MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN RINGAN (STUDI DI POLRES MALANG KOTA)

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN RINGAN (STUDI DI POLRES MALANG KOTA) James Hasudungan Hutajulu Polda Jatim Jln. Ahmad Yani No. 116 Surabaya Email: [email protected]

Abstract Research about implementation of penal mediation in resolving minor theft conducted by Malang Kota Resort Police is supposed to know and analyze the considerations of implementation of penal mediation and the steps of the implementation. The method used in this research was sociological law research or empirical research. The use of penal mediation as an alternative penal settlement of minor theft cases is in order to create a sense of fairness to parties so that people are satisfied with the services performed by the investigator. Another result, the implementation of penal mediation, namely: Reconciling the parties, the investigator witnessing the return of goods that were stolen by the offender, Help in making a letter of agreement with the parties, Receive a letter of revocation cases (police report), and doing a case discussion about it. Key words: penal mediation, minor theft case, an alternative penal settlement

Abstrak Penelitian mengenai pelaksanaan mediasi penal pada tindak pidana pencurian ringan oleh Polres Malang Kota bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis digunakannya mediasi penal serta menganalisis pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh antara lain: Polres Malang Kota melakukan mediasi penal dengan alasan agar tercipta rasa keadilan terhadap para saksi sehingga masyarakat puas atas pelayanan yang dilakukan penyidik. Selain itu, langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan mediasi penal ini adalah mempertemukan para pihak, penyidik menyaksikan pengembalian barang yang dicuri oleh pelaku, membantu membuat surat kesepakatan bersama, menerima surat pencabutan perkara serta melakukan gelar perkara. Kata kunci: mediasi penal, pencurian ringan, alternatif penyelesaian perkara

388

James Hasudungan Hutajulu, Mediasi Penal sebagai Alternatif ...

Latar Belakang

389

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP),

Mendiskusikan tentang hukum, maka

karena KUHAP ini berbicara mengenai tata

harus melibatkan masyarakat, karena hukum

cara atau prosedur sistem peradilan pidana

dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Von

Indonesia atau yang dikenal sebagai hukum

Savigny salah satu tokoh dan pakar di bidang

acara untuk menegakkan hukum pidana

sejarah hukum mengatakan bahwa hukum

materiil. Penegakan hukum pidana dimulai

itu tidak dibuat melainkan berkembang dan

dari proses penyelidikan dan penyidikan di

tumbuh bersama masyarakat.1 Oleh karena itu

kepolisian, penuntutan oleh Jaksa penuntut

hukum diciptakan untuk mengatur masyarakat

umum di persidangan, dan vonis hukuman

agar tertib, aman, dan damai.

atau

Pelaksanaan hukum dalam kehidupan

sanksi

oleh

Hakim.

Jadi

intinya

penegakan hukum adalah salah satu bentuk

arti

penjatuhan hukuman (pidana). Berhubungan

yang sangat penting karena tujuan hukum

dengan hal tersebut, Sauer memberikan tiga

adalah menciptakan keadilan, kepastian dan

pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu

memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana.3

Ketiganya itu bukan jargon semata dan harus

Berbicara mengenai sistem hukum kita

bisa diwujudkan dan diimplementasikan pada

yang merupakan warisan dari Belanda,

pelaksanaan hukum itu sendiri. Keadilan

mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pidana

dalam masyarakat hanya dapat diwujudkan

pada hakikatnya tidak terlepas dari kemauan

kalau hukum dilaksanakan. Hukum itu harus

masyarakat maupun kemauan negara untuk

dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua orang

menciptakan rasa aman, tentram dan damai

dan semua orang itu harus diperlakukan sama

dalam

di depan hukum (equality before the law).

Sejak dahulu sampai sekarang, permasalahan

Apabila hukum tidak ditegakkan, maka ia tidak

pidana telah menyerap banyak energi para

akan mempunyai makna dalam kehidupan

anak bangsa untuk membangun rekonstruksi

masyarakat. Peraturan hukum yang demikian

sosial. Peningkatan aktivitas kriminal dalam

akan mati dengan sendirinya.2

berbagai bentuk menuntut kerja keras dalam

masyarakat

sehari-hari

mempunyai

Mengenai mekanisme penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, tentunya akan mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-

menjalani

membangun

kehidupan

sehari-hari.

pemikiran-pemikiran

baru

mengenai arah kebijakan di masa depan. Arah

kebijakan

hukum

bertujuan

menjadikan hukum sebagai aturan yang

1 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 63. 2 Imam Sukadi, Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Risalah Hukum Volume 7 No.1, ISSN 021-969X, Fakultas Hukum Unmul, hlm. 35. 3 Dwidja Priyatno, Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice), Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII, Volume III, Bandung, 2007, hlm. 9.

ARENA HUKUM Volume 7, Nomor 3, Desember 2014, Halaman 303-471

390

memberikan perlindungan bagi hak-hak warga

sangat perlu dengan memperhatikan peraturan

negara dan menjamin kehidupan generasi di

perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi

masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

tiap negara dalam prakteknya terus mengalami

Kata diskresi atau discretion (Inggris) atau

modernisasi dan tidak ada satu negara yang

pouvir discretionnaire (Perancis) atau freis

dapat menolaknya.4

ermessen (Jerman) memiliki banyak definisi.

Pada umumnya ketentuan pidana masuk

Saut P. Panjaitan mendefinisikan diskresi

dalam ranah hukum publik artinya negara

sebagai suatu bentuk penyimpangan terhadap

mempunyai peranan yang sangat vital untuk

asas legalitas dalam pengertian wet matigheid

menegakkannya. Hal ini tentu berbeda dengan

van bestuur, jadi merupakan “kekecualian”

hukum perdata, yang titik tekannya pada

dari asas legalitas.

persoalan individu. Pada pokoknya, hukum

mengartikan

itu mengatur segala tingkah laku masyarakat

pejabat

untuk hidup bermasyarakat di dalam suatu

pertimbangannya sendiri. Dengan demikian,

negara.5

menurutnya setiap pejabat publik memiliki

Lembaga Kepolisian sebagai ujung tombak

diskresi

pengambil

Sedangkan Benyamin sebagai

kebebasan

keputusan

menurut

kewenangan diskresi. Sejalan dengan itu,

dalam penegakan hukum pidana mempunyai

Rycko

Amelza

Dahniel

tugas dan kewenangan apakah suatu perbuatan

bahwa

diskresi

merupakan

itu perlu dihentikan prosesnya atau perlu

polisi dalam melaksanakan pemolisian, yakni

ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana

sebagai tindakan yang diambil untuk tidak

dengan alasan-alasan tertentu. Payung hukum

melakukan tindakan hukum dengan tujuan

yang digunakan adalah Pasal 18 ayat (1)

untuk kepentingan umum, kemanusiaan,

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

memberikan pencerahan atau pendidikan

Kepolisian

Indonesia,

kepada masyarakat, dan tindakan diskresi

yang berbunyi “untuk kepentingan umum

bisa dilakukan oleh setiap anggota kepolisian

dan masyarakat, pejabat Kepolisian Negara

yang bertugas atau menangani suatu kasus

Republik Indonesia dalam melaksanakan

atau permasalahan dalam lingkup tugas dan

fungsi, tugas, dan wewenangnya dapat

kewenangannya.6

Negara

Republik

mengemukakan kewenangan

bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Beberapa contoh kasus yang terjadi di

Sedangkan di ayat (2)-nya, pelaksanaan

Indonesia yang salah satunya menimpa ibu

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

Miniasih, 2 orang anaknya serta keponakannya

(1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang

yang mencuri 2 Kg buah Randu (kapuk),

4 Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1-2. 5 Wirjono Projodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 2. 6 Rycko Amelza Dahniel, Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum, KIK-UI, Jakarta, 2009, hlm. 8.


391

yang apabila dinominalkan, buah randu yang

di hukum begitu ringan, padahal mereka

dipungut itu tidak lebih dari 10 ribu rupiah.

adalah penyebab negeri ini menderita penyakit

Akibat dari perbuatannya itu, ibu Miniasih

kronis dan sudah sepantasnya diberi hukuman

sempat mendekam di Rutan Rowobelang

yang berat. Benar apa yang dikatakan oleh

sebagai tahanan Polres Batang.

Lord Acton, bahwa hukum itu tumpul ke atas

Kasus

hampir

sama

juga

menimpa

Kolil (50) dan Basar Suyanto (41), warga

dan tajam ke bawah. Melihat

kasus-kasus

yang

sudah

Lingkungan Bujel, Kelurahan Sukorame,

dikemukakan di atas, pertanyaannya adalah

Kecamatan Mojoroto Kediri yang dituduh

dapatkah

mencuri 1 butir buah semangka. Terdakwa tidak

kekeluargaan tanpa dibawa ke persidangan?

memiliki niat menguasai atau menguntungkan

Apabila kita cermati kasus di atas, ini adalah

diri sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

pertentangan nilai kepastian hukum dengan

Mereka hanya mencoba ingin mengobati rasa

nilai

haus dengan memakan buah semangka yang

melakukan pencurian dan memenuhi unsur

sudah complong (rusak). Contoh lainnya

Pasal 362 KUHP, akan tetapi layakkah kasus

adalah kasus yang menimpa Nenek Minah

itu dibawa persidangan?

kasus

keadilan.

itu

diselesaikan

Mereka

memang

secara

sudah

(50), warga desa Darmakradenan Kabupaten

Kota Malang sebagai kota pendidikan juga

Banyumas, yang oleh PT. Rumpun Sari Antan

tidak terlepas dari adanya kasus pencurian.

dituduh melakukan pencurian atas 3 biji buah

Salah satunya yang terjadi di MOG Jalan

kakao dan telah menjalani masa tahanan

Kawi Malang, dimana seorang perempuan

rumah selama tiga bulan.

yang bernama Nuna Octaviani 18 tahun,

Dan yang terakhir yaitu kasus pencurian

bertempat tinggal di Jl. Jodipan Wetan Gang

sandal jepit dengan terdakwa berinisial AAL

1 Kota Malang, telah didapati melakukan

(15) seorang siswa SMKN 3 Palu Selatan,

pencurian satu potong pakaian di Center Point

Sulawesi Tengah yang sampai ke persidangan

MOG Malang yang berharga sekitar 120 Ribu.

juga. AAL harus menghadapi jerat Pasal 362

Entah dengan alasan apa dia mencuri, pihak

KUHP dengan ancaman maksimal tuntutan 5

Kepolisian Malang Kota meminta kepada

tahun penjara.

pelapor Kardi Wantoko (Pihak MOG) untuk

Fenomena yang terjadi di atas merupakan beberapa kasus yang melukai rasa keadilan

melakukan mediasi karena barang yang dicuri itu jumlahnya hanya sedikit.7

dalam masyarakat. Hukum yang berlaku

Kasus serupa juga menimpa Diyan

di negeri ini hanya mengandalkan legalitas

Prayogo 15 Tahun. Dia kedapatan melakukan

formal belaka. Bandingkan dengan koruptor

pencurian di center point MOG Malang.

kelas kakap yang ada di negeri ini, yang hanya

Barang yang dicuri adalah sebuah pakaian

7 Data Polres Malang Kota Tahun 2012.


392

yang kisaran harganya 80 Ribuan. Karena

Untuk penanganan kasus pidana, sekilas

yang melakukan pencurian itu seorang anak di

mediasi penal hampir sama dengan yang

bawah umur,8 maka Pihak Polres Malang Kota

kita kenal diskresi (discretion) yang dimiliki

meminta kepada pelapor untuk melakukan

oleh lembaga sistem peradilan pidana kita,

mediasi.9

seperti kepolisian dan kejaksaan untuk

Dalam bekerjanya sistem peradilan pidana

menyaring kasus-kasus yang masuk untuk

Indonesia yang berlandaskan pada Undang-

tidak meneruskan sebagian kasus tertentu

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

melalui proses peradilan pidana. Namun

Acara Pidana (KUHAP), sistem peradilan

demikian terdapat esensi yang berbeda dengan

pidana itu diawali di kepolisian, kejaksaan,

sistem diskresi tersebut. Mediasi penal lebih

dan hakim pada saat peradilan. Dalam proses

mengedepankan kepentingan pelaku tindak

sistem peradilan pidana, membutuhkan waktu

pidana dan sekaligus kepentingan korban,

yang agak lama dan panjang bahkan terkadang

sehingga tercapai win-win solution yang

berbelit-belit, sehingga dibutuhkan sebuah

menguntungkan pelaku tindak pidana dan

terobosan hukum yakni dengan mengunakan

korbannya. Dalam mediasi penal korban

mediasi penal. Mediasi penal merupakan

dipertemukan secara langsung dengan pelaku

salah satu bentuk dari pelaksanaan restorative

tindak pidana dan dapat mengemukakan

justice. Mediasi penal merupakan sebuah

tuntutannya sehingga dihasilkan perdamaian

langkah terobosan hukum dalam rangka

para pihak.

pembaharuan hukum pidana. Mediasi penal erat hubungan dengan restorative justice. Penggunaan

khususnya tindak pidana pencurian ringan.

khususnya

Melalui mediasi penal proses penanganan

dalam tindak pidana pencurian ringan tidak

perkara dilakukan secara transparan sehingga

terbilang baru dan bukan suatu keharusan

dapat

untuk

tergantung

seringkali terjadi dalam proses peradilan

pada sikap aparat penegak hukum. Namun

pidana tradisional. Mengingat banyaknya

seiring perkembangan zaman dan kebutuhan

keuntungan yang ada pada mediasi penal,

korban, mediasi penal yang merupakan

sebagaimana telah dipraktekkan di beberapa

sebuah terobosan hukum mempunyai manfaat

negara, maka diperlukan upaya berupa kajian

yang banyak bagi kedua belah pihak yang

untuk menerapkan mediasi penal dalam proses

berperkara dan memberikan keuntungan

peradilan pidana Indonesia sebagai bagian

tersendiri kepada pelaku dan korban.

dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

peradilan

dilaksanakan,

penal

jalan alternatif untuk menyelesaikan perkara

sebagai

alternatif

mediasi

Mediasi Penal merupakan salah satu

pidana

itupun

mengurangi

penyimpangan

yang

8 Yakni masih 15 tahun, sedangkan seorang anak sudah dewasa jika sudah berumur 18 Tahun, lihat UU No. 23 tahun 2004 tentang Perlindungan Anak. 9 Data Polres Malang Kota Tahun 2012.


393

Saat ini mediasi penal mulai sering

2. Bagaimana pelaksanaan mediasi penal

dilakukan oleh Polri sejak terbitnya Surat

sebagai alternatif penyelesaian perkara

Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS

pada tindak pidana pencurian ringan di

tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan

Kepolisian Resort Malang Kota?

Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution

Sedangkan

tujuannya

antara

lain:

(selanjutnya disebut ADR). Artinya surat

pertama, untuk mengetahui dan menganalisis

Kapolri ini berlaku bagi kedua belah pihak

digunakannya mediasi penal sebagai alternatif

(baik pelaku dan korban) apabila mereka

penyelesaian perkara dalam tindak pidana

sepakat untuk dilakukan mediasi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan. Mediasi penal sebagai alternatif sistem peradilan pidana dalam kasus pencurian ringan sangat dibutuhkan dan bahkan sangat diperlukan, dikarenakan:10 a. diharapkan

dapat

mengurangi

penumpukan perkara; b. merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dianggap lebih cepat, murah dan sederhana; c. dapat memberikan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperleh keadilan, dan d. memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dan penyelesaian sengketa di samping proses menjatuhkan pemidanaan.11 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang menjadi obyek pembahasan dalam tulisan ini adalah: 1. Mengapa

mediasi

penal

digunakan

sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam tindak pidana pencurian ringan oleh Kepolisian Resort Malang Kota?

pencurian ringan oleh Kepolisian Resort Malang Kota; Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis penerapan dan pelaksanaan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Kepolisian Resort Malang Kota. Untuk menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan metode penelitian empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis atau dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan atau dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.12 Tulisan ini mengkaji Penal

tentang

Sebagai

Pelaksanaan Alternatif

Mediasi

Penyelesaian

Perkara Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota). Lokasi penelitian dilakukan di kantor Kepolisian Resort Malang Kota dikarenakan di Kota Malang terdapat beberapa kasus pencurian ringan yang sudah diselesaikan dengan menggunakan mediasi penal dengan pendekatan restorative justice.

10 DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Jakarta, 2011, hlm. 80. 11 DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Loc.cit., hlm. 80.

394


Adapun

teknik

analisis

data

yang

tetapi juga mulai dikenal dan berkembang

digunakan yaitu setelah semua data yang

dalam kaedah hukum pidana. Salah satu

digunakan dalam penyusunan penelitian

jenis ADR yang mulai dikembangkan dalam

ini terkumpul (data lapangan maupun data

hukum pidana adalah dalam bentuk mediasi

kepustakaan), maka dilakukan analisis data.

atau dikenal dengan istilah ‘mediasi penal’

Analisis data yang diperoleh baik melalui

(penal mediation).14

wawancara, observasi lapangan maupun data

Mediasi penal untuk pertama kali dikenal

dari studi kepustakaan akan diuraikan dan

dalam peristilahan hukum positif di Indonesia

dijelaskan mengenai keadaan yang sebenarnya

sejak keluarnya Surat Kapolri No Pol: B/3022/

dan apa yang terjadi didalamnya.

XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009

Penulis menggunakan analisis data dengan

tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative

metode yang bersifat deskriptif analitik.

Dispute Resolution (ADR) meskipun sifatnya

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

parsial. Pada intinya prinsip-prinsip mediasi

bertujuan untuk menyusun gambaran atau

penal yang dimaksud dalam Surat Kapolri

potret suatu permasalahan tentang pola

ini menekankan bahwa penyelesaian kasus

dan problematika.13 Penulis memaparkan

pidana dengan menggunakan ADR, harus

data yang telah diperoleh dari penelitian

disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara

lapangan melalui wawancara, observasi dan

namun apabila tidak terdapat kesepakatan

studi kepustakaan sehingga dapat dijadikan

baru diselesaikan sesuai dengan prosedur

pedoman dalam pemecahan permasalahan.

hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.

Pembahasan Pada

pembahasan

Polres Malang Kota dalam beberapa permasalahan

kasus pencurian khususnya pencurian ringan

berdasarkan hasil penelitian, dapat diuraikan

sudah menerapkan mediasi penal. Berikut

sebagai berikut:

Rekapitulasi perkara yang ditangani oleh

A. Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara pada Tindak Pidana Pencurian Ringan oleh Kepolisian Resort Malang Kota Upaya penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution) tidak hanya dikenal dalam kaedah-kaedah hukum perdata,

Penyidik Satreskrim Polres Malang Kota yang telah diselesaikan dengan mediasi penal dalam kurun waktu tahun 2012 s.d. 2014, sebagai berikut: Menurut Aji Lukmansyah, penerapan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pencurian sangat efektif dan efesien.

12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15. 13 Endang Poerwanti, Dimensi-dimensi Riset Ilmiah, UMM Pers, Malang, 1998, hlm. 26. 14 CSA Teddy Lesmana, Mediasi Penal, Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana, www.jambilawclub.com, diakses 2 Nopember 2014 pukul 10.00 WIB.


395

Tabel 2.1. Rekapitulasi Jumlah Perkara yang di Mediasi Penal oleh Satreskrim Polres Malang Kota Jumlah Perkara

Jumlah Perkara Pencurian Ringan

No

Tahun

Keterangan

1.

2012

42

10

Mediasi Penal

2.

2013

8

-

Mediasi Penal

3.

2014

25

1

Mediasi Penal

Sumber: Urmintu Satreskrim Polres Malang Kota Hal ini juga akan menciptakan adanya rasanya

Menurut Evi Andriani, dilakukannya

keadilan terhadap saksi, korban, dan tersangka

mediasi penal sebagai salah satu alternatif

sehingga masyarakat puas atas pelayanan

menyelesaikan perkara pencurian ringan

penyidik.15 Hal senada juga dikatakan oleh

adalah untuk menghindari dampak sosial

Mudjianto, bahwa tidak semua kasus itu harus

masyarakat yang kadang-kadang membuat

diselesaikan sampai ke tingkat pengadilan.

penyidik

Perkara yang diselesaikan dengan mediasi

pendapat di atas, Rudy Hidajanto menjelaskan

penal menimbulkan adanya rasa keadilan

bahwa digunakannya mediasi penal dalam

dalam masyarakat.16

kasus

Menurut Rudy Hidajanto, mediasi penal

Berbeda

dipojokkan.18

pencurian

meningkatkan

ringan

dengan

adalah

kepercayaan

untuk

masyarakat

sering dilakukan oleh Polres Malang Kota

kepada pihak Polres Malang Kota. Namun

terkait perkara yang tidak ada indikasi untuk

apabila ternyata si pelaku pencurian tersebut

komplain. Adapun persyaratan yang harus

sering melakukan kejahatan, maka penyidik

dipenuhi oleh pihak saksi, korban, dan

tidak akan memediasi penyelesaian dengan

tersangka adalah pertama, harus ada surat

pertimbangan agar pelaku memiliki rasa jera.19

kesepakatan bersama antara saksi, korban,

Menurut

KUHP,

pencurian

ringan

dan tersangka serta kedua, harus ada surat

(gepriviligeerde diefsal) diatur dalam Pasal

pencabutan laporan polisi dari pihak korban.

364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

Dengan adanya dua syarat tersebut, tentu dengan digunakannya mediasi penal akan menimbulkan rasa keadilan bagi saksi, korban dan tersangka.

17

“perbuatan-perbuatan

yang

dite-

rangkan dalam pasal 362 dan 363 butir

4,

begitupun

perbuatan-

perbuatan yang diterangkan dalam

15 Wawancara dengan Aipda Aji Lukmansyah, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 10 Nopember 2014. 16 Wawancara dengan Brigadir Mudjianto, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 10 Nopember 2014. 17 Wawancara dengan Ipda Rudy Hidajanto, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 11 Nopember 2014. 18 Wawancara dengan Bripka Evi Andriani, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 11 Nopember 2014. 19 Wawancara dengan Ipda Rudy Hidajanto, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 11 Nopember 2014.


396

pasal 363 butir 5, apabila tidak

sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-

dilakukan dalam sebuah tempat

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri,

kediaman, jika harga barang yang

telah

dicuri

tidak lebih dari Rp 250,-,

polisi (penyidik) untuk melakukan diskresi

diancam karena pencurian ringan

(discretion), yakni hak untuk tidak memproses

dengan pidana penjara paling lama 3

hukum terhadap tindak pidana sepanjang demi

bulan atau denda paling banyak Rp

kepentingan umum maupun moral, karena

900,-.

diskresi pada hakikatnya berada di antara

Berdasarkan Pasal 364 KUHP di atas, jadi ada 3 kemungkinan saja yang dapat dikatakan sebagai pencurian ringan, yakni apabila:20 1. pencurian biasa sebagaimana diatur pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni apabila benda yag dicuri tidak lebih dari Rp 250,2. dua orang atau lebih melakukan pencurian dengan bersekongkol ditambah unsur nilai objeknya tidak melebihi dari Rp 250,3. pencurian itu dilakukan dengan cara masuk ke suatu tempat (tempat kejadian perkara) dengan cara: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ditambah nilainya benda yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,-. Secara yuridis dalam sistem penegakan hukum pidana di Indonesia, sebenarnya para

penegak

wewenang

hukum

tertentu

oleh

telah

diberikan

undang-undang

untuk mengesampingkan perkara pidana atau menyelesaian perkara pidana tanpa meneruskannya

ke

pengadilan

(sarana

non litigasi). Seperti halnya kepolisian,

memberikan

kewenangan

kepada

hukum dan moral. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri menyebutkan bahwa ”untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

dapat

bertindak

menurut

penilaiannya sendiri”. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa ”pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu

dengan

memperhatikan

peraturan

perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Polri”. Dalam penjelasan Pasal 18 Undangundang ini memberikan pengertian mengenai ”bertindak menurut penilaian sendiri” sebagai suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat dan risiko serta biaya dan keuntungan (cost and benefit) dari tindakannya yang benar-benar untuk kepentingan umum. Apabila dikaitkan dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 di atas, dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 dan Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor

20 Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Harta Benda, IKIP Malang, Malang, 1995, hlm. 29.


397

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

di sini juga perlu dipikirkan mengenai konsep

(KUHAP) menyatakan bahwa polisi selaku

tentang

penyelidik maupun penyidik mempunyai

penyidikan atas dasar diskresi. Oleh karena

wewenang untuk mengadakan tindakan lain

itu, yang menjadi kesimpulan dari penulis

menurut hukum yang bertanggung jawab.

adalah belum adanya kejelasan terkait batasan

Yang

diskresi

dimaksud

”tindakan

lain”

dalam

bagaimana

dalam

dengan

penghentian

kewenangan

kepolisian

penjelasan kedua pasal ini merupakan tindakan

(Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun

dari kepolisian (penyelidik/penyidik) untuk

2002), sehingga apabila polisi atau penyidik

kepentingan penyelidikan/penyidikan dengan

polri dengan menggunakan kewenangan

syarat: (a) tidak bertentangan dengan suatu

diskresinya dalam menyelesaikan perkara

aturan hukum, (b) selaras dengan kewajiban

pidana melalui mekanisme mediasi penal,

hukum yang mengharuskan dilakukannya

maka yang terjadi adalah polisi atau penyidik

tindakan jabatan, (c) tindakan itu harus

tersebut telah melanggar hukum atau setidak-

patut dan masuk akal dan termasuk dalam

tidaknya telah melangar hukum internalnya

lingkungan jabatannya, (d) atas pertimbangan

(baik peraturan disiplin maupun kode etik

yang

yang

profesi polri). Hal ini dikarenakan kewenangan

memaksa, dan (e) menghormati hak asasi

diskresi yang belum jelas batasannya tadi

manusia.

ditambah penggunaan mekanisme mediasi

layak

berdasarkan

keadaan

Di samping itu, dalam rangka menjalankan

penal yang belum ada payung hukumnya.

tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengingat Polri dalam setiap langkahnya

berwenang untuk mengadakan penghentian

selalu berdasarkan peraturan perundang-

penyidikan. Penyidik karena kewajibannya

undangan yang ada dan berlaku saat ini, maka

mempunyai

mengadakan

Polri dalam melaksanakan tugas penegakan

penghentian penyidikan. Dalam Pasal 109

hukum selalu berdasarkan asas legalitas

ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

sebagai konsekuensi dari negara hukum yang

(KUHAP) menyatakan bahwa polisi dalam hal

dianut negara Indonesia.

wewenang

ini penyidik dapat menghentikan penyidikan

Apabila mediasi penal (penal mediation)

atas perkara tindak pidana karena: (1) tidak

dikaitkan dengan ide keadilan restoratif

terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut

(restorative justice) dan diskresi (discretion),

ternyata bukan merupakan tindak pidana,

maka dapat dikatakan bahwa ajaran atau

atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum.

nilai-nilai yang mendasari mediasi penal

Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan

(penal

karena ketiga alasan dimaksud, maka penyidik

justice, sedangkan roh mediasi penal (penal

memberitahukan hal ini kepada penuntut

mediation)

umum, tersangka atau keluarganya. Tentunya

restortaif (restorative justice) ada pada

mediation) untuk

adalah mewujudkan

restorative keadilan

398


tiap-tiap institusi penegak hukum. Hal ini

bangsa beradab. Dalam skala lokal, pelaku

dapat diketahui seperti halnya jaksa punya

kejahatan

polisi

punya

di

Indonesia

bisa

diskresi

dikucilkan, ditolak atau dikeluarkan dari

(discretion). Dengan demikian diskresi yang

komunitasnya. Jika menyangkut kejahatan

dimiliki institusi kepolisian merupakan roh

tertentu, suatu masyarakat dapat melakukan

atau sesuatu yang bisa menghidupkan atau

upacara atau kegiatan ritual sebagai upaya

setidak-tidaknya menjadi sumber inspirasi

pemulihan keseimbangan agar jiwa komunal

dimana mediasi penal dapat diterapkan pada

kemasyarakatan pulih kembali. Fenomena

tahap penyidikan oleh kepolisian sehingga

praktek hukum ini menunjukkan bahwa

akan menciptakan kedamaian bagi para

perbuatan pidana berada dalam kawasan

pihak yang berperkara serta terwujudnya rasa

publik dan tidak berada dalam ranah privat

keadilan yang dapat memulihkan para pihak

seperti hubungan keperdataan.21

deponeering

dan

kesusilaan

Keterlibatan

dan masyarakat secara umum.

B. Pelaksanaan

Mediasi

Penal

sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara pada Tindak Pidana Pencurian Ringan oleh Kepolisian Resort Malang Kota Dalam proses peradilan pada perkara pidana yang berupaya maksimal untuk menemukan dan mewujudkan kebenaran materiil, sering muncul keluhan ketidakadilan dari pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam perkara tersebut. Karena dalam perkara pidana stakeholder-nya tidak seperti dalam perkara perdata yaitu penggugat dan tergugat, tetapi lebih luas yaitu korban, pelaku dan masyarakat banyak terutama komunitas sekitar di mana kejahatan itu terjadi. Bahkan dalam perkara kejahatan luar biasa yang menyangkut kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang dan agresi, stakeholder-nya adalah masyarakat internasional dan/atau bangsa-

masyarakat

sebagai

komponen stakeholder dalam perkara pidana berbanding lurus dengan jangkauan tingkat berbahayanya kejahatan yang dilakukan. Komunitas

masyarakat

banyak

sebagai

stakeholder juga merupakan konsekuensi etis dari akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan, sehingga menuntut rasa pertanggungjawaban kolektif dari masyarakat, karena berbahayanya kejahatan

berada

dalam

ranah

publik.

Jika masyarakat beradab tidak melakukan reaksi terhadap perbudakan, pembunuhan massal atau kejahatan kemanusiaan lainnya, maka martabat kemanusiaan dapat berubah dan merosot menjadi setingkat dengan kebinatangan. Jika bangsa manusia tidak merespon

terhadap

kemanusiaan,

penistaan

berarti

tidak

martabat merasa

bertanggung jawab dan mati rasa terhadap harkat kemanusiaan dirinya sendiri. Atensi, empati dan tanggung jawab stakeholder atas

21 M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 26.


399

adanya kejahatan manusia terhadap manusia

mediasi penal pada dasarnya merupakan

lainnya merupakan bagian dari sikap moral.

salah

Entitas tanggung jawab, niat, kesalahan dan

pelaksanaan konsep restorative justice dalam

rasa bersalah merupakan fokus acuan hukum

penyelesaian perkara pidana. Mediasi penal

pidana dan proses pengadilan perkara pidana.

sebagai mekanisme penyelesaian perkara

justice

bertujuan

untuk

mewujudkan

pemulihan

kondisi

korban

kejahatan,

pelaku

Restorative

dan

masyarakat

satu

sarana

dalam

mewujudkan

pidana dalam mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice). Restorative

justice

merupakan

suatu

berkepentingan (stakeholder) melalui proses

model pendekatan yang muncul dalam era

penyelesaian perkara yang tidak hanya

tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian

berfokus pada mengadili dan menghukum

perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan

pelaku. Dalam proses pengadilan pidana

yang dipakai pada sistem peradilan pidana

konvensional, kepentingan korban seolah-

konvensional, pendekatan ini menitikberatkan

olah telah terwakili atau direpresentasikan

pada adanya partisipasi langsung pelaku.

oleh negara cq pemerintah cq kejaksaan

Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan

dan kepolisian. Pertanyaannya, seberapa

ini masih diperdebatkan secara teoritis, akan

efektif dan representatif pemerintah dapat

tetapi pandangan ini pada kenyataannya

mewakili

berkembang

kepentingan

korban

kejahatan

dan

banyak

mempengaruhi

secara utuh? Perlu cermin besar untuk dapat

kebijakan hukum dan praktik di berbagai

melihat kepentingan korban kejahatan, karena

negara.23

menyangkut hak, martabat dan kemampuan

Berangkat dari teori restoratif justice inilah

insani dari korban selaku manusia yang

Polres Malang Kota menerapkan mediasi penal

berdaulat. Begitu pula hak dan kepentingan

sebagai alternatif penyelesaian perkara dalam

masa depannya. Apalagi kalau korban yang

kasus pencurian ringan. Hal ini dikatakan oleh

berstatus kepala keluarga yang mempunyai

May Retnowati, bahwa mediasi penal dan

tanggungan anggota keluarga.22

restorative justice mempunyai hubungan yang

Perkembangan ide mediasi penal tidak

erat dan memiliki tujuan yang sama yakni

lepas dari perkembangan ide restorative

menyelesaikan perkara dengan melibatkan

justice sebagai salah satu ide pembaharuan

pihak tersangka dan korban sehingga rasa

hukum pidana (penal reform), karena konsep

keadilan tercipta di masyarakat.24

Mengenai teknis pelaksanaan mediasi

22 Ibid., hlm. 27. 23 Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya), Restorative Centre, http://evacentre.blogspot.com/p/restorative-justice-di-indonesia.html, diakses 20 Nopember 2014 pukul 11.00 WIB. 24 Wawancara dengan Aiptu May Retnowati, Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 10 Nopember 2014.


400

penal yang dilakukan oleh Polres Malang

terpenting dan harus diperhatikan adalah

Kota dalam menyelesaikan perkara pencurian

adanya kesepakatan. Hal ini dikarenakan

ringan, dikemukakan oleh Aji Lukmansyah,

kesepakatan itu (para pihak) merupakan sebuah

yakni:25

komitmen bersama untuk melakukan proses

1. mempertemukan para pihak

(saksi,

damai dengan cara-cara yang dibenarkan oleh

korban dan tersangka serta keluarga

hukum yang dituangkan dalam sebuah surat

korban/tersangka);

resmi yang ditandatangani oleh para pihak.27

2. menyaksikan pengembalian barang yang

Mediasi dalam perkara pidana dapat

dicuri oleh pelaku atau ganti kerugian

dilakukan dalam bentuk langsung atau tidak

lain;

langsung, yaitu dengan mempertemukan para

3. membantu membuat surat kesepakatan

pihak (korban dan pelaku) secara bersama-

bersama para pihak (saksi, korban dan

sama atau mediasi yang dilakukan oleh

tersangka);

mediator secara terpisah (kedua belah pihak

4. menerima surat pencabutan perkara

tidak dipertemukan secara langsung). Ini dapat dilakukan oleh mediator profesional atau

(laporan polisi); perkara

relawan terlatih. Mediasi dapat dilakukan di

terhadap kasus tersebut untuk menentukan

bawah pengawasan lembaga peradilan pidana

penyelesaiannya.

atau organisasi berbasis masyarakat yang

5. penyidik

Senada menambahkan

melakukan

dengan bahwa

gelar

itu,

Mudjianto

independen dan selanjutnya hasil mediasi

jika

tersangkanya

penal dilaporkan kepada otoritas peradilan

masih anak di bawah umur, maka orang tua wajib mendampinginya. Hal ini dilakukan

pidana.28 Pelaksanaan mediasi penal oleh Polres

untuk menjaga psikologis atau kejiwaan dari

Malang

Kota

dilakukan

dalam

bentuk

anak tersebut. Karena pada dasarnya seorang

langsung yaitu dengan mempertemukan para

anak memiliki sisi psikologis yang lemah dan

pihak (korban dan pelaku) secara bersama-

kadang dia tidak tahu apa yang diperbuatnya

sama, dimana pihak penyidik Polres Malang

itu benar atau bertentangan dengan aturan

Kota bertindak sebagai mediatornya. Hal

yang berlaku.26

ini dikatakan oleh Rudy Hidajanto bahwa

Menurut Santi Aman Wibowo, dari

tentunya pihak penydik sebagai mediator

keseluruhan proses mediasi penal yang

akan bersikap netral dan akan mengakomodir

dilakukan oleh Polres Malang Kota, hal yang

kepentingan

para

pihak.

Lebih

lanjut

25 Wawancara dengan Aipda Aji Lukmansyah, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 10 Nopember 2014. 26 Wawancara dengan Brigadir Mudjianto, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 10 Nopember 2014. 27 Wawancara dengan Briptu Santi Aman Wibowo, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 10 Nopember 2014.


ia

menyatakan

bahwa

adanya

terletak pada korban dan didukung oleh

penyelesaian perkara di luar pengadilan (di

tersangka yang kooperatif mengakui segala

tingkat kepolisian) maka perkara tersebut

perbuatannya. Namun, apabila si korban tidak

dianggap tuntas/selesai. Kemudian penyidik

mau menyelesaikannya secara kekeluargaan

membuat

melalui mediasi penal, maka perkara akan

SP2HP

(Surat

dengan

401

Pemberitahuan

Perkembangan Hasil Penyidikan) kepada

harus dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.

saksi pelapor bahwa perkara yang dilaporkan

Sebagai langkah terakhir, apabila korban

telah selesai secara kekeluargaan sehingga

masih bersikukuh untuk melanjutkan ke tingkat

penyidik tindak menindaklanjuti lagi proses

persidangan, maka pihak Polres Malang Kota

penyidikan. Dengan demikian sudah ada

mencoba menasehati dan menjelaskan duduk

kepastian hukum dan masyarakat puas atas

persoalannya yang salah salah satunya adalah

pelayanan petugas kepolisian.29

memberikan pengertian bahwa nilai barang

Kenyataan yang terjadi di lapangan,

yang dicuri itu adalah ringan.31 Akan tetapi

Polres Malang Kota juga mengalami kendala

semuanya akan tetap kembali pada kemauan

dalam

dan kehendak pada diri si korban karena

melakukan

penyelesaian

perkara

dengan mediasi penal. Hal ini diungkap oleh

korban adalah pihak yang dirugikan.

Mudjianto, yang mengatakan bahwa kendala

Kendala lainnya, adalah apabila setelah

yang sering dihadapi oleh Pihak Polres

terjadi kesepakatan bersama para pihak (korban

Malang Kota dalam menyelesaikan perkara

dan tersangka) dan telah ada pencabutan

dengan mediasi penal adalah tersangka tidak

Laporan Polisi oleh korban tetapi kemudian

mengakui perbuatannya, barang bukti tidak

setelah itu, korban datang dan meminta

ada pada pelaku, dan korban tidak mau

kembali agar kasusnya dilanjutkan, penyidik

diselesaikan secara kekeluargaan dan tetap

akan menjelaskan bahwa kesepakatan itu telah

meminta perkara diselesaikan sampai ke

menjadi perjanjian kedua pihak dan bersifat

tingkat pengadilan.30 Apabila ketiga unsur

mengikat serta kasus itu pun telah dihentikan

ini belum terpenuhi, mustahil mediasi penal

penyidikannya.32 Saran/rekomendasi yang dapat penulisan

dapat dilakukan. Apabila kita cermati secara seksama,

berikan dalam tulisan ini antara lain: pertama,

perkara

perlu dibangun kesadaran bagi pengemban

pencurian ringan dengan mediasi penal

profesi di bidang hukum, baik kalangan

sebenarnya

28 29 30 31

ide

penyelesaian

DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, Op.cit., hlm. 93. Wawancara dengan Ipda Rudy Hidajanto, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 11 Nopember 2014. Wawancara dengan Brigadir Mudjianto, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 11 Nopember 2014. Wawancara dengan Briptu Santi Aman Wibowo, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 10 Nopember 2014. 32 Wawancara dengan Ipda Ipda Rudy Hidajanto, S.H., Anggota Satreskrim Polres Malang Kota, 11 Nopember 2014.

402


akademisi maupun praktisi tentang perlunya

puas atas pelayanan yang dilakukan oleh

penerapan mekanisme mediasi penal (penal

penyidik Polres Malang Kota. Karena tidak

mediation) dalam sistem peradilan pidana

semua kasus harus diselesaikan sampai ke

Indonesia

sebagai

tingkat persidangan; Kedua, pelaksanaan

alternatif dalam penyelesaian perkara tindak

mediasi penal juga dapat meningkatkan

pidana pencurian ringan termasuk perlunya

kepercayaan

lembaga mediasi penal sebagai pendukung

karena ada sebagian korban yang sebenarnya

pelaksanaan mediasi penal, agar pencapaian

hanya ingin agar kerugiannya diganti daripada

tujuan hukum dapat diwujudkan baik keadilan,

harus berperkara di pengadilan sehingga

kemanfaatan,

hukum

dengan mediasi penal masyarakat percaya

di dalam masyarakat. Dan kedua, konsep

bahwa Polri dapat menjadi mediator dalam

keadilan

penyelesaian perkara masyarakat; Dan ketiga,

di

masa

mendatang

maupun

restoratif

kepastian

perlu

diformulasikan

masyarakat

terhadap

dalam payung hukum yang kuat yakni

meningkatkan

undang-undang sebagai landasan legalitas

mengurangi beban kerja penyidik.

mengimplementasikan

dalam

penyelesaian

perkara

Polri

dan

penanganan

Pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan

perkara pidana. Kebijakan formulatif ini dapat

oleh Polres Malang Kota dalam menyelesaikan

didahului oleh Polri dengan diterbitkannya

perkara pencurian ringan, dilakukan dengan

suatu peraturan kepolisian terutama berupa

langkah-langkah sebagai berikut: pertama,

Peraturan Kapolri sebagai acuan atau pedoman

mempertemukan para pihak (saksi, korban

bagi penyidik.

dan tersangka maupun keluarga korban/

Simpulan

tersangka). Kedua, penyidik menyaksikan pengembalian barang yang dicuri oleh pelaku

Digunakannya mediasi penal sebagai

atau ganti kerugian lainnya. Ketiga, membantu

alternatif penyelesaian perkara pencurian

membuat surat kesepakatan bersama para

ringan yang dilakukan oleh Polres Malang

pihak (saksi, korban dan tersangka). Keempat,

Kota dilatarbelakangi oleh beberapa hal,

menerima surat pencabutan perkara (Laporan

yaitu: pertama, untuk menciptakan rasa

Polisi). Dan kelima, penyidik melakukan gelar

keadilan terhadap para pihak yaitu: saksi,

perkara untuk penyelesaian kasus tersebut.

korban, dan tersangka, sehingga masyarakat


403

DAFTAR PUSTAKA Buku

Wirjono

Adami Chazawi, 1995, Kejahatan terhadap Harta Benda, IKIP Malang, Malang. Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta. DS.

Dewi

dan

Fatahillah A.

Syukur,

2011, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie Publishing, Jakarta. Endang Poerwanti, 1998, Dimensi-dimensi Riset Ilmiah, UMM Pers, Malang. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2007, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung. Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung. M. Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Rycko Amelza Dahniel, 2009, Diskresi Kepolisian dalam Nilai-nilai Dasar Hukum, KIK-UI, Jakarta.

Projodikoro,

2003,

Asas-asas

Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta.

Jurnal Dwidja Priyatno, 2007, Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice),

Lembaga Advokasi

Hak

Anak (LAHA), Edisi VIII, Volume III, Bandung. Imam Sukadi, Matinya Hukum dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Risalah Hukum Volume 7 No.1, ISSN 021-969X, Fakultas Hukum Unmul.

Naskah Internet CSA Teddy

Lesmana,

Mediasi

Penal,

Sebuah Transplantasi Hukum dalam Sistem

Peradilan

Pidana,

www.

jambilawclub.com. Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice di Indonesia (Peluang dan Tantangan Penerapannya), Restorative Centre, http://evacentre.blogspot.com/p/ restorative-justice-di-indonesia.html.

MEDIASI PENAL SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKARA PENCURIAN RINGAN (STUDI DI POLRES MALANG KOTA)

Recommend Documents