LAMPIRAN
No 1
: PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIJINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN KLUNGKUNG
Jenis Ijin
Dasar Hukum 3
2
1 Ijin Lokasi
1 Peraturan PemerintahNo.16 Tahun
STANDAR Biaya 4
PROSEDUR Waktu 5
KRETERIA/ PERSYARATAN 7
6
8
9
14 Hari Kerja
Pihak Ke III
Dengan
permohonan tertulis ke-
2 Akta Pendirian Badan Usaha yang telah
Pelayanan Perijinan
Pengecekan
pada Bupati c/q Kepala
mendapat pengesahan Pejabat yang ber-
Terpadu Kabupaten
Lapangan.
Kantor Pelayanan Per-
wenang.
Klungkung
Indonesia nomor 13 Tahun 2010
3 Hari Kerja
ijinan Terpadu Kabupa-
3 Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP)
tentang jenis dan penetapan jenis
Tanpa
ten Klungkung dengan
4 Pernyataan Kesanggupan untuk melaku
penerimaan Negara bukan Pajak
Pengecekan
melengkapi semua per-
kan Pembebasan Tanah serta memberi -
yang berlaku pada Badan
Lapangan.
syaratan yang telah di
kan ganti rugi pada pemilik dan atau
Pertanahan Negara.
(Setelah
tentukan.
menyediakan tempat penampungan bagi
Tanah. 2 Peraturan Pemerintah Republik
3 Peraturan Menteri Agraria/
mendapat
2 Permohonan diajukan
1 Membuat Permohonan Perijinan.
Keterangan Pemberi Pertimbangan
Sumbangan
2004 tentang Penatagunaan
1 Pemohon mengajukan
Masa Berlaku
pemilik tanah yang berhak atas tanah .
Kepala Badan Pertanahan
persetujuan
pada loket pendaftaran
5 Bank Garansi.
Nasional Nomor 2 Tahun 1999
dari Bupati)
dan di teruskan pada
6 Aspek Penguasaan Tanah dan Teknis
Tentang Ijin Lokasi. 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan
seksi Pendaftaran dan
Tata Guna Tanah untuk lokasi yang di-
Penelitian Administrasi
mohon dari Kantor Pertanahan Kabupa-
Nasional Indonesia Nomor 2 Tahun
untuk di lakukan Peneli-
2011 Tentang Pedoman Pertimbangan
tian Administrasi.
Teknis Pertanahan dalam Penerbitan
3 Permohonan yang sud-
ten Klungkung. 7 Uraian Rencana Proyek yang akan dibangun.
Ijin Lokasi dan Ijin Perubahan
ah lengkap dan benar
penggunaan tanah.
dibuatkan tanda terima
BKPM bagi pemohon yang mengguna-
pendaftaran sedangkan
kan fasilitas penanaman modal asing atau
Daerah Tingkat II Klungkung
permohonan yang ku-
dalam negeri atau surat persetujuan prin-
Nomor 01 Tahun 1993 Tentang
rang lengkap akan di-
sip dari Instansi teknis untuk badan
Rencana Umum Tata Ruang
kembalikan kepada pe-
usaha yang tidak menggunakan fasilitas
Wilayah Kabupaten Daerah
mohon untuk diperbaiki
Tingkat II Klungkung.
atau dilengkapi.
5 Peraturan Daerah Kabupaten
6 Peraturan Daerah Kabupaten
4 Permohonan yang sud-
8 Surat Persetujuan Presiden/ Ketua
penanaman modal. 9 Rekomendasi dari PHDI apabila ada sarana peribadatan masyarakat beragama
Daerah Tingkat II Klungkung
ah lengkap dan benar
Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
diteruskan kepada Tim
10 Rekomendasi dari Bendesa Adat apabila
Penerimaan Sumbangan Pihak
Teknis untuk diadakan
ada tanah- tanah adat termasuk dalam
Ketiga Kepada Daerah.
pengkajian dan pemeriksaan
7 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 309
administrasi 5 Tim Teknis akan mem-
Tahun 1999 Tentang Tata Cara
berikan kajian apakah adminis
dan Pemberian Ijin Lokasi.
trasi lengkap atau tidak, serta
Hindu pada lokasi yang dimohon.
lokasi yang dimohon 11 Dukungan dari masyarakat khususnya yang berada di lokasi tersebut dan sekitarnya. 12 Surat pernyataan Sanggup
1 Tahun Tim Teknis pelaksana
perlu pemeriksaan lapangan atau tidak terhadap permohonan tersebut 6 Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan, apabila permohonan tersebut diterima atau ditolak oleh Tim Teknis dilaporkan oleh Kepala Kantor kepada Bupati untuk mendapat persetujuan 7 Permohonan yang memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis akan dibuatkan jadwal pemeriksaan lapangan. Setelah pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis di lanjutkan Rapat Koordinasi untuk membahas kajian lapangan apakah diterima atau ditolak. 8 Permohonan yang diterima atau di tolak oleh Tim Teknis dilaporkan oleh Kepala Kantor kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan,setelah mendapat persetujuan Bupati untuk yang diterima akan diterbitkan sedangkan yang ditolak akan diberikan surat penolakan. 9 Sebelum penerbitan ijin pemohon diwajibkan membayar Sumbangan pihak ke III 10 Surat ijin yang sudah
memberikan Sumbangan/Kontribusi kepada Pemda. 13 Surat pernyataan persetujuan penyanding diketahui Kades dan Camat 14 Ijin Asli apabila perpanjangan
terbit dapat diambil di loket penerimaan setelah menunjukkan bukti pembayaran Sumbangan Pihak ke III
No
Jenis Ijin
1
2
2 Ijin Mendirikan
Dasar Hukum 3 1 Peraturan Daerah Propinsi
STANDAR Biaya 4
PROSEDUR Waktu 5
Sesuai
14 Hari Kerja
6 1 Pemohon mengajukan
Bangunan
Daerah Tingkat I Bali
dengan
Dengan
permohonan tertulis ke-
( IMB)
Nomor :4/ PD/DPRD/ 1974
standarisasi
Pengecekan
pada Bupati c/q Kepala
KRETERIA/ PERSYARATAN 7
Masa Berlaku 8
Keterangan Pemberi Pertimbangan
9
1 Membuat Permohonan Perijinan
Selama
2 Tanda Bukti Status
Bangunan Pelayanan Perijinan
kepemilikan Hak atas
Tim Teknis pelaksana
tidak berubah Terpadu Kabupaten
Tentang Bangun- Bangunan 2 Peraturan Daerah Propinsi
harga dan
Lapangan.
Kantor Pelayanan Per-
klasifikasi
3 Hari Kerja
ijinan Terpadu Kabupa-
Bali Nomor 16 Tahun 2009
bangun-
Tanpa
ten Klungkung dengan
Tentang Rencana Tata Ruang
bangunan
Pengecekan
melengkapi semua per-
Wilayah Propinsi Bali Tahun
di Kabupaten
Lapangan.
syaratan yang telah di
2009-2029
Klungkung
(Setelah
tentukan
3 Peraturan Daerah Tingkat II
mendapat
2 Permohonan diajukan
Tanah atau Perjanjian
dari gambarKlungkung
kemanfaatan tanah
lampiran IMB
3 Data kondisi/ situasi tanah ( letak/ lokasi dan Topografi 4
Data pemilik bangunan
Klungkung No. 01 Tahun
persetujuan
pada loket pendaftaran
1993 Tentang Rencana Umum
dari Bupati)
dan di teruskan pada
Pajak terhutang bumi
Tata Ruang Wilayah Kabupaten
seksi Pendaftaran dan
dan bangunan ( SPPT-
Daerah Tingkat II Klungkung
Penelitian Administrasi
4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penetapan Jalur Hijau
untuk di lakukan Penelitian Administrasi 3 Permohonan yang sud-
5 Surat pemberitahuan
PBB) Tahun berkenaan 6 Dokumen analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap
ah lengkap dan benar
lingkungan, atau Upaya
dibuatkan tanda terima
Penataan Lingkungan
Klungkung Nomor 3 Tahun 2000
pendaftaran sedangkan
(UPL) Upaya Penge-
Tentang Retribusi Ijin
permohonan yang ku-
lolaan Lingkungan (UKL) dan Amdal
Mendirikan Bangunan
rang lengkap akan di-
6 Keputusan Gubernur Bali
kembalikan kepada pe-
Nomor 16 Tahun 2002
mohon untuk diperbaiki
Tentang Rencana Detail Tata
atau dilengkapi
5 Peraturan Daerah Kabupaten
Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Arteri Tohpati- Kusamba
4 Permohonan yang sudah lengkap dan benar
bagi yang terkena kewajiban 7 Gambar rencana/ arsitek kan bangunan 8 Gambar sistem struktur 9 Gambar sistem utilitas 10 Perhitungan struktur dan/
7 Keputusan Bupati Kepala
diteruskan kepada Tim
atau bentang struktur ba-
Daerah Tingkat II Klung-
Teknis untuk diadakan
ngunan disertai hasil penye-
kung Nomor 223 Tahun
pengkajian dan pemeriksaan
lidikan tanah bagi bangun-
1989 Tentang Toleransi
administrasi
Garis Sempadan Bangun-
5 Tim Teknis akan mem-
Bangunan di Kabupaten
berikan kajian apakah adminis
Daerah Tingkat II Klungkung
trasi lengkap atau tidak, serta
8 Peraturan Menteri Dalam
perlu pemeriksaan lap-
Negeri Nomor 32 Tahun
angan atau tidak terha-
2010 Tentang Pedoman
dap permohonan terse-
Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
but 6 Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan, apabila permohonan tersebut diterima atau di Tolak
an 2 (dua) lantai atau lebih; 11 Perhitungan utilitas bagi bangunan gedung bukan hunian rumah tinggal; 12 Data penyedia jasa perencanaan 13 Ijin Asli apabila ada perubahan/balik nama
oleh Tim Teknis dilaporkan oleh Kepala Kantor kepada Bupati untuk mendapat persetujuan 7 Permohonan yang memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis akan dibuatkan jadwal pemeriksaan lapangan setelah pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dilanjutkan Rapat koordinasi untuk membahas kajian lapangan apakah di di terima atau ditolak 8 Permohonan yang diterima atau di tolak oleh Tim Teknis dilaporkan oleh Kepala Kantor kepada Bupati untuk mendapat persetujuan, setelah mendapat persetujuan Bupati untuk yang diterima akan diterbitkan ijin sedangkan yang ditolak akan diberikan surat penolakan 9 Sebelum penerbitan ijin pemohon diwajibkan membayar Retribusi 10 Surat ijin yang sudah terbit dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjuk kan bukti pembayaran biaya retribusi.
No 1
Jenis Ijin
Dasar Hukum 3
2
3 Ijin Gangguan (Hinder Ordonantie/
1 UU No.1926 tentang Hinder Ordonantie
STANDAR Biaya 4
PROSEDUR Waktu 5
Sesuai dengan
14 Hari Kerja
Perda No.4 Th
Dengan
6 1 Pemohon mengajukan permohonan tertulis ke-
KRETERIA/ PERSYARATAN 7 1 Membuat Permohonan Perijinan 2 Foto Copy Kartu Tanda
Masa Berlaku 8
Keterangan Pemberi Pertimbangan 9
5 Tahun Tim Teknis pelaksana Pelayanan Perijinan
HO)
2 UU No.28 Tahun 2009 tentang
2010 tentang
Pengecekan
pada Bupati c/q Kepala
Pajak Daerah dan Retribusi
Retribusi Ijin
Lapangan.
Kantor Pelayanan Per-
Daerah
Gangguan.
3 Hari Kerja
ijinan Terpadu Kabupa-
3 UU No.32 Tahun 2009 Tentang
1. Kurang dari atau
Tanpa
ten Klungkung dengan
Perlindungan dan Pengelolaan
sama dengan
Pengecekan
melengkapi semua per-
Lingkungan Hidup
Rp.25.000.000,-
Lapangan.
syaratan yang telah di
Besarnya Retribusi
(Setelah mendapat
tentukan
Rp.125.000,-
persetujuan dari
4 Perda Kab.KLK No.4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
2. Rp.25.000.001,- s/d
Bupati)
2 Permohonan diajukan pada loket pendaftaran
Rp.50.000.000,-
dan di teruskan pada
Besarnya Retribusi
seksi Pendaftaran dan
Rp.250.000,-
Penelitian Administrasi
3. Rp.50.000.001,- s/d Rp.100.000.000,Besarnya Retribusi Rp.500.000,-
perusahaan yang berbadan hukum. 4 Gambar situasi dan batasbatas. 5 Keterangan alat- alat yang dipergunakan. 6 Keterangan jenis bahan yang dipergunakan. 7 Foto Copy Ijin Bangunan ( IMB ). 8 Neraca Akhir Perusahaan.
tian Administrasi
9 Pas foto ukuran 4x6 cm
3 Permohonan yang sudah lengkap dan benar dibuatkan tanda terima
Rp.200.000.000,-
pendaftaran sedangkan
Besarnya Retribusi
permohonan yang ku-
Rp.1.000.000,-
rang lengkap akan di-
5. Rp.200.000.001,- s/d
kembalikan kepada pe-
Rp.300.000.000,-
mohon untuk diperbaiki
Besarnya Retribusi
atau dilengkapi
Rp.1.500.000,-
3 Copy Akte Notaris bagi
untuk di lakukan Peneli-
4. Rp.100.000.001,- s/d
6. Lebih dari
Penduduk.
4 Permohonan yang sudah lengkap dan benar
Rp.300.000.000,-
diteruskan kepada Tim
Besarnya Retribusi
Teknis untuk diadakan
Rp.1.500.000,-
pengkajian dan pemeriksaan administrasi 5 Tim Teknis akan memberikan kajian apakah adminis trasi lengkap atau tidak, serta perlu pemeriksaan lapangan atau tidak terha-
( 2 lembar ). 10 Dokumen lingkungan UKL/ UPL dan Amdal. 11 Ijin Asli apabila perpanjangan dan ada perubahan
Terpadu Kabupaten Klungkung
dap permohonan tersebut 6 Permohonan yang tidak memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan, apabila permohonan tersebut diterima atau di Tolak oleh Tim Teknis dilaporkan oleh Kepala Kantor kepada Bupati untuk mendapat persetujuan 7 Permohonan yang memerlukan kajian dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis akan dibuatkan jadwal pemeriksaan lapangan setelah pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis dilanjutkan Rapat koordinasi untuk membahas kajian lapangan apakah di di terima atau ditolak 8 Permohonan yang diterima atau di tolak oleh Tim Teknis dilaporkan oleh Kepala Kantor kepada Bupati untuk mendapat persetujuan, setelah mendapat persetujuan Bupati untuk yang diterima akan diterbitkan ijin sedangkan yang ditolak akan diberikan surat penolakan 9 Sebelum penerbitan ijin pemohon diwajibkan membayar Retribusi 10 Surat ijin yang sudah terbit dapat diambil diloket penerimaan setelah menunjuk kan bukti pembayaran biaya retribusi.
