MENERAPKAN RESTRUKTURISASI ANGGARAN

MENERAPKAN RESTRUKTURISASI ANGGARAN

VOLUME IV NO. 20 APRIL - JUNI 2010

DAFTAR ISI daftar

isi REALITA

WAWASAN RKAKL Generasi Baru

4

Saat ini istilah “output”, “sub-output”, “komponen” dan “sub-komponen” menjadi topik yang ramai dibicarakan oleh praktisi perencanaan anggaran negara. Sebagian bisa mengerti, sebagian bingung, sebagian lagi sedikit bingung dan sebagian lagi sangat bingung. Istilah tersebut di atas sebenarnya merupakan imbas dari perubahan kebijakan di bidang penganggaran.

ANALISA PENGANGGURAN BERBASIS KENERJA Mungkinkah Diimplementasikan?

APBN-P 2010...?

11

Kenapa Anggaran Responsif Gender?

13

Semangat pemerintahan yang baik (Good Governance) yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” harus terus dikumandangkan.

15

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undangundang RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Dimana RKP merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

Warta PERENCANA

17

Untuk mensejahterakan masyarakat dengan melalui strategi pencapaian sasaran pembangunan yang dikenal dengan triple tract strategy yaitu pro-job, pro-poor dan pro-growth.

Sumber Air Baku di Lokasi KTM Belitang

20

Program Transmigrasi Sebagai Lokomotif Pembangunan di Jambi

22

7

Menjelang bulan September, masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) pemerintah sibuk sendiri menyusun usulan program/kegiatan dan anggaran yang selanjutnya dibahas di Ditjen Anggaran - Kementerian Keuangan.

Anggaran Hemat

PRO POOR

INFO KOMPUTER

24

Sejarah Akuntabilitas

26

Krisis Likuiditas & RAPBN 2009

27

LENSA

28

diterbitkan setiap triwulan oleh Biro Perencanaan Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi RI (SK Sekjen No. KEP 394/SJ/III/2008)

ISSN: 1978-3299 Pengarah Sekretaris Jenderal Depnakertrans RI Penanggung Jawab Kepala Biro Perencanaan Koordinator Conrad Hendrarto Pemimpin Redaksi Jadid Malawi Sekretariat Redaksi Yeti Yulas, Diyah N. Redaktur Musrifah Mufti, Tati Juliati, Widyantoro M., Mery Hartati, Nur Siti Balian Editor Helaria P. Candra, Tuty H. Kiman Pracetak Gatot Sutejo Pembantu Umum Sudarmanto, Asmari Alamat Redaksi: Biro Perencanaan Departemen Tenaga Kerja & Transmigrasi RI Jl. TMP Kalibata No. 17 Jakarta Selatan Tel/fax: (021) 7973060, 7973082, 7992661 E-mail: [email protected] Redaksi menerima kiriman karya tulis Anda. Materi seputar perencanaan di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian baik di pusat maupun di daerah. Naskah yang dimuat akan diberi imbalan sepantasnya.



VOLUME IV NO. 20

APRIL APRIL--JUNI JUNI2010 2010

Warta PERENCANA

pengantar redaksi

T

im penerbit majalah Warta Perencana pada edisi 20 volume IV tahun 2010 ini mengajak pembaca mendalami persoalan perencanaan penganggaran, persoalan ini diangkat sebagai topik edisi kali ini. Dimana rencana kerja anggaran kementerian/ lembaga tahun 2011 diarahkan untuk melakukan retruktukturisasi yang lebih konstruktif dan informatif. Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja, anggaran responsif gender, yang hemat dan berorientasi pada pengurangan kemiskinan. Disajikan dalam beberapa rubrik. Sajian utama pada Rubrik Wawasan, rubrik ini memuat beberapa tulisan antara lain: mengenai RKAKL Generasi Baru, yang menyampaikan restrukturisasi anggaran. Hal inilah yang sedikit membingungkan bagi para praktisi anggaran (pengguna aplikasi, red). Karena harus memulai dari awal untuk dapat mengerti dan memahaminya. Disini diperlukan kesamaan visi antara Ditjen Anggaran dan para stakeholder di bidang perencanaan anggaran untuk secara bersama-sama

D

editorial

alam proses pembangunan, ternyata perempuan masih termarginalkan. Sengaja atau tidak, masih saja terjadi diskriminasi atas hak perempuan dan juga belum optimalnya pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu dari tiga Kebijakan Pengarusutamaan dalam RPJMN 2010-2014. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan adalah strategi yang digunakan untuk meng­urangi kesenjangan antara penduduk perempuan dan laki-laki dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta me­ningkatkan partisipasi dan mengontrol proses

melakukan restrukturisasi ke arah yang lebih baik. Rubrik Analisa edisi kali ini memuat beberapa tulisan antara lain: Penganggaran Berbasis Kinerja mungkinkah bisa diimplementasikan?; Apa yang terjadi dengan penyusunan APBN-P 2010; Hal baru yang menjadi perhatian dalam penganggaran ke depan yaitu Penerapan ARG, ada apa dengan penyusunan anggaran responsif gender (ARG)?; Selanjutnya bagaimana penyusunan Anggaran Hemat, aspek apa saja yang terkait dengan masalah ini; Pro Poor merupakan salah satu upaya penyusunan anggaran yang berpihak pada pengurangan kemiskinan. Salah satu wujud pembangunan ketransmigrasian disajikan melalui Rubrik Realita yaitu Mencari Air Baku di Lokasi KTM Belitang; dan Program Transmigrasi sebagai Lokomotif Pembangunan di Jambi. Sebagai sajian penutup, beberapa naskah dikemas dalam Rubrik Info, antara lain: Komputer; Sejarah Akuntabilitas; Krisis Likuiditas & RAPBN 2009.

*) Conrad Hendrarto pembangunan. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan di segala bidang. Penerapan PUG akan menghasil­ kan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pem­ bangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki. Dalam Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, jajaran pemerintah diamanahkan untuk me­ laksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang ber­ perspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Untuk itu, dalam proses pe­nyusun­an anggaran tahun 2011, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus sudah menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG). Ketentuan ini meng­acu pada Peraturan Menteri

Keuangan 104 Tahun 2010 tentang Anggaran Resonsif Gender. ARG akan mengakomodir keadilan bagi perempuan dan lelaki dalam memperoleh akses, manfaat, partisi­ pasi dalam pengambilan keputusan dan pengendalian sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan. ARG melekat pada struktur program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL). Demikian pentingnya ARG, maka dalam INPRES Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bidang ketenagakerjaan dalam pelatihan, pemagangan dan kewirausahaan merupakan salah satu rencana aksi pada tahun 2010 ini. Perbedaan adalah Karunia Allah, Bagaimana Kita Menyikapinya dengan Positif menjadi Suatu Potensi Pembangunan yang Adil

Conrad Hendrarto Koordinator Penerbitan WARTA PERENCANA

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2009



wawasan *) Irwan Suliantoro

Generasi Baru Saat ini istilah “output”, “sub-output”, “komponen” dan “subkomponen” menjadi topik yang ramai dibicarakan oleh praktisi perencanaan anggaran negara. Sebagian bisa mengerti, sebagian bingung, sebagian lagi sedikit bingung dan sebagian lagi sangat bingung. Istilah tersebut di atas sebenarnya merupakan imbas dari perubahan kebijakan di bidang penganggaran.

K

ementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Anggaran berusaha untuk merestrukturisasi informasi kinerja dan belanja pada dokumen perencanaan anggaran ke arah yang lebih konstruktif dan informatif. Restrukturisasi tersebut selain mengubah dokumen perencanaan yang ada, juga mengubah struktur pengisian data. Hal inilah yang ‘sedikit’ membingungkan bagi para praktisi anggaran, karena harus memulai dari awal untuk dapat mengerti dan memahaminya. Disini diperlukan kesamaan visi antara Ditjen Anggaran dan para stakeholder di bidang perencanaan anggaran untuk secara bersamasama melakukan restrukturisasi ke arah yang lebih baik.

Empat Dokumen Utama

RKAKL format baru, dari sisi fungsionalitas, dokumennya terbagi menjadi empat kelompok, yaitu dokumen kinerja, dokumen belanja, dokumen pendapatan dan dokumen Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Pertama, dokumen kinerja menggambarkan outcome, indikator kinerja utama, output kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Data kinerja tersebut



VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2010

merupakan representasi dari RenjaKL yang dikompilasi oleh Bappenas. Kedua, dokumen belanja merupakan dokumen yang menggambarkan alokasi belanja satker menurut struktur belanja yang ada. Struktur belanja tesebut meliputi satker, program, kegiatan, output, suboutput, komponen, subkomponen, akun dan detil/rincian. Ketiga, dokumen pendapatan merupakan dokumen yang menggambarkan rencana pendapatan (terutama PNBP) baik yang bersifat “umum” maupun “fungsional”. Rencana pendapatan tersebut dirinci hingga

per-akun. Keempat, dokumen KPJM merupakan dokumen yang menggambarkan rencana kinerja dan belanja per-output kegiatan dalam perspektif jangka menengah (empat tahun). Jadi perencanaan output dan belanja tidak sematamata difokuskan pada tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran yang diusulkan, tetapi juga fokus pada forward estimate untuk dua tahun kedepan. Dari empat fungsionalitas yang ada, dokumen belanja merupakan dokumen yang paling kompleks karena selain mepunyai struktur data yang panjang, juga mempunyai banyak “aturan main” yang menjadi kebijakan dari sisi penganggaran negara. Untuk lebih jelasnya, struktur dari sisi belanja RKAKL dapat digambarkan di bawah ini.

wawasan Program

Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian/Lembaga dalam bentuk satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur (sasaran program) sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat, dalam koordinasi Kementerian /Lembaga yang bersangkutan. Program ini mencerminkan sasaran strategis dari Kementerian/Lembaga. Contoh program misalnya “Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan”. Untuk RKAKL format baru ini, program tidak melekat pada fungsi dan subfungsi tertentu, tetapi berdiri sendiri yang melekat pada masing-masing unit eselon satu. Program dibedakan atas program teknis dan program generik. Program teknis merupakan program yang diarahkan untuk menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/ masyarakat (eksternal). Program generik merupakan pro­gram yang diarahkan untuk mendukung pelayan­ an aparatur dan/atau administrasi pemerintah (internal) dan memiliki karakteristik sejenis pada setiap Kementerian/Lembaga. Contoh program generik yaitu “Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya”, “Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur”, “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur”, “Program Penelitian dan Pengembangan”, “Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur”.

Kegiatan

Kegiatan merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal (termasuk peralatan dan teknologi), dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran

(output) dalam bentuk barang/ jasa. Kegiatan merupakan rangkaian aktivitas yang saling berhubungan yang ditujukan untuk mencapai output tertentu yang dapat dideskripsikan baik secara kualitatif mapun kuantitatif dengan biaya tertentu. Kegiatan dibedakan atas kegiat­ an generik dan kegiatan teknis. Kegiatan generik merupakan kegiat­an yg digunakan oleh beberapa eselon dua yang memiliki karakteristik sejenis. Kegiatan teknis merupakan kegiatan spesifik yang bersifat prioritas maupun nonprioritas. Contoh kegiatan teknis yaitu “Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja”.

Output

Output merupakan keluaran akhir dari suatu kegiatan yang bersifat spesifik dan terukur yang berupa barang/jasa dan diarahkan untuk mendukung pencapaian outcome dari suatu program. Dalam suatu kegiatan, kuantitas atau jumlah suatu output bisa lebih dari satu jenis tergantung dari realitas yang ada. Dari sisi penanggungjawab, output mencerminkan sasaran kinerja

dari eselon dua/satker sesuai tugasfungsi atau penugasan prioritas pembangunan nasional. Untuk konteks kegiatan yang bersifat fungsional atau birokratis, output dapat berupa kebijakan, laporan atau rekomendasi. Contohnya “Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja”, “Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran”, “Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan”. Hal yang sering salah kaprah dalam menentukan nomenklatur output yaitu adanya output yang diidentifikasikan sebagai aktivitas, contohnya “Harmonisasi Kebijakan Jaminan Sosial’, dimana ‘harmonisasi’ lebih mengarah ke aktivitas, bukan produk/jasa. Contoh lain adalah “Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Provinsi” dimana kata penyusunan lebih mengarah ke aktivitas, bukan produk/jasa. Dari sisi fungsi birokrasi, output kegiatan dibedakan atas output manajemen dan output teknis. Output manajemen merupakan output kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran birokrasi secara umum pada unit eselon dua

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2009



wawasan

atau yang melaksanakan fungsi kesekretariatan. Output teknis merupakan output yang dihasilkan oleh kegiatan dalam rangka pelaksanaan fungsi teknis suatu unit eselon dua (satker) dan atau dihasilkan dalam rangka penugasan prioritas pembangunan nasional. Pada RKAKL, nomenklatur output ini sudah didefinisikan sehingga satker-satker tinggal memilihnya sesuai dengan tugas dan fungsi dari satker yang bersangkutan.

Sub-Output

Sub-output merupakan bagian dari suatu keluaran yang mendukung pencapaian output di level atasnya. Sub-output mempunyai ruang lingkup yang masih satu rumpun dengan lingkup output di level atasnya. Berbeda dengan nomenklatur output yang sudah didefinisikan di awal pengisian RKAKL, nomenklatur sub-output dibuat sendiri oleh satker sesuai kebutuhan. Sebagai contoh pada output “Pedoman Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK)” mempunyai dua sub-output yaitu “Pedoman Penyusunan PTK Dalam Negeri” dan sub-output “Pedoman Penyusunan PTK Luar Negeri”. Sub-output tersebut bersifat optional, dalam arti dapat digunakan (direkam) atau tidak digunakan. Selain itu, data suboutput juga dapat “dinaikkan”



VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2010

levelnya menjadi output. Bila hal ini dilakukan, maka nomenklatur output “Pedoman Penyusunan PTK” dapat dihilangkan dan diganti menjadi dua output dengan nomenklatur “Pedoman Penyusunan PTK Dalam Negeri” dan “Pedoman Penyusunan PTK Luar Negeri”. Pilihan untuk menjadikan sub-output menjadi output atau sebaliknya diserahkan sepenuhnya kepada satker. Yang perlu dipertimbangkan adalah semakin banyak jumlah nomenklatur output, maka aspek fleksibilitas dalam realokasi anggaran menjadi semakin berkurang. Artinya perlu jalur birokrasi yang lebih panjang dalam revisi anggaran apabila jumlah output suatu kegiatan relatif banyak.

Komponen

Komponen merupakan struktur input berupa tahapan yang diperlukan dalam pencapaian output atau suboutput. Komponen dapat juga merupakan struktur pendukung dalam pencapaian output atau sub-output. Sebagai contoh pada sub-output “Pedoman Penyusunan PTK Dalam Negeri” mempunyai komponen antara lain “Penyusunan Permenakertrans Makro” dan komponen “Sosialisasi PTK”. Yang perlu diperhatikan adalah kode komponen. Sebenarnya tidak ada kodifikasi pada level komponen, kode yang dicantumkan merupakan urutan angka tiga digit yang nomor kode dan nomenklaturnya diserahkan kepada satker. Namun untuk kode komponen ”001” diperuntukkan khusus bagi komponen pembayaran gaji/ tunjangan dan kode komponen ”002” khusus untuk operasional kantor. Dengan demikian, kode komponen yang bisa direkam/ digunakan adalah kode dengan nomor urut mulai ”011”.

Sub-Komponen

Sama seperti komponen, subkomponen merupakan struktur input yang berupa sub-tahapan di bawah komponen. Sebagai contoh komponen “Sosialisasi PTK” mempunyai sub-komponen “Sosialisasi PTK Angkatan I”, “Sosialisasi PTK Angkatan II” dan seterusnya. Sub-komponen ini bersifat optional, jadi bisa direkam atau bisa tidak direkam. Proses pada level ini kemudian diteruskan hingga level akun dan detil akun yang mekanisme sama seperti tahun lalu. Data belanja tersebut di atas bersama data kinerja dan data pendapatan kemudian diramu menjadi dokumen perencanaan anggaran yang meliputi Formulir 1, Formulir 2 dan Formulir 3. Formulir 1, merupakan rencana pencapaian sasaran strategis yang berupa rekap alokasi anggaran per-program pada Kementerian/Lembaga. Formulir 2, merupakan rencana pencapaian outcome yang berupa rekap alokasi anggaran per-output kegiatan pada masing-masing unit eselon satu. Sedang Formulir 3 mirip dengan Fomulir 2 dengan tambahan informasi KPJM pada level output. Selain tiga formulir tersebut, terdapat formulir lain yang berupa kertas kerja yang digunakan pada level satker. Kertas kerja terdiri empat jenis, yaitu kertas kerja Bagian A yang memuat data kinerja satker, Bagian B yang memuat rincian belanja, Bagian C yang memuat rencana pendapatan dan Bagian D yang memuat perkiraan maju untuk alokasi belanja. Mungkin sedikit agak sulit dalam memahami hal-hal baru terkait dengan RKAKL fomat baru. Dibutuhkan kesamaan persepsi, waktu dan juga itikad yang baik untuk bersama-sama menuju perubahan yang konstruktif. Setuju?

Irwan Suliantoro Praktisi Anggaran

analisa *) Tri Djoko

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

Mungkinkah Diimplementasikan? Menjelang bulan September, masing-masing Kementerian/ Lembaga (K/L) pemerintah sibuk sendiri menyusun usulan program/kegiatan dan anggaran yang selanjutnya dibahas di Ditjen Anggaran - Kementerian Keuangan.

B

agi Anda yang kebetulan ditugasi untuk menyusun usulan tersebut, seringkali diingatkan untuk menambahkan 10%-15% dari usulan yang sudah ada (baseline), tanpa melihat hasilnya yang telah dicapai dari kegiatan tersebut. Di sisi lain, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran kita masih berorientasi pada besaran penyerapan anggaran pada

tahun yang bersangkutan, belum melihat apakah pelaksanaan kegiatan dan anggaran tersebut telah mengarah pada visi dan kebijakan suatu organisasi yang telah ditetapkan. Dari contoh di atas, dapat dikatakan bahwa dalam pengusulan program/kegiatan dan anggaran maupun monitoring pelaksanaan kegiatan dan anggaran, masih terfokus pada besaran uang (anggaran), belum

mengarah pada keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) maupun hasil (outcome). Lalu, apa itu penganggaran berbasis kinerja? Jawabannya bermacam-macam. Belum ada satu kesatuan pendapat, setiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya.

Penganggaran Berbasis Kinerja

Pasal 3 ayat (1), UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah penyusunan anggaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran (output) dan hasil (outcome), termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Indikator kinerja dan sasaran merupakan bagian dari sistem penganggaran berdasarkan kinerja dalam rangka mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas pemanfatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan. Penyusunan anggaran harus

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2009



analisa prioritas serta kebijakan Kementerian/Lembaga. Penganggaran berdasarkan kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan beban kerja dan kegiatan dengan biaya. Tujuan akhir dari penerapan penganggaran berbasis kinerja adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan publik.

Proses Penyusunan Anggaran

bertitik tolak dari keluaran yang ingin dicapai (output based). Setelah keluaran ditetapkan sebagai target yang akan dicapai, maka dialokasikan sejumlah dana yang diperlukan dengan mempertimbangkan efisiensi, target dapat dicapai dengan pemanfaatan dana seoptimal mungkin. Penerapan anggaran berbasis kinerja menuntut adanya perubahan pola pikir (mindset), karena sistem anggaran yang lama masih berorientasi pada tersedianya dana (input based). Salah satu kegiatan di dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja Anggaran Kementeri­an/Lembaga adalah proses pelaporan kinerja yang notabenenya evaluasi mengenai efisiensi dan efektivitas suatu kebijakan. Penerapan penganggaran ber­dasarkan kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan penyempurnaan manajemen keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektivitas dari rencana kerja



VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2010

yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan beberapa penyempurnaan lainnya di bidang manajemen keuangan, seperti penerapan anggaran terpadu, dan kerangka pengeluaran jangka menengah, yang berusaha untuk menghubungkan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan. Satu hal yang penting dan mendasar dalam penyempurnaan manajemen keuangan ini adanya kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar bagi Kementerian/Lembaga dalam mengelola program dan kegiatan yang ada dalam lingkup kerjanya, dimana penganggaran berdasarkan kinerja akan sangat membantu dalam penerapannya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan sistem lama, artinya suatu sistem penganggaran yang disusun dengan penekanan terhadap pengendalian atas input dengan perubahan yang cenderung konservatif dari anggaran tahun sebelumnya dan kurang mempertimbangkan

Proses penganggaran selama ini dilaksanakan secara tahunan untuk menyusun kebutuhan anggaran bagi implementasi kebijakan selama satu tahun anggaran. Dengan demikian proses optimasi dalam alokasi sumber dana terbatas pada tahun yang bersangkutan. Penganggaran yang sifatnya tahunan, mengandung beberapa kelemahan. Pertama, Penganggaran tahunan cenderung kurang disiplin dalam mengaitkan alokasi anggaran dengan kebijakan. Penetapan prioritas suatu kebijakan serta implikasi kegiatannya tidak secara eksplisit terkait dengan kebijakan dan kegiatan yang implementasinya membutuhkna lebih dari satu tahun anggaran. Perbedaan persepsi mengenai relevansi dan pentingnya sebuah kebijakan yang disebabkan oleh perspektif waktu, berpotensi menyebabkan inefisiensi alokasi anggaran. Kedua, banyak kegiatan yang pelaksanaannya membutuhkan lebih dari satu tahun anggaran, yang apabila sudah diputuskan sebagai prioritas, memerlukan komitmen dalam pelaksanaannya dan dukungan dalam penganggarannya yang

analisa lebih dari satu tahun. Ketiga, penganggaran tahunan secara teori memulai proses dari titik nol setiap awal siklus tahunan penyusunan anggaran. Proses politik yang terjadi dalam penyusunan anggaran tahunan seperti ini bila dikombinasikan dengan ketidakpastian dukungan anggaran bagi kegiatan yang sifatnya multiyears akan berpotensi mempengaruhi disiplin fiskal.

PBK & LAKIP

Pemikiran sistem penganggaran berbasis kinerja sebenarnya telah lama digagas pada jamannya Pemerintahan Gus Dur, dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Lembaga Administrasi Negara (LAN) No. 239/ IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan LAKIP. Secara substansial antara LAKIP dengan sistem penganggaran ber­basis kinerja hampir sama sebangun. Keduaduanya pada dasarnya ada­lah dalam upaya mengukur kinerja suatu unit organisasi dengan pendekatan pada indikator output, outcome, efisiensi dan efektivitas. Pertanyaan yang timbul, mengapa kedua laporan dan pendekatan yang hampir sama, tetapi penyusunan laporannya harus dibuat berbeda? Dilihat dari penyusunannya saja, ini sudah tidak efisien. Sudah seharus­ nya Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bappenas, LAN, dan Kementerian Keuangan untuk berupaya integrasi dan sinkronisasi guna

mencapai efisiensi, waktu, biaya dan sumber daya manusia.

Implementasi PBK

Penerapan metode perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja akan dilakukan secara bertahap dan baru dimulai pada tahun 2009. Dalam tahun 2010 beberapa K/L yang lain direncanakan juga akan dimulai menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja yaitu Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kemeneg PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Penganggaran berbasis kinerja merupakan pendekatan dalam sistem penganggaran yang menekankan pada pencapaian hasil dan keluaran dari program/kegiatan dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya yang terbatas. Dalam praktiknya, masih banyak dijumpai kelemahan, antara lain: pertama, Belum dirumuskan secara jelas

bagaimana pengukuran kinerja dan berapa target yang harus dicapai, misalnya, sasaran Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara yang dirumuskan dalam RKP adalah terwujudnya sistem pengawasan dan audit yang akuntabel di lingkungan aparatur negara. Kedua, Penamaan program dan kegiatan Kementerian/ lembaga belum menunjukkan core business. Hal ini terjadi, untuk program yang sama ditiap Kementerian/Lembaga mendefinisikan sendiri-sendiri, yang kemungkinan besar berbeda-beda, sehinggga pada akhirnya menyulitkan pendefinisian ukuran kinerja nasional untuk program tersebut. Ketiga, dari sisi proses penyusunan anggaran, formulir RKA-KL yang digunakan sampai dengan penganggaran tahun 2009 masih kurang memadai dalam memberikan informasi kinerja suatu K/L, baik kinerja keluaran (output) maupun hasil (outcome) kegiatan. Formulir RKA-KL mengharuskan Kementerian/Lembaga melakukan perhitungan detil

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2009



analisa

anggaran per kegiatan, sub kegiatan, jenis belanja, dan mata anggaran. Keempat, dalam pembahasan anggaran di DPR, kinerja belum dijadikan dasar dalam mengalokasikan dan acuan dalam pembahasan anggaran. Pembahasan anggaran lebih cenderung pada hal-hal yang sifatnya detil dan berfokus pada sisi input (input base). Kelima, dalam pelaksanaan anggaran ternyata juga masih banyak mengalami kendala, proyek-proyek pembangunan berjalan lamban dan sering baru bisa direalisasikan pada akhirakhir tahun anggaran. Masih banyak aspek yang perlu dibenahi dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja pada K/L antara lain mencakup perencanaan kinerja, proses penyusunan dan pembahasan anggaran, formatformat dokumen anggaran sampai pada pelaporannnya. Terkait dengan perencanaan kinerja, perlu dilakukan restruk­­turisasi dan pemetaan penamaan program dan kegiatan

10

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2010

dalam RKP, Renja, dan RKA-KL, sehingga pendefinisian program lebih mencerminkan outcome pemerintah dan program-program yang menjadi core business masing-masing kementerian/ lembaga. Keterkaitan antara output kegiatan dan outcome program harus tergambar dengan jelas. Oleh karena itu perlu disiapkan tolok ukur kinerja untuk setiap instansi pemerintah yang menjadi ukuran keberhasilan instansi tersebut. Dalam mendukung proses penyusunan anggaran perlu disusun Standar Biaya Umum yang lebih berorientasi ke output/outcome. Masing-masing instansi perlu didorong untuk menyusun Harga Satuan Biaya Khusus (HSBK) per kegiatan dan program. Format dokumen anggaran RKA-KL dan APBN perlu disempurnakan dan disederhanakan agar tidak perlu detail sampai dengan sub kegiatan tetapi cukup sampai dengan program dan kegiatan serta difokuskan pada hal-hal yang strategis yang merupakan

layanan instansi pemerintah kepada masyarakatnya. Hal penting yang perlu diingat adalah bahwa penganggaran kinerja tidak boleh berhenti hanya sampai pada penyusunannya, namun harus diatur mekanisme pelaporannya agar dapat memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja. Melihat begitu banyak aspek-aspek yang masih harus dibenahi untuk menuju suatu sistem penganggaran berbasis kinerja, sementara hingga saat ini baru ada 6 Kementerian/Lembaga (mana aja?) yang menerapkan penyusunan PBK, mungkinkah ini dapat diterapkan ke seluruh Kementerian/Lembaga sampai dengan Tahun 2014. Sementara, bagaimana penerapan sistem ini untuk instansi di tingkat daerah, baik di tingkat pemerintah provinsi, kabupaten dan kota? Belum ditambah lagi, bila akan mengintegrasikan dalam penyusunan laporan antara Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dengan Penganggaran Berbasis Kinerja. Yang lebih repot lagi, apabila terjadi pergantian presiden atau ganti menteri, ganti kebijakan. Yang jelas sudah siapkah anda atau unit kerja anda untuk merubah pola pikir (mindset) dan pola budaya (cultureset) kerja menuju perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja. Wallahualam. Referensi: Tulisan ini disarikan dari berbagai sumber.

Drs. Tri Djoko

Kasubbag Evalap I Biro Perencanaan

analisa *) Mery Hartati

S

APBN-P 2010 ...?

esuai Undang-undang No. 47 Tahun 2009 ditetapkan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2010 perlu dilakukan perubahan. Hal ini dilakukan mengingat adanya beberapa pertimbangan sebagai berikut: pertama, bahwa APBN tahun 2010 merupakan APBN transisi, yang disusun oleh Pemerintahan yang periode masa tugasnya berakhir pada tahun 2009, bersamaan dengan berakhirnya masa tugas DPR untuk periode tersebut, namun akan dilaksanakan oleh Pemerintahan hasil Pemilihan Presiden tahun

2009. APBN tahun 2010 masih bersifat baseline budget, artinya anggaran tersebut hanya memperhitungkan kebutuhan dasar (pokok) bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Melalui pelaksanaan program dan kegiatannya sesuai dengan visi, misi dan platform Presiden terpilih. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka APBN tahun 2010 dipandang perlu untuk di rubah. Agar dapat mengakomodasi dan menunjang kebijakan dan program-program yang menjadi prioritas Pemerintah untuk

diselesaikan dalam tahun 2010, serta kegiatan-kegiatan penting lainnya yang menjadi prioritas RPJMN 2010-2014. Kedua, adanya perkembangan dan perubahan yang sangat signifikan, pada berbagai indikator ekonomi makro yang menjadi asumsi dasar penyusunan APBN tahun 2010, yang tidak sesuai lagi dengan kondisi riil saat ini dan perkiraan setahun ke depan, serta ketiga, adanya perubahan pokokpokok kebijakan fiskal tahun 2010, sebagai dampak perkembangan lingkungan ekonomi dan sosial, serta upaya percepatan pencapaian target pembangunan.

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2009

11

analisa Kebijakan Kemenakertrans

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kemenakertrans diamanatkan untuk mendukung 3 Prioritas Nasional, yaitu: Penanggulangan Kemiskinan, Iklim Investasi dan Usaha, serta prioritas Nasional lainnya di bidang Perekonomian. Pada tahun anggaran 2010, Kemenakertrans telah mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp. 2,86 triliyun, tetapi dana tersebut belum mencukupi untuk melaksanakan seluruh kegiatan prioritas. Penetapan kegiatan prioritas pada Kemenakertrans ini didasarkan atas beberapa pertimbangan antara lain: kesatu, hasil Summit Nasional; kedua, penelaahan Program 100 hari; ketiga, penugasan sesuai RPJMN; keempat, Rencana Strategis Kemenakertrans tahun 2010-2014; serta kelima, Kontrak Kinerja Menakertrans dengan Presiden RI. Di samping memperhatikan beberapa hal tersebut, besaran anggaran yang tercantum dalam RKA-KL 2010 masih menggunakan anggaran yang bersifat baseline, sehingga masih terdapat kegiatankegiatan yang belum tertampung. Untuk itulah diharapkan kegiatan tersebut dapat diakomodir melalui APBN perubahan tahun 2010.

Dasar Kebijakan Perubahan APBN 2010

Kebijakan Perubahan APBN 2010 pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, didasarkan atas: n Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE.2679/MK.02/2009, tentang Pagu Definitif Kementerian Negara/Lembaga tahun 2010. n Usulan APBN-P tahun 2010 Kemenakertrans berdasarkan hasil Summit Nasional, pengamatan 100 hari, RPJMN 2010-2014, Kontrak Kinerja, Renstra Kemenakertrans 20102014, dan mempertimbangkan

12

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2010

hasil diskusi dan masukan Komisi IX untuk meningkatkan Anggaran sebesar Rp.2.842.097.355.000,-. n Usulan APBN-P 2010 Kemenakertrans merupakan kegiatan prioritas, mendesak, sesuai Tugas dan Fungsi Unit Kerja yang belum dialokasikan dalam APBN tahun 2010. n Surat Menakertrans kepada Menteri Keuangan No.B.11/MEN/ SJ-PR/I/2010, tanggal 13 Januari 2010 perihal Usulan APBN-P Tahun 2010 Depnakertrans. n Surat Menakertrans kepada Menteri Keuangan No. B.30/ MEN/SJ-PR/I/2010, tanggal 29 Januari 2010 perihal Usulan Tambahan APBN-P Tahun 2010 Kemenakertrans.

Usulan Kemenakertrans

Pada APBN 2010, Kemenaker­ trans medapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,86 triliyun atau sebesar 46,80 % dari usulan Pagu Indikatif tahun 2010 sebesar Rp. 6,11 triliyun. Berarti terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 3,25 triliyun yang berdampak tidak terdanainya beberapa kegiatan prioritas. Untuk menutupi kekurangan alokasi dana tersebut, Kemenakertrans telah mengajukan usulan awal APBN-P Tahun 2010 sebesar Rp 2,86 triliyun.

Dari hasil pembahasan dengan Kementerian Keuangan disetujui sebesar Rp 130,8 miliar. Akan tetapi berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRRI dengan Kementerian Keuangan, Kemenakertrans mendapatkan tambahan alokasi dana sebesar Rp 131 miliar. Dengan demikian maka total APBN-P 2010 Kemenakertrans sebesar Rp 261,8 miliar (9,11%) dari usulan awal.

Alokasi APBN-P 2010

APBN Perubahan tahun 2010 Kemenakertrans telah dialokasikan sebesar Rp. …….. berdasarkan Surat…………..….. ,diharapkan dengan alokasi tambahan ini kinerja Kemenakertrans dapat melaksanakan kegiatan prioritas yang belum terdanai, dan dapat dilaksanakan seoptimal mungkin sesuai tujuan yang diamanatkan oleh Pemerintah, guna memenuhi harapan masyarakat luas untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan iklim investasi dan usaha, serta meningkatan perekonomian masyarakat pada umumnya. Semoga!

Mery Hartati

Perencana Muda Bagian PPA I Biro Perencanaan

analisa *) Nur Siti Barlian

Kenapa

Anggaran Responsif Gender? Semangat pemerintahan yang baik (Good Governance) yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara: “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan” harus terus dikumandangkan.

D

engan mengacu pada amanat tersebut diatas serta PP No. 20 dan 21 Tahun 2004, maka sistim penganggaran yang dibangun dan dikembangkan harus dapat mengimplementasikan tiga pendekatan penganggaran (pilar penganggaran), yaitu penganggaran terpadu, kerangka pengeluaran jangka menengah dan penganggaran berbasis kinerja.

Anggaran Responsif Gender Hal baru yang menjadi perhatian dalam penganggaran kedepan salah satunya adalah penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG). Adapun ARG merupakan anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi dalam mengambil

keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan, penerapan ARG merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan, partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Konsep ARG muncul karena adanya diskriminasi perolehan manfaat, misalnya dalam hal pemberdayaan, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak, maupun kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Upaya menurunkan ketimpangan tersebut, pada sisi perencanaan anggaran, dilakukan melalui anggaran yang responsive gender. Istilah gender dalam konsep ini bukanlah pemisahan antara laki-laki dan perempuan yang berbasis pada pembedaan jenis kelamin, gender diartikan sebagai pembedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi social budaya dan masyarakat. Persepsi selama ini ARG hanya diperuntukan kegiatan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan hanya terdapat pada program pemberdayaan perempuan serta berkutat seputar sosialisasi tentang pengarusutamaan gender.

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2009

13

analisa ARG berfokus untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan gender yang didahului dengan melakukan analisis situasi (suatu program/ kegiatan) dengan lensa gender untuk identifikasi masalah/ kebutuhan perempuan dan lakilaki dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Prinsip Dasar ARG

Prinsip dasar ARG adalah sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan,. Bukanlah anggaran yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan pengalokasiannya bukan hanya berada dalam program khusus pemberdayaan perempuan, juga bukan bagi-bagi anggaran (50 % laki-laki, 50 % perempuan). ARG dapat terlaksana apabila didukung oleh: kemauan politik, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), transparansi dalam proses penganggaran dan partisipasi serta keterlibatan semua pihak, ketersediaan data yang terpilah, sumber daya manusia yang memadai (perencana anggaran yang mampu melakukan analisis gender) serta akuntabilitas dalam hal pemantauan dan evaluasi. Sistim penganggaran ARG tidak secara tegas disebutkan baik dari pendekatan maupun klasifikasi angaran, tetapi lebih menekankan pada masalah kesetaraan

penganggaran, keadilan, dengan mempertimbangkan peran dan hubungan gendernya, dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi serta proses pengambilan keputusan dan mempunyai control terhadap sumber-sumber daya serta kesetaraan dalam kesempatan/ peluang untuk memilih dan menikmati hasil pembangunan.

Skema Struktur Anggaran Anggaran Responsif Gender, melekat pada struktur penganggaran yang ada dalam RKA-KL, tepatnya pada level terbawah yaitu subkegiatan.

Dalam pelaksanaan ARG perlu disusun metodologi, tools, indicator untuk perencanaan dan penganggaran yang responsive gender, perlu pengintegrasian perspektif gender dalam program pembangunan nasional dan yang paling penting adalah adanya komitmen dan kesadaran semua pemangku kepentingan (steakholders) dalam mendukung anggaran yang responsive gender, yang muara akhirnya adalah penuangan kegiatan dalam RKAKL yang menggambarkan manfaat pembangunan yang setara. Adapun Skema Struktur Anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ANGGARAN PROGRAM

KEGIATAN

ARG

SUB KEGIATAN

OUTCOME

Indikator Kinerja Utama (IKU)

OUTPUT

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

SUB OUTPUT

Indikator Keluaran

GRUP AKUN Proses Pelaksanaan

DETAIL BELANJA

Nur Siti Barlian

Perencana Muda Bagian PPA I Biro Perencanaan

14

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2010

analisa

*) Jadid Malawi

Anggaran Hemat Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang RI No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran. Dimana RKP merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional.

D

alam penyusunan anggaran penulis akan mendekatkan kepada peraturan pemerintah. Tersirat dalam PP Nomor 21 Tahun 2004, disebutkan bahwa kementerian/lembaga diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepada tiga aspek utama, yaitu: indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Ketiga aspek tersebut akan diuraikan secara singkat.

Indikator kinerja

Indikator kinerja merupakan uraian ringkas yang menggambar­ kan suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program/ kegiatan. Penetapan suatu indikator kinerja harus terukur, sejalan dengan pencapaian tujuan organisasi, ter­ sedia biayanya, mempunyai dasar yang cukup atau argumentasi untuk ditetapkan (adequate), dan dapat dimonitor keberhasilannya. Penyusunan anggaran yang mengacu kepada indikator kinerja dicerminkan dalam satuan output yang terukur. Pendekatan ini menekankan bahwa program dan kegiatan kementerian/lembaga harus diarahkan untuk mencapai hasil dan keluaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2009

15

analisa Standar Biaya

Penyusunan anggaran juga didasarkan atas harga per unit satuan atas keluaran atau kegiatan guna mencapai efisiensi. Dalam penerapan penganggaran perlu ditentukan metode perhitungan biaya untuk masing-masing unit keluaran dan memperhitungkan biaya bersama (common cost) suatu biaya yang diakibatkan oleh pemanfaatan fasilitas secara bersama untuk menghasilkan beberapa keluaran. Dalam menyusun suatu rencana kegiatan, kementerian/lembaga berpedoman pada standar biaya yang sudah ditetapkan. Standar biaya berguna untuk mengukur input dalam menghasilkan unit keluaran. Terdapat dua standar biaya yaitu standar biaya umum dan standar biaya khusus, kedua standar ini menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun anggaran. Penyusunan standar biaya yang baik akan mengurangi pemborosan anggaran.

Evaluasi kinerja

Jika suatu indikator kinerja telah ditetapkan, maka evaluasi kinerja baru dapat dilakukan. Evaluasi kinerja merupakan alat (tools) untuk melihat apakah suatu strategi, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dimana sistem pengukuran kinerja merupakan elemen pokok dari laporan akuntabilitas instansi pemerintah, yang akan merubah paradigma pengukuran keberhasilan berdasarkan sumber daya yang dikelolanya sesuai dengan rencana yang telah disusun. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu Instansi Pemerintah, maka seluruh aktivitas yang dilaksanakan harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada input dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

16

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2010

Hemat

Spirit hemat sebagai landasan penyusunan anggaran yang mem­ beri manfaat besar bagi orang banyak. Spirit ini menjadi landasan dalam menyusun anggaran me­ lalui rencana kerja anggaran kementerian/lembaga. Menciptakan indikator keluaran untuk mencapai visi dan misi kementerian/ lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya haruslah tepat dan jelas. Kejelasan dalam menyusun indikator keluar­ an akan memudahkan bagi kementerian/lembaga dalam menyusun suatu rencana kegiatan. Indikator keluaran yang baik biasanya disusun dengan bahasa yang jelas sehingga akan memudahkan pula bagi penelaah dalam meneliti kesesuaian program dan kegiatan. Indikator keluaran

yang baik akan menjadi titik tolak semua program dan kegiatan sehingga fokus. Program dan kegiatan yang tidak mendukung tercapainya indikator keluaran akan dihapus. Kesederhanaan rencana kegiatan suatu kementerian/ lembaga akan menjadikan kementerian/lembaga lebih efisien dalam mengalokasikan anggaran. Efisiensi dalam pengalokasian anggaran ini diharapkan berdampak pada belanja kementerian/lembaga yang lebih hemat. Semoga!

Jadid Malawi

Perencana Madya Biro Perencanaan

realita *) Tati Juliati

PRO POOR Untuk mensejahterakan masyarakat dengan melalui strategi pencapaian sasaran pembangunan yang dikenal dengan triple tract strategy yaitu pro-job, pro-poor dan pro-growth.

P

erencanaan dan Anggaran yang berorientasi pada pengurangan kemiskinan (pro-poor) merupakan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pro-poor diyakini mampu menyeimbangkan

dorongan bagi pertumbuhan dan penciptaan kesempatan kerja dengan perluasan pelayanan dasar dan penyediaan jaminan sosial bagi seluruh warga negara. Pro-poor dalam penganggaran di tingkat nasional akan memastikan bahwa sumber daya yang memadai akan dialokasikan dan dibelanjakan dengan efektif untuk mengurangi kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia, dari masa ke masa jumlahnya bertambah walaupun persentasenya menurun dan merupakan tantangan yang cukup berat dalam lima tahun ke depan. Jika dilihat proporsi persebarannya, jumlah dan persentase penduduk

miskin di perdesaan lebih tinggi dibanding perkotaan. Pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah strategis dalam penanggulangan kemiskinan dengan menciptakan berbagai program pembangunan yang dirancang dengan berbagai asumsi, dan menghasilkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, namun ternyata belum mampu mengatasi kemiskinan itu sendiri.

Penyebab

Kemiskinan ini disebabkan oleh ketiadaan lapangan pekerjaan atau pengangguran yang merupakan tantangan utama bangsa ini. Penciptaan lapangan kerja dapat menyerap sebagian jumlah penganggur yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang rendah harus dientaskan secara sistematis dan terpadu. Kemiskinan juga menyebabkan kualitas kesehatan rendah, dan akibatnya mobilitas dan aktivitas individu maupun kelompok menjadi rendah, baik dalam aktivitas ekonomi maupun tingkat produktivitasnya. Dalam suatu keluarga, dalam hal ini menyebabkan kemampuan untuk membiayai anak sekolah menjadi rendah, kualitas kesehatan keluarga tidak terpenuhi, dan selanjutnya

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2009

17

realita

terbukalah kecenderungan berbagai bentuk tindak kekerasan baik di dalam keluarga maupun di lingkungan sekitarnya. Keadaan yang demikian pada akhirnya akan membuat ketidakmampuan dan keterbelakangan. Dengan solusi dari sektor pendidikan dan kesehatan, yang akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur yang baik dan merata di seluruh wilayah, dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua itu harus dilakukan secara sinergis. Lembaga perencana pemerintah di tingkat pusat dan daerah dituntut untuk berkonribusi mengatasi berbagai permasalahan bangsa ini. Namun disadari ataupun tidak, pelaksanaan berbagai program pemerintah tersebut tidak terpadu dan sporadik, bahkan sering bersifat sesaat.

Upaya Penanggulangan

Program penanggulanagan

18

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2010

kemiskinan, misalnya subsidi BBM, pemberian beras miskin yang dirancang oleh pemerintah untuk membantu penduduk miskin, Gerakan Sayang Ibu (GSI) untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi pada keluarga miskin, pemberian kartu sehat dan berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan melalui dinasdinas untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin, ataupun berbagai bantuan bea siswa untuk anak-anak keluarga miskin, seluruhnya sengaja direncanakan dan dilaksanakan untuk membantu penduduk miskin. Oleh karena itu telah dilakukan upaya koordinasi yang dikembangkan dalam bentuk pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di tingkat terendah, khususnya untuk mengurangi beban biaya pendidikan dan kesehatan keluarga. Diharapkan apabila beban biaya pendidikan dan kesehatan keluarga miskin

dapat dikurangi, maka keluarga miskin dapat lebih fokus dalam melakukan aktivitas ekonomi dan dapat menerima beban upaya fasilitasi dan penguatan. Untuk itu strategi ke depan harus dikembangkan secara mandiri oleh masyarakat desa/ kelurahan dengan dilandasi semangat kebersamaan dan keberpihakan kepada keluarga miskin. Artinya dalam rancangan pelaksanaan program harus memberi ruang kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri, dalam bentuk mobilisasi dan pemanfaatan seluruh potensi masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu: Pertama, mendorong kegiatan ekonomi nasional yang pro rakyat agar dapat mendorong turunnya angka kemiskinan. Termasuk di dalamnya ialah menjaga kondisi ekonomi makro agar dapat mendorong kegiatan ekonomi riil yang berpihak pada penanggulangan kemiskinan. Upaya menjaga inflasi agar tidak menurunkan daya beli masyarakat miskin, termasuk menjaga harga kebutuhan pokok utama, seperti beras, menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Kedua, meningkatkan akses masyrakat miskin terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi, termasuk keluarga berencana, serta akses terhadap infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air bersih. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan, mengingat secara geografis Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Ketiga, melibatkan masyarakat miskin untuk dapat meningkatkan kapasitas

realita sendiri dalam menanggulangi kemiskinan. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin, pemerintah meluncurkan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini selin bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, juga ditujukan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja sekaligus memenuhi kebutuhan infrastruktur di berbagai peloksok Indonesia. Keempat, belum berkembangnya sistem perlindungan sosial, baik yang berbentuk bantuan sosial bagi mereka yang rentan maupun sistem jaminan sosial berbasis asuransi terutama bagi masyarakat miskin. Kelima, adanya kesenjangan yang mencolok antar berbagai daerah. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari tingkat kedalaman kemiskinan yang sangat berbeda antar daerah satu dengan yang lainnya. Ditinjau dari proporsinya, tingkat kemiskinan di propinsipropinsi di luar pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi tingkat kemiskinan di Jawa. Selain itu kesenjangan dapat dilihat pula dari perbedaan angka indeks pembangunan manusia yang mencolok antar daerah, termasuk antar perkotaan dan perdesaan.

Target

Upaya penanggulangan kemiskinan seperti dijelaskan di atas mengharuskan adanya kebijakan menyeluruh serta terukur pencapaiannya. Mengatasi masalah kemiskinan pada akhirnya tidak hanya soal mempercepat

pengangguran jumlah penduduk miskin, melainkan lebih penting adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara menyeluruh, menyangkut multi sektor, multi pelaku, dan multi waktu. Dan diharapkan akan terwujudnya visi nasional yaitu Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan dengan

penekanan pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi dengan sasaran untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka hingga sekitar 5-6 persen, dan menurunkan tingkat kemskinan absolut menjadi sekitar 8-10 persen pada ahir 2014.

Tati Juliati

Perencana Muda Biro Perencanaan

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2009

19

realita *) Yupiter Ersan

Sumber Air Baku di Lokasi KTM Belitang

M

emperhatikan situasi pusat KTM Belitang berserta desa-desa sekitarnya terdeteksi dalam katagori sebagai lokasi yang tidak rawan air, hal ini terbukti dari hasil pengamatan lapangan sebagian besar warga dapat memanfaatkan sarana air bersih standar berupa sumur gali. Ditinjau dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas pun memenuhi syarat untuk dimanfaatkan sebagai

20

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2010

sarana air bersih. Begitupun dengan desa-desa sekitar KTM Belitang, ternyata sudah ada yang mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM maupun memanfaatkan sumur dalam artesis.

Kondisi Geografis

Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Belitang terletak di Provinsi Sumatera Selatan. Secara geografis terletak

antara 1040 36’ 0” - 1040 42’ 0” BT dan 40 4’ 0” - 40 10’ 0” LS dengan luas 135.056 Ha. Secara administratif kawasan ini mencakup 5 kecamatan yaitu; Kecamatan Belitang, Belitang II, Belitang III, Semendawai Suku III dan Mandang Suku I. Batas wilayah sebelah timur dan barat Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebelah selatan Kecamatan Madang Suku II dan Madang Suku III di Provinsi

realita Lampung. Sebelah utara kecamatan Semendawai Barat, Semendawai Suku II, Cempaka dan Semendawai Timur. Sebagian besar wilayah KTM Belitang berupa daerah dataran rendah ( kemiringan 0-3%) dan berada pada ketinggian 25-125 m dpl.

Identifikasi

Lebih jelasnya, sumur gali merupakan salah satu sumber air yang mendominasi dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari masyarakat di lokasi KTM Belitang untuk keperluan mandi, mencuci, dan memasak. Kedalaman muka air tanah dangkal bervariasi antara 4 s/d 12 meter. Sementara sebagian masyarakat Desa Taman Mulyo memanfaatkan sumber air tanah dalam untuk kebutuhan seharihari, dimana terdapat beberapa titik sumber pengambilan air tanah dengan kedalaman ratarata 60 - 80 meter dan visualisasi kualitas air juga cukup baik dengan warna yang jernih. Bahkan terdapat air tanah dalam dengan potensi air artesis positif, dimana air tanah tersebut keluar darikedalaman tanah tanpa dilakukan pemompaan dan dimanfaatkan oleh masyarakat di Desa Taman Harjo dengan kedalam 80 meter.

Potensi Sumber Air

Lalu bagaimana dengan potensi Sumber Air Baku di KTM Belitang apabila tuntutan kebutuhan air semakin besar karena bertambahnya jumlah penduduk dan pertumbuhan industri, ternyata air hujan dimusim penghujan yang menjadi andalan, namun disaat musim kemarau tidak dapat menjadi andalan bagi warga. Potensi air permukaan lain

berupa Sungai Macak yang berjarak 10 km dari pusat KTM dan terletak di Desa Taman Harjo. Air sungai ini secara kualitas memiliki kekeruhan sangat tinggi dengan warna kecoklatan. Sedangkan untuk potensi tanah dangkal dapat dibuat sumur gali yang mencapai kedalaman 10 s/d 15 meter dan airnya jernih, dalam hal ini tidak berwarna, tidak bau, dan tidak berasa. Mengantisipasi kekurangan air ke depan di lokasi KTM Belitang, didasarkan dari hasil laporan akhir Pekerjaan Penyusunan Desain Teknis Sarana Air Bersih di KTM Belitang diusulkan dengan pembuatan Sistem Penyedian Air Bersih dengan komponen-komponen, meliputi : (i) pembuatan sumur bor kedalaman 150 meter dengan kapasitas 5 liter/detik; (ii) penyediaan pompa air baku; (iii) pembuatan Instalasi Pengolahan Air (aerator) dan desinfektan; (iv) pembuatan reservoir berkapasitas 200 M3; (v) pemasangan pompa distribusi; dan (vi) pembuatan jarinngan distribusi air bersih. Kapasitas pelayanan penyediaan Sarana Air Bersih yang direncanakan dibagi dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I memenuhi kebutuhan air bersih di Pusat KTM Belitang hingga tahun 2013 dengan kapasitas 5 liter/detik dan Tahap II memenuhi kebutuhan air bersih desa-desa potensial di pusat KTM Belitang s/d tahun 2018 dengan kapasitas 10 liter/detik. Lebih detailnya cakupan daerah pelayanan yang direncanakan untuk Tahap I melayani Pusat KTM Belitang dan Tahap II melayani Desa Taman Mulyo, Desa Taman Agung, dan Desa Taman Harjo.

Pengelolaan SAB

Walaupun ditinjau dari segi teknis dan ekonomis untuk saat ini tidak layak dibangun Sarana Air Bersih (SAB) Non Standar berupa perpipaan dengan pertimbangan sebagian besar warga dapat memanfaatkan Sarana Air Bersih Standar. Namun hasil pekerjaan penyusunan desain teknis sarana air bersih di Lokasi KTM Belitang kami rasa masih cukup representatife untuk menjadi pertimbangan ke depan. Manajemen pengelolaan dan pendistribusian air kepada masyarakat melalui koperasi ataupun dikelola pemerintah daerah setempat, kiranya dapat menjadi alternatif mengatasi kendala dalam hal pemeliharaan dan penyediaan biaya operasi­onal serta meningkatkan tanggung jawab masyarakat terhadap investasi penyediaan investasi Air Bersih Non Standar. Sumber Berita: Nota Dinas Kasubdit Pengembangan Sarana kepada Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Nomor: ND.004/P2MKT-PSPKPS/III/2010, tertanggal 3 Maret 2010

Yupiter Ersan

Kasie Pengkajian Subdit PSSP Dit. PSPK

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2009

21

realita *) Henni Arsita

Program Transmigrasi Sebagai Lokomotif Pembangunan di Jambi ini dapat dilihat dari kemajuan daerah-daerah permukiman transmigrasi di daerah itu pada saat ini. Beberapa unit permukiman transmigrasi berkembang menjadi kecamatan, misalnya UPT Rimbo Bujang sekarang sudah menjadi kecamatan Rimbo Bujang. UPT Sungai Bahar sekarang sudah menjadi kecamatan Sungai Bahar dan UPT Pamenang berubah menjadi kecamatan Pamenang. Peningkatan status UPT menjadi kecamatan sekaligus diikuti dengan kesejahteraan masyarakatnya.

Peran Transmigran

P

enempatan Transmigrasi di daerah Jambi dimulai tahun 1967/1968, penempatan awal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu di UPT Rantau Rasau I sebanyak 49 Keluarga, berikutnya ditempatkan 200 Keluarga di UPT Rantau Rasau II. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ini

sudah berhasil dibangun 201 UPT (desa transmigrasi). Sampai dengan saat ini jumlah transmigran yang ditempatkan di Jambi sebanyak 82.157 Keluarga (349.323 jiwa). Provinsi Jambi termasuk salah satu daerah Sumatera yang berhasil mengentaskan kemiskinan melalui program tranmigrasi,

Kalau pada tahap awal penempatan warga transmigran sering makan nasi dengan lauk pauk seadanya dan kemana-mana berjalan kaki, bekerja dengan ulet dan tekun kesejahteraannya meningkat rumah sudah permanen, makanan sudah bergizi dan sudah mempunyai kendaraan pribadi, melihat sangat besarnya peran transmigrasi untuk mengentaskan kemiskinan selama ini. Pemerintah Provinsi Jambi menjadikan transmigrasi sebagai lokomotif pembangunan, jumlah fakir miskin di daerah ini masih cukup tinggi. Salah satu penyebab kemiskinan adalah keterpurukan industri perkayuan dan perdagangan.

Peran Pemerintah dan SDA Program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya

22

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2010

realita menekan angka kemiskinan. Di ataranya melalui program pemberian modal usaha kepada pegusaha kecil, seperti kredit usaha kecil maupun program perbantuan berbentuk hibah. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menjelaskan, bahwa program transmigrasi diandalkan sebagai solusi mengentaskan kemiskinan. Karena program tersebut berorentasi memandirikan penduduk yang miskin dengan cara tidak memberikan ikan kepada penduduk miskin, melainkan memberi pancing serta lubuk yang banyak ikannya. Pola pemberian bantuan tersebut memacu penduduk miskin lebih kreatif, inovatif dan tangguh membangun keluarganya hingga mandiri. Keberhasilan program transmigrasi di Jambi juga di dukung oleh potensi sumber daya alam (SDA). Potensi sumber daya alam sangat berpengaruh terhadap pembangunan transmigrasi, sampai saat ini beberapa UPT yang maju pesat di Jambi dengan menerapkan pola perkebunan kelapa sawit dan karet. Melihat besarnya potensi lahan perkebunan kelapa sawit didalam membangunan transmigrasi, maka dengan ini pemerintah Provinsi Jambi menetapkan bahwa program transmigrasi diandalkan sebagai upaya mengatasi kemiskinan.

Upaya Pembinaan dan Harapan

Guna menjamin keberhasilan pembangunan transmigrasi, dilakukan upaya pembinaan sosial, budaya, pertanian dan perdagangan agar para transmigran berusaha lebih produktif, ekonomis dan tekun berusaha. Pembinaan dilakukan secara bersinambung di setiap UPT. Permasalahan yang masih belum dapat diatasi dalam pembangunan transmigarasi di daerah ini adalah infrastruktur, khususnya jalan penghubung

dan jalan desa sebagai urat nadi permukiman transmigrasi di Jambi. Sehingga lokasi permukiman transmigrasi sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tidak berakses secara baik. Untuk mendukung pelaksanaan program transmigrasi dibutuhkan anggaran, dengan anggaran yang memadai tentulah program akan berjalan dengan optimal. Sebanyak 20 juta jiwa transmigrasi yang ada di daerah-daerah luar Jawa sangat membutuhkan pembinaan dan perberdayaan SDM. Karena program transmigrasi sebagai program pilihan (PP …. Th ….), maka tidak diwajibkan bagi pemerintah daerah maupun kota untuk mengikuti transmigrasi. Sebanyak 165 kabupaten menginginkan program transmigrasi sebagai program pilihan dan menjadi wewenang pemda/pemkab (sumbernya dari mana ……..?). Kita berupaya terus menerus meningkatkan sumber daya

pengelola transmigrasi mulai dari rekruitmen, pelatihan hingga sampai kemudian pembinaan kawasan yang harus dikelola secara profesional. Melalui transmigrasi pemerataan keadilan, kemudian kesejahteraan bisa merata dan melalui program transmigrasi penggangguran dapat diatasi, pertumbuhan ekonomi dan sumber-sumber atau titik-titik pertumbuhan baru ekonomi bisa dilaksanakan (Menakertrans Muhaimin Iskandar). Semoga!

Henni Arsita

Perencana Muda PP II Biro Perencanaan

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2009

23

info *) Andi Arfianto

KOMPUTER Saat ini perkembangan dunia tidak luput akan penggunaan komputer, dimana telah banyak membantu dalam perkembangan sejarah manusia. Komputer pertama kali dikembangkan pada pertengahan abad 20 (1940-1945), Pada saat itu komputer berukuran sangat besar sebesar ruangan yang mengkonsumsi banyak tenaga.

K

omputer saat ini yang sudah terintegrasi dengan sistem circuit jauh lebih baik dibandingkan dengan komputer terdahulu, selain itu komputer saat ini berukuran kecil dan tidak memakan ruang yang sangat banyak, dan bahkan saat ini komputer dimungkinkan untuk digunakan sebagai sebuah arloji yang dapat diaktifkan dengan menggunakan baterai jam. Komputer dengan berbagai macam bentuk menandakan akan perkembangan dan umur informasi dan menggambarkan

24

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2010

mengenai apa yang di bayangkan banyak orang mengenai “Apa itu Komputer?”. Penggunaan sistem komputer saat ini bisa ditemui dari pemutar musik MP3, pada beberapa mainan anak-anak dan pada benda-benda elektronik lainnya. Kemampuan untuk memanggil dan mengeksekusi daftar intruksi disebut program, dengan adanya program tersebut maka komputer akan memiliki fungsi yang sangat bermanfaat dan memiliki fungsi yang melebihi sebuah kalkulator. Selain itu Dengan adanya program tersebut, maka komputer dapat menjalankan tugas yang saling terhubung antara satu komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. Dan oleh karena itulah saat ini komputer yang

digunakan untuk perangkat Handphone sampai superkomputer dapat menjalankan tugas yang sama, dapat digunakan kapanpun dan tidak memakan ruang yang besar . Komputer merupakan serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama, serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis, berdasar urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya.

Hardware, Software & Brainware

Definisi yang ada memberi makna bahwa komputer memiliki lebih dari satu bagian yang saling bekerja sama, dan bagianbagain itu baru bisa bekerja kalau ada aliran listrik yang mengalir didalamnya. Istilah mengenai sekelompok mesin, ataupun istilah mengenai jutaan komponen kemudian dikenal sebagai hardware komputer atau perangkat keras komputer. Hardware komputer juga dapat diartikan sebagai peralatan pisik dari komputer itu sendiri. Peralatan yang secara pisik dapat dilihat, dipegang, ataupun dipindahkan. Dalam hal ini, komputer tidak mungkin bisa bekerja tanpa adanya program yang telah dimasukkan kedalamnya. Program ini bisa

info berupa suatu prosedur pengoperasian dari komputer itu sendiri ataupun pelbagai prosedur dalam hal pemrosesan data yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan program-program inilah yang kemudian disebut sebagai software komputer atau perangkat lunak komputer. Dalam arti yang paling luas, software komputer bisa diartikan sebagai suatu prosedur pengoperasian. Suatu acara yang ditayangkan oleh TVRI, dapat dianggap sebagai software dari suatu peralatan televisi. Demikian pula halnya dengan musik yang telah direkam diatas kaset, data diatas kertas, serta cerita ataupun uraian yang ada didalam sebuah buku. Secara prinsip, komputer hanyalah merupakan sebuah alat; Alat yang bisa digunakan untuk membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Untuk bisa bekerja, alat tersebut memerlukan adanya program dan manusia. Pengertian manusia kemudian dikenal dengan istilah brainware (perangkat manusia). Pengertian brianware ini bisa mencakup orang-orang yang bekerja secara langsung dengan menggunakan komputer sebagai alat bantu, ataupun orang-orang yang tidak bekerja secara langsung menggunakan komputer, tetapi menerima hasil kerja dari komputer yang berbentuk laporan. Konsep hardware - software - brainware adalah merupakan konsep tri-tunggal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Untuk tahap pertama, manusia harus memasukkan program terlebih dahulu kedalam komputer. Setelah Setelah program tersimpan didalam komputer, maka komputer baru bisa bekerja untuk membantu manusia untuk menyelesaikan persoalan ataupun pekerjaannya. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa indonesianya disebut juga dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen

dari sebuah komputer yang sifat alat nya bisa dilihat dan diraba oleh manusia secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan ada padanya, atau yang juga disebut dengan dengan istilah instruction set. Dengan adanya perintah yang dapat dimengerti oleh hardware tersebut, maka hardware tersebut dapat melakukan berbagai kegiatan yang telah ditentukan oleh pemberi perintah.

Komponen Komputer

Secara fisik, Komputer terdiri dari beberapa komponen yang merupakan suatu sistem. Sistem adalah komponen-komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi, akan mengakibatkan tidak berfungsinya suatu komputer dengan baik. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras (hardware). Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi: 1) Input Divice (unit masukan); 2) Process device (unit Pemrosesan); 3) Output device (unit keluaran);

4) Backing Storage ( unit penyimpanan); 5) Periferal ( unit tambahan). Komponen dasar komputer yang terdiri dari input, process, output dan storage. Input device terdiri dari keyboard dan mouse, Process device adalah microprocessor (ALU, Internal Communication, Registers dan control section). Output device terdiri dari monitor dan printer, Storage external memory terdiri dari harddisk, Floppy drive, CD ROM, Magnetic tape. Storage internal memory terdiri dari RAM dan ROM. Sedangkan komponen Periferal Device merupakan komponen tambahan atau sebagai komponen yang belum ada atau tidak ada sebelumnya. Komponen Periferal ini contohnya : TV Tuner Card, Modem, Capture Card.

Andi Arfianto, S.Kom. Staf Evalap Biro Perencanaan

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2009

25

info

*) Nela Rahmatutik

SEJARAH AKUNTABILITAS

M

enurut sejarah, akuntabilitas publik sangat berkaitan dengan akuntansi, yaitu dengan adanya pembukuan (bookkeeping). Menurut Dubnick, akar konsep dari akuntabilitas dapat dilacak dari zaman Raja William I di Inggris yaitu setelah penaklukan Inggris atas Normandia. Dimana pada tahun 1085, terkenal istilah Domesday Books, yang digunakan untuk menilai dan mencatat semua harta kekayaan para pemilik tanah yang ada di wilayah Kerajaan. Domesday Books ini tidak hanya digunakan untuk menarik pajak akan tetapi digunakan pula sebagai alat kontrol dan bukti pembukuan kekayaan raja tersebut.

Makna

Saat ini akuntabilitas hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Akuntabilitas kini beralih dari hanya sekedar bookkeeping menjadi simbol atau ikon dari good governance baik di sektor publik maupun di swasta. Akuntabilitas sebagai ikon good governance mengandung makna antara lain: 1) Menjanjikan adanya kesetaraan dan keadilan dalam pemerintahan. Dimana ada konsekuensi bagi pejabat publik yang tidak dapat menjawab pertanyaan stakeholder (pemangku kepentingan). Sehingga ia berusaha mewujudkan pemerintahan yang adil dan setara, 2) Menjanjikan adanya pembelajaran dan peningkatan. Dimana pejabat publik yang diawasi oleh stakeholder berusaha belajar untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik dan melakukan peningkatan, 3) Menjanjikan transparansi dan kehidupan yang demokratis, 4) Menjanjikan kesesuaian antara integritas dan etika, yaitu adanya integritas moral dan etika yang harus dipenuhi oleh pejabat publik. (Mark Bovens, www.builtenvirontment.uwe.ac.uk, 2003).

26

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2010

Penggunaan

Inilah sebabnya dalam berbagai perjanjian yang dibuat oleh beberapa negara, terdapat kata akuntabilitas, misalnya: the Accountability for Accountants Act, the Accountability for Presidential Gift Act, the Arafat Accountability Act, the Polluter Accountability Act, the Syria Accountability Act, the United Nation Voting Accountability Act dan lain-lain. Kata publik dalam akuntabilitas publik mempunyai arti keterbukaan, yaitu informasi itu dapat diakses oleh masyarakat. Informasi ini misalnya berisi tentang bagaimana pemerintah menggunakan uang negara, penggunaan otoritas, ataupun dalam mengelola suatu badan di bawah hukum publik. Akuntabilitas sering didefinisikan sebagai pertanggungjawaban dari orang yang diberi mandat kepada stakeholder yang memberi mandat tersebut. Stakeholder ini kemudian yang akan disebut accountee. Sedangkan pejabat publik yang harus memberikan pertanggungjawaban ini disebut accountor. Pertanggungjawaban ini dapat berupa jawaban, penjelasan dari apa yang telah dilakukan oleh accountor. Intinya akuntabilitas publik adalah tuntutan bagi accountor untuk menjawab setiap pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang, ke mana sumber daya yang telah dipergunakan, dan apa yang telah didapat dari penggunaan sumber daya tersebut.

Nela Rahmatutik, S.Sos. Staf Bagian PPA II Biro Perencanaan

info

Krisis Likuiditas & RAPBN 2009

K

risis likuiditas yang terjadi di Amerika Serikat memberikan dampak pada perekonomian global termasuk Indonesia. Krisis yang diprediksikan akan terus berlangsung hingga dua tahun ke depan, membuat banyak negara melakukan penyesuaian-penyesuaian perekonomiannya. Dan salah satu bidang yang berbalik arah secara cukup drastis adalah trend harga minyak dunia. Trend yang beberapa bulan lalu mengarah pada kenaikan harga minyak dunia, sekarang berbalik mengalami penurunan harga. Indonesia Crude Price (ICP) yang pada Januari 2008 sebesar US $ 92 per barel, kemudian meningkat menjadi US $ 140 per barel, hingga pada bulan Juni 2008 mencapai US $ 122 per barel, merosot hingga dibawah US $ 80 per barel atau sekitar US $ 77 per barel. Menyikapi kondisi perekonomian global tersebut, Pemerintah merombak total asumsi-asumsi dalam RAPBN 2009. Namun, alokasi dana pendidikan, sesuai dengan amanat UUD 1945 tetap dipertahankan sebesar 20%. Pada hari Senin (13/10/2008), rapat kerja Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta menyepakati perubahan-perubahan asumsi-asumsi dasar dalam RAPBN 2009 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang semula 6,3% turun menjadi 5,5% hingga 6,1%; 2. Nilai tukar Rupiah dari Rp. 9.150 per dolar AS dikoreksi menjadi Rp. 9.500 per dolar AS; 3. Tingkat inflasi, semula 6,2 % menjadi 7%; 4. SBI tiga bulan dari 8 % menjadi 8,5%; 5. ICP dari US$ 95 per barel menjadi US$ 85 per barel. Menurut penjelasan Menteri Keuangan yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian Ibu Sri Mulyani, krisis global yang diawali dengan krisis keuangan di negeri Paman Sam ini mengakibatkan berkurangnya likuiditas sektor keuangan, penurunan pertumbuhan perekonomian dunia, serta koreksi terhadap suku bunga pasar modal dan nilai tukar. Karena itu, menurut menteri yang baru saja mendapatkan penghargaan sebagai ”Finance Minister of The Year 2008 for Asia” ini, Pemerintah perlu melakukan penyesuaian RAPBN 2009 agar tetap kredibel dan realistis. Namun, untuk anggaran pendidikan, tetap dialokasikan 20%. Demikian penjelasan beliau sebagaimana dimuat dalam situs. www.detik.com (16/10/2008). Sumber : Satya Susanto/www.anggaran.depkeu. go.id VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2009

27

LENSAlensa

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Rubrik LENSA berisi foto-foto aktifitas komunitas perencana. Redaksi menerima kiriman foto-foto dari seluruh komunitas perencana baik di pusat maupun di daerah untuk dimuat dalam rubrik ini.

28

VOLUME IV NO. 20

APRIL - JUNI 2010

Warta PERENCANA