Mekanisme Dan Strategi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang Rurun Andika Soviana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Email:
[email protected]
ABSTRAK Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu program Pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKMK. Menurut jumlah plafonnya, KUR dibagi menjadi dua, yakni KUR Ritel dan KUR Mikro. KUR Mikro merupakan kredit pembiayaan modal kerja dan atau kredit investasi dengan jumlah plafon maksmimal 20juta. KUR disalurkan oleh beberapa bank di Indonesia, salah satunya BRI dan KUR diberikan penjaminan oleh Pihak Penjamin yakni Askrindo atau Jamkrindo. BRI merupakan bank penyalur KUR terbesar dengan KUR Mikro nya, dan disertai NPL yang paling kecil diantara bank penyalur lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme serta strategi penyaluran KUR Mikro oleh BRI. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dari hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa dalam mekanisme penyaluran kredit, seperti kredit pada umumnya. Kebijakan yang ditetapkan oleh BRI adalah penetapan jangka waktu kredit hanya sampai dengan 3 tahun, wajib melakukan pengecekan dengan SID dan agunan tambahan dapat berupa sertifikat rumah, BPKB mobil atau sepeda motor. Strategi perencaan BRI yakni matching antara core bussines dan peraturan Pemerintah. Dalam hal pembinaan dan pengawasan, tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan prosedur. Untuk penanganan kredit macet, dilakukan penagihan secara berkala, penyitaan barang jaminan, dan atau pengajuan klaim kepada pihak penjamin. Strategi perluasan penyaluran KUR adalah pendirian unit kerja baru dan perekrutan SDM yang berkualitas. Selain itu strategi marketing berada ditangan masing-masing Mantri. Hasil penelitian menunjukkan adanya makelar KUR. Makelar KUR timbul disaat strategi keluarga berantai atau rekomendasi nasabah dilakukan. Untuk tetap mendapatkan kredit yang sehat, diharapkan Mantri tetap mengacu pada prinsip analisis kredit yang baik dan benar. Kata kunci: Mekanisme, Strategi, KUR Mikro, BRI
A. PENDAHULUAN Bank memegang peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara. Dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank melaksanakan kegiatan distribusi karena bank bertindak sebagai perantara antara pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Perkreditan merupakan bisnis pokok dari bank komersial, dan dalam bidang inilah mereka memiliki pengalaman, keahlian, dan fleksibelitas yang memberikan kepada mereka keunggulan kompetitif dari semua lembaga keuangan lainnya. Penyaluran kredit ini pun memiliki manfaat-manfaat bagi bank yang bersangkutan. Muljono (1990 : 57-61) menerangkan mengenai manfaat perkreditan ditinjau dari sudut kepentingan bank, antara lain memperoleh pendapatan bunga kredit, untuk menjaga solvabilitas usahanya, membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain, mempertahankan dan mengembangkan usahanya, untuk merebut pasar, dan yang terakhir adalah dengan pemberian kredit akan memungkinkan perbankan untuk mendidik para staffnya untuk mengenal kegiatan-kegiatan industri yang lain secara mendetail. Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan yang bertujuan meningkatkan Sektor Riil dan memberdayakan UMKM-K. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKM-K mencakup peningkatan akses pada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahan, peningkatan pasar produk UMKM-K, dan reformasi regulasi UMKM-K. Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan cara memberikan penjaminan kredit melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR merupakan kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. KUR dibagi menjadi dua, yakni KUR Mikro dan KUR Ritel. KUR Mikro merupakan KUR yang diberikan dengan plafon maksimum sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sedangkan KUR Ritel dengan plafon diatas Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). KUR ditujukan kepada UMKM yang memiliki potensi namun juga beresiko. Berikut akan disajikan tabel realisasi penyaluran KUR.
1
Tabel 1. Realisasi dan NPL Penyaluran KUR Bank Nasional (per 31 Agustus 2013)
No.
Bank
REALISASI
PENYALURAN
KUR
Plafon
Outstanding
Debitur
(Rp Juta)
(Rp Juta)
1.
BNI
14,085,347
2.
BRI (KUR Ritel)
15,661,184
3.
BRI (KUR Mikro)
61,912,781
4.
Mandiri
5.
Rata – Rata Kredit
NPL
( Rp Juta/Kreditur)
4,701,435
223,884
62.9
4.9
6,458,669
92,962
168.5
3.4
18,425,469
8,470,436
7.3
1.9
12,481,392
5,904,132
244,993
50.9
4.5
BTN
4,001,870
2,140,826
22,483
178.0
12.4
6.
Bukopin
1,748,494
696,731
11,719
149.2
4.1
7.
Mandiri Syariah
3,342,178
1,740,551
45,856
72.9
7.3
8.
BNI Syariah
129,849
94,483
889
146.1
3.8
TOTAL
113,363,095
40,162,296
9,113,222
12.4
3.7
Sumber : Sebaran Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Periode November 2007-Agustus 2013 (www.komitekur.com) Adanya kepentingan dari bank sebagai lembaga intermediasi, dan BRI merupakan bank plat merah yang wajib menyalurkan KUR kepada UMKM, dimana UMKM sebagai calon debitur yang pastinya memiliki berbagai resiko dalam penyaluran kredit tersebut karena UMKM dikatakan belum bankable. BRI sebagai salah satu bank pelaksana wajib mematuhi berbagai peraturan dan ketentuan yang ada dan yang telah disetuji. Dan, menurut sebaran realisasi KUR diatas, BRI merupakan bank plat merah yang menyalurkan KUR terbanyak dibandingkan bank lainnya. Penyaluran terbesar oleh BRI ialah KUR Mikro dengan plafon maksimal Rp 20 juta. Jumlah penyaluran BRI yakni sebanyak Rp. 61,9 triliun dan NPL yang terendah sebesar 1,9%. Untuk itu, disini penulis tertarik untuk mengambil judul ” Mekanisme Dan Strategi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang) ”.
B. KAJIAN PUSTAKA Prinsip Dasar Kredit Secara Umum UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka watku tertentu dengan pemberian bunga. Jika seseorang menggunakan jasa kredit maka ia akan dikenakan bunga tagihan. Kredit merupakan sumber utama pendapatan bank dan sekaligus sumber resiko bisnis terbesar. Pemberian suatu kredit merupakan kegiatan utama bank yang mengandung risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan dan kelangsungan usaha bank. Unsur – unsur yang yang terkandung dalam pemberian suatu kredit menurut Toejekam (dalam Fitria dan Sari, 2012 : 90) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit antara lain yaitu waktu, kepercayaan, penyerahan , risiko, persetujuan/perjanjian. Analisis kredit merupakan penelitian yang dilakukan oleh account officer terhadap kelayakan perusahaan, kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan kredit serta jaminan yang tersedia untuk meng-cover permohonan kredit. Analisis kredit bertujuan untuk memperoleh dan meyakinkan apakah usaha nasabah layak, nasabah memiliki kemampuan dan kemauan memenuhi kewajibannya
2
kepada bank secara baik, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunganya sesuai dengan kesepakatan dengan bank (Rivai dkk, 2013 : 217). Walean (1990 : 267-271) menerangkan prinsip dasar dan umum didalam penilaian/analisa kredit merupakan prinsip klasik adalah prinsip yang dikenal dengan „Prinsip 5 C‟, yang terdiri dari : 1. Character (Watak). Character adalah watak dan sifat dari peminjam baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. 2. Capacity (Kecakapan atau Kemampuan). Capacity yaitu kemampuan yang dimiliki peminjam untuk membuat rencana dan mewujudkan rencana itu menjadi kenyataan termasuk kemampuan dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. 3. Capital (Modal). Capital merupakan dana yang dimiliki peminjam untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. 4. Collateral (Jaminan). Collateral merupakan barang–barang yang akan diserahkan peminjam sebagai jaminan terhadap kredit yang diterimanya. 5. Condition of Economy (Kondisi Perekonomian). Condition of economy merupakan keadaan/ kondisi perekonomian pada suatu saat yang dapat mempengaruhi maju mundurnya perusahaan. Selain 5 (lima) C, Rivai dkk (2013 : 219–225) menyebutkan aspek–aspek analisis kredit terdiri dari aspek yuridis, aspek pemasaran, aspek manajemen dan organisasi, aspek teknis, aspek keuangan, aspek jaminan dan aspek sosial ekonomi dan analisis dampak lingkungan (AMDAL). Sedangkan Triandaru dan Budisantoso (2007 : 114-115) menerangkan, dalam pemberian kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Mengingat hal tersebut diatas dan adanya prinsip kehati-hatian, maka pihak bank selalu ingin mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan debiturnya. Hal-hal tersebut terdiri dari perijinan dan legalitas, karakter, pengalaman dan manajemen, kamampuan teknis, pemasaran, sosial, keuangan, dan agunan. Prinsip Dasar Kredit Usaha Rakyat (KUR) KUR adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankabl. Pada tanggal 5 November 2007, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meluncurkan KUR dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Berikut pihak-pihak dalam pelaksanaan serta penyaluran KUR yang tertera pada Kumpulan Peraturan Terbaru KUR (Mantik, 2010). Pihak pertama sebagai Pelaksana Teknis Program yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pihak kedua sebagai Perusahaan Penjamin yakni PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) serta perusahaan lainnya yang secara suka rela mengikatkan diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman Bersama untuk melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit/ pembiayaan secara otomatis bersyarat (conditional automatic cover) kepada Bank Pelaksana. Pihak ketiga sebagai Bank Pelaksana KUR, adalah bank yang ikut menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan kepada UMKMK, yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Bukopin, Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) dan seluruh Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang tersebar di Indonesia. Sumber dana penyaluran KUR ini adalah 100% bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis oleh Perusahaan Penjamin dengan nilai penjaminan sebesar 70% dari plafon KUR. Putusan pemberian KUR sepenuhnya menjadi wewenang Bank Pelaksana. Terdapat dua agunan dalam pemberian KUR, yang pertama agunan pokok yaitu kalayakan usaha dan obyek yang dibiayai. Kedua, agunan tambahan sesuai dengan ketentuan Bank Pelaksana. Persyaratan umum bagi UMKM-K untuk dapat menerima KUR yang tertera dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Nomor : KEP01/D.I.M.EKON/01/2010, yakni : 1. Tidak sedang menerima kredit/pembiayaan modal kerja dan/ atau investasi dari perbankan dan/atau yang tidak sedang menerima Kredit Program dari Pemerintah, yang dibuktikan dengan hasil Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia pada saat permohonan kredit/ pembiayaan diajukan. 2. Dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit dan kredit konsumtif lainnya).
3
3.
4.
Dalam hal UMKM-K masih memiliki baki debet yang tercatat pada Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, tetapi yang bersangkutan sudah melunasi pinjaman, maka diperlukan Surat Keterangan Lunas/Roya dengan lampiran cetakan rekening dari Bank Pelaksana/ pembiayaan sebelumnya. Untuk UMKM-K yang akan meminjam KUR Mikro, baik yang disalurkan secara langsung maupun tidak langsung, tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia.
Bank sebagai pihak pelaksana KUR pada hakikatnya memiliki kewajiban – kewajiban serta peraturan yang harus ditaati. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 22/PMK.05/2010 Tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (Mantik, 2010) Pasal 4 berbunyi sebagai berikut : 1. Bank Pelaksana menyediakan dan menyalurkan dana untuk KUR. 2. Bank Pelaksana wajib menatausahakan KUR secara terpisah dengan program kredit lainnya. 3. Bank Pelaksana dapat mengambil tindakan–tindakan yang diperlukan untuk menyediakan dan menyalurkan KUR secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Pemerintah, serta mematuhi semua ketentuan yang berlaku. 4. Bank Pelaksana memutuskan pemberian KUR berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas–asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 5. Bank Pelaksana dapat menyalurkan KUR secara langsung kepada UMKM-K dan/atau tidak langsung melalui Lembaga linkage dengan pola executing dan/atau pola channeling. Strategi dan Kebijakan Kredit dalam Manajemen Bank Di dalam dunia bisnis dengan tingkat persaingan yang ketat dan lingkungan yang dinamis, strategi merupakan kunci dari pencapaian keunggulan bersaing dan keberhasilan sebuah bisnis. Begitu juga bank, juga harus siap bersaing. Siagian (dalam Respati, 2008 : xxvi) mengungkapkan bahwa manajemen stratejik adalah serangkaian keputusan dan tidakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi tersebut. Pemilihan strategi merupakan fokus utama dari top manajemen. Salah satu metode untuk mengembangkan alternatif strategi adalah SWOT Matrix. Dalam bukunya Manajemen Perkreditan, Mulyono (1990:82-87), SWOT merupakan perencanaan perkreditan melalui pendekatan pasar. Orientasi perencanaan kredit ini disebut dengan customer oriented dan pola pemasarannya pun berubah dari seller market ke buyer market. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan kredit melalui pendekatan pasar ini adalah corak pemasaran, corak persaingan, corak dari para nasabah, dan corak dari produk. Setelah menganalisis faktor-faktor tersebut, maka dapatlah dibuat SWOT analysis, yaitu Strengthness (kekuatan bank dalam menerobos pasar yang dapat diukur dari jumlah cabang sebagai sales force yang dimiliki, jumlah dana yang siap dipasarkan, nasabah debitur yang telah dikuasai, dll), Weaknesses (letak kelemahan dari perkreditan bank yang bersangkutan), Opportunities (letak peluang usaha uang dapat dimanfaatkan dalam menerobos pasar), Threat analysis (siapa saja yang menjadi ancaman persaingan berapa market share yang telah dimiliki yang harus dipertahankan). Selain perencanaan kredit berdasarkan pendekatan pasar, ada pula pendekatan perencanaan kredit berdasarkan sumber dana, anggaran, dan peraturan moneter. Pendekatan perencanaan kredit melalui pendekatan sumber–sumber dana didasarkan atas jumlah dana yang dapat dikumpulkan, pendekatan ini pada hakekatnya merupakan production oriented pada suatu perusahaan industri fabrikasi. Sudah tentu cara ini tidak sesuai untuk kegiatan perbankan yang kompetitif, dan hanya cocok untuk kegiatan perkreditan dimana jumlah permintaan dana jauh lebih besar dari pihak–pihak yang menawarkan. Dengan demikian agar pendekatan ini dapat bermanfaat perlu dikombinasikan dengan pendekatan–pendekatan yang lain karena bagaimanapun juga dalam setiap kegiatan usaha faktor–faktor produksi tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam pendekatan anggaran ini pola berfikir yang dipakai adalah sesuai dengan pengertian anggaran itu sendiri yaitu sesuai rencana kerja yang dimanifestasikan dalam bentuk kesatuan mata uang. Pendekatan ini terdiri dari 7 tahap. Tahap satu perumusan kebijaksanaan, kedua tahap pengenalan faktor–faktor usaha yang akan terlibat dalam pencapaian obyektif, ketiga penetapan critical point, tahap keempat penetapan target usaha dalam perencanaan kredit, tahap kelima penyusunan penetapan planning assumption, keenam diadakan perhitungan tarif biaya dan pendapatan yang menyangkut kegiatan perkreditan, dan tahap terakhir menyusun anggaran (perencanaan kredit). Perencanaan kredit tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan manajemen misalnya perencanaan kredit per wilayah, dsb. Pendekatan perencanaan kredit terakhir berdasarkan pendekatan pada peraturan moneter yang ada. Beberapa model ketentuan moneter dibidang perkreditan yang dapat terjadi dan cara–cara pemanfaatannya dapat diberikan ilustrasi seperti pada pemberian kredit ke sektor ekonomi yang diprioritaskan, akan dapat memberikan
4
manfaat bagi bank komersiil karena adanya kredit likuiditas dari bank sentral dengan suku bunga yang rendah, dan adanya bantuan share dana dari pemerintah; dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan perbaikan distribusi pendapatan, maka arah pemberian kredit kepada perusahaan yang padat karya; dalam rangka pengembangan usaha golongan ekonomi lemah, maka arah pemberian kredit ditujukan kepada kepada pengusaha kecil, dalam rangka peningkatan kesempatan memperoleh keahlian dan pengetahuan, maka arah pemberian kredit ditujukan pada usaha dibidang pendidikan, atau kepada mahasiswa, dan lain–lain. Sedangkan menurut Sutojo (1997 : 223–232) sebagian besar bank merasa perlu memiliki kebijaksanaan kredit yang jelas dan komprehensif. Kebijaksanaan kredit bank yang komprehensif terdiri dari 3 bagian, yaitu : 1. Kebijaksanaan Umum. Kebijaksanaan umum kredit meliputi lima hal yaitu sasaran yang ingin dicapai, strategi pokok penyaluran kredit, daerah pemasaran, standar mutu kredit dan jaminan, dan batasan wewenang pemberian persetujuan kredit. 2. Prosedur Pemberian Dan Pengawasan Kredit. Disamping kebijaksanaan umum, kebijaksanaan kredit memuat pedoman umum tentang prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang wajib dipenuhi, baik oleh bank maupun oleh debitur. Pedoman prosedur pemberian dan pengawasan kredit terdiri dari standar dokumentasi kredit, perlindungan asuransi, dan pengawasan kredit. 3. Pedoman Khusus Penanganan Kredit Tertentu Cara penanganan kredit yang disalurkan ke sektor ekonomi yang berbeda sering kali tidak sama, karena setiap sektor ekonomi mempunyai kondisi khusus yang tidak sama dengan sektor ekonomi yang lain. Hal yang sama berlaku dalam penanganan kredit yang dipergunakan untuk tujuan yang berbeda. Potensi dan Resiko Penyaluran KUR Mikro Jika dilihat dari plafon yang disalurkan untuk KUR Mikro yakni sebesar 20juta, kredit ini merupakan kredit yang ditujukan untuk usaha kecil dan mikro. Adapun menurut Triandaru dan Budisantoso (2007 : 121122) karakteristik kredit kepada usaha kecil dan mikro ini secara umum adalah sebagai berikut : 1. Memerlukan persyaratan penyerahan agunan yang lebih lunak. 2. Memerlukan metode monitoring kredit yang khusus. 3. Cenderung menimbulkan biaya pelayanan kredit yang relatif lebih tinggi. 4. Memerlukan persyaratan persetujuan kredit yang lebih sederhana. UMKM merupakan sektor yang berpotensi. Pada ASEAN Economic Community (AEC), UMKM merupakan sektor yang sangat diperlukan untuk mendukung dan menjadi peluang besar untuk memperbesar sayap bisnis pengusaha Indonesia. Dalam ekonomi makro salah satu yang menjadi pokok permasalahan adalah pengangguran dan membahas tentang pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini UMKM memainkan perannya, diantaranya memberi kontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) dan mengurangi pengangguran. UMKM telah berperan aktif menyerap tenaga kerja, yang secara tidak langsung mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Namun demikian UMKM bukannya tanpa kendala, UMKM juga memiliki berbagai kendala umum sebagaimana yang di identifikasikan oleh Badan Pusat Statistik (Hening, 2013) antara lain kurang permodalan, kesulitan pemasaran, persaingan usaha ketat, kesulitan bahan baku, kurang teknis produksi dan keahlian, keterampilan manajerial kurang, kurang pengetahuan manajemen keuangan, iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan). Kendala yang utama yang dihadapi oleh UMKM yakni permodalan. Modal merupakan akses utama dalam suatu usaha. Kredit dari perbankan lah yang bisa membantu UMKM dan memberi solusi pada kendala permodalan tersebut. Saat ini sudah banyak kredit/pembiayaan yang dikucurkan untuk UMKM dari perbankan. Kredit Usaha Rakyat merupakan skema kredit/ pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi UMKM-K di bidang usaha produktif yang usahanya layak (feasible) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum bankable). C. METODE PENELITIAN Berdasarkan permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat mendalam, karena penelitian ini ingin mengetahui mengenai mekanisme serta strategi yang diterapkan di tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan metode fenomenologi. Tempat yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang. Adapun pemilihan lokasi penelitian di bank BRI karena BRI
5
merupakan penyalur KUR Mikro terbesar. Penelitian ini menggunakan unit analisis yang berfokus pada persoalan penelitian mengenai mekanisme serta strategi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang. Berdasarkan unit analisis yang telah dikemukakan di atas, maka pihak-pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah : 1. Informan kunci : Bankir dari Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang. 2. Informan pendukung : Nasabah KUR Mikro dari Bank BRI . Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara, antara lain seperti wawancara, dokumentasi dan observasi. Sedangkan dalam menganalisa data dalam penelitian ini, peneliti melalui beberapa proses yaitu proses reading dan coding, data reduction, data displaying dan interpreting. Data-data yang telah didapatkan dalam penelitian tentunya memerlukan pengujian agar data yang didapat tersebut reliable (handal), kredibel dan teruji validitasnya. Dalam penelitian ini data diuji kredibilitasnya dengan menggunakan triangulasi data, atau pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Uji keabsahan melalui trianggulasi dilakukan karena dalam penelitian kualitatif untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat uji statistik (Bungin, 2008 : 205). Terdapat 3 macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dari ketiga macam triangulasi yang ada, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan triangulasi sumber, yakni menggunakan beberapa sumber informasi guna menyesuaikan dan memperkuat data, baik dalam metode pengumpulan data yang berbeda (wawancara dan observasi) maupun menggunakan informan pendukung. Namun jika dalam proses penelititan ternyata ditemukan keadaan dimana harus menggunakan triangulasi lain, maka peneliti juga akan mempertimbangkan untuk menggunakan triangulasi yang sesuai.
D. MEKANISME PENYALURAN KUR MIKRO
Sebagaimana yang dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Berdasarkan jenis penelitian tersebut, data yang diperoleh sangat bergantung dari informasi-informasi yang diberikan oleh informan, baik informan kunci maupun informan pendukung. Informan inti pada penelitian ini tentu saja adalah pihak terkait dari BRI Kantor Wilayah Malang. Kemudian informan pendukung dalam penelitian ini adalah nasabah yang pernah atau sedang menerima KUR Mikro.Secara rinci, informan-informan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut : Tabel 2 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Data-data Informan Penelitian Nama Posisi/Jabatan Wakhid Ressident Auditor BRI Sutani Account Officer BRI Badu Mantri KUR Mikro BRI Kurnita Mantri KUR Mikro BRI Dita Customer Service KUR Mikro BRI Rista Debitur KUR Mikro BRI - toko prancangan Nur Debitur KUR Mikro BRI – warung makanan Dina „Makelar‟ KUR Mikro – ibu rumah tangga
Sumber: Diolah dari Lapangan, 2013 Daftar nama informan diatas bukan merupakan nama yang sebenarnya. Daftar diatas merupakan daftar informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian dan dirasa dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
Peraturan KUR Mikro Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro merupakan kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafon maksimal Rp 20 juta yang diberikan kepada usaha mikro perorangan yang memiliki usaha produktif yang dilayani oleh BRI Unit yang dimintakan penjaminan kepada Penjamin. Sumber dana KUR Mikro sepenuhnya berasal dari dana BRI. Besar prosentase penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh BRI yang dapat dijamin
6
oleh Penjamin yaitu sebesar 70%. Sedangkan sisa sebesar 30% merupakan bagian kerugian BRI. Berdasarkan sumber data yang tidak dapat dieksplisitkan, diperoleh informasi mengenai suku bunga dalam KUR Mikro yang dibedakan sesuai dengan jangka waktu kredit, yaitu dalam jangka waktu 12 bulan, suku bunga flate/ bulan sebesar 1,025 %. Jangka waktu 24 bulan, suku bunga flate/ bulan sebesar 1,020 %. Jangka waktu 36 bulan, suku bunga flate/ bulan sebesar 1,040 %. Jangka waktu 48 bulan, suku bunga flate/ bulan sebesar 1,065 % dan jangka waktu 60 bulan dengan suku bunga flate/ bulan sebesar 1,095%. Namun, pada prakteknya, penyaluran KUR Mikro hanya sampai dengan 3 tahun saja. Apabila penyaluran KUR Mikro dilakukan selama 5 tahun dianggap terlalu beresiko oleh pihak BRI. Dalam hal tunggakan, pokok dan atau bunga, debitur KUR Mikro tidak dikenakan denda/penalty. Selain itu, debitur KUR Mikro tidak dipungut biaya administrasi dan provisi, dan tidak diasuransikan jiwa. Mengenai Sistem Informasi Debitur (SID), dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP01/D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional Dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, dalam penyaluran KUR Mikro tidak diwajibkan untuk dilakukan pengecekan SID/BI Checking. Namun dalam kebijakannya, pihak BRI khususnya Mantri mengaku tetap melakukan menggunakan SID. Unit BRI sebagai penyalur KUR Mikro wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Kanca BRI, yang selanjutnya akan dikirimkan kepada Kantor Pusat dan dilaporkan kepada Komite KUR. Pihak Unit BRI juga mengirimkan laporan bulanan kepada Penjamin yang biasanya diajukan kepada Askrindo. Laporan yang dikirimkan terdiri dari nama debitur, nomor rekening, alamat debitur, plafon, dan jangka waktu kredit. Penulisan laporan KUR Mikro di Unit BRI dilakukan oleh Customer Service KUR Mikro. Customer Service KUR Mikro juga mengerjakan klaim penjaminan kepada pihak Penjamin (Askrindo). Adapun ketentuan klaim penjaminan adalah sebagai berikut : 1. Kerugian yang dijamin oleh penjamin akan dibayarkan kepada BRI apabila resiko kerugian yang diderita BRI disebabkan oleh salah satu dari hal-hal berikut : a. Debitur tidak dapat melunasi kewajiban KUR pada saat KUR jatuh tempo atau KUR telah memenuhi persyaratan kolektibilitas 4 (diragukan). b. Keadaan insolvent (tidak mampu melaksanakan kewajiban). 2. Besarnya hak klaim sebesar-besarnya adalah 70% x plafon. 3. Kerugian yang tidak dijamin/resiko kerugian debitur KUR yang tidak dijamin yaitu bencana alam nasional (atau wabah penyakit menular pada manusia/hewan berkuku/unggas) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; reaksi nuklir, sentuhan radio aktif, radiasi reaksi inti atom yang langsung mengakibatkan kegagalan usaha debitur untuk melunasi KUR tanpa memandang bagairnana dan dirnana terjadinya; peperangan atau dalam keadaan bahaya atau dalarn keadaan darurat perang di seluruh atau di sebagian wilayah Indonesia yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat; huru-hara yang berkaitan dengan gerakan atau kerusuhan politik yang secara langsung mengakibatkan kegagalan debitur untuk melunasi KUR; tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia terhadap debitur dan/atau bank yang mengakibatkan debitur wanprestasi. Apabila hal-hal sebagaimana dimaksud diatas terjadi dan tidak terdapat kesepakatan penyelesaian, maka Penjamin bersama Penerima Jaminan (BRI) membawa permasalahan tersebut kepada Komite Kebijakan KUR untuk memperoleh penyelesaian. 4. Mekanisme penjaminan : a. Permintaan penjaminan kredit kepada Perusahaan Penjamin dilakukan melalui Kantor Cabang PT. Askrindo atau Perum Jamkrindo. b. Penjaminan kredit dilaksanakan secara otomatis dengan mengajukan Permintaan Penjaminan yang dibuat kolektif secara periodik (bulanan) oleh BRI Unit dan dilaporkan ke Kanca BRI untuk disampaikan kepada Kanca Penjamin. c. Permintaan Penjaminan dari BRI Unit, baik untuk debitur baru maupun suplesi dan atau perpanjangan, paling lambat dikirimkan ke Kanca BRI tanggal 5 bulan berikutnya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur/cuti bersama yang ditetapkan Pemerintah, maka batas waktu penyampaian Permintaan Penjaminan dihitung paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal berakhirnya libur/cuti bersama. d. Kanca BRI meneruskan permintaan penjaminan dari BRI Unit secara kolektif kepada Kanca Penjamin menggunakan Surat Pengantar, yang memuat jumlah total debitur per BRI Unit dan jumlah total permintaan penjaminan per BRI Unit kepada Perusahaan Penjamin, secara periodik paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
7
e. Berdasarkan pengajuan permintaan penjaminan tersebut, Perusahaan Penjamin akan menerbitkan Sertifikat Penjaminan Kredit selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya permintaan penjaminan dari unit kerja BRI f. Unit kerja BRI dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat dari Perusahaan Penjamin melakukan penegasan atas Sertifikat Penjaminan berikut lampirannya yang diterbitkan Perusahaan Penjamin dengan cara menandatangani dan mengirimkan kembali fotocopy/tindasan Sertifikat Penjaminan dalam rangka penagihan Imbal Jasa Penjaminan kepada Pemerintah. g. Unit kerja BRI menyimpan seluruh kelengkapan berkas administrasi kredit debitur KUR, meliputi : 1. Identitas dan atau legalitas debitur. 2. Surat Pengakuan Hutang beserta perubahannya. 3. Analisa Kredit 4. Laporan Kunjungan Nasabah h. Permintaan Penjaminan oleh BRI Unit agar ditatakerjakan oleh Kantor Cabang yang bersangkutan. i. Masa berlakunya Penjaminan Penjaminan kredit berdasarkan ketentuan ini berlaku secara otomatis sejak tanggal akad kredit sampai dengan jatuh tempo kredit atau kredit lunas. Peraturan penyaluran KUR Mikro dalam hal agunan yang tertuang dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP- 01 /D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, menerangkan bahwa agunan pokok ialah kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai, sedangkan untuk agunan tambahan disesuaikan dengan ketentuan pada Bank Pelaksana KUR Mikro. Pada BRI, agunan tambahan untuk KUR Mikro bisa berupa sertifikat rumah, BPKB mobil atau sepeda motor. Dalam penyaluran KUR Mikro terdapat suplesi, perpanjangan waktu. Debitur KUR Mikro yang usaha mengalami peningkatan dapat diberikan tambahan kredit (suplesi) dan/atau perpanjangan jangka waktu tanpa menunggu KUR yang bersangkutan dilunasi. Adapun ketentuannya seperti debitur yang dimaksud masih belum dapat dikategorikan bankable, total eksposur maksimal 20 juta (jumlah pemberian awal ditambah dengan suplesi maksimal 20 juta), penambahan kredit (suplesi) tersebut dapat digunakan untuk modal kerja dan atau investasi pada usaha yang sama dari sebelumnya, jangka waktu maksimal yang dapat diberikan adalah 6 tahun (terhitung sejak tanggal perjanjian kredit awal). Sebagai catatan penting, perhitungan besar suplesi dan jangka waktu tetap mengacu pada perhitungan kemampuan debitur. Syarat-Syarat KUR Mikro Persyaratan umum calon debitur KUR adalah tidak sedang menerima kredit/pebiayaan modal kerja dan atau investasi dari perbankan lain dan atau yang tidak sedang menerima kredit program dari pemerintah. Calon debitur KUR dapat sedang menerima kredit konsumtif (Kredit Kepemilikan Rumah, Kredit Kendaraan Bermotor, Kartu Kredit, dan kredit konsumtif lainnya). Syarat-syarat kelengkapan dokumetasi yang harus dipenuhi oleh calon debitur KUR Mikro adalah sebagai berikut : 1. Fotocopy KTP (suami istri). 2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK). 3. Fotocopy surat nikah (apabila cerai, menggunakan fotocopy surat cerai). 4. Surat Keterangan Usaha (SKU) dari kelurahan atau RT/RW setempat (lama usaha minimal 6 bulan). 5. Agunan (berupa sertifikat rumah, BPKB mobil atau sepeda motor). Prosedur Pemberian KUR Mikro Prosedur pemberian KUR Mikro di Unit BRI melalui beberapa tahap. Secara rinci prosedur pemberian KUR Mikro adalah sebagai berikut : 1. Calon debitur mengajukan pinjaman KUR Mikro ke Unit BRI. 2. Customer Service KUR mendata beberapa informasi tentang calon debitur seperti nama, alamat, usaha, lama usaha, dan pengajuan jumlah kredit. Setelah mendata, calon debitur akan dijelaskan mengenai persyaratan yang harus dilengkapi, angsuran KUR Mikro sesuai plafon dan jangka waktu + bunga. Jika sudah membawa KTP suami istri, bisa langsung difotocopy dan diberikan kepada pihak BRI. 3. Calon debitur kembali ke Unit BRI untuk memenuhi syarat-syarat untuk dokumentasi BRI 4. Dilakukan pengecekan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) BI checking. Apabila calon debitur tidak sedang menerima kredit dari bank lain dan track recordnya baik maka dilanjutkan untuk tahap selanjutnya.
8
5.
Survey usaha calon debitur oleh mantri KUR. Selain survei, mantri KUR juga mencari informasi-informasi dari pihak ketiga seperti tetangga sekitar calon debitur. 6. Setelah dilakukan survei, mantri menimbang apakah calon debitur tersebut layak mendapatkan pinjaman dengan patokan RPC. Apabila RPC terpenuhi, diputuskan persetujuan kredit beserta plafon kredit yang akan diberikan. 7. Tahap selanjutnya dilakukan perjanjian kredit antara pihak BRI dengan debitur KUR Mikro. 8. Tahap terakhir yakni realisasi di Teller. Pada saat realisasi, dokumen atau syarat-syarat sudah harus dilengkapi oleh calon debitur. Proses penyaluran KUR Mikro mulai dari permohonan sampai dengan realisasi ini membutuhkan waktu kisaran 3-5 hari kerja. Analisis Kredit Dalam pemberian kredit, analisis kredit merupakan hal yang sangat penting. Untuk KUR Mikro, analisis kredit dilakukan oleh Mantri KUR Mikro. Analisis KUR Mikro sama dengan kredit pada umumnya yang menggunakan analisis 5C, yang terdiri dari character, capacity, capital, collateral, condition of economy. Dalam hal analisis, wawancara merupakan hal yang penting. Wawancara digunakan untuk melihat karakter, omzet dan prospek usahanya. Daya saing dari calon debitur juga menjadi pertimbangan. Tidak hanya itu, tapi pengeluaran rumah tangga bulanan seperti listrik, air, dan sebagainya juga perlu diketahui guna menghitung RPC. Saat pengajuan pertama, calon debitur mengajukan jumlah kredit yang diinginkan, kemudian mantri melakukan survei usaha calon debitur apakah layak diberi kredit sebesar itu. Wawancara dan survei digunakan untuk melihat character, capacity, capital, dan condition of economy. Untuk character, penilaian ini merupakan penilaian secara kualitatif, dan karakter merupakan hal yang penting untuk diketahui lewat wawancara dengan debitur, informasi oleh pihak ketiga misalnya tetangga debitur, dan SID. Begitu juga dengan capacity dan capital, saat wawancara mantri dapat melihat dari omzet yang mampu dihasilkan oleh calon debitur. Tidak hanya dilihat dari omzet, tapi juga perlu diketahui apakah ada penghasilan tambahan dan mengenai pengeluaran dari calon debitur tersebut. Dalam penilaian condition of economy, mantri dapat melihat dari kegiatan yang biasa dilakukan oleh debitur dalam hal usahanya, dan daya saing disekitar tempat usaha calon debitur.
E. STRATEGI PENYALURAN KUR MIKRO
Strategi Perencanaan KUR Mikro Dalam menyalurkan suatu kredit/pembiayaan, bank memiliki berbagai alasan dan tujuan yang ingin dicapai. Sebagai lembaga intermediasi, BRI mendapatkan manfaat-manfaat dalam menyalurkan kredit. Manfaatmanfaat yang didapat oleh bank menurut teori/konsep Muljono (1990 : 57-59) ialah memperoleh pendapatan bunga kredit, menjaga solvabilitas usahanya, membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain, mempertahankan dan mengembangkan usahanya, merebut pasar (market share) dalam industri perbankan, dan yang terakhir, manfaat yang didapatkan dengan pemberian kredit akan memungkinkan perbankan untuk mendidik para stafnya untuk mengenal kegiatan–kegiatan industri yang lain secara mendetail. Realitanya, BRI dalam menyalurkan KUR Mikro pastinya mendapatkan pendapatan bunga kredit, meskipun jika dilihat bunga KUR Mikro tidak banyak/tinggi dibandingkan dengan produk kredit BRI lainnya. Selanjutnya solvabilitas, dengan mendapatkan bunga dari KUR Mikro, dapat digunakan untuk membayar bunga untuk para deposan. Manfaat ketiga yakni memasarkan jasa perbankan lain, dapat ditangkap dari penuturan Pak Sutani selaku Account Officer BRI yaitu : ”.... kan KUR itu kan program pemerintah sedangkan BRI itu ngambil karna apa karna dia itu istilahnya itu maunya..mengasihnya itu nanti kalo dibina itu bagus, dia ke komersial, gituu” Dari pernyataan Pak Sutani tersebut, menerangkan bahwa ketika BRI menyalurkan KUR Mikro dan dengan adanya kredit tersebut usaha debitur bisa berkembang, maka debitur akan menambah jumlah plafonnya, bisa melalui suplesi, merambah ke KUR Ritel, ataupun kredit komersial produk asli BRI itu sendiri. Diakui oleh Pak Badu yang menceritakan salah satu nasabahnya yang berhasil berkat KUR Mikro : “Ada, dan banyak. Awalnya cuma perancangan kecil-kecilan dulu nasabah ku trus dana hasil pinjaman digunakan untuk belanja gas dan galon aqua. Sekarang tokonya udah semacam agen gitu. Rame banget. Ngajukan 150juta langsung tak arahkan ke KCP kantor yang tingkatnya diatas unit BRI. Tokonya juga tambah besar, intinya ketika ditanyain „wah tambah rame ya pak/bu usahanya sekarang‟ jawaban
9
nasabah „alhamdulillah berkat pinjaman dari BRI mas saya bisa tambah modal dan sekarang bisa seperti ini‟.” Manfaat selanjutnya ialah merebut pasar, hal ini jelas terbukti bahwa BRI memiliki market share yang baik. Dengan banyaknya jumlah KUR Mikro yang disalurkan di BRI Unit, dimana BRI Unit didirikan di setiap kecamatan yang tersebar di seluruh Indonesia, jelas sekali BRI dapat merebut pasar dengan baik pula. Manfaat terakhir yakni mendidik staff untuk mengenal kegiatan–kegiatan industri yang lain secara mendetail. Perlu diketahui bahwa mantri KUR Mikro dan Customer Service KUR Mikro merupakan pegawai kontrak yang masih „baru‟ dalam dunia kerja. Untuk itu dengan adanya KUR Mikro maka manfaat terakhir dari penyaluran kredit didapatkan oleh BRI. BRI merupakan bank pertama di Indonesia yang sampai saat ini BRI, yang didirikan sejak tahun 1895 tetap konsisten memfokuskan pada pelayanan kepada masyarakat kecil. Bukti dari konsistensi BRI yang fokus pada masyarakat kecil diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. BRI merupakan bank yang menyalurkan KUR terbanyak dengan KUR Mikro nya. Tidak hanya penyalur terbesar tapi disertai dengan NPL yang terkecil pula dibanding dengan bank lainnya. Matching antara core bussiness BRI kepada sektor usaha menengah kebawah serta BRI sebagai Bank BUMN yang diwajibkan oleh Pemerintah untuk menyalurkan KUR Mikro, ini merupakan alasan BRI mau dan antusias dalam memberikan KUR. BRI memiliki keunggulan kompetitif dalam hal brand name dan pengalaman bisnis mikro, serta memiliki jaringan kerja yang tersbesar dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Hingga sampai saat ini BRI memiliki 9300 unit kerja, dan untuk mendukung penyaluran KUR ini BRI akan terus menambah jumlah Unit kerja, dan perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tentunya. BRI sejak dari dulu sampai dengan saat ini tetap konsisten terhadap bisnis mikronya. Dan tidak sia-sia usaha dari BRI selama 118 tahun, seperti pernyataan yang dilontarkan oleh Mantri KUR Mikro diatas bahwa kredit kepada sektor mikro menjadi laba terbesar yang didapat oleh BRI. BRI meraih penghargaan sebagai bank terbaik dalam acara "Excellence in Retail Financial Service" yang diselenggarakan oleh The Asian Bankir di Seoul, Korea Selatan, 21 Maret 2013. BRI terpilih sebagai bank terbaik dalam pembiayaan mikro, Best Microfinance Business. Selain itu, BRI merupakan bank penyalur KUR terbanyak dengan KUR Mikro nya, diiringi dengan Non Performing Loan (NPL) yang paling rendah. Berikut penuturan Pak Badu mengenai kunci atau strategi BRI dalam penyaluran KUR Mikro : “Kuncinya pada fakta yang ada pekerja marketing bener-bener selektif dalam memilih nasabah. Dan apabila terjadi tunggakan temen-temen mantri jarang yang sampai bentak-bentak dalam penagihan. Kita lebih tekankan penyelesaian secara kekeluargaan. Berarti dari strategi pemasaran dan pengelolaan nasabah itu bagus. Ditunjang dengan bunga yang murah dan klaim asuransi itu tadi juga sih. Jadi untuk yang aku sebut mantri BRI beban kerjanya tidak sama dengan bank lain itu juga sangat bermanfaat, karena setiap mantri dituntut bertanggung jawab atas setiap kredit yang diberikan kepada nasabah sampai dengan lunas. Gak berani lah kalo kita mau ngasih kredit ke sembarang orang, karena resiko kembali ke mantri itu sendiri, apabila terjadi tunggakan kan juga nagih-nagih sendiri.” Kebijakan Umum Berbicara tentang kredit sebenarnya tidak dapat lepas dari permasalahan–permasalahan yang ada dalam suatu kegiatan perbankan. Bank pun dirasa perlu memiliki kebijakan-kebijakan kredit yang komprehensif. Begitu juga BRI dalam menyalurkan KUR Mikro memiliki kebijakan-kebijakan yang terapkan guna kelancaran, meminimalisir resiko serta untuk kesehatan BRI. Kebijakan mengenai jangka waktu kredit yang diterapkan oleh BRI dalam penyaluran KUR Mikro untuk meminimalisir resiko. Dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro Dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Koperasi Nomor : KEP-01/D.I.M.EKON/01/2010 menerangkan bahwa jangka waktu KUR tidak melebihi 3 tahun untuk kredit modal kerja, dan tidak lebih 5 tahun untuk kredit investasi. Namun kebijakan BRI untuk meminimalisir resiko kredit macet, kredit modal kerja maupun kredit investasi diberikan jangka waktu maksimal 3 tahun. Unsur – unsur yang yang terkandung dalam pemberian suatu kredit menurut Toejekam (dalam Fitria dan Sari, 2012 : 90), salah satunya yakni resiko. Risiko yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan perlunasannya. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak di sengaja. Maka dari itu BRI menentukan kebijakan jangka waktu kredit tidak lebih dari 3 tahun. Dalam penyaluran KUR Mikro ini, seperti yang tertera dalam Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Nomor
10
: KEP- 01 /D.I.M.EKON/01/2010 Tentang Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, menerangkan bahwa agunan pokok ialah kelayakan usaha dan obyek yang dibiayai dan agunan tambahan merupakan ketentuan dariBank Pelaksana. BRI menentukan agunan atau jaminan tambahan adalah sertifikat rumah atau BPKB mobil atau sepeda motor. Kebijakan ini digunakan agar debitur memiliki tanggung jawab lebih atas kewajibannya. Namun agunan dapat berupa BPKB sepeda motor saja, ini juga menjadi pertimbangan oleh pihak Mantri dalam memberikan jumlah kredit atau plafon kredit kepada debitur KUR Mikro. Harga pasaran jaminan juga dijadikan pertimbangan dalam menentukan plafon kredit yang akan diberikan selain analisis kredit pada usaha debitur. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir resiko yang bisa terjadi atau moral hazard yang bisa dilakukan oleh debitur. Selain jangka waktu dan agunan, kebijakan yang dilakukan oleh BRI adalah penggunaan Sistem Informasi Debitur (SID) BI checking. Dari Pemerintah sebenarnya tidak mewajibkan dilakukan pengecekan, namun SID tetap digunakan/dilakukan oleh BRI. Maksud dari kebijakan tentang penggunaan SID ini ialah salah satu langkah kehati-hatian yang dilakukan oleh BRI sebagai penyalur KUR Mikro. SID digunakan untuk mengetahui apakah calon debiturnya sedang menerima kredit/pinjaman di bank lain atau tidak, dan untuk mengetahui track record calon debitur KUR Mikro tersebut. SID memang tidak wajib digunakan dalam KUR Mikro namun pihak BRI tetap menggunakan SID sebagai kebijakannya untuk mengurangi resiko yang ada. Kebijakan Prosedur Pemberian dan Pengawasan KUR Mikro Disamping kebijaksanaan umum, kebijaksanaan kredit memuat pedoman umum tentang prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang wajib dipenuhi, baik oleh bank maupun oleh debitur. Pedoman prosedur pemberian dan pengawasan kredit terdiri dari standar dokumentasi, perlindungan asuransi dan pengawasan kredit (Sutojo, 1997). Dalam setiap transaksi kredit diperlukan seperangkat strandar dokumen. Beberapa jenis dokumen tersebut merupakan bahan masukan yang penting peranannya bagi bank untuk memonitor perkembangan mutu kredit yang telah diberikan kepada debitur. Ketika realisasi kredit, syarat-syarat dokumen yang harus dipenuhi nasabah seperti KTP, KK, surat nikah, SKU, dan jaminan harus sudah lengkap. Selain itu dokumen yang harus disiapkan dari pihak BRI seperti formulir data debitur, permohonan nasabah dan laporan hasil kunjungan nasabah KUR Mikro. Dalam hal asuransi, debitur KUR Mikro tidak diasuransikan jiwa. Namun, disini KUR merupakan program Pemerintah, kredit ini dijamin oleh pihak Penjamin yakni Askrindo atau Jamkrindo. Penjaminan atas KUR Mikro maksimal 70% dari plafon dan berlaku untuk semua sektor. Untuk menjaga kesehatan bank, berbagai cara dilakukan dalam penyaluran KUR Mikro. Salah satu cerminan bank yang sehat adalah NPL (Non Performing Loan) yang kecil. Dan untuk mendapatkan NPL yang kecil, selain analisis kredit yang baik, pengecekan, pembinaan atau pengawasan juga perlu dilakukan. Pembinaan yang dimaksudkan disini ialah memberi pengarahan dan pantauan terhadap usaha debitur. Pembinaan yang dilakukan dimaksudkan untuk melihat usaha nasabah, dan misalnya saja debitur KUR Mikro memiliki masalah, dari pihak BRI yakni mantri KUR Mikro mencoba menawarkan solusi untuk masalah tersebut. Karena bagaimanapun juga apabila usaha nasabah terjadi kemacetan, maka akan mempengaruhi pembayaran angsuran. Selain itu, tujuan diluncurkannya KUR yang mana merupakan program Pemerintah untuk pemberdayaan UMKM. Jadi dengan adanya pembinaan dan pengawasan ini diharapkan pula debitur KUR Mikro yakni usaha mikro tidak hanya mendapat bantuan berupa kredit/pembiayaan untuk usahanya tapi juga mendapatkan ketrampilan manajemen, pengetahuan manajemen keuangan, dan lain sebagainya. Berikut penuturan Pak Badu Mantri KUR Mikro : “Ada, setiap bulan kita lakukan pengecekan terhadap nasabah. Setiap ada keterlambatan pembayaran kita selalu melakukan kunjungan untuk mengetahui apa persoalan nasabah. Kalo pembinaan itu sifatnya kita lebih kepada kunjungan kepada nasabah lancar maupun tunggakan. Itu fungsinya juga untuk menjaga tali silaturahmi antara BRI dengan nasabah sehingga diharapkan antara nasabah dan BRI selalu bersinergi dan lebih banyak diharapkan tidak terjadinya tunggakan kredit.” Berdasarkan sumber yang tidak dapat dieksplisitkan, diperoleh informasi bahwa BRI unit berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap debitur yang menikmati fasilitas KUR Mikro. Namun pada prakteknya, sepenuturan debitur KUR Mikro, dari pihak BRI tidak pernah sama sekali melakukan pengecekan ataupun pembinaan. Pihak BRI yakni Mantri KUR Mikro hanya melakukan kunjungan ke debitur saat survei usaha debitur. Menurut wawancara yang telat dilakukan, Bu Rista dan juga Bu Nur mengaku tidak pernah ada pengawasan atau pembinaan. Disini terdapat dua pernyataan yang tidak sama antara pihak BRI dan debitur KUR Mikro. Dengan alasan tertentu, sebuah pengakuan didapat dari Pak Badu : “..kalo untuk masalah pembinaan untuk sekarang sebenarnya juga susah kalo untuk setiap nasabah dilakukan pembinaan. Sekarang per mantri aja rata-rata jumlah nasabahnya 400 orang per mantri. Bisa ngebayangin gak kalo harus melakukan pembinaan sebanyak itu nasabah selama sebulan..hehehe.
11
belum lagi kita dituntut target, minim 200juta per bulan per mantri. Secara riil atau kenyataannya gak nutut. Karena mantri dituntut untuk mencari nasabah, melakukan penilaian kredit nasabah, pengerjaan kredit atau analisis kredit, sampai dengan penagihan.” Dari penuturan Pak Badu diatas, mengungkapkan bahwa dengan banyaknya tugas yang harus dilakukan Mantri, waktu yang ada tidak mencukupi apabila dilakukan pembinaan atau pengawasan kepada seluruh debitur KUR Mikro. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang ada. Dalam teori yang diungkapkan oleh Triandaru dan Budisantoso (2007 : 121-122) bahwa usaha mikro kecil memerlukan metode monitoring kredit yang khusus, untuk itu perlu dilakukan pengawasan, ataupun pembinaan kepada debitur maupun usaha debitur. Strategi Penanganan Kredit Tertentu Dalam penyaluran KUR Mikro, ada beberapa ketentuan yang diterapkan BRI dalam menangani kredit untuk sektor-sektor tertentu. Untuk pola angsuran, menurut sumber yang tidak dapat dieksplisitkan diperoleh informasi bahwa apabila debitur menghendaki angsuran secara harian, mingguan, atau sesuai dengan hari pasaran atau lainnya, angsuran debitur tetap dapat diterima. Jumlah angsuran tersebut tetap harus memenuhi jumlah angsuran per bulan yang telah ditetapkan. Pedoman ini diterapkan ketika suatu unit BRI berdiri ditengah sektor-sektor tertentu, sehingga cara kerja unit BRI memungkinkan untuk mengikuti sektor tersebut. Diungkapkan oleh Pak Badu : “Oiya, pertanian bisa sistem sekali lunas. Misal tebu, 6 bulanan. Jadi nasabah langsung membayar pada masa jatuh tempo 6 bulan tersebut. Tapi aku belum pernah kerjain paket kredit pertanian karena selama ini aku ditaruh di perkotaan. Mayoritas nasabah perdagangan.” Sedangkan untuk kredit macet, dalam praktiknya mantri yang bertanggung jawab langsung atas kredit tersebut. Apabila terjadi tunggakan, mantri harus bergerak cepat. Ketika debitur terlamblat untuk membayar angsuran sekitar 2–3 hari setelah tanggal realisasi kredit, mantri mencoba menghubungi debitur terlebih dahulu by phone menanyakan perihal angsuran tersebut. Apabila masih belum membayar, mantri mendatangi tempat tinggal debitur dan terus melakukan penagihan secara berkala. Berikut adalah penuturan Pak Wakhid mengenai penanganan kredit macet KUR Mikro : “Pada prinsipnya penyelesaian kredit macet pada KUR diadakan penagihan secara kontinyu dan pendekatan agar nasabah mau membayar atau menyelesaikan pinjaman tersebut. Jadi tidak ada penyitaan jaminan karena pada prinsipnya KUR tanpa jaminan meskipun ada yang menyertakan jaminan. Dan apabila KUR tersebut macet maka BRI akan mengklaimkan ke asuransi Pemerintah atau penjamin KUR yaitu Jamkrindo atau Askrindo sebesar 70% dari kredit macet tersebut dan yang 30% ditanggung oleh BRI. Dan apabila nasabah tersebut membayar setelah kredit macet maka akan dikembalikan ke Askrindo sebesar 70%.” Berbeda dengan informan-informan sebelumnya yang mengatakan bahwa tidak ada penyitaan pada KUR Mikro, ketika telah memasuki kolektibilitas 3, Mantri tetap melakukan penagihan, sudah mulai melakukan tindakan dan lebih memberikan tekanan psikologis kepada debitur. Sepenuturan Pak Bayu kredit macet : “Biasanya menjelang kolek 3 (NPL) kita sudah langsung melakukan tindakan. Udah mulai kita ancam atau ditakuti-takuti lah minimal kalo nggak bayar, jaminan kita ambil.” “Jadi setelah kita sita langsung kita jual biasanya untuk melunasi pinjaman nasabah. Meminimalisir nasabah tunggakan.” “..tapi aku juga udah sering nyita kendaraan nasabah yang jadi jaminan atas dasar ikatan psikologis tadi, padahal tidak ada syarat hukum yang diajukan nasabah untuk penjaminannya. Aku udah sekitar 6 kendaraan, 5 motor 1 mobil. Ya itu tadi dari awal ketika survey usaha nasabah langsung kita sampaikan apabila terjadi tunggakan jaminan bisa kami ambil dalam lisan. Oiya, ada bukti penyerahan jaminan pada saat proses pencairan kredit. Jadi intinya bagaimanan caranya kita bikin nasabah mikir 2x kalo mau nunggak” Perlu diketahui juga bahwa sebenarnya tidak ada hak penyitaan atas jaminan. Penyitaan yang dilakukan kepada debitur KUR Mikro diluar dari prosedur yang ada. Namun hal ini sudah lumrah dilakukan oleh Mantri KUR Mikro, dan diketahui oleh Pimpinan. Penagihan maupun penyitaan tetap dilakukan karena di BRI terdapat target penurunan Daftar Hitam (DH) disetiap unit kerja. Dalam KUR memang terdapat Penjaminan, namun kredit macet akan merupakan opsi terakhir. Sepenuturan Pak Badu mengenai klaim kepada pihak Penjamin yakni : “Intinya tidak ada kaitannya penyitaan BRI dengan Askrindo lho. Kan KUR pada dasarnya tidak ada jaminan. Jadi jaminan itu murni kebijakan masing-masing unit kerja. Mengenai penjualan agunan itu kan tujuannya agar pinjaman nasabah tidak ada yang menunggak”
12
“Iya, tapi kalo sebagai marketing itu bagaimana caranya agar nasabah itu selalu lancar pinjamannya. Jadi kita gunakan jaminan padahal KUR sebenarnya tanpa jaminan. Kalo Askrindo itu kalo nasabah sudah bener-bener sulit atau pailit atau biasanya orangnya menghilang. Intinya Askrindo itu sudah opsi terakhir kalo sudah tidak ada lagi jalan keluar penyelesaian kredit nasabah” Klaim kepada Penjamin atau kepada Askrindo merupakan opsi terakhir. Pengajuan klaim dilakukan ketika debitur memasuki kolektibilitas 4, setelah itu hangus atau tidak dapat diajukan klaim. Untuk itu ketika sudah memasuki kolektibilitas 3, BRI sudah melakukan tindakan. Hal ini merupakan kebijakan masing-masing unit kerja. Strategi Perluasan KUR Mikro Di dalam dunia bisnis dengan tingkat persaingan yang ketat dan lingkungan yang dinamis, strategi merupakan kunci dari pencapaian keberhasilan sebuah bisnis. Begitu juga bank, juga harus siap bersaing. Keberhasilan bank dapat dilihat salah satunya ialah penyaluran kreditnya. Dimana kredit merupakan pendapatan terbesar dari bank. Untuk itu bank memiliki strategi-strategi dalam mempeluas atau memperbanyak penyaluran kreditnya. BRI memang konsisten dengan bisnis mikronya. BRI sangat antusias dalam menyalurkan KUR Mikro. Terbukti dengan semakin banyaknya unit-unit yang didirikan sampai ke pelosok dan perekrutan SDM, salah satunya Mantri dan Customer Service KUR Mikro. Kunci dalam penyaluran KUR Mikro berada di tangan Mantri, untuk itu BRI memberikan target kepada Mantri dalam penyaluran kreditnya sebesar 2,4 Milyar per tahun dengan NPL maksimal 1,7%. Mantri merupakan pegawai kontrak, apabila mantri dapat memenuhi target yang ditentukan, mempunyai kinerja yang baik, maka kontrak akan diperpanjang. Mantri akan diangkat sebagai pegawai tetap setelah 5 tahun bekerja dengan ekspansi yang baik pula. Dalam memenuhi target, masing-masing individu memiliki cara serta strateginya sendiri selain adanya pembekalan dari BRI. Berikut merupakan penuturan Pak Badu selaku Mantri KUR Mikro mengenai cara pemenuhan target juga dibarengi dengan kredit yang sehat : “Kalo aku biasanya langsung mengenalkan diri pada orang penting di daerah tersebut. Misal lurah atau sekretaris kelurahan, pak RT/RW. Jadi misalkan ada orang yang mengajukan kredit di wilayahnya kita bisa langsung menggali info yang bisa dipercaya... Untuk nasabah kita dibatasi wilayah unit kerja. Biasanya BRI unit ditempatkan disetiap kecamatan dan kita dibatasi wilayahnya. Untuk mengejar target aku biasanya menyebar brosur juga ke pasar-pasar setempat. Dengan meninggalkan no hp yang bisa dihubungi. Brosur dibikin sedemikian rupa untuk menarik nasabah. Misal : KUR BRI unit pasar bandar kedri dapatkan bunga murah 1% dan pencairan proses cepat. Promosi sebanyak mungkin lah, dan harus berani blusukan ke pasar-pasar, komunitas hobi, dsb. Intinya banyak relasi semakin mudah. semakin kita dikenal masyarakat sebagai mantri BRI semakin banyak yang tanya-tanya ke kita kalo mau pengajuan KUR gimana, dll. Atau strategi keluar berantai, bapak punya usaha, dicari anaknya apa punya usaha juga atau mungkin saudaranya yang lain...” Penuturan Pak Badu diatas merupakan salah satu contoh strategi yang dilakukan Mantri dalam hal pemasaran. Namun ketika strategi keluarga berantai atau rekomendasi oleh nasabah dilakukan, disini memungkinkan timbulnya makelar KUR. Pada kenyataannya, hal ini pun terjadi. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Bu Rista, salah satu debitur KUR Mikro mengaku bahwa ia dibantu oleh Bu Dina dalam mendapatkan pinjaman KUR Mikro di BRI. Bu Dina yang memiliki rekan pegawai BRI mengaku telah banyak „membantu‟ rekan atau saudaranya untuk mendapatkan KUR Mikro. Bu Rista mengaku bahwa ia mengajukan KUR Mikro atas rekomendasi dari Bu Dina. Berikut penuturan Bu Rista. Dari pengakuan Bu Rista, dengan adanya bantuan dari Bu Dina, pengajuan kredit Bu Rista disetujui dengan plafon kredit 20 juta. Dalam keadaan seperti ini masing-masing pihak memang mendapatkan manfaat. Bu Rista mendapatkan manfaat yakni menerima KUR Mikro. Bu Dina mendapatkan fee dari Bu Rista meskipun fee yang didapatkan tidak terlalu besar. Sedangkan dari pihak BRI atau Mantri, dapat menambah outstanding penyaluran kreditnya atau targetnya. Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh fakta bahwa adanya makelar KUR Mikro. Adanya KUR Mikro disini terjadi karena target yang diberlakukan pihak Bank kepada Mantri. Selain itu, dengan adanya makelar KUR Mikro, pihak yang diberi pinjaman bisa dipastikan akan mendapatkan plafon maksimal yakni sebesar 20juta dari pihak BRI. Dalam hal survei, survei usaha debitur tetap dilakukan oleh Mantri KUR, namun tidak sedetail yang seharusnya dilakukan. Menurut pengakuan Bu Rista, beliau hanya diberi pertanyaan mengenai usahanya, mengenai pengeluaran atau tanggungan tidak dipertanyakan. Dalam survey pada umumnya, selain pertanyaan mengenai pendapatan, pengeluaran atau tanggungan dari calon debitur juga perlu diketahui guna perhitungan RPC. Makelar KUR disini ikut bertanggung jawab atas terjadinya kredit macet. Apabila terjadi tunggakan, makelar KUR ikut andil dalam hal penagihan seperti misalnya yang dilakukan adalah penagihan by phone. Debitur yang dibawa oleh makelar KUR merupakan sahabat atau saudara makelar KUR tersebut.
13
Strategi rekomendasi memang banyak, mudah dan efektif dilakukan oleh Mantri. Namun apabila Mantri hanya melihat rekomendasi dan tidak benar-benar melakukan analisis kredit yang baik dan benar, maka apabila terjadi tunggakan atau kredit macet, yang rugi adalah pihak BRI dan Mantri sendiri. Begitu juga dengan adanya sistem target yang diberikan oleh BRI kepada Mantri, Mantri harus menanggapi dengan positif. Selain target tercapai, tapi juga diiringi dengan kredit yang sehat pula. Berikut penuturan Pak Sutani : “Tapi juga jangan terpacu dengan target. Soalnya tiap anak itu berbeda cara berpikirnya. Ditarget itu dia ada yang positip, ada yang negatip. Yang positif nggak masalah, kalo dia kena target, dia ngikuti target, bagus..tapi karna dia paham, dia nyambung, dia cari yang tenanan tapi yang sehat beneran. Tapi kalo orang ditarget dia nggak, nggak nyambung..dia seng penting pokoke targetku tercape, nha itu bahaya..ini bom waktu inii..bom waktu, dan dia, otomatis, satu, bom waktu dan kedua juga akan, istilahnya, akan istilahnya menumbuhkan suatu kredit masalah, NPLnya tinggi.” Untuk meminimalisir tanggapan negatif yang bisa terjadi saat diterapkannya target, hal yang dilakukan oleh BRI adalah membebankan tugas-tugas kepada Mantri, mulai dari pencarian nasabah, pengerjaan kredit atau analisis, hingga penagihan. Jadi Mantri BRI akan berhati-hati dalam memberikan kreditnya. Penuturan Pak Badu selaku Mantri KUR Mikro : ”...mantri dituntut untuk mencari nasabah, melakukan penilaian kredit nasabah, pengerjaan kredit atau analisis kredit, sampai dengan penagihan. Di bank lain gak ada loh yang kerjanya seperti itu. kalo di bank lain biasanya ada petugas pencari nasabah baru sendiri, pengerjaan paket kredit atau analisis kredit sendiri, bagian penagihan juga ada sendiri.” Mantri merupakan kunci utama dalam keberhasilan penyaluran KUR Mikro. Dengan banyaknya tugas yang diberikan pihak BRI pusat kepada Mantri, mulai dari pencarian nasabah, analisis kredit, sampai dengan penagihan, diharapkan Mantri dapat bekerja dengan maksimal dan bertanggung jawab atas kredit yang diberikannya, mengingat Mantri yang memprakarsai putusan kredit. Sedangkan dalam hal target, berbeda-beda untuk masing-masing unit tergantung pencapaian target sebelumnya. Jadi, pencapaian target unit tahun sebelumnya dijadikan patokan kuota target untuk tahun selanjutnya. F. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan hasil pembahasan yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro merupakan kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafon maksimal Rp 20 juta yang diberikan kepada usaha mikro perorangan yang memiliki usaha produktif yang dilayani oleh BRI Unit yang dimintakan penjaminan kepada Penjamin. Sumber dana KUR Mikro sepenuhnya berasal dari dana BRI. Besar prosentase penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh BRI yang dapat dijamin oleh Penjamin yaitu sebesar 70%. Sedangkan sisa sebesar 30% merupakan bagian kerugian BRI. Dalam hal tunggakan, pokok dan atau bunga, debitur KUR Mikro tidak dikenakan denda/penalty. Selain itu, debitur KUR Mikro tidak dipungut biaya administrasi dan provisi, dan tidak diasuransikan jiwa. 2. Suku bunga dalam KUR Mikro dibedakan sesuai dengan jangka waktu kredit, yaitu dalam jangka waktu 12 bulan, suku bunga flate/ bulan sebesar 1,025 %. Jangka waktu 24 bulan, suku bunga flate/ bulan sebesar 1,020 %. Jangka waktu 36 bulan, suku bunga flate/ bulan sebesar 1,040 %. Jangka waktu 48 bulan, suku bunga flate/ bulan sebesar 1,065 % dan jangka waktu 60 bulan dengan suku bunga flate/ bulan sebesar 1,095%. Namun dalam prakteknya penyaluran KUR Mikro maksimum jangka waktunya adalah 3 tahun, karena untuk meminimalisir resiko kredit macet. 3. Mekanisme penyaluran KUR Mikro melalui 6 (enam) tahap. Tahap pertama yakni tahap permohonan kredit oleh calon debitur. Tahap kedua pemenuhan syarat/ dokumen oleh calon debitur, terdiri dari KTP suami istri, Kartu Keluarga (KK), surat nikah, Surat Keterangan Usaha (SKU), dan jaminan tambahan. Tahap ketiga pihak BRI mengecek menggunakan SID, apabila bersih dan track record nya baik maka dilanjutkan tahap selanjutnya. Tahap keempat survei usaha nasabah. Tahap kelima analisis kredit oleh Mantri, dan tahap keenam perjanjian kredit dan realiasasi. 4. Strategi/ kebijakan yang diterapkan oleh BRI dalam penyaluran KUR Mikro ini adalah jangka waktu kredit maksimal 3 tahun, penggunaan SID, agunan tambahan dapat berupa sertifikat rumah atau BPKB mobil/sepeda motor. Dalam hal penanganan kredit macet, ketika memasuki kolektibilitas 3, sudah mulai dilakukan tindakan, mulai dari penagihan, pemberian tekanan psikologis sampai dengan penyitaan barang jaminan. Klaim kepada Penjamin merupakan opsi terakhir dari penyelesaian kredit. Klaim kepada Askrindo dilakukan ketika debitur memasuki kolektibilitas 4.
14
5.
6.
Dalam hal pembinaan dan pengawasan untuk debitur KUR Mikro yang dibebankan kepada Mantri, di rasa waktu yang ada tidak mencukupi. Mengingat tugas yang dibebankan kepada Mantri juga banyak mulai dari pemasaran KUR Mikro, analisis kredit, hingga penagihan. Dalam hal perluasan KUR Mikro, strategi yang dilakukan BRI selain pembangunan unit kerja baru dan perekrutan SDM, pemasaran KUR Mikro dilakukan langsung oleh Mantri. Mantri bekerja dengan target outstanding yang diberikan oleh BRI pusat. Strategi Mantri dalam peningkatan outstanding ini seperti memperbanyak relasi, menyebarkan brosur, terjun langsung ke wilayah unit kerja yang berpotensi, atau bisa juga dengan strategi keluarga berantai atau rekomendasi nasabah.
Saran Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat disampaikan beberapa saran antara lain : 1. Penanganan kredit macet dengan solusi penyitaan di rasa tidak tepat untuk dilakukan mengingat KUR Mikro ini merupakan program Pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM. 2. Strategi perluasan KUR Mikro oleh Mantri dengan cara strategi keluarga berantai atau rekomendasi nasabah perlu di wasapadai, sebab dapat menyebabkan adanya makelar KUR Mikro. Strategi keluarga berantai atau rekomendasi nasabah bisa dilakukan tapi tetap mengacu pada landasan analisis kredit atau kemampuan calon debitur, dan Mantri tidak hanya terpaku oleh target yang ada.
DAFTAR PUSTAKA Afandi, Masykur. 2011. Peran Dan Tantangan ASEAN Economic Community (AEC) Dalam Mewujudkan Integrasi Ekonomi Kawasan Di Asia Tenggara. Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional, Vol.8, (No.1). American Institute of Banking. 1970. Manajemen Bank. Terjemahan oleh Ali, A. Hasymi. Jakarta: Bumi Aksara. Andrasukma, Angela Narwastu. 2012. Strategi dan Manajemen. http://angela-n-afisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-48715-STKS-Strategi%20dan%20Manajemen.html (diakses pada 8 Oktober 2013 pukul 17.45 WIB) Anggraini, Dewi&Syahrir Hakim Nasution. 2013. Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM Di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI). Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, (No.3). Ansori, Muhammad. 2009. Petunjuk untuk Mengevaluasi Strategi Bisnis. http://strategiusaha.wordpress.com/2009/04/23/petunjuk-untuk-mengevaluasi-strategi-bisnis/ (diakses pada 8 Oktober 2013 pukul 17.52 WIB) Astari, Kurniawati Dian. 2011. Telaah Kritis Strategi Penyaluran Kredit Ritel dalam Kerangka Risk and Return (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kediri). Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Basrowi. Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. Bhinadi, Ardito. 2010. Profitabilitas Kredit Bermasalah Pada Bank Perkreditan Rakyat. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 11, (No. 1) hal 51-62. BRI. 2013. http://bri.co.id (diakses pada 22 Oktober 2013 pukul 09.29) Bungin, Burhan. 2008. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Citraleka. 2012. Definisi UKM, Kelebihan UKM, dan Kelemahan UKM. http://citraleka.com/CMBlog/definisi-ukm-kelebihan-ukm-dan-kelemahan-ukm/ (diakses pada 22 Oktober 2013 pukul 11.05) Faisal, Ryantiar Fahmi. 2013. Peran Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pengembangan Sektor Riil (Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya). Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi&Bisnis Universitas Brawijaya. Fitria, Nurul&Raina Linda Sari. 2012. Analisis Kebijakan Pemberi Kredit Dan Pengaruh Non Performing Loan Terhadap Loan To Deposit Ratio Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Rantau, Aceh Tamiang (Periode 2007-2011). Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol.1, (No.1).
15
Ginting, Ramlan. 2005. Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. Bandung: Disampaikan dalam Diskusi Hukum di Hotel Panghegar Bandung, 6 Agustus 2005. Hening, Yasinta. 2013. Kontribusi UMKM dalam Perekonomian Indonesia. http://yasintahening.wordpress.com/2013/03/27/kontribusi-umkm-dalam-perekonomian-indonesia/ (diakses pada 22 Oktober 2013 pukul 11.07) Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Edisi kedua. Jakarta: Erlangga. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2013. http://depkop.go.id (diakses pada 22 Oktober 2013 pukul 11.41) Komite KUR. 2013. http://komite-kur.com (diakses pada 22 Oktober 2013 pukul 09.23) Kuncoro, Wahyu. 2013. http://bappeda.jatimprov.go.id/2013/09/25/daya-saing-umkm-menghadapi-aec2015/ (diakses pada 3 Januari 2013 pukul 19.07) Luckett, Dudley G. 1994. Uang dan Perbankan. Edisi kedua. Terjemahan oleh Rosyadi, Paul C. Dalam Hutauruk, Gunawan (Ed). Jakarta: Erlangga. Mantik, Erlangga. 2010. Kumpulan Peraturan Terbaru Kredit Usaha Rakyat (KUR). Deputi Bidang Koordinator Ekonomi Makro dan Keuangan Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Penjaminan Kredit/ Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. Muharam, Agus. Statistik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Tahun 2010-2011. Muljono, Teguh Pudjo.1990. Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil. Edisi kedua. Yogyakarta: BPEE. Mustamu, Ronny. 2008. Mengenal Manajemen Strategik. http://mustamu.wordpress.com/2008/05/07/mengenal-manajemen-strategik-suatu-pengantar/ (diakses pada 8 Oktober 2013 pukul 17.30 WIB) Putra, I Gusti Agung A.S&I A.Nyoman Saskara. 2013. Efektifitas Dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Denpasar. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol. 2, (No. 10). Respati, Dimas Bayu. 2008. Membangun Strategi Bisnis Melalui Fasilitas Kredit Bank dan Lingkungan Usaha dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan (Studi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Nasabah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Cabang Purwodadi). Tesis Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Rivai, Veithzal. Sofyan Basir. Sarwono Sudarto. Arifiandy Permata Veithzal. 2013. Commercial Bank Management. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Rusydi, Muhammad. 2013. Pengaruh Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Pada PT. Bank XYZ Cabang Pangkep. Jurnal Ekonomi Balance Fekon Unismuh Makassar. Saputro, Triono. 2013. Strategi Bisnis yang Baik. http://manajemenppm.wordpress.com/2013/04/18/strategi-bisnis-yang-baik/ (diakses pada 8 Oktober 2013 pukul 17.00 WIB) Suatma, Jasa. 2012. Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi ASEAN Economic Community 2015. Jurnal STIE Semarang, Vol 4, (No.1) Sutojo, Siswanto. 1997. Manajemen Terapan Bank. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo. Syofwan, Ari. 2012. Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat (Studi Kasus : Bank BRI Kecamatan Gebang). Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Departemen Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara Medan. Triandaru, Sigit. Budisantoso, Totok. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat. Wardhani, Nurul. 2010. Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Rakyat Indonesia Unit Kuwarasan Cabang Gombong. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Walean, Sam A dkk. 1990. Bank & Wiraswasta. Edisi ketiga. Jakarta: Sam A Walean. Wikisource. 2013. http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998 (diakses pada 22 Oktober 2013 pukul 09.38)
16
