Memupuk Mimpi di Kaki Bromo

INDONESIA BUSINESS INSIGHTS

15 tahun pnpm perdesaan (1998-2013) Pembangunan Berbasis Komunitas Terbesar di Dunia

Memupuk Mimpi di Kaki Bromo Dengan bantuan PNPM Perdesaan, warga di dusun-dusun terpencil bisa mengenyam fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih memadai. Sekelumit kisah menarik dilaporkan Ahmad Yunus dari kaki gunung Bromo, Jawa Timur.

Kian Sejahtera Berkat PNPM, layanan pendidikan dan kesehatan warga membaik:

Partisipasi pendidikan sekolah dasar dan menengah naik menjadi

22-35%

Imunisasi meningkat dari 38% menjadi 48% (2009).

Akses ke layanan kesehatan rawat jalan meningkat 6-8%.

Anak kurang gizi turun dari 29% menjadi 19% (2009).

Sebanyak enam edisi, mulai Juni 2013, KATADATA mengulas tentang jejak 15 tahun PNPM Mandiri Perdesaan. Artikel ditayangkan setiap pekan ketiga di majalah Tempo dan selengkapnya di situs www.katadata.co.id. Kritik dan saran ke [email protected]


2

BERSELIMUT dingin, sekelompok bocah berseragam kuning duduk manis di bangku-bangku kecilnya. Tangannya cekatan memberi warna pada selembar kertas gambar di atas meja. Sesekali mereka bernyanyi dan berlarian. Aneka poster bergambar binatang dan angka, tampak meramaikan dinding kelas bercat biru berukuran lima kali tujuh meter itu. Chelsa, salah seorang murid pada program Pendidikan Anak Usia Dunia (PAUD) di Dusun Sapikerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, itu mulai pintar membaca dan menulis. Sang bunda, Sarlihermi, pun senang bukan kepalang. Setiap pagi, ia mengantar gadis mungilnya itu Produksi KataData/Tim info Tempo


3

Alokasi program pendidikan dan kesehatan relatif kecil, namun berdampak besar. dari Dusun Punjul ke pendidikan pra-sekolah tersebut. “Di Punjul tidak ada PAUD,” kata Sarlihermi. Ibu dua anak ini sehari-hari bekerja sebagai petani kentang, cabe, dan kubis di pedesaan di kaki gunung Bromo nan indah ini. Chelsa beruntung bisa nyaman belajar di kelas mengikuti program pendidikan ini. Sebelumnya, warga hanya memanfaatkan salah satu rumah untuk pengajaran pra-sekolah. “Ketika akhirnya ada program PNPM Mandiri, kami ajukan gedung PAUD,” kata Ponmiwah, salah seorang pengajar. Para orang tua, seperti Sarlihermi, juga semakin gampang menjangkau sekolah itu. “Tahun 2011 ada pembangunan jembatan dari PNPM,” ujarnya menambahkan. Produksi KataData/Tim info Tempo


4

PNPM adalah singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Program pembangunan berbasis komunitas ini dirintis oleh pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia pada 1998, untuk menanggulangi ledakan kemiskinan akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia—juga sejumlah negara di Asia lainnya—saat itu. Dimaksudkan untuk membangkitkan inisiatif warga, PNPM Perdesaan merupakan yang terbesar di antara program lainnya. Dalam kurun 15 tahun terakhir, program yang dulunya bernama Program Pengembangan Kecamatan ini sudah tersebar di 63 ribu desa. Sekitar Rp 70 triliun dana yang dihabiskan untuk menopang program ini. Kegiatan PNPM sebagian besar (hampir 66 persen) untuk kebutuhan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, jembatan, atau irigasi. SekProduksi KataData/Tim info Tempo


tor pendidikan kurang dari 13 persen, kesehatan 4 persen dan sisanya kredit mikro. Data ini berdasarkan laporan pada tahun 2009. Alokasi program pendidikan dan kesehatan relatif kecil, namun berdampak besar. “Cara terbesar PNPM mempengaruhi akses pendidikan, kemungkinan melalui naiknya pendapatan selain berkurangnya waktu dan biaya ke akses (pendidikan),” ungkap Bank Dunia dalam evaluasinya. Hal yang sama terjadi dengan kesehatan. Pengaruh PNPM secara tidak langsung mempengaruhi tingkat kesehatan. Data memang memperlihatkan bahwa di wilayah kerja PNPM, terjadi peningkatan akses ke layanan kesehatan rawat jalan sebesar 6 hingga 8 persen dibanding wilayah lain. “Keluarga miskin dan kurang terdidik secara konsisten tampak mendapat keuntungan dari program PNPM.” Lembaga penelitian SMERU melihat kecilnya program fisik pendidikan dan kesehatan, dik“Cara terbesar arenakan pemerintah sudah melayani kebutuPNPM han dasar ini. SD, misalnya, tersebar rata sampai mempengaruhi ke pedesaan. “Sebagian besar desa sampel telah akses pendidikan, memiliki sarana yang cukup memadai,” ungkap kemungkinan laporan SMERU. Akibatnya, sangat sedikit desa melalui naiknya yang mengajukan program membangun fasilitas pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Penelitian SMERU ini serta dilakukan di 18 desa di Indonesia. berkurangnya waktu dan Masyarakat, kebanyakan mengajukan pendidibiaya ke akses kan pra sekolah, seperti TK dan PAUD. Dua lem(pendidikan),” baga pendidikan non-formal ini, menjadi batu Bank Dunia dalam loncatan sebelum anak-anak seperti Chelsa maevaluasinya. suk sekolah dasar. “Dulu kalau mau ke TK, mesti Produksi KataData/Tim info Tempo

5


6

ke Sukapura dulu,” kata Sarlihermi. “Kalau tidak (ke TK), langsung masuk SD.” Pihak sekolah dasar lebih menyukai murid lulusan TK atau PAUD. Mereka dengan mudah beradaptasi dengan suasana sekolah dan bahan pengajaran. “Sudah mengenal lingkungan belajar, terutama sudah mengenal huruf dan angka sejak dini,” kata salah satu kepala SD di daerah Nusa Tenggara Timur kepada SMERU. Program pendidikan dan kesehatan masuk ke dalam kegiatan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas, yang melekat pada PNPM Perdesaan. Program ini lahir pada tahun 2007 dan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan dasar, menurunkan tingkat kematian anak dan peningkatan kesehatan ibu. Program ini menjangkau 1.610 desa Produksi KataData/Tim info Tempo


dan mendapatkan dana hibah sebesar US$ 8.400 per desa. “PNPM Generasi akan meningkatkan kapasitas keluarga miskin untuk mendapat akses kesehatan dan pendidikan yang sudah disediakan gratis bagi mereka,” kata Sujana Royat, Deputi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Di titik ini, masyarakat bisa mengusulkan berbagai kegiatan pembangunan. Mulai dari membangun klinik, gedung sekolah, sarana transportasi hingga tambahan makanan untuk pelajar. Program ini juga memberi subsidi biaya persalinan. Besarannya antara Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu. Di Jawa Barat, dengan subsidi Rp 200 ribu, sudah bisa menutup 60 persen biaya persalinan. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, dengan subsidi Rp 200-250 ribu bahkan bisa menutup seluruh biaya melahirkan. Dukungan dana ini membuat kalangan ibu hamil memilih melahirkan dengan bantuan bidan. Produksi KataData/Tim info Tempo

7


8

Sebelumnya, di banyak kawasan daerah terpencil, mereka terbiasa ke dukun. Tak sedikit yang berakibat fatal.

“Yang dibayar (diganti biaya persalinannya oleh PNPM) hanya yang melahirkan dengan bidan,” ujar salah seorang ibu ketika disurvei oleh SMERU. Padahal sebelumnya, di banyak kawasan daerah terpencil, mereka terbiasa membawa ke dukun. Dan tak sedikit berakibat fatal pada kondisi kesehatan ibu dan anaknya. Hasil PNPM Generasi berdampak pada peningkatan sektor kesehatan dan pendidikan. Di wilayah kerja PNPM Generasi, imunisasi meningkat dari 38 persen pada 2005 menjadi 48 persen pada 2009. Begitu juga jumlah anak kurang gizi turun dari 29 persen menjadi 19 persen pada periode sama. Peningkatan partisipasi juga terjadi di pendidikan sekolah dasar dan menengah, yaitu mencapai 22-35 persen. Itu sebabnya, Ponmiwah berharap, di tahun berikutnya, di dusunya bisa dibangun taman kanak-kanak. “Masyarakat Sakikerep akan bantu lagi,” ujarnya mantap. Jika semua itu terwujud, Chelsea dan bocahbocah lain di dusun Punjul dan Sapikerep bisa belajar dengan tenang. Dari kaki gunung Bromo, semua cita-cita dan harapan pun bisa mereka gantungkan setinggi langit. Produksi KataData/Tim info Tempo


9

Memutus Rantai Kematian

Kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta minimnya akses dan layanan kesehatan menjadi sumbu utama penyebab kematian ibu dan anak. Warga Kuripan, Probolinggo, mencoba memutus mata rantai ini.

RANI, bocah dua tahun, merengek di pangkuan ibunya. Badannya sedikit demam. Sesekali ia minta sebotol air susu. Kala itu, Dinis, sang ibu, sedang membawanya ke Puskesmas Pembantu di Kecamatan Kuripan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dengan cekatan, bidan Resti Astuti memeriksa Produksi KataData/Tim info Tempo


10

kesehatan si bocah: mengukur berat badan dan memeriksa tingkat demamnya. Di luar ruangan, tampak pula ibu-ibu dari sekitar Dusun Bunut, tempat Dinis tinggal, antre membawa anak dan bayinya. Tangisan para bayi pun terdengar bersahutan. Puskesmas Pembantu Kuripan yang berdiri pada 2011 adalah bangunan layanan kesehatan pertama di desa yang terletak di perbukitan itu. Gedung ini dibangun sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Generasi. Bangunan dan sarana kesehatannya menghabiskan anggaran dana sebesar Rp 273 juta. Warga mesti berjalan kaki “Sekarang enak, enggak seperti dulu. Warga melewati bisa langsung datang ke sini. Enggak perlu jakawasan hutan lan kaki jauh lagi,” kata Dinis. Ibu dua anak ini, jati. Tak sedikit, sehari-hari bekerja sebagai petani dan pencari ibu hamil rumput ternak. melahirkan di Ia ingat betul ketika warga kesulitan mendapatperjalanan. Dan kan akses kesehatan. Jarak dari kampung Bunut tragisnya, mereka meninggal dunia. ke Kuripan sejauh 8 kilometer. Warga mesti berjalan kaki dengan kondisi jalan rusak dan melewati kawasan hutan jati. Tak sedikit, ibu hamil melahirkan di perjalanan. Dan tragisnya, mereka meninggal dunia. “Petugas kesehatan juga sering datang ke posyandu memeriksa ibu hamil dan anak-anak,” ujarnya. “Dulu tidak pernah ada.” Puskesmas ini hasil dari rembug warga ketika PNPM menyentuh desa ini. Dua petugas kesehatan, terdiri dari bidan dan perawat, siap melayani kesehatan warga selama 24 jam. Namun, puskProduksi KataData/Tim info Tempo


11

esmas ini masih memiliki fasilitas sederhana. Terdiri dari satu set persalinan, satu kotak obat generik dan obat penanganan luka. Beberapa ruangan masih kosong. “Kebanyakan sakit pegal linu, batuk pilek, dan demam. Di sini banyak debu,” kata Resti Astuti. Warga Kuripan kebanyakan bekerja sebagai petani dan buruh tani. Sebanyak 4.571 jiwa ini tersebar di lima dusun, yaitu Semambung, Toyanganti, Karangrejo, Jati dan Bunut. Letak tiap dusun berjauhan dan berada di daerah ketinggian. Kondisi jalan yang amburadul menghambat pelayanan kesehatan. Apalagi, gerak petugas kesehatan masih mengandalkan ojek atau sepeda motor warga untuk berkeliling dari satu kampung ke kampung lainnya. “Boleh dibilang, dekat di mata jauh di kaki. Ini Produksi KataData/Tim info Tempo


12

daerah pegunungan. Medannya cukup berat,” kata Agus Setijono, Kepala Kecamatan Kuripan. Menurut dia, akses pelayanan kesehatan belum merata. Fasilitas puskemas perlu tambahan, seperti ambulans. Selain itu, warga masih tergantung pada peran dukun bayi di perkampungan. Mereka yang terbiasa membantu proses persalinan ibu hamil. “Angka kelahiran bayi meninggal di Kuripan cukup tinggi,” ujarnya. Tak mudah, menghilangkan ketergantungan warga pada dukun dan mengajak ibu hamil memeriksa janinnya ke puskesmas. Padahal, layanan kesehatan ini gratis, baik untuk persalinan maupun pemeriksaan ibu hamil secara berkala. Selain itu, petugas kesehatan siap melayani warga selama 24 jam. Untuk mendobrak kebiasaan ini, Produksi KataData/Tim info Tempo


1001 cara dilakukan oleh pemerintah kecamatan dan tokoh masyarakat. Mulai dari pengajian, posyandu hingga blusukan ke rumah warga. “Dukun kami jadikan mitra bidan. Kami ajak kerjasama,” kata Agus. “Memang sudah ada larangan agar dukun tidak lagi melayani persalinan. Tapi mereka bisa membantu merawat bayi, seperti memandikan.” Ia sedih dan cukup prihatin melihat angka kematian ibu dan anak di kecamatannya sangat tinggi. Apalagi, jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Probolinggo. Kasus kematian ibu dan anak di Indonesia memang meroket tajam. Menurut Menteri Kesehatan Kasus kematian ibu dan anak Nafsiah Mboi, penyebab utamanya adalah proses di Indonesia persalinan yang tidak ditangani petugas kesehatmeroket tajam. an. Selain itu, usia ibu melahirkan relatif muda. Penyebab Mereka mengalami pendarahan dan infeksi. utamanya, “Banyak yang memilih melahirkan di rumah. proses persalinan Biasanya di daerah cukup terpencil dan jauh tidak ditangani dari puskesmas,” katanya. Pemerintah Indonesia petugas mengejar target agar angka kelahiran balita berakesehatan. da di batas 24 per 1.000 kelahiran hidup. Dan angka kematian ibu berada di 102 per 100 ribu pada 2015. Pada 2012, Unicef Indonesia pernah mengeluarkan laporan kasus kematian ibu dan anak di Indonesia. Setiap tiga menit, terjadi kematian satu balita di Indonesia. Setiap jam, satu perempuan meninggal dunia saat melahirkan. Lembaga ini juga mencatat, pendidikan yang rendah berkontribusi pada kematian ibu dan anak. Pada kurun waktu 1998 hingga 2007 angka kematian ibu dan Produksi KataData/Tim info Tempo

13


14

PNPM Generasi telah membantu 770 ribu ibu hamil dan memberikan imunisasi lebih dari 365 ribu anak.

anak tidak berpendidikan mencapai 73 per 1.000 kelahiran hidup. Masalah lain terkait infrastruktur dan tenaga kesehatan. Di banyak tempat, khususnya Indonesia Timur, satu dari tiga persalinan tidak mendapatkan bantuan dari tenaga kesehatan. Mereka, akhirnya mengandalkan peranan dukun bayi. “Perempuan tidak mampu dan tidak mau menggunakan fasilitas kesehatan,” tulis laporan tersebut. PNPM Generasi ikut andil berperang mengatasi kemiskinan dan kesehatan masyarakat. Hingga saat ini, PNPM Generasi telah memberikan penyuluhan kepada 1,6 juta ibu dan anak. Membantu 770 ribu ibu hamil dan memberikan imunisasi lebih dari 365 ribu anak serta memberikan pelatihan dukungan operasional lebih dari 59 ribu kader kesehatan. Menurut Sukari, Kepala Puskesmas Pembantu Kuripan, penyebab kasus kematian ibu dan anak di Kuripan akibat pendarahan. Termasuk berat badan bayi yang sangat rendah. Banyak kasus, petugas kesehatan menerima pasien pascapenanganan dukun. “Itu yang membuat risiko kematiannya tinggi.” Kasus kematian ibu dan anak di Kuripan adalah potret buram untuk masa depan. Namun kini, mereka ingin memutus mata rantai kematian itu. Salah satunya, memanfaatkan keberadaan fasilitas kesehatan di puskesmas, demi peningkatan kualitas hidup warga. “Masyarakat sangat terbantu dengan program ini,” kata Dinis sambil menggendong anaknya. Produksi KataData/Tim info Tempo


Pejuang dari Kuripan

Selama tiga tahun, Resti Astuti keluar-masuk perkampungan berbukit menyelamatkan nyawa para ibu yang melahirkan. Memutus ketergantungan pada dukun bayi.

SEORANG ibu menangis menahan rasa sakit. Badannya terkulai. Kedua tangannya gemetar. Sementara, sang suami tegang menyaksikan kondisi istrinya yang lemah. Sudah satu jam lebih, bayi yang dinantikan belum juga keluar dari rahim. Bidan desa, Resti Astuti, berjibaku dengan waktu. Terlambat sedikit taruhannya nyawa. “Sebelumnya, dia sudah ditolong sama dukun. Tapi kondisinya semakin parah,” Resti Astuti mengenang peristiwa itu. Pengalaman ini sungguh membekas di ingatannya. Di tengah keterbatasan dan gelap malam, dirinya berjuang menyelamatkan proses persalinan. Beruntung, sang bunda dan buah hatinya akhirnya selamat. “Kalau sudah pendarahan itu Resti Astuti bertugas di Kecamatan Kuripan, paling sulit. Ini Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur sejak 2010. yang memicu Saat itu, belum berdiri fasilitas bangunan kesehatan. Infrastruktur pembangunan kampung juga kematian ibu masih minim. Jalan masih banyak yang ambrol hamil.” Produksi KataData/Tim info Tempo

15


16

dan jaringan listrik belum masuk ke pedesaan. Medan berat ini menjadi tantangan untuk melayani kesehatan warga. “Kalau sudah pendarahan itu paling sulit,” ujarnya. “Ini yang memicu kematian ibu hamil.” Tantangan lain, geografis wilayah Kuripan yang berbukit-bukit. Termasuk letak perkampungan yang menyebar. Tak jarang, ia mesti melewati sungai untuk menjangkau satu perkampungan. Apalagi belum ada akses jembatan. Ancamannya, air bah kapan saja datang menyapu. “Pernah saya saat memeriksa pasien, mendengar suara gemuruh. Ternyata luapan air sungai,” katanya. Tiga tahun, Resti blusukan dari satu kampung Tantangannya, ke kampung lainnya. Berbagai keterbatasan tidak geografis menjadi kendala untuk siap melayani kesehatan wilayah warga. Tak jarang, sang suami turut membantu Kuripan yang berbukit-bukit, dan mengantarnya hingga ke rumah pasien. Saat ini, dirinya dibantu oleh satu perawat unjuga letak perkampungan tuk melayani kesehatan pasien. Bangunan yang yang menyebar. berdiri pada 2011 ini merupakan bagian dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan. Warga terlibat mulai dari usulan hingga pelaksanaan pembangunan. Termasuk mengajak dukun bayi agar tak lagi mengatasi persalinan, tapi sebatas penanganan pascamelahirkan. “Masyarakat sudah mengenal persalinan ke bidan,” katanya. “Pemeriksaan juga ke posyandu. Kalau sakit langsung datang ke sini.” Di pelosok itulah, Resti Astuti menyalakan pelita. Ia mengabdi agar kesehatan warga kampung semakin membaik. Produksi KataData/Tim info Tempo


17

Setetes Air dari Tebing Jurang DI balik pesona alam yang membius mata, warga Bromo dengan bantuan PNPM berjuang agar air bisa deras mengalir membawa kehidupan ke desa mereka.

“TRAK...trak...trak.” Bunyi patok besi menancap pada tebing ketinggian 15 meter, menembus sela batuan yang menyelip di dalam tanah. Hantaman palu terasa keras hingga terdengar gema di tebing jurang. Produksi KataData/Tim info Tempo


18

Sunoyo, lelaki dari Desa Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tengah memperbaiki pipa air. Berbekal tangga bambu sepanjang 20 meter, palu, besi patok dan tali tambang, ia memasang saluran pipa air sejauh lima kilometer. “Banjir erupsi Bromo menghanyutkan pipa air,” ujarnya mengenang kejadian pahit itu. Saat itu, tiga tahun lalu, gunung Bromo yang terletak di ketinggian 2.300 meter di atas permukaan laut meletus, memuntahkan isi perut bumi. Kepulan asap debu vulkaniknya bertahan hingga setengah tahun. Bencana alam ini merusak pertanian sayur-mayur di sekitar gunung Bromo, sepProduksi KataData/Tim info Tempo


erti tanaman kubis, wortel hingga kentang. “Tiga tahun masyarakat kesulitan air bersih,” kata Sunoyo. “Pasokan air dari PDAM tidak cukup.” Di tahun 2013, masyarakat lantas mengusulkan pembangunan infrastruktur berupa pemasangan pipa air melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM Mandiri Perdesaan. Mereka memanfaatkan bantuan dana sebesar Rp 71 juta untuk pembelian pipa plastik dan perbaikan bak penampung air. Di sela tebing jurang Sukapura ini terdapat Sungai Sembon. Namun, kemarau panjang membuat sungai ini kerontang. Di sepanjang aliran hanya tampak batuan kali berserakan dan sisa genangan air. Menghadapi kenyataan ini, Sunoyo dan warga lainnya tak menyerah. Tiga tahun sudah warga sengsara, tak mendapatkan pasokan air bersih. Selama itu, mereka hanya mengandalkan pada hujan, atau memikul air hingga puluhan kilometer dari kampung lainnya. Beruntung, di atas tebing ketinggian 30 meter mereka kemudian menemukan harapan. Gemericik air, terjun bebas dari sebuah mata air. “Kami turun dari atas jurang. Tangga kami gantung pakai tali, baru orangnya turun,” katanya. Di atas tebing mereka langsung memasang pipa plastik satu persatu. Menyelamatkan aliran air segar yang keluar dari sela bebatuan. Batuan tebing yang licin dan hempasan angin dari ketinggian tak menyurutkan tekad mereka. Air harus mengalir hingga ke rumah warga, walau menghadapi risiko terpeleset dan jatuh ke dasar sungai. Produksi KataData/Tim info Tempo

19


20

“Takut sih ada karena mengandung risiko. Tapi, ini sudah kewajiban,” kata Sunoyo. Masalah air menjadi masalah utama di sekitar kawasan Bromo. Warga memikul air dari lokasi penampungan air. Kawasan pertanian mengandalkan pada guyuran air hujan. Sedangkan penginapan dan hotel, terpaksa membeli air untuk menambah pasokan. “Air memang kurang. Cukup untuk rumah tangga saja,” kata Supoyo, tetua ada Suku Tengger di Desa Ngadisari. Keberadaan mata air yang tersebar di Bromo berada di lokasi yang sulit. Warga mesti berjuang untuk mendapatkan air bersih. Selain itu, distribusi air terkendala oleh letak perkampungan yang tersebar di daerah perbukitan. Bentangan pipa dan selang air menjadi pemandangan umum di sekitar kawasan Bromo. “Posisi Sukapura di ketinggian menyulitkan distribusi air,” kata Buradi, Ketua Penanggung Produksi KataData/Tim info Tempo


Jawab Operasional Proyek atau PJOK PNPM Kecamatan Sukapura. Dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan di Sukapura mencapai Rp 1 miliar. Dana ini dialokasikan untuk kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan simpan pinjam. Krisis air dan keterbatasan infrastuktur di kawasan Bromo tak menyurutkan semangat masyarakat Tengger. Mereka, secara turun temurun sudah beradaptasi sejak abad ke-13, ketika masa Majapahit berdiri. Budaya gotong royong menjadi modal penggerak kehidupan sosial dan kebudayaan. Hingga saat ini, tradisi guyub warga ini masih berjalan dalam segala sendi kehidupan. Termasuk secara aktif terlibat dalam setiap program pembangunan desa. “Kulturnya tidak saya temukan di wilayah lain. Dan ini membantu aktivitas program PNPM,” kata Buradi. Menurut tetua masyarakat Tengger, masyarakat masih menjalankan nilai catur guru bakti. Masyarakat dan pemimpin patuh pada prinsip kerukunan dan guyub dalam berbagai kehidupan. Mulai dari kelahiran, membangun rumah, membayar pajak hingga terlibat dalam program PNPM. “Ini membuat Ngadisari juara gotong royong tingkat nasional,” kata Supoyo bangga. Dan berkat kerja keras mereka, air pun kini mengucur deras, tak henti mengaliri Bromo, yang dipercaya oleh masyarakat Tengger sebagai tanah leluhur mereka. Produksi KataData/Tim info Tempo

21


KUN WILDAN, Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri: 22

Pemerintah Daerah Harus Lebih Berperan Ibarat anak beranjak dewasa, ia harus mampu belajar mandiri. Tongkat estafet pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dirancang oleh pemerintah pusat diharapkan akan diteruskan oleh pemerintahan daerah. Program pemberantasan kemiskinan yang sudah berjalan 15 tahun ini telah menggerakkan sekitar 63 ribu desa di seluruh Indonesia. Juga berupaya melibatkan masyarakat secara penuh dalam merumuskan dan melaksanakan proses pembangunan. Kini, pemerintah pusat tengah menggodok dan menyiapkan payung hukumnya agar peralihan ini berjalan mulus, dan menjamin daerah bisa bergerak leluasa untuk “bertempur” bersama warga mengatasi kemiskinan, keterbatasan infraProduksi KataData/Tim info Tempo


23

struktur, peningkatan kesehatan dan pendidikan. Termasuk menyiapkan rencana pendek agar masa transisi politik di tahun depan tidak menyumbat kegiatan PNPM yang tengah berjalan di lapangan. Tim Katadata mewancarai Kun Wildan, Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Kementerian Dalam Negeri. Salah satu yang terpenting, bagaimana rencana dan nasib program untuk si miskin ini ke depan. Bagaimana peran daerah dalam program PNPM? Sekarang memang daerah belum banyak berperan. Nah, ke depan harusnya sudah saatnya Pemda mengambil alih peran ini. Pemerintah pusat sebatas melakukan pengambilan kebijakan dan melakukan supervisi. Produksi KataData/Tim info Tempo


Pendanaan sekarang sebagian besar dari APBN, apakah di masa mendatang harus beralih ke APBD? Ya, memang harus bergeser. Meski dari sisi pemerintah pusat agak dilematis, karena tidak ada jaminan seluruh pemerintah daerah akan berkomitmen melaksanakan program ini.

24

“Dari sisi waktu pelaksanaan program yang sudah 15 tahun, sebenarnya sudah waktunya, bahkan sedikit terlambat bagi pemerintah daerah mengambil peran.”

Menurut kajian Kementerian Dalam Negeri apakah sudah saatnya dialihkan ke Pemda? Kalau dari sisi waktu pelaksanaan program yang sudah mencapai 15 tahun, sebenarnya sudah waktunya, bahkan sedikit terlambat bagi pemerintah daerah mengambil peran. Tetapi terlepas dari peran daerah, yang menurut saya juga krusial adalah bagaimana melindungi lembaga-lembaga di bawah PNPM agar tetap bisa berlanjut. Ambil contoh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) di kecamatan-kecamatan. Total sekarang mereka mengelola dana Rp 8,5 triliun. Untuk mengelola dana itu mereka juga sudah difasilitasi. Tapi masalahnya sekarang bagaimana melindungi lembaga UPK ini agar bisa terus berlanjut. Saat ini masing-masing UPK bisa mengelola uang masyarakat sampai miliaran rupiah karena dia ada di bawah program PNPM. Kalau tidak di bawah program PNPM, dia akan melanggar Undang-Undang Perbankan karena mengelola dana publik di atas 500 juta. Karena itu, harus ada jaminan dari pemerintah bahwa dana-dana di UPK itu bisa berlanjut dan berkembang untuk pembangunan desa. Ini yang harus kita siapkan. Produksi KataData/Tim info Tempo


Banyak kritik bahwa PNPM masih berupa proyek, belum menjadi program berkelanjutan… Saya setuju. Kita memang harus bisa menjamin dalam kurun waktu tertentu pendekatan PNPM sudah harus mulai berubah dari proyek menjadi sistem atau program. Misalnya begini, kalau kita bicara bagaimana keberlanjutan fasilitator, itu pendekatan proyek. Tapi, kalau kita bebicara bagaimana keberlanjutan fasilitasi, itu pendekatan program. Bila kita berbicara sistem proyek, maka proses fasilitasi itu dibiayai oleh pemerintah. Sedangkan kalau sistem program, maka masyarakat sendiri yang membiayai fasilitasi. Jika dibutuhkan fasilitator maka masyarakat di desa yang berinisiatif untuk merekrut sampai pembiayaannya. Selain itu, pemahaman mengenai internal atau audit independen juga dilakukan atas inisiatif dan kemauan masyarakat. Jadi, nanti biaya-biaya ini semua merupakan usaha mereka dari dana yang dia kelola. Perubahan lainnya? Kami sebenarnya juga berencana untuk mendorong perubahan pola PNPM. Saat ini PNPM menggunakan pendekatan Community Driven Development (CDD). Dalam CDD kami mendorong bagaimana masyarakat bisa mempunyai prakarsa dan mengambil keputusan sendiri. Setelah 15 tahun dikawal, sudah saatnya program digeser menjadi Community Economic Development (CED). Dengan program berbasis CED masyarakat Produksi KataData/Tim info Tempo

25


didorong untuk bisa meningkatkan kemampuan ekonominya, mulai dari pembuatan produk sampai pemasarannya. Saat ini kami sedang melakukan kajian-kajian untuk perubahan program ini.

26

“Brasil bisa dijadikan contoh program CED. Di negara itu masyarakat benar-benar dibantu sampai proses marketing produknya.”

Mengapa harus berubah ke CED? Sebenarnya ada tiga tahapan pengembangan masyarakat. Tahap pertama yaitu Conditional Cash Transfer (CCT), jadi langsung memberikan uang atau kebutuhan kepada masyarakat seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau program beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Jadi, kita langsung memberikan ikannya tanpa mereka harus ikut mancing. Setelah CCT kemudian bergeser ke CDD, seperti program PNPM saat ini. Masyarakat diberdayakan, diajarkan cara memancing yang bagus. Sementara, kami memberikan alat pancingnya. Tahap selanjutnya adalah CED, masyarakat fokus dibantu agar bisa mengembangkan ekonominya. Apakah ada contoh negara yang berhasil menerapkan CED? Brasil mungkin bisa dijadikan contoh program CED. Di negara itu masyarakat benar-benar dibantu sampai proses marketing produknya. Misalkan, masyarakat butuh tenaga ahli, pemerintah kemudian membantu memobilisasi tenaga ahli untuk memberikan bantuan. Atau ada masyarakat lain butuh modal dan training, pemerintah juga bantu untuk mobilisasi.

Produksi KataData/Tim info Tempo

Memupuk Mimpi di Kaki Bromo

Recommend Documents