Seri Belajar Bersama 1:
Membedah Dokumen Strategis Serang, 27 April 2014
Bagian 1 | 10.30 – 12.00 | Margaretha Quina
Kerangka Hukum Dokumen LH
Apa yang kita jenis-jenis pelajari? dokumen PPLH keterkaitan antar dokumen dasar hukum siapa yang mengeluarkan? konsekuensi hukum
Bagian 1.1.
Jenis-jenis Dokumen Memahami kerangka besar informasi dan partisipasi dalam perlindungan & pengelolaan Lingkungan Hidup
(1) Kinerja Penaatan Preemtif: Peningkatan Kesadaran LH Masyarakat Preventif & Kedaruratan Pemantauan Reguler (Udara, Air, Lahan) Kinerja Pengelolaan LH Daerah Penaatan dan Kinerja Pengelolaan LH Perusahaan
(2) Partisipasi Masyarakat
Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan/Kebijakan Daerah
Partisipasi dalam Pemberian Konsesi & Perizinan
Partisipasi dalam AMDAL & Izin Lingkungan
Bagian 1.2.
Dokumen Strategis strategis /stra·te·gis/ /stratégis/ a 1 berhubungan, bertalian, berdasar strategi; 2 baik letaknya (tt tempat): pasar itu dibangun di tempat yg --
#1
AMDAL
(Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
Dasar Hukum Pasal 22 UU 32/2009 (UUPPLH) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Jika tidak wajib AMDAL: UKL-UPL (Upaya Pengelolaan – Pemantauan Lingkungan) SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan & Pemantauan Lingkungan)
Dasar Hukum PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan Mengatur ketentuan lebih lanjut tentang AMDAL: Kewajiban Pemrakarsa, Komisi AMDAL, Pengikutsertaan Masyarakat, Kualifikasi Penyusun AMDAL, Garis besar Penilaian & Pemeriksaan AMDAL, dll Permen LH Permen LH No. 5/2012 Permen LH No. 16/2012 Permen LH No. 17/2012
Mengatur Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib AMDAL Pedoman Penyusunan Dokumen LH Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan
Posisi Strategis AMDAL AMDAL
SKKLH
Izin Lingkungan
Izin Usaha
AMDAL di hulu, mempengaruhi proses pengambilan keputusan selanjutnya; Izin LH tanpa AMDAL dapat digugat TUN; Ket. Pidana bagi pejabat & penyusun AMDAL
Ketentuan Pidana Pasal 110 UUPPLH • Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL, pidana max. 3 tahun dan denda max Rp 3 Miliar.
Pasal 111 ay (1) UUPPLH • Pejabat pemberi izin lingkungan, menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL, ancaman pidana penjara max. 3 tahun dan denda max. Rp 3 M.
Ketentuan Administratif Pasal 37 ay (2) UUPPLH • Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dapat dibatalkan apabila: • persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi; • penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau • kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
Pasal 93 ay (1) huruf a UUPPLH • Masyarakat dapat mengajukan gugatan TUN untuk Izin Lingkungan yang tidak dilengkapi dokumen AMDAL.
Siapa yang Terlibat? Pemrakarsa AMDAL • Perusahaan, dapat membayar konsultan AMDAL untuk menyusun dokumen AMDAL. Penyusun AMDAL harus telah tersertifikasi.
Komisi AMDAL (c.q. Tim Teknis) • Wajib memiliki Lisensi dari Menteri/Gub/Walikota. • Terdiri atas wakil dari unsur (Ps. 30 UUPPLH): (a) instansi lingkungan hidup; (b) instansi teknis terkait; (c) pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; (d) pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji; (e) wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan (f) organisasi lingkungan hidup. • Tim Teknis: Pakar Independen + Sekretariat
Siapa yang Terlibat? Masyarakat • Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL • Ditentukan berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. • Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati. • Proses pembuatan AMDAL mewajibkan konsultasi/perlibatan masyarakat (PERMEN 17/2012) • Melalui Pengumuman dan/atau Konsultasi publik • Saran, pendapat, tanggapan – 10 hr sejak pengumuman, menjadi bahan pertimbangan Komisi Penilai AMDAL
Isinya? 1. Kerangka Acuan ANDAL (KaANDAL) 2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) 3. RKL-RPL (Rencana Kelola-Pantau LH)
Expert Advice Mulai dengan RKLRPL ANDAL Mulai dari belakang (evaluasi & mitigasi dampak, alternatif terbaik) Jika ada yang mencurigakan, lihat dokumen sebelumnya (Rona Awal LH)
Indikator: AMDAL Assessment o PJ menunjuk pihak ketiga yg kompeten & independen? o Proses identifikasi isu & pilihan-pilihan
Proses terbuka o Apakah masyarakat cukup diberi informasi dan dilibatkan? o Siapa masyarakatnya?
Notifikasi Konsultasi Publik Publikasi & diseminasi kep. akhir
Indikator: AMDAL Pembaruan/Penutupan o Apakah AMDAL memuat Pembaruan, Penutupan, atau Perpanjangan kegiatan yg memiliki izin/konsesi?
Ganti rugi/Pemulihan o Apakah ada jaminan hukum GR/Pemulihan?
Indikator: RKL Lengkap mencantumkan dampak o Kesehatan masyarakat o Dampak sosial, ekonomi, budaya o Dampak fisik, kimia, biologis terhadap rona LH (& kumulatif!)
Upaya preemtif / cegah dini? o Early warning system o Quick response o Sosialisasi o Teknologi ramah lingkungan
Indikator: RPL Kelengkapan upaya pemantauan o Peralatan: Alat pemantau lapangan, laboratorium o Jumlah parameter yg dipantau (fisik, kimia, biologi) o Sistem penyebaran informasi pemantauan o Bentuk laporan tahunan o Laporan pelaksanaan RPL: Jangka waktu & metode distribusi
Siapa Penanggung Jawab upaya? o Instansi yg bertanggung jawab dikenal publik?
#2
Izin Lingkungan
#3
Laporan Ketaatan
(bersambung) …
