E. No.
PAGU ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Iklim Usaha Kondusif 1.
Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Mendukung terciptanya kesempatan berusaha dan kesempatan kerja
Badan Koordinasi Penanaman Modal
98.000,0
2.
Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi
Meningkatnya jumlah minat investor untuk melakukan investasi di Indonesia
Badan Koordinasi Penanaman Modal, Meneg. Percepatan Pembangunan KTI
43.000,0
3.
Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Teridentifikasinya pola-pola insentif untuk mendorong peningkatan kapasitas teknologi di industri dan dunia usaha
Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Dep. Permukiman dan Prasarana Wilayah, Meneg. Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir
142.904,0
4.
Pengembangan Standardisasi Nasional
Meningkatnya penyusunan dan penerapan SNI, meningkatnya kapasitas kelembagaan infrastruktur standardisasi, dan meningkatnya kerjasama standardisasi baik bilateral maupun multilateral, terutama ke negara tujuan ekspor utama
Badan Standardisasi Nasional
25.550,0
5.
Pembangunan dan Pembinaan Kehutanan
Terlaksananya fungsi fasilitasi bagi seluruh unit kerja lingkup Departemen Kehutanan, sehingga mampu melaksanakan tugas efektif dan efisien berdasarkan kaidah good governance
Dep. Kehutanan
50.000,0
IX – 48
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
6.
Persaingan Usaha
Meningkatnya daya saing nasional berbasis efisiensi, berlangsungnya mekanisme pasar yang berkeadilan, dan berkurangnya berbagai hambatan usaha
Dep. Perindustrian dan Perdagangan
25.000,0
7.
Pengamanan Perdagangan dan Perlindungan Konsumen
Meningkatnya daya saing nasional berbasis efisiensi, dan meningkatnya perlindungan terhadap konsumen
Dep. Perindustrian dan Perdagangan
17.000,0
8.
Pengembangan Distribusi Nasional
Terciptanya sistem dan jaringan distribusi nasional, optimalisasi sarana distribusi, meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memperluas pasar, guna mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dalam negeri yang semakin efisien, efektif, serta pemberdayaan produksi dalam negeri
Dep. Perindustrian dan Perdagangan
100.000,0
9.
Pembinaan Pengamanan Perdagangan, Perlindungan Konsumen dan Sistem Distribusi Nasional
Tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas dalam bentuk kebijakan dan pelayanan informasi kepada kepada masyarakat dalam memberikan perlindungan konsumen dan semakin terjaminnya jaringan distribusi pemasaran
Dep. Perindustrian dan Perdagangan
12.645,8
10.
Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
Meningkatnya kerjasama perdagangan multilateral regional, dan bilateral, serta optimalisasi pemanfaatan skema-skema perdagangan sehingga meningkatkan posisi rebut tawar dan akses pasar ekspor
Dep. Perindustrian dan Perdagangan
50.000,0
11.
Pembinaan Kerjasama Perdagangan Internasional dan Ekspor-Impor
Tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas dalam bentuk kebijakan dan pelayanan informasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di bidang perdagangan internasional, terutama ekspor dan impor
Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Badan Standardisasi Nasional
99.253,3
12.
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Meningkatnya jumlah wisman dan pasar pariwisata serta meningkatnya jumlah perjalanan wisnus antar daerah dan wilayah
Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata
95.788,0
IX – 49
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
13.
Peningkatan Kerjasama Kebudayaan dan Pariwisata
Meningkatnya bentuk-bentuk kerjasama multilateral, bilateral, dan regional, meningkatnya realisasi kerjasama serta terwujudnya SDM yang profesional dan berdaya saing tinggi
Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata
74.682,3
14.
Penciptaan Iklim Usaha KUKM
Berkurangnya hambatan, menurunnya biaya usaha, meningkatnya skala usaha, mantapnya landasan legalitas bagi KUKM, meningkatnya partisipasi stakeholders dalam perencanaan dan pemantauan kebijakan dan program, serta meningkatnya mutu layanan birokrasi yang mendorong pengembangan KUKM
Meneg. Koperasi dan UKM
99.500,0
15.
Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja
Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing untuk mengisi kebutuhan pasar kerja
Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
314.858,4
16.
Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
Terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta lembaga dan pranata industrial yang sehat sebagai sarana hubungan industrial
Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
97.009,2
17.
Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik
1. Tersedianya data statistik dasar yang lengkap, akurat dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan, yaitu politik, hukum dan penyelenggaraan negara, pertahanan dan keamanan, sosial dan budaya, ekonomi, agama, daerah, infrastuktur, serta sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional di bidang teknis dan manajemen statistik serta komputasi data dan administrasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 3. Meningkatnya kemampuan sistem informasi, pengolahan, sumber daya manusia dalam IPTEK dan diseminasi
Badan Pusat Statistik, Lainnya
418.860,2
IX – 50
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
Pengembangan Basis Produksi, Investasi, dan Ekspor 18.
Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara
1. Terciptanya BUMN yang berkinerja tinggi dan berstandar tata-kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) 2. Terpetakannya strategi pengembangan masing-masing BUMN di beberapa sektor dengan jelas
Meneg. Badan Usaha Milik Negara
19.
Pengembangan Agribisnis
Meningkatnya kualitas usaha agribisnis sehingga dapat mencapai pertumbuhan pendapatan domestik bruto (PDB) pertanian menjadi 2,4 persen, meningkatnya pendapatan masyarakat pertanian, meningkatnya ekspor hasil pertanian primer dan agroindustri
Dep. Pertanian
1.482.318,2
20.
Peningkatan Ketahanan Pangan
1. Terjaminnya ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat terutama yang berasal dari peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, sayuran, gula dan hasilhasil peternakan dari dalam negeri 2. Berkembangnya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan 3. Meningkatnya kemandirian pangan masyarakat 4. Timbulnya kesadaran aparat, petani dan swasta dalam upaya peningkatan ketahanan pangan
Dep. Pertanian, Badan Urusan Logistik, Lainnya
1.808.973,4
21.
Pembinaan Produksi Kehutanan
Terwujudnya kepastian hukum terhadap seluruh kawasan hutan yang dibebani hak pengelolaan; terlaksananya pengelolaan hutan yang mampu menjamin produktifitas dan kelestarian hutan produksi berdasarkan aspek manfaat ekonomi, sosial budaya dan ekologi secara seimbang dengan didukung oleh industri kehutanan yang efisien dan kompetitif; terwujudnya peningkatan kelembagaan dan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan melalui pemberian insentif, akses dan peningkatan SDM; dan tersedianya IPTEK untuk meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan
Dep. Kehutanan
IX – 51
45.074,8
675.047,3
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
22.
Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
Menurunnya tingkat pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan, tersedianya teknologi yang tepat guna dan terjangkau, serta terwujudnya pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu yang didukung dengan perangkat peraturan perundangan dan kelembagaan yang tepat
Dep. Dalam Negeri, Dep. Kelautan dan Perikanan, Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional
23.
Pengembangan Sumber Daya Perikanan
Meningkatnya produksi perikanan, meningkatnya penyerapan tenaga kerja, meningkatnya nilai tambah dan pendapatan, meningkatnya ekspor hasil perikanan, menguatnya kelembagaan, meningkatnya pemasaran hasil perikanan, pengelolaan sumber daya ikan yang tertib dan bertanggung jawab, tersedianya teknologi perikanan yang tepat guna dan terjangkau, dan terwujudnya sumber daya manusia yang mampu dan terampil guna menunjang pelaksanaan pembangunan perikanan secara optimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya
Dep. Kelautan dan Perikanan
24.
Pembinaan dan Pengelolaan Usaha Pertambangan Sumber Daya Mineral dan Batubara
Tercapainya percepatan dan pemanfaatan pembangunan ekonomi daerah, optimalnya penerimaan negara, meningkatnya investasi pertambangan, terciptanya perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha pada usaha pertambangan, meningkatnya produksi dan nilai tambah produk, alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja, meningkatnya industri hilir berbasis sumberdaya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja
Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
493.281,4
25.
Pembinaan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minyak dan Gas Bumi
Terwujudnya peran optimal bidang minyak dan gas bumi bagi penerimaan guna menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan meningkatkan cadangan dan produksi migas serta meningkatkan ekspor migas, terjaminnya ketersediaan minyak dan gas bumi serta produk-produknya secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri dengan mengoptimalkan kemampuan nasional, dan kompetensi
Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
133.489,6
IX – 52
452.430,7
1.190.670,2
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
tenaga kerja 26.
Pengembangan Usaha dan Pemanfaatan Minyak dan Gas Bumi
Terwujudnya peran optimal bidang minyak dan gas bumi bagi penerimaan negara guna menunjang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan cara meningkatkan cadangan dan produksi migas serta meningkatkan ekspor migas, terjaminnya ketersediaan minyak dan gas bumi serta produk-produknya secara berkesinambungan, serta untuk alih teknologi
Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral, Lainnya
295.000,0
27.
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
1. Tersedianya kebijakan dan regulasi di bidang ketenagalistrikan baik regulasi bisnis, regulasi keteknikan, regulasi energi terbarukan, dan konservasi energi 2. Terwujudnya restrukturisasi ketenagalistrikan nasional serta alih teknologi dan kompetensi tenaga kerja. 3. Tersusunnya kebijakan terutama untuk menunjang restrukturisasi sektor ketenagalistrikan seperti Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik (Bapeptal) dan penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan termasuk petunjuk pelaksanaan dan teknis, bimbingan dan pembinaan serta pengendalian dlama rangka koordinasi pembangunan prasarana tenaga listrik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun swasta. 4. Tersusunnya peraturan yang memberi insentif terhadap peningkatan investasi swasta
Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
38.354,9
28.
Pengembangan Ekspor
Meningkatnya perluasan pasar, diversifikasi mata dagangan ekspor non-migas dan mendorong peningkatan nilai ekspor
Dep. Perindustrian dan Perdagangan
250.000,0
29.
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Tumbuhnya wirausaha baru, meningkatnya daya saing, dan meluasnya diversifikasi jenis produk
Dep. Perindustrian dan Perdagangan
181.800,0
30.
Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Menengah
Tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas dalam bentuk kebijakan dan pelayanan informasi kepada
Dep. Perindustrian dan Perdagangan
24.208,0
IX – 53
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
masyarakat, terutama pelaku usaha di bidang industri rumah tangga, industri kecil dan menengah 31.
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Berkembangnya kemampuan industri nasional, terutama industri kecil dan menengah dalam penganekaragaman basis produksi, peningkatan kandungan lokal, penguasaan dan perekayasaan teknologi produk, peningkatan mutu produk, serta penerapan teknologi yang akrab lingkungan
Dep. Perindustrian dan Perdagangan, Lainnya
276.952,4
32.
Penataan Struktur Industri
Terciptanya perluasan kesempatan usaha, dan terciptanya dukungan peningkatan utilitas kapasitas produksi, termasuk pemberdayaan sumber daya industri dan perdagangan
Dep. Perindustrian dan Perdagangan
100.750,0
33.
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri dan Penataan Struktur
Tersedianya pelayanan dasar yang berkualitas dalam bentuk kebijakan dan pelayanan informasi kepada masyarakat, terutama pelaku usaha di bidang teknologi industri dan penataan struktur
Dep. Perindustrian dan Perdagangan
13.052,9
34.
Pengembangan Destinasi Pariwisata
Bertambahnya daerah tujuan wisata yang menjadi tujuan utama wisata dunia selain Jawa dan Bali dan berkembangnya wisata bahari, MICE dan ekowisata
Meneg. Kebudayaan dan Pariwisata
25.812,0
35.
Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM
Berkembangnya pengetahuan serta sikap wirausaha, meningkatnya produktivitas, berkembangnya ragam produk-produk unggulan KUKM, dan tumbuhnya koperasi yang sesuai dengan jatidiri dan nilai-nilai serta prinsip dasar perkoperasian
Meneg. Koperasi dan UKM
262.777,6
36.
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUKM
Tersedianya lembaga pendukung/penyedia yang terjangkau dan bermutu untuk meningkatkan akses KUKM terhadap sumberdaya produktif, seperti sumberdaya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi KUKM, dan meningkatnya jangkauan layanan lembaga keuangan
Meneg. Koperasi dan UKM, Lainnya
415.000,0
IX – 54
No.
Program
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
Menjaga Stabilitas Moneter dan Ketahanan Sektor Keuangan 37.
Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara
Meningkatnya dan terselamatkannya penerimaan negara terutama penerimaan yang bersumberkan dari pajak dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan serta meningkatnya penerimaan dari sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian dan kesinambungan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
Dep. Keuangan
2.427.086,8
38.
Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara
Terwujudnya alokasi anggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan secara efisien
Dep. Keuangan
610.137,4
39.
Pengelolaan dan Pembiayaan Hutang
1. Tercapainya penyerapan pinjaman luar negeri yang maksimal sehingga dana pinjaman dapat digunakan tepat waktu 2. Adanya penyempurnaan strategi pinjaman pemerintah; 3. Adanya penyempurnaan kebijakan pinjaman/hibah daerah yang sesuai dengan kemampuan fiskal daerah; 4. Adanya penyempurnaan mekanisme penerusan pinjaman dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 3. Adanya penyempurnaan mekanisme sumber pembiayaan APBN melalui pengelolaan Surat Utang Negara (SUN)
Dep. Keuangan
5.565,0
40.
Pembinaan Akuntansi Keuangan Negara
1. Terselesaikannya penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP), tersusunnya standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, dan terselesaikannya laporan keuangan Pemerintah Pusat 2. Terselenggaranya sistem informasi keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
Dep. Keuangan
60.137,8
41.
Pengembangan Kelembagaan Keuangan
Meningkatnya kemampuan penyaluran dana serta meningkatnya ketahanan lembaga keuangan dan pasar modal
Dep. Keuangan
17.248,0
IX – 55
No. 42.
Program Stabilisasi Ekonomi dan Keuangan
Sasaran Program
Instansi Penanggung Jawab
Pagu (Juta Rupiah)
1. Terciptanya kebijakan fiskal dalam rangka konsolidasi fiskal namun dengan mempertimbangkan upaya mendorong perkembangan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pelayanan pemerintahan 2. Terwujudnya suatu lembaga keuangan yang memiliki ketahanan dan kemampuan dalam menghadapi berbagai macam gejolak baik internal maupun eksternal 3. Terwujudnya suatu mekanisme pencegahan krisis antara otoritas jasa keuangan, otoritas moneter, otoritas fiskal dan otoritas penjamin simpanan 4. Terlaksananya good corporate governance dalam industri pasar modal melalui penginformasian indikator kesehatan perusahaan efek kepada public (public disclosure), dan tersedianya standar profesi jasa penunjang pasar modal 5. Adanya peningkatan mekanisme koordinasi kebijakan ekonomi dan terselenggaranya penyebarluasan informasi kepada publik
Dep. Keuangan, Menko Bidang Perekonomian
112.173,9
Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan 43.
Pemberdayaan Masyarakat Pertanian
Meningkatnya kemampuan petani untuk mengelola usaha dan memanfaatkan akses terhadap sumberdaya permodalan, informasi teknologi dan informasi usaha/pasar
Dep. Pertanian, Lainnya
461.346,0
44.
Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
Terbukanya peluang kerja dan kesempatan berusaha bagi tenaga kerja
Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
156.842,0
45.
Pemberdayaan Usaha Mikro
Meningkatnya kapasitas usaha mikro, keterampilan SDMnya dan adanya perlindungan dari aspek legal
Meneg. Koperasi dan UKM
310.000,0
IX – 56
