MEMBANGUN DAN MEMPERKOKOH KEAMANAN NASIONAL DENGAN VISI MARITIM Oleh: Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Marsetio
1
KONSTELASI GEOGRAFI INDONESIA
Luas Wil Yurnas : 7,8 Jt Km². Panjang Grs Pantai : 81.000 Km. Jumlah Pulau : 17.499 Pulau.
Luas Laut Yurnas : 5,9 Jt Km². Laut Nusantara : 2,9 Jt Km² Laut Teritorial : 0,3 Jt Km² ZEEI : 2,7 Jt Km² Luas Daratan : 1,9 Jt Km².
2
9 CHOKE POINT DUNIA
3
4
SLOC / SLOT
Sumber : http://www.tamilnation.co/intframe/indian_ocean/ 5
Kapal yang melintas Selat Malaka
Sumber : Indonesia Shipping Times http://www.shippingindonesia.com/indonesian-edition/info 6
MARITIME CHOKEPOINTS CRITICAL TO PETROLEUM MARKETS
15 10
Sumber U.S. Government Accountability Office http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=330 7
archipelagic state • potensi SDA sangat besar • Center of gravity kawasan Asia Pasifik • Potensi Sumda kelautan belum tereksplorasi 8
PERBATASAN LAUT INDONESIA DGN 10 NEGARA TETANGGA
9
WILAYAH PERBATASAN DI DARAT
10
PASANG SURUT KEJAYAAN MARITIM BANGSA INDONESIA ERA PRA-KOLONIALISME SRIWIJAYA Abad 9 - 12
SINGOSARI Abad 13 - 14
MAJAPAHIT Abad 12 - 15
LOGO 11
12
13
REKONSTRUKSI JIWA BAHARI BANGSA INDONESIA PERIODE KEEMASAN ABAD VIII s/d XVII
JIWA BAHARI
SRIWIJAYA MAJAPAHIT DEMAK BANTEN MALUKU ACEH MAKASSAR
KEDATANGAN BANGSA ASING
DIBELOKKAN OLEH PENJAJAH
BAHARI
AGRARIS
PERIODE PENJAJAHAN MERDEKA DITERUSKAN 17.08.45
GENERASI SEKARANG 14
Pengakuan Negara Maritim DEKLARASI JUANDA 13 Des 1957
UU No. 4/Prp Thn 1960 ttg Perairan Indonesia
KONVENSI HUKUM LAUT DI GENEWA 1958
Konvensi Hukum Laut Internasional UNCLOS 1982
UU No. 17 Thn 1985 ttg Pengesahan UNCLOS
15
UNCLOS ‘82 UU NO. 17/1985 (ARCHIPELAGIC STATE)
USULAN 3 ALKI IMO SETUJU 19 MEI 1998
BERLAKU 28 JUNI ’02 28 DES. 02
PP 36/2002 HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL ASING DALAM MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI MELALAUI PERAIRAN INDONESIA
PP 37/2002
PP 38/2002
HAK DAN KEWAJIBAN DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIKKAPAL DAN PESAWAT UDARA ASING TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN DALAM MELAKSANAKAN HAK LINTAS INDONESIA ALUR LAUT KEPULAUAN MELALUI ALUR LAUT KEPAULAUAN YANG DITETAPKAN
16
UNCLOS 1982 Ratifikasi : UU No. 17/1985
Pengakuan dunia Indonesia sbg NEGARA KEPULAUAN Ind dituntut utk mampu menjamin keselamatan & keamanan pelayaran seluruh pengguna laut • Konsep negara maritim, adalah negara yang mampu memanfaatkan dan menjaga wilayah lautnya.
• Diperlukan strategi untuk membangun Indonesia menjadi sebuah negara maritim yang tangguh dan berdaulat. 17
WARISAN YANG TAK TERNILAI • NKRI terletak di khatulistiwa iklim tropis. • NKRI terletak berada pada posisi silang dunia bagian dari SLOC & SLOT. • Keindahan panorama pemandangan alam. • Negara kepulauan (archipelagic state) tebaran pulau & laut yg luas. • Keragaman budaya, sumber daya alam berlimpah. 18
SIFAT HAKIKI LAUT • Permukaan air laut sama tinggi, sangat labil • Laut adalah tempat terbuka • Tidak bisa dipagari ataupun dibentengi
19
* Warna Biru : Laut terbuka & mrpk perairan laut dalam (deep water). * Warna Merah : laut setengah tertutup & mrpk perairan laut dangkal (shallow waters), terdiri dari Dangkalan Sunda di bagian Barat & Dangkalan Sahul di bagian Timur. * Warna Hijau : Laut tertutup & mrpk perairan laut dalam. 20
ARTI PENTING LAUT • Media pemersatu bangsa • Media perhubungan
• Media penyedia SDA • Media Hankam
• Media membangun pengaruh 21
LAUT TIDAK DAPAT DIDUDUKI, DIPAGARI & DIKUASAI MUTLAK
LAUT HANYA DAPAT DIKENDALIKAN.
LAUT BAGIAN INTEGRAL WIL NEG YG TIDAK DPT DIBAGI2, NAMUN DIBEDAKAN MENURUT REZIM HUKUM YG MENGATURNYA
LAUT DAPAT DIMANFAATKAN UTK KESEJAHTERAAN BANGSA IND, NEGARA LAIN MEMILIKI HAK PEMANFAATAN (UNCLOS ‘82)
22
Fungsi laut bagi bangsa Indonesia Media Pemersatu Bangsa Media Perhubungan
• Peran Pemerintah dan Institusi lainnya
Media Penggalian SDA
Media Hankam Media Membangun Pengaruh
Peran TNI AL •
TNI AL melaksanakan tugas-tugas scr optimal
•
Peran diplomasi TNI AL
23
KONSEP DASAR SEBUAH NEGARA Bergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam mendayagunakan secara optimal gatra alamiah (TRIGATRA) sebagai modal dasar untuk penciptaan kondisi dinamis yg merupakan kekuatan dlm penyelenggaraan kehidupan nasional (PANCAGATRA)
KETAHANAN NASIONAL Kunci keberlangsungan kehidupan sebuah negara dalam mempertahanankan eksistensinya
TRI GATRA
PANCA GATRA
•
Kondisi geografis negara,
•
Ideologi,
•
Politik,
Keadaan dan kekayaan alam,
•
Ekonomi,
Kemampuan penduduk
•
Sosbud,
•
Hankam
• •
24
Dlm buku The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783 Enam elemen penting dari Sea Power:
1) Geographical position (posisi geografis) 2) Physical conformation 3) Extent of territory (luasnya wilayah) 4) Number of population (jumlah penduduk) 5) National character (karakter bangsa) 6) Character of government (karakter pemerintah).
25
KEJAYAAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA MARITIM sangat ditentukan konsep kesatuan seluruh komponen kekuatan nasional dalam mengeksplorasi sumber daya nasional
PERTAHANAN
Kejayaan di laut Ketangguhan di darat, Keperkasaan di udara
EKONOMI DAN POLITIK
Kemampuan mengelola Sumda dan memperjuangkan kepentingan nasional
26
Demografi Indonesia Jumlah penduduk besar Majemuk Toleransi Tinggi Situasi Kondusif Kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik
Modal utama dalam membangun negara MARITIM
Iklim Perekonomian 27
• • • •
Geografis Indonesia sangat STRATEGIS Penguatan Strategi Kamnas Peran Indonesia di Kawasan Wilayah perbatasan
KEPENTINGAN NEGARA DILAUT • • • •
Jaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia Jaga kelangsungan pembangunan perekonomian Indonesia Pelihara keamanan dan ketahanan regional Jamin keamanan nasional dan integritas wilayah 28
PELUANG MASIH BANYAK POTENSI SUMBER KEKAYAAN ALAM YANG BELUM DIKELOLA POTENSI SUMBER DAYA BAWAH LAUT
LUASNYA WILAYAH ZEE INDONESIA (2,4 JUTA KM2)
KERJA SAMA EKSPLOITASI KEKAYAAN BAWAH LAUT DENGAN NEGARA LAIN REFORMASI HUKUM BIDANG PELAYARAN PRINSIP CABOTAGE DAN KEPEMILIKAN KAPAL 29
Maritime Domain Maritime Domain Awareness (MDA)
semua area dan segala sesuatu di dalam, di atas, di bawah, yang berkaitan, berhubungan atau berbatasan dengan laut, samudera atau jalur navigasi lainnya, termasuk segala aktifitas yang berkaitan dengan kemaritiman, infrastruktur, orang/pelaku, muatan dan kapal serta kendaraan pengangkut lainnya pemahaman secara efektif terhadap segala sesuatu berhubungan dengan domain maritim yang dapat memberikan dampak terhadap keamanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan, serta mampu mengidentifikasi ancaman secara dini dan pada jarak sejauh mungkin dari pantai
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sudah seharusnya memiliki atau menerapkan MDA demi kemajuan serta kemakmuran bangsa
•
Kemampuan pengelolaan dan pemanfaatan
•
Karakter dan jiwa bahari
•
Wawasan maritim
OCEAN POLICY 30
BANGSA DI NEGARA KEPULAUAN • Rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh. • Generasi muda berwawasan maritim, karakter dan jiwa bahari yang kokoh. • Kepemimpinan nasional fokus pada sektor kelautan. • Pola pendidikan kelautan. • Menjaga kelestarian lingkungan hidup aspek kelautan. • Sistem pertahanan keamanan sesuai dengan geografi negara kepulauan. • Armada kapal niaga, kapal nelayan, kapal angkut penumpang dan kapal perang yang selalu ramai mengarungi lautan setiap hari. • Industri jasa maritim yang moderen. • Luasnya domain bisnis maritim. 24
VISI MARITIM kebutuhan mutlak bagi bangsa Indonesia dalam rangka mendukung pembangunan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945
32
MEMBANGUN VISI MARITIM INDONESIA
Tidak dapat dilaksanakan secara parsial Perlu dipandang secara komprehensif integral yang mencakup berbagai aspek Sambut baik gagasan UGM mencanangkan Bulan Maritim UGM 33
PERAN KOMPONEN BANGSA DALAM MEMPERKOKOH KEKUATAN MARITIM • Orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada daratan (land vision) • Sektor maritim perlu ditingkatkan secara komprehensif • Perubahan paradigma negara dengan “LAND VISION” implementasikan “MARITIM VISION”
padahal
• Sumda laut sangat beragam (sumda yang dapat diperbarui & yang tidak dapat diperbarui) • Potensi jasa lingkungan laut (pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan) 34
sikap pemerintah dalam memandang KEMARITIMAN
• UUD 1945 (pasal 25 A)
• Wilayah negara disebut NKRI adalah sebuah negara yang berciri Nusantara perlu segera memiliki paradigma baru Indonesia yg berorientasi kemaritiman
• UU No. 3/2002 (pasal 3)
• Pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan
IMPLEMENTASI Ocean Policy Ocean Economic Ocean Governance 35
National Ocean Governance (NOG) Nichlos dan Monahan (Canadian Hidrografer, 2003) mekanisme mengalokasikan masyarakat dan antar institusi negara dalam penggunaan hak, kepemilikan, dan mengurusi sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil membuat aturan (regulation) yang bertujuan menata hak pemanfaatan, kepemilikan dalam mengelola sumber daya pesisir laut dan pulau-pulau kecil membangun suatu lembaga/institusi yang memiliki otoritas untuk memonitor dan menegakkan hukum dalam pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
menciptakan aturan/ketentuan yang efektif untuk mencegah konflik pemanfaatan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, baik yang dilakukan masyarakat, institusi negara maupun antar institusi negara 36
membangun VISI MARITIM
dalam konteks Keamanan Nasional
37
Pembukaan UUD RI 1945 alinea ke-4 “… Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum … “
3 unsur yang harus dilindungi keamanannya PEMERINTAH NEGARA (negara atau kedaulatan negara)
TUMPAH DARAH (wilayah)
BANGSA (warga negara) 38
MEMBANGUN NEGARA MARITIM INDONESIA Membutuhkan sinergitas seluruh komponen bangsa berdasarkan aturan yang berlaku
Sasaran yang diinginkan Laut sebagai pemersatu bangsa bukan sebagai pemisah Laut digunakan untuk memperlancar arus distribusi komoditas ekonomi Laut sebagai sumber pangan, wilayah pertambangan dan sumber energi terbarukan Pertahanan dan Keamanan di laut untuk membangun ekonomi bangsa Peningkatan dampak penangkalan untuk membangun pengaruh terhadap negara lain 39
Di Indonesia semua stake holder di laut dapat beroperasi di daerah yang sama berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang Bab V Peraturan 15 Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut (SOLAS 1974). Ketentuan Internasional tentang Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan Tahun 2002 atau International Ships and Port Facilities Security Code 2002 (ISPS Code 2002). Pasal 217, 218 & 220 Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS’82)
Indonesia
membutuhkan
Aparat keamanan dan keselamatan pantai Aparat keamanan dan keselamatan di kawasan pelabuhan Aparat penegak kedaulatan di seluruh wilayah perairan yurisdiksi nasional
Dapat ditangani oleh 2 institusi • TNI AL • Badan Keamanan Maritim (sudah ada cikal bakal/ Bakorkamla) 40
faktor penting dalam KEBIJAKAN KEMARITIMAN INDONESIA Mewujudkan Kamnas yang mampu menjaga kedaulatan NKRI Mewujudkan politik luar negeri yang bebas dan proaktif untuk kepentingan bangsa Indonesia Mewujudkan kemampuan angkatan bersenjata yg disegani di kawasan Mewujudkan kemampuan menegakkan hukum di laut
Mewujudkan kemampuan bantuan maritim termasuk penanggulangan bencana dan operasi SAR Mewujudkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menggunakan laut baik sebagai ruang dalam mendukung transportasi maupun memanfaatkan isinya
Mewujudkan kerjasama dgn negara tetangga dan memproyeksikan pengaruhnya pada wilayah perbatasan (deterence efect) 41
Pengelolaan kelautan dan kemaritiman Indonesia harus disikapi dan dilaksanakan secara komprehensif, termasuk di dalamnya keamanan nasional di laut Laksamana TNI Dr. Marsetio Kepala Staf Angkatan Laut
Dalam membangun negara maritim Indonesia diperlukan suatu kebijakan kelautan nasional (national maritime policy) yang dimotori oleh pemerintah sehingga dapat tercapai sinergitas antar sektor yang berbeda namun tetap pada mainstream yang sama, yaitu pembangunan maritim Indonesia Laksamana TNI Dr. Marsetio Kepala Staf Angkatan Laut
42
Sekian dan terima kasih
43
