MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN BASAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Al’ Adl, Volume VIII Nomor 1, Januari-April 2016

ISSN ELEKTRONIK 2477-0124

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN BASAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (Penal Mediation as an Alternative Solution For Environmental Injustice Case of Wetland in the Province of South Kalimantan) Nirmala Sari, Diana Haiti, Ifrani Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Jl. Brigjen Hasan Basri Banjarmasin Kalimantan Selatan Email : [email protected], [email protected], [email protected] Abstract Thought on a settlement outside court processes in term of TPLH through a penal mediation, it is relatively new. This cannot be separated from the understanding that the constitution regulation did not impose of settlement outside the process of the court regarding TPLH, so it formed a general undertanding that there is no other choices to resolved TPLH except through the courts. The purpose of research is that having a mediation penal as an alternative resolution criminal case of the living environment on wetlands in South Kalimantan which is substantially in line with the nature of environmental protection. Mediation penal policy as an alternative for settling disputes in the field of criminal law and theoretically more efficient (in terms of cost, effort and time) and it has potentially to become win-win solution agreement. The method used to compile this research is doctrinal law. Legal research here is not merely examine the law as rules of constitution, but also examine how to keep the law to be a positive influence in the society. Keywords: Penal mediation, doing an injustice and wetland. Abstrak Pemikiran mengenai penyelesaian di luar proses pengadilan dalam perkara TPLH melalui proses mediasi penal, merupakan hal yang relatif baru. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman bahwa, karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur adanya penyelesaian di luar proses pengadilan terhadap TPLH, maka terbentuklah pemahaman umum bahwa tidak ada pilihan lain, TPLH hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah bahwa adanya model mediasi penal ini yaitu merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup pada lahan basah di provinsi Kalimantan Selatan, yang secara substantial sejalan dengan hakikat perlindungan lingkungan hidup. Kebijakan mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di bidang hukum pidana secara teoritis lebih efisien (dari segi biaya, tenaga dan waktu) serta memiliki potensi untuk bisa melahirkan kesepakatan yang win-win

Halaman

1



solution. Metode yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum disini tidak semata-mata menelaah hukum sebagai kaidah perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana agar hukum berpengaruh positif dalam kehidupan masyarakat. Kata Kunci : Mediasi penal, tindak pidana, lahan basah. diatas, digunakan instrumen hukum

PENDAHULUAN Lingkungan hidup sebagai

yang memuat ketentuan-ketentuan

subyek hukum, secara mendasar

hukum administrasi, hukum perdata

diatur oleh Undang-undang. Terkait

dan

upaya perlindungan dan pengelolaan

mengancam pelaku tindak pidana

lingkungan hidup di Indonesia terus

lingkungan hidup (TPLH) dengan

terjadi

sanksi pidana.

perkembangan

pengaturannnya, dengan

di

dalam

juga

hukum

yang

yakni

terakhir

Meskipun di dalam Undang-

tetapkannya

Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2009

undang No.32 Tahun 2009 Tentang

tentang

Perlindungan

Perlindungan

Lingkungan

pidana

dan

Pengelolaan

Hidup

menggantikan

Pengelolaan

(UUPPLH) terhadap

Tentang

subsidiaritas

Lingkungan

Hidup.

Lingkungan dilakukan

Undang-undang No.23 Tahun 1997

dan

penekanan dalam

Hidup

perubahan pada

asas

penegakan

Disamping Undang-undang No.32

hukum lingkungan melalui hukum

Tahun 2009 Tentang Perlindungan

pidana, namun asas subsidiaritas

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

tersebut tetap melekat. Hal tersebut

sebagai

terlihat pada Penjelasan Umum yang

Undang-undang

induk

dibidang lingkungan hidup diatur

menyatakan

juga

hukum

Undang-undang

lingkungan

hidup

terkait

yang

bersifat

bahwa:

pidana

“Penegakan

lingkungan

memperhatikan

ultimum

sektoral, diantaranya seperti Undang-

remedium

undang

kehutanan,

penegakan hukum pidana sebagai

pertambangan, sumber daya alam

upaya terakhir setelah penegakan

dan lain-lain.

hukum administrasi dianggap tidak

dibidang

Dalam

mewajibkan

upaya

berhasil. Penerapan asas ultimum

pengelolaan

remedium ini hanya berlaku bagi

lingkungan hidup sebagaimana diatur

tindak pidana formil tertentu, yaitu

perlindungan

konteks

yang

asas

tetap

dan

Halaman

2



pemidanaan terhadap pelanggaran

penegakan hukum pidana terhadap

baku mutu air limbah, emisi dan

pelaku tindak pidana lainnya, yakni

gangguan”.

mengacu pada Hukum Acara Pidana

Dengan rambu-rambu asas subsidiaritas,

penegakan

hukum

(KUHAP). Dengan mengacu pada KUHAP,

maka

tahapan

proses

pidana terhadap pelaku tindak pidana

penyelesaian perkara TPLH melalui

lingkungan hidup, pada umumnya

sistem peradilan pidana meliputi

hanya

‘menunggu’

proses penyelidikan dan penyidikan,

diselesaikannya proses penegakan

penuntutan, proses pemeriksaan di

hukum lingkungan lainnya. Dalam

sidang

hal

hukum.

bersifat

ini

berarti

bahwa,

setelah

penegakan hukum melalui hukum administrasi, maupun

hukum

melalui

perdata,

penyelesaian

pengadilan,

serta

upaya

Sebagai perbandingan, dalam sengketa lingkungan hidup di bidang keperdataan,

terbuka

peluang

sengketa lingkungan hidup di luar

‘perdamaian’ antar para pihak yang

pengadilan ternyata tidak efektif,

bersengketa. Melalui proses di luar

barulah dilakukan penegakan hukum

pengadilan yang dikenal dengan

lingkungan

istilah

dengan

menggunakan

sarana hukum pidana. Proses penjatuhan

Alternative

Dispute

Resolution (ADR), para pihak yang

penegakan

bersengketa

dapat

memilih

hukum

penyelesaian sengketa yang mereka

administrasi, hukum perdata maupun

hadapi melalui Negosiasi, Mediasi,

penyelesaian sengketa lingkungan

Arbitrase

hidup

Penyelesaian

diluar

sanksi

dan

proses

pengadilan

atau

Konsiliasi.

sengketa

perdata

tentunya memerlukan waktu yang

melalui ADR merupakan proses

panjang dan biaya yang besar.

penyelesaian

Bilamana proses panjang dan mahal

ditawarkan oleh hakim kepada para

itu ternyata tidak efektif, barulah

pihak yang bersengketa sebelum

proses penegakan hukum pidana

memilih

dilakukan.

pengadilan.

Proses

penegakan

hukum

lingkungan

jauh

keperdataan,

dengan

proses

pertama

penyelesaian

Berbeda

pidana terhadap pelaku TPLH tidak berbeda

yang

dengan

hidup dalam

di

kali

melalui

perkara bidang perkara Halaman

3



lingkungan hidup di bidang pidana

namun

sengketa yang terjadi ‘dianggap’

penyelidikan dan penyidikan saja

sebagai

negara

belum selesai. Kesulitan mencari alat

(pihak yang ‘menguasai’ lingkungan

bukti dan kesulitan mencari saksi

hidup) dan pelaku (pihak yang

ahli yang ‘independen’ merupakan

merugikan negara). Dalam kaitannya

sebagian

dengan

dengan proses penyidikan TPLH

sengketa

antara

perkara

tindak

pidana

sampai

sekarang

alasan,

proses

sebagaimana

lingkungan hidup, maka peraturan

pada

perundang-undangan

tidak

persidangannya juga akan memakan

memberikan

untuk

waktu

peluang

umumnya.

panjang.

Proses

Sementara

itu

dilakukannya ADR. Hal tersebut

kerusakan lingkungan hidup semakin

dinyatakan secara tegas dalamPasal

parah dan korban semakin menderita.

85

ayat

(2)

menyatakan

UUPPLH

yang

Alternatif

penyelesaian

bahwa:“penyelesaian

perkara diluar pengadilan sendiri

sengketa di luar pengadilan tidak

dapat dipahami sebagai penyelesaian

berlaku

perkara alternatif, yakni melalui jalur

bagi

tindak

pidana

lingkungan hidup sebagaimana diatur

non

dalam Undang-undang ini”.

perkara yang bersifat konsensus atau

Ketentuan substansial hakikat

tersebut

secara

tidak sejalan dengan

perlindungan

lingkungan

litigasi,

koperatif solution

yakni

untuk atau

solution.

penyelesaian

tujuan

mutual

win-win acceptable

Penyelesaian

perkara

hidup. Proses penegakan hukum

melalui mekanisme konsensus atau

yang

koperatif tersebut berbeda dengan

panjang

dan

mahal,

memungkinkan kerusakan dan/atau

penyelesaian

pencemaran lingkungan hidup terus

pengadilan

berlangsung, menjadi semakin parah,

menggunakan

dan semakin kecil kemungkinan

melalui aparat atau lembaga penegak

‘Lumpur

hukum yang berwenang, dan hasil

pemulihannya. Lapindo’

Kasus

merupakan

salah

satu

melalui

jalur

(litigasi)

yang

pendekatan

hukum

akhirnya win-lose solution.

contoh, peristiwa semburan lumpur

Pemikiran tentang perlunya

yang menimbulkan pencemaran dan

alternatif penyelesaian perkara tindak

kerusakan lingkungan hidup tersebut

pidana di luar pengadilan sangat

sudah terjadi lebih dari dua tahun,

relevan dalam hal ini, karena perkara Halaman

4


tindak

pidana

sebagian

lingkungan

besar

korporasi/

dilakukan

badan

usaha,

hidup


undangan tidak mengatur adanya

oleh

penyelesaian

di

luar

proses

yang

pengadilan terhadap TPLH, maka

mengandung unsur fraud dan white

terbentuklah

collar crime. Hal ini sesuai dengan

bahwa tidak ada pilihan lain, TPLH

perkembangan internasional dimana

hanya dapat diselesaikan melalui

dalam dokumen penunjang Kongres

pengadilan.

PBB ke-9/ 1995 yang berkaitan

Terkait

dengan manajemen peradilan pidana

tersebut

(Dokumen

kebijakan

A/CONF.

169/6)

pemahaman

umum

dengan

uraian

perlu

adanya

diatas yang

bervisi

pada

diungkapkan pemikiran bahwa ADR

keberpihakan terhadap perlindungan

seyogyanya juga dapat diterapkan

kelestarian fungsi lingkungan hidup

secara luas di bidang hukum pidana,

dalam proses

misalnya

lingkungan.

pidana fraud

untuk yang

dan

perkara-perkara

mengandung unsur

pengkajian

harus lebih jauh melihat sampai sejauh mana manfaat yang dapat

apabila

diperoleh dengan melakukan seluruh

terdakwanya adalah korporasi/badan

proses penegakan hukum, sebagai

usaha, maka tujuan utama dari

bagian

pemeriksaan pengadilan seharusnya

terhadap

tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi

lingkungan hidup

mencapai

pula

collar

Artinya,

crime.

Ditegaskan

white

penegakan hukum

bahwa,

suatu

bermanfaat

hasil

bagi

yang

kepentingan

masyarakat secara menyeluruh dan

dari

upaya

perlindungan

kelestarian

fungsi

. METODE PENELITIAN Penelitian

yang

dilakukan

mengurangi kemungkinan terjadinya

untuk menyusun penelitian ini adalah

pengulangan (residive).

penelitian

Pemikiran penyelesaian

di

mengenai luar

proses

Penelitian semata-mata

hukum hukum

doktrinal. disini

menelaah

tidak hukum

pengadilan dalam perkara TPLH

sebagai kaidah perundang-undangan,

melalui

penal,

tetapi juga menelaah bagaimana agar

merupakan hal yang relatif baru. Hal

hukum berpengaruh positif dalam

ini tidak terlepas dari pemahaman

kehidupan

bahwa, karena peraturan perundang-

pada pemahaman bahwa hukum

proses

mediasi

masyarakat.

Mengacu

Halaman

5



merupakan sarana untuk menata

pragmatisme. Latar belakang ide-ide

perubahan dalam masyarakat (law as

“mediasi penal“ ini antara lain ide

a tool of social engineering), maka

perlindungan

sesungguhnya

harmonisasi, ide restorative justive,

fungsional

terdapat

antara

hubungan

hukum

dan

masyarakat.

korban,

ide

ide mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem yang berlaku, ide

Hukum sebagai sarana social

menghindari efek negatif dari sistem

engineering, bermakna penggunaan

peradilan

hukum secara sadar untuk mencapai

pemidanaan

tertib

khususnya dalam mencari alternatif

atau

keadaan

sebagaimana

masyarakat

dicita-citakan,

atau

pidana

dan

sistem

yang ada

saat

ini,

lain dari pidana penjara (alternative

untuk melakukan perubahan yang

to

diinginkan, Hukum, tidak lagi dilihat

custody)

sekadar sebagai

belakang pragmatisme antara lain

tatanan penjaga

imprisonment/alternative dan

sebagainya.

status quo, tetapi juga diyakini

untuk

sebagai sistem pengaturan untuk

penumpukan

perkara,

mencapai

penyederhanaan

proses

tujuan-tujuan

tertentu

secara terencana. Maka penelitian

dsb.

tentang

bahwa

mediasi

penal

sebagai

mengurangi

stagnasi

to Latar

atau untuk

peradilan

Adakalanya dapat dikatakan motivasi

pemanfaatan

alternatif penyelesaian perkara tindak

alternatif

pidana lingkungan hidup merupakan

disebut sebagai prinsip pemecahan

upaya

masalah

yang

diharapkan

dapat

penyelesaian

dengan

sengketa

bekerjasama.

memberikan perbaikan dan kemajuan

Dikatakan pula bahwa alternatif

dalam penegakan hukum lingkungan

penyelesaian

hidup dengan sarana hukum pidana.

mencapai hasil yang lebih baik

sengketa

dapat

daripada sistem pengadilan. Secara

HASIL DAN PEMBAHASAN Latar

belakang

umum

negosiasi,

pemikiran

arbitrase, mediasi, konsiliasi atau

“mediasi penal“ sebenarnya tidak

cara-cara lain penyelesaian sengketa

hanya

di

dikaitkan

dengan

ide-ide

luar

proses

pengadilan

di-

pembaharuan hukum pidana (penal

equivalensi-kan dengan pemeriksaan

reform),

yang

sengketa oleh orang-orang yang ahli

masalah

mengenai objek yang disengketakan

dikaitkan

akan

tetapi dengan

ada

Halaman

6



dengan waktu penyelesaian yang

1. Mediasi penal sesuai dengan

relatif cepat, biaya ringan dan pihak-

adat kebiasaan yang hidup dan

pihak dapat menyelesaikan sengketa

berkembang dalam masyarakat;

tanpa

Metode

publikasi

yang

merugikan

reputasi

sebagainya.

Negosiasi,

dapat

dan

lain

arbitrase,

ADR

tersebut

sebetulnya telah lama digunakan masyarakat

tradisional

mediasi, konsiliasi atau cara-cara lain

Indonesia

penyelesaian sengketa di luar proses

menyelesaikan

pengadilan

maksud

antara mereka. Mereka lazimnya

untuk menyelesaikan sengketa bukan

menempuh musyawarah untuk

sekedar memutuskan perkara atau

mufakat

perselisihan.

sengketa.

mempunyai

Terkait dengan mediasi penal sebagai

alternatif

penyelesaian

dalam

di

rangka

sengketa

dalam

di

berbagai

Mereka

menyadari

bahwa

musyawarah

tidak

sebetulnya

untuk

mufakat

perkara tindak pidana lingkungan

adalah embrio dari ADR. ADR

pada

tradisional

lahan

merupakan terpisahkan penegakan

basah bagian

sebenarnya yang

daripada hukum

tidak upaya

lingkungan.

dianggap

sangat

efektif dan merupakan suatu kesalahan dibuka

jika

sengketa

ditengah

itu

masyarakat.

Penegakan hukum yang sebenarnya

Dalam banyak sengketa, orang

pada hakekatnya adalah merupakan

lebih suka mengusahakan suatu

upaya untuk menerapkan hukum

dialog

dalam situasi yang konkret, baik

biasanya minta pihak ketiga,

dilakukan melalui proses peradilan,

kepala desa atau suku, untuk

maupun di luar peradilan, sehingga

bertindak

dapat ditetapkan tingkat ketaatan

(perantara),

terhadap

Adapun

malahan sebagai arbiter. Metode

berdasarkan hasil dari penelitian ini

ADR tradisional biasanya dapat

maka dasar justifikasi mediasi penal

mencarikan

dapat

alternatif

yang dianggap adil dan dapat

penyelesaian perkara tindak pidana

diterima oleh semua pihak yang

lingkungan pada lahan basah karena :

terlibat dalam sengketa. Metode

hukum.

dijadikan

ADR

(musyawarah),

sebagai

mediator

konsiliator,

suatu

tradisional

dan

atau

keputusan

inilah Halaman

7


sebenarnya berhukum

merupakan bangsa

cara


lingkungan

hidup,

karena

Indonesia

konsep korban akibat tindak

hukum

pidana di bidang lingkungan

merupakan

hidup berkaitan erat dengan

warisan penjajah, yang sering

konsep tentang kerugian dan

disebut dengan hukum adat. Jadi

kerusakan lingkungan, tentunya

patutlah disadari bahwa dalam

mediasi penal sebagai salah satu

rangka pembaharuan hukum saat

alternatif penyelesaian masalah

ini, hukum adat (hukum yang

di bidang hukum pidana secara

hidup

perlu

teoritis lebih efisien (dari segi

dalam

biaya, tenaga dan waktu) serta

pembangunan kerangka hukum

memiliki potensi untuk bisa

nasional.

ini

melahirkan kesepakatan yang

tentunya yang sesuai dengan

win-win solution. Kesepakatan

nilai-nilai Pancasila dan hukum

win-win solution ini menjamin

internasional,

keberlanjutan

sebelum

masuknya

nasional

yang

di

masyarakat)

diintegrasikan

Hukum

adat

yakni

sebagai

hubungan

baik

dasar acuan dalam bernegara

diantara para pihak (korban dan

dan

Dengan

pelaku), dalam arti pelaku secara

dikatakan

langsung dapat menyadari dan

berbangsa.

demikian,

dapat

bahwa mediasi penal merupakan

menebus

suatu bentuk upaya penyelesaian

melakukan

alternatif non-litigasi terhadap

yang disepakati dengan korban.

sengketa/konflik diranah hukum

Dengan demikian pula korban

pidana, dengan menggunakan

juga

salah satu metode ADR yaitu

terakomodir dengan tindakan-

mediasi.

tindakan pelaku yang sesuai

2. Kepentingan korban dan pelaku

kesalahan

dengan

tindakan-tindakan

merasa

kepentingannya

dengan keinginan korban karena

terakomodir; Konsep mediasi

telah

penal sebagai salah satu bentuk

sesuai

ADR

dimungkinkan

dalam hal ini tentunya sangat

memberikan

erat hubungannya dengan ganti

sebagai

dapat upaya

menebus

kesalahannya

dengan

kesepakatan

perlindungan terhadap korban

kerugian

tindak

kerusakan lingkungan hidup.

pidana

di

bidang

akibat

dampak

Halaman

8


3. Operasional perusahaan dapat


meningkatkan

operasional

dilaksanakan kembali; Terkait

perusahaan untuk melaksanakan

operasional

kegiatannya dengan baik.

perusahaan

dapat

dilaksanakan kembali atau tidak

4. Operasional kembali perusahaan

apabila terjadi perkara tindak

sangat berdampak pada lapangan

pidana

hidup

kerja; Melalui kesepakatan yang

tergantung

diperoleh melalui mediasi penal

lingkungan

tentunya

sangat

dengan hasil penyelesaian antara

yang

pihak

kepentingan

perusahaan

dengan

telah

mengakomodir antara

pihak

masyarakat sebagai korbannya.

perusahaan dengan masyarakat

Melalui mediasi penal seringkali

sebagai korban dampak tindak

penyelesaian

pidana

perkara

tindak

lingkungan

pidana lingkungan hidup dapat

operasional

mengakomodir

melanggar

pihak

kepentingan

masyarakat

sebagai

akibat

perusahaan ketentuan

yang hukum

lingkungan, tentunya akan terus

korban dan pihak perusahaan

meningkatkan

sebagai pelaku untuk mencapai

hubungan baik salah satunya

kesepakatan win-win solution.

operasional

Kesepakatan win-win solution

jalan

ini

otomatis

menjamin

keberlanjutan

dan

keberlanjutan

perusahaan

terus

lapangan

kerja

terus

terbuka

hubungan baik diantara para

masyarakat.

pihak. Keberlanjutan ini sangat

tentunya

didukung

oleh

penting,

terjadinya

kesadaran

perusahaan

untuk

resistensi masyarakat terhadap

menyadari

kehadiran usaha/kegiatan akan

keberlanjutan hubungan dengan

mengancam kegiatannya. Hal

masyarakat, yakni dengan cara

inilah

menjalankan

karena

pada

seringkali

kenyataannya dialami

oleh

Dalam

bagi

hal

ini

pentingnya

kegiatan

perusahaan sesuai aturan hukum

perusahaan dalam menjalankan

lingkungan

agar

tidak

usaha / kegiatannya. Dengan

berdampak

negatif

bagi

keberlanjutan

lingkungan

hubungan

baik

antara pihak perusahaan dengan masyarakat

tentunya

masyarakat

disekitarnya.

dapat Halaman

9


5. Nilai

ekonomis

daerah;

pemerintah

Kesepakatan

yang

diperoleh melalui mediasi antar pihak

dalam

perkara


dalam memutuskan hukuman. Hasil akhir mediasi penal menjadi dasar untuk tidak melanjutkan perkara.

tindak

Acuan lain yang juga dapat

pidana lingkungan hidup hingga

digunakan untuk mengatur mediasi

mencapai kesepakatan win-win

penal dalam penyelesaian perkara

solution

sangat

TPLH adalah proses mediasi penal

keberlanjutan

yang berlaku di negara Portugal,

hubungan yang baik. Hubungan

yang tertuang dalam Undang-undang

yang

tentunya

21/2007 tanggal 12 Juni 2007 ( law

berdampak pada nilai ekonomis

21/2007, of 12 june, portugal), yang

bagi pemerintah daerah, karena

berlaku untuk pelaksanaan mediasi

kemajuan

penal dalam penyelesaian perkara

tentunya

mendukung

baik

ini

perusahaan

tergantung

dalam

yang

baik

sangat

hubungan dengan

masyarakatnya.

tindak pidana. Berikut

diuraikan

beberapa

Kemajuan

ketentuan

dalam

perusahaan inilah yang dapat

dimaksud

yang

memberikan nilai ekonomis bagi

acuan. Kantor Jaksa Penuntut Umum

kemajuan

menunjuk

dalam

pemerintah

mengelola

daerah

pendapatan

Undang-undang dapat

dijadikan

seorang

mediator

terdaftar, memberikan

informasi

daerah melalui aktifitas-aktifitas

yang

perusahaan

pelaku dan korban dan deskripsi

yang

terus

dianggap

kepada

meningkat melalui sektor pajak

singkat

perusahaan dan lain-lain. Hal ini

persidangan.

juga memberikan nilai ekonomis

menghubungi terdakwa dan korban

bagi pemerintah daerah untuk

dalam rangka untuk memperoleh

membantu

persetujuan dan untuk partisipasi

terkait

masyarakatnya

pembukaan

lowongan

dalam

dari

penting

bahan

dalam

Mediator

akan

proses

mediasi,

kerja oleh pihak perusahaan

menginformasikan mereka tentang

sehingga tentunya kesejahteraan

hak dan kewajiban mereka dan sifat,

masyarakat dapat tercapai.

tujuan dan aturan yang berlaku untuk

Hasil

mediasi

penal

dapat

menjadi pertimbangan pengadilan

proses mediasi. Juga memeriksa apakah

mereka

memenuhi Halaman

10


persyaratan

untuk

berpartisipasi


diperlukan

untuk

keberhasilan

dalam proses mediasi. Jika dia gagal

penyelesaian sengketa, pihak-pihak

untuk

persetujuan

lain yang bersangkutan, seperti tokoh

mereka atau menemukan bahwa

masyarakat dan pihak-pihak yang

terdakwa

menderita kerugian, dapat dipanggil

mendapatkan

atau

korban

tidak

memenuhi syarat untuk berpartisipasi

untuk

dalam

mediator

mediasi.Isi dari sesi mediasi bersifat

Kantor

rahasia, dan tidak dapat dijadikan

dan

sebagai alat bukti dalam proses

persidangan pidana tetap dilanjutkan.

peradilan. Jika tidak ada kesepakatan

Jika

dari mediasi

mediasi,

memberitahukan Jaksa

kepada

Penuntut

mediator

persetujuan

dari

Umum

memperoleh terdakwa

ikut

serta

dalam

proses

antara terdakwa dan

dan

korban, atau jika proses mediasi

korban untuk berpartisipasi dalam

tidak selesai dalam waktu tiga bulan

mediasi, terdakwa dan korban akan

setelah perkara diserahkan untuk

menandatangani

proses

pernyataan

mediasi,

mediator

persetujuan, menetapkan peraturan

memberitahukan

mediasi, dan proses mediasi dimulai.

Jaksa Penuntut Umum dan pidana

Dalam

prosesnya,

mediasi

kepada

Kantor

tetap dilanjutkan. Para mediator

adalah proses informal dan fleksibel,

dapat

yang dilakukan oleh pihak ketiga

kepada

yang tidak memihak, penengah, yang

Umum untuk perpanjangan, hingga

berupaya untuk membawa terdakwa

dua bulan, asalkan ada kemungkinan

dan

yang kuat bahwa persetujuan akan

korban

bersama-sama

dan

membantu mereka secara aktif untuk mencapai

kesepakatan

mengajukan Kantor

permohonan

Jaksa

Penuntut

tercapai.

dimana

Jika mediasi penal menghasilkan

kerusakan/ kerugian yang disebabkan

kesepakatan,

oleh perbuatan diperbaiki dan yang

tertulis, dalam suatu dokumen yang

memberikan

ditandatangani

kontribusi

untuk

memulihkan perdamaian sosial. Terdakwa dan korban dapat

isi

disusun

oleh

secara

pelaku

dan

korban, dan disampaikan kepada Jaksa

Penuntut

Umum.

setiap saat membatalkan persetujuan

Penandatanganan

mereka untuk berpartisipasi dalam

berati korban menghentikan tuntutan

proses

dan

mediasi

penal.

Bilamana

pelaku

perjanjian

tidak

itu

mengajukan Halaman

11



pembelaan, dan jika perjanjian tidak

mungkin untuk tujuan ini memiliki

dihormati dalam batas waktu yang

jalan lain untuk layanan reintegrasi

ditetapkan,

dapat

sosial, polisi kriminal dan badan-

dalam

badan administratif lainnya. Pelaku

waktu satu bulan, penyelidikan yang

dan korban dapat menghadiri sesi

dibuka kembali.

mediasi penal secara pribadi, dan

korban

memperbaharui

tuntutan

Jaksa Penuntut Umum akan memeriksa memenuhi

apakah ketentuan,

perjanjian jika

telah

dapat memilih untuk didampingi pengacara atau pengacara peserta pelatihan.

memenuhi persyaratan, meratifikasi

mediasi

penghentian penuntutan, dan dalam

negara.

waktu lima hari, kantor sekretaris segera

memberitahu

terdakwa

dan

korban

Seluruh penal

biaya

proses

ditanggung

oleh

Uraian di atas dapat memberikan

mediator,

gambaran bagaimana perkara pidana

mengenai

diselesaikan

di

luar

ratifikasi tersebut. Bila Kantor Jaksa

melalui

Penuntut Umum menemukan bahwa

konstruksi

perjanjian

dengan

TPLH melalui mediasi penal dapat

ketentuan yang berlaku, maka akan

dilakukan melalui empat tahapan,

dikembalikan

yaitu:

tidak

terdakwa

sesuai

kepada

dan

mediator,

korban,

untuk

mediasi

pengadilan

penal.

penyelesaian

menciptakan

pengumpulan

dan

Jadi, perkara

forum, pembagian

memperbaiki agar sesuai ketentuan

informasi, penyelesaian masalah, dan

yang berlaku dalam waktu 30 hari.

pengambilan keputusan.

Isi

dari

perjanjian

bebas

ditetapkan oleh para pihak yang terlibat

dalam

Meskipun

proses

isi

mediasi.

perjanjian

bebas,

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Alasan-alasan

pembenar

namun perjanjian tidak boleh berisi

menjadikan mediasi penal sebagai

penahanan

yang

alternatif penyelesaian tindak pidana

martabat

lingkungan hidup (TPLH) di luar

atau

hukuman

melanggar harkat dan

terdakwa. Dalam hal pembaruan tuntutan, Kantor Jaksa Penuntut Umum

akan

memeriksa

bahwa

kesepakatan telah dilanggar, dan

pengadilan adalah sebagai berikut. Mediasi rekonstruksi

penal

merupakan

terhadap

cara

penyelesaian perkara tindak pidana Halaman

12



lingkungan hidup yang telah ada

Mediasi

penal

dapat

selama ini yakni melalui Pengadilan.

memberikan alternatif penghukuman

Konstruksi

terhadap

penyelesaian

perkara

pelaku

TPLH

agar

TPLH melalui pengadilan sangat

penghukuman yang dijatuhkan lebih

rumit, memakan waktu dan biaya

bermanfaat.

besar,

penyelesaian

pengadilan, penghukuman terhadap

perkara TPLH melalui mediasi penal

pelaku TPLH terbatas pada jenis dan

relatif lebih sederhana, cepat dan

besarnya pidana yang ditentukan

berbiaya ringan. Dengan adanya

oleh Undang-undang. Mediasi penal

mediasi

alternatif

memberikan

kemungkinan

untuk

penyelesaian perkara TPLH, maka

menerapkan

penghukuman

yang


lebih fleksibel dan bermanfaat bagi

lingkungan hidup dapat dilakukan

lingkungan hidup.

sedangkan

melalui

penal

proses

sebagai

pengadilan

atau

melalui proses mediasi penal.

penyelesaian

TPLH

proses

Mediasi penal merupakan salah satu

Mediasi penal merupakan cara

Melalui

upaya

untuk

memperbaiki

Sistem Peradilan Pidana agar lebih

yang

efektif dan efisien. Dengan adanya

menempatkan korban pada posisi

mediasi penal, tidak semua perkara

yang lebih kuat. Berbeda dengan

TPLH


pengadilan dan mediasi penal dapat

pengadilan

berperan

yang

menempatkan

harus

diselesaikan

sebagai

di

kompetitor

korban sebagai obyek dari proses

pengadilan dalam upaya penegakan

penyelesaian perkara, proses mediasi

hukum.

penal menempatkan korban sebagai subyek yang terlibat langsung dalam

Saran

menentukan prosedur penyelesaian

Rekomendasi berupa tindakan

perkara TPLH. Selain itu, di dalam

konkret dalam rangka mewujudkan


mediasi

mediasi penal kepentingan korban


juga menjadi bagian terpenting untuk

lingkungan hidup di luar pengadilan,

menentukan substansi kesepakatan

yakni:

yang merupakan hasil akhir dari mediasi penal.

penal

1. Perlu

sebagai

dibangun

alternatif

kesadaran

bagi pengemban profesi di Halaman

13



bidang hukum, baik kalangan akademisi maupun

dan

praktisi,

kalangan

penentu

kebijakan tentang perlunya lembaga sebagai

mediasi

penal

alternatif

dalam

penyelesaian perkara tindak pidana agar

lingkungan pencapaian

hidup, tujuan

perlindungan pengelolaan

dan lingkungan

hidup menjadi lebih baik. 2. Perlu

dibentuk

Lembaga

Mediasi Penal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia

yang

berfungsi sebagai lembaga penyelenggara mediasi penal. DAFTAR PUSTAKA Abbas, Syahrizal, Mediasi dalam Persektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 2009 Ali, Mahrus, Kejahatan Korporasi, Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008 Asshiddiqie, Jimly, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rajawali Press, Jakarta, 2009

Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana –Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme-,Bina Cipta, Bandung, 2001 Attfield, Robin, Etika Lingkungan Global, Kreasi Wacana, Bantul, 2010 Barlow, Maude & Clarke, Tony, Blue Gold, Perampasan dan Komersialisasi Sumber Daya Sosial dan Budaya, Elsam, Jakarta, 2003 Bintliff, Russel L., White Collar Crime, Detection and Prevention, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1993 64 Black, Donald, Sociological Justice, Oxford University Press, New York, 1989 Box, Steven, Power, Crime and Mystification, Tavistock Publications, London and New York, 1983 Brenner, M. Harvey, Pengaruh Ekonomi terhadap Perilaku Jahat dan Penyelenggaraan Peradilan Pidana. CV Rajawali, Jakarta, 1986 Clinard, Marshall B. and Peter C. Yeager, Corporate Crime, The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co., Inc., New York, Collier Macmillan Publishers, London, 1980 Dietz, Tom, Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam ,Insist Press, Yogyakarta, 1994 Halaman

14


Donardono, Donny (Ed), Wacana Pembaharuan Hukum di Indonesia, Perkumpulan Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis, Jakarta, 2007. Drapkin, Israel and Emilio Viano, (Ed.), Victimology, Lexington Books, D. C. Heath and Company, London, 1975 Elving, Ronald D., Confict and Compromise –How Congress Makes the Law-, Simon & Schuster, Rockefeller Center, New York, 1995 65 Fajar,

Mukti, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Fajar, Mukti & Achmad Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum, -Normatif dan Empiris-, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010 Fakih, Mansour, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009 Foley, Gerald, Pemanasan Global – Siapakah yang Merasa Panas?-, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993 Friedman, Lawrence M., Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial, Nusamedia, Bandung. 2009 Fukuyama, Francis. The Great Disruption –Human Nature and The Reconstruction of Social Order-, Touchstone,


Rockefeller York, 2000.

Center,

New

Gadamer, Hans-Georg, Terj. Ahmad Sahidah, Kebenaran dan Metode (Truth and Method), Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2010 Gintings, perdana, Mencegah dan Mengendalikan Pencemaran Industri, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995 Greer,

Jed & Bruno, Kenny, Kamuflase Hijau –Membedah Ideologi Lingkungan Perusahaanperusahaan Transnasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1999 Hadi, Sudharto P, Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002 66. ----------------, Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005. ----------------, Resolusi Konflik Lingkungan, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2006. Hadisuprapto, Paulus, (Ketua Tim Peny.), Kapita Selekta Hukum, Menyambut Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, FH UNDIP, Semarang, 2007. Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Halaman

15


Hardjasoemantri, Koesnadi, Environmental Legislation in Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1985 Hart, H.L.A., The Concept of Law, the English Language Book Society and Oxford University Press, Oxford, 1961

Resolution), Mandar Maju, Bandung, 2010. Irwan, Zoer‟aini Djamal, Prinsipprinsip Ekologi –Ekosistem, Lingkungan dan Pelestariaannya-, Bumi Aksara, Jakarta, 2007 Jaya,

Hazlitt, Henry, Dasar-dasar Moralitas, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003 Hidayat, Arief & FX. Adji Samekto, Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007 Hidayat, Herman, Politik Lingkungan –Pengelolaan Hutan Masa Orde Baru dan Reformasi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008 67 Hoefnagels, GP., The Other Side of Criminology, Kluwer, Deventer, Holland, 1973 HS, Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2005 Hufschmidt, Maynard M., Lingkungan, Sistem Alami, dan Pembangunan –Pedoman Penilaian Ekonomis-, Cet. Ke-3, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996. Irawan, Candra, Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan (Alternative Dispute


Nyoman Serikat Putra, Beberapa Pemikiran ke arah Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

Keraf, Ilmu Pengetahuan –Sebuah Tinjauan Filosofis-, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001 Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (The World Commission on Environment and Development), Hari Depan Kita Bersama, PT. Gramedia, Jakarta, 1988 Kusumaatmadja, Mochtar (Ed.), Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, PT. Alumni, Bandung, 2002 68 Kymlicka, Will, (Terj. Agus Wahyudi), Pengantar Filsafat Politik Kontemporer –Kajian Khusus atas Teori-teori Keadilan-, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004. Low,

Nicholas and Gleeson, Brendan, (Terj. Dariyatno), Politik Hijau –Kritik terhadap

Politik Konvensional menuju Politik Berwawasan Lingkungan dan Keadilan- Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009

Halaman

16


Machmud, Syahrul, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2007 Manan, Bagir, Hukum Positif Indonesia, Satu Kajian Teoritik, FH UII Press, Yogyakarta, 2004 Marfai, Muh Aris, Moralitas Lingkungan, Refleksi Kritis atas Krisis Lingkungan Berkelanjutan, Wahana Hijau, Yogyakarta, 2005 Nawawi Arief, Barda, Mediasi Penal, Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Pustaka Nettler, Gwynn, Explainning Crime, Second Edition, McGraw-Hill Inc., New York, 1978. Nonet, Philippe dan Selznick, Philip, Law and Society in Transition –Toward Responsive Law-, Harper Colophon Books, Harper & Row Publishers, New York, 1978. Packer, Herbert L., The Limits of Criminal Sanction, Stanford University Press, California, 1968.


Pruit, Dean G & Rubin, Jeffrey Z, Teori Konflik Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009. Putra, Ida Bagus Wyasa, Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif Bisnis Lingkungan, Refika Aditama, Bandung, 2003. Rahardjo, Satjipto, Penegakan Hukum, suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Semarang, 2009. --------------, Membangun dan Merombak Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. --------------, Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. Rahmadi, Takdir, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Rajawali Press, Jakarta, 2010. Rhiti,

Hyronimus, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.

Pizzi, William T., Trials Without Truth –Why Our System of Criminal Trials has become An Expensive Failure and What We Need to do to Rebuild It-, New York University Press, New York and London, 1999.

Sale, Kirkpatrick, Revolusi Hijau, Sebuah Tinjauan HistorisKritis Gerakan Lingkungan Hidup di Amerika Serikat, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1996.

Poerwanto, Hari, Kebudayaan dan Lingkungan dalam Perspektif Antropologi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008.

Salim, Emil, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1995. Halaman

17


Samekto, Adji FX., Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan, Genta Press, Yogyakarta, 2008.


Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981. Susanto, Anthon F, Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama, Bandung, 2004

--------------, Justice Not For All, Kritik terhadap Hukum Modern danam Perspektif Studi Hukum Kritis, Genta Press, Yogyakarta, 2008

Sutiyoso, Bambang, Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, 2008

Saptomo, Ade, Hukum dan Kearifan Lokal, Revitalisasi Hukum Adat Nusantara, Grasindo, Jakarta, 2010.

Syamsuddin, Amir, Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara, Kompas, Jakarta, 2008

Seno Adji, Indriyanto, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, Kompas, Jakarta, 2009.

Tanya, Bernard L., et., al., Teori Hukum –Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi-, CV. Kita, Surabaya, 2006

Shiva, Vandhana, Water Wars – Privatisasi, Profit dan Polusi, Insist Press, Jakarta, 2003. Silalahi, Daud, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Edisi Revisi (Kedua), Cet. Pertama, Alumni, Bandung, 1996. Soemarwoto, Otto, Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Cet. Ke-7, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1997 -------------, Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2009 Soeriaatmaja, R.E., Ilmu Lingkungan, Penerbit ITB, Bandung, 1997.

Warassih, Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Suryandaru Utama, Semarang, 2005. Wardhana, Wisnu Arya, Dampak Pemanasan Global, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2010 Widjaja Gunawan & Yani, Ahmad, Hukum Arbitrase, Rajawali Press, Jakarta 2001 Wignjosoebroto, Soetandyo, HukumParadigma, Metode dan Dinamika Masalahnya-, ELSAM dan HUMA, Jakarta, 2002 Wiryawan, I Wayan & Artadi, I Ketut, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Udayana University Press, Denpasar, 2009 73

Halaman

18



Wisnubroto, Al., Teknis Persidangan Pidana, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009 Zakaria, R. Yando, Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Jakarta, 1994

Halaman

19

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP PADA LAHAN BASAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Recommend Documents