MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT TIKAM DI KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI
Oleh :
ADI NUGRAHA PRATAMA NPM. 1110018412008
PROGRAM PASCA SARJANA UNIVIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL
MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT TIKAM DI KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI
Oleh :
ADI NUGRAHA PRATAMA NPM. 1110018412008
Menyetujui, Pembimbing I
Pembimbing II
Prof. Dr. Sjofjan Thalib, SH
Adri, SH., MH
Ketua Program Studi,
Dr. Uning Pratimaratri, SH, MH
2
MEKANISME PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ADAT TIKAM DI KECAMATAN AIR HANGAT KABUPATEN KERINCI Adi Nugraha¹, Sjofjan Thalib¹, Adri¹ ¹Progran Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta e-mail
[email protected] ABSTRAK Masyarakat Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci merupakan kelompok masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. hal ini dilakukan untuk menjaga dan melestarikan adatnya. hal ini terlihat dari masih terpeliharanya budaya serta lembaga-lembaga adat yang fungsinya dijalankan oleh para pemuka adat. setiap permasalahan yang timbul di dalam masyarakat masih diselesaikan terlebih dahulu secara adat sebelum diselesaikan melalui badan peradilan. tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penyelesaian perkara pidana "adat tikam" di kecamatan air hangat, kabupaten kerinci, serta menganalisis bentuk sanksi adat bagi pelaku tikam di kecamatan air hangat , kabupaten kerinci. jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan metode penelitian adalah metode non-probabilitas sampling. sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. data lapangan di gunakan teknik wawancara untuk menghimpun data. berdasarkan analisis data diperoleh jawaban bahwa norma adat khususnya tikam masih berlaku di kabupaten kerinci. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyelesaian penyelesaian delik "adat tikam" di kecamatan air hangat kabupaten kerinci meliputi empat macam proses peradilan, yaitu peradilan melalui lembago dapur, lembago kurung, lembago nagari, dan terakhir lembago alam. kemudian sanksi yang telah ditetapkan bersifat mengikat bagi warga adatnya. Kata Kunci : Mekanisme Penyelesaian, Tindak Pidana Adat Tikam, Kec. Air Hangat Kabupaten Kerinci RESOLUTION MECHANISM OF ADAT TIKAM CRIMINAL OFFENSE IN THE DISTRICT OF AIR HANGAT KERINCI REGENCY Adi Nugraha¹, Sjofjan Thalib¹, Adri¹ ¹Progran Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Bung Hatta e-mail
[email protected] ABSTRACT Air hangat district community, Kerinci regency is a group of people who still cling to the customs and cultures that grow and thrive in the community. this is done to maintain and preserve customary. it is manifested in the preservation of cultural and traditional institutions whose function is run by traditional leaders. any problems that arise in the community still customarily resolved first before resolved through the judiciary. the purpose of this study was to analyze the 3
mechanism of settlement of the criminal case "adat tikam" at air hangat district, Kerinci regency, as well as analyzing the shape of traditional sanctions for perpetrators of “tikam” in Air hangat districts, kerinci regency . This type of research is a kind of sociological research and research methods are nonprobability sampling method. the nature of this research is descriptive analysis. field data is used interview techniques to collect data. based on analysis of data obtained answers that customary norms in particular “tikam” is valid in Kerinci regency. the results of this study indicate that the completion of the settlement procedure of the offense "adat tikam" in Air hangat districts Kerinci regency includes four kinds of judicial proceedings, namely the judiciary through lembago dapur, lembago kurung, lembago nagari, and the last lembago alam, then sanctions that have been established are binding for the citizens customary. Keyword: settlement mechanism, a criminal case "adat tikam", traditional institutions, Air Hangat Kerinci district. akan mengganggu ketentraman dan
1. Pendahuluan Eksistensi negara hukum yang dianut
oleh
bangsa
ketertiban dalam kehidupan manusia.
Indonesia
Penyelewengan terhadap kaidah ini
menghendaki agar hukum ditegakkan
biasanya
di
sebagai suatu kejahatan. Bambang
segala
sebagaimana
aspek
kehidupan
diamanatkan
oleh
Waluyo
oleh
masyarakat
menyatakan
dicap
bahwa
Undang-Undang Dasar 1945 dalam
kenyataan telah membuktikan bahwa
Pasal 1 ayat (3) bahwa Negara
kejahatan hanya dapat dicegah dan
Indonesia adalah Negara Hukum. Ini
dikurangi
berarti
secara tuntas. 1
bahwa
hukum
harus
tetapi
sulit
diberantas
dihormati dan ditaati oleh siapapun
Dalam hukum pidana yang
juga, baik warga negara maupun oleh
oleh Moeljatno diartikan sebagai
pemerintah itu sendiri.
hukum tentang kejahatan adalah
Segala perilaku yang tidak
bagian dari keseluruhan hukum yang
sesuai dengan norma-norma atau
berlaku di suatu negara, Pidana
kaidah yang disepakati bersama ini
1
Bambang Waluyo, 2004, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3. 4
adalah reaksi atas delik yang banyak
dalam suatu kelompok masyarakat
berwujud suatu nestapa yang dengan
yang
sengaja ditimpakan negara pada
bertingkah laku bagi sesama anggota
pembuatan delik. 2
individu maupun dengan kelompok
Seseorang yang disangkakan telah
melakukan
suatu
menjadi
pedoman
dalam
adat lainnya. Ini menunjukkan bahwa
tindakan
di
dalam
setiap
pidana maka akan diproses secara
masyarakat
hukum melalui tahapan-tahapan yang
berkembang norma-norma, kaidah-
diatur oleh Kitab Undang-Undang
kaidah yang akan menjadi hukum
Hukum Acara Pidana (KUHAP),
atau aturan-aturan yang mengikat
seperti penyidikan, penuntutan di
bagi
persidangan
societas
eksekusi
serta
putusan
menjalankan hakim
untuk
akan
kelompok
setiap ibi
tumbuh
kelompoknya ius).
3
dan
(Ibi
Kebiasaan-
kebiasaan ini akan menjadi suatu
menjalani sanksi pidana. Berbicara
kontrak
mengenai
hanya
tertulis yang mengikat dan menjadi
berbicara mengenai hukum tertulis
tolok ukur tentang apa yang boleh
saja, tetapi ada juga hukum yang
dan tidak boleh (terlarang) untuk
tidak tertulis yang hidup di dalam
dilakukan
masyarakat yang disebut dengan
kelompoknya.
hukum,
tidak
hukum adat.
oleh
tidak
anggota
kaidah-kaidah
mengatur mengenai apa-apa yang
atau 3
kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh
Hedar
Laudjeng,
2003,
Mempertimbangkan Peradilan Adat, Huma, Jakarta. hlm. 1.
2
kesepakatan
Hukum adat ini tidak hanya
Hukum adat adalah normanorma,
atau
Ibid, hlm. 5.
5
boleh dan terlarang untuk dilakukan
penduduknya, di samping untuk
saja, tetapi lebih dari itu hukum adat
mendapatkan banyak manfaatnya.
juga
mengatur
mengembalikan
bagaimana keadaan
konflik adat baik berupa sengketa
terjadi
(Sengketa adat) maupun kejahatan-
pelanggaran-pelanggaran
terhadap
kejahatan (pidana adat) senantiasa
norma-norma
anggota
diselesaikan secara adat, dengan
memberikan
maksud dan tujuan yang tentunya
sanksi-sanksi adat bagi para pelaku
akan dirasakan adil bagi kedua belah
pelanggarannya.
pihak.
seperti
kepada
Penyelesaian-penyelesaian
semula
apabila
hukum
kelompoknya,
serta
Suatu
masyarakat
adat
Dalam masyarakat Kecamatan
biasanya tumbuh dan berkembang
Air Hangat Kabupaten Kerinci yang
secara tradisional. Hal ini dapat
merupakan
terlihat dari bagaimana tata cara
yang masih berpegang teguh pada
penunjukan ketua adat, bagaimana
adat dan budaya yang tumbuh dan
lembaga-lembaga
berkembang
masyarakatnya
adat
dalam
kelompok
masyarakat
di
dalam
menjalankan
masyarakatnya, senantiasa menjaga
fungsinya, bahkan bagaimana tata
dan melestarikan adatnya. Ini terlihat
cara
si
dari masih terpeliharanya budaya-
pelanggar. Sanksi bagi si pelanggar
budaya serta lembaga-lembaga adat
biasanya diselesaikan secara adat
yang menjalankan fungsinya.
yang
penentuan
lebih
sanksi
bagi
menanamkan
rasa
Salah
satu
kekeluargaan dan kekerabatan. Hal
penyelesaian
konflik
ini tidak terlepas dari homogenitas
Kecamatan Air Hangat Kabupaten
6
bentuk adat
di
Kerinci
ini
dapat
bagaimana
terlihat
masyarakat
meyelesaikan
masalah
lembaga-lembaga
dari
Air
adat
untuk
menyelesaikan
macam
masalah.
Sesuai
dengan
para
pemikir
aliran
melalui
adatnya.
Salah
Hangat
pendapat
Kabupaten
Kerinci, berbagai
satu contohnya penyelesaian pidana
sociological
adat ” tikam “, yang menurut hukum
hukum yang baik hendaknya sesuai
adat
para
dengan hukum yang hidup didalam
melakukan
masyarakat.4 Sebab jika ternyata
pertemuan untuk memusyawarahkan
tidak, akibatnya ketentuan tersebut
tentang
akan
akan tidak dapat dilaksanakan dan
diberikan kepada pelaku. Proses
akan mendapat tantangan-tantangan.
penyelesaian adat tikam ini memiliki
Padahal, pidana adat ini merupakan
beberapa tingkatan-tingkatan dalam
delik pidana penganiayaan dengan
melakukan penyelesaiannya, selain
kekerasan yang akan mengakibatkan
itu pemberian sanksi atau penjatuhan
terancamnya keselamatan orang lain
sanksi terhadap pelaku tindak pidana
bahwa nyawa orang lain.
adat tikam juga berbeda-beda dalam
Penyelesaian
yaitu
pemimpin
dengan
cara
adat
sanksi
apa
yang
Jurisprudence
tindak
yaitu
pidana
penerapannya terhadap pelakunya.
penganiayaan ini sudah diatur dalam
Penjatuhan
dilakukan
KUHP akan tetapi masyarakat adat
keseimbangan
di Kecamatan Air hangat Kabupaten
sehingga tidak terjadi kegoncangan
Kerinci masih menggunakan hukum
di dalam masyarakat. Penyelesaian
adat dalam menyelesaikan delik ini,
melalui hukum adat ini sangat efektif
yaitu
untuk
sanksi
menjaga
ini
dilakukan oleh masyarakat adat Kec.
dengan 4
cara
adanya
Lili Rasjidi,Ira Thania Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 7 7
kesepakatan
kedua
pihak
Dari uraian latar belakang di
(pihak korban dan pihak pelaku) hal
atas maka penulis membuat artikel
ini sejalan dengan falsafat adat
tentang
setempat
PENYELESAIAN
yang
belah
berbunyi:
“luko
“MEKANISME TINDAK
dipampeh, mati dibangun” yang
PIDANA
maknanya kurang lebih “apabila
KECAMATAN
terjadi suatu tindak pidana dan
KABUPATEN KERINCI”
mengakibatkan orang lain terluka,
ADAT
TIKAM
AIR
DI
HANGAT
2. Permasalahan
maka yang luka diobati dan apabila Berdasarkan uraian di atas, sampai mati, maka si pelaku harus penulis tertarik untuk mengetahui membayar denda”. lebih
jauh,
bagaimana
keadaan
Menurut para perangkat adat, sesunguhnya yang terjadi di dalam setiap permasalahan yang timbul di masyarakat adat setempat. Berkaitan dalam
masyarakat
hendaknya dengan itu, maka permasalahan yang
diselesaikan terlebih dahulu secara perlu dibahas dan diteliti adalah adat sebelum diselesaikan melalui sebagai berikut : hukum
positif,
mengingat
pada 1. Bagaimanakah
mekanisme
dasarnya mereka merupakan satu penyelesaian perkara pidana adat keluarga sehingga penyelesaian yang tikam di Kecamatan Air Hangat berprinsip
kekeluargaan
dan Kabupaten Kerinci?
kebersamaan
harus
diutamakan. 2. Apa bentuk sanksi adat bagi
Selain itu, manfaat dari penyelesaian pelaku tikam di Kecamatan Air secara adat ini dirasakan lebih adil Hangat Kabupaten Kerinci? bagi kedua belah pihak.
8
3. Pembahasan
disesuai dengan Sko Yang Tigo
A. Gambaran Umum Kabupaten Kerinci
Takah. Yang dimaksud dengan
Sebelum membicarakan penulis
takah-takah dalam hukum adat
langsung hasil
kemukakan
Kerinci adalah jenjang yang
penelitian juga
harus
sedikit
merupakan
hukum suatu
Yang Tigo Takah yaitu :
adat
a. Sko Anak Jantan (Teganai)
sistem.
pegangan hukumnya beras
Sebagai suatu sistem, kompleks
sepinggan ayam seekor.
norma-normanya itu merupakan
b. Sko Ninik Mamak pegangan
suatu kebulatan sebagai wujud pengejawatahan
dai
hukumnya beras dua puluh
kesatuan
kambing seekor.
alam pikiran yang hidup dari
c. Sko
dalam masyarakat itu sendiri.
alam
pikiran
seratus
Di dalam ketentuan adat alam kerinci kita jumpai kaidah-
tentu berlainan dengan alam
kaidah pokok yang terdiri dari
pikiran suku bangsa lain di muka
ketentuan alam yang nyata yang
bumi manapun. 5
mempunya
beras
pegangan
kerbau seekor.
bangsa
Indonesia yang sudah barang
Hukum
Depati,
hukumnya
Sistem hukum adat bersendi atas dasar
suatu
masalah/persoalan. Adapun Sko
Hukum Adat Alam Kerinci Tiap
dalam
menyelesaikan
mengenai daerah kerinci. 1.
dilalui/ditempuh
Adat tingkatan
disusun menjadi pepatah-petitih
Kerinci
yang sifatnya supel dan dinamis,
yang
bisa menyesuaikan diri dengan 5
I Gede A.B. Wiranata, Op. Cit, hlm.
58 9
keadaan serta situasi yang dilalui
diatas. Misalnya jika terjadi
selama
perselisihan antara jiran tetangga
dipergunakan
yang
kearah
menyelamatkan
masyarakat.
Hal
ini
lalu
diselesaikan
menurut
sesuai
jenjangnya, yaitu penyelesaian
dengan ketentuan adat yang
melalui duduk anak jantan. Bila
mengatakan “adat jika dipakai
anak
baru, kain jika dipakai usang,
menyelesaikannya
berpucuk
sepanjang
betung,
kejenjang
beradat
sepanjang
jalan”.
duduk ninik mamak, bila duduk
Dalam masalah, baik masalah
ninik mamak juga tidak dapat
besar maupun yang kecil dapat
menyelesaikannya
diselesaikan
dilanjutkan duduk depati, maka
melalui
jenjang
yang dikemukakan diatas, baik
tersebut
perdata
masalah
perkawinan
maka
1. Gambaran Umum Norma Tikam
segala masalah baik masalah
warisan
yaitu
Hangat Kabupaten Kerinci.
diatas, dapat dikatakan bahwa
masalah
selanjutnya
naik
Adat Tikam di Kecamatan Air
ketentuan
adat,
lalu
dapat
B. Penyelesaian Perkara Pidana
masalah pidana adat.
pidana
tidak
habis menggang putus.
itu masalah perdata adat maupun
Dari
jantan
dalam hukum adat Kerinci
adat,
Berdasarkan hasil penelitian
maupun
di
dan
Kecamatan
Kabupaten
Air
Kerinci,
Hangat diketahui
masalah sosial kemasyarakatan
bahwa dalam hukum adat kerinci
umumnya diselesaikan melalui
ada norma-norma yang melarang
jenjang-jenjang yang tersebut
bentuk
10
penganiayaan
dan
pembunuhan yang masih dikenal
perbuatan tersebut dikenal
dan diterapkan oleh masyarakat
dengan
suku kerinci. Berdasarkan hasil
Gunung
penelitian
diperoleh
cempako, air hitam cucu
bentuk-bentuk
tembesi pado ditikam dengan
dikategorikan
kato
suku
dengan besi “.
yang
informasi perbuatan tikam
yang
menurut
kerinci
yaitu:
pepatah
adat
hiang
lebih
gunung
baik
Perbuatan
a. Tikam Dengan Kato
satu
tikam
di dalam adat kerinci dengan
pidana
falsafah adat yaitu “ Tikam
tikam di kabupaten kerinci
seribu idak membao mati,
adalah tikam dengan kato.
tikam seliang membao mati “
Maksud dari tikam dengan
yang artinya kurang lebih
kato
kalau luka dengan kata-kata
ini
perbuatan oleh
tindak
ditikam
dengan kato ini juga dikenal
Menurut hasil penelitian, salah
“
ialah yang
seseorang
menyakiti
orang
bahwa dilakukan
yang
untuk
melukai
hati
susah
diobati bahkan bisa dibawa
lainnya
mati
tapi
kalau
dengan
tetapi bukan menggunakan
senjata walaupun seringkali
senjata tajam tetapi melalui
masih bisa diobati.
kata-kata
yang
dapat
Sanksi bagi pelaku
membuat seseorang merasa
tikam dengan kato dikenai
tersakiti ataupun dilecehkan.
sanksi
Didalam
oleh masyarakat. Pengucilan
adat
kerinci
11
dengan
pengucilan
tersebut
dilakukan
karena
kehilangan salah satu anggota
pelaku
telah
melanggar
tubuh, atau mengakibatkan
tatanan hidup dan norma-
orang lain kehilangan nyawa.
norma
yang
Kecamatan
berlaku Air
di
2. Mekanisme penyelesaian Pidana
Hangat.
Adat Tikam di Kecamatan Air
Pengucilan tersebut bertujuan
Hangat Kabupaten Kerinci.
untuk menimbulkan efek jera bagi
pelaku
dan
gambaran
bagi
Ketua
Tigo Luhah Semurup Kecamatan
anggota
Air Hangat mengatakan bahwa mekanisme
b. Tikam Bunuh
suatu dilakukan
yang
dalam
bunuh
adalah
perbuatan
yang
oleh
Adat
sebagai
masyarakat yang lain.
Tikam
Lembaga
digunakan
menyelesaikan
pelanggaran adat dibagi dalam beberapa
bentuk
penyelesaian
seseorang
adat yaitu penyelesaian dalam
dengan sengaja atau tanpa
keluarga atau suku (Lembago
sengaja menusuk, membacok
Dapur), penyelesaian dalam desa
dan
senjata
(Lembago Kurung), penyelesaian
kearah tubuh orang lain, baik
dalam tingkat desa (Lembago
dalam perkelahian maupun
Negeri), dan penyelesaian adat
tidak dalam perkelahian yang
melalui musyawarah adat dalam
mengakibatkan
lingkup
mengibaskan
orang
lain
terluka mengeluarkan darah,
yang
berbeda
(Lembago Alam).
cidera tubuh, cacat tubuh atau mengakibatkan
adat
Pada umumnya, dalam
orang
hal terjadinya pelanggaran norma
12
adat adat yang mengakibatkan
Penyelesaian melalui
cidera, baik lahir maupun batin,
adat
inisiatif dari pihak kelurga pelaku
diputuskan
dan korban sangat memengaruhi
tersebut tidak dapat diganggu
keberhasilan perdamaian. Dalam
gugat,
hal
pelanggaran
kerinci sering dikenal dengan
norma adat ini para ketua adat
falsafah “ Lantak dak bulih
dalam menyelesaikan masalah
guyang, cermin dak bulih
tersebut harus dengan seadil-
kabu” (tempat berpijak tidak
adilnya dan tidak boleh berat
boleh goyang, cermin tidak
sebelah sesuai dengan falsafah
boleh kabur)
penyelesaian
adat yaitu “ tibo diperut jangan
tibo
diduri
tikam
jangan
“.(
sampai
di
Kecamatan
Air
antara desa yang satu dengan desa
duri jangan mengangkat kaki, papan
adat
ternyata tidak ada perbedaan
dimata jangan dipicing, sampai di
di
kato
tikam dilingkungan suku kerinci,
diperut jangan dikempis, sampai
sampai
dalam
putusan
Penerapan sanksi pidana
berentak, kalo bukato jangan lidah
maka
telah
Hangat Kabupaten Kerinci.
singinjek, tibo dipapan jangan
mengulung
apabila
C. Bentuk sanksi adat bagi pelaku
dikempih, tibo dimato jangan dipicing,
ini
yang
lainnya,
namun
demikian penerapan sanksi yang
jangan
dijatuhkan
melompat-lompat, kalau berkata
tergantung
dengan
keadaan ekonomi dari pelaku
jangan berdusta).
pelanggaran Penjatuhan
13
adat sanksi
tersebut. adat
ini
dilakukan seadil-adilnya, dalam
jangankan untuk membayarnya
adat
untuk makan saja susah, sehingga
kerinci
dikenal
dengan
falsafah adat “ adat dak bulih
dibutuhkan
kupak,
keikhlasan dari pihak korban
lumbago
dak
bulih
sumbing” (adat tidak boleh lepas,
jiwa
besar
dan
untuk memaafkan sipelaku.
lembaga tidak boleh sumbing)
Dalam Pemberian sanksi
yang artinya lebih kurang bahwa
adat tikam, para perangkat adat
dalam
hukuman
berpedoman pada Ibu Undang
adat tidak boleh berat sebelah
Nan Delapan yaitu bahwa apapun
dan harus seadil-adilnya.
perbuatan
menjatuhkan
Penerapan
sanksi
pidana
adat
yang
yang
mengakibatkan orang lain luka
diberikan terhadap pelaku yang
ataupun menyebabkan orang lain
melakukan pelanggaran adat baik
meninggal
adat tikam maupun pelanggaran
adalah Luko dipampeh, mati
lainnya berdasarkan ketentuan
dibangun ( kalo luka hanya
pembagian sanksi yang terdapat
diobati
dalam Ibu Undang Nan Delapan,
membayar denda).
maka
dan
sanksinya
kalau
mati
namun ketentuan yang terdapat
Dikecamatan Air Hangat,
di Ibu Undang Nan Delapan tidak
sanksi membayar bagun dan
sepenuhnya diterapkan karena
pampeh
adanya faktor ekonomi sipelaku,
pelanggar adat tikam berupa
karena percuma memberi sanksi
keharusan membayar denda adat.
yang besar kalau pelaku tidak
Jumlah
mampu
harus dibayar ditetapkan sesuai
untuk
membayarnya,
14
dikenakan
denda
pampeh
kepada
yang
dengan
keadaan
yang
4. Jika luka hanya sobek daging
diderita korban. Jumlah sanksi
dinamakan luko bisao, maka
berupa
dendanya dipampeh dengan
denda
luka
adat
yang
diterapkan sesuai dengan Ibu
kata
lain
Undang Nan Delapan adalah :
sembuh.
diobati
sampai
1. Jika luka sampai patah tulang
Untuk Jumlah pembayaran
dinamakan luko pedeh, maka
denda bangun bagi bagi pelaku
dendanya 4 Kayu kain, 1
pembunuhan
Kayu kain setara dengan Rp.
Undang Nan Delapan antara lain
500.000,- (lima ratus ribu
:
rupiah)
Ibu
1. Jika yang meninggal orang
2. Jika luka sampai urat putus dinamakan
menurut
panteh,
dewasa
laki-laki,
maka
maka
bangunnya 24 Kayu kain, 1
dendanya 5 Kayu kain, 1
Kayu kain setara dengan Rp.
Kayu kain setara dengan Rp.
500.000,- (lima ratus ribu
500.000,- (lima ratus ribu
rupiah)
rupiah) 3. Jika
patah
2. Jika yang meninggal orang tulang
tidak
dewasa
perempuan,
maka
tampak dinamakan bintung,
bangunnya 48 Kayu kain, 1
maka dendanya 1 Kayu kain,
Kayu kain setara dengan Rp.
1 Kayu kain setara dengan
500.000,- (lima ratus ribu
Rp. 500.000,- (lima ratus
rupiah)
ribu rupiah)
3. Jika yang meninggal orang dewasa perempuan hamil,
15
maka bangunnya 54 Kayu
Kayu
kain, 1 Kayu kain setara
pembayarannya
dengan Rp. 500.000,- (lima
dari 24 kayu kain tersebut.
ratus ribu rupiah)
Bayar bangun ini selain
4. Jika yang meninggal anak kecil
laki-laki,
kain,
maka setengah
membayar dengan uang atau kayu
maka
kain
juga
diwajibkan
dengan
bangunnya 12 Kayu kain, 1
membayar denda lain yaitu 100
Kayu kain setara dengan Rp.
(seratus) kaleng beras dan juga
500.000,- (lima ratus ribu
satu ekor kerbau. Bayar bangun
rupiah)
dengan beras dan kerbau juga
5. Jika yang meninggal anak kecil
perempuan,
dapat diganti dengan uang atau
maka
emas sesuai dengan harga seratus
bangunnya 24 Kayu kain, 1
kaleng beras dan satu ekor kerbau.
Kayu kain setara dengan Rp.
4. Penutup
500.000,- (lima ratus ribu
Simpulan
rupiah)
1. Dalam menyelesaikan kasus atau
6. Jika
yang
melakukan
perkara mempunyai jenjang atau
pembunuhan tersebut orang
tingkatan
kurang waras (sakit jiwa)
menyelesaikannya yaitu dalam
maka
duduk kerapatan sko yang Tiga
bayar
bangunnya
setengah Maksudnya meninggal
bangun. apabila orang
dalam
Takah yaitu:
yang
a. Duduk Anak Jantan/Teganai
dewasa
b. Duduk Ninik Mamak
laki-laki dengan bangun 24
c. Duduk Depati
16
2. Penyelesaian pidana adat tikam di
Kecamatan
Kabupaten
a. Sanksi tikam dengan kato
Air
Hangat
Bagi pelaku tikam dengan
Kerinci
baik
kato dikenai sanksi dengan
melakukan tikam dengan kato dan
tikam
bunuh
pengucilan oleh masyarakat.
memiliki
b. Sanksi Tikam Bunuh
prosedur dalam penyelesaianya.
Adapun sanksi tikam bunuh
Prosedur
sesuai
dalam Hukum Adat Kerinci
dengan proses peradilan adat
memiliki tingkatan-tingkatan
yang ada di Kecamatan Air
yang telah diatur dalam Ibu
Hangat Kabupaten Kerinci yaitu
Undang Nan Delapan. Sesuai
“berjenjang naik bertakah turun
dengan kondisi, umur dan
“ yaitu ada tingkatan dalam
jenis kelamin korban.
dijalankan
penyelesaiannya.
Proses
Saran
penyelesaian ini meliputi empat
1. Diharapkan agar para pemuka-
tahapan proses peradilan adat
pemuka adat yang terkait dengan
antara lain :
penyelesaian
a. Melalui Lembago Dapur
berkaitan dengan tindak pidana
b. Melalui Lembago Kurung
dan
c. Melalui Lembago Negeri
ditetapkan
d. Melalui Lembago Alam
hukum
3. Adapun
Sanksi
sengketa
aturan-aturan oleh adat
yang
yang
masyarakat dimaksud
dalam
mencermati adanya perbuatan-
pelanggaran pidana adat tikam di
perbuatan yang sudah diatur di
Kecamatan
dalam KUHP ataupun undang-
Air
Hangat
Kabupaten Kerinci meliputi :
undang lainnya yang mengatur
17
perbuatan tersebut sebagai tindak
begitupun
pidana
penegak
sehingga
tidak
dapat
sebaliknya hukum
harus
dituangkan ke dalam peraturan
memahami
adat yang kemudian menjadi
hukum tidak hanya berkaitan
pelanggaran
dengan proses dalam peradilan
adat
dengan
ancaman sanksi adat. 2. Penyelesaian
bahwa
juga
para
penegakan
formal tetapi juga terdapat nilai-
sengketa
yang
nilai
adat
yang
tumbuh
di
berkaitan dengan tindak pidana
masyarakat yang berkerja dalam
dan
penyelesaian tindak pidana.
aturan-aturan
ditetapkan
oleh
yang
masyarakat
hukum adat melalui lembaga adat
Daftar Pustaka
merupakan salah satu bentuk A. Buku penegakan hukum pidana diluar AA peradilan formal oleh sebab itu untuk
menghindari
terjadinya
kesewenang-wenangan pelaksanaannya
agar
Azham, 1990, Salinan Hukum Adat Kerinci.
dalam lembaga
Azizi Yahaya: 2012, “ Penyelesaian Masalah, Jurnal Ilmiah
adat tertinggi disuatu daerah
Bushar Muhammad, 1991, PokokPokok Hukum Adat, Pradnya Pramita, Jakarta.
seperti misalnya Lembaga Adat Tigo Luhah Semurup agar lebih
______, 1976, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Pramita, Jakarta.
berperan dalam semua prosesnya terutama dalam pengawasan dan
BPS Kab.Kerinci, 2012, Kerinci Dalam Angka Tahun 2012, BPS, Kerinci
berkoordinasi dengan penegak hukum
terutama
N Gede Dirksen, 2009, Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Kepolisian
18
Drs.Kamisa; 1997, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Kartika, Surabaya
Nazir,
Heder
Huma,
Oemar Seno Adji, 1980, Hukum Hakim Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
Hilman Hadikusuma, 1989, Hukum Pidana Adat, Alumni, Bandung.
Soebekti Poesponyoto, 1982, AsasAsas dan Susunan Hukum Adat, Pradnya Pramitha, Jakarta.
______, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Alumni, Bandung.
Soerjono Soekanto, 1996, Meninjau Hukum Adat Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta.
I Made Widnyana, 1982, Kapita Selekta Hukum Pidana, Eresco, Bandung
______, 2009, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Rajawali Pers, Jakarta
______,1992, Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan, Universitas Udayana, Denpasar.
Soepomo, 1989, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramitha, Jakarta.
Laudjeng, Mempertimbangkan Peradilan Adat, Jakarta
2003,
Moh; 2003, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Uning Pratimaratri. dkk, 2010, J. B. Dalio, 1987, Pengantar Ilmu Hukum Adat, Aksara, Jakarta.
Pedoman Penulisan Proposal
______, 1976, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Pradnya Pramita,Jakarta.
dan Tesis, Bung Hatta University Press.
Lili Rasjidi,Ira Thania Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung
B. Peraturan Perundang-
Merry Yono, 2003, Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum, FH Unib, Bengkulu
Undang-Undang Dasar 1945
Undangan
Kitab
Mochtar Kusumaatmadja,1986, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, Binacipta, Bandung.
Undang-Undang
Hukum
Pidana C. Sumber Lainnya -
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung.
Website
;
http:/www.google.com ( terakhir
19
kali dikunjungi tanggal 10 Juni 2015 Jam 19.30. -
Website; http:/bowolampard8.blogspot.co m/2011/08/Pengantar
Hukum
adat.Html
20
