Memintal sinergi antar policy makers di Indonesia : Peran kunci dunia akademik

Memintal sinergi antar “policy makers” di Indonesia : Peran kunci dunia akademik Yuniyanti Chuzaifah (Komnas Perempuan) Disampaikan dalam Seminar Nasional "Jaringan dan Kolaborasi untuk Mewujudkan Keadilan Gender: Memastikan Peran Maksimal Lembaga Akademik, Masyarakat Sipil, dan Institusi Negara“ Depok, 10-13 Februari 2015 Diselenggarakan oleh Program Studi Kajian Gender, Program Pascasarjana (Multidisiplin) Universitas Indonesia

Poin-poin presentasi  Peta persoalan dan policy makers atau key players di Indonesia  Peta gerakan sosial-gerakan perempuan dan isu krusial  Peran dunia akademis dan kerja sinergis : catatan reflektif dan peran strategis.

Peta, tantangan dan “policy makers” di Indonesia : perspektif ham  Isu hak asasi diadopsi dalam tataran formal dan belum mengakar sebagai kesadaran dan peradaban  Policy makers dalam negara minim memahami hak asasi dan gender justice sebagai visi membangun bangsakesadaran publik lbh cepat dari pejabat publik  reformasi dengan otonomi daerah yang sedang mencari pola  konsolidasi gerakan politik dan agama lebih cepat dari kesiapan gerakan sosial.  menguatnya politisasi dan supremacy agama yang diaduk dengan posisi bernegara

 non state actor yang masih belum tersentuh tanggung jawab tetapi menjadi pengendali kebijakan  keberanian korban bersikap dan belum siapnya dukungan akses keadilan.  masyarakat sipil yang sedang mencari format baru arah gerakan dengan skema politik yang berubah  dinamika regional dan internasional : gerakan ekonomi, turisme lebih cepat dari gerakan ham.  Dukungan yang masih minim pada kerja lembaga Ham nasional dan cso

Key players – policy makers yang penting disentuh.        

Cso Media Corporate institusi agama Partai politik Publik baik netizen, komunitas. Negara NHRI (KP, Kham, KPAI)

Peta gerakan perempuan sebagai gerakan sosial : refleksi 15 tahun reformasi  Banyak gerakan perempuan massal bertumbuh buruh, petani, perempuan adat, perempuan desa dan korban konflik dll.  Bermassa sampai ke komunitas tapi terasa kurang responsif  implikasi memikul gerbong organisasi besar?  Power politik berpindah ke daerahkesiapan gerakan perempuan belum paralel dengan dinamika otonomi daerah 342 kebijakan diskriminatif minim direspon gerakan perempuan

Lanjutan  Minim perempuan intelek/ideolog atau visioner yang “diadopsi” dalam poros produksi kebijakan/posisi strategis.  akibat sistem politik yang tidak kondusif.  Minim leader yang vocal  centre of excelent terakumulasi pd beberapa gelintir dan sejumlah wilayah rentan dan krusial masih minim gerakan perempuan  Jejaring regional-internasional kurang dibangun dengan cara-cara strategis

 Kata “perempuan” (simbol resistensi dan perjuangan “baru” dengan politik bahasa) akhirnya digunakan oleh negara, tetapi backlash pada gerakan gender perlu direspon.  Minimnya resources re-alokasi dukungan finansial banyak terkonsentrasi untuk isu climate change dan disaster, regional mekanisme, male involvement dan akses legal.  Banyak bergelut pada survival finansial sehingga kerjakerjanya tidak utuh berbasis renstra yang tajampotensi konsolidasi nasional tersendat.

Isu-isu krusial yang penting dikawal : Negara dan kekerasan terhadap perempuan     



Negara membiarkan dan atau menjadi pelaku langsung. Produksi kebijakan diskriminatif atas nama agama dan moralitas kebijakan diskriminatif objectifikasi, victiminasi dan kriminalisasi perempuan Pembiaran pada tindak intoleransi berbasis agama, diskriminasi pada penghayatanak dan perempuan menjadi korba Pembiaran pemiskinankelompok rentanpenting diusung sebagai kejahatan berat hak ecosob.

Kekerasan terhadap perempuan  279 ribu kasus KDRT (Catahu Komnas Perempuan, Maret 2014. Kekerasan seksual (KS) lintas usia cenderung menyasar pada anak dan remaja. Locus kekerasan seksual di ranah domestik/personal 70 persen pelaku orang-orang dekat mematahkan asumsi rumah tempat aman.

Pelanggaran ham masa lalu dan”post konflik”

Peran akademik dengan gerakan sosial : refleksi pra reformasi 

  



90an ; saling blamming, cso cuma bisa gelar spanduk, kerja tanpa teori, akademisi di menara gading, bicara no action, akademisi ambil pengetahuan aktifis buat dapat gelar terutama akademisi asing. Peletak visi gerakan perempuan progresif ; aktivisme akademik kalyanamitra, yayasan perempuan mardika, rode jogja, dll. Cedaw jadi salah satu konektor awal antara cso perempuan dengan akademisi. Suara ibu peduli bentuk sinergi aktivisme dunia akademik dengan gerakan perempuan melalui experimen strategi, bahasa ‘ibu’, isu kenaikan susu, politisasi feminitas untuk universalisasi interest dan massifikasi dukungan. PKWJ undang dosen tamu dari aktivis  sintesa pengetahuan, bidging the gap, bringing updated reality and dinamic from the ground.

Peran strategis akademisi: sejumlah catatan kritis dan apresiatif  Akademisi banyak dijadikan konsultan pemerintah tapi tidak atau kurang faham Ham : Kovensi migran 90 dihambat konsultan kemenakertrans  Menjadi opinion maker di media : kenapa jadi legitimator hukuman mati  Stock pejabat publik : minim jam terbang berpolitik, kurang bersentuhan dengan komunitas akar rumput, dll  Independensi dan kredibilitas riset : respon atas politisasi data saat pemilu

 Jadi expert, narasumber, komite kunci untuk meramu konsep kebijakan di NHRI, cSO, negara, dll isu kekerasan seksual  Pengetahuan Dari Perempuan (dg KP) : Penggalian dan pengakuan pengetahuan dari perempuan: alternative knowlegde production, mengupdate akademisi dengan isu grassroot dan perkuat kerangka teori aktivis-WHRD (women human right defender), ruang sinergi.  Knowledge building : inisiatif donor pekuat lembaga pengetahuan dan jembatani policy makers.  Bangun riset “prophetic”  dukung kerja-kerja KP, cso, dll sinergi dengan advokasi yang sedang berjalan.

Ruang strategis bekerja bersama (akademisi, NHRI-cSo) dengan negara  Mengasah dan mempertebal pemahaman anggota dewan tentang ham dan gender. Buat pre orientasi atau annual capacity building.  Institusi keamanan : security sector reform untuk pelanggaran ham masa lalu dan konflik (Papua)  Dapur eksekutif : bapenas, kementerian khususnya kemendagri, KPPA. Pastikan paham ham dan gender.  Pemerintah daerah : poros kebijakan menebar ke wilayah.

Kerja dengan key players lain  PR mencari strategi untuk merespon religious –violence extremisme  Media  independent dan dorong Netizen yang selama ini kritis reaktif agar menjadi responsif dan sistemik  Corporate : memahamkan HAM dan against impunity.

Terimakasih  [email protected]  [email protected]