Dorong Peran Entitas dengan Sinergi Kinerja Audit UNAIR NEWS – Melalui sidang terbuka Universitas Airlangga yang digelar di Aula Garuda Mukti (24/5), Kantor Manajemen Kampus C, Rektor mengukuhkan guru besar baru. Salah satunya yakni Prof. Dr. H. Widi Hidayat, SE., M.Si., Ak., CA., CMA., yang merupakan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Akuntansi. Widi menjadi Guru Besar ke-457 sejak UNAIR berdiri dan Guru Besar ke-165 sejak UNAIR PTN-Berbadan Hukum. Bersama dua guru besar baru lainya, Widi menyampaikan orasi yang berjudul “Optimalisasi Kinerja Entitas Melalui Sinergi Internal dan Eksternal Audit”. Di awal paparannya, Widi menjelaskan bahwa terdapat beberapa perbedaan antara internal audit dengan eksternal audit dari beberapa aspek. “Beberapa aspek tersebut seperti aspek konsumen, fokus, orientasi, pengadilan, kecurangan, kebebasan, dan kegiatan,” jelasnya. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNAIR ke-21 tersebut juga beberapa peranan dari auditor internal. Selain sebagai pemecah masalah dari beberapa temuan yang ada, audit juga dapat mengontrol konflik, menjadi pewawancara, negosiator, dan komunikator. “Dengan demikian peran tersebut perlu dipahami, karena bisa jadi auditor membutuhkan langkah-langkah khusus ketika berhadapan dengan manajemen. Selain itu, auditor harus mengembangkan hubungan antarmanusia yang baik,” terangnya. Selanjutnya, laki-laki kelahiran Karanganyar tersebut menekankan pentingnya sebuah peran audit untuk membangun sinergi antara internal dan eksternal audit. Widi pun selalu fokus dalam hal-hal tersebut. Baginya sinergi tersebut dapat dilakukan dalam beberapa forum yang telah dibentuk sebagai
wujud kepedulian eksternal.
dari
sinergisitas
audit
internal
dan
“Tujuan dari sistem informasi dan komunikasi akuntansi suatu entitas adalah untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu entitas dan untuk menjaga akuntabilitas aset-aset yang terkait,” tegasnya. Di penghujung orasinya, Widi menegaskan pentingnya sebuah Sistem Pengawas Internal Pemerintah (SPIP). Baginya, SPIP memiliki urgensi mendesak untuk memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta meningkatkan sinergitas antara internal audit dan eksternal audit. “Hal tersebut dikarenakan permasalahan pengawasan terhadap keuangan dan kinerja pemerintah masih belum berjalan dengan optimal,” imbuhnya. Widi juga menambahkan bahwa dalam Undang-Undang SPIP ditegaskan peran dan fungsi pengawas internal secara jelas. Seorang pengawas internal, menurut Widi harus mampu melaporkan program auditnya terkait dengan masalah keuangan dan mengungkapkannya serta mendorong tindaklanjutnya. “Seorang
auditor internal
akan disebut independen kalau
memiliki keahlian untuk meghasilkan temuan auditnya, kemudian melaporkan sebagai laporan hasil audit,” pungkasnya. Penulis: Nuri Hermawan Editor: Defrina Sukma S
BPM Gelar Manajemen
Rapat
Tinjauan
UNAIR NEWS – Setiap tahunnya, Universitas Airlangga melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) secara rutin mengadakan rapat tinjauan manajemen. Dalam rapat yang diikuti oleh seluruh pimpinan universitas, departemen, fakultas, badan, lembaga, direktorat, serta pusat di lingkungan UNAIR dibahas tentang penjaminan mutu yang berlaku dalam organisasi. Menurut Ketua BPM Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA., drh., ditemui di sela-sela rapat, Senin (31/10), mengatakan bahwa rapat tinjauan manajemen wajib diselenggarakan setelah menetapkan berbagai kebijakan mutu. Selain kebijakan, poinpoin yang dibahas antara lain pedoman mutu, sasaran mutu, implementasi kebijakan mutu, dan evaluasi dari hasil audit. “Evaluasi melalui audit itu sebagai hasil review, kemudian berbagai macam kebijakan terkait, sumber daya yang ada, sarana prasarana yang tersedia, rencana-rencana ke depan berdasarkan mapping risiko dan peluang itu disampaikan dalam momen rapat ini,” tutur Ketua BPM UNAIR. Berdasarkan audit internal terintegrasi atau yang biasa dikenal dengan Airlangga Integrated Management System (AIMS) yang diselenggarakan pada 13 September-21 Oktober lalu, ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Meski diperlukan banyak perbaikan, sebagian besar unit kerja sudah mencapai tingkat excellent leader. Tingkat excellent leader sendiri merupakan predikat tertinggi pada AIMS. Setelah adanya audit internal, maka seluruh unit kerja baik tingkat universitas maupun fakultas, akan dihadapkan pada audit eksternal. Proses audit eksternal pada unit kerja akan dilakukan oleh auditor dari lembaga di luar UNAIR yang memiliki kapasitas untuk melakukan audit sistem dan kepatuhan.
Terkait dengan audit itu sendiri, Prof. Bambang mengatakan audit hanya sarana pengukuran terhadap kinerja. Meski demikian, tren peningkatan kinerja memang harus terjadi. “Karena mutu memang sudah harus menjadi budaya dan diaplikasikan dalam operasional sehari-hari,” imbuhnya. (*) Penulis: Defrina Sukma S Editor: Nuri Hermawan
Reviewer Dikti Monev 236 Judul Penelitian Periset UNAIR UNAIR NEWS – Sebanyak 236 judul penelitian dilakukan pemantauan dan evaluasi (monitoring and evaluation/monev) oleh enam reviewer eksternal yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Dari hasil review yang dilangsungkan selama tiga hari 27-29 Oktober 2016, sebagian besar penelitian yang telah dilakukan akademisi UNAIR dinilai bagus. Pernyataan itu disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Salama Majang, M.T., IPM, salah satu reviewer eksternal asal Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, ketika ditemui di sela-sela istirahat siang, Jumat (28/10). “Bagus lah hasilnya, artinya motivasi dosen UNAIR untuk melakukan penelitian itu tinggi. Luaran yang dijanjikan hampir berhasil semua, seperti publikasi internasional, kerja sama dengan luar negeri juga banyak,” tutur Prof. Salama. Ada sejumlah kriteria yang dijadikan penilaian oleh tim reviewer, salah satunya perkembangan penelitian dan luaran
yang telah dicapai. Setiap peneliti yang mendapatkan dana riset dari Dikti wajib menyertakan bukti untuk mendukung laporan perkembangan penelitian. “Kami menilai sampai sejauh mana penelitiannya. Hasil variatif tergantung dengan tantangan yang dihadapi oleh masing-masing tim peneliti. Kalau misal mereka ingin mengadakan seminar nasional atau internasional, apakah sudah terlaksana atau belum. Kalau mereka ingin paten, bagaimana apakah sudah atau belum. Buktinya apa,” tutur Prof. Salama. Dari kriteria penilaian itu, berdasarkan review yang dilakukan pihaknya, sebagian besar hasil monev tersebut dinilai bagus. Sedangkan, penilaian itu terdiri dari empat level yakni buruk, sedang, bagus, dan bagus sekali. Salah satu reviewer lainnya yang ikut melakukan monev terhadap perkembangan penelitian para periset UNAIR adalah Prof. Dr. Ir. Herry Sonjaya, DEA., DES, yang juga berasal dari Unhas. Sebagai masukan atas berbagai review penelitian yang ia lakukan terhadap peneliti UNAIR, ia menghendaki peningkatan kuantitas terhadap penelitian multiyears yang berakhir di hilir (hilirisasi). “Sebaiknya
memang
multiyears,
misalnya
yang
mengekstrak
tanaman atau biota laut. Itu sebaiknya tidak hanya sampai ekstrak tapi lebih baik sampai obat sehingga bisa diaplikasikan kepada masyarakat, jadi dihilirisasi,” imbuh Prof. Herry. Pelaksanaan monev ini dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban dana penelitian yang diberikan oleh pemerintah kepada akademisi. Selain bentuk transparansi dan akuntabilitas, dengan adanya kucuran dana penelitian, diharapkan dapat meningkatkan daya saing bangsa. “Dengan adanya penelitian ini, ada banyak tulisan di jurnal internasional atau nasional yang terakreditasi. Kalau ada banyak tulisan, paten, dan HAKI (hak atas kekayaan
intelektual), peringkat meningkat,” imbuhnya.
dunia
perguruan
tinggi
bisa
Pelaksanaan Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi Prof. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D., mengatakan proses pelaksanaan review perkembangan penelitian berjalan lebih teratur dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebabnya, setiap peneliti UNAIR peserta monev bisa berinteraksi secara kondusif dan tenang dengan para reviewer. (*) Penulis: Defrina Sukma S Editor: Nuri Hermawan
Humas UNAIR Maksimalkan Pengelolaan Informasi Publik UNAIR NEWS – Untuk menjamin pengelolaan dan pemantauan hasil serta kinerja di semua unit kerja, Universitas Airlangga melalui Badan Penjaminan Mutu (BPM) menyelenggarakan audit Airlangga Integrated Management System (AIMS). Audit AIMS internal di lingkungan UNAIR berlangsung selama bulan Oktober ini. Pada rentan waktu itu, semua unit, badan, lembaga, dan fakultas di UNAIR diaudit oleh tim auditor dari internal UNAIR, begitu pula dengan unit kerja Pusat Informasi dan Humas (PIH) UNAIR. Audit internal AIMS di PIH dilakukan pada Selasa (11/10) bertempat di ruang Amerta 203, Kantor Manajemen, Kampus C UNAIR. Audit dilakukan oleh tiga orang auditor, yakni Maftuchah Rohmanti, dr., M.Kes (Fakultas Kedokteran), Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H (Fakultas Hukum), dan Rahmat Heru
Setianto, S.E., M.Sc (Fakultas Ekonomi dan Bisnis). “Tujuan audit ini untuk perbaikan mutu internal. AIMS secara keseluruhan merupakan sistem yang terintegrasi tentang penjaminan mutu di lingkungan UNAIR. Khusus audit internal ini untuk menilai, mengevalusasi, meningkatkan mutu kinerja dan pelayanan di seluruh UNAIR,” ujar Maftuchah selaku lead auditor di PIH. Maftuchah menambahkan, tujuan audit ini adalah untuk meningkatkan kualitas internal, saling sharing dan melakukan pembinaan. Audit internal ini juga untuk membuktikan bahwa semua unit dan fakultas sudah melakukan kinerja sesuai yang semestinya. Di PIH, ada empat divisi kerja diaudit. Keempat bidang tersebut yaitu Pelayanan Pelanggan (Customer Care), UNAIR News, Radio UNAIR, dan Protokoler. Para pegawai dan pimpinan di empat divisi kerja itu dituntut untuk mengelola informasi dan meningkatkan citra institusi. Usai pelaksanaan audit, Maftuchah mengapresiasi kinerja PIH yang telah dilakukan dalam kurun waktu satu tahun ini. Ia berharap PIH dapat mengembangkan konsep customer property, khususnya di bidang pengelolaan informasi publik. Harus ada pemilahan informasi yang bisa dikonsumsi untuk publik. Dengan diadakannya audit internal ini, diharapkan ada proses perbaikan untuk persiapan audit eksternal yang akan dilaksanakan November nanti. Audit eksternal dilakukan oleh auditor dari lembaga independen di luar UNAIR. “Era digital ini sistem layanan informasi diarahkan menuju digital informasi juga. Dan itu membutuhkan penyesuaian pedoman prosedur (PP)pe layanan pelanggan,” ujar Drs. Suko Widodo, M.Si selaku Ketua PIH UNAIR. (*) Penulis : Binti Q. Masruroh Editor: Defrina Sukma S
