KETIMPANGAN PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH DI INDONESIA Khairul Huda MW, Nurul Huda, S.E.,M.Si1 , . Drs. Firdaus.Sy.,MP2 JurusanEkonomi Pembangunan FakultasEkonomiUniversitas Bung Hatta FakultasEkonomiUniversitas Bung Hatta Email :
[email protected] [email protected] [email protected]
ABSTRACT
The big problem facing developing countries , especially Indonesia is inequality ( disparity ) income distribution . Unequal income distribution income inequality trigger . Inequality of income distribution has an impact not only in the economic field but also can trigger social and political inequality . Therefore , efforts to reduce the unequal distribution of income is an effort to help strengthen political stability . The analytical tool used in this research is the analysis of Williamson Index . This study uses secondary data over a period of nine provincial GDP per capita in Indonesia and the population of the nine provinces in Indonesia in 2002-2011. Williamson's analysis of the index shows that the economic disparities between the nine provinces in Indonesia during the period 2002-2011 was equal income levels ketimpanagn rate is as high as the index value greater than 0.39 or close to one ( 1 ) . cause of this inequality is related potentials and capabilities of each region in promoting regional economic growth .
Keywords : Economic Growth , Economic Inequality , Williamson Index . 1. Latar Belakang Masalah besar yang dihadapi negara sedang berkembang adalah ketimpangan (disparity) distribusi pendapatan. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan yang tidak saja memiliki dampak dibidang ekonomi namun juga dapat memicu ketimpangan sosial dan politik. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi
ketimpangan distribusi pendapatan merupakan usaha dalam membantu memperkuat stabilitas politik.Jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya sangat berpengaruh pada pendapatan, apalagi pada daerah-daerah di Indonesia dan ini sangat jelas terasa. Ketimpangan pendapatan yang umumnya melanda bangsa kita mengakibatkan kesenjangan disetiap daerah dan ini juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang
1
semakin meningkat drastis dari tahun ke tahun. Menurut data dari BPS, laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2000 – 2010 meningkat sebanyak 1,49 persen, ini menggambarkan pertumbuhan penduduk cepat terjadi dan secara langsung bisa berdampak pada ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang dapat mengurangi ketimpangan tersebut seperti lapangan pekerjaan, kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian penulis mencoba melakukan pembahasan dan uraianya untuk mengetahui kecenderungan yang menyebabkan perbedaan tingakat pendapatan antar Sembilan propinsi di Indonesia, yang akan penulis tuangkan Dalam Bentuk Skripsi Yang Berjudul “Ketimpangan Pembangunan Antar Derah Di Indonesia”. 1.1 Perumusan Masalah Pembangunan ekonomi selama ini belum disebarkan secara merata dan sejalan dengan berjalannya waktu maupun ruang. Beberapa provinsi atau daerah lainnya mengalami gangguan dan hambatan. Ketimpangan pembangunan selama ini berlansung dan berwujud dalam berbagai bentuk aspek dan dimensi. Bukan hanya ketimpangan hasil pembangunan juga tetapi juga dalam pendapatan perkapita dan pengaruh populasi penduduk. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka akan muncul masalah pokok sebagai berikut: Bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia tahun 2002 sampai 2011? 1.2 Tujuan Penelitian Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penyebab: Tingkat
ketimpangan pendapatan antar daerah di Indonesia tahun 2002 sampai 2011?
2. Tinjauan Pustaka 2.1 Konsep dan Teori Ketimpangan Pembangunan Menurut Williamson (Dalam Sjafrizal, 2008:95) dalam tahap awal pembangunan ekonomi disparitas dalam diistribusi pendapatan akan membesar dan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu yang pada awalnya sudah relatif maju, misalnya dalam pembangunan industri, insfrastruktur dan sumber daya manusia. Kemudian pada tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih besar terjadi konvergensi dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan akan mengalami penurunan. Menurut Friedman dan Alonson (1975) yang mempengaruhi ketimpangan ekonomi regional adalah: 1. Migrasitenagakerja 2. Aliran modal 3. Kebijakanpemerintahpusat 4. Hubunganantar regional 2.2 DistribusiPendapatandanFaktorPeny ebab Berdasarkanperkembanganekonomidew asaini, umumnyapenggunaantenagakerjadanfaktor produksitersebut, yang kemajuanteknologinyaseringmenggunakant eknologiantarapenggunaantenagakerjadan modal yang bersifat labor saving antara capital saving di negaranegara.Namundinegara yang sedangberkembangbaikpersediaan modal maupuntingkatakumulasi modal masihtetaprendahsehinggasebagianbesardist ribusipendapatan di Negaranegarainimasihdapatdijelaskandalamdeterm inasiklasik. Dalammengukurketimpanganekonomi regional, metode yang lazimdigunakanadalahindeks Williamson
2
(Vw) dimananilaiVwantara 0 dan 1.ArtinyajikaVwmendkati 0 makaketimpangansangatkeecildansebalikny ajikaVw mendekati1, ketimpangansangatbesar. 2.3 KonsepjumlahPendudukdenganKeti mpangan Pembangunan sertaFaktorPenyebab Pendudukdidefinisikansebagaisemua orang yang menempatisuatudaerahdanmencarinafkahdi daerahtersebut, jadidalamhalnipendudukadalahsemuawarga negaradan orang asing yang terdapatdidalamdaerahtersebut Simon (1982) dalambukunya yang berjudul“The Ultimate Resouces”mengemukakanbahwapertumbuh anpendudukbukanlahsuatupermasalahan.Sel anjutnya Simonmengatakanbahwajumlahpendudukpa datingkatmoderatpadadasarnyapositifdanber mamfaatbagipembangunanekonomibaikbag i Negara majumaupun Negara berkembang. Selanjutnyadalamjangkapanjangpendudukm erupakansuatukeuntungan. Simon jugamncatat, pertumbuhanekonomijugameransangpemba ngunanekonomi. Semakinbesarjumlahpendudukakanmengaki batkanmeningkatnyapermintaanakanbarang barangkonsumsidanselanjutnyaakanmendor ong“Economic Of Scale”dalamberproduksi, sehinggaakanmenurunkanbiayaproduksi. Berdasarkansensuspenduduktahun2010d iketahuibahwapertumbuhanpendudukmeleb ihiproyeksinasionalyaitusebesar 237,6jutajiwadenganlajupertumbuhanpendu duk (LPP) 1,49 per tahun. Jikalajupertumbuhanpenduduk 1,49persen per tahunmakasetiaptahunnyaakanterjadipertum buhanpenduduksekitar 3,5 jutalebih per tahun. Dengandemikian, jika di tahun 2010 jumlahpenduduk 237,6 jutajiwamaka di
tahun 2011 bertambah 3,5 jutamakasekarangada 241 jutajiwalebih. Bilalajupertumbuhantidakditekanmakajuml ahpenduduk di Tanah Air pada 2045 bisamenjadisekitar 450 jutajiwa, haliniberartisatudari 20 pendudukduniaadalah orang Indonesia. Permasalahankuantitaspendudukdandam paknyadalampembangunan.Jumlahpendudu k yang besarberdampaklangsungterhadappembang unanberupatersedianyatenagakerja yang sangatdiperlukandalampelaksanaanpemban gunan.Akan tetapikuantitaspenduduktersebutjugamemic umunculnyapermasalahan yang berdampakterhadappembangunan.Permasal ahan-permasalahantersebut di antaranya: 1. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi menyebabkan tingginya beban pembangunan berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang, dan papan. 2. Kepadatan penduduk yang tidak merata menyebabkan pembangunan hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu yang padat penduduknya saja. Hal ini menyebabkan hasil pembangunan tidak bisa dinikmati secara merata, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara daerah yang padat dan daerah yang jarang penduduknya. 3. Tingginya angka urbanisasi menyebabkan munculnya kawasan kumuh di kota-kota besar, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan kelompok miskin kota. 4. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan volume pekerjaan menyebabkan terjadinya pengangguran yang berdampak pada kerawanan sosial. 2.4 Hasil Penelitian Terdahulu Penelitian Siti Aisyah (2003) yang berjudul Analisis Faktor-faktor yang
3
Mempengaruhi Ketidakmerataan Pendapatan di Indonesia menggunakan variable penelitian laju pertumbuhan PDRB, laju prtumbuhan penduduk, pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, tenaga kerja dan tingkat kesehatan dengan metode analisis Theils Indeks menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketidakmerataan pendapatan dan hubungan ini adalah positif. Pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Tenaga kerja berpengaruh secara signifikan dan negative terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan. Kesehatan berpengaruh secara signifikan dan negative terhadap distribusi pendapatan. Tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan dan negative terhadap distribusi pendapatan. Maka dari hasil regresi menunjukan bahwa semua variabel dalam model hasilnya cukup baik dimana hanya variabel penduduk yang tidak signifikan. penelitian Anisa Ganis (2010) yang berjudul Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah, menggunakan variabel ketimpangan pendapatan, tingkat pngangguran, angka partisipasi kasar, aglomerasi. Menggunakan metode analisis Indeks Wiliamson menghasilkan kesimpulan sebagai berikut; Hasil analisis menunjukan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Hipotsis Kuznet berlaku dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian belumnya adalah: 1. Ruang lingkup pembahasan, dimana dalam penelitian ini akan mengukur pengaruh pendapatan perkapita antar provinsi terhadap ketimpangan pembangunan antar sembilan provinsi
di Indonesia dan tingkat populasi penduduk antar sembilan provinsi di Indonesia terhadap ketimpangan pembangunan antar provinsi di Indonesia. 2. Tahun penelitian, dimana dalam penelitian ini menggunakan tahun 2002 – 2011
3. Metodologi Penelitian 3.1 Metode Pengumpulan Datadan Pengolahan Data Yaitu melengkapi data referensi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dengan cara dokumentasi dan cara lain. 1. Library Research (Penelitian Kepustakaan)Penelitian dilakukan di perpustakaan guna medapatkan rincian yang berkaitan dengan skripsi ini. 2. Field Research (Penelitia Lapangan)Penelitian yang langsung dilakukan ditempat atau instansiinstansi terkait yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan skripsi ini, seperti: BPS dan kependudukan.
3.2 Metode Analisis Untuk mengukur tingkat ketimpangan sembilan provinsi di Indonesia tersebut menggunakan Indeks Wiliamson (J.G Wiliamson 1965) yang formulasinya sebagai berikut: 𝐼𝑊 =
𝑛 𝑖 (𝑦𝑖
− 𝑦)2 (𝑓𝑖 𝑛) 𝑦
Keterangan: IW Yi Y Fi n
= Indeks Williamson = PDRB per kapita (masing-masing Propinsi) = PDRB per kapita (rata-rata) = Jumlah penduduk (masingmasing Propinsi) = Jumlah penduduk (total)
4
Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau 0 < VW < 1. Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekomoni dan jika indeks Wlliamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi.
4 HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Tingkat Ketimpangan Ekonomi di Sembilan Provinsi Indonesia Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus indeks Williamson, dapat diketahui tingkat ketimpangan di sembilan Provinsi di Indonesia selama tahun 2002-2011 mengalami keadan yang berfluktuasi. Berdasarkan tabel 5.1 selama10 tahun pengamatan indeks Williamson yaitu mengambarkan suatu indeks tertimbang dari koefisien variasi yang mengukur pendapatan perkapita suatu daerah atau wilayah terhadap rata-rata pendapatan perkapita keseluruhan jumlah penduduk suatu daerah atau wilayah terhadap persebaran penduduk secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum menjamin bahwa pemerataan pembangunan di sembilan Provinsi di Indinesia seperti Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua telah terwujud, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya hanya dinikmati oleh sekelompok kecil penduduk yang berpendapatan menengah keatas, sedangkan mereka yang tergolong menengah ke bawah ada kalanya tidak tersentuh oleh proses pembangunan sertatidak ikut menikmati hakikat pembangunan yang sebenarnya. Untuk memeperoleh gambaran yang lebih jelas dapat dilihat dari hasil perhitunga penulis yang dianalisis denga mengunakan indeks williamson pada tabel
5.1, agar perhitungan Indeks Williamson ini lebih terarah dan mewakili pemerataan pembangunan, maka data yang digunakan adalah data yang dipublikasikan oleh BPS selama periode 2002-2011 yaitu data PDRB Sembilan Provinsi (Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua), dan data Jumlah Penduduk. Dari hasil perhitungan ini akan didapat indeks ketimpangan pendapatan antara sembilan Provinsi di Indonesia.
Tabel 4.1 Indek Williamson Pendapatan Antara Sembilan Provinsi Di Indonesia Tahun 2002-2011 Indeks Williamson Pendapatan 2002 0,91 2003 0,92 2004 0,98 2005 0,89 2006 0,97 2007 0,98 2008 0,99 2009 0,97 2010 0,91 2011 0,92 Sumber: Data Diolah Tahun
Jika koefisien mendekati nol (0) maka disparsi sangat kecil (Merata sempurna), apabila koefisien mendekati satu (1), maka ketimpangan sangat tinggi (tidak merata sempurna), apabila nilai koefisien berada diantara 0,3 - 0,39 berarti ketimpangan sedang, dan nilai koefisien kecil dari 0,3 berarti disparsi rendah.
5
Dari perhitungan tabel 5.1 diatas memperlihatkan bahwa antar sembilan Provinsi di Indonesia selama periode 20022011 tingkat pemerataan pendapatan berada tingkat ketimpanagn sangat tinggi yaitu nilai indeks lebih besar dari 0,39 atau mendekati satu (1). Ketimpangan ini terjadi dikarenakan sebagai akibat adanya konsentrasi kegiatan ekonomi pada daerah atau wilayah tertentu, yang awalnya sudah relatif maju dan ini dapat mengakibatkan terjadinnya ketimpanagn pembangunan antar daeraha tau wilayah. Ekonomi rendah akan cenderung mempunyai tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lebih rendah. Indeks williamson pendapatan terendah terdapat pada tahun 2002 dan 2010 yaitu sebesar 0,91. Dan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2008 dengan nilai indeks williamson pendapatan sebesar 0,99. Daerah yang menyumbangkan ketimpangan yang paling tinggi di sembilan Provinsi di indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta, hal ini dikarenakan nilai PDRB Provinsi DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan delapan Provinsi lainya (Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua).
4.2 Implikasi Kebijakan Implikasi kebijakan ini diharapkan dapat membantu kebijakan ekonomi daerah sembilan Provinsi di Indonesia di masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 1. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik diperlukan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan pengembangan teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penemuan material baru, dan peningkatan pendapatan. 2. Untuk Provinsi relatif tertinggal diperlukan kebijakan atau campur tangan pemerintah antara lain dengan mengadakan peningkatan, perluasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
3.
4.
5.
6.
ekonomi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kab/kota yang relatif tertinggal dengan sasaran menyerasikan pertumbuhan antar Provinsi. Diperlukan adanya program yang memadai dalam menjalankan kebijakan seperti prioritas pembangunan daerah terutama dalam sarana dan prasarana ekonomi untuk provinsi yang tertinggal agar dapat mengurangi tingkat ketimpangan. Meningkatkan investasi swasta dengan memberikan kemudahan- kemudahan dan insentif investasi sehingga investor mau menamkan modalnya. Investasi juga diarahkan pada Provinsi yang kurang maju dengan membangun sarana dan prasarana yang mendukung dalam berinvestasi. Peningkatan jumlah angkatan kerja harus diimbangi dengan kesempatan kerja yang lebih banyak. Tentunya dengan kegiatan investasi di atas dapat meningkatkan kesempatan kerja. Kesempatan kerja sebaiknya juga diciptakan pada semua daerah dan tidak mementingkan daerah tertentu. Adanya ketimpangan pendapatan perkapita antar kecamatan menyebabkan pentingnya bantuan pembangunan dari pemerintah pusat. Bantuan pembangunan yang diberikan pemerintah pusat kepada Provinsi melalui kabupaten/kota hendaknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah masing-masing sehingga diharapkan daerah yang tertinggal mampu mengejar daerah yang sudah maju. Agar penggunaan dana bantuan pembangunan optimal, perlu ditingkatkan peran pengawasan baik oleh institusi yang berwenang maupun masyarakat.
5. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan
6
Setelah melakukan penghitungan terhadap indeks ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia, di dapatkan hasil bahwa ketimpangan pendapatan antar propinsi di Indonesia berada pada kategori tinggi. Indeks ketimpangan tersebut mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya kecuali pada tahun 2003, dimana pada saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menandakan bahwa usaha pemerintah selama ini dalam mengurangi ketimpangan pendapatan kurang berhasil walaupun tidak secara mutlak kondisi ini terjadi.
5.2 Saran Untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar propinsi di Indonesia, pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan pemerataan yang memberikan ksempatan pada daerah-daerah kaya SDA untuk mencapai tingkat kesejahteraan lebih tinggi yang relatif lebih berimbang dengan tingginya tingkat PDRB di daerah yang bersangkutan. Kebijakan tersebut tetap harus memberikan jaminan bahwa setiap daerah akan mampu memberikan suatu standar kesejahteraan minimal yang disepakati bersama sebagai komitmen nasional. Selama ini, 20 persen dana anggaran untuk kesehatan hanya digunakan untuk membangun bangunan seperti rumah sakit saja, tetapi tidak digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan Indonesia. Oleh karena itu, seyogyanya pemerintah lebih alokatif dalam penyaluran anggaran, akan lebih baik apabila anggaran tersebut lebih dititikberatkan pada peningkatan kualitas layanan kesehatan, terutama yang memihak masyarakat miskin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
Adelman, Irma, Cyntia Taft Moris., 1973, Ekonomic Growth and Social Equity in Development Countries, Staford University Press. Aisyah., 2003 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ketidakmerataan Pendapatan di Indonesia. Tesis UI Akita, Takahiro., 2003. “ Decomposing Regonal Income Inequality in China and Indonesia Using Two-Stage Theil Decomposition Method.” The Annal of Regional Science No. 37, P . 55 – 77 Anonymous., 2002-2011 PDRB Provinsi Indonesia Dalam Angka, Badan Pusat Statistik, Padang. Fridman Jhon, William Alonso., 1975, Export and Economic Growth: Reading in Theori and Application, Cambridge, The Mitt Press. Kuznet, Simon., 1982, The Ultimate Resouces Harvard University Press., New York. Penduduk., 2009, PengertianJumlah Penduduk (http://id.wikipedia.org/wiki/Pen duduk). 12 Mei 2013 Sjafrizal., 2008 Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi. Padang: Baduose Media.
7
Tambunan., 2001, Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta. Williamson., 1965, Disparitas Income Regional, Harvard University Press., New York
8
