilarang
_______. “Mensos: Perppu Kebiri Menunggu untuk Diteken Para Menteri”. 7 Mei 2016. http://regional.kompas.com/read/2016/05/06/20070041/Mensos.Perppu.Kebiri.Menunggu.untuk.Ditek en.Para.Menteri
_______. “Miras Bebas, Maksiat dan Kejahatan Makin Bablas”. 7 Mei 2016. http://hizbuttahrir.or.id/2012/01/11/miras-bebas-maksiat-dan-kejahatan-makin-bablas/
_______. “Pendidikan Islam: Bermutu dan Melahirkan Manusia Unggul”. 7 Mei 2016. http://hizbuttahrir.or.id/2011/06/05/pendidikan-islam-bermutu-dan-melahirkan-manusia-unggul/
_______. “Pornografi: Menghancurkan Umat, Mengundang Bencana”. 7 Mei 2016. http://hizbuttahrir.or.id/2011/04/27/pornografi-menghancurkan-umat-mengundang-bencana/
_______. “Prihatin Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan YN, Warga NTB Nyalakan Lilin”. 7 Mei 2016. http://regional.kompas.com/read/2016/05/07/08130091/Prihatin.Kasus.Pemerkosaan.dan.Pembunuha n.YN.Warga.NTB.Nyalakan.Lilin
11
