1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan - tujuan dan sasaran - sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas suatu instansi pemerintah seperti pada Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta ini merupakan
perwujudan
kewajiban
instansi
pemerintah
untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, maka dikeluarkan Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindaklanjut TAP MPR tersebut. Kelanjutan dari produk hukum tersebut yaitu telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Asas-asas umum penyelenggaraan Negara. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 meliputi asas kepastian hukum, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 tersebut bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Melalui pertimbangan akademik dan praktek terbaik pada negara-negara maju serta tuntutan masyarakat yang sedemikian besar terhadap -
2 penyelenggara negara, akuntabilitas dalam bentuk pertanggungjawaban atas penyelenggaraan negara tidak lagi hanya berfokus pada aspek akuntabilitas keuangan. Perhatian yang lebih besar justru diberikan pada akuntabilitas kinerja. Sehubungan dengan itu Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
yang kemudian
disempurnakan dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sistem pelaporan ini mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen pemerintahan, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran, dan pelaporannya. Selain Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sistem akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja untuk menerapkan sistem akuntabilitas kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; yang antara lain mewajibkan seluruh pejabat pemerintah yang termasuk dalam kategori penyelenggara negara untuk membuat penetapan kinerja. Akuntabilitas (accountability) adalah ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Dengan demikian akuntabilitas terkait dengan falsafah bahwa lembaga eksekutif pemerintah yang tugas utamanya adalah melayani rakyat harus bertanggungjawab secara langsung maupun tidak langsung kepada rakyat. Untuk itu proses atau sistem akuntabilitas bagi lembaga pemerintah atau birokrasi publik yang memadai merupakan
3 persyaratan penting bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, dan inilah fenomena yang terjadi pada dunia birokrasi publik di Indonesia. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan. Unit kerja di lingkungan instansi pemerintah dituntut untuk tidak sekedar melakukan pelaporan
kinerja
kepada
pemerintahan
atasannya
(managerial
accountability), akan tetapi juga melaporkan kinerja pemerintah kepada masyarakat luas (public accountability). Untuk memenuhi harapan publik dan dalam rangka memperkuat akuntabilitas instansi
pemerintah,
pada
tahun
2006
telah
dikeluarkan
Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Pasal 20 Peraturan Pemerintah tersebut, laporan kinerja dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
diselenggarakan
masing-masing
entitas
pelaporan
Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan Laporan
akuntansi.
Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) pada umumnya dan LAKIP Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo pada khususnya memiliki peran yang sangat strategis, karena memberikan informasi penting antara lain: 1) Keberhasilan/kegagalan pencapaian output/outcome sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2015; 2) Menjelaskan kinerja dan hasil-hasil yang dicapai dengan ukuran-ukuran keberhasilan berupa indikator-indikator kinerja non keuangan; 3) Hubungan kinerja dan hasil dengan sumber daya yang ada; 4) Faktor-faktor kunci untuk perbaikan kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta.
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
4 Pemerintah Provinsi Gorontalo yang terbentuk berdasarkan Undang Undang
No.
38
Tahun
2000
tentang
Pembentukan
Gorontalo,Sebagai daerah otonomi,telah banyak pembangunan
Provinsi yang
dilaksanakan.untuk lebih mempermudah pengurusan kepentingan daerah di pusat maka dibentuklah suatu perwakilan, maka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 maka dibentuklah Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, dan berada di bawah Sekretaris Daerah dan Peraturan ini dirubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2013.
Pada awal
pembentukannya
diharapkan Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo menjadi suatu organisasi Pemerintah yang berada di pusat sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Daerah yang pada akhirnya
dapat
menjadi ujung tombak dalam
membangun sinergitas kerjasama pusat dan Daerah. Seiring perjalanan waktu telah banyak yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan dalam memfasilitasi kepentingan Daerah di Pusat, meskipun belum seoptimal seperti yang diharapkan, dengan adanya beberapa program dan kegiatan yang belum terlaksana hal ini diakibatkan oleh beberapa hal diantaranya adalah anggaran. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kantor Perwakilan Gorontalo di Jakarta telah menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu Rencana Strategis yang didalamnya tertuang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa output dan outcome beserta target tahunan yang jelas. Fokus dari Renstra Kantor Perwakilan Gorontalo Tahun 2012-2017 beserta perubahannya adalah terwujudnya tata kelola instansi pemerintah dengan membangun suatu sistem yang dapat mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang baik dan selalu dapat mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatannya kepada masyarakat, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
5 SAKIP adalah suatu sistem manajemen kinerja sektor publik yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Penerapan sistem manajemen kinerja yang baik, mewajibkan dan menuntut setiap instansi pemerintah
untuk
memiliki
pertanggungjawaban
yang
suatu
tatanan,
meliputi
instrumen,
tahapan
dan
metode
perencanaan
kinerja,
pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam bentuk siklus akuntabilitas kinerja yang terpadu. Sistem ini juga merupakan infrastruktur bagi
proses
pemenuhan
mempertanggungjawabkan
kewajiban keberhasilan
instansi
pemerintah
dalam
maupun
kegagalan
dalam
pencapaian misi organisasi. 1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SDM Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 maka dibentuklah Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo sebagai Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari : 1. Kepala Kantor 2. Subag Tata Usaha 3. Seksi Data dan Informasi 4. Seksi Protokoler 5. Seksi Hubungan Antar Lembaga
STRUKTUR ORGANISASI KPPG Kepala Kantor Subag Tata Usaha
Kel. Jabatan Fungsional
Seksi Hub. Antar Lembaga
Seksi Data dan Informasi
Seksi Protokoler
6 SDM Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo Di Jakarta Per 31 Desember 2015 KEPANGKATAN Gol IV b IV a III d III c III b III a II d II c II b II a
Jumlah 1 1 2 5 4 2 0 1 5 0 21
S1 1 0 1 4 3 1
PENDIDIKAN TINGKAT S2 S3 D3 D1
SLTA
1 1 1 1
PENJENJANGAN TINGKAT PIM II PIM III PIM IV 1 1 2 1
1 1 5
10
4
1
6
2
3
1.4 Isu- Isu Strategis 1. Adanya Peningkatan Hubungan Kerjasama terutama dalam hal Koordinasi dan Konsultasi ke pusat serta tugas - tugas lainnya. 2. Penambahan Jumlah personil yang memadai dalam kuantitas
untuk
menjalankan kegiatan kantor Perwakilan terutama dengan latar belakang pendidikan yang dibutuhkan. 3. Keperluan terhadap penataan ruang kerja dan lingkungan kerja yang kondusif guna menjadikan kantor yang representatif dalam mengemban tugas Pemerintah Provinsi Gorontalo.
7 BAB II. PERENCANAAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis Dalam melaksanakan tupoksinya Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta memiliki visi dan Misi sebagai berikut : 1. Visi yaitu Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo menjadi institusi yang handal dalam promosi, pelayanan dan koordinasi yang efektif dalam mewakili kepentingan pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta. 2. Misi adalah sebagai berikut : 2.1. Meningkatkan fasilitasi koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat. 2.2. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan serta pelayanan informasi yang cepat bagi pemerintah daerah dan masyarakat. 2.3.
Melaksanakan
fasilitasi
promosi
potensi
unggulan
daerah
(Gorontalo). 2.4. Melaksanakan administrasi dan penatausahaan Bila dikaitkan antara Visi dan Misi Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo dan empat pilar kebijakan Gubernur maka sasaran yang hendak dicapai dalam menunjang
sinergitas
kantor
Perwakilan
Provinsi
Gorontalo
dengan
Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah : 1. Terjalinnya komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan juga pihak swasta baik yang berskala Nasional maupun berskala Internasional. 2. Terwujudnya informasi iklim Investasi di Gorontalo kepada para Investor terutama dalam penyediaan data seperti peraturan daerah, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun infrastruktur yang tersedia. 3. Terinformasinya kegiatan pembangunan dan terlaksananya kegiatan kesenian dan budaya Provinsi Gorontalo di Jakarta dan sekitarnya.
8 4. Terjalinnya komunikasi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat Gorontalo di perantauan. Sesuai dengan karakteristik disetiap SKPD di Provinsi Gorontalo maka kantor Perwakilanpun mempunyai karakteristik tersendiri yakni sebagai fasilitator Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan untuk mendukung sasaran dimaksud maka Kantor Perwakilan mempunyai Program wajib dan pilihan diantaranya : 1. ProgramPelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
Kegiatan ini bertujuan untuk : - Mendukung kegiatan dalam pelaksanaan operasional kantor - Meningkatnya sarana dan Prasarana Kegiatan Utama yang akan dilakukan adalah : - Pelayanan jasa administrasi perkantoran. - Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2. Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan ini bertujuan untuk : - Meningkatnya Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Utama yang akan dilakukan adalah - Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan 3. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk : - Terfasilitasinya Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat Kegiatan Utama yang akan dilakukan adalah - Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya - Pelayanan Keprotokoleran 4. Program Pengembangan Pemasaran
Kegiatan ini bertujuan untuk : - Terciptanya kelancaran Promosi Pariwisata
Kegiatan Utama yang akan dilakukan adalah - Fasilitasi Penataaan Anjungan Gorontalo di TMII
9 Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo Di Jakarta No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target / Penjelasan
Kegiatan
1.
Terlaksananya Fasilitasi Promosi dan Pemasaran Pariwisata di Dalam dan Luar Negeri
Persentase Fasilitasi Kegiatan yang dilaksanakan di TMII
100%
Fasilitasi Penataan Anjungan Gorontalo
Terlaksananya Pelayanan Keprotokoleran Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara maksimal
Persentase Pelayanan Keprotokoleran
2.
3.
Terlaksananya Pendampingan DPRD
Sumber Data : RKA Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta, Seksi Data dan Informasi 100%
Pelayanan Keprotokoleran
Sumber Data : RKA Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta, Seksi Protokol Persentase Pelaksanaan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya
100% Sumber Data : RKA Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta, Seksi Hubungan antar Lembaga
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya
10 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2015
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2015 Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo Di Jakarta Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
Terlaksananya Pelayanan Kantor
Meningkatnya Kualitas
100%
Perwakilan
Administrasi Kantor
Tersedianya Sarana dan Prasarana
Meningkatnya Sarana Prasarana
Penunjang Kegiatan
Perkantoran
Tersedianya Sarana Monitoring dan
Meningkatnya Monitoring dan
Evaluasi Pelaporan Keuangan
Evaluasi Pengelolaan Data 100%
Keuangan Terfasilitasinya Pagelaran seni dan Budaya di Jakarta
1.Terwujudnya
100%
Partisipasi
Kegiatan Gorontalo di TMII 100% 2.Terselenggaranya
malam
budaya masyarakat Gorontalo 3. Terfasilitasinya Pelayanan
1. Terlaksananya Pendampingan
Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil
100%
DPRD
Kepala Daerah di Jakarta . Terlaksananya Pelayanan Keprotokoleran 100%
11 Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 2015 Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo Di Jakarta No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
2
3
4
1.
Terlaksananya Pelayanan Kantor Perwakilan Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Tersedianya Sarana Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan Terfasilitasinya Pagelaran seni 1. dan Budaya di Jakarta
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kantor Meningkatnya Sarana Prasarana Perkantoran Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Keuangan 1.Terwujudnya Partisipasi Kegiatan Gorontalo di TMII 2.Terselenggaranya malam budaya masyarakat Gorontalo 3.Terlaksananya Pekan Kuliner Gorontalo Terkumpulnya Data dan Informasi Pembangunan di Gorontalo 1. Terlaksananya Pendampingan DPRD 2. Terlaksananya Pelayanan Keprotokoleran
2. 3.
4.
2.
3. 5.
6.
Terfasilitasinya Kerjasama dengan Media Massa di Pusat Terfasilitasinya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jakarta
Program/Kegiatan I.
II.
100% 100% 100%
100%
100%
100%
Anggaran
Program Pelayanan Administrasi, sarana dan prasarana Dan SDM Aparatur 1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Rp. 1.109.632.000,RP. 1.361.298.000,-
Program Peningkatan Perencanaan dan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan
Rp.
304.420.000,-
12 III.
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata Kegiatan Fasilitasi Penataan Anjungan IV. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi V. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah KegiatanKoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kegiatan Pelayanan Keprotokoleran JUMLAH
Rp.
214.330.000,-
Rp. 310.740.000,Rp. 519.580.000,RP.3.820.000.000,-
Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa. Dengan melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki kinerja bisa dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Informasi mengenai kinerja juga
13 penting untuk menciptakan tekanan bagi para pejabat penyelenggara pelayanan untuk melakukan perubahan-perubahan dalam organisasi. Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut berbagai aspek, antara lain: organisasi, sumber daya manusia, sistem dan manajemen proses. Dalam aspek organisasi, salah satu sasaran dari reformasi birokrasi adalah mewujudkan
organisasi
pemerintahan
daerah
yang
berorientasi
pada
hasil/outcome (result oriented goverment). Ciri utama penerapan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada hasil/outcome adalah : 1. Adanya tujuan dan sasaran yang berorientasi pada hasil (outcome) yang jelas, dan terukur dengan indikator outcome dalam setiap dokumen perencanaan jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. 2. Adanya keterkaitan yang jelas antara tujuan dan sasaran yang akan dicapai dengan program/kegiatan dan anggaran yang tersedia. 3. Adanya informasi kinerja yang jelas atas seluruh SKPD yang terkait. Ukuran atau indikator kinerja organisasi sektor publik dapat dilihat dari website atau media lainnya oleh masyarakat secara luas. 4. Adanya target-target kinerja yang direncanakan dari setiap penggunaan dana publik.
Target-target
kinerja
keberhasilan/kegagalan instansi
tersebut
menjadi
tolok
ukur
dan menjadi tanggungjawab utama dari
pimpinan instansi tersebut. Dalam rangka mendorong terwujudnya result oriented goverment tersebut, maka dipandang perlu membangun dan mengembangkan sistem evaluasi/penilaian organisasi. Evaluasi/penilaian kinerja bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip pengorganisasian yang baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Gorontalo yang berorientasi pada hasil (result oriented government ). Sebagai bagian dari fungsi manajemen, pelaksanaan
14 fungsi evaluasi kinerja merupakan hal yang penting karena pelaksanaan evaluasi/penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk umpanbalik perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.
15 BAB III.
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator Kinerja sasaran yang tertuang dalam formulir Pengukuran Kinerja (Form. PK) Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi
dengan satuan
Pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.Pengukuran Capaian Kinerja Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2015 dilakukan dengan cara : 1. Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2015 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2015 dengan tahun 2014. 3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen pelaksanaan strategis organisasi. 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2015 dengan standar Nasional. 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatiF solusi yang telah dilakukan. 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. 7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.
16 Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran strategis diberlakukan nilai disertai makna nilai tersebut, antara lain :
3.1.1
85% - 100%
= Baik sekali
70% - <85%
= Baik
55% - <69%
= Cukup
< 55%
= Kurang
PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2015 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 adalah untuk mengetahui apakah sasaran strategis Kantor Perwakilan telah sesuai dengan target yang telah direncanakan sebelumnya perbandingan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Target
Terlaksananya Pelayanan
Meningkatnya
Kantor Perwakilan
Administrasi Kantor
Tersedianya Sarana dan
Meningkatnya Sarana Prasarana
Prasarana
Perkantoran
Penunjang
Realisasi
% capaian
Kualitas 100%
Rp.1.054.756.670,-
95,05%
100%
Rp.1.252.439.376,-
92%
100%
Rp. 300.733.000,-
98,79%
Kegiatan Tersedianya Monitoring
Sarana dan
Evaluasi
Pelaporan Keuangan Terfasilitasinya
Meningkatnya Evaluasi
Monitoring
Pengelolaan
dan Data
Keuangan
Pagelaran 3.
seni dan Budaya di Jakarta
Terwujudnya
Partisipasi
Kegiatan Gorontalo di TMII
4.
100%
Terfasilitasinya Pelayanan
Terlaksananya
Kedinasan Kepala Daerah
Pendampingan DPRD
100%
Rp. 214.080.000,-
Rp. 305.701.746,-
99,88%
99,34%
dan Wakil Kepala Daerah di Jakarta
Terlaksananya Pelayanan Keprotokoleran
100%
Rp. 507.021.041,-
97,58%
17 Dengan data perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa rata – rata pencapaian Sasaran Kinerja (Sasaran Strategis ) Kantor Perwakilan dapat tercapai diatas 90 persen sesuai dengan penilaian tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pencapaiannya kinerja Kantor Perwakilan adalah sangat baik.
3.1.2 PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2014 ataupun Tahun Terakhir adalah untuk mengetahui Realisasi Kinerja tahun bersangkutan dengan tahun - tahun yang lalu apakah mengalami peningkatan atau penurunan dalam setiap tahunnya. Berikut ini disajikan perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dan tahun 2014 sesuai dengan tabel 3.2 dibawah ini : Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Realisasi 2014
2015
Terlaksananya Pelayanan Kantor Perwakilan Tersedianya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Tersedianya Sarana Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Keuangan 4. Terfasilitasinya Pagelaran 5. seni dan Budaya di Jakarta
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kantor Meningkatnya Sarana Prasarana Perkantoran
89,77
95,05
98,88
92,00
68,74
98,79
Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Data Keuangan . Terwujudnya Partisipasi Kegiatan Gorontalo di TMII
(%)
99,88 99,43
6. 7. Terfasilitasinya Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Jakarta
Terlaksananya Pendampingan DPRD
Terlaksananya Pelayanan Keprotokoleran
99,47
99,34
95,32
97,58
18 Untuk mengetahui perkembangan Realisasi Kinerja pada Kantor Perwakilan dari Tahun 2012 sampai dengan 2015 disajikan pada grafik 3.1 dibawah ini : Capaian Kinerja dari Tahun 2012 s/d 2015 NO.
TAHUN ANGGARAN
JUMLAH ANGGARAN (Rp.)
REALISASI KEUANGAN (Rp.)
REALISASI FISIK
%
(%)
1.
2012
2.880.000.000
2.825.555.867
98,11
100
2.
2013
3.200.000.000
3.157.960.667
98,69
100
3.
2014
4.425.000.000
4.235.959.074
95,72
100
4.
2015
3.820.0000.000
3.637.731.833
95,23
100
5.
Akhir Juni 2016
3.700.000.000
45,48
50
1.682.848.489
3.1.3 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS.
Perbandingan
Realisasi
Kinerja
sampai dengan
Tahun
2015
dan
dibandingkan dengan Dokumen Renstra (Rencana Strategis) Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo di
Jakarta, Perbandingan ini untuk
mengetahui apakah sasaran strategis dan capaiannya setiap tahun telah sesuai dengan perencanaan Jangka menengah SKPD.Perbandingan antara Target Renstra (Rencana Stategis) dengan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2014 dapat dilihat pada lampiran…..Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2015 dengan target jangka menengah dapat dilihat dalam table sebagai berikut :
19 Indikator Kinerja
Data Capaian
Realisasi Kinerja
Pertambahan/
Program/Kegiatan
Awal Tahun
Tahun 2015
Pengurangan
40,10%
95,05%
54,95%
54,43%
92,00%
37.57%
Perencanaan Meningkatnya Kualitas Administrasi Kantor
Meningkatnya Sarana Prasarana Perkantoran Meningkatnya Monitoring dan
-
98,79%
-
27,90
99,88%
71.98%
41,30%
99,34%
58.04%
74,67%
97,58
22.91%
Evaluasi Pengelolaan Data Keuangan Terwujudnya Partisipasi Kegiatan Gorontalo di TMII Terlaksananya Pendampingan DPRD Terlaksananya Pelayanan Keprotokoleran
20 3.1.4 ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA..
Secara
umum
Program/Kegiatan
Kantor
Perwakilan
Provinsi
Gorontalo menunjang keberhasilan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Perwakilan, namun demikian program/kegiatan tersebut akan selalu dilkukan Review apakah dalam tahun bersangkutan terdapat program/ kegiatan yang harus segera dilaksanakan. Berdasarkan pengukuran kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta Realisasi kegiatan yang sangat bervariasi menunjukkan bahwa kinerjanya meningkat untuk Tahun 2015 dengan 6 (enam) kegiatan yang telah dilaksanakan mencapai target 100%. Secara khusus analisa terhadap 4 (empat) Program dan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur dengan Kegiatan a) Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran berisi kegiatan rutinyang dibayar setiap bulannya seperti Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Alat Listrik dan elektronik , Belanja Perangko, Belanja Peralatan dan Kebersihan, Belanja Telepon, dengan Pagu Anggaran Rp. 1.109.632.000, Realisasi s/d 31 Desember 2015 Rp. 1.054.756.670, Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan persentase tingkat pencapaian target adalah untuk indikator input 95,05% dan output 100%. b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
untuk
perawatan Gedung Kantor, perawatan komputer dan peralatan kantor lainnya , belanja sewa rumah dinas kepala kantor, belanja mobilitas darat untuk kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta penyewaan kendaraan dinas operasional untuk menunjang kegiatan pelayanan
21 terhadap pejabat daerah yang melakukan kegiatan dijakarta atau daerah lainnya dengan Pagu Anggaran Rp. 1.361.298.000,- Realisasi s/d Desember 2015 Rp. 1.252.439.376,Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan Persentase tingkat pencapaian target adalah untuk indikator input 92.00% dan output 100%. 2. Program Peningkatan Perencanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan -
Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan adalah Kegiatan yang bertujuan meningkatkan kualitas pelaporan dan tersusunnya Dokumen dan laporan Keuangan yang akuntabel dengan Belanja Perjalanan Dinas dan Bimtek dengan Pagu Anggaran Rp. 304.420.000,- Realisasi s/d Desember 2015 Rp. 300.733.000,- Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan Persentase tingkat pencapaian target adalah untuk indikator input 98,79% dan output 100%.
3.Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata -
Kegiatan Fasilitasi Penataan Anjungan Gorontalo di TMII dengan Pagu Anggaran Rp. 214.330.000,- Realisasi s/d Desember 2015 Rp. 214.080.000,- Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan Persentase tingkat pencapaian target adalah indikator input 99,88% dan output 100%.
4. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah a. Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya hubungan
adalah kegiatan yang bertujuan terciptanya
kerjasama
antara
Instansi
Pemerintah
Pusat,
kementerian, lembaga swasta, perwakilan Negara sahabat dan lembaga Internasional, dengan belanja sewa sarana mobilitas, belanja makanan dan minuman, serta belanja perjalanan dinas, dengan Pagu Anggaran Rp. 310.740.000,- Realisasi s/d Desember
22 2015 Rp. 305.701.746,- Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan Persentase
tingkat pencapaian target adalah indikator input
99,34% dan output 100% b. Kegiatan Pelayanan Keprotokoleran dengan tujuan terlaksananya pelayanan keprotokoleran yang prima dan maksimal dengan Pagu Anggaran Rp.
Rp.
519.580.000,-
507.021.041,-
Kegiatan
Realisasi
s/d
ini
dilaksanakan
telah
Desember
2015
dengan
Persentase tingkat pencapaian target adalah indikator input 97,58% dan output 100%.
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) PPS merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator
kinerja
dituangkan
dalam
sasaran
yang
Rencana
telah
Kinerja
ditetapkan Tahunan
seba\aimana
(RKT)
Kantor
Perwakilan Tahun 2015, sebagaimana terlampir. Pengukuran tingkat pencapaian
sasaran didasarkan
pada data hasil pengukuran
pencapaian sasaran tahun 2015. Untuk lebih jelasnya dapat dilaporkan sebagai berikut: 2.1.1 Peningkatan
Pelayanan
Jasa
Administrasi
Perkantoran
secara
sistematis. Sasaran ini telah dicapai dengan persentase pencapaian tingkat capaian seluruh indiKator sasaran 100%. 2.2.1 Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran. Sasaran ini telah dicapai dengan persentase pencapaian tingkatcapaian seluruh Indikator sasaran yaitu 100 %. 2.2.2 Peningkatan Perencanaan Evaluasi pelaporan dan Penatausahaan Penyusunan Laporan Keuangan. Sasaran ini telah dicapai dengan persentase pencapaian tingkatcapaian seluruh Indikator sasaran yaitu 100 %.
23 2.2.3 Terlaksananya Pendampingan DPRD secara Optimal. Sasaran ini telah dicapai dengan persentase pencapaian tingkatcapaian seluruh Indikator sasaran yaitu 100 %. 2.2.4 Terlaksananya Koordinasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sasaran ini telah dicapai dengan persentase pencapaian tingkatcapaian seluruh Indikator sasaran yaitu 100 %. 2.2.5 Terlaksananya Pagelaran seni dan budaya Gorontalo di TMII. Sasaran ini telah dicapai dengan persentase pencapaian tingkatcapaian seluruh Indikator sasaran yaitu 100 %.
3.1.5 REALISASI ANGGARAN
Pada Tahun 2015 Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo Jakarta dengan sumber dana APBD Sebesar Rp. 5.556.874.484,- yang terdiri dari
1. Belanja Tidak Langsung
Rp. 1.736.874.484,-
2. Belanja Langsung -
Belanja Pegawai
-
Belanja Barang dan Jasa Rp. 3.149.536.000,-
-
Belanja Modal
Rp.
Jumlah Belanja Langsung
Rp. 3. 820.000.000,-
Rp.
615.464.000,-
55.000.000,-
Hal ini dapat dilihat dari Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo Tahun 2015 sebagai berikut :
24
NO
1.
PAGU
REALISASI
ANGGARAN
ANGGARAN
(RP)
(RP)
1.109.632.000,
1.054.756.670,
-
-
PROGRAM/KEGIATAN
%
Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur 1.1 Kegiatan Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran 1.2 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
95,05%
92,00% 1.361.298.000,
1.252.439.376,
-
-
II. Program Peningkatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
98,78%
- Kegiatan Penatausahaan dan Penyusunan III.
Laporan Keuangan
304.420.000,-
300.733.000,-
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
99,88%
- Kegiatan Fasilitasi Penataan Anjungan Gorontalo di TMII
214.330.000,-
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan
310.740.000,-
214.080.000,-
IV.
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
99,34%
4.1 Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya 4.2 Pelayanan Keprotokoleran
308.701.746,-
97,58%
519.580.000,507.021.041,-
3.820.000.000,
3.637.731.833,
-
-
95,23%
25
3.2.1 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 Tingkat Capaian Kinerja Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kantor Perwakilan Tahun 2015, dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut :
Tabel 4.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 (Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta) Capaian indikator kinerja No 1
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Dereah/ Wakil Kepala Daerah
Sasaran program
Kegiatan
Meningkatnya fasilitasi Pemerintah Daerah dengan Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya
Uraian
Target
Realisasi
Terlaksananya Aksebilitas Komunikasi antara PEMDA dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
112 Kegiatan
112 Kegiatan
96 Kegiatan
96 Kegiatan
6 Kegiatan
6 Kegiatan
4 Dokume n/
4 Dokumen/ Laporan
Pelayanan Keprotokole ran
2
Pengembangan Pemasaran Wisata
Meningkatnya Kualitas pentas seni dan Budaya di TMII
Peningkatan Perencanaan
Meningkatnya efektifitas
Lancarnya Kunjungan Pejabat di Bandara Jakarta dan Kembalinya melalui Bandara dan Daerah Lainnya - Fasilitas Terlaksananya Anjungan Kegiatan Gorontalo di Budaya TMII Gorontalo di TMII -
3
Penatausah aan dan
Terlaksananya Penatausahaan
26
4
Evaluasi dan Pelaporan
Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan
Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur
Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Aparatur
Penyusuna n Laporan Keuangan
Pengelolaan Keuangan
- Pelayanan Jasa Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Kegiatan Operasional Kantor
- Peningkata n Sarana dan Prasarana Perkantoran
Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam Menunjang Operasional Kantor
Laporan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Dengan Data Perbandingan antara target dan realisasi tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo di Jakarta : Tujuan 1.
:
Berkurangnya Pernyataan tidak puas dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Ketua DPRD Terhadap Pelayanan Keprotokoleran.
2.
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta.
3.
Maksimalnya Informasi tentang Gorontalo dan seluruh kegiatan pemerintah kepada masyarakat.
4.
Terciptanya Lingkungan kerja yang Kondusif dan bersemangat.
5.
Terciptanya Hubungan yang baik dengan Organisasi Pemerintah baik ditingkat Kabupaten/Kota Provinsi maupun di tingkat pusat serta organisasi non pemerintah/swasta. Sasaran
:
1. Meningkatnya Pelayanan keprotokoleran terhadap Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dan Ketua DPRD.
27 2. Tersedianya seluruh fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo. 3. Tersedianya data tentang Gorontalo secara umum serta terinformasinya seluruh kegiatan pemerintah Provinsi Gorontalo. 4. Adanya Hubungan kerja yang baik serta tanggung jawab yang tinggi dalam pelaksanaan tugas. a. Permasalahan dan Solusi 1. Permasalahan - Dalam pelaksanaan program/kegiatan selang tahun 2012dan 2013 pada Kantor Perwakilan Gorontalo di Jakarta secara teknis tidak mengalami kendala. (2014) - Pada Seksi Protokoler adalah kurangnya personel dalam memfasilitasi dan mendampingi pejabat
yakni personel pria
yang banyak bekerja dilapangan. Terutama apabila para pejabat datang secara bersamaam dalam rangkaian tugas. (2014) - Pada Subbag Tata Usaha Kendala yang dihadapi adalah Mobilitas berupa kendaraan operasional yang sudah cukup tua dan menurut aturan sudah harus dihapuskan karena sudah tidak efisien dan efektif lagi, kendaraan tersebut adalah Mitsubishi Kuda Grandia dan Toyota Altis. (2014) - Permasalahan lainnya adalah beberapa asset yang berada di Jakarta namun pembukuannya berada di SKPD lain sehingga menimbulkan
kerancuan
dalam
pemeliharaannya
seperti
Asrama Lenteng Agung yang masih tercatat pada asset Dinas Pekerjaan
Umum
sedangkan
pada
Th.
2014
biaya
pemeliharaannya masuk pada DPA Kantor Perwakilan, begitu juga dengan Anjungan Gorontalo di Taman Mini Indonesia
28 Indah yang masih dibawah kendali Dinas Perhubungan dan Pariwisata. Sebenarnya hal ini tidaklah menjadi masalah karena masih berada dibawah Pemerintah Provinsi Gorontalo, namun ketika anggaran perawatannya terpisah maka hal ini menjadi masalah tersendiri dalam pembukuannya, dan tidak optimal penangannya mengingat pencatatannya secara akrual basis sudah dimulai Tahun 2015 (2014) - Untuk sarana prasarana penunjang kegiatan masih kurang (2015) - Belum maksimalnya kompetensi dan profesionalitas SDM di KPPG (2015) - Belum lengkapnya data dan informasi antar kantor perwakilan di Jakarta (2015) - Kegiatan yang dilaksanakan oleh sepenuhnya melibatkan
Kantor
Perwakilan
belum
masyarakat perantauan Gorontalo di
Jakarta. 2. Solusi - Dapat
diselesaikan
sementara
waktu
dengan
melibatkan
personel dari seksi lainnya walaupun hal ini tidak dapat terlaksana secara optimal. Namun dalam jangka panjang perlu dilakukan penambahan. (2014) - Untuk mobilitas ini adalah dengan peremajaan kendaraan yang ada dan menambah armada lagi minimal 3 unit
yang dapat
dianggarkan penambahannya setiap tahun. (2014) - Agar asset-aset dimaksud segera diserahkan kepihak perwakilan Jakarta
agar biaya pemeliharaanya lebih mudah. Pemindah
bukuan asset di
Dinas Keuangan dan Aset Daerah dapat
dilakukan dengan pembuatan berita acara penyerahan. (2014)
29 - Pada tahun 2016 akan diadakan penambahan 1(satu) armada (moda) roda empat sebagai pengganti kendaraan yang sudah dihapus bukukan. Sewa kantor perwakilan akan berakhir pada bulan maret 2017 namun sudah harus mulai direncanakan untuk pembeliaan/pengadaan tanah, pada tahun 2016 ini ,sedangkan alternative lain
adalah memperpanjang sewa/
kontrak.gedung (2015) -
Pada tahun 2016 Kantor perwakilan akan mengirimkan 1 (satu) orang untuk mengikuti diklat PIM 4 ke Gorontalo, disamping itu telah mengganggarkan biaya untuk mengikuti bimtek-2 yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi. (2015)
- Untukmasalah ini KPPG akan terus melakukan studi banding ke kantor-kantor perwakilan yang ada berkaitan dengan program dan informasi yang diinginkan terutama yang berhubungan dengan sektor pariwisata dan kelautan disamping itu jika memungkinkan akan mengikutsertakan anggota dewan.guna memberikan gambaran yang komprehensif tentang kegiatan kantor perwakilan yang ada di Jakarta. (2015) - Pada tahun 2016 KPPG telah merencanakan kegiatan yang mengikutsertakan/melibatkan
warga
serta
masyarakat
Gorontalo diperantauan misalnya dengan wisata kuliner dan malam budaya Gorontalo,
dan pada tahun 2016 juga akan
membina mahasiswa-2 Gorontalo diperantauan terutama dalam pengembangan minat dan bakat yang berkaitan dengan seni budaya Gorontalo dengan mengeksplore kearifan local. (2015)
30 BAB IV PENUTUP
Kesimpulan
Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Perwakilan Provinsi Gorontalo di Jakarta Tahun 2015 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja Kantor Perwakilan. Pelaporan AKIP ini juga merupakan sarana bagi Kantor Perwakilan untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan mandat yang diterima. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan kantor, pada dasarnya dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Hal ini berkat dukungan dan kerjasama serta sinergitas, baik dari lingkungan internal kantor (dukungan pejabat struktural maupun dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas) maupun dari lingkungan eksternal kantor. Agar semua sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Perwakilan Tahun 2012 - 2017 dapat dicapai secara maksimal maka perlu dilakukan evaluasi menyeluruh pada setiap sasaran yang telah dilaksanakan ataupun yang belum tercapai secara maksimal. Evaluasi ini sangat mempengaruhi tingkat pencapaian target sasaran yang telah dirumuskan pada Rencana Kinerja Tahunan. Demikian laporan akuntabilitas kinerja Kantor Perwakilan Tahun 2015 yang merupakan bahan evaluasi dan sebagai pertanggungjawaban mandat yang diberikan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sesuai tugas dan fungsinya.
