MEMBEDAH SESAT PIKIR RUU RAHASIA NEGARA

Laporan YLBHI No. 9, November 2005

“MEMBEDAH SESAT PIKIR RUU RAHASIA NEGARA”

LAPORAN PEMANTAUAN DAN ANALISA RANCANGAN UNDANG-UNDANG RAHASIA NEGARA


Jalan Diponegoro No. 74 Jakarta 10320, INDONESIA Tel. 62-21-314 55 18 Fax. 62-21-319 30 140 Email: [email protected] URL: http://www.ylbhi.or.id

0

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Seri Laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini dimaksudkan untuk memberikan analisa atau kajian-kajian terhadap isu-isu mamupun persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hak asasi manusia, demokrasi, civil society, perburuhan, pertanahan dan isu-isu politik kontemporer serta analisis terhadap kebijakan yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh para pengambil kebijakan. Seri laporan YLBHI ini diterbitkan secara berkala namun tidak berdasarkan tenggat waktu tertentu, melainkan dikeluarkan sesuai kebutuhan terhadap suatu persoalan atau isu di seputar yang disebutkan diatas. YLBHI adalah lembaga non-pemerintah yang didirikan pada 28 Oktober 1970 dengan tujuan memberikan bantuan hukum kepada masyarakat – terutama kepada mereka yang miskin dan dimarjinalkan secara ekonomi, sosial dan politik – dan memperjuangkan konstitusionalisme yang belandaskan keadilan sosial dan kebebasan masyarakat di Indonesia. Laporan nomor ini ditulis A. Patra M. Zen, berdasarkan hasil-hasil pemantauan yang dilakukan Tim Monitoring Rancangan Undang-undang, Yayasan LBH Indonesia.

Penghargaan Program Monitoring Rancangan Undang-undang Rahasia Negara yang dilakukan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), didukung pendanaannya oleh the Partnership for Governance Reform in Indonesia (PGRI). Dibawah program security law reform ini, dua RUU lain yang juga dimonitor YLBHI yakni RUU Peradilan Militer dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Banyak pihak yang telah terlibat dalam penyusunan laporan ini. Haturan terima kasih disampaikan kepada M. Fadli, Maheri, Tim Monitoring RUU, YLBHI; Sakidi, Giyono dan Ola Siahaan. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada Bapak H.S. Dillon, Bapak Adrianus Meliala. Bapak Marcellus Rantetana, Bapak Sofyan Lubis dari PGRI.

i

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Daftar Singkatan

BAP Dephan DPR DRN KMIP Polda ICCPR LBH LSN Ornop Prolegnas RUU UU UUD YLBHI

: Berita Acara Pemeriksaan : Departemen Pertahanan : Dewan Perwakilan Rakyat : Dewan Rahasia Negara : Kebebasan Memperoleh Informasi Publik : Kepolisian Daerah : Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik : Lembaga Bantuan Hukum : Lembaga Sandi Negara : Organisasi Non-Pemerintah : Program Legislasi Nasional : Rancangan Undang-Undang : Undang-Undang : Undang-Undang Dasar : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

2


MEMBEDAH SESAT PIKIR RUU RAHASIA NEGARA A. Patra M. Zen

Pengantar

Dasar (UUD) 1945. Dinyatakan dalam penjelasan, dinyatakan:

Rancangan Undang-undang (RUU) Rahasia Negara

“Undang-undang

Dasar

Negara

merupakan salah satu RUU yang menjadi prioritas

Republik Indonesia Tahun 1945 dalam

untuk dibahas berdasarkan dokumen Program

pasal 28F, mengamanatkan bahwa

Legislasi Keputusan

Nasional

(Prolegnas),

dimuat

dalam

setiap

Dewan

Perwakilan

Rakyat

(DPR)

berkomunikasi

orang

berhak dan

memperoleh

Republik Indonesia No. 01/DPR-RI/III/2004-2005.

informasi

Paper ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran,

pribadi dan lingkungan sosialnya,

analisis

serta

rekomendasi

terhadap

serta

proses

untuk

untuk

berhak

mengembangkan untuk

mencari,

memperoleh, memiliki, menyimpan,

penyusunan dan substansi/materi RUU ini, dengan menggunakan perspektif hukum hak asasi manusia (HAM). Dalam paper ini dokumen yang digunakan

mengolah,

dan

informasi

dengan

menyampaukan menggunakan

segala jenis saluran yang tersedia”

adalah RUU Rahasia Negara versi Departemen Pertahanan (Dephan) – selanjutnya disebut RUU

Dengan menggunakan pengetahuan dan praktik

Rahasia Negara dan RUU Kerahasiaan Negara versi

HAM, pembatasan yang dilakukan – dalam hal ini

21 Oktober 2005 – selanjutnya disebut RUU

oleh UU Rahasia Negara – dapat dirumuskan secara

Kerahasiaan Negara. Pembahasan terhadap kedua

tidak bertolak belakang, bertentangan bahkan

RUU ini dimaksudkan untuk melihat perkembangan

menegasikan jaminan hak dalam pasal 28F tersebut.

wacana

perubahan-perubahan

Karenanya, tidak beralasan untuk tidak memberi

rumusan pasal. Analisa yang dimuat dalam paper ini

peluang diskursus HAM mengambil tempat dalam

juga sekaligus menunjukkan sesat pikir yang

perdebatan mengenai substansi dan materi RUU ini.

dikandung dalam rumusan rancangan.

Sebaliknya, pernyataaan pejabat yang melulu

dan

sejumlah

berargumen ekonomi-politik dengan mengabaikan Penggunaan perspektif norma dan standar HAM

argumen hak asasi manusia pada dasarnya

bukan mengada-ada. Penjelasan RUU Kerahasiaan

bertentangan dengan semangat dan nafas yang

Negara bahkan diparagraf paling awal mengutip

mendasari dan menghidupi proses penyusunan

pasal yang menjamin HAM dalam Undang-Undang

perundang-undangan Rahasia Negara.

2

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Sejumlah

Organisasi

Non-Pemerintah

(Ornop),

mengusulkan rancangan, Lembaga Sandi Negara

termasuk

Yayasan

Lembaga Bantuan

Hukum

(LSN) – lewat dokumen yang ditandatangani Ketua

Indonesia (YLBHI) memberikan perhatian kepada

LSN Narchowi Ramli – pernah merekomendasikan

proses penyusunan RUU ini untuk memastikan pada

untuk merubah judul RUU Rahasia Negara menjadi

saatnya nanti, menjadi UU yang tidak mengancam

RUU Sandi Negara saat Rapat Kerja Komisi I DPR

“kebebasan masyarakat” (civil liberties) dan “keadilan

pada 24 Februari 2005. 2 Usulan lembaga ini,

sosial” (social justice). Secara regular, YLBHI

kemudian sudah ditolak dalam kesimpulan rapat,

senantiasa

dan

dengan alasan RUU sudah masuk kedalam

evaluasi kritis terhadap para pembuat kebijakan

Prolegnas serta perubahan judul RUU akan

(decision makers) yang terkait dalam pembahasan

berdampak pada perubahan substansi.

mengajukan

gagasan-gagasan

RUU ini, termasuk meminta Pemerintah dan DPR untuk bersikap terbuka dan membuka seluas-luasnya

Mengenai materi yang dimuat dalam RUU, selain

partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan

diatur dalam sebuah UU paling tidak terdapat usulan

RUU ini. 1

yang berkembang: (1) materi dimuat menjadi bagian dari RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

Berdasarkan hasil pemantauan Tim Monitoring YLBHI

(KMIP); (2) dimuat dalam peraturan perundang-

terhadap proses penyusunan RUU Rahasia Negara,

undangan yang jenis dan hierarkinya dibawah

diketahui bahwa rancangan ini per 11 Oktober 2005

Undang-undang, seperti Peraturan Pemerintah. Dari

masih dalam proses pembahasan di Dephan oleh

aspek pembahasan, juga terdapat usulan: RUU

panitia antar Departemen. Diperkirakan draf awal

“Rahasia Negara” diusulkan dibahas setelah RUU

direncanakan akan selesai pada bulan November

KMIP ditetapkan menjadi Undang-Undang (UU).

2005 dan selanjutnya diajukan kepada DPR RI.

Usulan yang agak unik juga pernah dikemukakan AM Hendropriyono – saat itu menjabat sebagai Kepala

Terdapat sejumlah perubahan dan usulan mengenai

Badan Intelijen Negara, yang merekomendasikan

judul RUU ini. Draft RUU awal yang memuat 25 pasal

pembahasan RUU Rahasia Negara dengan 2 UU

diberikan judul “Rahasia Negara”, selanjutnya RUU

lainnya yakni RUU KIMP dan RUU Intelijen.

versi 21 Oktober 2005 diberi judul “Kerahasiaan Negara”. Salah satu lembaga Pemerintah yang

Lihat antara lain Kompas. 16 September 2005. “Pemerintah Diminta Bersikap Terbuka”; Sinar Harapan Online, 12 November 2004. “Pembahasan RUU Rahasia Negara dan KMIP. DPR Mesti Prioritaskan Perlindungan Publik”. Setidaknya, sejak tahun 2002, Yayasan LBH Indonesia telah aktif melakukan monitoring terhadap rencana penetapan UU tentang Kerahasiaan Negara. Lihat antara lain Kompas. 19 Maret 2002. “RUU Rahasia Negara Berpotensi Melindungi Kejahatan Korupsi”.

1

Kompas. 25 Februari 2005. “Lembaga Sandi Usulkan Judul RUU Rahasia Negara Diubah” 2

2

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 A. Rahasia

Negara

dalam

Norma

dan

menjelaskan

Standar Hukum Hak Asasi Manusia

Negara

seringkali

gagal

untuk

menunjukkan pelaksanaan peraturan perundangundangannya yang disusun untuk membatasi hak asasi yang dijamin dalam pasal 12 ayat (1) dan (2)

Soal rahasia Negara dalam hukum internasional hak

telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 12 ayat

asasi manusia, berkaitan setidaknya dengan 2 pasal

(3). Selanjutnya Komite menyatakan, penundaan

Kovenan International Hak-hak Sipil dan Politik

pemenuhan hak setiap orang yang dijamin dalam

(ICCPR), yakni pasal 12 dan pasal 19. 3

pasal 12 harus berdasarkan pada aturan hukum yang jelas (clear legal grounds) dan memenuhi prinsip

Pasal 12 ICCPR memuat ketentuan obligasi

“keperluan” (necessity) dan prinsip proporsional

(kewajiban) Negara untuk menjamin hak setiap orang

(proportionality). Kondisi ini tidak dapat dilanggar,

memilih tempat tinggal dan kebebasan untuk

sebagai

berpergian didalam maupun ke luar negeri atau

meninggalkan Negaranya hanya dengan alasan

sebaliknya, memasuki Negara asalnya. Walaupun

bahwa dirinya menyimpan “rahasia Negara” (“state

ada ketentuan restriksi, jaminan ini hanya dapat

secrets”) atau jika seseorang dilarang bepergian

ditunda pemenuhannya jika ada unsur “keperluan”

didalam negeri karena tidak memiliki izin khusus.

yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 4

Pembatasan dapat dilakukan, seperti larangan

Pembatasan dapat dilakukan, sebagai contoh untuk

memasuki zona militer atau pembatasan memasuki

keperluan

wilayah yang didiami oleh komunitas masyarakat

menjaga

kemanan

nasional

atau

contoh,

jika

seseorang

dilarang

kemaslahatan masyarakat.

adat.

Penjelasan mengenai pasal 12 ICCPR tersebut dapat

Pasal 19 ICCPR juga berkaitan erat dengan soal

ditemukan

(General

“rahasia Negara”. Pasal ini memuat ketentuan

Comment) No. 12 yang disusun Komite Hak-hak Sipil

jaminan hak asasi setiap orang untuk berpendapat;

dan Politik (CCPR). 5 Dalam paragraf 16, Komite

berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari,

dalam

Komentar

Umum

menerima,

dan

menyebarkan

informasi

dan

ide/gagasan secara lisan maupun terlulis. Sama

Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Kovenan ini diadopsi Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa lewat Resolusi 2200A (XXI), 16 Desember 1996, untuk selanjutnya berlaku sebagai perjanjian internasional pada 23 Maret 1976. Kovenan internasional ini sudah diratifikasi Indonesia melalui persetujuan DPR dan Presiden di Sidang Paripurna DPR pada 30 September 2005. 4 Lihat art. 12 (2) ICCPR. 5 UN doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add 9. General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of movement). Sixty-seventh session (1999). 3

halnya, dengan pasal 12, jaminan hak ini hanya dapat ditunda atau dibatasi hanya jika memenuhi prinsip “keperluan” (necessity) dan prinsip proporsional (proportionality). Penundaan hak ini, juga diwajibkan diatur dalam peraturan perundang-undangan dan aturan hukum yang jelas.

3

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Berkaitan dengan pasal 19 tersebut, Komite Hak-hak

Ali Muchtar Ngabalin, anggota Komisi I DPR sempat

Sipil dan Politik memberikan penjelasan bahwa jika

menyatakan proses pembahasan RUU kerahasiaan

Negara melakukan pembatasan atau penundaan

Negara perlu dicermati agar nantinya aturan ini malah

tidak boleh membahayakan keseluruhan pemenuhan

mengekang mengekang kebebasan memperoleh

hak-hak ini. 6

informasi bagi masyarakat. Menurutnya, “RUU Kerahasian Negara perlu terus dicermati karena

YLBHI mempunyai perhatian serius terhadap proses

jangan sampai jadi peraturan untuk menyembunyikan

dan substansi RUU Rahasia Negara terutama

sesuatu, yang sebenarnya justru perlu diketahui dari

berkaitan dengan jaminan hak asasi dan kebebasan

masyarakat”. 7

dasar sebagaimana dimuat dalam norma dan standar hak asasi manusia tersebut. Kiranya, soal ini juga mendapatkan perhatian dari banyak pihak.

6 Lihat UN doc. CCPR. General Comment No. 10: Article 19 (Freedom of opinion). Nineteenth session (1983)., para. 4.

Acehkita Online. “RUU Rahasia Negara Potensi Salahgunakan Kekuasaan”. 7

4

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 B. Apakah Kekhawatiran Kita Mengada-ada?

Klaim Rahasia Negara dibidang pertahanan dan keamanan negara

Sebelum masuk untuk membahas dan menganalisis

1. Pihak

kepolisian

pernah

melakukan

RUU versi Departemen Pertahanan, dibagian ini akan

penggeledahan

dideskripsikan sejumlah peristiwa, kasus dan perkara

Pertahanan dan Studi Strategis pimpinan

menyangkut penyalahgunaan “rahasia Negara”.

Suripto,

Bagian ini bertujuan agar para pembuat kebijakan

Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

(decision makers) yang sedang dan nantinya

Saat

membahas RUU boleh bertanya dan sekaligus

Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya

menjawab pertanyaan: apakah kekhawatiran UU ini

Komisaris Besar Anton Bachrul Alam

mengancam kebebasan dan hak-hak fundamental

menyampaikan

warga

dimaksudkan untuk mencari bukti dokumen

Negara

dan

masyarakat

merupakan

kekhawatiran yang mengada-ada?

itu,

kantor

mantan Kepala

Lembaga

Sekretaris Dinas

Studi

Jenderal Penerangan

penggeledahan

rahasia Negara. 8 Namun, polisi sendiri belm dapat menentukan rahasia Negara apa yang

Jika rajin mendokumentasikan dan membaca berita,

dijual oleh Suripto. Polisi kemudian hanya

perkara yang mengatasnamakan “rahasia Negara”

membawa hasil laporan mingguan dan

tidak sekali terjadi di negeri ini. Pejabat Negara, baik

bulanan yang disusun lembaga ini. Suripto

parlemen maupun pemerintah cenderung tidak

sempat menjalani pemeriksaan intensif

sayang mengeluarkan pernyataan yang berkaitan

selama kurang lebih 24 jam pada 2 dan 3

dengan tema “rahasia negara”. Obral klaim rahasia

Mei 2001. Suripto kemudian ia diizinkan

Negara tidak saja diajukan pejabat Pusat melainkan

meninggalkan Polda setelah pemeriksaan

juga pejabat di daerah. Fakta menarik, individu atau

karena jaminan dari sejumlah anggota DPR

pihak yang dituduh “membocorkan rahasia Negara”

antara lain Suminto Markono – saat itu

tidak pandang bulu. Dari aspek isu, tuduhan

anggota Komisi II DPR, Mashadi dan

“pembocoran

tema.

Mutammi’ul Ula – keduanya dari Fraksi

Karenanya perlu dipikir masak-masak merumuskan

Reformasi. Prof Dr Juwono Sudarsono,

substansi UU ini, tidak menutup kemungkinan para

pendiri lembaga ini juga sempat menjamin

pejabat yang sekarang ini terlibat secara langsung

bahwa tidak ada informasi rahasia sedikit

maupun tidak langsung dalam perumusan dan

pun yang dijual lembaga itu ke Negara

Negara”

dapat

beraneka

pembahasan RUU ini kelak merasakan dampaknya,

Kompas. 3 Mei 2001. “Dijamin Anggota DPR, Suripto Tinggalkan Polda. Belum Pasti “Rahasia Negara” yang Dijual”; Mengenai kasus ini lihat juga Kompas. 3 Mei 2001. “Lembaga Studi yang Dituding Jadi Mata-mata”; Kompas. 4 Mei 2001. “Mabes Polri Bentuk Tim Pendukung Penyelidikan Suripto”. 8

terutama setelah ia tidak lagi duduk sebagai pejabat Negara. Dibawah ini sejumlah contoh dapat dikemukakan sebagai ilustrasi:

5

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 asing. 9

Habibie dan Andi Ghalib – pada saat itu

2. Juwono Sudarsono juga pernah mendapat

sebagai Presiden dan Jaksa Agung pernah

teguran dari Komisi I DPR karena dianggap

diindikasikan bersifat “rahasia Negara”. Kala

membocorkan kesepakatan pembicaraan

itu pejabat Menteri Penerangan sempat

yang diklaim berklasifikasi rahasia Negara.

menyatakan

Wakil Ketua Komisi I Effendi Choriri

rahasia

menyatakan “Kami sangat mengharapkan

menyebarkan rekaman pembicaraan telepon

Menhan

dalam

Habibie – Ghalib, maka media Panji

memberikan pernyataan yang menyangkut

Masyarakat dan beberapa media, dapat

masalah-masalah yang sudah disepakati

dikenai delik pers. 12 Sempat juga Jenderal

sebagai persoalan confidential dan tidak

TNI Wiranto, kala itu menjabat Menteri

mudah melakukan tindakan yang bisa

Pertahanan

dikategorikan sebagai pembocoran rahasia

(Menhankam)/Panglima

Negara”. 10 Adapun “rahasia negara” yang

Bersenjata Republik Indonesia – sekarang

dimaksud yakni pernyataan Menhan kepada

Tentara Nasional Indonesia –menyatakan

media masa perihal penyediaan dana

siap mengusut kasus bocornya rekaman

Pemerintah sejumlah Rp 5,4 trilyun untuk

pembicaraan Habibie dan Ghalib, sebab

operasi

Fraksi

“secara otomatis ABRI selalu siap dan

Kebangkitan Bangsa (FKB) ini berpendapat

terpanggil untuk menyelidiki segala hal

bahwa Malaysia sudah memperisapkan diri

menyangkut bocornya rahasia negara”. 13

untuk berperang dalam perebutan blok

2. Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal

Ambalat,

lebih

berhati-hati

Ambalat.

karenanya

Politikus

DPR

jika

Negara

terbukti dengan

dan

menyebarkan cara

ikut

Keamanan Angkatan

berinisiatif

Sofjan Jacoeb pernah berpendapat bahwa

mengajukan dukungan dana operasi yang

penjelasan mengenai materi Berita Acara

usulan pengajuannya dinyatakan rahasia

Pemeriksaan (BAP) bukanlah pembocoran

agar pihak Malaysia tidak mengetahuinya. 11

rahasia Negara. Menurutnya, jika terjadi penyerahan BAP kepada wartawan, baru

Klaim Rahasia Negara dibidang proses penegakan

dapat diklasifikasikan membuka rahasia

hukum

Negara. 14

Pernyataan

ini

merupakan

bantahan dirinya atas tudingan bahwa ia 1. Kasus pembicaraan telepon antara B.J. Lihat Bernas Online. 25 Februari 1999. “AA. Baramuli “Muntir”. Mathori: Habibie Bisa Kena "Impeachment". 13 Dikutip dari Kompas. 20 Februari 1999. “Kasus Penyadapan Telepon Habibie-Ghalib. Cermin Politik Sangat Kisruh”. 14 Kompas Online. 11 Desember 2001. “Sofjan Jacoeb Bantah Bocorkan BAP Tommy Soeharto” 12

Kompas. 3 Mei 2001. Ibid. Kompas Online 29 Maret 2005. “DPR Peringatkan Menhan Juwono Sudarsono”. 11 Kompas Online 29 Maret 2005. “DPR Peringatkan Menhan Juwono Sudarsono”. 9

10

6

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 telah ia telah membocorkan BAP atas

duta besar, mulai dari pengusulan oleh pemerintah,

Hutomo Mandala Putra kepada pers,

proses pemberian pertimbangan oleh DPR, hingga

termasuk pernyataan Tommy Soeharto soal

diberikan persetujuan (agreement) oleh negara

dana Rp 15 milyar yang masuk ke yayasan

penerima, dapat dikategorikan sebagai rahasia

milik mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah. 15

Negara.

3. Pengatasnamaan “rahasia Negara” sempat

Untuk

mendukung

klaimnya,

menyampaikan:

juga dialami advokat dari Lembaga Bantuan

“kerahasiaan proses ini merupakan

Hukum (LBH) Medan yang menjadi pembela

suatu

dan kuasa hukum dari Sherlow Prasad (62

internasional (international customary

aturan

hukum

Indonesia,

keduanya terpidana hukuman mati. Advokat

sebagaimana

Pengesahan

dan waktu pelaksanaan eksekusi dengan

Konvensi

mengenai

Hubungan

alasan hal ini merupakan rahasia Negara.

beserta

Protokol

Pihak

mengenai

berencana

tertuang

dalam UU No 1 Tahun 1982 (tentang

pada LBH Medan tidak diberitahu tempat

Medan

kebiasaan

law) yang telah menjadi hukum positif

tahun) dan Namsog Sirilak (32 tahun),

LBH

untuk

Hak

Wina

Diplomatik, Opsionalnya Memperoleh

menghadiri pelaksanaan eksekusi mati

Kewarganegaraan

terhadap kedua kliennya, namun permintaan

maupun UU No 37 Tahun 1999

ini ditolak pejabat Kepala Kejaksaan Negeri

(tentang Hubungan Luar Negeri).” 17

Medan

Farid

Harianto

SH

Umar

Tahun

1961)

karena Klaim Rahasia Negara dibidang ekonomi

menurutnya, tempat dan waktu eksekusi termasuk “rahasia Negara”. 16

Ancaman membocorkan rahasia Negara pernah Klaim

Rahasia

Negara

dibidang

disorong kepada Kwik Kian Gie – saat itu menjabat

hubungan

sebagai

internasional

Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan/Ketua

Badan

Perencanaan

Dalam surat pembaca di media, Umar Hadi, Media

Pembangunan Nasional (Bappenas). Kwik berencana

Relations Departemen Luar Negeri menyesalkan dan

memberikan data kepada advokat kepailitan dan

menyampaikan keberatan atas penyebutan nama

menghimbau agar perkumpulan advokat kepailitan

calon, Negara tujuan dan penilaian anggota DPR

mengorganisir tuntutan hukum kepada Dana Moneter

terhadap calon-calon duta besar yang tengah

Interansiona (IMF). Data yang akan diserahkan

mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan

antara lain kesalahan IMF yang merugikan Indonesia,

Komisi I DPR. Klaim dari Umar, proses pencalonan

seperti proses penjualan Bank Central Asia (BCA).

Ibid. Tempo Interaktif. 28 September 2004. “Rencana Eksekusi Terpidana Mati Diterima Kuasa Hukum”.

17

15

Dikutip dari Kompas. 1 Maret 2003. “Pencalonan Dubes Rahasia Negara”

16

7

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Dalam kasus ini, kepemilikan pemerintah atas bank

pemerintah. Edi menyatakan “tidak semua

BCA dijual hanya senilai Rp 5 trilyun padahal BCA

anggaran harus diumumkan ke publik

sendiri mempunyai tagihan kepada pemerintah senilai

karena ada juga rahasia-rahasia Negara

Rp 60 trilyun. 18 Dalam hal ini, pembeli BCA yang

yang perlu dijaga. Karena itu, perlu ada

mendapat saran IMF secara otomatis meraup

pengaturan mana anggaran yang boleh

keuntungan tanpa harus melakukan tindakan apapun.

diumumkan dan tidak”. 20

Data mengenai kasus-kasus semacam inilah yang

3. Rudi Resnawan pada saat menjabat Walikta

sempat akan dibeberkan oleh Kwik kepada publik.

Banjar Baru dalam sambutan tertulis pada apel gabungan jajaran pemerintahannya

Klaim Rahasia Negara oleh Pejabat, instansi dan

mengingatkan

aparat Negara

membocorkan dokumen dan surat rahasia

agar

aparatnya

tidak

Negara, “bagi yang terbukti membocorkan 1. Pada April 2005, Bambang Sudibyo, Menteri

dokumen maupun surat kepada pihak lain

Pendidikan Nasional sempat mengancam

bakal mendapat sanksi sesuai ketentuan

melakukan tuntutan hukum kepada sebuah

yang berlaku" 21

media

karena

pemberitaan

Rencana

4. Kasus

tragis

berkaitan

dengan

Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan

mengatasnamakan “rahasia Negara” dialami

Nasional (Depdiknas) Tahun 2005 – 2009.

juga oleh Istu Prayogi, seorang guru honorer

Bambang

pemberitaan

yang juga penjual buku panduan soal-soal

mengenai isi draft Renstra Depdiknas ini

tes Pegawai Negeri Sipil (PNS). 22 Pada 24

sebagai

November 2004, saat Prayogi bersama

menyatakan tindakan

pembocoran

rahasia

Negara. 19

anaknya

Fidinia

Hastuti

(12

tahun)

2. Lain lagi Edi Siswadi, Kepala Dinas

menggelar dagangan bukunya di Balai

Pendidikan Kota Bandung yang pernah

Rakyat Depok II, ia ditangkap anggota

menyatakan bahwa tidak semua perincian

kepolisian dan dibawa ke Kepolisian Resor

anggaran

masyarakat.

(Polres) Depok. Kala itu, polisi yang

Menurutnya, transparansi seluruh anggaran

menangkapnya menuduh Prayogi telah

dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang

membocorkan rahasia Negara. Sempat juga

ingin

dapat

mengganggu

dilihat

dan

menekan Kompas. 30 April 2005. “Pertanggungjawaban Dana KAA Tidak Transparan” 21 Dikutip dari Banjarmasin Post Online. 19 April 2002. “Bocorkan Rahasia Kena Sanksi” 22 Tentang kasus ini, lihat Elshinta online. 30 November 2004. “Karena Merasa Dirugikan Oknum Polisi Penjual Buku Panduan Masuk PNS Mengadu ke Mabes Polri”; Lihat juga Kompas. 1 Desember 2004. “Lho....., Polisi kok Nodong Warga?” 20

Lihat Kompas. 29 Juli 2002. “Kwik Kian Gie Imbau Pengacara Tuntut IMF” 19 Kompas. 15 April 2005. “Kebijakan Pendidikan Bukan Rahasia Negara. Pernyataan Mendiknas Sebuah Tragedi bagi Keterbukaan Informasi”. Lihat juga Kompas. 14 April 2005. “Pembagian Jalur Pendidikan Kaya Miskin Hanya Wacana” 18

8

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 terjadi, polisi mengarahkan senjata api ke kepala Prayogi, hanya dengan jarak kurang lebih 1 meter. Ironisnya, Prayogi telah berdagang buku panduan semacam ini kurang lebih 1 tahun lamanya. merasa

dirugikan,

Prayogi

Karena meminta

pembelaan kepada LBH Jakarta.

9

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 C. Soal Pokok dalam RUU Rahasia Negara

Dalam RUU sangat jelas dimuat kepentingan state

dan Jaminan Hak Asasi Manusia

security (kemanan Negara) yang diterjemahkan dalam istilah kerahasiaan Negara. Dengan kata lain

•

tidak diketemukan perspektif kemananan manusia

Paradigma

dan masyarakat (human and community security) dalam konsideran “menimbang” RUU ini. Tabel 1 Perbandingan Konsideran Menimbang RUU Rahasia Negara (versi UI dan Dephan) dan RUU Kerahasiaan Negara (versi 21 Oktober 2005). RUU Rahasia Negara

RUU Kerahasiaan Negara (versi 21 Oktober 2005)

Konsideran Menimbang

Bahwa untuk terwujudnya sistem hukum

Bahwa kedaulatan, keutuhan dan keselamatan

nasional yang bersumber pada Pancasila dan

Negara harus dijaga guna tercapainya tujuan

Undang-Undang Dasar 1945, maka dianggpa

nasional, yakni melindungi segenap bangsa

perlu untuk mewujudkan secara hukum adanya

dan seluruh tumpah darah Indonesia, dana

kerahasiaan Negara sebagai sarana untuk

untuk

memantapkan terciptanya kehidupan bangsa

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

dan Negara Indonesia yang aman dan tentram

melaksanakan

dalam mencapai tujuannya;

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi

memajukan

kesejahteraan

ketertiban

umum,

dunia

yang

dan keadilan sosial dengan berlandaskan Pancasial dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Bahwa belum adanya aturan yang mengatur

Bahwa guna terwujudnya kepemerintahan

kerahasiaan Negara maka perlu diadakan

yang

atauran yang mengatur secara hukum tentang

penyelenggaraan Negara yang adil sesuai

kerahasiaan Negara;

dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama,

baik

keamanan

dan

dan

akuntabel

keteriban

diperlukan

umum

suatu

masyarakat demokratis; Bahwa aturan hukum tentang kerahasiaan

Bahwa guna menjamin kepastian hukum

Negara perlu diwujudkan dalam bentuk

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

undang-undang

maka

perlu

adanya

pengaturan

dan

perlindungan terhadap kerahasiaan Negara; Bahwa penyelenggaraan kerahasiaan Negara harus

diarahkan

dengan

terwujudnya

kepemerintahan yang baik dan akuntabel Bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang kerahasiaan Negara.

10

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Pendekatan state security, bahkan dapat saja

menjadi ketentuan karet, yang selanjutnya menjadi

berubah menjadi pendekatan government security

tirai besi bagi lembaga-lembaga Negara, termasuk

atau sebagai tameng pemerintah yang berkuasa.

birokrasi untuk menutup informasi perihal dugaan

Peluang disalahgunakan, dapat dilihat dari rumusan

korupsi dan kejahatan lainnya didalam lingkungan

pasal ketentuan pidana dalam RUU Rahasia Negara.

lembaga dan instansi yang bersangkutan. Rumusan

Pasal 21 RUU ini menyatakan:

“melar” semacam ini tentu saja membahayakan

“Barang siapa melakukan tindak

jaminan

pidana kegiatan mata-mata yaitu

berbangsa dan bernegara. 24 Definisi sebaiknya

kegiatan

melawan

untuk

dirumuskan tidak hanya terbatas mempertimbangkan

memiliki,

menguasai,

meneruskan

aspek “keamanan Negara”, melainkan juga aspek

atau

hukum

memberikannnya

langsung

Negara

dalam

kehidupan

community security). 25

organisasi yang melawan pemerintah Rahasia

hukum

keamanan manusia dan masyarakat (human and

maupun tidak langsung kepada … sesuatu

kepastian

dalam

Secara singkat, pengaturan secara ketat definisi

bidang keamanan, pertahanan, politik, diancam

rahasia Negara, dapat menghindarkan aturan ini

dengan hukuman pidana mati atau

digunakan untuk kepentingan-kepentingan melanggar

pidana paling lama dua puluh tahun” 23

hukum, seperti melindungi kejahatan korupsi atas

ekonomi

dan

diplomasi

nama “rahasia Negara”. 26 Definisi yang longgar dapat Tentu saja dalam RUU Rahasia Negara tersebut tidak

dilihat dari rumusan RUU Rahasia Negara, sebagai

diketemukan definisi organisasi yang melawan

berikut:

pemerintah, apakah sifatnya oposisi politik atau

“…bahan keterangan dan benda-benda

organisasi bersenjata. Sebagai ilustrasi, jika semua

yang berkaitan dengan keselamatan

anggaran pendapatan dan belanja dari sebuah

Negara yang tidak dapat atau tidak boleh

instansi pemerintah diklaim sebagai Rahasia Negara,

dimiliki

dan

dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang

maka pengawasan masyarakat dan prinsip-prinsip

berhak” 27

akuntabilitas mendapat ancaman yang serius.

•

diketahui,

Definisi dan Ruang Lingkup Lihat RUU Kerahasiaan Negara, Penjelasan I Umum, para 5. 25 Lihat Kompas. 1 September 2005. “Prinsip HAM Harus Dijunjung dalam Pembahasan RUU” 26 Lihat Kompas. 19 Maret 2002. “RUU Rahasia Negara Berpotensi Melindungi Kejahatan Korupsi”; lihat juga Lihat Kompas. 10 Juni 2003. “RUU Rahasia Negara Dikhawatirkan Hambat Pemberantasan Korupsi” 27 RUU Rahasia Negara, pasal 1 huruf (a). 24

Materi RUU termasuk definisi “rahasia Negara” jika tidak diatur secara jelas, rinci dan ketat, berakhir RUU Rahasia Negara, paasl 21. Garis bawah oleh penulis. 23

11

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Bahan keterangan yang dimaksud dapat berbentuk

penyelenggaraan Negara, sumber daya nasional atau

dan berwujud kebendaan dan bukan kebendaan. 28

ketertiban umum” 35

Selanjutnya RUU memuat bahan keterangan yang berupa “kebendaan”, mencakup antara lain: tulisan,

Dari

peta, rekaman, denah dan peralatan militer. 29

perbedaan kategori “sangat rahasia” dan “rahasia”

Sedangkan “bukan kebendaan” mencakup antara

terletak pada penggunaan istilah “sangat peka” dan

lain: kesepakatan dan pembicaraan. 30

“peka” serta penggunaan kalimat “mengancam

rumusan

RUU

Rahasia

Negara,

maka

keselamatan Negara” dan “menggangu keselamatan RUU Rahasia Negara dan RUU Kerahasiaan Negara

Negara”. Sementara, letak perbedaan klasifikasi

menentukan 2 jenis kategori rahasia Negara, yakni

“Sangat Rahasia dan “Rahasia” dalam RUU

dengan klasifikasi “sangat rahasia” dan “rahasia”. 31

Kerahasiaan

RUU Rahasia Negara merumuskan kategori “Sangat

ancamannya.

Negara,

terletak

pada

kualitas

rahasia” sebagai “rahasia yang sangat peka terhadap bahaya kebocoran yang mengancam keselamatan

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal 9 lingkup

Negara” 32 . Perbedaannya, dengan RUU Kerahasiaan

“ancaman pada keselamatan Negara” jika kebocoran

Negara,

kalimat

rahasia Negara dapat mengakibatkan terancamnya:

keutuhan

(1) Negara Kesatuan RI; (2) persatuan dan kesatuan

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau

bangsa; (3) keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI.

keselamatan bangsa”. 33

Sementara, gangguan terhadap keselamatan Negara,

terletak

“membahayakan

pada

penambahan

kedaulatan

negara,

dalam penjelasan pasal 10 RUU dinyatakan jika Sementara, dalam RUU Rahasia Negara, klasifikasi

kebocoran

“rahasia” mempunyai makna “rahasia Negara yang

“terganggunya

peka terhadap bahaya kebocoran yang mengganggu

nasional.”

rahasia

Negara

mengakibatkan

kesinambungan

pembangunan

keselamatan Negara”. 34 Sedangkan dalam RUU Kerahasiaan Negara, rumusan ancaman dielaborasi

Dalam RUU Kerahasiaan Negara, muncul istilah

lagi dengan manyatakan “apabila rahasia Negara

kerahasiaan Negara, selain istilah rahasia Negara.

tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat

Kerahasiaan Negara didesifnisikan sebagai “segala

mengakibatkan

sesuatu yang berkaitan dengan rahasia Negara”. 36

terganggunya

fungsi

Selanjutnya definisi rahasia Negara dalam RUU ini dirumuskan sebagai berikut: Ibid, pasal 7. Ibid, Penjelaan pasal 7. 30 Ibid, Penjelasan pasal 7. 31 Ibid, pasal 8; RUU Kerahasiaan Negara, pasal 6. 32 Ibid, pasal 9. 33 RUU Kerahasiaan Negara, pasal 7. 34 RUU Rahasia Negara, pasal 10.

“…segala sesuatu yang secara resmi

28 29

ditetapkan dan perlu dirahasiakan

35 36

12

RUU Kerahasiaan Negara, pasal 8. Ibid, pasal 1 angka (1).

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 untuk mendapat perlindungan melalui

Negara, yakni: (1) pertahanan dan keamanan

mekanisme

sesuai

Negara; (2) hubungan internasional; (3) proses

dengan ketentuan yang diatur dalam

penegakan hukum; (4) ketahanan ekonomi nasional;

kerahasiaan

Undang-undang

ini

yang

apabila

(5) sistem persandian Negara; (6) system intelijen

diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat

membahayakan

keutuhan,

Negara; (7) sistem intelijen Negara, dan; (7) aset vital

kedaulatan,

keselamatan

Negara.

Negara

Kesatuan Republik Indonesia; serta dapat mengakibatkan terganggunya

Selanjutnya, rumusan klasifikasi konfidensial dan

fungsi

Negara,

terbatas, dalam pasal 9 RUU Kerahasiaan Negara,

sumber daya nasional atau ketertiban

semestinya dihapus. Dalam pasal 9 ayat (1)

umum” 37

dinyatakan, “(t)idak termasuk klasifikasi Rahasia

penyelenggaraan

Negara…terdiri dari klasifikasi: (a) konfidensial; dan Tidak

RUU

(b) terbatas.” Kedua klasifikasi ini dinyatakan

Kerahasiaan Negara sudah memasukan definisi

merupakan rahasia instansi dan masa retensinya

istilah-istilah “informasi Negara”, “benda rahasia

ditentukan oleh instansi pemilik. 39

Negara”, “aktivitas rahasia Negara”, “pemilik rahasia

konfidensial mempunyai makna “segala sesuatu yang

Negara”, “pengelola rahasia negara” dan “pengguna

apabila diketahui orang yang tidak berhak dapat

rahasia

seperti

RUU

Rahasia

Negara,

negara”. 38

Klasifikasi

mengakibatkan gagalnya pelaksanaan tugas dan fungsi instansi”, 40 sementara klasifikasi terbatas,

Definisi yang longgar tersebut, sebenarnya dapat

dalam RUU ini dirumuskan “segala sesuatu yang

dibatasi

negatif,

apabila diketahui oleh orang yang tidak berhak dapat

misalnya, “…segala sesuatu yang secara resmi

mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan

ditetapkan dan perlu dirahasiakan diluar perihal

fungsi instansi”. 41 Dalam RUU Kerahasiaan Negara,

dugaan

dicontohkan yang menjadi rahasia instansi yakni

dengan

korupsi

menggunakan

dan

frasa

pelanggaran

hak

asasi

manusia…”.

naskah soal Ujian Akhir Nasional yang belum dikeluarkan pada pelaksanaan Ujian.

Definisi negatif tersebut perlu dimuat, antara lain disebabkan ruang lingkup rahasia Negara, seperti

Terdapat sejumlah alasan mengapa rumusan pasal 9

dinyatakan dalam pasal 5 RUU Kerahasiaan Negara

tidak relevan dan perlu dihapus, diantaranya: (1)

juga memberikan peluang penyalahgunaan karena

rumusan ini secara negatif merupakan ancaman

elastisitasnya. Pasal 5 RUU Kerahasiaan Negara

terhadap prinsip-prinsip pelayanan publik; (2) lagi-lagi

memuat 7 bidang yang menjadi ruang lingkup rahasia

membuktikan adanya keinginan untuk seluas-luasnya Lihat Ibid, pasal 9 ayat (2) dan (3). Ibid, Penjelasan pasal 9 ayat (1). 41 Ibid, Penjelasan pasal 9 ayat (2). 39

Ibid, pasal 1 angka (2). 38 Ibid, pasal 1 angka (4), (5), 9), (10) dan angka (11). 37

40

13

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 membatasi akses masyarakat terhadap informasi

tujuan dengan asas kerahasiaan Negara. 45 Dalam

atau dengan kata lain menjadi ancaman prinsip

RUU Kerahasiaan Negara dijelaskan tujuannya

“maximum disclosure and limited exemption” dan

“untuk memberikan perlindungan terhadap rahasia

rumusan aturan yang “berlebihan” 42 ; (4) dokumen-

Negara”, dengan berdasarkan 6 asas, yakni: (1)

dokumen

guna

legalitas; (2) kepentingan nasional; (3) ketertiban

pelaksanaan pembangunan semestinya dirumuskan

umum; (4) keamanan; (5) akuntabilitas, dan; (6)

secara

personalitas.

yang

disusun

transparan

dan

oleh

instansi

melibatkan

partisipasi

mayarakat seluas-luasnya. Selanjutnya, (4) mengenai contoh pembocoran naskah soal Ujian Akhir

Merujuk pada perumusan fungsi, tujuan dan asas

Nasional, pada dasarnya selama ini sudah diatur

RUU Rahasia Negara dan RUU Kerahasiaan Negara,

dengan ketentuan dan ancaman pidana seperti

maka asas “maximum disclosure and limited

termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

exemption” tidak mendapat tempat dalam kedua

dan juga sudah diatur dalam Undang-undang Nomor

rancangan UU ini. Karenanya, untuk memastikan

7/1971 tentang Kearsipan, sehingga tidak perlu

bahwa, tidak terjadi penyalahgunaan norma hukum

secara khusus dimasukan dalam RUU yang

ini, asas “kepentingan dan keamanan masyarakat”

mengatur tentang rahasia/kerahasiaan Negara.

perlu dimasukkan kedalam RUU ini.

•

•

Fungsi, Tujuan dan Asas UU Rahasia Negara/Kerahasiaan Negara.

Otoritas dan kewenangan: siapa yang menentukan rahasia atau bukan rahasia?

Merujuk pada RUU Rahasia Negara, dinyatakan

Menentukan otoritas yang berhak menentukan

bahwa “rahasia negara” berfungsi “melancarkan

sebuah informasi, dokumen, data dan seterusnya,

pelaksanaan tugas bagi setiap instansi dalam rangka

diklasifikasikan sebagai “rahasia” atau “bukan

keselamatan negara”. 43 Selanjutnya “penetapan

rahasia” penting untuk dirumuskan secara tegas, agar

rahasia

menjaga konsitensi dan kewibawaan Negara. Jika

Negara”

bertujuan

“sebagai

upaya

pencegahan terhadap kebocoran rahasia Negara

tidak

terdapat

otoritas

tunggal,

maka

dalam rangka menjamin keselamatan negara”. 44

konsekwensinya, tiap lembaga atau instansi dapat mengeluarkan kebijakan sendiri-sendiri. Sinyal ini

Berbeda dengan versi RUU Rahasia Negara, yang

dapat dibuktikan dengan keluarnya Instruksi Menteri

menggandengkan tujuan dengan fungsi Rahasia

Dalam Negeri (Mendagri) No. 7 tahun 2004 mengenai

Negara, RUU Kerahasiaan Negara menggandeng

Penegakan Tata Tertib Kerja Aparatur Departemen Dalam Negeri. Dalam Instruksi ini, dimuat ketentuan,

Ibid, Penjelasan Bagian I Umum, para. 4. RUU Rahasia Negara, pasal 2. 44 Ibid, pasal 3. 42

Lihat Ibid, Bagian Kedua, pasal 2 dan 3, bandingkan dengan RUU Kerahasiaan Negara, Bab II, pasal 2 dan 3.

43

45

14

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 seluruh pegawai Depdagri menjaga dan tidak

Selanjutnya,

kewenangan

menetapkan

membocorkan atau memanfaatkan rahasia negara

Negara dimuat dalam pasal 12 RUU Rahasia Negara,

yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk

yakni dimiliki oleh pimpinan lembaga-lembaga

kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. 46

Negara, pimpinan lembaga pemerintah (departemen

Menurut Ujang Sudirman, Kepala Pusat Penerangan

dan non-departemen) pimpinan BUMN, dan pimpinan

Departemen Penerangan Dalam Negeri (Depdagri),

Badan-badan lain yang ditunjuk Pemerintah. Dalam

rahasia negara yang dimaksud adalah berbagai

pasal ini juga dinyatakan, seorang pimpinan dapat

dokumen yang tidak boleh diketahui masyarakat

mendelegasikan

sebelum waktunya. Pertanyaan lanjutan yang bisa

dibawahnya. 48

diajukan: siapa yang menentukan berbagai dokumen

Kerahasiaan

yang dimaksud?

menentukan

kewenangan Dalam

kepada

rahasia

eselon

perkembangannya,

RUU

memuat

yang

Negara

sejumlah

aturan

otoritas

dalam

penyelenggaraan kerahasiaan Negara dalam Bab V, Sebagai tambahan, tidak jarang, sebuah dokumen

sebagai berikut:

RUU atau Naskah Akademiknya yang tengah dibahas

1. Lembaga Sandi Negara bersama-sama dengan

di stempel cap “R A H A S I A”. Fakta ini juga

instansi terkait menentukan kebijakan umum

menyebabkan, perlunya sebuah otoritas yang

Rahasia Negara; 49

menentukan kategori “rahasia”.

2. Masing-masing Kepala Instansi menetapkan kebijakan teknis mengenai Rahasia Negara; 50 3. Pengelola

Mengenai siapa yang memiliki otoritas untuk

Rahasia

Negara

merupakan

menentukan rahasia atau tidak rahasianya sebuah

individu/pihak yang mengelola rahasia Negara,

“bahan keterangan dan benda-benda”, RUU Rahasia

yang mana telah memiliki sertifikasi keahlian

Negara menyatakan ditentukan dan diselenggarakan

dalam pengelolaan dan perlindungan Rahasia

oleh Aparat Negara dan Pemerintahan Republik

Negara

Indonesia yang bertugas di lembaga-lembaga

Sertifikasi yang dimaksud, dikeluarkan oleh

Negara, lembaga Pemerintah baik Departemen,

Lembaga Sandi Negara; 52

serta

berkompeten

dibidangnya. 51

Tentara Nasional Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan-badan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia. 47 Dalam penjelasan RUU Rahasia Negara tidak diketemukan penjelasan mengenai “badan-badan lain yang ditunjuk oleh Pemerintah”. Ibid, pasal 12 ayat (2). RUU Kerahasiaan Negara, pasal 13 ayat (2). 50 Ibid, pasal 14 ayat (2). 51 Ibid, pasal 16 ayat (1) dan (2). 52 Ibid, pasal 16 ayat (3). 48 49 46 Lihat Kompas. 28 Oktober 2004. “Instruksi Menteri Dalam Negeri: Dilarang Bocorkan Rahasia Negara”. 47 RUU Rahasia Negara, pasal 5.

15

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Gambar 1 Contoh dokumen RUU yang diklasifikasikan Rahasia: RUU Intelijen Negara

4. Setiap instansi yang memuat atau memiliki

Rahasia Negara dan menentukan kebijakan

rahasia Negara merupakan Pemilik Rahasia

terpadu untuk mencegah meluasnya kebocoran

Negara yang mempunyai 2 wewenang pokok

serta upaya mengatasi dampak akibat kebocoran

untuk menentukan: Klasifikasi Rahasia Negara

rahasia Negara. 55

dan Pengguna Rahasia Negara; 53 5. Kepala Instansi mempunyai kewajiban untuk melakukan

terhadap

untuk membentuk sebuah lembaga baru dalam

sementara

jangka waktu paling lama 2 tahun sejak UU – yang

pengawasan teknis disemua instansi wajib

nantinya ditetapkan - diundangkan: Dewan Rahasia

dilaksanakan Lembaga Sandi Negara; 54

Negara (DRN). 56 Dewan ini nantinya terdiri dari

pengelolaan

pengawasan Rahasia

umum

RUU Kerahasiaan Negara memunculkan aturan

Negara,

6. Dewan Rahasia Negara bertugas menentukan

anggota tetap dan tidak tetap, yang diketuai oleh

kebijakan mengenai Rahasia Negara serta

Menteri Pertahanan, bersidang secara ad hoc dan

mempunyai wewenang: (1) memperpanjang

secara langsung bertanggungjawab kepada Presiden.

masa retensi Rahasia Negara; (2) memberi

Anggota Tetap DRN yakni: Menteri Pertahanan;

persetujuan atau penolakan kepada Hakim untuk

Menteri Dalam Negeri; Menteri Luar Negeri; Menteri

mengetahui Rahasia Negara dalam proses

Hukum dan HAM; Menteri Komunikasi dan Informasi;

peradilan, dan; (3) menyatakan bocornya Lihat Ibid, pasal 24 jo. Pasal 25. Mengenai Dewan Rahasia Negara, lihat Ibid, pasal 22 – 25. 55

Ibid, pasal 1 angka (9) jo. Pasal 19. 54 Ibid, pasal 21 ayat (1) dan (2). 53

56

16

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Jaksa Agung; Panglima TNI; Kepala Polri; Kepala

sangat jelas memberikan “cek kosong” lewat

Badan Intelijen Negara, dan; Kepala Lembaga Sandi

Peraturan Pemerintah untuk mengatur tentang rincian

Negara.

kewenangan dan soal pendelegasian pimpinan kepada eselon dibawahnya. 57

Dalam konteks otoritas dan kewenangan, tentu saja perlu diatur perihal otoritas wakil rakyat, anggota DPR

Berbeda dengan RUU Rahasia Negara, RUU

dalam penyelenggaraan Rahasia Negara, terutama

Kerahasiaan Negara sudah memuat masa retensi.

berkaitan dengan penggunaan Rahasia Negara.

Dalam RUU ini, masa retensi klasifikasi Sangat

Sudah sewajarnya, parlemen juga mempunyai hak

Rahasia ditentukan selama 30 tahun dan klasifikasi

untuk melihat “Rahasia Negara” untuk kepentingan

Rahasia mempunyai masa retensi 20 tahun. 58 Namun

pengawasan kebijakan pemerintah (eksekutif), yang

demikian,

tentu saja prosedur dan mekanismenya perlu diatur

perpanjangan masa retensi tanpa batas waktu,

dalam UU ini.

seperti dinyatakan dalam pasal 10 ayat (4), dengan

RUU

ini

juga

membuka

peluang

pertimbangan, jika dianggap: (1) membahayakan •

Retensi: Jangka waktu informasi rahasia

keselamatan Negara; (2) adanya keadaan perang

dapat diketahui publik

atau kondisi darurat; dan/atau; (3) membahayakan kepentingan umum yang lebih besar.

Pada dasarnya Negara melayani masyarakat. •

Sehingga informasi rahasia dapat diatur jangka waktu

Masalah penghapusan dan pengamanan

kerahasiaannya, untuk selanjutnya informasi ini dapat diketahui masyarakat. Pembatasan jangka waktu ini

Perihal “pengamanan”, terdapat perbedaaan rumusan

juga berguna untuk kepentingan sejarah. Problemnya

antara RUU Rahasia Negara dan RUU Kerahasiaan

RUU Rahasia Negara tidak memuat dengan tegas

Negara. Dalam RUU Rahasia Negara, dimuat secara

daluwarsa rahasia Negara.

eksplisit rumusan pengamanan Rahasia Negara 59 , sedangkan

RUU

Kerahasiaan

Negara

tidak

RUU Rahasia Negara hanya menyatakan bahwa

menggunakan istilah “pengamanan”. Dalam RUU

masa berlakunya rahasia Negara ditentukan oleh

Kerahasiaan

pejabat yang berwenang”. Jika merujuk pada pasal 5

pengelolaan Rahasia Negara melalui tahapan

Negara,

dirumuskan

tahap-tahap

jo. Pasal 12 RUU ini, maka lewat waktu rahasia Negara

dapat

berbeda-beda,

ditentukan

dan

bergantung pada pada pejabat di lembaga-lembaga Negara, lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik

Lihat RUU Rahasia Negara, pasal 12 ayat (1) dan (2). Lihat RUU Kerahasiaan Negara, pasal 10 ayat (1) dan (2). 59 Lihat RUU Rahasia Negara, Bagian Ketiga, pasal 15 – 17. 57 58

Negara atau badan-badan lain yang ditunjuk oleh Pemeritah. Masalah lanjutan, RUU Rahasia Negara

17

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 perencanaan,

pelaksanaan,

pemeliharaan,

dan

Koalisi ini, sebaiknya RUU Rahasia Negara disatukan

penghapusan. 60

materinya dalam RUU Kebebasan Informasi (KI) – sekarang KMIP. 62 Penolakan ini pada dasarnya,

Tahapan “penghapusan” dalam RUU Kerahasiaan

didasarkan pada kekhawatiran materi dalam RUU RN

Negara semestinya ditiadakan dan diganti dengan

bertentangan dengan materi RUU KI.

tahapan “pengamanan”. Hal ini disebabkan praktik “penghapusan” bertolak belakang dengan norma

Keperluan singkronisasi dalam pandangan YLBHI

masa retensi.

bertujuan agar kedua RUU ini dapat menjamin kepentingan publik: hak asasi dan kebebasan dasar

Satu masalah yang relevan dengan pasal 12

masyarakat. 63 Sinkronisasi ini juga diperlukan agar

Kovenan

Sipol)

prinsip keterbukaan maksimal dan pengecualian

sebagaimana telah dinyatakan dibagian awal, dimuat

terbatas (maximum disclosure and limited exemption)

dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) perihal

dapat terpenuhi.

Hak

Sipil

dan

Politik

(Hak

pengamanan fisik yang berupa “pengamanan orang”. Untuk melakukan pelarangan terhadap orang untuk

Singkronisasi dapat dilakukan setelah RUU KMIP

bepergian, perlu dilakukan dengan prosedur yang

ditetapkan menjadi UU, atau dilakukan secara

ketat dan tidak melanggar hukum.

bersamaan. Jika boleh memilih, maka ideal jatuh pada cara pertama: RUU Rahasia Negara mengikuti kaidah RUU KMIP. Selain RUU KMIP, terdapat RUU

•

Singkronisasi dengan R(UU) lain: R(UU)

lain yang rumusannya dicoba untuk memasukkan hal

Kebebasan Memperoleh Informasi Publik

“rahasia Negara”. Sejumlah Ornop mengkritik adanya

(KMIP) dan R(UU) Kitab Undang-Undang

rumusan melar karet “rahasia Negara” dalam RUU

Hukum Pidana (KUHP) dan Peraturan

KUHP.

Perundang-udangan lainnya Perlu juga dicatat, ketentuan pidana mengenai tindak Di awal tahun 2002, Koalisi Kebebasan untuk

kejahatan penyalahgunaan Rahasia Negara juga

Informasi – beranggotakan sejumlah Ornop, termasuk

telah diatur oleh KUHP dan UU tentang Kearsipan

YLBHI – pernah menyampaikan penolakan rencana

(lihat Lampiran). Boleh dikatakan, rumusan yang

pembahasan RUU Rahasia Negara (RN). 61 Menurut

memenuhi kaidah “kepastian hukum” dalam RUU

Lihat RUU Kerahasiaan Negara, pasal 18 ayat (1). 61 Koalisi ini beranggotakan antara lain Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Indonesian Corruption Watch (ICW), Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Lembaga Studi Pers

dan Pembangunan (LSPP), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). 62 Detik.com Online. 18 Maret 2002. “UU Rahasia Negara Ditentang Sejumlah LSM”. 63 Sinar Harapan. 12 November 2004. “Pembahasan RUU Rahasia Negara dan KMIP. DPR Mesti Prioritaskan Perlindungan Publik”

60

18

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Kerahasiaan Negara, hanya dapat ditemukan dalam Bab VII yang memuat pasal-pasal mengenai ketentuan pidana. 64

Lihat RUU Kerahasiaan Negara, terutama bagian tindak pidana dibidang rahasia Negara, pasal 26 – 30. 64

19

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 D. Usulan

Umum

dan

Redaksional

untuk

Ketentuan UU Rahasia Negara

mendapat

kepentingan

“Rahasia

persidangan,

Negara”

untuk

apabila

hakim

memerlukan keterangan lain guna menambah keyakinannya Sebagai

penutup,

umum

dalam

rangka

pengambilan

keputusan. Dalam RUU akan diatur dalam

merekomendasikan

Peraturan Presiden; 66

perubahan paradigma dan keseluruhan rumusan pasal-pasal dalam RUU Rahasia Negara, RUU

3. Kebijakan umum Rahasia Negara, yang dalam

Kerahasiaan Negara, atau RUU versi pihak mana

rumusan RUU Kerahasiaan Negara akan diatur

pun, dengan memperhatikan paling tidak 5 prinsip

oleh Peraturan Presiden; 67 4. Pedoman pengelolaan Rahasia Negara yang

pokok: (1) aturan hukum yang jelas (clear legal

meliputi

grounds) ;

pemeliharaan

perencanaan, dan

pelaksanaan,

penghapusan

Rahasia

(2) prinsip “keperluan” (necessity);

Negara, dalam RUU Kerahasiaan Negara,

(3) prinsip proporsional (proportionality);

pengaturannya diserahkan pada Presiden lewat

(4) perlindungan

keamanan

masyarakat

(human

manusia and

Peraturan Pemerintah; 68

dan

community

5. Organisasi dan tata kerja Dewan Rahasia

security);

Negara, yang akan diatur dengan Peraturan Presiden. 69

(5) keterbukaan maksimal dan pengecualian terbatas (maximum disclosure and limited

Kepentingan untuk membahas ke-5 materi tersebut

exemption)

berguna untuk mencegah adanya intervensi dan Selanjutnya, jika DPR bersikeras untuk mengatur

pengaturan yang berlebihan pihak eksekutif terhadap

materi “Rahasia Negara” didalam sebuah UU, maka

lembaga-lembaga

perlu “wakil rakyat” ini mengatur sejumlah rumusan,

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi (MK).

dengan

Alasan lain, agar peraturan yang ditetapkan Presiden

tidak

perumusannya

menyerahkan diatur

perundang-undangan Dalam

RUU

dalam dibawah

Kerahasiaan

jenis

wewenang peraturan

nantinya

Undang-undang. Negara,

tidak

Negara

bertetangan

lain

seperti

dengan

DPR,

peraturan

perundang-undangan diatasnya baik UU maupun

terdapat

UUD 1945. Karenanya, lebih baik substansi materi ini

setidaknya 5 materi yang perumusannya diserahkan

sudah dimuat dalam Undang-undang.

kepada Pemerintah, yakni: 1. Perihal

pedoman

pengelolaan

Berkaitan dengan substansi, perumusan materi dan

Rahasia

Negara; 65 Ibid, pasal 11 ayat (7). Ibid, pasal 13 ayat (3). 68 Ibid, pasal 18 ayat (18). 69 Ibid, pasal 22 ayat (3). 66

2. Prosedur dan mekanisme permintaan hakim 65

67

RUU Kerahasiaan Negara, pasal 9 ayat (4). 20

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 pasal mesti melibatkan partisipasi masyarakat

TNI menyebabkan tidak adanya upaya judicial review

seluas-luasnya.

pelibatan

terhadap pasal-pasal dalam RUU ini. Sebaliknya,

masyarakat dalam proses pembahasan RUU TNI –

tidak jarang UU yang tidak melibatkan partisipasi

selanjutnya ditetapkan sebagai UU No. 34/2004.

masyarakat

Hingga saat ini, belum ada pihak-pihak yang

kemudian diuji materiil di MK, bahkan pengajuan

mengajukan uji materiil terhadap UU ini. Boleh jadi,

judicial review-nya, direncanakan sebelum RUU

karena sejumlah masukan yang direkomendasikan

ditetapkan menjadi UU.

Sebagai

contoh

organisasi non-pemerintah telah diadopsi dalam UU

21

dalam

proses

pembahasannya,

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Daftar Pustaka

Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-undang Pengesahan Kovenan International Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Kovenan ini diadopsi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat Resolusi 2200A (XXI), 16 Desember 1996, untuk selanjutnya berlaku sebagai perjanjian internasional pada 23 Maret 1976. Undang-undang No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Undang-undang No. 7/1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan Rancangan Undang-undang RUU Intelijen Negara RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik RUU Kerahasiaan Negara versi 21 Oktober 2005 RUU Rahasia Negara versi Departemen Pertahanan UN docs. CCPR/C/21/Rev.1/Add 9. General Comment No. 27: Article 12 (Freedom of movement). Sixty-seventh session (1999). CCPR. General Comment No. 10: Article 19 (Freedom of opinion). Nineteenth session (1983). Berita Media Kompas. 16 September 2005. “Pemerintah Diminta Bersikap Terbuka”; ------------. 1 September 2005. “Prinsip HAM Harus Dijunjung dalam Pembahasan RUU” ------------. 30 April 2005. “Pertanggungjawaban Dana KAA Tidak Transparan” ------------. 15 April 2005. “Kebijakan Pendidikan Bukan Rahasia Negara. Pernyataan Mendiknas Sebuah Tragedi bagi Keterbukaan Informasi”. ------------. 14 April 2005. “Pembagian Jalur Pendidikan Kaya Miskin Hanya Wacana” ------------. 25 Februari 2005. “Lembaga Sandi Usulkan Judul RUU Rahasia Negara Diubah” ------------. 1 Desember 2004. “Lho....., Polisi kok Nodong Warga?” ------------. 28 Oktober 2004. “Instruksi Menteri Dalam Negeri: Dilarang Bocorkan Rahasia Negara”. ------------. 10 Juni 2003. “RUU Rahasia Negara Dikhawatirkan Hambat Pemberantasan Korupsi” ------------. 1 Maret 2003. “Pencalonan Dubes Rahasia Negara” ------------. 29 Juli 2002. “Kwik Kian Gie Imbau Pengacara Tuntut IMF” ------------. 19 Maret 2002. “RUU Rahasia Negara Berpotensi Melindungi Kejahatan Korupsi”. ------------. 4 Mei 2001. “Mabes Polri Bentuk Tim Pendukung Penyelidikan Suripto”. ------------. 3 Mei 2001. “Dijamin Anggota DPR, Suripto Tinggalkan Polda. Belum Pasti “Rahasia Negara” yang Dijual ------------. 3 Mei 2001. “Lembaga Studi yang Dituding Jadi Mata-mata”; -------------. 20 Februari 1999. “Kasus Penyadapan Telepon Habibie-Ghalib. Cermin Politik Sangat Kisruh”. Sinar Harapan. 12 November 2004. “Pembahasan RUU Rahasia Negara dan KMIP. DPR Mesti Prioritaskan Perlindungan Publik”

21

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Berita Media Online Acehkita Online. “RUU Rahasia Negara Potensi Salahgunakan Kekuasaan”. http://www.acehkita.com/content.php?op=modload&name=berita&file=view&coid=4709&lang=

Teks

di

Banjarmasin Post Online. 19 April 2002. “Bocorkan Rahasia Kena Sanksi” Teks di http://www.kompas.com/berita-terbaru/0201/19/headline/025.htm Bernas Online. 25 Februari 1999. “AA. Baramuli “Muntir”. Mathori: Habibie Bisa Kena "Impeachment". Teks di http://www.indomedia.com/bernas/9902/25/UTAMA/25uta0.htm Detik.com Online. 18 Maret 2002. “UU Rahasia Negara Ditentang Sejumlah LSM” Dikutip dari http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=3198 Elshinta online. 30 November 2004. “Karena Merasa Dirugikan Oknum Polisi Penjual Buku Panduan Masuk PNS Mengadu ke Mabes Polri” Teks di http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=12878; Kompas Online 29 Maret 2005. “DPR Peringatkan Menhan Juwono Sudarsono”. Teks di http://www.kompas.com/utama/news/0503/29/145914.htm Sinar Harapan Online, 12 November 2004. “Pembahasan RUU Rahasia Negara dan KMIP. DPR Mesti Prioritaskan Perlindungan Publik”. Teks di http://www.sinarharapan.co.id/berita/0411/12/nas06.html Tempo Interaktif. 28 September 2004. “Rencana Eksekusi Terpidana Mati Diterima Kuasa Hukum” Teks di http://www.tempo.co.id/hg/nusa/sumatera/2004/09/28/brk,20040928-47,id.html Kompas Online. 11 Desember 2001. “Sofjan Jacoeb Bantah Bocorkan BAP Tommy Soeharto” Teks di http://www.kompas.com/berita-terbaru/0112/11/headline/032.htm

22

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Lampiran Tabel Perbandingan Ketentuan Pidana Pembocoran Rahasia Negara dalam KUHP, UU Kearsipan, RUU Rahasia Negara dan RUU Kerahasiaan Negara RUU/UU KUHP

PASAL Pasal 112

Pasal 113 ayat (1)

Pasal 113 ayat (2) Pasal 114

Pasal 115

Pasal 119 ayat (1)

Pasal 119 ayat (2)

RUMUSAN TINDAK PIDANA Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunanya benda-benda itu diketahui olehnya Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 113 harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau susunannya atau seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain (atau) tidak berwenang mengetahui Barang siapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduganya bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula jika membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa pun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamongh praja, dalam hal benda-benda itu ke tangannya Barang siapa memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahuinya mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam pasal 113, padahal tidak wenang untuk itu, atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, perlengkapan mesin, atau kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau sesuatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan tentara Barang siapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya bahwa dengan cara apapun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat seperti tersebut pada

23

ANCAMAN PIDANA Pidana penjara paling lama 7 tahun

Pidana penjara paling lama 4 tahun

Pidana pemberatan ditambah 1/3 Pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah Pidana penjara palling lama 3 tahun.




UU Kearsipan

Pasal 11 ayat (1) Pasal 11 ayat (2)

RUU Rahasia Negara


Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

RUU Kerahasiaan Negara

Pasal 26 ayat (1)

Pasal 26 ayat (2)

Pasal 27 ayat (1)

ke-1. Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang ini Barangsiapa yang menyimpan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang ini, yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal tentang isi naskah itu kepada pihak ketiga yang tidak berhak mengetahuinya sedang ia diwajibkan merahasiakan hal-hal tersebut Barang siapa karena kewajibannya tidak melaksanakan pengamanan Rahasia Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Barang siapa karena kewajibannya melaksanakan pengamanan Rahasia Negara dengan sengaja mengumumkan atau memberitahukan atau menyerahkan kepada pihak yang tidak berhak Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan Rahasia Negara yang diketahui bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan Negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikan kepada Negara asing Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada pihak yang tidak berhak mengetahui Rahasia Negara berupa surat-surat, peta-peta, rencanarencana, gambar-gambar atau benda-benda dan yang bersangkutan dengan Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya tau susunan benda-benda itu diketahui olehnya Barang siapa melakukan tindak pidana kegiatan mata-mata yaitu kegiatan melawan hukum untuk memiliki, menguasai, meneruskan atau memberikannnya langsung maupun tidak langsung kepada Negara atau organisasi asing ataupun kepada organisasi yang melawan pemerintah sesuatu Rahasia Negara dalam bidang keamanan, pertahanan, politik, ekonomi dan diplomasi Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengubah jaringan telekomunikasi dan atau memanipulasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang merupakan Rahasia Negara Setiap orang dengan sengaja melawan hukum mengetahui dan menyebarluaskan informasi Rahasia Negara berklasifikasi Sangat Rahasia kepada pihak lain yang tidak berhak mengetahuinya diancam karena pembocoran rahasia Negara Dalam hal informasi Rahasia Negara sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini berklasifikasi Rahasia Setiap orang dengan sengaja melawan hukum mengetahui kemudian menyimpan, menerima, memberikan, menghilangkan, menggandakan, memodifikasi/merubah, memiliki/menguasasi, memotret, merekam, memalsukan, merusak/menghancurkan, menyalin, mengalihkan/memindahkan atau memasuki (wilayah) atau

24

Pidana penjara selama-lamanya 10 tahun. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun. Pidana penjara paling lama 9 tahun Pidana pemberatan ditambah 1/3 Pidana penjara paling lama 9 tahun


Pidana mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun

Pidana penjara paling lama 10 tahun Pidana penjara paling singkat 20 tahun atau paling lama seumur hidup Pidana penjara paling singkat 10 tahun atau paling lama 18 tahun Pidana penjara paling singkat 20 tahun atau paling lama seumur hidup


Pasal 27 ayat (2)


Pasal 28 ayat (2)

mengintai (wilayah) benda Rahasia Negara berklasifikasi Sangat Rahasia Dalam hal benda Rahasia Negara sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini berklasifikasi Rahasia Setiap orang dalam masa perang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Setiap orang dengan sengaja secara melawan hukum mengetahui kemudian menggangu atau menghalanghalangi atau memotret atau merekam aktivitas Rahasia Negara berklasifikasi Sangat Rahasia diancam karena pembocoran Rahasia Negara Dalam hal aktivitas Rahasia Negara sebagaimana diatur pada ayat (1) Pasal ini berklasifikasi Rahasia

Pasal 28 ayat (3)

Setiap orang dalam masa perang dengan sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)

Pasal 29 ayat (1)

Setiap orang yang karena jabatannya sebagai Pemilik Rahasia Negara, Pengguna Rahasia Negara, atau Pengelola Rahasia Negara dengan sengaja melakukan tidak pidana dibidang Rahasia Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26 atau pasal 27 Setiap orang yang karena jabatannya sebagai Pemilik Rahasia Negara, Pengguna Rahasia Negara, atau Pengelola Rahasia Negara yang karena kelalaiannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana dibidang Rahasia Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26 atau pasal 27 Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan dalam membocorkan Rahasia Negara Setiap orang dengan melawan hukum menyimpan, menerima, menghilangkan, memiliki atau merusak/menghancurkan benda Rahasia Negara yang tidak diketahuinya bahwa benda tersebut adalah benda Rahasia Negara, diancam karena pembocoran rahasia negara Setiap orang yang mencuri benda Rahasia Negara yang tidak diketahuinya bahwa benda tersebut adalah benda Rahasia Negara diancam karena pembocoran rahasia negara Setiap orang dengan melawan hukum menggangu, menghalang-halangi, memotret atau merekam aktivitas Rahasia Negara yang tidak diketahuinya bahwa aktivitas tersebut adalah aktivitas Rahasia Negara diancam karena pembocoran rahasia negara

Pasal 29 ayat (2)


Pasal 30 ayat (2)

Pasal 30 ayat (3)

25

Pidana penjara paling singkat 10 tahun atau paling lama 18 tahun Pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati Pidana penjara paling singkat 20 tahun atau paling lama seumur hidup Pidana penjara paling singkat 10 tahun atau paling lama 18 tahun Pidana penjara paling singkat 20 tahun atau paling lama seumur hidup Pidana pemberatan ditambah 1/3

Pengurangan pidana 1/3

Pengurangan pidana 1/3 Pidana penjara paling singkat 2 tahun atau paling lama 7 tahun Pidana penjara paling singkat 6 tahun atau paling lama 10 tahun Pidana penjara paling singkat 2 tahun atau paling lama 7 tahun


STRUKTUR KEPENGURUSAN YLBHI Dewan Pembina Eva Riyanti Hutapea Pelaku bisnis

Adnan Buyung Nasution Advokat, juga Anggota International Commission of Jurists (ICJ)

Fauzi Bowo Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta – ex. Officio.

Tamrin Amal Tomagola Sosiolog, juga Pengajar Senior pada Jurusan Sosiologi, Universitas Indonesia

Frans Hendra Winarta Advokat, juga Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN)

Mulyana. W. Kusumah Pengaja pada Jurusan Kriminologi Universitas Indonesia – ex. officio

Harkristuti Harkrisnowo Gurubesar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN)

Abdul Rahman Saleh Jaksa Agung Republik Indonesia – ex officio.

Mas Achmad Santosa Legal reformer

Chairil Syah Advokat

Mohammad Assegaf Advokat

Tuti Hutagalung Advokat

Mohammad Zaidun Advokat

Ake Arif Pemerhati bidang sosial dan pelaku bisnis

Nur Ismanto Advokat

Ali Sadikin Mantan Gubernur DKI Jakarta

Otto Syamsuddin Ishak Sosiolog

Andi Rudiyanto Asapa Advokat; Bupati Kabupaten Sinjai Sulawesi Tengah – ex officio.

Sakurayati Advokat

Aristides Katoppo Wartawan Senior, juga Pemimpin Redaksi Harian Sinar Harapan

Salahuddin Wahid Ketua PB Nadhlatul Ulama. Toeti Herati Rooseno Gurubesar Filsafat Universitas Indonesia

August Parengkuan Direktur Komunikasi Kelompok Kompas-Gramedia; Presiden Direktur TV7.

Todung Mulya Lubis Advokat

Dindin. S. Maolani Advokat

Willem Rumsarwir Pendeta

26


Badan Pengurus Munarman Ketua Badan Pengurus

Isfahani Direktur Program Hak-hak Petani dan Hak atas Tanah

Robertus Robet Wakil Ketua Bidang Operasional

Rita Novella Kepala Keuangan, Administrasi dan SDM

A Patra. M. Zen Wakil Ketua Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktur Program Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Arie Maulana Staff Program Hak-Hak Sipil dan Politik dan Program Monitoring Aceh

Syariffudin Yusuf Sekretaris Badan Pengurus

Eli Salomo Staff Informasi dan Dokumentasi

Tabrani Abi Direktur Program Hak-hak Perburuhan

Ery Sandra Amelia Staff Program Hubungan Internasional

Daniel Hutagalung Direktur Riset, Studi dan Pendidikan

M. Fadli Staff Program Advokasi

Daniel Panjaitan Direktur Advokasi

Syamsul Bachri Staff Advokasi

Donny Ardiyanto Direktur Program Hak-Hak Sipil dan Politik

Simon Staff Advokasi dan Perburuhan

Ikravany Hilman Direktur Program Hubungan Internasional

Yasmin Purba Staff Program Hak-hak Perempuan dan Anak

Kantor-kantor LBH Afridal Darmi Direktur LBH Banda Aceh

Uli Parulian Sihombing Direktur LBH Jakarta

Irham Buana Nasution Direktur LBH Medan

Wirawan Direktur LBH Bandung Tandiono Bawor Direktur LBH Semarang

Alfon Kurnia Palma Direktur LBH Padang

M. Irsyad Thamrin Direktur LBH Yogyakarta

Nur Kholis Direktur LBH Palembang Hendrisyah Direktur LBH Pekanbaru

Dedi Prihambudi Direktur LBH Surabaya I Gede Widiatmika Direktur LBH Bali

Fenta Pjs. Direktur LBH Bandar Lampung

27

Laporan YLBHI No. 9, November 2005 Hasbi Abdullah Direktur LBH Makassar

Helda. R. Tirayoh Direktur LBH Manado Paskalis Letsoin Direktur LBH Papua

28

MEMBEDAH SESAT PIKIR RUU RAHASIA NEGARA

Recommend Documents