Sesat Pikir Menpora: Memaksa Logika Tanpa Relevansi Kucing berkumis. Udin berkumis. Jadi, Udin Kucing…. Atau
Mafia Sepakbola Membuat Prestasi Tak Tercapai PSSI Tak Kunjung Mencapai Prestasi Jadi, PSSI Mafia Sepakbola…. Itulah contoh silogisme; kesesatan berpikir dalam mengambil kesimpulan. Sumaryono (1999:9)
Tentu sangat berbahaya bila seorang pejabat publik, yang diberi kewenangan dan kekuasaan tertentu, terjebak dalam silogisme di atas. Selain melakukan simplifikasi persoalan, juga akan menggunakan bahasa kekuasaan: ancaman, arogansi, manipulasi perundangan, yang berujung pada penyalagunaan kekuasaan. Mungkin itulah kenapa ada idiom; the right man in the right place. Karena memberi kewenangan kepada seseorang yang tidak memiliki kapasitas menggunakan kewenangannya, sama dengan menyerahkan perkara kepada yang bukan ahlinya. Maka, kita hanya menunggu kehancuran. Mari kita lihat kembali catatan ringkas yang telah dilakukan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi terhadap sepakbola Indonesia. Case 1: Peristiwa sepakbola “gajah” (gol bunuh diri) di laga antara PSS Sleman vs PSIS Semarang disebut sebagai gunung es permasalahan mafia sepakbola dan atau pengaturan skor di dalam tubuh organisasi PSSI. Peristiwa di atas menjadi trigger untuk membekukan PSSI atas desakan sekelompok LSM dan suporter yang tergabung dalam diskusi dunia maya, FDSI. Menpora mengaku mendukung upaya para suporter tersebut. Menpora mengatakan sebelum ada desakan pembekuan PSSI, sudah terpikirkan di dalam benaknya. (Acara Mata Najwa, 10 Desember 2014) Case 2:
1
Mempora membentuk Tim 9 untuk melakukan pembenahan di PSSI dengan melibatkan beberapa orang yang memiliki latar belakang pernah di kepolisian, PPATK, KPK, dll. Tim 9, sejak Januari 2015 telah melakukan teror dan agitasi melalui media massa bahwa PSSI dan klub-klub anggotanya: Sarang koruptor Mafia sepakbola Pengaturan skor Praktek money laundry dll. Case 3: Menugaskan BOPI untuk melakukan verifikasi terhadap peserta kompetisi ISL. BOPI melalui kewenangan yang diberikan Menpora dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen), pada akhirnya menjadi alat pencekal dan penghalang bagi peserta kompetisi, dengan mengeluarkan surat larangan mengikuti kompetisi kepada klub Persebaya dan Arema. Case 4: Menpora melalui keputusannya mengambil peran sebagai lembaga yudikatif dengan membekukan, tidak mengakui secara hukum (batal demi hukum) dan meminta semua instansi pemerintah untuk tidak memberikan pelayanan kepada PSSI. Menpora memerintahkan Kepala Kepolisian dan Kepala Daerah untuk tidak memberikan pelayanan kepada PSSI. Case 5: Membentuk Tim Transisi untuk mengambil alih peran dan kewenangan PSSI dalam melaksanakan kegiatan pembinaan sepakbola Indonesia. Menugaskan Tim Transisi untuk membentuk kepengurusan PSSI yang baru. Case 6: Mengancam memberi sanksi anggota PSSI yang tidak bersedia mengikuti kegiatan keolahragaan yang dijalankan Tim Transisi. Case 7: Menpora mengaku apa yang dilakukan adalah kewenangan yang diberikan kepada dirinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menpora juga melakukan klaim bahwa tindakan tidak melanggar Statuta PSSI dan FIFA. ***** 2
Nah, mari kita bedah dan uji. Benarkah tindakan menteri ini tergolong dalam sesat pikir? Mari kita bedah dan uji dari sisi yang paling fundamental. Yakni upaya menteri membekukan dan mengambil alih PSSI untuk kemudian membentuk kepengurusan PSSI yang baru. Benarkah keputusan Menpora dalam membekukan PSSI sudah sesuai dengan klaimnya, bahwa hal itu sesuai dengan peraturan perundangan? Dalam hal ini Undang-Undang nomor 3/2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 16/2007 Benarkah keputusan Menpora sesuai dengan klaimnya, bahwa pembentukan Tim Transisi dalam mengambil alih kewenangan PSSI dan menjalankan Kompetisi sudah sesuai dengan Statuta PSSI dan FIFA? Apakah klaim itu manipulatif belaka? Atau memang sengaja menipu masyarakat yang tidak membaca peraturan perundangan yang dimaksud? Mari kita baca bersama. Sanksi Administratif terhadap PSSI atau kemudian dikenal dengan istilah pembekuan PSSI didasarkan atas Peraturan Pemerintah Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 122 ayat (2) huruf g PP 16/2007. Pengenaan sanksi administratif tersebut dapat dilakukan apabila PSSI terbukti melakukan pelanggaran administratif terhadap ketentuan; Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 47 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 56, Pasal 57 ayat (2), ayat (3), ayat(7) dan ayat (8), Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66 ayat(2), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 70 ayat (1), Pasal 71, Pasal 79, Pasal 89 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 90, Pasal 91, Pasal 103 ayat (1), dan/atau Pasal 106 ayat (1). Ironisnya, tak satupun isi dari Pasal tersebut yang terbukti dilanggar PSSI. Mari kita lihat tentang apa isi pasal-pasal tersebut; Pasal 24 ayat 1: pembinaan dan pengembangan olahraga untuk karyawan di lembaga pemerintah atau swasta dalam rangka meningkatkan kebugaran, kesehatan, kegembiraan, kualitas dan produktivitas kerja. Pasal 27 ayat 2: pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan harus melibatkan pelatih atau pembimbing yang memiliki sertifikasi kompetensi Pasal 47 ayat 2: setiap induk organisasi cabang olahraga harus berbentuk badan hukum
3
Pasal 47 ayat 3: induk organisasi cabang olahraga harus memenuhi standar pengelolaan organisasi berupa; akta pendirian, AD/ADRT, NPWP, struktur personalia yang kompeten, program kerja, sistem administrasi dan manajemen organisasi, kode etik organisasi. Pasal 47 ayat 4: induk organisasi cabang olahraga wajib menjadi anggota federasi olahraga internasional Pasal 56: tentang pengurus komite olahraga nasional, provinsi dan kabupaten Pasal 57 ayat 2, 3, 7 dan 8: tentang pelaku olahraga (olahragawan) Pasal 59: perpindahan olahragawan Pasal 60: perpindahan olahragawan antar daerah Pasal 61: izin pemerintah untuk olahragawan yang pindah dan tinggal di negara lain Pasal 62: persyaratan perpindahan olahragawan antar negara Pasal 64: kewajiban olahragawan asing yang pindah ke Indonesia Pasal 65: pembinaan olahraga warga negara asing Pasal 66 ayat 2: pembinaan olahragawan asing Pasal 67 ayat 1: persyaratan administrasi tenaga keolahragaan warga negara asing Pasal 67 ayat 2: kewajiban organisasi/ lembaga olahraga yang menggunakan tenaga keolahragaan warga negara asing Pasal 70 ayat 1: standar produksi sarana olahraga Pasal 71: larangan memproduksi, memperjualbelikan atau menyewakan sarana olahraga untuk masyarakat umum Pasal 79: syarat terbentuknya lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan Pasal 89 ayat 2: standar prasarana olahraga Pasal 89 ayat 3: persyaratan standar prasarana olahraga Pasal 90: persyaratan standar pengelolaan organisasi keolahragaan Pasal 91: persyaratan standar penyelenggaraan kejuaraan olahraga Pasal 103 ayat 1: induk organisasi cabang olahraga yang menyelenggarakan sertifikasi wajib mendapatkan akreditasi dari BSANK Pasal 106 ayat 1: kewajiban tenaga keolahragaan untuk memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi. Sesatkan? ***** Justru sebaliknya yang terjadi. Atas perintah Undang-Undang nomor 3/2005 dan Peraturan Pemerintah nomor 16/2007, PSSI adalah satu-satunya institusi yang berwenang dalam pelaksanakan kegiatan keolahragaan sepakbola prestasi dan profesional. 4
Mau bukti? Pasal 27 ayat 2 UU SKN dan Pasal 34 ayat 1 PP 16/2007: Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Pasal 29 ayat 2UU SKN dan Pasal 36 ayat 2 PP 16/2007: Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional. Pasal 48 ayat 2 jo. Pasal 43 UU SKN: Induk organisasi cabang olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota, tingkat wilayah, tingkat provinsi, dan tingkat nasional; dan kejuaraan olahraga tingkat internasional. Pasal 27 PP 17/2007: Kejuaraan olahraga pada kabupaten, wilayah, nasional dan internasional menjadi tanggungjawab induk organisasi cabang olahraga. Pasal 51 ayat 2UU SKN dan Pasal 29 ayat 1 PP 17/2007: Penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari induk organisasi cabang olahraga yang bersangkutan dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Nah… bagaimana mungkin Tim Transisi melakukan peran dan tugas PSSI? Apa legal standingnya? Keputusan Menteri? Bukankah hal itu sama saja dengan Menpora memaksa terjadinya pelanggaran peraturan perundangan? Ini bukan silogisme. Tapi sintesa atas hipotesa yang telah diuji dan dibuktikan dengan kita baca bersama isi dari peraturan perundangan yang mengatur tentang olahraga di Negara ini. Seyogyanya, anggota Tim Transisi waspada. Sebab, bisa jadi dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang. Bukankah ada sanksi denda dan pidana? Lantas bagaimana dengan klaim bahwa Tim Transisi akan menjalankan peran dan tugas PSSI serta akan membentuk kepengurusan sesuai dengan Statuta PSSI dan FIFA? Mari kita baca juga. 5
Statuta PSSI menugaskan PSSI untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut; Pasal 4 ayat (1) huruf (a) Statuta PSSI 2014: Mengembangkan dan mempromosikan sepakbola secara terus-menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan semangat fair play, kesatuan, pendidikan, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan terutama melalui program pengembangan pemain usia muda. Pasal 4 ayat (1) huruf (b) Statuta PSSI 2014: Menyelenggarakan semua bentuk kompetisi dalam asosiasi sepakbola pada tingkat nasional dengan menentukan dengan tepat, sebagaimana dibutuhkan, wilayah kewenangan yang diakui dari pelbagai Liga yang dibentuk. Pasal 4 ayat (1) huruf (g) Statuta PSSI 2014: Melindungi kepentingan Anggota Pasal 4 ayat (1) huruf (g) Statuta PSSI 2014: Mengendalikan dan mengawasi semua bentuk pertandingan sepakbola yang berlangsung di dalam teritori PSSI. Pasal 4 ayat (2) huruf (a) Statuta PSSI 2014: Mengatur dan atau mengoordinasikan seluruh kompetisi dan turnamen, baik pada tingkat nasional maupun pertandingan-pertandingan lainnya yang diselenggarakan di Indonesia. Pasal 3 ayat (4) Statuta PSSI 2014: PSSI adalah satu-satunya organisasi sepakbola yang bersifat nasional yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan semua kegiatan atau kompetisi sepakbola di Indonesia. Pasal 6 ayat (3) Statuta PSSI 2014: PSSI harus menyediakan institusi yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul antara Anggota, Konfederasi, Klub, Ofisial, dan Pemain. Pasal 14 ayat (1) Statuta PSSI 2014: Anggota PSSI memiliki hak-hak sebagai berikut: a. Turut serta dalam Kongres PSSI, mendapatkan informasi mengenai agendanya sebelum Kongres dilaksanakan, diberikan panggilan untuk hadir pada Kongres yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan dan melaksanakan hak pilihnya; b. Menyusun proposal untuk dimasukkan dalam agenda Kongres; 6
c. Mengusulkan kandidat untuk dipilih pada semua badan PSSI; d. Mendapatkan informasi mengenai aktifitas PSSI melalui badan-badan resmi PSSI; e. Turut serta dalam kompetisi (jika dimungkinkan) dan/atau aktivitas olahraga lainnya yang diselenggarakan oleh PSSI; f. Menjalankan semua hal lain yang muncul dari Statuta dan aturan-aturan PSSI. Bagaimana dengan Statuta FIFA? Pasal 2 huruf a, c, d Statuta FIFA 2015: The objectives of FIFA are: a) to improve the game of football constantly and promote it globally in the light of its unifying, educational, cultural and humanitarian values, particularly through youth and development programmes; c) to draw up regulations and provisions and ensure their enforcement; d) to control every type of Association Football by taking appropriate steps to prevent infringements of the Statutes, regulations or decisions of FIFA or of the Laws of the Game. Translasi:
a) Mengembangkan dan mempromosikan sepakbola secara terus-menerus, dengan semangat kesatuan, pendidikan, budaya, dan nilai-nilai kemanusiaan terutama melalui program pengembangan pemain usia muda; c) Menyusun peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan serta memastikan penegakannya; d) Mencegah segala pelanggaran Statuta, Peraturan-peraturan, instruksiinstruksi dan keputusan FIFA serta Peraturan Permainan dan memastikan bahwa seluruh hal tersebut dipatuhi oleh seluruh Anggota.
Pasal 13 huruf (i) Statuta FIFA 2015: To manage their affair independently and ensure that their own affairs are not influenced by any third parties. Translasi:
Untuk mengelola urusannya secara independen dan memastikan urusannya tidak dipengaruhi oleh pihak ketiga.
Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Statuta FIFA 2015: 1. Each Member shall manage its affairs independently and with no influence from third parties; 2. A member’s bodies shall be either elected or appointed in that Association. A Member’s statutes shall provide for a procedure that guarantees the complete independence of the election or appointment. Translasi 7
1. Setiap Anggota wajib mengelola urusan secara independen dan tanpa pengaruh dari pihak ketiga; 2. Badan setiap Anggota ini yang dipilih atau ditunjuk dalam Asosiasi itu. Statuta dari anggota ini harus menyediakan prosedur yang menjamin lengkap kemerdekaan pemilihan atau pengangkatan. Nah, lantas dimana letak dan posisi Tim Transisi yang dikatakan akan membentuk kepengurusan baru PSSI sesuai dengan Statuta PSSI dan FIFA? Bukankah Tim Transisi atau apapun namanya yang mengambil alih peran dan tugas PSSI adalah pihak ketiga yang diharamkan oleh Statuta FIFA? Sungguh sangat membingungkan mengikuti logika berpikir sang menteri.
Salam olahraga Jakarta, 12-5-2015 ###
8
