Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah. (Indramayu Remaja Tiga)

Visi, Misi Dan Program Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu Periode 2015 - 2020

Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah (Indramayu Remaja Tiga)

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj. ANNA SOPHANAH Dan Drs. H. SUPENDI, M.Si.

VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

1

Visi, Misi Dan Program Calon BupatiDan Wakil Bupati Indramayu Periode 2015 – 2020 ==============================================

I.

Pendahuluan : Ketika bangsa Indonesia mengisi cita-cita Proklamasi Kemerdekaan RI taggal 17 Agustus 1945, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undangundang Dasar 1945yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan harapan proklamator negeri ini, maka perlu ditelusuri terlebih dahulu tentang nilai-nilai hakiki kedaulatan atas bangsa ini. Dasar konstitusi yang mengatur hubungan antara kedaulatan negara dengan warga negaranya antara lain dinyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar. Dengan demikian struktur ketatanegaraan yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah rakyat yang berdaulat atau rakyat yang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan.Akan tetapi tentunya rakyat tidak dapat langsung memimpin negeri ini tanpa legitimasi yang

disepakati

bersama

untuk

dapat

menggerakkan

fungsi

instrumen

pemerintahan. Oleh karenanya untuk menentukan pemegang mandat kedaulatan tersebut dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui proses yangdemokratis. Kehidupan berdemokrasi di Indonesia kini semakin baik. Bentuk pengakuan kedaulatan di tangan rakyat sebagai makna hakiki demokrasi khususnya VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

2

dalam menghantarkan kepemimpinan daerah yang dianut dalam Undang-undang Dasar 1945, kini telah diwujudkan dalam beberapa produk hukum secara berturutturut yaitu : 1.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang(PERPU) Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2.

Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang; serta

3.

Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor : 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. Terlepas

dari

cepatnya

perubahan-perubahan

aturan

perundang-

undangan tersebut sangat berbanding lurus dengan dinamika perkembangan politik yang terjadi di negeri ini. Tujuannya

tidak lain adalah untuk memberikan

legitimasi pimpinan daerah dari mulai Gubernur, Bupati dan Walikota yang dipilih secara demokratis. Dari aspek pelaksanaan fungsi Kepala Daerah dalam pengembangan model Desentralisasi telah mengalami kemajuan yang signifikan dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 beserta beberapa perubahannya. Salah satu pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

menurut

undang-undang

tersebut

sebagaimana

dijelaskan

dalam

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

antara lain : melalui otonomi yang luas, dalam lingkungan strategis

globalisasi,

daerah

diharapkan

mampu

meningkatkan

daya

saing

dengan


3

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makna lain yang tidak kalah pentingnya yaitu dapat mendorong tumbuhnya sistem pemerintahan yang partisipatif. Sebagai mana makna yang terkandung dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yaitu otonomi masyarakat daerah yang mempunyai hak menentukan masa depan kemajuan daerahnya. Peran pemerintahan daerah pada era Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 ini sangat strategis, karena semakin jelasnya distribusi urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebagaimana telah diaturnya urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang terbagi antara urusan pemerintahan pusat dan daerah propinsi dan

daerah

kabupaten/kota,

serta

urusan

pemerintahan

umum

menjadi

kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah itulah yang menjadi dasar Pelaksanaan Otonomi Daerah. Melalui urusan pemerintahan konkuren ini daerah diberikan kewenangan atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas, urusan pemerintahan yang substansinya berkaitan dengan pelayanan dasar sebanyak 6 (enam) urusan pemerintahan, urusan pemerintahan yang substansinya tidak berkaitan

dengan

pelayanan

dasar

sebanyak

18

(delapan

belas)

urusan

pemerintahan, serta urusan pemerintahan pilihan terdiri atas 8 (delapan) urusan pemerintahan. dilakasanakan

Secara oleh

umum

Bupati

fungsi-fungsi

dan

Wakil

pemerintahan

Bupati

dalam

menjalankan

pemerintahannya antara lain menjalankan fungsi desentralisasi, tugas-tugas

umum

pemerintahan,

menjalankan

tugas

daerah

yang roda

melaksanakan

pembantuan

melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa. VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

dan Oleh 4

karenanya Bupati dan Wakil Bupati harus memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong kemandirian dan daya saing daerah dalam memperkokoh bingkaibingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meningkatkan fungsi koordinasi baik dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, maupun dengan pemerintah

propinsi

dan

pemerintah

pusat.Demikian

pula

harus

mampu

menyinergikan tugas-tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang berbasis kearifan lokal sesuai dengan potensi sumber daya yang ada. Kabupaten Indramayu

secara geografis,

adalah kabupaten yang

terletak di sebelah utara Jawa Barat didukung dengan potensi alamnya yang melimpah ruah, jumlah penduduk yang cukup besar, serta keramahan masyarakat dan keanekaragaman budayanya oleh karenanya semua ini merupakan modal utama yang sangat besar dalam membangun masyarakat Indramayu pada khususnya serta Propinsi Jawa Barat pada umumnya. Pembangunan memang bukan hanya tugas pemerintah semata, akan tetapi kewajiban dan tanggung jawab bagi kita semua masyarakat Indramayu dari ujung barat sampai timur, dari ujung utara sampai selatan. Marilah kita tingkatkan terus upaya untuk memakmurkan dan mesejahterakan rakyat dari capaian visi Indramayu Remaja pada pemerintahan sebelumnya. Perjuangan kita masih butuh waktu yang panjang. Oleh karenanya agar membangun masyarakat Indramayu yang religius, maju, mandiri dan sejahtera dapat sampai pada sasaran yang dikehendaki maka perjuangan ini masih perlu kita lanjutkan. Berkaitan dengan hal di atas, maka semangat yang harus dibangun dalam kebersamaan membangun Indramayu adalah filosofi : “rawe-rawe rantas,

malang-malang

putung”

makna

ini

sangat

luas,

agar

perilaku

masyarakatIndramayu dikembalikan kepada jati dirinya yang mempunyai komitmen untuk bersama-sama berjuang keras, memiliki jiwa kegotongroyongan yang kuat dalam memelihara dan membangun bumi Wiralodra Kabupaten Indramayu yang kita cintai bersama. VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

5

Mari kita tempatkan masyarakat Indramayu pada kondisikehidupan yang “religius, maju, mandiri dan sejahtera”. Curahkan segala perhatian dan daya upaya untuk membangun masyarakat kabupaten Indramayu agar kita memiliki daya saing yang tangguh dan keunggulan yang kompetitif baik dalam konteks nasional maupun internasional. Ungkitan pembangunan harus dimulai dari desa atau kami akan mengembangkan program pembangunan yang bertumpu di desa, sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, karena apabila seluruh desa di kabupaten Indramayu makmur, maka pada akhirnya kabupaten Indramayu pun akan menjadi makmur. 1.

Dasar Hukum a. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; b. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025; c. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah beserta perubannya; d. Peraturan Presiden Nomor :02 Tahun 2015Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019; e. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 24 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025. f. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor : 25 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. g. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005 – 2025.


6

2.

Maksud dan Tujuan a. Memberikan gambaran umum tentang gagasan pemikiran Pasangan Calon Bupati Indramayu Hj. Anna Sophanah dan Calon Wakil Bupati Indramayu Drs. H. Supendi, M.Si Periode 2015-2020 dalam upaya merencanakan pembangunan kabupaten Indramayu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang tersusun secara konseptual, sistemik dan integral. b. Memberikan

gambaran-gambaran

khusus

yang

merupakan

langkah

strategis dan spesifik dalam membangun kabupaten Indramayu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selanjutnya akan kami uraikan materi visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Indramayu yang kami susun dengan sistematika sebagai berikut : I. Pendahuluan; II. Capaian Hasil-hasil Pembangunan; III. Permasalahan Daerah; IV. Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Tantangan Pembangunan; V. Isue Strategis; VI. Visi Dan Misi Calon BupatiDan Wakil BupatiKabupaten Indramayu Periode 2015-2020; VII. Program Pembangunan; dan VIII. Penutup.

II.

Capaian Hasil-hasil Pembangunan : Kebijakan – kebijakan dalam rangka menciptakan masyarakat yang religius telah diimplementasikan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik. Dalam bentuk fisik seperti mendukung pembangunan-pembangunan serta


7

pemeliharaan bangunan masjid-masjid, pondok-pondok pesantren, bangunan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) serta mushola-mushola kesemuanya untuk mendukung kegiatan keagamaan yang dilaksankan oleh masyarakat maupun organisasi kemasyarakatan. Bentuk upaya dan dukungan yang bersifat non fisik antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Daerah tentang Wajib Madrasah Diniyah Awaliyah bagi para siswa SD yang akan memasuki jenjang pendidikan SMP. Demikian pula bagi para pendidik keagamaan seperti guruguru madrasah (Ustad/ustadhah) diberikan honorarium dengan upaya secara rutin dan merata. Kebijakan lain yang tidak kalah pentingnya adalah, telah diterapkannya aturan bagi PNS perempuan dan para siswi di sekolah yang beragama Islam untuk menggunakan baju muslimah misalnya : hijab atau jilbab karena merupakan salah satu kewajiban bagi umat muslimah dan sangat bermanfaat untuk kenyamanan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan lainnya yang juga mendukung penerapan religius adalah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 15 Tahun 2006

yang melarang

masuknya dan beredarnya minuman dan makanan beralkohol karena hal tersebut diharamkan oleh Islam dan dampak sosialnya sangat buruk bagi masyarakat jika hal tersebut tidak diatur secara tegas. Kebijakan-kebijakan tersebut harus terus dipertahankan dengan pola implementasi yang terus ditingkatkan melalui proses evaluasi yang berkesinambungan. Adapun untuk kondisi maju, mandiri dan sejahtera berdasarkan kondisi pembangunan di suatu daerah dapat dilihat dari aspek kesejahteraan masyarakat. Kondisi secara umum yang ada dimasyarakat sekitar melalui observasi langsung dan laporan dari berbagai media dan diperkuat dengan data yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang melalui Indikator yang dapat

dijadikan

tolok

ukur

dalam

mengukur

tingkat

perkembangan

kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, indeks daya beli masyarakat, indeks gini rasio, angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan hidup, angka kematian bayi, dan VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

8

lainnya. Dengan melihat perkembangan indikator-indikator tersebut, dapat dilihat

hasil-hasil

pembangunan

yang

berdampak

pada

kesejahteraan

masyarakat. Hasil yang positif menunjukkan bahwa program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berada pada jalur yang tepat sehingga kemudian dapat diputuskan untuk terus dilanjutkan dan dioptimalkan di tahun berikutnya agar hasil yang dicapai dapat lebih

optimal lagi. Dalam

memperhatikan kesejahteraan masyarakat dapat lihat dari beberapa fokus kesejahteraan yaitu fokus kesejahteraan ekonomi dimana dalam konteks pembangunan yang berkeadilan beberapa indikator harus diperhatikan secara komprehensif sehingga dapat menunjukan kondisi kesejahteraan masyarakat yang terjadi sebenarnya jadi tidak hanya menunjukan keberhasilan satu sisi capaian indikator tertentu. Pertumbuhan IPM di kabupaten Indramayu selama 10 (sepuluh) tahun, yaitu pada tahun 2004 Capaian IPM 61,96 Point sedangkan pada tahun 2014 telah mencapai 71,20 Point. Dalam aspek kesejahteraan fokus kesejahteraan sosial dapat dilihat dari capaian indikator yang terjadi selama tahun 2011-2014,

angka melek

huruf, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup di Kabupaten Indramayu mengalami pertumbuhan yang positif meskipun belum sesuai target. Angka melek huruf pada tahun 2014 adalah sebesar 90,86 meningkat dari kondisi 3 tahun sebelumnya yaitu85,71 persen pada tahun 2013, 85,69 di tahun 2012 dan 85,66 di tahun 2011. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2011 yang sebelumnya sebesar 5,95 tahun meningkat pada tahun 2012 dan 2013 menjadi 5,96 dan 5,97 kemudian meningkat lagi di tahun 2014 menjadi 6,32. Angka harapan hidup yang sebelumnya 67,23 di tahun 2011 dan 67,64 di tahun 2012 meningkat di tahun 2013 menjadi 67,66 tahun dan ditahun 2014 kembali meningkat menjadi 68,33. Dengan kondisi tersebut kita dapat memberikan

gambaran

yang

memberikan

harapan

positif

terhadap

perkembangan kondisi pembangunan di Kabupaten Indramayu. Namun hal tersebut juga jangan menjadikan kita terlena sehingga menghambat inovasi


9

kita dalam melaksanakan program-program yang lebih inovatif yang sekiranya dapat mendorong percepatan capaian kesejahteraan dimasyarakat. Fokus lainnya untuk menunjang aspek kesejahteraan masyarakat adalah kenaikan volume APBD, setidaknya dapat dilihat dalam perjalanan selama 6 (enam) tahun terakhir, yaitu tahun 2009 volume Pendapatan mencapai Rp. 1.188.437.000.000,00 dan pada tahun 2014 volume Pendapatan naik menjadi Rp. 2.577.417.000.000,00. Adapun volume Belanja pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.175.764.000.000,00 pada tahun 2014 volume belanja naik menjadi Rp. 2.519.930.000.000,00 Infra struktur sebagai penunjang utama peningkatan kesejahteraan masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan, misalnya kondisi jalan kabupaten yang sudah baik telah mencapai 474,97 Km setara dengan 58,65 % dari panjang jalan kabupaten 809,855 Km.

III.

Permasalahan Daerah : Kabupaten Indramayu, secara geografis terletak pada 06°13’ - 06°40’ Lintang Selatan dan 107°51’ -108°32’ Bujur Timur. Luas wilayah kabupaten Indramayu sebesar209.942 hektar,

dan garis pantai sepanjang 147 km,

dengan kondisi topografis beragam. Wilayah kabupaten Indramayu

berada

pada ketinggian 0 s/d lebih 100 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, kabupaten Indramayu terdiri dari 31kecamatan, 8kelurahan dan 309 desa. Jumlah penduduk kabupaten Indramayu, tahun 2014 mencapai 1.708.551 jiwa, terdiri dari 880.024 laki-laki dan 828.527 perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk 0,65 % dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 813,82 jiwa/km². Sedangkan menurut kelompok umur hingga tahun 2014lebih banyak pada usia 5 - 9 tahun sebanyak 158.282 jiwa dan 10 – 14 tahun sebanyak 158.404 jiwa, serta mengelompok pada usia 25 – 29 tahun sebanyak 144.538 jiwa.

Selanjutnya, berdasarkan struktur lapangan pekerjaan,


10

penduduk kabupaten Indramayu didominasi penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri. Penggunaan lahan di kabupaten Indramayu didominasi oleh sawah irigasi dan sawah tadah hujan seluas 146.115 Ha (69,59 %), sedangkan kawasan terbangun (permukiman) hanya seluas 18.520 Ha (8,82 %). Hutan alami seluas 5.594 Ha sedangkan hutan mangroove seluas 1.314 Ha. Kawasan konservasi Pulau Biawak terdiri dari 3 (tiga) pulau yaitu : Pulau Biawak, Pulau Gosong dan Pulau Candikia seluas 742 Ha. Kabupaten Indramayu memiliki potensi yang strategis baik dari aspek geografis maupun demografis. Sebagai daerah yang sangat prospektif di Propinsi

Jawa

Barat,

maka

apabila

pemerintah

daerah

mampu

mendayagunakannya Insya Allah kelak di kemudian hari kabupaten Indramayu kami yakini akan menjadi kabupaten yang paling unggul di Jawa Barat. Kondisi umum permasalahan yang muncul di daerah terbagi kedalam unsur kewilayahan, kependudukan dan kepemerintahan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya permasalahan wilayah adalah pengembangan wilayah yang sesuai dengan rencana kebutuhan ruang dan realisasi pemanfaatan ruang dimana perkembangan pemanfaatan masih berjalan secara sporadis dan baru sebagian yang bisa diarahkan sesuai dengan rencana pemanfaatan. Hal ini juga karena hambatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang yang harus disusun di seluruh kecamatan. Demikian juga dengan pemanfaatan ruang pada wilayah-wilayah yang rawan bencana harus juga disertai dengan mitigasi bencana di wilayah tersebut. Masalah lingkungan juga dapat dirasakan dengan kecendurungan menurunnya hasil tangkapan ikan oleh nelayan yang menggunakan kapal >10 GT karena banyak rusaknya biota laut disekitar wilayah pantai. Hal ini juga dirasakan oleh para petani tambak yang makin sulit untuk meningkatkan


11

produktivitasnya

karena

menurunnya

kualitas

lahan

tambak

karena

pencemaran. Disamping itu berikut beberapa permasalahan terkait lingkungan hidup dan penataan ruang : 1. Sarana dan Prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan semakin terbatas; 2. Regulasi

tentang

pengelolaan

lingkungan

hidup

di

daerah

belum

mencukupi; 3. Kualitas lingkungan cenderung mengalami degradasi; 4. Keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna semakin berkurang; 5. Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan; 6. Penanganan air limbah rumah tangga/domestik belum dilakukan secara terpadu; 7. Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang; 8. Dampak pemanasan global semakin meningkat; 9. Belum efektifnya sistem pengendalian Tata Ruang yang berjalan secara komprehensif; Dari sisi keprasaranaan wilayah juga masih perlu ada beberapa yang menjadi permasalahan seperti : 1. Tingkat pemeliharaan jalan yang cukup tinggi karena jumlah jalan kabupaten yang besar; VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

12

2. Belum terpilah mana jalan yang benar-benar produktif; 3. Kondisi infrastruktur irigasi banyak rusak dan pengendapan yang tinggi, sehingga perlu pemeliharaan berkala yang efektif; 4. Belum terintegrasinya program pengentasan pemukiman kumuh; 5. Keterbatasan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni khususnya masyarakat miskin; 6. Banyak jalan lingkungan atau jalan desa yang kondisinya belum memadai; 7. Belum efektifnya manajemen persampahan kabupaten; 8. Sarana dan prasarana persampahan belum cukup memadai untuk mendukung pelayanan persampahan; Sarana umum transportasi darat masih kurang Dari sisi sumber daya manusia atau penduduk, berdasarkan fakta yang ada, kabupaten Indramayu masih diliputi permasalahan yang harus diselesaikan bersama, antara lain jumlah penduduk miskin sampai dengan akhir tahun 2013sebanyak251.100 orang. Tingkat kemiskinan diukur dengan prosentase jumlah penduduk miskin. Pada 10 (sepuluh) tahun terakhir tingkat kemiskinan fluktuatif, namun mulai tahun 2007 ada pada posisi 20,96 % terus mengalami penurunan meskipun pada tahun 2011 pada posisi 16,01 % penurunnya cenderung melambat secara berturut-turut tahun 2012 pada posisi 15,42 % dan pada tahun 2013 pada posisi 15,22 %. Permasalahan selanjutnya yang masih menjadi problematika di kabupaten Indramayu adalah masalahketenagakerjaan. Angkatan kerja dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat, sebagaimana dapat dilihat pada tahun 2010 sebanyak 764.785 orang, tahun 2011 sebanyak 781.688 orang,


13

tahun 2012 sebanyak 793.828 orang dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 782.856 orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Indramayu pada 4 (empat) tahun terakhir, secara berturut-turut dapat dilihat dari tahun 2010 sebesar 11,29 %, mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 10,11 %, pada tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga menjadi 7,75 % dan pada tahun 2013 mengalami kenaikan kembali menjadi 9,69 %. Jumlah penduduk yang bekerja di kabupaten Indramayu pada tahun 2010 tercatat sebanyak 678.476 orang, sementara pada tahun 2011 tercatat sebanyak 702.670 orang, dalam periode satu tahun berikutnya yaitu tahun 2012 penduduk yang bekerja di kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 732.279 orang dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 706.990 orang. Berdasarkan kondisi tersebut berikut beberapa hal yang menjadi masalah dari sisi perlindungan sosial. Berikut beberapa permasalahan yang masih ada : 1. Validitas data penduduk masih rendah; 2. Migrasi Penduduk antar wilayah cukup tinggi; 3. Sistem administrasi kependudukan sering mengalami perubahan; 4. Sarana dan Prasarana pendukung sistem administrasi kependudukan masih sangat terbatas; 5. Petugas khusus yang menangani administrasi kependudukan di tingkat desa belum tersedia; 6. Kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan masih kurang. Dari sisi pertumbuhan ekonomi sejak empat tahun terakhir sampai dengan tahun 2010 masih di bawah tingkat nasional. Akibatnya, kontribusi VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

14

Produk

Domestik

Bruto

(PDB)

kabupaten

Indramayu

terhadap

total

PDBIndonesia terus menurun. Pertumbuhan PDB nasional pada tahun 2010 sebesar 14,4%, sedangkan kabupaten Indramayu sebesar 11,1%. Angka penurunan kontribusi terhadap PDBdari tahun ke tahun dapat dilihat : pada tahun 2007 sebesar 13,3%, tahun 2008 sebesar 12,2%, tahun 2009 sebesar 11,7% dan pada tahun 2010 lebih menurun lagi menjadi 11,1%. Indikator ekonomi makro yang sering digunakan sebagai acuan antara lain adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE), pendapatan per kapita dan

inflasi. Sebagian indikator ekonomi makro merupakan turunan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan suatu daerah pada suatu waktu tertentu. PDRB konstan dengan migas dan PDRB konstan tanpa migas pada 4 (empat) tahun berturut-turut dapat dilihat sebagai berikut : Tahun 2011 PDRB konstan dengan Migas sebesar Rp.15.058.624.880,00 PDRB konstan tanpa migas sebesar Rp. 8.121.242.980,00, Tahun 2012 PDRB konstan dengan Migas sebesar Rp. 15.815.462.910,00 PDRB konstan tanpa migas sebesar Rp. 8.651.012.280,00, Tahun 2013 PDRB konstan dengan Migas sebesar Rp.16.342.202.150,00

PDRB

konstan

tanpa

migas

sebesar

Rp.9.228.375.220,00, Tahun 2014 PDRB konstan dengan Migas sebesar Rp.16.879.125.930,00

PDRB

konstan

tanpa

migas

Pusat

Statistik

(BPS)

sebesar

Rp.

9.828.590.020,00 Berdasarkan

data

Badan

angka

Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten Indramayu tahun 2011 baru mencapai 68,40 poin yang berada pada urutan ke 26 dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat. Pada tahun 2012 angka IPM kabupaten Indramayu baru menyentuh pada angka 68,89 poin, pada tahun 2013 mencapai 69,52 poin dan pada tahun 2014 mencapai angka 71,20 masih di bawah capaian Propinsi Jawa Barat pada tahun yang sama yaitu sebesar 74,28 poin.


15

Faktor-faktor penyebab masih rendahnya IPM kabupaten Indramayu sangat ditentukan oleh capaian indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli, sebagaimana dapat terlihat : a.

Indeks Pendidikan : Indeks Pendidikan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, dapat

dilihat tahun 2011 mencapai 70,33 poin, kemudian pada tahun 2012 mencapai 70,37 poin, tahun 2013 mengalami capaian yang cukup signifikan yaitu 71,30 poin dan pada tahun 2014 mencapai 71,37 poin. Kenaikkan Indeks Pendidikan ini ditopang oleh capaian angka IPM dari Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf (AMH). Perkembangan antar waktu Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, adalah sebagai berikut : tahun 2011 angka rata-rata lama sekolah mencapai 5,95 tahun, tahun 2012 naik menjadi 5,96 tahun, kemudian pada tahun 2013 mencapai angka 6,25 tahun dan pada tahun 2014 mencapai 6,32 tahun yang berarti sampai dengan tahun 2014 rata-rata lama sekolah masyarakat kabupaten Indramayu baru tamat sekolah dasar (SD) dan masih belum tamat SMP. Sedangkan Angka Melek Huruf (AMH) mencapai angka yang cukup baik, dari tahun 2011 telah mencapai angka 85,66 poin, di tahun 2012 mencapai angka 85,69 poin, tahun 2013 mencapai angka 86,11 poin dan pada tahun 2014 mencapai angka 90,86 poin. Berikut beberapa permasalah di bidang pendidikan: 1. Angka Melek Huruf (AMH) 85,70% 2. Anak putus sekolah SD/MI sebesar 0,11%, SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 6,93%. 3. Sarana

prasarana

minimal

pada

jenjang

TK

dan

SD

terutama

perpustakaan dan laboratorium serta mebelair masih kurang;


16

4. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan masih kurang; b.

Indeks Kesehatan : Indeks kesehatan mengalami kenaikan yang cukupbaik dari data 4

(empat) tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2011 mencapai angka 70,38 poin, pada tahun 2012 mencapai 71,07 poin, tahun 2013 mencapai 71,23 poin dan pada tahun 2014 mencapai angka 72,08 poin. Kenaikan Indeks Kesehatan ini ditopang oleh Angka Harapan Hidup (AHH) yang secara berturut-turut dapat dilihat pada tahun 2011 Angka Harapan Hidup masyarakat Indramayu mencapai angka 67,23 tahun, pada tahun 2012 mencapai angka 67,24 tahun, pada tahun 2013 mencapai angka 67,74 tahun dan pada tahun 2014 telah mencapai angka 68,33 tahun. Berikut beberapa permasalahan yang ada dalam bidang kesehatan : 1. Ketersediaan sumberdaya kesehatan yang belum memadai seperti jumlah tenaga spesialis yang masih kurang di RSUD; 2. Pelayanan kesehatan belum optimal; 3. Kasus balita gizi buruk masih ada; 4. Kasus kematian bayi dan Kematian Ibu masih tergolong tinggi; 5. Ancaman penyakit menular maupun yang tidak mennular masih terjadi; 6. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih kurang; 7. Fasililtas pelayanan kesehatan lanjutan bagi penyandang cacat dan lansia belum memadai; 8. Penduduk

miskin masih belum seluruhnya mendapatkan Jaminan

kesehatan. Adapun dari aspek pariwisata dan budaya terdapat beberapa masalah : VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

17

Masalah di sektor kebudayaan: 1.

Penerapan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan sehari-hari masih rendah;

2.

Pengelolaan budaya yang belum optimal;

3.

Partisipasi generasi budaya dalam seni dan budaya

4.

Masuknya nilai dan budaya asing yang berpengaruh negatif cukup banyak;

5.

Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pelaku budaya masih terbatas;

6.

Menurunnya kepedulian masyarakat terhadap kepedulian sosial.

Masalah di sektor pariwisata : 1.

Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata masih kurang;

2.

Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang;

3.

Kualitas SM petugas dan pelaku usaha pariwisata belum optimal;

4.

Pengembangan manajemen pariwisata yang mendukung keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal belum optimal;

5.

Keterpaduan dan Sinergi antar pelaku wisata dalam pengembangan pariwisata masih rendah.

c.

Indeks Daya Beli : Indeks Daya Beli masyarakat Kabupaten Indramayu dari tahun 2011

sampai dengan tahun 2014 telah mengalami kenaikan dari 64,47 poin pada tahun 2011 menjadi 65,25 poin pada tahun 2012, dan pada tahun 2013 menjadi 66,02 poin serta pada tahun 2014 menjadi 66,52 poin. Peningkatan kemampuan Indeks Daya Beli banyak dipengaruhi oleh berkembangnya usaha VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

18

masyarakat pada sektor-sektor pertanian dan kelautan, industri, perdagangan dan jasa, serta devisa yang diperoleh melalui jasa pengiriman uang (remitensi) dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di Luar Negeri. Secara umum dapat kami sampaikan beberapa permasalahan yang ada dari sektor ekonomi adalah sebagai berikut : 1. UMKM dan Koperasi Program pemberdayaan pelaku Koperasi dan UMKM belum mencapai hasil yang optimal karena dalam pelaksanaannya terkendala ketersediaan dana. Dengan dan yang tersedia dan telah terdistribusi masih ada yang belum tepat sasaran. 2. Kemiskinan Jumlah penduduk miskin banyak terdapat di wilayah perdesaan dan sebagian besar merupakan masyarakat yang hidup di sektor pertanian dan nelayan. 3. Daya dukung Pengembangan Usaha Daya dukung pengembangan usaha harus didukung dengan kondisi daya saing daerah terutama infrastruktur pendukung dan pelayanan perizinan yang mudah dan pasti. 4. Produktivitas padi tidak stabil karena kondisi iklim yang mempengaruhi ketersediaan air; 5. Terbatasnya infrastruktur pendukung perekonomian, seperti jalan, irigasi dan bangunan pasar serta infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan akan air dan listrik; 6. Tidak stabilnya harga hasil produksi pertanian, sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi petani kecil khususnya, VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

19

7. Terbatasnya akses petani pada sumber permodalan; 8. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh; 9. Masih rawannya ketahanan pangan dan energi; Kendatipun

secara

keseluruhan

terjadi

kenaikan

angka

Indeks

Pembangunan Manusia di Kabupaten Indramayu, akan tetapi masih pada posisi terendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat. Inilah yang harus menjadi komitmen pemerintahan ke depan agar Kabupaten Indramayu tidak tertinggal oleh kabupaten/ kota lain di Jawa Barat. Dari

sisi

berjalannya

kepemerintahan

masih

terdapat

beberapa

permasalahan yang masih perlu diperbaiki guna meningkatkan efektivitas berjalannya kepemerintahan yang efektiv dan akuntabel. Berikut beberapa permasalahan dominan yang masih harus diperbaiki : 1. Aparatur Pemerintah Daerah Jumlah aparatur sesuai kompetensi yang dibutuhkan dengan kondisi yang ada pada saat ini masih kurang; 2. Pelayanan Administrasi Permasalahan dalam administrasi kependudukan adalah belum optimalnya partisipasi

masyarakat

dalam

melaksanakan

kewajibannya

untuk

melaporkan setiap peristiwa kependudukan, belum terdatanya secara real jumlah penduduk yang ada di kabupaten Indramayu. 3. Belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif; 4. Belum tertatanya sistem pembinaan PNS sehingga produktivitasnya belum tergali secara optimal; VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

20

5. Belum optimalnya kinerja BUMD yang ada; 6. Sistem koordinasi antar lembaga pemerintahan masih belum optimal; Berkenaan

dengan

kompleksitasnya

permasalahan

kabupaten

Indramayu, sementara daerah ini masih memiliki keunggulan komparatif baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya alam jika dibandingkan dengan daerah lain di Propinsi Jawa Barat, maka tugas utama kita adalah memakmurkan

masyarakat,

agar

kita

memperhatikan

kelestarian

pemikiran yang

inovatif dalam tatanan kehidupan masyarakat kabupaten

lingkungan

menjadi serta

lebih

unggul,

dengan

menumbuhkembangkan

Indramayu yang agamis. IV.

Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Tantangan Pembangunan : Memperhatikan beberapa hal yang telah diuraikan secara singkat serta informasi dari berbagai sumber yang dapat dijadikan bahan analisis untuk menentukan strategi dalam menentukan arah kebijakan dan kumpulan program prioritas untuk melaksanakan program pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan maka perlu analisis terhadap potensi eksternal maupun internal yang dapat mendukung

efektivitas dan optimalisasi berjalannya

pembangunan di daerah. Potensi positif berupa Peluang dan Kekuatan yang di miliki daerah dan potensi negatif yang harus diantisipasi atau diminimalisir dampaknya adalah ancaman maupun kelemahan yang selama ini terjadi dan berpeluang masih terus berlangsung. Dari masing-masing potensi tersebut kami bagi dalam 5 segmen. Uraian kami sampaikan sebagai berikut: 1. PELUANG : 1. Demografis, Geografis, Kewilayahan dan Lingkungan Hidup -

Jumlah Penduduk tahun 2014 sebanyak 1.708.551;

-

Panjang garis pantai 147 km atau seluas 946,48 km2;


21

-

Memiliki

wilaya

sungai

antar

provinsi

(Citarum

dan

Cimanuk

Cisanggarung); -

Memiliki 73 sungai kecil untuk pertanian;

-

Memiliki 2 waduk (Cipancuh dan Bojongsari);

-

Terdapat 5 situ (Brahim, Jangkar, Sindang, Bolang dan Kesambi)

2. Ekonomi -

Nilai PDRB harga berlaku mencapai Rp. 63.480.245.290.000,-;

-

Laju pertumbuhan 5 tahun terakhir sebesar 3,95%;

3. Politis, Hukum dan Kebijakan Pemerintah -

Kebijakan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD; -

Kebijakan anggaran kesehatan 10% dari APBD;

-

Kebijakan pembangunan nasional terhadap kedaulatan pangan;

-

Kebijakan pembangunan nasional terhadap infrastruktur irigasi seperti penuntasan proyek waduk Jati Gede;

-

Kebijakan Pusat untuk melindungi lahan pangan berkelanjutan;

-

Prioritas pembangunan pusat di sektor maritim atau kelautan;

-

Daerah diwajibkan untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada saat menyusun perencanaan wilayah maupun perencanaan sektoral;

4. Sosial Budaya -

Jumlah Penduduk usia kerja sebanyak 1.220.497 atau 71,4% dari total penduduk;

5. Teknologi -

Teknologi informasi berupa perangkat lunak maupun keras untuk mendukung produktivitas kegiatan ekonomi masyarakat banyak tersedia di pasaran;


22

b. TANTANGAN/ANCAMAN 1. Demografis, Geografis, Kewilayahan dan Lingkungan Hidup - Terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; - Terdapat kawasan rencana bencana alam, khususnya banjir dan abrasi; - Mahalnya teknologi yang dapat mengendalikan pencemaran; 2. Ekonomi - Tingkat inflasi beberapa tahun terakhir berkisar antara 4 -11%; - PDRB sektor non migas berkisar 50% dibandingkan sektor migas; - Antisipasi penurunan aktivitas perdagangan di jalur Pantura akibat pembangunan Tol Cikapali; 3. Politis, Hukum dan Kebijakan Pemerintah - Pengendalian pemanfaatan ruang masih belum efektiv; 4. Sosial Budaya - Jumlah penduduk di sektor buruh tani 252.012 orang; - Jumlah penduduk miskin sebesar 251.100 orang atau 15,22% dari jumlah penduduk; - Penduduk dengan latar belakang tamat SD dan Belum tamat SD sebesar 60%; - Jumlah Penduduk usia kerja belum bekerja atau pengangguran sebesar 9,69 %; 5. Teknologi - Akses informasi negatif yang mudah dijangkau oleh anak-anak;


23

c.

KEKUATAN 1. Demografis, Geografis, Kewilayahan dan Lingkungan Hidup -

Luas tanam dan panen padi berkisar 251.000 Ha;

-

Penggunaan lahan sebesar 146.115 Ha untuk persawahan;

-

Empang dan tambak seluas 19.020 Ha;

-

Hutan alami seluas 5.594 Ha dan hutan mangroove;

2. Ekonomi -

Hasil Panen padi berkisar 1,2 s.d 1,7 jt ton per tahun sehingga selalu surplus untuk produksi tanaman pangan;

-

Masyarakat yang bermata pencaharian di sektor pertanian merupakan masyoritas;

-

Hasil perikanan tangkap 134.351,89 ton;

-

Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nelayan mencapai angka diatas 100 (seratus);

-

Produksi daging dan unggas mencapai kurang lebih 21.100 ton;

-

Potensi pertambangan bahan galian bukan logam terdiri atas tanah liat, sirtu dan pasir urug serta pertambangan gas dan minyak bumi di wilayah daratan maupun perairan;


Sudah memilihi Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (no 1 Tahun 2012);

-

Jumlah PNS Daerah kabupaten Indramayu sebanyak 14.831 orang;

-

Dibentuknya SKPD Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah setingkat Badan;

4. Sosial budaya -

Adanya lembaga masyarakat yang bergerak dan berpartisipasi dalam aspek lingkungan hidup;


24

5. Teknologi -

Teknologi

informasi

khususnya

melalui

internet

sudah

dapat

menjangkau hampir seluruh wilayah; -

Tersedianya teknologi dan informasi terkait iklim untuk mendukung masa tanam yang tepat waktu;

-

Tersedia informasi melalui GPS untuk wilayah tangkap ikan yang potensial;

d. KELEMAHAN 1. Demografis, geografis, kewilayahan dan lingkungan -

Terbatasnya

kemampuan

peningkatan

produksi

sebagai

akibat

menurunnya kapasitas dan kualitas sumberdaya alam; -

Alih fungsi lahan pertanian terutama pada lahan sawah belum terkendali dengan baik ;

-

Sistem produksi dan pengelolaan pertanian belum berorientasi pada lingkungan, sehingga sering terjadi bencana alam dan serangan hama/penyakit;

-

Adanya kecenderungan penurunanan kualitas sumberdaya hayati perikanan dan kelautan,

-

Mitigasi bencana alam, abrasi pantai, rehabilitasi ekosistem laut dan pesisir, pemulihan sumber daya ikan akibat pencemaran perairan laut dan penanganan hasil perikanan belum dapat dilaksanakan secara optimal;

2. Ekonomi -

Masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung pertanian, perikanan;

-

Sistem agribisnis dan jiwa kewirausahaan untuk petani dan nelayan yang belum berjalan dengan baik;


25

-

Masih kurangnya inovasi dalam meningkatkan nilai jual produk perikanan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;

-

Sarana dan prasarana pendukung perdagangan seperti pasar daerah masih kurang nyaman;

-

Jumlah wirausahawan atau pelaku usaha untuk sektor industri kecil dan menengah masih sangat kurang;

-

Jumlah investasi yang masuk belum dapat menyerap potensi tenaga kerja yang ada;


Terjadinya

perubahan

Undang-undang

dan

Peraturan-peraturan

Pemerintah yang cukup cepat sehingga diperlukan penyesuaianpenyesuian yang cepat pula, disisi lain dihadapkan dengan berbagai keterbatasan yang ada dari SDM dan perangkat lainnya; -

Kelembagaan dan SOTK saat ini belum mampu mewadahi secara optimal kewenangan yang diberikan terkait dengan adanya perubahan kelembagaan dan SOTK di Pemerintah Pusat dan Provinsi,

-

Sarana dan prasarana/fasilitas kerja yang tersedia saat ini belum proporsional untuk mendukung kerja aparatur agar lebih optimal:

-

Masih terbatasnya dukungan kegiatan terhadap pengelolaan, kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil;

4. Sosial budaya -

Nilai Indeks Pendidikan terendah di Jawa Barat;

-

Nilai Indeks Kesehatan masih berada di bawah rata-rata Jawa barat;

-

Rendahnya minat masyarakat khususnya generasi muda untuk berusaha pada bidang usaha pertanian dan perikanan;

-

Pendapatan dan kesejahteraan petani masih rendah khususnya untuk buruh tani dan nelayan;


26

-

Masih kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat terhadap pola pemanfaatan ruang ;

5. Teknologi -

Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya yang tersedia disebabkan keterbatasan penerapan teknologi yang tepat guna;

-

Kemampuan SDM masyarakat masih kurang dalam memanfaatkan potensi informasi maupun teknologi yang ada;

V.

Isu-isu Strategis: Untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat adalah mengefektifkan pembangunan. Salah satu upaya mengefektifkan pembangunan adalah

memperjelas

terlebih

dahulu

tentang

permasalahan

yang

akan

diselesaikan, baik permasalahan wilayah, penduduk maupun permasalahan pemerintah. Berkenaan dengan hal itu, terdapat beberapa permasalahan umum yang telah disampaikan di atas, kemudian kami formulasikan menjadi isu-isu strategis kabupaten Indramayu meliputi : 1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia : a. Bidang Pendidikan : a) Rata-Rata Lama Sekolah masih rendah, pada tahun 2014 mencapai 6,32 tahun yang berarti sampai dengan tahun 2014 rata-rata lama sekolah masyarakat kabupaten Indramayu baru tamat sekolah dasar (SD) dan masih belum tamat SMP; b) Angka putus sekolah yang didominasi anak usia 16-18 tahun (jenjang pendidikan SMA/SMK/MA) yang masih tinggi; c) Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2014 mencapai angka 90,86 %, artinya masih terdapat 9,14 % lagi penduduk kabupaten Indramayu yang masih belum mampu membaca dan menulis.Pada sisi lain VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

27

pertumbuhan Angka Melek Huruf (AMH) di Kabupaten Indramayu lebih tinggi dari pada Propinsi Jawa Barat. Kabupaten Indramayu telah mencapai pertumbuhan sebesar 1,88%,sedangkan Propinsi Jawa Barat baru sebesar 0,83%,akan tetapi

levelnya masih dibawah AMH Jawa

Barat dan target Nasional. b. Bidang Kesehatan a) Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Indramayu pada tahun 2014

telah mencapai angka 68,33 tahun; b) Masih tingginya kasus kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB), berdasarkan

data tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 54 kasus dan Angka Kematian Bayi (AKB) mencapai 291 kasus. 2. Permasalahan Sosial, Ekonomi, Budaya Dan Kehidupan Keagamaan : a. Dari aspek ketenagakerjaan dapat dilihat masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2014 yaitu sebanyak 61.403 orang dari jumlah Angkatan Kerja sebanyak 766.583 orang, sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 8,01 %. Sementara di sisi lain masih rendahnya kualitas angkatan kerja yang di dominasi pendidikan SLTA ke bawah dan pada umumnya belum dibekali dengan kompetensi atau ketrampilan yang memadai. Ini menunjukkan bahwa SDM angkatan kerja masih rendah belum mampu untuk berkompetisi di pasar kerja. Tingkat Pendidikan Angkatan Kerja lulusan Perguruan Tinggi, tidak mencapai 3%. Maka tidak heran apabila sebagai besar tenaga kerja Indramayu menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri pada sektor informal. b. Dari aspek sosial, seiring dengan dilaksanakan pembangunan, timbul pula permasalahan sosial sebagai salah satu dampak seperti

kemiskinan,

pengangguran,

gelandangan,

dari pembangunan pengemis,

Anak

Jalanan, kenakalan remaja, penyalahguna narkotika, prostitusi dan sebagainya, termasuk di dalamnya masalah sosial akibat bencana alam dan bencana sosial. Pada tahun 2014 jumlah Penyandang Masalah VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

28

Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Indramayu masih tinggi, tercatat sebanyak 220.694 orang PMKS dan yang sudah ditangani baru mencapai 27.920 orang. c. Dari aspek ekonomi, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Tingkat Inflasi jika dibandingkan antara tahun 2012 dengan tahun 2013 dapat digambarkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan dari 5,03 % pada tahun 2012 menjadi 3,33 % pada tahun 2013. Sedangkan tingkat Inflasi pada tahun 2012. Selain dari itu nilai investasi di Kabupaten Indramayu masih rendah pada tahun 2013 menurut harga berlaku baru mencapai Rp. 16.217.600.000,00 dan nilai investasi menurut harga konstan di tahun yang sama baru mencapai Rp. 5.103.066.000,00. Dengan demikian Tingkat Investasi menurut harga berlaku pada tahun 2013 mencapai 9,33 poin dan Tingkat Investasi menurut harga konstan pada tahun yang sama mencapai 8,03 poin. Hal ini menunjukkan prosentase kenaikan jumlah penanam modal serta nilai modal yang masuk di kabupaten Indramayu masih belum optimal.Kurangnya investasi berdampak

pula

pada

tersendatnya

penyerapan

tenaga

kerja.

Selanjutnya jika dilihat dari pendapatan perorangan penduduk dapat digambarkan

bahwasebagian

besar

mata

pencaharian

penduduk

kabupaten Indramayu petani dan nelayan, akan tetapi masih terjadinya ketimpangan pemilikan lahan usaha pertanian, tambak dan alat tangkap perikanan. Fakta yang terjadi prosentase buruh tani dan nelayan masih lebih banyak jika dibandingkan petani pemilik lahan atau nelayan pemilik alat tangkap perikanan. Sehingga belum dapat menggambarkan adanya keseimbangan dan pemerataan pendapatan masyarakat. d. Dari

aspek

budaya,dapat

dikemukakan

bahwa

tingkat

apresiasi,

pelestarian serta promosi terhadap budaya lokal baik di tingkat Propinsi Jawa Barat maupun tingkat Nasional masih perlu ditingkatkan, karena kabupaten Indramayu memiliki khasanah budaya yang sangat beragam VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

29

sebagai warisan leluhur nenek moyang kita (misalnya : Sandiwara, Tarling, Wayang Kulit, Wayang Golek Cepak, Tari Topeng, Sintren, Warilais, Rudat, Pujanggaan, Macapat, Tayuban, Jaran Cecek, Cekling, Jidur/Tanjidor, Kijingan, Ngarot, Ngruwat, Mapag Sri, Sedekah Bumi, Mapag Tamba dan lain-lain)akan tetapi masih belum pemperoleh perhatian yang memadai baik dari pemerintah daerah maupun stake

holders yang lainnya. e. Dari aspek kepemudaan dan olahraga,masih belum optimalnya peran serta pemuda dalam pembangunan.Keterlibatan pemuda masih perlu ditingkatkan dan diwujudkan dalam karya konkrit baik melalui organisasi kepemudaan dalam wadah pencetakan kader pembangunan bangsa maupunmengambil

bagian

secara

langsung

dalam

pembangunan.

Pembinaan keolahragaan harus mejadi perhatian yang sungguh-sungguh terlebih pada olahraga prestasi melalui Pekan Olaraga Daerah (PORDA) Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 yang lalu mengalami penurunan prestasi yang cukup drastis yaitu ada pada posisi ke 18 dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat, atau gagal mencapai target 10 besar Jawa Barat. Selain itu perlu pula melakukan pembinaan terhadap olahraga rekreasi. f. Dari aspek Pariwisata, masih belum tertatanya dengan baik pada daerahdaerah tujuan wisata di kabupaten Indramayu, kendatipun kita memiliki aneka ragam potensi destinasi wisata baik yang bersifat : wisata ziarah, wisata pantai, ekowisata, agro wisata, wana wisata maupun wisata bahari pulau Biyawak. g. Dari aspek pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana serta perlindungan perlinndungan anak, di kabupaten Indramayu masih sering terjadi nikah di bawah umur dan tingginya angka perceraian, selain itu masih

sering

terjadi

pula

tindak

perdagangan

manusia

(Human

Trafficking) dengan dalih akan dipekerjakan sebagai pelayan toko. Kondisi saat ini sudah merupakan fenomena “Gunung Es” karena yang masuk ke dalam proses hukum hanya sebagian kecil saja yang tertangkap. Demikian VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

30

pula tingkat penelantaran anak cukup tinggi yang kebanyakan diakibatkan oleh anak yang ditinggalkan oleh ibunya yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri. h. Dari aspek kehidupan keagamaan, penerapan tolreransi kehidupan beragama

dan

pengamalan

kehidupan

keagamaan

di

kabupaten

Indramayu secara umum sudah relatif baik, akan tetapi masih perlu ditingkatkan dalam rangka pengamalan kehidupan yang religius agar melekat sehingga menjadi karakter masyarakat Indramayu. 3. Infra Struktur Wilayah, Permukiman Dan Lingkungan Hidup: Infra Struktur Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup adalah isu strategis yang cukup menarik untuk dibahas, karena aspirasi yang diterima dari masyarakat adalah berkeinginan untuk melakukan pembenahan secara komprehensif. Berkenaan dengan hal itu maka hal ini akan menjadi fokus perhatian kami, sebagai mana dapat dikemukakan sebagai berikut : a. Aspek Kebinamargaan, kondisi eksisting Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik di wilayah Kabupaten Indramayu terhitung sejak tahun 2011 mencapai 48,82 %, tahun 2012 mencapai 58,79 %, pada tahun 2013 mencapai 66.24 %, dan pada tahun 2014 mencapai peningkatan sampai dengan 66.30 % atau setara dengan 538.487 Km dari 821.198 Km.Sedangkan Panjang Jembatan Kabupaten Kodisi Baik di Wilayah Kabupaten Indramayu pada tahun 2011 mencapai 83,55 %, pada tahun 2012 mencapai 88,09 %, pada tahun 2013 mencapai 85,85 % dan pada tahun 2014 mencapai 86,88 % atau setara dengan 3.805,95 Meter dari 4.380,85 Meter. b. Aspek Infra Struktur Irigasi/ Sumber Daya Air, kewenangan Kabupaten dalam menangani Daerah Irigasi < 1000 Ha, dengan areal seluas 3.503 Ha, terbagi dalam 10 Daerah Irigasi (D.I. Cibelerang, Cipondoh, Cipapan, Lalanang, Lebiah, Legeh, Niwo, Sangkep, Situ Bolang dan Sumber Mas). VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

31

Kewenangan Propinsi, menangani Daerah Irigasi antara 1000 Ha s/d 3000 Ha, dengan areal seluas 4.354 Ha, terbagi dalam dua Daerah Irigasi (D.I. Cipanas I dan Pedati).Kewenangan Pusat, menangani Daerah Irigasi > 3000 Ha, dengan areal seluas 100.707 Ha, terbagi dalam empat Daerah Irigasi (D.I. Cipanas II, Cipancuh, Cipunegara dan Rentang). Sebagian besar Infra struktur Irigasi mengalami kerusakan sehingga mengakibatkan kurang optimalnya produktifitas padi di Indramayu. c. Aspek Infra Struktur Wilayah Dan Permukiman, masih belum tertatanya kawasan

permukiman

penduduk

dan

infrastruktur

penunjangnya

terutaman di lingkungan perkotaan. Selain dari itu perlu ditingkatkan pula cakupan layanan air bersih, rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

(MBR),

drainase

perkotaan

penanganan

persampahan. Belum optimalnya pengamanan terhadap gedung-gedung yang bernilai sejarah/kuno (heritage) dan kawasan wisata sejarah, wisata kota maupun gedung-gedung yang mendukung visi religius. d. Aspek Lingkungan Hidup, masih sering terjadi pencemaran lingkungan baik di sekitar permukiman maupun di pesisir pantai utara Indramayu. Demikian pula masih terjadi kerusakan lingkungan baik karena bencana alam maupun karena ulah orang yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula

perlu

dilakukan

upaya

penataan

lingkungan

secara

holistik

sehubungan dengan pergeseran program-program pembangunan yang terjadi di kabupaten Indramayu baik yang berskala kabupaten propinsi maupun nasional. Oleh karenanya perlu ditata ulang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Indramayu.

4. Reformasi

Birokrasi,

Peningkatan

Pelayanan

Publik

Dan

Peningkatan Pendapatan Daerah : a. Aspek Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan upaya secara gradual terhadap jajaran Birokrasi/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan merubah pola berfikir VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

32

(mind set) “menjadi birokrasi yang melayani, bukan dilayani” oleh karenanya perlu dilakukan langkah-langkah antara lain terhadap semua jajaran PNS untuk ditingkatkan kompetensinya, dan untuk pengisian tingkat jabatan strategis perlu dilakukan uji kompetensi/uji kepatutan dan kelayakan (Fit And Proper Test) langsung oleh Bupati agar mampu mengejewantahkan visi dan misi Bupati. Penempatan pejabatan pada jabatan tertentu harus disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan (The Rigt Man On The Right Place). Dalam rangka meningkatkan upaya tercapainya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

(good

governance)

maka

perlu

ditingkatkan

upaya

untuk

mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Aspek Peningkatan Pelayanan Publik, seperti kita akui bersama bahwa hingga saat ini masih terlihat lambatnya pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintahan. Ada beberapat penyebab yang menimbulkan hal demikian, antara lain memang karakter dari PNS yang bersangkutan atau juga karena regulasi yang menghambat terciptanya pelayanan prima tersebut, baik regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun regulasi yang dubuat oleh pemerintah propinsi atau pusat. Berkenaan dengan hal itu, maka perlu dilakukan langkah-langkah ke depan antara lain : merubah mind-set

birokrasi dari yang ingin dilayani menjadi

birokrasi yang melayani. Selain itu secara bertahap untuk menyesuaiakan regulasi untuk mempermudah terciptanya pelayanan publik sepanjang menjadi

kewenangan

daerah

maupun

mengusulkan

ke

tingkat

pemerintahan yang lebih tinggi apabila itu menjadi kewenangan (urusan) dari

tingkat

pemerintahan

yang

bersangkutan.

Agar

birokrasi

pemerintahan dapat meningkat etos kerjanya, maka perlu pula upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. c. Aspek Peningkatan Pendapatan Daerah, pendapatan daerah merupakan hal yang fundamental untuk dapat melaksanakan pembangunan di VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

33

daerah.

Kendatipun

trend

kenaikkan

pendapatan

daerah

telah

menunjukkan perkembangan yang positif, akan tetapi masih perlu dilakukan optimalisasi peningkatan pendapatan daerah, yang tidak hanya bersumber dari dana perimbangan, misalnya dari : DAU, DAK, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, juga yang lebih penting upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.Berdasarkan data tahun 2014 kontribusi PAD terhadap penerimanaan pendapatan daerah baru mencapai 11,59 %. Maka untuk hal yang terakhir ini perlu dilakukan inovasi dan kreatifitas dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan tidak membebani rakyat. 5. Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa : Dengan telah diberlakukakannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta perangkat peraturan pelaksanaannya, maka telah membawa paradigma baru bagi penyelenggaraan Otonomi Daerah. Peran pemerintah daerah kabupaten telah mengalami pergeseran jika dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya undang-undang desa. Hal ini cukup beralasan, sebab dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas ke desa melalui perangkat regulasi tersebut,membawa konsekuensi kesiapan pamong desa dalam mengejawantahkan kebijakan tersebut. Permasalahan krusial yang berpotensi terjadi antara lain dengan ditransfernya dana desa dari pemerintah pusat ke desa. Apabila tidak dilakukan pembinaan/pendampingan yang optimal oleh pemerintah kabupaten, maka tidak tertutup kemungkinan akan menjadi persoalan hukum bagi pemerintah desa, karena masih belum siapnya perangkat desa untuk melaksanakan tertib administrasi secara baik dan benar. Fungsi pembinaan pemerintah kabupaten selain dari yang dimaksudkan di atas, juga terhadap kegiatan-kegiatan : pembangunan desa, VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

34

pemberdayaan

masyarakat

desa,

kegotongroyongan

serta

menumbuhkembangkan inovasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, misalnya dengan membentuk dan mengoptimalkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), harus menjadi fokus perhatian pemerintah kabupaten dan kecamatan. VI.

Visi Dan Misi Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Indramayu Periode 2015-2020 : 1. Visi Visi diartikan sebagai pandangan atau wawasan ke depan. Visi juga didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujdukan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi mencerminkan gambaran fungsi dan peran daerah dalam konteks pembangunan daerah/wilayah. Dengan demikian, maka Visi adalah gambaran keadaan yang diharapkan masyarakat kabupaten Indramayu, untuk 5 (lima) tahun ke depan (periode tahun 2015 – 2020) terhadap keadaan wilayah yang ditempatinya, kondisi kehidupan penduduknya, serta kondisi pemerintahnya. Penetapan visi harus mengandung unsur wilayah, penduduk dan pemerintah. Agar visi yang ditetapkan sesuai harapan masyarakat, maka visi harus dapat menjawab atau berangkat dari sejumlah isu strategis yang telah diungkapkan sebelumnya. Untuk itu visi kabupaten Indramayu tahun 2015 – 2020 adalah :

TerwujudnyaMasyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah (Indramayu Remaja Tiga) Religius, diartikan bahwa masyarakat Indramayu diharapkan memiliki tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama secara baik dan benar VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

35

sehingga dapat tercermin dalam pola berfikir dan bertingkahlaku sesuai dengan nilai-nilai agama yang diyakininya. Maju, diartikan bahwa masyarakat Indramayu cerdas, terampil, bergerak dinamis, kreatif, inovatif serta tangguh menghadapi tantangan. Mandiri, diartikan bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indramayu, sehingga sesuai dengan nafas dan tujuan hakiki penyelenggaraan Otonomi untuk Daerah. Sejahtera, diartikan bahwa masyarakat Indramayu memiliki rata-rata tingkat pendapatan yang memadai, tingkat pendidikan yang cukup dan derajat kesehatan yang baik, sehingga dapat hidup layak baik secara fisik maupun non fisik. Keunggulan Daerah, diartikan bahwa dengan segala potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh kabupaten Indramayu, melalului 3 (tiga) pilar utama, yaitu pemerintah daerah (Local Government

Sector), sektor swasta (Privat sector) dan masyarakat (Society) berupaya terus mendorong dan memfasilitasi masyarakatnya dalam meningkatkan inovasi serta kreatifitasnya yang diharapkan akan dapat menaikkan daya saing daerah dan pada gilirannya akan mampu meningkatkan keunggulan daerah. Pemahaman Akronim : “Indramayu Remaja Tiga”, secara substantif diartikan sebagai kepanjangan dari akronim visi yang telah diuraikan di atas, yaitu : terwujudnyamasyarakat INDRAMAYU yang REligius, MAju,

MAndiri,

seJAhtera

serTa

tercIptanya

keunGgulan

dAerah(INDRAMAYU REMAJA TIGA) Selain dari itu, juga mempunyai pemaknaan bahwa pembangunan suatu masyarakat

atau

bangsa

akan

dapat

dirasakan

manfaatnya

apabila

dilaksanakan secara berkesinambungan (sustainable). Dengan alasan, bahwa VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

36

target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan secara bertahap, akan diperoleh capaian hasil pembangunan yang jelas, dengan perkataan lain, setiap tahapan pembangunan tidak harus dimulai dari awal lagi, akan tetapi sebagai upaya pelanjutan dari yang telah dicapai sebelumnya. Korelasinya dengan pengertian ini adalah bahwa berdasarkan dokumen publik Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang

Daerah

(RPJPD)

Kabupaten

Indramayu Tahun 2005 – 2025, maka periode pembangunan tahun 2016 – 2020 masuk pada fase pembangunan jangka menengah yang ketiga, dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dua puluh tahunan. Sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut : 1.

Fase Pembangunan Jangka Menengah Pertama pada periode tahun 2005 – 2010;

2.

Fase PembangunanJangka Menengah Kedua pada periode tahun 2011 – 2015;

3.

Fase Pembangunan Jangka Menengah Ketiga pada periode tahun 2016 – 2020; dan

4.

Fase Pembangunan Jangka Menengah Keempat pada periode tahun 2021– 2025

Berkenaan penggunaan istilah tersebut yang lebih tepat dalam membuat visi agar dapat mudah diingat adalah “INDRAMAYU REMAJA TIGA” 2. Misi Misi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dengan cara memperhatikan kondisi umum daerah dan arah pembangunan. Misi mencerminkan upayaupaya menjalankan fungsi dan peran daerah. Misi adalah langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai visi yang ditetapkan. Dalam kaitan ini misi pun akan terbagi dalam misi yang VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

37

terkait dengan penataan wilayah, penanganan penduduk dan tata kelola pemerintahan. Misi yang kami usung adalah : Sapta Karya Mulih Harja atau tujuh kebijakan strategis dalam mengelola masyarakat kabupaten Indramayu yang kaya raya dari sumber daya alamnya,didiami oleh penduduk yang padat serta hidup makmur dan damai. Misi ini tidak secara signifikan merubah dari Misi Sapta Karya Mulih Harja pada Periode sebelumnya, akan tetapi kami melakukan beberapa perubahan sebagai langkah

penyesuaian terhadap

perkembangan yang terjadi. Adapun misi yang akan ditempuh untuk mencapai visi tersebut adalah : 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal; 2. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian; 3. Mengembangkan Infra Struktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari Dan Optimal; 4. Meningkatkan Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal; 5. Mengembangkan Reformasi Birokrasi, Dengan Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat; 6. Menguatkan Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat; 7. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. VII.

Program-program Pembangunan : Program-program yang dinilai sangat prioritas dilihat dari pandangan teknis maupun politis, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten, sesuai kemampuan sumber daya manusia, sumber daya alam dan anggaran, serta secara operasional sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.


38

Program-program terpilih dikelompokan ke dalam tiap misi : Misi 1

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Berbasis Ajaran Agama, Ilmu Pengetahuan, Teknologi (IPTEK) Dan Budaya Lokal; a. Pembinaan Keagamaan : 1.

Meningkatkan kapasitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama baik kepada para siswa/santri, para pendidik, tokohagama, para Aparat Sipil Negara maupun masyarakat pada umumnya;

2.

Membumikan kehidupan yang religius di tengahtengah masyarakat;

3.

Meningkatkan Gerakan Zakat Masyarakat sebagai salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan;

4.

Meningkatkan

peran

lembaga-lembaga

fungsional

keagamaan dan ormas-ormas keagamaan dalam proses pembangunan; 5.

Meningkatkan kemitraan antara lembaga-lembaga dan ormas keagamaan dengan pemerintah daerah;

6.

Meningkatkan umum

dan

kemitraan pendidikan

penyelenggaraan keagamaan

pendidikan

dengan

prinsip

kebersamaan yang saling menguntungkan; b. Pendidikan

Program-program yang akan dilaksanakan, antara lain : 1. Menanamkan dan membumikan kembali nilai-nilai etika dalam pergaulan sosial bagi tunas bangsa/generasi muda melalui muatan lokal mata pelajaran “Budi Pekerti” mulai VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

39

dari Siswa Pra Sekolah, SD/MI, SMP/MTS, sampai dengan SMA/SMK/MA; 2. Pemberian bea siswa bagi anak dari keluarga tidak mampu melalui pelayanan Kartu Pintar; 3. Meningkatkan kerjama sama kemitraan dengan perguruan tinggi – perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ternama, untuk memproteksi terjaminnya lulusan SLTA kabupaten Indramayu yang melanjutkan/diterima pada perguruan tinggi tersebut, melalui pendekatan : Program Supermotivasi a. Talents Couting b. Program beasiswa penuh dengan perguruan tinggi tertentu; 4. Meningkatkan sarana prasarana kelayakan proses belajar mengajar

dan

memberikan tunjangan pada para

pendidik; 5. Meningkatkan kompetensi guru untuk melanjutkan program pendidikan ke jenjang lebih tinggi; 6. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang prima, melalui peningkatan

Indeks

Pendidikan

penuntasan

wajib

belajar

(IP)

dengan

pendidikan

program

12

tahun,

pemberantasan buta aksara atau menuntaskan Angka Melek Huruf,

meningkatkan

Angka

Partisipasi

Sekolah

dan

peningkatan rata-rata lama sekolah; 7. Memperbaiki mutu dan kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan; 8. Meningkatkan kemampuan siswa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; 9. Meningkatkan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sesuai dengan rasio siswa dan kebutuhan ruang kelas; VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

40

10. Bantuan

operasional

bagi sekolah

yang

dikelola oleh

masyarakat (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, SMKSwasta). c. Kesehatan 1.

Meningkatkan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak;

2.

Meningkatkan pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);

3.

Mencegah dan mengendalikan penyakit;

4.

Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan;

5.

Meningkatkan kesehatan lingkungan;

6.

Mendorong peran

swasta untuk

menata persebaran

ketersediaan rumah sakit agar pelayanan rumah sakit lebih dekat dan lebih mudah dijangkau oleh masyarakat; 7.

Membangun rumah sakit dan puskesmas baru

sesuai

kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah; 8.

Mengupayakan layanan puskesmas rawat inap pada kecamatan-kecamatan

yang

jauh

dari

jangkauan

pelayanan rumah sakit; 9.

Melanjutkan pengobatan gratis bagi masyarakat di seluruh puskesmas serta pengobatan gratis di kelas IIIRumah Sakit pemerintah bagi keluarga tidak mampu melalui pelayanan Kartu Sehat;

10. Meningkatkan umur harapan hidup dari 68 menjadi 70; 11. Meningkatkan

Revitalisasi

POSYANDU

di

kabupaten

Indramayu; 12. Menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu; dan 13. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah. VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

41

d. Pembinaan Kepemudaan : 1.

Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah;

2.

Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda;

3.

Meningkatkanpembekalan

kapasitas

kepemimpinan

pemuda terhadap penyadaran akan nilai-nilai kesatuan dan persatuan

nasional,

wawasan

kebangsaan

serta

kepeloporan pemuda; e. Pembinaan Keolahragaan : 1.

Meningkatkan ketersediaan fasilitas sarana olahraga bagi masyarakat;

2.

Meningkatkan pembinaan keolahragaan terhadap para atlit (olahraga prestasi) melalui KONI;

3.

Meningkatkan pembinaan keolahragaan terhadap pelaku olah raga pendidikan melalui BAPOPSI;

4.

Meningkatkan pembinaan keolahragaan terhadap olah raga tradisional/olahraga rekreasi melalui FORMI;

5.

Meningkatkan pembinaan keolahragaan terhadap olah raga Disabilitas melalui National Paralimpic Commition Of

Indonesia (NPCI); 6.

Meningkatkan pembinaan keolahragaan terhadap olah raga untuk kalangan PNS melalui BAPOR KORPRI;

7.

Meningkatkan pelatihan secara intensif bagi para atlit melalui cabang olahraga masing-masing;


42

8.

Meningkatkan

pembinaan

mengikutsertaan

dalam

keolahragaan

even-even

dan

kejuaraan

untuk

meningkatkan prestasi; 9.

Meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan atlit;

10. Meningkatkan

gerakan

Olahraga

masyarakat

(Memasyarakatkan Olahraga dan Mengolahragakan Masyarakat). f.

Pelestarian Budaya Lokal : 1.

Menginventarisasi, menggali dan menghidupkan kembali potensi budaya dan kearifan lokal;

2.

Mengupayakan

pendaftaran/pengurusan

Hak

Atas

Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap potensi budaya dan sumber daya lokal; 3.

Membangun sarana dan meningkatkan promosi budaya lokal ke tingkat propinsi, nasional maupun internasional;

4.

Meningkatkan peran, fungsidan penguatan kelembagaan dalam pelestarian budaya lokal;

5.

Meningkatkan penyelenggaraan even-even festival budaya lokal;

6.

Meningkatkan sarana kesenian dan kebudayaan yang memadai;

7.

Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap para seniman dan budayawan.

g. Pemberdayaan

Perempuan,

Keluarga

Berencana

Dan

Perlindungan Anak : 1.

Meningkatkan

kualitas

kompetensi

perempuan

dalam

bekerja/berusaha;


43

2.

Meningkatkan partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan dan lembaga pemerintahan;

3.

Penguatan kelembagaan, pengarusutamaan gender dan anak;

4.

Meningkatkan

pembinaan

peran

masyarakat

dalam

pelayanan KB/KR yang mandiri; 5.

Meningkatkan danpengembangan ketahanan keluarga;

6.

Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak pidana perdagangan manusia (Human Trafficking);

h. Sosial :

1.

Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

2.

Meningkatkan

pemberdayaan

Potensi

Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS); 3.

Meningkatkan kerjasama dan kordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Kementerian Sosial R.I;

4.

Meningkatkan usaha kemandirian bagi keluarga miskin dan para penyandang cacat.

i.

Ketenagakerjaan : 1.

Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja;

2.

Meningkatkan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;

3.

Mengembangkan Kewirausahaan;

4.

Meningkatkan hubungan kemitraan antara pekerja, industri dan pemerintah daerah.


44

Misi 2

Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Melalui Penguatan Lembaga Ekonomi Kerakyatan Serta Keserasian Industri Dan Pertanian; a. Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) : 1.

Meningkatkan kualitas kelembagaan dan kualitas SDM Koperasi;

2.

Mengembangkan sistem pendukung usaha mikro, kecil dan menengah;

3.

Mengembangkan

kewirausahaan

dan

keunggulan

kompetitif usaha kecil menengah; 4.

Mengembangkan industri kecil dan menengah;

5.

Meningkatkan efesiensi perdagangan dalam negeri;

6.

Meningkatkan upaya perlindungan konsumen.

b. Perindustrian dan Perdagangan : 1.

Mendorong tumbuhnya industri-industri baru baik industri kecil, menengah maupun besar, yang berbasis pada potensi sumber daya alam dan kearifan lokal;

2.

Mendorong pertumbuhan neraca perdagangan daerah.

c. Penanaman Modal dan Perijinan : 1.

Meningkatkan promosi dan Kerjasama Investasi;

2.

Mengingkatkan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;

3.

Meningkatkan Pelayanan Perijinan yang mudah, murah dan cepat;

4.

Meningkatkan Pengawasan, Pengendalian dan Penanganan Pengaduan Masyarakat.


45

d. Pertanian dan Peternakan : 1. Meningkatkan produksi dan mutu tanaman pangan dengan mengembangkan tanaman jajar legowo dan intensifikasi tanaman padi, jagung dan kedele (PAJALE); 2. Mempertahankan luas areal/kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) Yang Seimbang; 3.

Meningkatkan produksi dan mutu Holtikultura dengan mengembangkan produk holtikultura unggulan daerah misalnya jenis buah-buahan : mangga gedong gincu dan jenis mangga yang lainnya, jenis sayur-sayuran : bawang merah dan cabe merah;

4.

Meningkatkan populasi dan produksi peternakan;

5.

Meningkatkan

pelayanan

kesehatan

khewan

dan

kesmavet; 6.

Menerbitkan “Kartu Tani”

sebagai upaya perlindungan

terhadap buruh tani ketika musim paceklik tiba. e. Perikanan Dan Kelautan : 1.

Meningkatkan Mitigasi Bencana Alam dan Prakiraan Iklim Laut;

2.

Mengembangkan Budidaya Perikanan; antara lain : a. Fasilitasi penerapan CBIB dan CPIB; b. Pengembangan

budidaya

lele

sangkuriang,

nila

(dampond); c. Optimalisasi Fungsi HSRT Bandeng; d. Peningkatan Skala Usaha Budidaya Udang Vanname; e. Optimalisasi UPR melalui peningkatan sarana; f. Pengembangan budidaya kerang darah (vense culture); g. Pengembangan budidaya lele monosex di tambak; VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

46

h. Pengembangan

budidaya

rumput

laut

(eucherna

cotoni); i. Fasilitasi kemitraan pelaku usaha budidaya perikanan; j. Pengembangan budidaya kerapu; k. Penyediaan induk Lele Sangkuriang dan Nila melalui Broadstock di BBI; l.

Pendampingan PUMP dan perikanan budidaya;

m. Fasilitasi penumbuhan UPR Nila dan Gurame; n.

Pendampingan kegiatan sehat pembudidaya ikan;

o.

Kaji terap pakan ikan buatan;

p.

Pendampingan kegiatan minapolitan, Industrialisasi, PKN dan Pemberdayaan pelaku usaha perikanan;

q.

Pengembangan budidaya ikan hias;

3. Mengembangkan Perikanan Tangkap meliputi : a.

Revitalisasi kegiatan perikanan tangkap/rasionalisasi usaha penangkapan ikan;

b.

Operasional kapal keruk/tongkang;

c.

Pemeliharaan TPI/PPI;

d.

Penataan dan pengembangan pangkalan pendaratan ikan;

e.

Pengadaan alat bantu penangkapan;

4. Mengembangkan Sarana dan Prasarana Perikanan, meliputi kegiatan : a. Pembangunan/rehabilitasi saluran irigasi tersier; b. Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi; c. Pengurasan kolam labuh; d. Pemasangan instalasi listrik pertambakan; e. Pengadaan mesin pompa; f. Pengadaan backhoe budidaya perikanan;


47

5. Meningkatkan

Penataan,

Rehabilitasi

dan

Konservasi

Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, meliputi kegiatan : a. Stocking dan restocking spesifik ikan dilaut dan perairan umum; b. Konservasi dan penataan fasilitas Pulau-pulau kecil dan kelautan; 6. Mengoptimalkan

Pengolahan dan Pemasaran produksi

Perikanan, meliputi kegiatan : a. Pengujian mutu produk perikanan dan bahan kimia; b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pasar ikan higienis; c. Pengadaan sarana prasarana pemasaran ikan bandeng; 7. Mengembangkan Sistem pengelolaan kesehatan Ikan dan Lingkungan, meliputi kegiatan : a. Optimalisasi fungsi laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan; f. Kehutanan Dan Perkebunan : 1. Meningkatkan Produksi Dan Mutu Tanaman Perkebunan; 2. Meningkatkan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan; 3. Meningkatkan pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 4. Meningkatkan Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan. g. Ketahanan Pangan : 1.

Meningkatkan Ketahanan Pangan;

2.

Meningkatkan

pembinaan

Kelembagaan

Penyuluhan

Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan; 3.

Meningkatkan Kapasitas Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Misi 3

Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Secara Selaras, Lestari Dan Optimal;


48

1.

Meningkatkan dan menuntaskan pembangunan jalan dan jembatan;

2.

Meningkatkan kapasitas pelabuhan perikanan yang bertaraf nasional:

3.

Membangun rintisan pelabuhan Internasional;

4.

Menuntaskan Pembangunan Islamic Centre;

5.

Meningkatkan Pembangunan tempat-tempat wisata;

6.

Meningkatkan Penataan Taman-taman Kota, sebagai ruang publik;

7. Meningkatkan pembangunan jaringan irigasi dan jalan produksi di tingkat usaha tani; 8.

Meningkatkan layanan penyediaan sarana dan prasarana dasar Infrastruktur Wilayah dan Permukiman;

9.

Mengoptimalikan

pemanfaatan

tata

ruang

yang

aman,

nyaman dan lestari; 10. Melestarikan dan Merevitalisasi Lingkungan Hidup; 11. Membangunan infrastruktur wilayah dan permukiman yang mendorong pertumbuhan ekonomi; 12. Megendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; 13. Meningkatkan upaya Perlindungan dan konservasi sumber daya alam; 14. Meningkatkan pelayanan IPAL, IPLT dan sistem pembuangan komunal; 15. Mengoptimalikan dan peningkatan teknologi TPA; 16. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah program 3R; 17. Meningkatkan pelayanan TPA; 18. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; 19. Meningkatkan pengendalian polusi; VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

49

20. Mitigasi dan adaptasi akibat perubahan iklim; 21. Meningkatkan Pembinaan masyarakat siaga bencana; 22. Meningkatkan Pembinaan Tanggap Darurat Bencana; 23. Melaksanakan Penataan ulang terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah; 24. Melaksanakan Pembinaan wawasan tata ruang bagi aparat maupun masyarakat; dan 25. Menyusun rencana dan pengendalian tata ruang. Misi 4

Meningkatkan

Peran

Masyarakat

Dalam

Mewujudkan

Keunggulan Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal; 1. Melaksanakan pendataan wirausaha potensial baik perorangan maupun badan hukum; 2. Menyelenggarakan Pelatihan kewirausahaan yang berbasis sumber daya lokal; 3. Meningkatkan keterampilan usaha bagi para pemuda dan kaum perempuan; 4.

Memfasilitasi askses permodalan bagi pengusaha yang berbasis sumber daya lokal;

5.

Membangun Pasar Induk Beras (Rice Centre) di Kecamatan Losarang,

untuk

pemenuhan

ketersediaan

pangan

dan

pemasaran ke luar daerah; 6.

Meningkatkan peranan BUMD dalam pengendalian distribusi sarana produksi pertanian di petani;

7.

Meningkatkan

inovasi

kekayaan

ekonomi

dan

budaya

masyarakat; 8.

Meningkatkan Promosi keunggulan daerah;


50

9.

Membangun Destinasi Wisata kawasan pulau Biawak sebagai destinasi wisata bahari yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

10. Membangun Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) budaya daerah sesuai kearifan lokal (Sandiwara, Tarling, Wayang Kulit, Wayang Golek Cepak, Tari Topeng, Sintren, Warilais, Rudat, Pujanggaan,

Macapat,

Tayuban,

Jaran

Cecek,

Cekling,

Jidur/Tanjidor, Kijingan, Ngarot, Ngruwat, Mapag Sri, Sedekah Bumi, Mapag Tamba dan lain-lain) untuk dapat diciptakan sebagai lokomotif ekonomi daerah; 11. Meningkatkan Promosi Pariwisata Daerah dan Promosi Produk Unggulan Daerah; 12. Melaksanakan

Pembenahan

objek

wisata

daerah

untuk

ditingkatkan statusnya menjadi ODTW tingkat nasional; 13. Mengusulkan Pendaftaran/pengumunan kepemilikanHak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) terhadap seluruh kebudayaan, kesenian, penemuan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 14. Menyelenggarakan Festival Industri Kreatif dan Inovatif; 15. Meningkatkan Sapta Pesona di seluruh destinasi wisata; dan 16. Mengembangkan Industri Wisata. Misi 5

Mengembangkan

Reformasi

Birokrasi,

Dengan

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Mengayomi Rakyat; a. Pelayanan Prima : 1. Meningkatkan

pelayanan

prima

dalam

setiap

aspek

pelayanan; 2. Meningkatkan pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kepentingan rakyat; 3. Meningkatkan Fasilitasi dan Koordinasi Investasi Daerah; VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

51

4. Meningkatkan

Kapasitas

Lembaga

Perwakilan

Rakyat

Daerah; 5. Meningkatkan

Sistem

Pengawasan

Internal

dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH; 6. Meningkatkan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan; 7. Meningkatkan Pelayanan dan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang terkena kasus hukum; 8. Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; 9. Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Tim Kordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah; 10. Meningkatkan Operasi Ganggunan Terhadap Ketentraman dan Ketertiban Umum. b. Penataan Kelembagaan Dan Tata Kerja 1.

Meningkatkan dan menyempurnakan kebijakan sistem dan prosedur

manajemen

pembangunan

(perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan); 2.

Menata ulang kelembagaan pemerintahan daerah;

3.

Mengoptimalisasikan pemanfaatan Teknologi informatika.

c. Penataan Sumber Daya Aparatur 1.

Meningkatan

kualitas,

kapasitas

dan

profesionalisme

sumber daya Aparatur Sipil Negara, dengan merubah paradigma aparatur yang melayani, bukan dilayani,

tidak melakukan tindakan atau perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 2.

Mendorong penciptaan inovasi pengembangan sumber daya manusia aparatur;

3.

Meningkatkan keikutsertaan Aparatur Sipil Negara dan masyarakat dalam pendidikan kedinasan;


52

4.

Meningkatkan pengembangan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;

5.

Meningkatkan penegakkan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara;

6.

Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;

7.

Meningkatkan efisiensi Aparatur Sipil Negara;

8.

Meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur Sipil Negara.

d. Penataan Aspek Legal 1.

Meningkatkan Sosialisasi Perda kepada masyarakat;

2.

Melaksanakan Pemantauan Penindakan Dan Penyelidikan Pelanggaran Perda;

3.

Melaksanakan Evaluasi Dan Pengkajian Penerapan Perda;

4.

Meningkatkan Penataan Dokumentasi Hukum;

5.

Meningkatkan Penelaahan, Pengkajian, Evaluasi Produk Hukum Daerah;

6. Misi 6

Meningkatkan Penelitian Dan Pengkajian Kebijakan Daerah.

Menguatkan Peran Pemerintahan Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat; 1. Menguatkan pendampingan tata kelola administrasi keuangan desa; 2. Menguatkan

pendampingan

tata

kelola

pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan; 3. Meningkatkan Inventarisasi dan Optimalisasi penggalian potensi sumber daya desa; 4. Menguatkan kelembagaan ekonomi desa; 5. Memfasilitasi Pembentukan/Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); 6. Mengoptimalikan fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

53

7. Mengembangkan sumber pendapatan dan kekayaaan desa; 8. Melaksanakan Pendampingan pemberdayaan masyarakat desa; 9. Meningkatkan

pembinaan

dan

pengembangan

ekonomi

kerakyatan; 10. Mengembangkan pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG); Misi 7

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 1. Mengembangkan dan penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 2. Meningkatkan sumber dan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD); 3. Meningkatkan

dan

pengembangan

pengelolaan

keuangan

daerah; 4. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Daerah; 5. Meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa; 6. Memfasilitasi

perumusan

dan

penyusunan

kebijakan

pendapatan daerah; 7. Meningkatkan

pelayanan

kepada

pembinaan

dan

wajib

pajak

dan

wajib

retribusi; 8. Memfasilitasi,

pengendalian

pelaksanaan

kegiatan APBD; dan 9. Meningkatan dan mengembangkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. VIII. Penutup Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membaca dan menyimak dengan penuh khidmat terhadap visi, misi dan program kami, mudah-mudahan yang VISI, MISI DAN PROGRAM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAMAYU 2015-2020

54

kami persembahkan ini akan membawa manfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Indramayu dan bangsa Indonesia pada umumnya. Harapan kami tentunya uraian visi, misi dan program ini setidaknya dapat menjadi referensi dan informasi yang menjadi gagasan kami dalam membangun kabupaten Indramayu ke depan. Kendatipun, konsep, ide maupun gagasan ini cukup baik untuk membangun kabupaten Indramayu yang kita cintai bersama, hanya akan mempunyai arti dan dapat dilaksanakan sebagaimana harapan kita bersama, manakala

kepercayaan

masyarakat

kabupaten

Indramayu

untuk

menjatuhkan pilihannya yang tidak keliru. Oleh karenanya kami mohon do’a dan dukungan dari seluruh warga kabupaten Indramayu, dan pesan kami, pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015 ketika dalam bilik suara, agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ANDI(ANNA SOPHANAH

- SUPENDI). Insya Allah apabila Allah SWT meridlai perjuangan kami serta diberikan kepercayaan oleh mayoritas masyarakat kabupaten Indramayu, maka mandat yang kami terima akan dijadikan sebagai amanah untuk kami perhatikan secara seksama. Indramayu, 26 Juli 2015 Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu,

Hj. ANNA SOPHANAH Calon Bupati

Drs. H. SUPENDI, M.Si. Calon Wakil Bupati


55


56

Terwujudnya Masyarakat Indramayu Yang Religius, Maju, Mandiri, Sejahtera Serta Terciptanya Keunggulan Daerah. (Indramayu Remaja Tiga)

Recommend Documents