MEKANISME DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF (STUDI PADA PT BPR SYARIAH X)

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 3 (2014)

MEKANISME DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF (STUDI PADA PT BPR SYARIAH X) Irene Shalsabella [email protected] Fidiana Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRACT The purpose of this research is to find out the financing mechanism and accounting behavior of murabahah consumptive at PT. BPR Syariah X. This research uses qualitative approach by using case study. The result of the research shows that PT. BPR Syariah X uses consumptive murabahah contract in distributing murabahah financing. Generally, accounting principles which have been implemented by the bank is in accordance with Accounting Standard Statement (PSAK) 102 about Murabahah. The selling price determination is based on cost of goods sold plus margin agreed by both parties. It should be noted that in murabahah context bank acts as a seller, the buyer’s handover is in the form of money not assets so the buyer can purchase by themselves, without additional contract like urbun or wakalah. Beside that, sales discount and penalty (ta’zir) on the late payment has been agreed before or at the moment of contract in accordance with the bank policy. Further more, bank have directly collect to the costumer if the customer is not capable to pay their debt at current period. Keywords:

Murabahah, National Board of Syariah, Accounting Standard Statement (PSAK) No. 102

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dan perlakuan akuntansi pembiayaan murabahah konsumtif pada PT. BPR Syariah X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPR Syariah X menggunakan akad murabahah konsumtif dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. Secara umum, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 tentang murabahah. Harga jual ditentukan berdasarkan harga pokok ditambah dengan margin, yang disepakati kedua belah pihak pada saat kesepakatan. Yang menjadi catatan adalah bahwa dalam konteks murabahah di mana bank bertindak sebagai penjual, penyerahan kepada pihak pembeli bukan berbentuk aset, namun diserahkan dalam bentuk uang agar pembeli melakukan pembelian sendiri, pembelian ini tidak disertai dengan kontrak urbun ataupun akad wakalah. Selain itu, potongan pelunasan tagihan murabahah dan denda (ta’zir) atas keterlambatan juga disepakati pada saat akad atau sebelum akad sesuai dengan kebijakan bank. Selanjutnya, bank juga melakukan penagihan langsung kerumah nasabah saat nasabah tidak mampu melunasi hutang pada periode berjalan. Kata kunci:

Murabahah, Dewan Syariah Nasional (DSN), PSAK No. 102

PENDAHULUAN Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia khususnya perbankan syariah mulai berkembang dengan pesat sejak tahun 1999 yaitu setelah berlakunya Undang-undang nomor 10 tahun 1998 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang nomor 7 tahun 1992


tentang perbankan (Wiroso, 2011: 1). Undang-undang ini mengijinkan lembaga perbankan menggunakan sistem bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk menggunakan dual system, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan sistem bagi hasil, sebagaimana telah banyak dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Bank syariah mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan syariah yang mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil. Undang-undang tersebut menjadi acuan bagi perbankan syariah untuk menjalankan kegiatan usahanya. Bank syariah mempunyai sistem operasi dimana tidak mengandalkan bunga. Produk dan kegiatan operasional bank syariah dikembangkan dengan berlandaskan syariah yang bersumber pada Al-Qur’an dan Al- Hadist. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia adalah BPR Syariah. BPR Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang bergerak di bidang perbankan yang menerapkan sistem ekonomi Islam dalam kegiatan operasionalnya. BPR Syariah tidak jauh berbeda dengan BPR konvensional, perbedaan yang mendasar terletak pada konsep dasar kegiatan operasionalnya. BPR konvensional menerapkan sistem bunga dalam pembagian keuntungan, sedangkan BPR Syariah tidak menerapkan sistem bunga (riba) tetapi menerapkan sistem bagi hasil dalam pembagian hasil usahanya. Saat ini seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksitransaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah telah dikeluarkan, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah tahun 2002. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atau transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah. Prinsip syariah yang berlaku pada BPR Syariah terdiri atas transaksi pendanaan (tabungan dan deposito) dan transaksi pembiayaan (pinjaman). Dalam transaksi pembiayaan BPR Syariah memberikan pembiayaan dengan sistem sewa, bagi hasil ataupun jual beli. Pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme jual beli umumnya ada empat jenis yaitu murabahah, ijarah, salam dan istishna. Sistem jual beli yang menjadi produk unggulan dan banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan murabahah. Murabahah adalah salah satu metode investasi terpenting dalam bank Islam karena merupakan investasi jangka pendek yang menguntungkan dan dengan resiko yang kecil. Murabahah dalam Islam pada dasarnya berati penjualan, yang membedakan dengan penjualan lain adalah bahwa dalam murabahah diberitahukan secara jelas berapa nilai pokok barang dan berapa keuntungan yang dibebankan. Menurut sifat penggunaanya pembiayaan pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Yang termasuk dalam pembiayaan produktif adalah mudharabah dan musyarakah sedangkan murabahah sendiri termasuk dalam pembiayaan konsumtif (Antonio, 2004). Dalam sistem jual beli murabahah diperlukan adanya kepercayaan dan kemitraan yang baik. Ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan murabahah, karena pada kenyataannya nasabah sering melakukan ingkar janji, walaupun yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya Wiroso (2005: 133) Widodo (2009) membuktikan bahwa masih terjadi ketidaksesuaian pada penyajian potongan pelunasan dan besarnya margin murabahah. Selain itu ditemukan bahwa bank memberikan surat kuasa pada nasabah dalam proses realisasi pembiayaan murabahah sehingga dapat merugikan pihak bank. Prapansyah (2008) membuktikan bahwa ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah dengan tidak membayar angsuran atau hutang-hutangnya. Taufiqi (2011) membuktikan bahwa adanya laporan keuangan yang tidak transparan.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan murabahah konsumtif yang dilaksanakan di PT. BPR Syariah X. Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi murabahah konsumtif pada PT. BPR Syariah X. Yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dari subjek dan objek yang diteliti. Subjek pada penelitian ini adalah PT. BPR Syariah X, sedangkan pada penelitian terdahulu adalah bank syariah. Objek pada penelitian ini adalah sistem jual beli murabahah untuk pembiayaan konsumtif. Selain itu pada penelitian ini juga menilai perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah konsumtif.

TINJAUAN TEORETIS Murabahah Murabahah diambil dari bahasa Arab dari kata ar-ribhu yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Bank Indonesia mengemukakan murabahah sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba’i murabahah penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Wiroso, 2011: 73). Secara garis besar murabahah adalah jual beli barang yang harga dan keuntungannya disepakati oleh penjual maupun pembeli. Rukun jual beli menurut mahzab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Dengan kata lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan melakukan pertukaran dua harta milik, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut jumhur ulama ada 4 rukun dalam jual beli, yaitu; 1) orang yang menjual; 2) orang yang membeli; 3) sighat (ijab dan qabul); 4) barang atau sesuatu yang diakadkan (Wiroso, 2005: 16). Sejalan dengan pengertian murabahah maka dasar hukum dari pembiayaan murabahah terdapat dalam Al-Qu’ran, yaitu dalam surat An-Nisaa dan surat Al-Baqarah. Surat An-Nisaa ayat 29 menyatakan “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. Surat surat Al-Baqarah ayat 275 menyatakan “Orangorang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. Berdasarkan jenisnya murabahah dibedakan menjadi dua macam, yaitu pertama murabahah tanpa pesanan, murabahah tanpa pesanan adalah ada yang membeli atau tidak, ada yang pesan atau tidak bank syariah menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang dagangan pada murabahah ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli. Kedua, adalah murabahah berdasarkan pesanan, maksudnya bank syariah baru akan melakukan transaksi murabahah atau jual beli apabila ada nasabah yang memesan barang sehingga penyediaan barang baru akan dilakukan jika sudah ada pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu murabahah berdasarkan pesanan mengikat, adalah apabila sudah pesan harus dibeli. Murabahah


berdasarkan pesanan tidak mengikat, maksudnya meskipun nasabah telah memesan barang namun nasabah dapat menerima atau membatalkan barang tersebut (Wiroso, 2005: 65). Menurut Zuhaili (1999: 4) dalam Wiroso (2005: 65) dalam transaksi murabahah yang diperjualbelikan adalah barang, sehingga barang yang akan diperjualbelikan harus memenuhi empat syarat yaitu, pertama barang harus ada, tidak boleh melakukan akad jual beli barang sebelum barang ditemukan dan barang yeng terancam tidak ada. Misalkan, jual beli buah sebelum ada pada pohonnya dan jual beli anaknya anak onta karena keduanya meragukan antara ada dan tidak ada. Kedua, barang berupa harta yang jelas harganya, tidak boleh melakukan jual beli untuk barang yang tidak berupa harta yang tidak diketahui secara jelas harganya. Misalkan, manusia yang merdeka dan babi bagi muslim. Ketiga, barang yang dimiliki sendiri. Barang yang akan diperjualbelikan adalah apa-apa yang ada di halaman pemiliknya, tidak boleh jual beli barang yang tidak dimiliki pemiliknya. Misalkan, hewanhewan yang masih ditempat liar, sinar matahari, air dan udara. Keempat, barang dapat diserahkan sewaktu akad. Tidak diperbolehkan mengadakan jual beli apabila barang sulit diserahkan saat akad. Misalkan hewan yang lari, kecuali jika sudah berada ditangan pemiliknya. Murabahah dapat memberikan manfaat kepada bank syariah, salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Sistem pembiayaan murabahah sangat sederhana sehingga sangat memudahkan penanganan administrasi pada bank syariah. Namun, selain memberikan manfaat murabahah juga mempunyai kemungkinan resiko yang harus diantisipasi yaitu; 1) kelalaian (default), yaitu apabila nasabah sengaja tidak membayar angsuran; 2) fluktuatif kompetitif, ini terjadi bila harga pasar naik setelah bank membelikan barang kepada nasabah, sedangkan bank tidak dapat mengubah harga jual beli tersebut; 3) penolakan nasabah, nasabah dapat menolak barang yang dikirim karena berbagai sebab; 4) nasabah menjual barang yang baru saja dibelinya dari bank, jika ini terjadi maka resiko terjadinya default akan semakin besar (Antonio, 2001: 106). Murabahah dalam perbankan syariah dikategorikan kedalam murabahah produktif dan murabahah konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi, sedangkan pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan konsumsi nasabah. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang diberikan untuk keperluan konsumsi pribadi, seperti pembelian kendaraan, rumah dan peralatan rumah tangga. Objek yang dibeli merupakan barang-barang yang dibutuhkan nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis digunakan untuk kebutuhan tersebut. Untuk menghitung jumlah pembiayaan yang diberikan, bank tidak menetapkan metode pengukuran yang rumit seperti dalam analisis kebutuhan untuk pembiayaan produktif (Laksmana, 2009: 133). Menurut Ascarya (2008: 127), kebutuhan pembiayaan konsumtif dapat dipenuhi dengan berbagai cara, pertama dengan bagi hasil yaitu kebutuhan barang konsumsi, perumahan, atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad musyarakah mutanaqisah, misalnya pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen dan sebagainya. Kedua, jual beli. Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Dengan akad ini bank syariah memenuhi kebutuhan nasabah dengan membelikan aset yang dibutuhkan nasabah dari supplier kemudian menjual kembali kepada nasabah dengan mengambil margin keuntungan yang diinginkan. Ketiga, sewa. Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad


ijarah muntahiya bittamlik. Dengan akad ini bank syariah membeli asset yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian pengalihan kepemilikan di akhir periode dengan harga yang disepakati di awal akad. Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan dengan dasar hukum murabahah maka pengakuan dan pengukuran murabahah menurut PSAK 102 dibagi atas akuntansi untuk penjual dan akuntansi untuk pembeli akhir. Pengakuan aset murabahah untuk penjual diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah; 1) jika murabahah pesanan mengikat, maka; a) dinilai sebesar biaya perolehan; b) jika terjadi penurunan nilai aset karena usang, rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset; 2) murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, maka; a) dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; b) jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai biaya perolehan. Diskon pembelian asset murabahah diakui sebagai; 1) pengurang biaya perolehan asset murabahah, jika terjadi sebelum akad murabahah; 2) kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad murabahah dan seseuai akad yang telah disepakati menjadi hak pembeli; 3) tambahan keuntungan murabahah, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad menjadi hak penjual; 4) pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan asaet murabahah ditambah keuntungan yang telah disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Keuntungan murabahah diakui; 1) pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau tangguh yang tidak melebihi satu tahun; 2) selama periode akad sesuai dengan tingakat resiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik resiko dan upaya transaksi murabahahnya; a) keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah; b) keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah; c) keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Pengakuan dan pengukuran murabahah untuk pembeli akhir, hutang yang timbul dari transaksi murabahah tangguh diakui sebagai hutang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang wajib dibayarkan), sedangkan aset yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Beban murabahah tangguhan diamortisasi secara proporsional dengan porsi hutang murabahah. Diskon pembelian yang diterima setelah akad murabahah, potongan pelunasan dan potongan hutang murabahah diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. Penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) hutang murabahah.


Pengungkapan murabahah, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada; 1) harga perolehan aset murabahah; 2) janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; 3) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada; 1) nilai tunai asset yang diperoleh dari transaksi murabahah; 2) jangka waktu murabahah tangguh; 3) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi terkini. Pada penelitian kualitatif data yang dihasilkan adalah berupa lisan dan tulisan yang diperoleh peneliti dengan cara melakukan observasi. Sedangkan pendekatan studi kasus menekankan pada pemahaman mengenai masalah dalam kehidupan berdasarkan kondisi yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah secara langsung oleh peneliti, pada penelitian ini data primer diperoleh peneliti dengan cara wawancara. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, bisa melalui media perantara. Data sekunder diperoleh peneliti melalui nasabah PT. BPR Syariah X yaitu berupa kuitansi realisasi al murabahah konsumtif, bukti penyerahan jaminan murabahah konsumtif dan bukti pelunasan piutang murabahah pada PT. BPR Syariah X. Penelitian ini dilakukan di kantor pusat PT. BPR Syariah X yang berlokasi di Surabaya. Informan dalam penelitian ini adalah Direktur PT. BPR Syariah X, Direktur PT. BPR Syariah X dipilih karena diharapkan dapat memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti fokus pada pembiayaan dengan sistem jual beli murabahah untuk pembiayaan murabahah konsumtif. Adapun yang dianalisis adalah; 1) mekanisme pembiayaan murabahah konsumtif. Sistem jual beli pada murabahah konsumtif berbeda dengan sistem jual beli lainnya karena penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga barang pokok yang dijualnya serta jumlah keuntungan yang diperoleh. Diketahuinya harga jual barang dan keuntungan yang diperoleh oleh penjual diharapkan dapat lebih menarik minat masyarakat untuk menggunakan pembiayaan ini; 2) pembiayaan murabahah membutuhkan perlakuan akuntansi yang menyeluruh sehingga dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai dengan standar-standar yang telah diatur. Penerapan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar dapat menjaga konsistensi, baik bagi internal perusahaan maupun bagi eksternal perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan analisis data berdasarkan teknik analisis. Analisis yang dilakukan adalah dengan cara menganalisis isi atau pesan dari suatu dokumen. Selain itu, peneliti juga menganalisis isi atau pesan dari wawancara yang dilakukan terhadap pihak-pihak terkait. Analisis data yang dilakukan hanya terbatas pada teknik pengolahan data perusahaan. Untuk melakukan pengolahan data maka langkah-langkah yang dilakukan adalah; 1) memahami mekanisme pembiayaan murabahah untuk murabahah konsumtif dengan baik, yang merupakan pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah X; 2) melakukan pengolahan data


mekanisme pembiayaan murabahah untuk murabahah konsumtif dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah konsumtif. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penelitian pada PT. BPR Syariah X dilakukan selama 2 minggu, setelah sebelumnya peneliti mengajukan judul dan menyerahkan usulan penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti dengan melakukan wawancara, wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode tanya jawab kepada pihak-pihak terkait dengan PT. BPR Syariah X. Sedangkan data sekunder diperoleh dari nasabah PT. BPR Syariah X yaitu berupa kuitansi realisasi al murabahah konsumtif, bukti penyerahan jaminan murabahah konsumtif dan bukti pelunasan piutang murabahah pada PT. BPR Syariah X. Perlakuan Akuntansi untuk Pembiayaan Murabahah Konsumtif Perlakuan akuntansi murabahah meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang telah diatur dalam PSAK 102, sehingga akuntansinya mengacu pada PSAK 102. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan Direktur Utama PT. BPR Syariah X mengenai akuntansi pembiayaan murabahah konsumtif yang ada pada PT. BPR Syariah X maka peneliti memperoleh informasi bahwa pengakuan pendapatan yang diterapkan PT. BPR Syariah X adalah secara accrual basis, yaitu mengakui pendapatan pada saat transaksi terjadi. Pengakuan piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan (harga pokok) ditambah dengan keuntungan dan diakui pada saat akad dilakukan. Potongan pembelian aset murabahah yang diperoleh nasabah sebagai hadiah pembelian barang dalam bentuk apapun akan menjadi hak nasabah, baik terjadi sebelum atau sesudah akad. Potongan pelunasan sebelum jangka waktu berakhir pihak bank akan memberikan potongan atas margin keuntungan yang belum jatuh tempo dan bank mengakuinya sebagai pengurang keuntungan murabahah. Penyajian margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang murabahah dan pengungkapan pembiayaan murabahah baik untuk bank ataupun nasabah adalah kedua pihak sama-sama mengungkapkan semua hal-hal yang berhubungan dengan transaksi pembiayaan murabahah. Akad Murabahah Konsumtif Akad yang dilakukan untuk pembiayaan murabahah konsumtif adalah akad murabahah konsumtif. Akad dilakukan antara bank dengan nasabah setelah nasabah menyetujui ketentuan-ketentuan dan melengkapi persyaratan serta prosedur pembiayaan yang telah disepakati saat kesepakatan awal. Pada pembiayaan ini bank hanya akan memberikan pembiayaan yang halal dan bebas riba. Untuk pembiayaan yang bisa diberikan bank maksimal hanya sebesar 70% dari harga aset. Ketentuan ini diungkapkan oleh direktur PT. BPR Syariah X sebagai berikut: “di BPR akad yang digunakan adalah akad murabahah konsumtif, karena untuk pembiayaan murabahah konsumtif, jadi akadnya sesuai dengan pembiayaan yang akan dilakukan. Pembiayaan diserahkan pada saat akad, untuk berapa besarnya tergantung dengan harga pasar, antara 60% sampai 70% yang bisa diberikan. Sedangkan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah harus halal dan bebas riba”

Ketentuan pada PT. BPR Syariah X ini dibenarkan dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Pada pelaksanaannya PT. BPR Syariah telah menerapkan dengan baik point 1 hingga point 3. Pada fatwa ini dijelaskan bahwa


bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah dan bank memberikan sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Disimpulkan bahwa kegiatan ini sesuai dengan fatwa yang telah diputuskan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Kesepakatan Awal Sebelum Akad Kesepakatan ini dilakukan di awal yaitu sebelum akad dilakukan, disini bank dan nasabah akan menyepakati harga pokok, margin keuntungan dan denda (ta’zir). Pada kesepakatan ini bank akan menyebutkan berapa harga jual yang diinginkan, harga jual diperoleh berdasarkan harga aset yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan kepada bank, harga aset ditentukan sesuai dengan harga pasar saat itu. Besarnya harga pokok yang bisa diberikan oleh bank maksimal sebesar 70% dari harga aset. Margin keuntungan juga disepakati saat kesepakatan, besarnya keuntungan ditentukan oleh pihak bank berdasarkan kesepakatan. Selain menentukan harga pokok dan margin, pada kesepakatan ini bank dan nasabah juga menyepakati besarnya denda yang ditentukan oleh bank dengan nasabah. Bank memberikan denda kepada nasabah yang lalai melaksanakan kewajibannya. Penentuan harga pokok dan margin yang dilakukan sebelum akad telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 tentang karakteristik murabahah pada paragraf 9 dan 10. Paragraf 9 menyebutkan bahwa akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Sedangkan PSAK 102 paragraf 10 menyebutkan harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Berdasarkan ketentuan PSAK 102 tersebut maka penerapan kesepakatan awal yang menyepakati harga pokok dan margin telah sesuai karena penentuan harga pokok dan margin ditentukan sebelum akad murabahah terjadi dan nasabah mengetahui berapa harga jual yang disepakati. Namun pada kesepakatan ini bank juga menyepakati besarnya denda. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/1X/2000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran point 5 yang menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Penerapan denda pada PT. BPR Syariah X sebelum akad ini dirasa belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI karena denda ditentukan saat kesepakatan awal bukan pada saat akad. Kesepakatan dalam Akad Akad dilakukan setelah kesepakatan pendahuluan. Akad ini dilaksanakan di kantor PT. BPR Syariah X atau pada tempat yang diinginkan dengan keinginan nasabah, tapi pada umumnya akad dilaksanakan di kantor PT. BPR Syariah X. Dalam hal ini PT. BPR Syariah X memberitahukan secara rinci kepada nasabah mengenai pembiayaan murabahah konsumtif, baik penjual maupun pembeli mengungkapkan semua hal terkait dengan pembiayaan murabahah konsumtif. Pembiayaan baru diserahkan kepada nasabah saat nasabah menyetujui semua persyaratan dan prosedur yang diberikan oleh bank. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Direktur Utama PT. BPR Syariah X sebagai berikut: “… pada saat akad harus dipastikan nasabah mengetahui semua prosedur yang ada di BPR untuk pembiayaan murabahah konsumtif. Bank juga akan mengutarakan semua yang wajib diketahui oleh pembeli seperti cara pembayaran dan lain-lain. Sehingga tidak terjadi kesalahpahaman”


Pernyataan yang diberikan oleh direktur utama PT. BPR Syariah X tersebut dibenarkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada point 5 menentukan bahwa bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang. Pernyataan direktur utama PT. BPR Syariah X ini juga sesuai dengan PSAK 102 tentang pengungkapan murabahah paragraf 40 dan 41 yang menyebutkan, baik penjual maupun pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah. Pengungkapan yang dilakukan tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan, nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah, jangka waktu murabahah, dan pengungkapan yang sesuai dengan PSAK 101 meliputi penyajian laporan keuangan syariah. Cara Menentukan Margin Keuntungan Besarnya margin ditentukan oleh pihak PT. BPR Syariah X berdasarkan presentase, yaitu antara 15% hingga 21%. Selain dengan presentase biasanya pihak bank dalam hal ini adalah marketing akan langsung menyebutkan berapa keuntungan yang diinginkan oleh bank. Pada saat kesepakatan seringkali terjadi penawaran antara pihak bank dan nasabah mengenai besarnya jumlah keuntungan, jika nasabah merasa margin terlalu besar maka nasabah akan meminta bank untuk menurunkan margin sesuai dengan kemampuan nasabah dengan melakukan penawaran. Penentuan keuntungan seperti ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh direktur PT. BPR Syariah X sebagai berikut: “… kalau keuntungan presentasenya antara 15% sampai 21%, tetapi marketing pasti sudah mempunyai mindset, jadi sudah tau akan minta keuntungan berapa. Rata-rata pada saat kesepakatan nasabah akan menawar kalau merasa keuntungan terlalu besar. Kalau sudah begitu biasanya diambil jalan tengah, misalnya nasabah menyerahkan jaminan BPKB sepeda motor, nasabah memerlukan pembiayaan 10 juta untuk membeli barang berupa televisi, kulkas, dan handphone. Bank meminta keuntungan 2,5 juta. Kalau nasabah keberatan biasanya nasabah minta keringanan, misalkan menawar 2 juta tapi kalau 2 juta bank merasa belum mendapat untung, jadi diambil jalan tengah keuntungan sebesar 2,2 juta’’

Cara menyepakati keuntungan seperti ini sebenarnya sudah benar, ini telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 paragraf 24 yang menyebutkan bahwa presentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Namun, yang menyebabkan ketidaksesuaian adalah pada saat kesepakatan yang terjadi di lapangan perhitungan besarnya keuntungan tidak ditentukan berdasarkan presentase, melainkan hanya sesuai dengan patokan yang diberikan oleh marketing berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah. Jadi, penentuan keuntungan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan perhitungan presentase. Pengenaan Denda Denda adalah sejumlah uang yang besarannya telah disepakati oleh bank dan nasabah saat kesepakatan awal, dana yang diperoleh dari denda digunakan sebagai dana sosial. Denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melaksanakan kewajibannya, besarnya denda tidak berdasarkan presentase melainkan hanya berdasarkan kesanggupan nasabah yang ditentukan saat kesepakatan awal. Pada saat kesepakatan bank menentukan sekian rupiah per satu hari keterlambatan, jadi ketika nasabah melakukan keterlambatan angsuran bank akan mengenakan denda sesuai dengan kesepakatan. Nasabah bisa meminta keringanan jika merasa denda terlalu berat misalkan bank meminta Rp2000 per satu hari keterlambatan, jika terlalu berat nasabah akan meminta keringanan dengan cara melakukan penawaran. Setelah terjadi penawaran,


denda disepakati sebesar Rp1.000 rupiah per hari keterlambatan. Jadi misalkan nasabah terlambat selama 30 hari denda yang dikenakan adalah Rp30.000, nasabah tetap harus membayar karena oleh bank denda dimasukkan kedalam akad murabahah konsumtif yang sifatnya mengingatkan nasabah jika nasabah melakukan kelalaian atau tidak bersedia membayar. Cara menyepakati denda ini dirasa belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menundanunda pembayaran, point 1 menyebutkan bahwa sanksi yang disebutkan dalam fatwa adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Point 2, nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. Point 3, nasabah mampu yang menundanunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Point 4, sanksi didasarkan pada prinsip (ta’zir) yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Fatwa ini memperbolehkan pemberian denda kepada nasabah dengan catatan nasabah melakukan penundaan dengan sengaja, jika nasabah dalam keadaan tidak mampu seharusnya bank tidak diperbolehkan untuk mengenakan denda meskipun denda telah disepakati. Jika nasabah belum/tidak mampu membayar angsuran bank baru akan memberikan keringanan jika nasabah meminta keringanan, keringanan yang diberikan adalah berupa pengurangan angsuran (elimimir) atau penjadwalan kembali lamanya jangka waktu angsuran. Ketentuan yang diberikan oleh bank ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Fatwa ini menentukan bahwa LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan dana yang diperoleh dari denda digunakan sebagai dana sosial dan digunakan untuk membiayai kegiatan sosial, perlakuan ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran point 6 yang menyebutkan bahwa dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Namun, alangkah lebih baik jika dana yang digunakan untuk kegiatan amal ini juga berasal dari sumber-sumber yang halal sesuai dengan syariah. Pelaksanaan Murabahah Konsumtif Pembelian Barang Pada pembiayaan murabahah konsumtif ini PT. BPR Syariah X bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Saat akad terjadi bank akan memberikan pembiayaan yang diperlukan nasabah dalam bentuk uang, besarnya uang yang diberikan berdasarkan dengan kesepakatan awal sesuai dengan barang yang diperlukan nasabah. Setelah uang diserahkan nasabah akan membeli sendiri barang yang diperlukan. Disini bank adalah penjual, dalam pembiayaan murabahah dimana bank sebagai penjual bank harus menyediakan pembiayaan yang diperlukan oleh nasabah dalam bentuk barang (aset). Pelaksanaan ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 point 4 yang menyebutkan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Ada 2 kemungkinan jika nasabah membeli sendiri barang yang diperlukan, pertama dengan cara kontrak urbun, kontrak urbun adalah alternatif jika nasabah memberikan uang muka kepada bank. Pernyataan ini sesuai dengan Fatwa Dewan


Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada point 7a yang menyebutkan bahwa jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka maka nasabah bisa memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. Kemungkinan kedua adalah bank bisa saja mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian dengan menggunakan akad wakalah. Wakalah ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah yang menyebutkan bahwa pihak-pihak yang mengadakan akad al wakalah harus menyatakan pernyataan ijab kabul yang menunjukkan kehendak mereka dalam melakukan kontrak (akad). Akad ini dibuat setelah akad murabahah dilakukan, dengan syarat hal-hal yang diwakilkan tidak bertentangan dengan Islam, diketahui dengan jelas oleh yang mewakili dan dapat diwakilkan sesuai dengan syariat Islam. Namun, dalam pelaksanaan pada PT. BPR Syariah X, bank tidak mempergunakan kontrak urbun ataupun akad wakalah. Potongan Pelunasan Murabahah Nasabah yang melunasi atau membayar angsuran lebih cepat dari jangka waktu yang telah disepakati akan memperoleh potongan tagihan, besarnya potongan ini sesuai dengan kebijakan bank. PT. BPR Syariah X dalam hal ini memberikan potongan yang diberikan pada saat nasabah melunasi angsurannya. Pernyataan ini sesuai dengan pernyataan direktur PT. BPR Syariah X yang menyatakan sebagai berikut: “…potongan diberikan pada saat nasabah melunasi hutangnya, berapa besarnya sesuai dengan kebijakan yang diberikan bank. Masing-masing bank mempunyai kebijakan tersendiri berapa besarannya. Potongan biasanya diberikan saat seluruh hutang nasabah telah dilunasi”

Pemberian potongan pelunasan yang dilakukan PT. BPR Syariah X sepenuhnya telah sesuai dengan syariah, kaitannya dengan ini adalah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah (khashm fi al murabahah) yang dalam fatwa ini menyebutkan LKS boleh memberikan potongan dari total kewajiban nasabah dalam transaksi (akad) murabahah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan. Fatwa ini juga menetapkan bahwa besarnya potongan sebagaimana dimaksud diatas diserahkan pada kebijakan LKS. Namun jika diperhatikan lebih jauh, pemberian potongan ini telah diketahui oleh nasabah, artinya telah disepakati di awal. Kesepakatan inilah yang menyebabkan pemberian potongan pelunasan kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah (khashm fi al murabahah) karena fatwa ini juga menyebutkan bahwa pemberian potongan yang diberikan tidak diperjanjikan pada saat akad. Jika merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI bank diperbolehkan memberikan potongan pelunasan sepanjang hal tersebut tidak diperjanjikan di awal. Penyelesaian Masalah dalam Murabahah Jika setelah denda dikenakan nasabah masih belum mampu membayar maka pihak bank akan melakukan musyawarah untuk menemukan solusi bagi kedua belah pihak. Apabila dalam musyawarah dirasa tidak tercapai kesepakatan bank akan menindak lanjuti dengan cara melakukan penagihan kerumah nasabah. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang penundaan pembayaran dalam murabahah point 2 menyebutkan, jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu


pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah. Pada PT. BPR Syariah X menindaklanjuti dengan cara menagih dirasa kurang sesuai, apakah dengan cara melakukan penagihan pada nasabah yang tidak membayar bank akan memperoleh pelunasan dari nasabah, belum tentu. Jika pada saat bank melakukan penagihan nasabah tetap tidak dapat membayar, berarti nasabah memang dalam kondisi tidak mampu melakukan pembayaran atau dengan kata lain, penundaan ini sifatnya tidak disengaja. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran point 1 sampai point 3, pertama sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Kedua, nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan oleh force majeur tidak boleh dikenakan sanksi. Ketiga, nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/ atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.

SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada PT. BPR Syariah X adalah bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan dan perlakuan akuntansi pada pembiayaan murabahah konsumtif yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah X. Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan adalah dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara, pertama yaitu Direktur Utama PT. BPR Syariah X. Kedua, adalah karyawan PT. BPR Syariah X, untuk keamanan peneliti tidak mempublikasi nama karyawan yang bersangkutan. Ketiga adalah nasabah PT. BPR Syariah X yang identitasnya dirahasiakan. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder, data sekunder diperoleh dari nasabah PT. BPR Syariah X yaitu berupa kuitansi realisasi al murabahah konsumtif, bukti penyerahan jaminan murabahah konsumtif dan bukti pelunasan piutang murabahah pada PT. BPR Syariah X. Secara umum, prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan oleh bank telah sesuai dengan PSAK 102 tentang murabahah. Namun, pada penerapan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah X pada pembiayaan murabahah konsumtif dirasa masih terdapat amanah dari Fatwa DSN yang kurang sesuai. Akad murabahah konsumtif yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah X telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan umum murabahah. Disini bank membiayai sebagian dari harga pembelian yang telah disepakati sebelum akad, bank juga menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembiayaan. Serta pembiayaan yang diberikan adalah yang halal dan bebas riba. Kesepakatan awal sebelum akad ini menyepakati harga pokok, margin keuntungan dan denda. Penentuan harga pokok dan margin yang dilakukan sebelum akad telah sesuai dengan ketentuan PSAK 102 tentang karakteristik murabahah pada paragraf 9 dan 10. Paragraf 9 yang menyebutkan bahwa akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad disepakati, maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Sedangkan paragraf 10 menyebutkan harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual,


sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Sedangkan penentuan denda saat kesepakatan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSNMUI/1X/2000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran point 5 menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Dalam hal kesepakatan dalam akad ini PT. BPR Syariah X memberitahukan secara rinci kepada nasabah mengenai pembiayaan murabahah konsumtif, baik penjual maupun pembeli mengungkapkan semua hal terkait dengan pembiayaan murabahah konsumtif. Pembiayaan diserahkan kepada nasabah saat nasabah menyetujui semua persyaratan dan prosedur yang diberikan oleh bank. Hal ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pada point 5, yaitu bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang. Selain itu, pernyataan ini juga sesuai dengan PSAK 102 tentang pengungkapan murabahah paragraf 40 dan 41 yaitu, baik penjual maupun pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah. Cara penentuan margin keuntungan pada PT. BPR Syariah X sebenarnya telah sesuai karena berdasarkan presentase, namun saat di lapangan perhitungan mergin tidak berdasarkan dengan presentase melainkan hanya berdasarkan patokan pihak bank. Jika bank sepenuhnya menggunakan perhitungan keuntungan berdasarkan presentase yang telah ditentukan maka telah sesuai dengan PSAK 102 paragraf 24, yang menyebutkan bahwa presentase keuntungan dihitung dengan perbandingan margin dan biaya perolehan aset murabahah. Namun saat dilapangan terjadi ketidaksesuaian karena penentuan margin tidak dihitung berdasarkan presentase. Berkaitan dengan pengenaan sanksi yang diberikan kepada nasabah yaitu denda (ta’zir), bank belum melakukan sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Karena disini bank menentukan besarnya denda saat kesepakatan sebelum akad dan akan tetap mengenakan denda jika nasabah tidak mampu melunasi denda. Karena jika merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 point 5 diketahui bahwa sanksi berupa denda adalah sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Jika nasabah belum/tidak mampu membayar angsuran bank akan memberikan keringanan jika nasabah meminta keringanan, keringanan yang diberikan adalah berupa pengurangan angsuran (elimimir) atau penjadwalan kembali lamanya jangka waktu angsuran. Ketentuan yang diberikan oleh bank ini telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Pemberian keringanan ini diperbolehkan selama tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa, pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil, perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan masukknya denda kedalam dana sosial sudah benar karena sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 point 6 yang menyebutkan bahwa dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial. Pelaksanaan murabahah konsumtif untuk pembelian barang dinilai tidak sesuai karena pada PT. BPR Syariah X bank adalah penjual, dalam pembiayaan murabahah dimana bank sebagai penjual bank harus menyediakan pembiayaan yang diperlukan oleh nasabah dalam bentuk barang, namun disini bank menyediakan pembiayaan dalam bentuk uang. Pelaksanaan ini tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 point 4. Ada 2 kemungkinan jika nasabah membeli sendiri barang yang diperlukan, yaitu dengan cara kontrak urbun sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-


MUI/IV/2000 pada point 7a atau dengan akad wakalah yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang wakalah. Pemberian ptotongan pelunasan taghan murabahah diperbolehkan selama tidak diperjanjikan di akad, ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 46/DSNMUI/II/2005 tentang potongan tagihan murabahah (khashm fi al murabahah). Pemberian potongan pada PT. BPR Syariah X diperbolehkan karena sesuai dengan fatwa tentang potongan tagihan murabahah, namun disini nasabah mengetahui adanya pemberian potongan tersebut sehingga berarti ini disepakati di awal. Kesepakatan ini yang menyebabkan pemberian potongan tagihan ini kurang sesuai. Dalam hal penyelesaian masalah yang dikarenakan penundaan pembayaran yang disengaja bank tidak membenarkan hal tersebut, jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja maka prosedur pertama yang diberikan adalah memberi teguran berupa denda. Setelah denda diberikan namun nasabah belum juga membayar, bank akan melakukan musyawarah. Jika dalam musyawarah tidak terjadi kesepakatan pihak bank akan melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan dengan menagih kerumah nasabah. Tindakan terakhir yaitu penagihan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah X peneliti merasa kurang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yaitu penundaan dalam pembayaran, pada point 2 menyebutkan jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah. Saran Ada beberapa hal yang mungkin dapat dipertimbangkan terkait dengan penerapan pembiayaan murabahah konsumtif pada PT. BPR Syariah X yaitu, pertama PT. BPR Syariah X hendaknya tetap konsisten dalam menyesuaikan penerapan pembiayaan murabahah konsumtif yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang sesuai dengan Islam. Ini dimaksudkan agar semua kegiatan yang dilakukan oleh PT. BPR Syariah X murni syariah dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, mengingat komitmen awal dari PT. BPR Syariah X adalah menjadi bank yang sehat, tumbuh dan berkembang secara wajar dan sebagai bank yang rahmatul lil alamin. Selain itu, diharapkan PT. BPR Syariah X menjadi bank yang amanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, peneliti berharap agar lebih banyak penelitian sejenis di bidang syariah mengingat kurangnya penelitian secara mendalam yang sesuai syariah serta peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dapat dikembangkan lebih dalam sehingga hasil yang dihasilkan lebih maksimal. DAFTAR PUSTAKA Antonio, M.S. 2004. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Cetakan Kedelapan. Gema Insani Press. Jakarta. Ascarya. 2008. Akad dan Produk Bank Syariah. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Laksmana, Y. 2009. Panduan Praktis Account Officer Bank Syariah. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. Muhammad. 2004. Manajemen Dana Bank Syariah. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta. . 2011. Manajemen Bank Syariah. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN. Yogyakarta.


Prapansyah, M.I. 2008. Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Konsumtif pada PT. BNI Syariah Cabang Padang. Skripsi. Program Studi Perdata Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang. Sudarsono, H. 2003. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta. . 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta. . 2008. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi. Edisi Ketiga. Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII. Yogyakarta. Siamat, D. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan. Ediai Kelima. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta. Soewadji, Y. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Edisi Kedua. Mitra Wacana Media. Jakarta. Sumar’in. 2012. Konsep Kelembagaan Bank Syariah. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta. Taufiqi, N. 2011. Analisis Perlakuan Akuntansi atas Kesesuaian Penerapan Prinsip Jual Beli pada Transaksi Murabahah di PT. BPR Syariah Jabal Nur berdasarkan PSAK 102. Skripsi. Program Studi Akuntansi Konsentrasi Akuntansi Keuangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya. Surabaya. Widodo, M. 2009. Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Murabahah pada BPR Syariah Bhakti Haji Malang. Skripsi. Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang. Malang. Wiroso. 2005. Jual Beli Murabahah. UII Press. Yogyakarta. . 2011. Akuntansi Transaksi Syariah. Edisi Revisi. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Jakarta. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102. 2009. Pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan murabahah. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000. Murabahah. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000. Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 46/DSN-MUI/II/2005. Potongan tagihan murabahah (khashm fi al murabahah) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005. Penjadwalan kembali tagihan murabahah.

●●●

MEKANISME DAN PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MURABAHAH KONSUMTIF (STUDI PADA PT BPR SYARIAH X)

Recommend Documents