Bab2
Memberdayakan Keluarga, Membangun Manusia Turut berperan serta bersama pemerintah dan masyarakat dalam membangun keluarga-keluarga Indonesia agar dapat berperan sebagai subyek pembangunan yang handal Menggali, menerima dan mengelola sumber dana yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagj keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I. Demikian bunyi kalimat berkenaan dengan misi yang dijalankan oleh Yayasan Damandiri. Dapat disimpulkan bahwa istilah 'keluarga" dan lebih lengkap lagi "keluarga prasejahtera" dan "keluarga
sejahtera I" merupakan sesuatu yang tak terpisahkan dari kehadiran yayasan ini. Dalam hal ini, dapat pula dikatakan bahwa upaya membangun keluarga sejahtera identik dengan upaya mengentaskan irtasyarakat dari kemiskinan. KeluargaPrasejahteradanKeluarga SejahteraI adalahistilah dalam konsep pentahapan keluarga sejahtera yang digunakan oleh BKKBN sejak tahun 1994. Seperti telab disinggung pada Bab I (Menengok Makna Kemiskinan), berdasarkan hasil pendataan dan penyusunan indikator oleh BKKBN, tahapan keluarga sejahtera terdiri atas Keluarga Prasejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera
III Plus. Pada Bab Pendahuluan (Sebuah Prakarsa) telah dikemukakan pula bahwa berdirinya Yayasan Damandiri mempunyai kaitan erat dengan pembangunan keluarga sejahtera yang oleh yayasan ini diawali dengan penyelenggaraan program Takesra dan Tukesra. Maka, dalam kaitan itu, penting agaknya untuk melihat sekilas awal dimulainya kebijakan pembangunan keluarga sejahtera tersebut serta penekanan pada pemberdayaan masyarakat sebagai cara pendekatannya. Pembangunan keluarga sejahtera sebenarnyatelahmenjadiarahprogram Keluarga Berencana (KB) yang dilan-
carkan oleh BKKBN sejak awal 1970-an. Ketika itu, program KB digiatkan melalui pendekatan kesehatan, dengan konsentrasi pada kesehatan ibu, reproduksi, dan peningkatan gizi ibu dan anak. Mulai akhir 1970-an, gerakan KB mendapat warna baru, yakni dengan diversifikasi dan inovasi program yang berdimensi ekonomi. Pada 1976, misalnya, proyek peningkatan pendapatan
sebagai salah satu komponen dalam progam KB yang erat kaitannya dengan upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Berkembanglah kemudian apa yang dinamakan program-program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) — sebelumnya bernama Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Kelompok-kelompok akseptor KB mewujud ke dalam kelompok-kelompok UPPKS. Rangkaian strategi dan program yang dijalankan untuk mengembangkan kualitas keluarga melalui gerakan KB mendapatkankekuatanbaru, ketika
Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera diberlakukan. Undang-undang ini menyebutkan, antara lain, bahwa: kebijakan penyelenggaraan pengembangan kualitas keluarga diarahkan pada terwujudnya kualitas keluarga yang bercirikan kemandirian dan ketahanankeluarga yang andal sebagai
potensi sumber daya manusia, pengguna dan pemelihara lingkungan, dan pembina keserasian manusia dengan sesamanya, masyarakatnya dan lingkungan yang mendukungnya guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, penyelenggaraan keluarga berencana merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan keluarga sejahtera itu.
Kegiatart home industry yang dilakuknn oleh sebuah keluarga. Pembangiman keluarga sejahtem diu'ujudkiui melalui kebijakan penydenggaraan pengentbangan kualiias Muarga yang bercirikan kemandirian.
Menurut Prof. Dr. Haryono Suyono, upaya pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan, sejak awal 1970-an sampai awal 1990an, telah membawa dampak berupa penurunan jumlah penduduk miskin sampai pada tingkat 15% (berdasarkan data BPS, penduduk miskin pada tahun 1990 berjumlah 27 juta jiwa, atau 15% dari total penduduk). Namun, menurut Haryono Suyono pula, sejak awal tahun 1990-an penurunan tingkat kemiskinan mulai melambat, sehingga pemerintah kala itu perlu merancang dan melaksanakan upaya-upaya khusus dan langsung dengan inemberikan penekanan pada pemberdayaan terhadap penduduk miskin. Seiring dengan pencanangan Hari Keluarga Nasional (29 Juni 1993) dan Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera (29 Juni 1994) serta terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/1994 yang berisi rincian tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejabtcra, maka BKKBN mulai melakukan pendataan tentang keluarga
Sekehmpok wanita sedang melakiikan usaha ekonomi prvduktif dalam bidang ;ahit-menjahit, i/ang diiiampktm dapal tnengembtmgkan diri mereka ke arah kesejahteraau dun kemandiriau.
sejahtera sebagaimana telah disingung di muka. Semua itu menjadi sebuah arus besar pembangunan keiuarga sejahtera yang pada gilirannya bertemu dengan pencanangan Gerakan Keluarga Sadar Menabung (2 Oktober 1995). Gerakan inilah yang menjadi semacam kibaran bendera berdirinya Yayasan Damandiri.
Takesra-Kukesra: Tangga Pemberdayaan Keluarga
Ide yang mendasari pendt'kuttw pemberdayaan kelttarga dtitam Prakcsrn, dan kemudian didampingi dcngan Program Kukesra adalah: rnenjaiiikan kduarga itu niampu mengentaskan dirinya scndiri dari keiJiiskinim nlau mengatasi ketertinggalan secara mandiri, lestari dan berjangka panjang
Gerakan Keluarga Sadar Menabung diwujudkan secara konkret melalui program Takesra, dan kemudian didampingi dengan program Kukesra, yang merupakan ikhtiar pemberdayaan keluarga miskin yang berkorelasi dengan keikutsertaan mereka dalam program KB beserta kelompok-kelompok UPPKS-nya. Takesra dan Kukesra dilatari oleh langkah-langkah perubahan strategis berkenaan dengan Program Keluarga Sejahtera (Prokesra) yang cakupan progam-programnya ditujukan untuk
Tekanan dari program-program pemberdayaan adalah pada pendidikan, latihan, pemberian kesempattm, bantuan teknis produksi, permodalan, dan pemasaran guna memperkuat dan memampukan usahausaha ekonomi keiuarga.
memberdayakan keluarga dan penduduk pada umumnya sebagai bagian dari upaya penghapusan kemiskinan. Prokesra bertolak dari pemikiran bahwa keluarga miskin atau tertinggal adalah keluarga yang belum atau tak bisa mempergunakan kesempatan secara terbuka dalam proses pem-
berdayaan karena berbagai alasan yang tak dikuasainya. Ide yang mendasari pendekatan pemberdayaan keluarga dalam Prokesra adalah: menjadikan keluarga itu mampu mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan atau mengatasi ketertinggalan secara mandiri, lestari dan berjangka panjang. Karena itu, tekanan dari program-program pemberdayaan adalah pada pendidikan, latihan, pemberian kesempatan, bantuan teknis produksi, permodalan, dan pemasaran guna memperkuat dan memampukan usaha-usaha ekonomi keluarga. Pada akhirnya, usaha atau keadaan ekonomi yang lebih berdaya akan memberikan kesempatan bagi keluarga untuk mengembangkan diri mereka ke arah kesejahteraan dan kemandirian. Bagaimanapun jenis dan macam program atau skim yang dijalankan, upaya pemberdayaan keluarga diarahkan untuk meliputi berbagai dimensi dan bersifat terpadu. Program-program yang ditanga-ni meliputi bidang KB, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sebagainya.
Program Takesra dan Kukesra sebenarnya berhembus dalam satu tarikan nafas bersama Instruksi Presiden (Inpres) No.5 Tahunl993 tentang desa tertinggal yang kemudian dikenal dengan sebutan Inpres Desa Tertinggal (IDT). Inpres ini bertujuan untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin di 22.000 desa yang digolongkan sebagai desa tertinggal {dari total 65.000 desa di Indonesia). Pemerintah menyediakan anggaran khusus untuk berbagai usaha produktif yang bisa memberikan penghasilan kepada masyarakat di desa-desa tertinggal, dalam bentuk bantuan modal usaha, bantuan pendampingan, serta bantuan pembangunan prasarana pendukung di desa bersangkutan. Inti gagasan Program IDT adalah membantu masyarakat miskin dengan pendekatan pemberdayaan. Melalui kelompok-kelompok swadaya masyarakat di masing-masing desa, masyarakat miskin itu sendiri yang menentukan program-program yang cocok bagi desanya.
Sebagaimana telah disebutkan pada Bab Pendahuluan, pemerintah ketika itu tidak memiliki dana yang cukup untuk sekaligus juga memberdayakan penduduk miskin di sekitar 43.000 desa lain ("desa non-IDT") yang tidak digolongkan sebagai desa tertinggal. Padahal, di 43.000 desa tersebut bermukim tak kurang dari 16,5 juta Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Artinya, diperlukan suatu program alternatif, yakni Takesra dan Kukesra, yang dapat berjalan bersama program IDT. Maka, atas ajakan pemerintah, terhimpunlah dana sekitar Rp 23 milyar dari sejumlah pengusaha besar, yang disebut sebagai Kelompok Jimbaran, untuk keperluan program Takesra. Sementara itu, dana untuk program Kukesra bersumber dari sumbangan para pengusaha yang diatur dengan sebuah keputusan Presiden. Jumlah dana yang disalurkan untuk kredit Kukasra mencapai Rp 753 milyar (sampai tahun 2002). Seluruh dana untuk Takesra dan Kukesra tersebut dihimpun oleh Yayasan Damandiri yang
Mekanisme Penyaluran Dana TAKKSRA/KUKESRA dan Jalur
Pelaporan
Data Setoran Dana Sunbangan Pendaflaran Jalur PWoporan Pengaman Dana TAKESRWKUKESRA PeflntaM oencwan dana Penyak* an Dana
pengelolaan dart penyalurannya dilaksanakan oleh Bank BNI bekerja sama dengan PT Pos Indonesia, sebagai mitra yayasanini. Dengan demikian, melalui Takesra dan Kukesra serta atas dasar kerja sama dengan BKKBN, Yayasan Damandirimenuilaikiprahnyadalam pemberdayaan keluarga.
Dalam program Takesra, dana sebesar Rp 23 milyar dijadikan sebagai panctngan tabungan awal bagi sekitar 11 juta keluarga yang tergolong Keluarga Prasejahtera dan Sejahtera I di "desa non-IDT". Setiap keluarga memperoleh bantuan modal awal tabungan sebesar Rp 2.000,- yang
dimasukkan ke dalam buku tabungan Takesra Bank BNI. Para penabung Takesra yang sudah tergabung dalam kelompok UPPKS (dalam rangka program-program BKKBN) diberikan kesempatan untuk meminjam uang melalui program Kukesra guna melakukan kegiatan usaha ekonomi pro-
Takesra dan Kukesra dalam Angka Laporan Bank BNI pada November 2001 menyebutkan, jumlah keluarga miskin (Keluarga Prasejehtara dan Keluarga Sejahtera I) yang memiliki Takesra mencapai 13.029.829 keluarga, dengan jumlah tabungan Rp 216.367.519.627. Mereka bergabung ke dalam 599.166 kelompok yang sebagian besar memanfaatkan kredit Kukesra untuk usaha-usaha ekonomi produktif. Jumlah keluarga yang memanfaatkan kredit Kukesra adalah sebanyak 10,402.676 keluarga dengan total kredit sebesar Rp 1.693.946-860.000. Hampir sama dengan tahun 2001, hingga akhir November2002, lebihdaril3jutaKeluargaPrasejahteradan Sejahtera I telah memiliki tabungan Takesra. Dari jumlah ini, 10,4 juta keluarga telah pula mengambil Kukesra.
Dalam Laporan Bank BNI, jumlah tabungan Takesra sampai akhir November 2002 tercatat Rp 209 miliar lebih. Jumlah Kukesra yang dinikmati oleh Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I telah mencapai lebih dari Rp 1,7 triliun. Dari 550.000 kelompok keluarga miskin yang belajar berusaha atau memiliki usaha mandiri, 21 ribu sampai 25 ribu kelompok menampakkan hasil-hasil yang menggembirakan. Di antara mereka ada yang menonjol dan berkembang menjadi usaha kecil dan usaha menengah atau bergabung dalam koperasi yang relatif berhasil dengan baik. Bagi kelompok yang sukses ini, Yayasan Damandiri mengembangkan skim kredit baru dengan bunga ringan yang dikelola melalui kerja sama dengan berbagai mitranya.
duktif. Kredit Kukesra, yang merupakan skim kredit berbunga sangat rendah, diberikan secara bertahap dengan jurnlah maksimal Rp 20.000 per keluarga pada putaran pertama, lalu pada putaran selanjutnya meningkat menjadi Rp 40.000, dan naik lagi menjadi Rp 80-000, kemudian Rp 160.000, dan pada tahap terakhir adalah Rp 320.000. Yang terakhir ini merupakan angka maksimal. Sebelum Takesra dan Kukesra diluncurkan, kelompok-kelompok UPPKS sudah mendapat pembinaan dalam usaha skala mikro dalam rangka program-program yang dijalankan oleh BKKBN. Oleh karena itu, banyak dari kelompok-kelompok itu yang dikembangkan dengan fasilitas kredit Kukesra guna meningkatkan usaha ekonomi produktif, baik dalam kelompok maupun melalui usaha perorangan secara terpisah. Penggunaanmodelkelompok UPKKS itu menunjukkan adanya pendekatan pemberdayaan dalam program Takesra dan Kukesra. Dapat dikatakanbahwa Takesra dan Kukesra
Takesra dan Kukesra setidaknya merangsang kesadaran, motivasi dan semangat ketuarga untuk menabung dan sekaligus beru'irausaha; membantu keluarga mengembangkan kegiatan kemitraan dalajni bidang u$aha ckonomi produktif; dan meningkatkan pengenalan dan pemanfaatan jasa perbankan oleh keluarga.
ruhnya ditentukan atas dasar permerupakan tangga pemberdayaan mintaan pasar. Banyak dari produk padajalurekonomiterhadapKeluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I atau jenis usaha mereka lahir dari sehubungan dengan upaya penang- kesepakatan kelompok, atau atas pilihan bersama, atau atas pilihan gulangan kemiskinan. kelompok sebatas kemampuan mereka menjalankan suatu usaha bersama. Merangsang Motivasi Berusaha Dengan kondisi demikian, program atau skim kredit Kukesra merupakan Produk-produk yang dihasilkan oleh ladang pembelajaran bagi kelompokusaha kelompok UPPKS tidak selukelompok tersebut untuk merintis atau
mengembangkan usaha. Oleh karena itu, skim kredit Kukesra menggunakan apa yang disebut dengan sistem channeling. Dalam sistem ini, kredit diberikan kepada kelompok yang dipandang mampu dan mempunyai pengurus. Dan anggota kelompok telah ikut serta dalam kegiatan Takesra serta sanggup menanggung pinjaman kelompok dengan cara tanggung renteng, minimal menjadikan tabungan kelompoknya sebagai agunan utama. Selain itu, bila suatu kelompok hendak menambah nilai tabungannya, kelompok itu bersedia menjadikan tabungan tambahan tersebut sebagai potongan langsung terhadap setiap pinjaman yang diambilnya. Dengan syarat-syarat itu, kepada kelompok dan anggotanya diberikan pinjaman yang jumlahnya sebesar sepuluh kali dari tabungan Takesra yang dimiliki kelompok bersangkutan. Sistem tersebut pada dasarnya dapat mendorong bertambahnya tabungan Takesra kelompok, sekaligus menciptakan suasana berlomba di antara para
kelompok untuk membayar pinjamannya agar bisa mendapatkan jumlah pinjaman yang lebih besar. Dengan kata lain, cara itu menumbuhkan keinginan untuk terus menabung, mengingat pinjaman berikutnya yang diajukan oleh suatu kelompok bisa merupakan kelipatan dari simpanan tabungan yang dimiliki kelompok bersangkutan. Namun, karena kemampuan kelompok dalam berwirausaha tidak selalu berorientasi pasar, dan lebih banyak berorientasi pada kesepakatan kelompok, maka usaha kelompok tidak selalu berhasil, dan kemampuan kelompok mengembalikan pinjaman juga tidak selalu memadai. Dapat dikatakan bahwa Takesra dan Kukesra setidaknya merangsang kesadaran, motivasi dan semangat keluarga untuk menabung dan sekaligus berwirausaha; membantu keluarga mengembangkan kegiatan kemitraan dalam bidang usaha ekonomi produktif; dan meningkatkan pengenalan dan pemanfaatan jasa perbankan oleh keluarga. Keluarga Prasejahtera dan
Takesra dan Kukesra tak pelak lagi merupakan bentuk konkret upaya Yayasan Damandiri, pemberdayaan masyarakat miskin dengan program melalui pilar usaha ekonomi produktif, awal Takesra dan dengan pendekatan keluarga dan Kukesra ycmg bekerja kelompok. Inilah pilar utama yang sama dengan dibangun oleh Yayasan Damandiri, di BKKBN, merupakan samping pilar pendidikan dan kesesalah satu pemeran hatan. Memberdayakan keluarga penting dalam era miskin berarti memberdayakan mabaru pembangunan nusia-manusia yang menjadi anggota keluarga sejahtera keluarga bersangkutan. Akan tetapi, sejak pertengahan Takesra dan Kukesra barulah langkah 1990-an dengan awal Yayasan Damandiri untuk turut menerapkan berkiprah serta bersama pemerintah pendekatan dan masyarakat membangun kepemberdayaan luarga-keluarga Indonesia agar meremasyarakat. ka dapat berperan sebagai subyek pembangunan yang handal. Dalam istilah Haryono Suyono, Keluarga Sejahtera I yang tersentuh oleh skim Kukesra itu seperti "pelajaran SD" Takesra dan Kukesra dapat me-naiki anak yang sudah selesai. Kaum perempuan tangga menuju tingkat kesejahteraan yang dan wirausahawan yang sudah "lulus" lebih tinggi, karena mendapatkan modal usaha dari Kukesra boleh melanjutkan langdengan cara yang mudah, cepat dan syarat kahnya ke "tingkat" yang lebih tinggi yang ringan. dengan mengikuti "SMP" dan "SMU". Artinya, para "alumni" peserta Kukesra
dapat mengikuti skim-skim kredit lain, dalam rangka program-program lanjutan Yayasan Damandiri, melalui sejumlah bank yang bekerja sama dengan yayasan ini. Memang, tidak sedikit peserta Kukesra yang usahanya mengalami kemajuan tapi masih memerlukan tambahan pinjaman. Selain itu, ada juga kelompok-kelompok usaha mikro yang tidak berada dalam cakupan Kukesra yang juga membutuhkan kemudahan dalam memperoleh kredit serta bimbingan profesional. Yayasan Damandiri menghadirkan beberapa skim kredit baru, sebagai pengembangan Kukesra dan bagian dari Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin). Salah satu inovasi penting Yasasan Mandiri adalah program Pembinaan Usaha Keluarga Sejahtera Mandiri (Pusaka Mandiri atau Pundi) sebagai upaya mendekatkan sasaran kepada akses perbankan. Di atas fakta betapa luasnya jang-
kauan wilayah, besamya jumlah keluarga miskin yang sempat tersentuh, dan cukup signifikannya hasil yang disumbangkannya, tambahan pula di tengah prahara panjang krisis ekonomi, inaka cukup beralasan untuk menggarisbawahi Takesra dan Tukesra sebagai sebuah penyangga penting dari tonggakbesar pembangunankeluarga sejahtera. Peserta Kukesra sekitar 11 juta keluarga yang mungkin mencakup sekitar 40 juta jiwa, jika satu keluarga rata-rataterdiridari4orang bukanlah jumlah yang sedikit, setidaknya dalam rekam jejak pencapaian dan pengalaman satu dasawarsa sebuah lembaga swasta yang menggelar pemberdayaan keluarga. Pada hakikatnya dia adalah pemberdayaan manusia. Secara kuantitatif, diamungkinlebihmudahdikategorikan sebagai pemberdayaan di bidang ekonomi. Dapat dikatakan bahwa Yayasan Damandiri, dengan program awal Takesra dan Kukesra yang bekerja sama dengan BKKBN, merupakan
salah satu pemeran penting dalam era baru pembangunan keluarga sejahtera sejak pertengahan 1990-an dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Apalagi, era ini ternyata ditandai oleh berbagai perubahan yang cukup signifikan, baik dalam lingkup nasional maupim pada cakupan global. Indonesia mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan yang disusul oleh perubahan-perubahan dalam kehidupan politik. Konsekuensi yang cukup penting dari perkembangan dan perubahan itu adalah makin berkurangnya porsi peran pemerintah, baik dari segi kemampuan menyediakan anggaran maupun pada aspek politik. Halinijuga senafas dengan perubahan-perubahan pada tataran global dan tuntutan dari apa yang dinamakan globalisasi. Intinya, peran yang dijalankan oleh lembagasemacamYayasanDamandiri makin dibutuhkan sebagai mitra pemerintah dan berbagai unsur masyarakat»
Tabel 1 LAPORAN PENYERAP AN DANA TAKESRA DAN KUKESRA NON IDT (PER 31 AGUSTUS 2002) BKKBN Jumlah Keluarga jumlah Jinnlah No
Cabang-Capem
(1)
(2)
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Sumatera L'tara Daerah Istimewa Aceh Sumatera Barat Riau Sumatera Selatan Jambi Bengkulu Lampung Jawa Barat DI Yogyakarta Jawa Tengah Jawa Timur Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Irian Jaya Maluku Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Timor Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Timur DKIJakarta Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kalimantan Barat
Kabupatert Kodya (3) Medan Aceh Padang Riau
Palembang Jambi Bengkulu Lampung Bandung Yogyakarta Semarang Surabaya Ujung Pandang Kendari Jayapura Ambon Denpasar Mataram Kupang Dili Banjarmasin Palangkaraya Balikpapan Jakarta Palu Manado Pontianak Jumlah
BKKBN 1995 (4) 440 1 i^
Keluarga per Cabang
Kelompok
(4)
(5)
Jumlah Anggota Takesra (6) 432 406
205.312 110.622 131.362 294.791 100.730 74.010 542.008 1.848.923 155.548 2.660.086 2.696.048 347.394 101.200 68.431 109.957 79.611 333.242 366.396 0 142.057 34.716 53.827 84.399 125.325 144.318 173.085
440.145 205.312 110.622 131.362 294.791 100.730 74.010 542.008 1.848.923 155.548 2.660.086 2.696.048 347.394 101.200 68.431 109.957 79.611 333.242 366.396 0 142.057 34.716 53.827 84.399 125.325 144.318 173.085
21.031 8.810 5.075 5.764 13.936 4.292 3.274 35.221 79.779 7.101 106.032 304.485 15.529 5.135 3.553 5.119 3.698 20.258 16.828 0 6.769 1.563 2.439 4.899 5.931 6.724 8.279
205.067 109.652 129.105 294.416 100.776 74.040 535.900 1.843.626 155.475 2.595.057 2.686.986 336.872 101.200 67.722 109.937 79.151 332.869 362.438 0 141.555 35.444 54.030 81.201 125.325 143.952 173.472
11.423.463
11.423.463
701.514
11.307.701
Tabel 1 (Lanjutan) LAPORAN PENYERAPAN DANA TAKESRA DAN KUKESRA NON IDT (PER 31AGUSTUS 2002)
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Droping Dana Takesra (dlm ribu Rp.) (7) Sumatera Utara 880.290 DIAceh 410.624 Sumatera Barat 221.244 Riau 262.724 Sumatera Selatan 589.582 Jambi 201.460 Bengkulu 148.020 Lampung 1.084.016 Jawa Barat 3.697.846 DI Yogyakarta 311.096 Jawa Tengah 5.320.012 Jawa Timur 5.392.096 Sulawesi Selatan 694.788 Sulawesi Tenggara 202.400 Irian Jaya 136.862 Maluku 219.914 Bali 159.222 NTB 666.484 NTT 732.792 Timor Timur 0 Kalimantan Selatan 284.114 Kalimantan Tengah 69.432 Kalimantan Timur 107.654 DKIJakarta 168.798 Sulawesi Tengah 250.650 Sulawesi Utara 288.636 Kalimantan Barat 346.170
Cabang-Capem
Jumlah
11.461.256
Serap Dana Takesra (dlm ribu Rp.) (8) 865.378 410.314 220.838 257.852 588.832 201.460 148.020 1.084.016 3.692.178 311.010 5.187.172 5.374.448 683.874 202.400 135.326 219.914 158.302 666.484 732.792 0 282.552 69.432 107.620 162.152 250.650 287.904 345.052 22.846.926
Serap
Anssuran Kukesra
(9) 98,31 99,88 99,82 98,15 99,87 100,00 100,00 98,87 99,85 99,97 97,50 99,67 98,43 100,00 98,88 100,00 99,42 100,00 100,00 0 99,45 100,00 99,97 96,06 100 99,75 99,68
(10) 417.843.110 0 94.343.684 195.937.693 198.768.109 242.579.224 42.288.385 79.307.443 6.527.439.690 484.549.445 3.544.700.335 23.951.173.991 335.755.887 83.964.549 115.963.191 29.611.004 19.011.753 103.626.699 0 0 362.196.460 1.440.000 24.874.562 493.239.559 0 127.194.289 300.000
Droping Dana Kukesra (dlm ribu Rp.) (11) 24.543.780 13.849.720 8.476.400 9.340.860 16.892.640 5.156.300 4.993.660 29.032.380 98.729.280 13.191.500 210.951.480 143.965.160 23.976.880 8.293.680 893.700 982.900 5.369,980 18.213.340 4.785.780 0 9.838.400 3.761.020 3.630.920 4.733.940 6.165.820 10.945.060 9.708.840
99,07
37.476.109.062
690.423.420
%
Serap % Dana Kukesra Serap (dlm ribu Rp.) (12) (13) 46.081.120 187,75 25.554.000 184,51 18.915.740 223,16 19.586.860 209,69 28.137.320 166,57 12.074.300 234,17 9.829.020 196,83 61.200.780 210,80 242.334.020 245,45 76.347.100 578,76 554.659.500 262,93 409.808.860 284,66 51.879.320 216,37 21.480.060 258,99 1.283.220 143,59 1.112.120 113,15 8.005.800 149,08 33.323.840 182,96 10.523.000 219,88 0 0 20.642.020 209,81 2.751.820 73,17 6.815.360 187,70 8.838.020 186,69 13.217.020 214,36 38.950.620 355,87 14.306.060 147,35 1.737.656,900
251,68
Tabel 2 PENERIMAAN SUMB ANGAN YANG DI HIMPUN OLEH YAYASAN DAM ANDIRI Sampai Bulan
Februari 1996 Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Januari 1997 Februari Maret April Total
Perorangan Jumlah Nominal 17 5.997.973.510 700 5.799.003.279
Perusahaan Nominal 5 4.085.496.006 561 50.359.666.085
Jumlah
Total Jumlah 22 1.261
Nominal 10.083.469.516 56.158.669.364
501 409
4.723.728.738 4.353.487.610
901 775
54.472.900.926 42.551.353.261
1.402 1.184
59.196.629.664 46.904.845.871
196 174
853.601.454 896.412.105
561 411
90.053.447.037 38.218.718.201
757 585
90.907.084.491 39.115.130.306
72
188 199 309
17.268.535.719 8.160.723.602 9.052.175.117
260
82 150
346.308.236 592.596.392 635.727.586
281 459
17.614.843.955 8.753.319.994 9.687.902.703
265
974.552.600
594
15.603.231.323
859
16.577.783.923
178 127
655.089.098 564.142.058
410 149
8.640.867.548 3.060.526.630
588 276
9.295.956.646 3.624.218.688
166 3.607
908.412.780 21.304.895.620
73 2.015
8.149.077.558 223.790.726.924
239 5.620
9.057.990.338 245.095.622.544
1.607
8.523.959.108
1.233
108.502.112.747
2.840
117.026.071.855
8.251
57.129.940.174
8.384
681.696.563.684
16.633
739.099.503.858
