Menegaskan Komitmen Kebangsaan Catatan 68 Tahun Kemerdekaan oleh Theo L. Sambuaga Peringatan HUT Kemerdekaan RI Universitas Pelita Harapan - Karawaci 16 Agustus 2013 1. Kita patut bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena memasuki 68 Tahun Indonesia merdeka bukan saja kita tetap dapat mempertahankan integritas bangsa dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tetapi juga kita mengalami kemajuan dalam berbagai bidang.
2. Negara Proklamasi yang berdasarkan filosofi bangsa dan ideologi Pancasila dengan penduduk sekitar 240 juta yang tersebar di 34 provinsi tertata dalam penyelenggara negara dan pemerintahan yang disusun secara demokratis melalui pemilihan Umum secara teratur yang mampu menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara aman dan damai termasuk Perekonomian yang tetap berkembang.
3.
Ditengah
berbagai kemajuan tersebut, kita mengalami kenyataan
yang
kurang
mengembirakan dalam bidang Sosial, Politik dan birokrasi. Masih kurang dilaksanakan dan diamalkanya nilai Pancasila termasuk oleh elite bangsa, Pancasila masih dipahami secara tekstual sehingga aktualisasinya lemah. Konsolidasi demokrasi belum tuntas dan transisi politik berkepanjangan dan tanpa arah. Praktek demokrasi lebih menonjolkan demokrasi prosedural bukan substansial, dan berkembangnya demokrasi transaksional, serta lebih cepat berkembangnya korupsi dibandingkan dengan upaya pemberantasannya dan penegakan hukum secara keseluruhan.
Sampai kepada belum efektifnya pelaksanaan
otonomi daerah yang disebabkan antara lain oleh perebutan kewenangan antara Pusat Daerah, Daerah-Daerah, munculnya Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan diatasnya termasuk Peraturan Daerah yang berbau diskriminatif dan religion bias.
Hal 1
4. Dalam bidang ekonomi pada Tahun 2012 beberapa figur statistic menunjukkan gambaran positive seperti antara lain; Pertumbuhan Ekonomi 6,2% termasuk angka pertumbuhan 3 tertinggi didunia dan pendapatan per Kapita USD 3800. Hal ini menjadikan Indonesia dengan GDP sekitar USD 870 milyard sebagai perekenomian terbesar 14 Dunia dan tergolong dalam G 20. Meskipun membaik angka pengangguran 6,14% dan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan 11,66% merupakan angka yang tinggi sedangkan Usia Harapan Hidup 69 Tahun serta APK Pendidikan Tinggi 17,28%.
5. Yang memprihatinkan adalah Rasio Anggaran Infrastruktur terhadap PDB adalah 1,28% padahal kita sangat membutuhkan pembangunan besar-besaran khususnya Infrastruktur Publik, Pendidikan dan Kesehatan. Itulah sebabnya angka Kemiskinan masih cukup besar dan IPM (HDI) 0,62% lebih rendah dari negara tetanga ASEAN; Singapore, Malaysia, dan Vietnam. Dan Gini Ratio yang pada dasawarsa 90 an pada angka 0,39% pada tahun 2012 menunjukkan 0,41% yang berarti kesenjangan Sosial (social gap) membesar. Satu faktor kunci bagi Pembangunan Nasional yaitu R & D terhadap PDB pada akhir Tahun 2012 menunjukkan angka sangat minim; 0,08%.
6. Sementara itu jumlah penduduk Indonesia dengan tingkat pertumbuhan penduduk optimis rata-rata 1,3% diperkirakan mencapai lebih dari 300 juta pada Tahun 2050. Terdapat optimisme yang kuat dengan besarnya lapisan penduduk usia produktif yaitu sekitar 50% akan menjadi berkat. Tentu saja harus didukung oleh factor Pendidikan, Kesehatan dan terbukanya akses bagi mengejar kemajuan dalam banyak bidang. Apabila tidak, maka sebaliknya jumlah penduduk yang besar akan cenderung menjadi bencana.
7. Pada saat yang sama jumlah penduduk dunia yang 7 milyar pada tahun 2012 dan diperkirakan mencapai 9 Millard pada tahun 2050 akan semakin memperketat perebutan sumber daya alam khususnya
Air, Energi dan Pangan. Tidak terkecuali Indonesia,
terutama menyangkut energi dan pangan. Saat ini saja Indonesia sudah menjadi net importer minyak. Deposit yang tersedia masih cukup potensiil tetapi memerlukan Investasi dan teknologi yang sangat mahal untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi Sumber Minyak yang berada di laut dalam. Deposit Gas dan Batubara masih dapat dimanfaatkan masing-masing
sampai
30 dan 50 tahun kedepan bagi kepentingan konsumsi dalam
negeri maupun untuk export bagi kepentingan dana pembangunan. Tetapi
itu semua
adalah energi yang berasal dari fossil yang unrenewable. Untuk ménghemat pengunaan energi sekaligus sejalan dengan upaya memelihara daya dukung alam dan lingkungan hidup diperlukan diversifikasi dan pengalihan ke pembangunan energi yang renewable, terbarukan seperti Matahari, Biomas, Biogas, Angin yang sekaligus merupakan sumber Hal 2
energi hijau dan energi bersih yang tentu saja memerlukan Investasi dan teknologi yang besar termasuk sampai memperoleh nilai keekonomian.
8. Hal yang sama berlaku juga bagi pangan. Meskipun dikenal sebagai negara yang kaya sumber daya alam khususnya sebagai negara pertanian, produksi dan pengelolahan pangan perlu dilaksanakan secara cermat dan cerdas agar kita mampu menyelenggarakan Kedaulatan Pangan dan Ketahanan Pangan. Mampu menentukan sendiri produksi, jenis produksi, dan distribusi sesuai kebutuhan, mampu memenuhi kebutuhan Dalam Negeri atas pangan yang sehat, nutritious dan cukup, mampu menentukan harga jual yang menguntungkan bagi petani tetapi terjangkau oleh masyarakat konsumen serta mampu mengeksport komoditi yang juga diperlukan masyarakat dunia.
9. Kenyataan lain yang telah berlangsung cukup panjang adalah
ketidakmerataan
pembangunan dan hasil-hasilnya yang mengakibatkan kesenjangan antar wilayah. Perkembangan Industri yang terpusat di bagian barat Indonesia khususnya di Jawa mendorong meningkatnya arus keluar skilled SDM dan Modal dari daerah kaya SDA di bagian Timur Indonesia sehingga kecepatan pembangunannya tertinggal dan juga kekurangan skilled pekerja dan professional yang memilih berkiprah di berbagai kota besar di Jawa. Sedangkan pasar Tenaga Kerja dan Ekonomi di daerah yang ditinggalkan diisi oleh para pendatang dari daerah lain yang umumnya lebih ulet dan kerja keras dari penduduk setempat.
Akibatnya tidak jarang berkembang double atau malahan
triple
kesenjangan Ekonomi, Sosial dan Politik. Di wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, kesenjangan yang menjadi ketidakadilan, rasa diperlakukan tidak adil oleh Pemerintah; kenyataan ini meningkat menjadi gangguan keamanan secara berlanjut. Apalagi bila dimasuki oleh elemen separatisme, fanatisme sempit, fundamentalisme dan terorisme.
Ketidakadilan Sosial ditambah dengan kurang sensitif, ketidak tegasan dan
terkadang perilaku diskriminatif serta inkonsistensi aparat pemerintah merupakan lahan subur atau excuse bagi tindakan kekerasan, terorisme, sampai aksi separatisme.
10.
Dengan optimisme dan kerja keras, tantangan yang dihadapi harus diatasi dengan meningkatkan pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh, terpadu, sistematis, terprogram dengan management pemerintahan yang visioner, modern, demokratis yang didukung oleh partisipasi rakyat. Momentum pemilihan umum Anggota Parlemen 9 April dan pemilihan Presiden Juli 2014 perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menegaskan kembali Komitmen perjuangan elite Nasional. Pemerintah dan Penyelenggara Negara perlu disuntik energi baru untuk menampilkan strategi cerdas bagi menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sangat dibutuhkan. Hal 3
11.
Sebagai bangsa kita perlu menegaskan kembali komitmen untuk melaksanakan dan mengamalkan modal utama bangsa yaitu dasar negara dan filosofi bangsa Pancasila. Pemerintah dan seluruh penyelengara negara harus memastikan bahwa semua aturan perundangan dan kebijakan negara harus berdasarkan dan mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan berlaku secara nasional dan tidak diskriminatif. Seluruh kebijakan, program termasuk program pembangunan harus dilandasi oleh tujuan nasional sebagaimana termuat pada alinea 4 Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu; “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan
umum,
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
dan
ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Lebih dari itu Pemerintah perlu proaktif dan bersama seluruh potensi masyarakat melakukan aksi nyata dalam meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila tidak sekedar menjadi pajangan atau disimpan dalam lemari, atau maximal menjadi bagian tataran formal, tetapi sungguh-sungguh menjadi bagian gerakan masyarakat untuk internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila menjadi bagian dari budaya bangsa. Salah satu program nyata yang harus diwujudkan adalah masuknya pendidikan Pancasila pada kurikulum dengan metode pendidikan yang sesuai pada setiap jenjang pendidikan dasar sampai lanjutan.
12.
Sistem Politik yang demokratis yang partisipatif dan bersifat mengajak, merangkul dan menghimpun seluruh potensi bangsa; singkatnya prinsip demokrasi yang berkarakter gotong royong perlu dikembangkan dengan dinamika demokrasi substantial, bukan sekedar demokrasi prosedural apalagi sampai terjebak ke demokrasi transaksional seperti yang maraknya gejala politik uang belakangan ini. Penyelengaraan pemilihan Umum secara demokratis, reguler, terbuka, untuk pergantian kepemimpinan baik pemilihan DPR maupun pemilihan Presiden telah dilaksanakan secara teratur dan semakin baik khususnya pada periode reformasi 15 Tahun terakhir ini. Yang perlu terus diperbaiki adalah transparansi dan akuntabilitas seluruh proses dan tahapan
penyelenggaran Pemilu mulai dari Seleksi partai politik peserta pemilu,
Pendaftaran Pemilih, Kampanye, Pemunggutan Suara, Penghitungan Suara, keabsahan hasil penghitungan, Jaminan otentik atas laporan penghitungan Suara dan transfer dari TPS ke PPS, PPK (Panitia Pemungutan Suara tingkat Desa/kelurahan) sampai ke KPU Daerah dan Pusat. Pada birokrasi penyelenggaran Pemilu tingkat bawah sampai atas ini sering terjadi amanipulasi, kecurangan yang berentet sampai menjadi masalah besar dan Nasional.
Hal 4
13.
Dalam hal pemilihan Presiden, ketentuan PT 20% kursi di parlemen dan 25% voters yang diperoleh parpol atau gabungan parpol yang berlaku pada pilpres 2009 untuk dapat menominasi calon Presiden/Wapres, perlu dipertahankan. Tujuannya adalah mengurangi capres/cawapres tidak lebih dari 4 pasangan sehingga bagi Rakyat Pemilih lebih jelas dan cermat dalam menentukan pilihanya. Tujuan yang lain yang sama pentingnya adalah mendorong agar terjadi pendekatan dan koalisi antara begitu banyak Partai yang dapat mencalonkan. (Partai yang Tidak Masuk Parlemen dapat mencalonkan dan parpol yang tidak ikut pemilupun dapat mendukung pasangan calon yang ada). Kedepan
perlu
dipertimbangkan
wacana
yang
muncul
di
masyarakat
yaitu
dimungkinkannya calon independen atau calon yang bukan diusung parpol. Sudah Tentu dengan persyaratan nominasi dari minimal jumlah tersebut, sebagaimana yang telah berlaku bagi pemilihan Gubernur, Walikota, Bupati. Karena ketentuan pencalonan caprès/cawapres oleh parpol merupakan ketentuan Konstitusi, maka mengupayakan calon independen harus melalui upaya Perubahan UUD 45.
14.
Upaya ini dimungkinkan oleh Konstitusi kita dan sesuai dengan dinamika masyarakat cukup alasan untuk melakukan Perubahan UUD 45 yang dimulai dengan proses public hearing, mendengar masyarakat, apa-apa saja yang perlu di amandemen. Prosesnya dapat dimulai melalui momentum Pemilu 2014 dan dengan hasil Pemilu 2014 dapat dibentuk Komisi Negara untuk menampung aspirasi publik.
Selanjutnya melalui
mekanisme konstitusi melalui forum MPR sebelum tahun Tahun 2019 sudah dapat terwujud amandemen Kelima UUD 1945, yang berarti 20 Tahun sesudah amandemen Pertama.
15.
Untuk
menjawab
berbagai
tantangan,
meningkatkan
kemajuan
bangsa
dan
kesejahteraan umum, dan mewujudkan Negara Kesejahteraan; Negara yang maju dan Sejahtera, secara bertahap, pembangunan 5-10 Tahun kedepan seyogyanya fokus dan memprioritaskan;
Melanjutkan
Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan kompetensi,
professionalisme dan good governance nya. Pada saat yang sama perlu ditingkatkan Pembangunan Pendidikan dan Kesehatan untuk melahirkan SDM yang sehat dan berkwalitas, Meningkatkan Pembangunan Industri khususnya; Industri manufactur, Industri dasar, Kimia, Industri Pangan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, transportasi, dan Industri Strategis. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas serta membangun kwalitas Koperasi baik sebagai gerakan Ekonomi maupun sebagai Badan Usaha, serta mengembangkan kwalitas dan peran UMKM
Hal 5
16.
Untuk mewujudkan Negara Kesejahteraan yaitu Negara yang Maju dan Sejahtera, secara bertahap dibutuhkan strategi pokok antara lain; Negara berperan besar dan bertanggung jawab dalam mewujudkan Kesejahteran Sosial. Pendekatan Pembangunan dari Desa, dengan melipatgandakan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan perikanan di pedesaan Pertumbuhan Ekonomi yang berkwalitas dan peningkatan daya saing untuk memajukan kesejahteraan Umum, Pemerataan Pendapatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kesempatan yang sama Revitalisasi Pertanian Pangan dan Pertanian Niaga Pemerataan Pembangunan antar Daerah dan antar Wilayah Meningkatkan Pendidikan dan Kesehatan yang berkwalitas Membuka akses, kesempatan dan peran pengusaha swasta untuk pembangunan perekonomian dengan pemerintah membuat regulasi dan memberikan incentive yang menjamin kesempatan dan keamanan
berusaha serta kesejahteraan
karyawan Menegakkan supremasi Hukum dan HAM
Catatan; Sumber data; BPS, Kementerian Keuangan, IMF.
Jakarta, 16 Agustus 2013
Hal 6
