MATRIKS HASIL RDPU BADAN LEGISLASI DENGAN AKADEMISI, KPU DAN PARTAI POLITIK RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2008
NOMOR….TAHUN….
TENTANG
TENTANG
PARTAI POLITIK
RDPU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dan pendapat merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dijamin oleh UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Menimbang : Partai Golkar: a. bahwa dalam rangka menguatkan Perlu memahami terlebih dahulu posisi demokrasi serta menunjang sistem demokrasi dan politik kita. Apakah posisi politik yang efektif dalam demokrasi kita masih transisi atau sudah menciptakan kehidupan berbangsa masuk dalam tahapan konsolidasi dan bernegara menuju masyarakat demokrasi. Partai Golkar berpandangan adil dan makmur; kita seharusnya sudah masuk pada tahapan konsolidasi demokrasi sehingga kita dapat berfikir pada format partai politik yang ideal dan dapat berbicara mengenai kualitas partai politik. Kita harus memiliki sikap terhadap kerancuan sistem ketatanegaraan dimana sistem Presidensiil berbeda dengan sistem
1
Multi Partai Politik. RUU tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik harus diupayakn untuk memperkuat sistem Presidensiil. Dalam konteks inilah dibutuhkan Partai politik yang berkualitas yang dicirikan oleh instrument partai politik yang berkualitas seperti kemandirian partai politik yang tercermin pada Sumber daya manusia, kelembagaan dan financial partai politik. Disamping itu kualitas partai politik perlu ditunjang oleh tradisi politik yang baik: komunikasi yang berbasis konseptual dan idealisasi ke depan. Partai PPP: Penyempurnaan UU Partai politik merupakan bagian integral dari upaya bersama untuk memperkokoh bangunan demokrasi dalam rangka mencapai citacita Proklamasi Kemerdekaan dan sebagai ikhtiar untuk membangun sistem politik yang demokratis dan memberikan dukungan yang kuat bagi terwujudnya sistem pemerintahan presidensiil yang kuat dan efektif.
2
b. bahwa untuk memperkukuh kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang kuat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta demokratis dan berdasarkan hukum;
Partai PPP: b. Menurut Pandangan PPP, perubahan dan penyempurnaan UU Partai Politik harus mengacu pada prinsip-prinsip: Pertama, sistem kepartaian yang dibangun haruslah memperkokoh NKRI. Kedua, memperkokoh kedaulatan rakyat dengan menjamin terlaksananya hak-hak politik wargan Negara dan meningkatnya partisipasi politik masyarakat Ketiga, regulasi sistem kepartaian harus mendorong terciptanya iklim yang kondusif untuk tumbuh berkembangnya demokrasi dalam modernisasi dalam pengelolaan partai politik sekaligus mewujudkna peningkatan kinerja partai politik Keempat: mendorong berjalannya pengkaderan dalam partai politik dan optimalisasi pendidikan politik bagi masyarakat Kelima, mewujudkan terciptanya stabilitas politik yang dinamis dengan terbentuknya partai politik yang sehat, kuat, modern dan akuntabel, serta mampu menciptakan terbentuknya pemerintahan yang kuat dan efektif.
c. bahwa kaidah demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, aspirasi, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan perlakuan yang tidak diskriminatif dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu diberi landasan
3
bahwa fungsi dan peran partai politik perlu ditingkatkan sebagai sarana partisipasi politik dalam masyarakat;
hukum; d. bahwa Partai Politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab; e. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
c.
bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik perlu diperbarui sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Partai Politik.
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah dan menyempurnakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 20, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Mengingat :Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22E ayat (3), Pasal 24C ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
dan
4
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PARTAI POLITIK.
Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggaran selanjutnya
Dasar Partai disingkat AD,
Prof. Kausar: ketentuan pasal 1 ayat 1 tingkat abstraksinya terlalu tinggi untuk itu usulan perubahan sebagai berikut: “Partai politik adalah organisasi yang berkewajiban mengartikulasi kepentingan rakyat serta berupaya bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat serta memfokuskan kepentingan mengendalikan kekuasaan pemerintah dan berupaya merebut posisi kekuasaan pada tingkat nasional daerah dan desa pada sisi lain berkewajiban memelihara, membina, dan membimbing persatuan dan kesatuan NKRI”
Politik, adalah
5
peraturan dasar Partai Politik. 3. Anggaran Rumah Tangga Partai Politik, selanjutnya disingkat ART, adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD. 4. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 5. Keuangan Partai Politik adalah semua hak dan kewajiban Partai Politik yang dapat dinilai dengan uang, berupa uang, atau barang serta segala bentuk kekayaan yang dimiliki dan menjadi tanggung jawab Partai Politik. 6. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. 7. Departemen adalah Departemen yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
7. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia.
BAB II PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK Pasal 2
(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh Prof Kausar:
paling sedikit 50 (lima puluh) orang Pasal 2 ayat (1) diusulkan sebagai berikut: warga negara Indonesia yang telah “Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh berusia 21 (dua puluh satu) tahun warga negara minimal 2500 orang. “ dengan akta notaris.
6
(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 100 (seratus) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan tersebar di 75% dari
Prof. Saldy Isra: “Persyaratan yang sudah ada, terutama yang terkait dengan jumlah minimal tidak perlu lagi diperberat. Namun sebagai sebuah organisasi yang bersifat nasional, syarat 50 orang pendiri harusnya ditambah dengan sebaran secara nasional para pendirinya. Sebaran diperlukan agar pendirinya tidak hanya berada dalam satu wilayah tertentu saja. Syarat minimal 50 orang ditambah dengan ketentuan sekurang-kurangnya tersebar di 30% provinsi di Indonesia.” I ketut Putra Erawan, Ph.D: Pengetatan syarat pendirian partai (jumlah pendiri, teritori yang diwakili lebih banyak) – dari 50 ke 1000? (Logika Moderate Pluralism menjamin Pemerintahan Efektif) Mekanisme untuk menjamin fungsi partai untuk menjamin pemerintahan yang efektif KPU: Pasal 2 ayat (1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 1.000 (seribu) orang WNI yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan akta notaris Dalam Pasal penjelasan WNI yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih, dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku.
7
jumlah provinsi dengan akta notaris.
Syamsuddin Haris: Bangsa kita memiliki empat kategori parpol yaitu: (1) Parpol yang tidak berbadan hokum (2) Parpol berbadan hukum (3) Parpol peserta pemilu (4) Parpol yang berhak duduk diparleman. Mengacu pada empat kategori diatas maka persyaratan pembentukan parpol jelas berbeda dengan persyaratan bagi parpol berbadan hokum, parpol peserta pemilu, dan parpol yang dapat duduk di legislatif. Karena itu persyaratan pembentukan parpol (yang tidak atau belum berbadan hokum sebenarnya tidak perlu ketat, namun persyaratan pembentukan parpol yang diatur UU no.2 Tahun 2008 jelas terlampau mudah. Saya mengusulkan persyaratan minimal menjadi 500 orang. Partai PPP: UU No. 2 Tahun 2008 telah merumuskan dengan baik tentang persyaratan pendirian dan pembentukan partai politik yaitu 50 orang. Hal ini sejalan dengan semangat dan ketentuan UUD 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Prinsipnya kita tidak terlalu mempersulit pembentukan dan pendirian partai politik tetapi memperketat partai politik sebagai peserta pemilu untuk membangun/menciptakan sistem multi partai sederhana.
8
Partai gerindra: Kita perlu melindungi kemerdekaan berserikat dan berkumpul oleh karena itu persyaratan yang lama, dimana Partai didirikan oleh 50 orang sudah tepat. Partai Hanura: kembali pada hak-hak dasar Warga Negara yang dilindungi oleh UUD 1945 tetapi dapat dipertimbangkan syarat pendirian partai politik dilakukan antara 100 sampai dengan 500 orang.
2. Pendirian
dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
Prof Kausar: Pasal 2 ayat (2) dana awal yang dimiliki sebagai berikut; “Pada tingkat DPP-Partai Politik memiliki dana awal minimal lima ratus juta rupiah (Rp. 500.000.000,-) Pada tingkat DPW- Partai Politik memiliki dana minimal dua ratus juta rupiah (Rp.200.000.000,-) Pada tingkat DPD-Partai Politik memiliki dana awal minimal Seratus Juta Rupiah (Rp.100.000.000,-)” Catatan: Ayat (2) yang lama tetap dan menjadi ayat (3). Dan ayat (3), ayat (4),dan ayat (5) yang lama menjadi ayat (4), Ayat (5) dan ayat (6).
3. Akta
notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat AD dan ART
9
serta kepengurusan Partai Politik tingkat pusat.
4. AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memuat paling sedikit: a. asas dan ciri Partai Politik; b. visi dan misi Partai Politik; c. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik; d. tujuan dan fungsi Partai Politik; e. organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan; f. kepengurusan Partai Politik; g. h.
i. j.
peraturan dan keputusan Partai Politik; pendidikan politik; dan k.
l.
mekanisme rekrutmen anggota partai politik dan jabatan politik; mekanisme pemberhentian dan penggantian anggota antar waktu di DPR dan DPRD;
keuangan Partai Politik.
5. Kepengurusan
Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menyertakan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
J. Kristiadi: Pasal 2 ayat (5): Persyaratan menyertakan paling rendah 30% keterwakilan perempuan untuk kepengurusan tingkat pusat, memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% untuk kepengurusan tingkat provinsi/kabupaten/kota.
10
mekanisme kaderisasi; dan
dan
tingkatan
Pasal 3
Pasal 3 (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Departemen untuk menjadi badan hukum. (2)
(1)
Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai: a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c.
kantor tetap;
Prof Kausar: Pasal 3 ayat (2) huruf c, dirubah menjadi “ Kantor tetap dimiliki partai politik tingkat pusat, tingkat propinsi, tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan” Prof. Saldy isra Karena sudah terbilang berat, persyaratan kepengurusan partai politik yang ada tidak perlu ada penambahan lagi. Yang diperlukan penambahan syarat kantor “permanen”. Harusnya kepengurusan di setiap tingkatan punya kantor yang permanen dan harus ada jaminan kantor itu digunakan untuk satu kali periode
11
Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.
pemilihan umum. Syarat ini diperlukan untuk menghindari kantor yang hanya “papan nama”. d. kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan
Prof Kausar: Pasal 3 ayat (2) huruf d, dirubah menjadi: “Kepengurusan paling sedikit 60 % dari jumlah propinsi, 75 % dari jumlah kabupaten/kota, dan 90% dari jumlah kecamatan dari setiap kabupaten/kota.” Prof Saldy Isra: Desentralisasi menjadi keniscayaan untuk memperluas jalan munculnya pemimpin bangsa yang tidak hanya berasal dari “pusat”. Dengan desentralisasi partai politik, akan terbuka kemungkinan “jenjang karir” dalam tubuh partai politik. Desentralisasi partai politik diperlukan dalam pengisian jabatan politik di tingkat lokal. I ketut Putra Erawan, Ph.D: Desentralisasi partai politik Mekanisme untuk terbentuknya partai politik yang responsif dan berdasarkan program (programmatic party) KPU: Pasal 3 ayat (2) huruf d Persyaratan untuk menjadi badan hokum disamakan dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 10 tahun 2008
12
e.
kepengurusan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan
J.Kristiadi Pasal 3 ayat (2) huruf d Ketentuann ini memperberat persyaratan pembentukan parpol, meskipun konstitusi menjamin kebebasan masyarakat bentuk parpol. Syamsuddin Haris Bagi Partai Politik berbadan hukum, persoalan sebenarnya bukan pada persentase/jumlah kepengurusan pada tingkat kabupaten/kota dan kecamatan, melainkan lebih pada validitas data kepengurusan parpol yang diverifikasi oleh kementerian hukum dan HAM. Sejumlah pengurus parpol di daerah kemungkinan besar sudah menjadi pengurus parpol yang telah ada. Oleh karena itu yang perlu diperketat bukan jumlah kepengurusan parpol di kabupaten/kota dan kecamatan, melainkan sistem verifikasi parpol berbadan hukum yang dilakukan oleh kemenhukham. Caranya adalah: (1) Kemenhukham perlu membentuk tim verifikasi Independen pada setiap kantor wilayah di setiap provinsi; (2) Kemenkunham memperkuat sistem data base parpol berbadan hukum, sehingga sistem tersebut langsung dapat menggugurkan kepengurusan disuatu daerah apabila terdapat indentitas pengurus yang ganda.
13
Partai PPP: Sejalan dengan sistem kepartaian yang akan dibangun: maka partai politik yang dibentuk haruslah bersifat nasional yang diwujudkan dengan persebaran kepengurusan dengan terwakili secara geografis. Untuk menjadi badan hokum, maka Partai politik harus mempunyai paling sedikit 75% dari jumlah Provinsi, 75% dari jumlah kabupaten/kota dan 50% dari jumlah kecamatan. Partai Gerindra: untuk persyaratan pengurus partai politik kami berpendapat sebaiknya tetap sama dengan UU No. 2 Tahun 2008 yakni 60% pusat, 50% kabupaten dan 25% kecamatan. Partai Hanura: sama dengan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. PKB: Pengetatan pendirian partai politik • Persyaratan partai politik yang sekarang sudah cukup baik.
ada
Perlu kejelasan dan transparansi syarat pendaftaran partai politik ke DEPKUMHAM untuk menciptakan kondisi yang lebih dinamis dn sehat bagi partai politik.
14
e. memiliki rekening atas nama Partai Prof Saldy Isra: “Syarat rekening partai politik menjadi Politik. sebuah keniscayaan. Kalaupun ada dana minimal, jumlahnya jangan terlalu besar. Yang paling mendasar, tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana partai politik. Kewajiban partai politik melaporkan sumber keuangan partai politik. Selain itu, diatur secara jelas audit penggunaan keuangan partai politik. Juga harus diatur sanksi yang akan dijatuhkan bagi partai politik yang tidak memenuhi kewajiban pengelolaan keuangan secara benar.” Syamsuddin Haris: Keharusan bagi parpol untuk memiliki rekening tidak ada artinya tanpa jumlah dana minimal yang nominalnya setara dengan jumlah sumbangan maksimal bagi perusahaan atau korporasi terhadap parpol yang ditentukan UU. Partai PPP: Partai Politik harus memiliki rekening Partai, dengan jumlah dana minimal yang harus dimilikinya, ditentukan dalam Undang-Undang. Hal ini untuk mewujudkan kesungguhan membentuk Partai dan sekaligus sebagai modal awal untuk operasional Partai Politik. Nominalnya bias dirumuskan, setidaknya mencukupi untuk biaya operasional 1 tahun pertama, misalnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
15
e.
memiliki dana simpanan dalam rekening atas nama Partai Politik paling sedikit Rp. 100.000.000. (seratus juta rupiah).
Partai Gerindra: sebaiknya ada persyaratan minimal paling tidak 2 Miliar. Partai Hanura: Perlu ada persyaratan rekening. Pasal 4 (1) Departemen menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
(1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).
(2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. (3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi. (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. BAB III PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
16
DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI POLITIK Pasal 5
Pasal 5
KPU: (1) Perubahan AD dan ART harus Pasal 5 ayat (1) didaftarkan ke Departemen paling lama Dalam ketentuan tersebut perlu ditambah 14 (empat belas) hari terhitung sejak ketentuan bahwa yang mengajukan terjadinya perubahan tersebut. perubahan AD dan ART adalah ketua (2) Pendaftaran perubahan sebagaimana umum dan sekretaris jendral yang dimaksud pada ayat (1) menyertakan dilampiri dengan berita acara rapat pleno akta notaris mengenai perubahan AD partai politik yang bersangkutan dan dan ART. diketuai oleh dewan Pembina/dewan syuro. Prof Kausar: perlu penambahan ayat tentang: 1. Masa berlaku AD dan ART selama 5 tahun 2. Perubahan AD dan ART sekali dalam 5 tahun Prof Saldy Isra: 1. AD/ART Partai Politik seharusnya menjadi wadah untuk menuangkan beberapa perintah yang ada dalam UU Partai Politik. Selain itu, AD/ART harus mengatur secara jelas dan demokratis hal-hal yang terkait dengan “nasib” aktivis partai politik. Misalnya dalam masalah pemberhenatian anggota partai politik, alasan-alasan atau syarat untuk diberhentikan harus diatur secara jelas dalam AD/ART. Alasan-alasan
17
(1)
AD dan ART dapat diubah sesuai dengan dinamika dan kebutuhan partai politik.
(2) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik. (3) Perubahan AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan ke Kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut. (4) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaris mengenai perubahan AD dan ART.
2.
atau syarat-syarat tersebut harus diambil melalui proses yang demokratis. Sebaiknya ada satu Bab dalam UU Partai Politik yang mengatur masalah AD/ART Partai Politik. Dalam Bab tersebut ditentukan batasan minimal yang harus dimuat dalam AD/ART Partai Politik. Pengaturan diperlukan agar gagasan-gagasan pembaruan yang tertuang dalam UU Partai Politik tertampung dalam AD/ART Partai Politik.
Syamsuddin Haris: Perlu ditegaskan perubahan AD/ART dilakukan melalui mekanisme institusi tertinggi parpol dalam pengambilan keputusan, misalnya kongres atau muktamar. Partai PPP: AD/ART Partai merupakan konstitusi dan pedoman partai yang bersifat fundamental dan merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh anggota partai. Maka AD/ART tentunya tidak mudah dirubah dan direvisi seenaklnya. AD/ART dapat dirubah melalui forum permusyawaratan tertinggi Partai seperti Muktamar, Konggres, Munas. Apabila terjadi perselisihan atau konflik kepengurusan, maka harus diselesaikan dengan cara musyawawah mufakat.
18
Partai Gerindra: mekanisme tetap diserahkan pada internal partai politik. Partai Hanura: internal partai politik karena penyelenggaraan partai politik berbedabeda. Pasal 6 Perubahan yang tidak menyangkut hal pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diberitahukan kepada Menteri tanpa menyertakan akta notaris. Pasal 7 (1) Menteri mengesahkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap. (2) Pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 8 Dalam hal terjadi perselisihan Partai Politik, pengesahan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tidak
19
dapat dilakukan oleh Menteri. BAB IV ASAS DAN CIRI Pasal 9 (1) Asas Partai Politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2) Partai Politik dapat mencantumkan ciri tertentu yang mencerminkan kehendak dan cita-cita Partai Politik yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Asas dan ciri Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penjabaran dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. BAB V TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 10 (1) Tujuan umum Partai Politik adalah: a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjaga dan memelihara keutuhan
20
Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah: a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan; b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional. Pasal 11 (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
Prof Kausar: Pasal 11 ayat (1) perlu penambahan sub ayat yakni huruf (f) yang menyatakan “ komunikasi politik yaitu partai politik menjadi mediator menyampaikan tuntutan masyarakat kepada penguasa
21
dan partai politik meyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
J Kristiadi: Pasal 11 ayat (1) huruf e Rekruitment politik dalam proses pengisian jabatan melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Partai PPP: Rekrutmen Politik untuk jabatan-jabatan public tidak perlu diatur dalam UU. Partai politik telah mempunyai ketentuan, aturan dan pedoman sesuai dengan kebijakan partainya masing-masing. Jabatan public memang merupakan salah satu ruang bagi partisipasi dan aktualisasi
22
kader-kader partai dalam berperan serta memajukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Akan tetapi criteria loyalitas kader tidak berbanding lurus dengan lamanya menjadi anggota Partai Politik. (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional. BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 12 Partai Politik berhak: a. memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara; b. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri; c. memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; d. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan
23
perundang-undangan; e. membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; f. mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; g. mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; h. mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; i.
mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundangundangan;
KPU: Pasal 12 huruf i Dalam penjelasan ketentuan tersebut perlu ditambah ketentuan bahwa partai politik dalam mengajukan/mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati,
24
serta walikota dan wakil walikota wajib mengutamakan kader partai politik yang telah memiliki masa keanggotaan tertentu, berpengalaman dalam bidang pemerintahan, dan telah teruji legalitasnya, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. j.
membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik; dan
k. memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 Partai Politik berkewajiban: a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan; b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional; d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
25
f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum; g. melakukan memelihara anggota;
pendaftaran ketertiban
dan data
h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat; i.
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
memiliki rekening khusus dana KPU: Pasal 13 huruf j kampanye pemilihan umum; dan Dalam penjelasan perlu diubah sebagai berikut:”Rekening khusus dana kampanye pemilu hanya berlaku bagi partai politik sebagai peserta pemilu dan paling sedikit memiliki saldo Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)”. k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat. j.
BAB VII KEANGGOTAAN DAN KEDAULATAN ANGGOTA
26
Pasal 14 (1) Warga negara Indonesia dapat menjadi anggota Partai Politik apabila telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin. (2) Keanggotaan Partai Politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART. Pasal 15 (1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakan menurut AD dan ART. (2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakan serta hak memilih dan dipilih. (3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD dan ART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik. Pasal 16 (1)
Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila: a.meninggal dunia; b. mengundurkan diri secara tertulis; c. menjadi anggota Partai Politik lain; atau d. melanggar AD dan ART.
Prof Kausar: Pasal 16 ayat (1) dilakukan penambahan yaitu huruf (e) yang menyatakan “ melakukan tindak pidana.”
27
(2) Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Partai Politik. (3) Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
J.Kristiadi: Pasal 16 ayat (3). Anggota parpol yang diberhentikan oleh parpol berhenti pula sebagai anggota perwakilan.
BAB VIII ORGANISASI DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 17 (1)
(2)
(3)
Organisasi Partai Politik terdiri atas: a.organisasi tingkat pusat; b. organisasi tingkat provinsi; dan c. organisasi tingkat kabupaten/kota.
Prof Kausar: Pasal 17 ayat (1) dilakukan penambahan yaitu huruf (d) yang menyatakan “ Organisasi tingkat kecamatan”
KPU: Pasal 17 a. Menurut KPU struktur pengurus Organisasi Partai Politik dapat partai politik yang bersifat hierarkis dibentuk sampai tingkat masih diperlukan, dengan ketentuan kelurahan/desa atau sebutan lain. paska berlakunya ketentuan Pasal Organisasi Partai Politik sebagaimana 202 tentang ambang batas minimum dimaksud pada ayat (1) mempunyai 2 ½ % bagi partai politik tingkat pusat hubungan kerja yang bersifat hierarkis. untuk diikutkan pada tahap penentuan perolehan kursi DPR, maka dalam perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 perlu menampung substansi tersebut dalam pasal peralihan dalam rangka
28
b.
Pasal 18
penyederhanaan partai politik secara alamiah, dan ketentuan tersebut tidak berlaku untuk partai politik baru. Undang-Undang partai politik juga perlu mengatur apakah diperbolehkan pengurus partai politik yang berkedudukan di luar negeri, karena akan bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008.
Prof Kausar: Pasal 18 usul penambahan satu ayat yaitu ayat (4) yang menyatakan “ Organisasi partai politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
(1) Organisasi Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara. (2) Organisasi Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi. (3) Organisasi Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. BAB IX KEPENGURUSAN Pasal 19 (1) Kepengurusan Partai Politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara. (2) Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi berkedudukan di ibu kota
29
provinsi. (3) Kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota. (4) Dalam hal kepengurusan Partai Politik dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain, kedudukan kepengurusannya disesuaikan dengan wilayah yang bersangkutan.
Prof Kausar: Pasal 19 Usulan penambahan satu ayat yang menempati posisi ayat (4) dan ayat (4) menjadi ayat 5 yang menyatakan “ Kepengurusan partai politik tingkat kecamatan berkedudukan di ibu kota kecamatan.
Pasal 20 Kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30% (tiga puluh perseratus) yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masingmasing. Pasal 21 Kepengurusan Partai Politik dapat membentuk badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya. Pasal 22 Kepengurusan Partai Politik di setiap Prof Kausar: tingkatan dipilih secara demokratis melalui Pasal 22 diusulkan untuk dilakukan musyawarah sesuai dengan AD dan ART. perubahan menjadi 2 ayat yang menyatakan sebagai berikut: (1) Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui musyawarah sesuai dengan
30
AD dan ART. (2) Calon pimpinan partai politik berpendidikan minimal S2 pada tingkat pusat dan propinsi, sedangkan kabupaten kota calon pimpinan partai politik minimal berpendidikan S1. Pasal 23 (1) Pergantian kepengurusan Partai Politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART. (2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke Departemen paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya pergantian kepengurusan.
(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan partai politik tingkat pusat didaftarkan ke kementerian paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.
(3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan. Pasal 24 Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan. Pasal 25 Perselisihan kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terjadi apabila pergantian kepengurusan
31
Partai Politik yang bersangkutan ditolak oleh paling rendah 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik. Pasal 26 (1) Anggota Partai Politik yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan dan/atau keanggotaan Partai Politiknya tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama.
J.Kristiadi: Pasal 26 ayat (1) Anggota parpol yang diberhentikan tidak dapat membentuk kepengurusan dari partai yang sama.
(2) Dalam hal dibentuk kepengurusan dan/atau Partai Politik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberadaannya tidak diakui oleh Undang-Undang ini. BAB X PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 27
Prof Kausar: Pasal 27 usulan perubahan pasal yang menyatakan sebagai berikut: Pengambilan keputusan partai politik disetiap tingkatan berstatus otonomi dan dilakukan secara demokratis. Partai politik tingkat wilayah dan cabang memiliki status otonomi dalam hal; (a) Menetapkan calon pimpinan paratai politik tingkat wilayah dan tingkat cabang yang dipilih secara demokratis. (b) Pencalonan dan penetapan calon anggota DPRD oleh pengurus partai politik tingkat wilayah dan tingkat
32
kabupaten kemudian disetujui oleh pimpinan pusat partai politik. (c) Pencalonan anggota DPR-RI diusulkan oleh pimpinan partai politik kabupaten/kota dan ditetapkan oleh pimpinan partai politik pusat. Pengambilan keputusan Partai Politik di I ketut Putra Erawan, Ph.D: setiap tingkatan dilakukan secara Munas dan kongres adalah tempat demokratis. perancangan program-program partai pada tingkat nasional dan prioritas dari partai pada tingkat regional dan lokal. (programmatic party)Mekanisme untuk terbentuknya partai politik yang responsif dan berdasarkan program Pasal 28 Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sesuai dengan AD dan ART Partai Politik. BAB XI REKRUTMEN POLITIK Pasal 29
Prof Kausar: Pasal 29 perlu penambahan 3 ayat lagi yang menyatakan: (1) Partai politik merekrut anggota partai politik harus menggutamakan anggota partai politik yang aktif dan memiliki masa keanggotaan minimal 2,5 tahun dan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan sebagai wakil parati politik. (2) Pengurus partai politik yang terpilih sebagai anggota DPRD, DPR, kepala
33
daerah, wakil kepala daerah, Presiden, wakil presiden, maka pengurus yang bersangkutan wajib membuat surat penggunduran diri sebagai pengurus partai politik. (3) Jika anggota pengurus parpol direkruit oleh presiden sebagai menteri, maka yang bersangkutan pengurus parpol berkewajiban menggundurkan diri dari pengurus parpol secara konstitusional. (1) Partai Politik melakukan rekrutmen Syamsuddin haris: terhadap warga negara Indonesia untuk Rekrutmen politik untuk jabatan publik menjadi: jelas harus menggutamakan kader parpol yang telah memiliki masa keanggotaan dan/atau kepengurusan dalam jangka waktu tertentu, misalnya lima tahun, meskipun tidak harus menutup peluang sama sekali bagi nonkader yang memiliki kualifikasi minimal tertentu yang disepakati oleh internal parpol. Selain itu yang perlu dilembagakan dan wajib dilakukan parpol adalah penyelenggaraan diklat bagi para calon legislator agar mereka memiliki pemahaman minimal mengenai bidang tugasnya di legislatif/eksekutif. a. anggota Partai Politik; b. bakal calon anggota Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah;
Dewan Prof Saldy Isra: Dewan Khusus untuk pengisian calon anggota legislatif, UU Partai Politik sebaiknya menentukan bahwa harus ada proses
34
penjenjangan tertentu untuk bisa menjadi calon anggota legislatif. Dengan pengaturan seperti itu, partai politik punyak kewajiban melakukan pendidikan (pengkaderan) untuk memberikan bekal yang cukup bagi kader partai politik sebelum diajukan sebagai calon anggota legislatif. Syamsuddin Haris: Rangkap jabatan publik bagi pengurus parpol harus dilarang untuk semua jajaran lembaga eksekutif dan yudikatif di semua tingkat, namun tidak perlu larangan bagi rangkap jabatan publik di legislatif. Rangkap jabatan hampir pasti melahirkan konflik kepentingan, sehingga perlu larangan tegas bagi pengurus parpol yang terpilih atau diangkat sebagai pajabat publik di eksekutif dan yudikatif. Partai Gerindra: sebaiknya ada larangan bagi rangkap jabatan. c. bakal calon Presiden Presiden; dan
dan
Wakil Prof Saldy isra: Yang diperlukan bukan larangan merekrut orang dari “luar’ partai politik. Harusnya UU Partai Politik mengatur mekanisme/ proses perekrutan untuk mengisi jabatan politik secara terbuka, tranparan, dan partisatif dalam proses rekrutmen awal jabatan politik. Penegasan ini diperlukan karena sistem ketatanegaraan kita memberikan kesempatan yang amat luas kepada partai politik sebagai “pintu
35
utama” dlm merekrut jabatan politik seperti Presiden/Wapres, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah d. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. PPP: Pengaturan rekrutmen Partai Politik untuk jabatan publik sudah cukup. Loyalitas seorang kader Partai Politik tidak sebanding dengan masa keanggotannya. Penentuan proses rekrutmen politik dikembalikan pada mekanisme internal Partai Politik masing-masing.
(1A)Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. kader partai politik yang telah memiliki masa keanggotaan paling sedikit (satu) tahun. b. telah mengikuti pelatihan kaderisasi secara berjenjang di tingkatan partai politik. c. mengikuti uji kepatutan dan kelayakan sesuai dengan AD dan ART Partai politik. d. Mempertimbangkan keterwakilan perempuan 30%
(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundangundangan.
I ketut Putra Erawan, Ph.D: Rekrutmen untuk jabatan politik dari kader partai. (Mekanisme untuk terbentuknya partai politik yang responsif dan berdasarkan program (programmatic party)
(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.
36
(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.
BAB XII PERATURAN DAN KEPUTUSAN PARTAI POLITIK Pasal 30 Partai Politik berwenang membentuk dan menetapkan peraturan dan/atau keputusan Partai Politik berdasarkan AD dan ART serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. BAB XIII PENDIDIKAN POLITIK Pasal 31
(1) Partai Politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:
Prof kausar: Pasal 31 usul tambahan 2 ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan: 1. Pendidikan politik dalam bentuk pengkaderan dan sejenisnya wajib dilakukan oleh partai politik minimal satu tahun satu kali setiap angkatan. 2. Apabila pengurus parati politik mengabaikan kewajiban, pada ayat (3) maka diberikan sanksi. Prof Saldy Isra: Proses politik tidak mungkin mengabaikan pendidikan politik. Dengan demikian, partai politik sebagai pilar utama kehidupan demokrasi, tidak mungkin menafikan adanya pendidikan politik. Pendidikan politik harus dilakukan bagi konstituen dan aktivis partai politik yang bersangkutan. Oleh karenanya, UU Partai Politik harus mengatur secara tegas bahwa partai politik berkewajiban
37
melakukan pendidikan politik. Dalam pengaturannya, bagaimana bentuk pendidikan itu ditentukan dalam UU Partai Politik. KPU: Apabila hendak mengetahui indikator yang jelas tentang pelaksanaan pendidikan politik, maka dalam UndangUndang perlu dicantumkan ketentuan tentang kewajiban partai politik untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan politik. J. Kristiadi: Pasal 31 ayat (1): Partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender. Syamsuddin Haris: Konteks pendidikan politik yang menjadi salah satu kewajiban dan tanggung jawab parpol sebenarnya bukanlah pendidikan dalam arti sempit, seperti misalnya penyelenggaraan diklat (pendidikan dan latihan) bagi masyarakat. Tetapi lebih pada tuntutan agar parpol dapat menjadi sumber perilaku yang layak dicontoh dan diteladani oleh masyarakat. Partai Gerindra: Pendidikan partai politik sangat perlu semisalnya di Gerindra ada pendidikan kader muda, madya dan pratama.
38
PKB: Pendidikan partai politik perlu diatur secara lebih baik untuk menciptkan kader-kader yang lebih berkualitas kedepannya.
a.
meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b.
meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
c.
meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
(2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN PARTAI POLITIK Pasal 32
39
(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan Partai Politik ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. (3) Penyelesaian perselisihan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui rekonsiliasi, mediasi, atau arbitrase Partai Politik yang mekanismenya diatur dalam AD dan ART.
J.Kristiadi: Pasal 32 ayat (3) Dilakukan secara musyawarah dan mufakat, kalau gagal ditempuh pengadilan atau diluar pengadilan melalui rekonsiliasi, mediasi atau arbitrase.
Pasal 33 (1) Perkara Partai Politik berkenaan dengan ketentuan Undang-Undang ini diajukan melalui pengadilan negeri. (2) Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. (3) Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan oleh pengadilan negeri paling lama 60 (enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan negeri dan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung. BAB XV
40
KEUANGAN Pasal 34 (1) Keuangan Partai Politik bersumber dari: a.
iuran anggota;
b. sumbangan yang hukum; dan
sah
menurut
c. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa. (3) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
Prof kausar: Pasal 34 ayat (3) usul perubahan yang dikaitkan dengan pasal 202 undangundang no.10 tahun 2008 sehingga perubahannya menjadi “ bantuan keuangan dari anggaran pendapatan…….. kepada partai politik mendapatkan suara secara nasional sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional, sedangkan DPRD propinsi DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan perolehan jumlah suara.” Prof Saldy Isra: Sumber keuangan partai politik yang berasal dari APBN maupun yang berasal dari APBD ada baiknya tetap dipertahankan. Setidaknya, dengan
41
sumber tersebut tetap menguatkan partai politik sebagai institusi publik. Yang terpenting pengelolaannya dilakukan sebagai transaparan sebagai dijelaskan dalam pengelolaan dalam bagian pengelolaan dana partai politik sebelumnya. (4) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
KPU: Apabila ketentuan Pasal 34 ayat (4) akan dihapus dalam rangka kemandirian partai politik, maka partai politik bukan suatu badan usaha nirlaba, tapi harus diperbolehkan mencari keuntungan/laba.
Pasal 35 (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud Prof Saldy Isra: dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b yang Sumbangan untuk partai politik yang berasal dari perseorangan, perusahaan diterima Partai Politik berasal dari: dan/atau badan usaha untuk partai politik bukan terletak pada masalah jumlah tetapi lebih kepada sumber, identitas, penyumbang. Meskipun demikian, jumlah batas sumbangan yang ada saat ini tidak perlu diperbesar. Bagaimanapun, semakin banyak sumbangan yang diterima partai partai politik akan semakin besar potensi ketergantungan partai politik terhadap mereka yang memberikan sumbangan. Namun berapapun batas sumbangan, yang terpenting identitas penyumbang harus jelas.
42
Syamsuddin haris: Pengaturan sumbangan untuk parpol yang terpenting bukanlah memperbesar nilai atau jumlah sumbangan minimal perorangan dan perusahaan/badan/korporasi, melainkan memastikan bahwa penyumbang adalah wajib pajak yang SPT pajaknya telah diaudit oleh auditor independen yang ditetapkan oleh Kemenhukham untuk parpol berbadan hukum dan oleh KPU untuk parpol peserta pemilu. a.
b.
perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART; perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
KPU: Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c Untuk perseorangan, paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan untuk perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). J. Kristiadi: Pasal 35 ayat (1) huruf b Sumbangan perorangan, bukan anggota maksimal senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) per perusahaan dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu)
J. Kristiadi: Pasal 35 ayat (1) huruf c Sumbangan perusahaan dan/atau badan usaha maksimal senilai Rp. 400.000.000.000,00 (Empat ratus miliar
43
c. perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) per perusahaan dan/atau badan
tahun anggaran.
rupiah)
usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.
Partai Gerindra: sumbangan yang berasal dari perusahaan da/atau badan usaha dapat ditingkatkan menjadi 10 Miliar. Partai Hanura: terhadap sumbangan terhadap partai politik yang paling diperlukan adalah adanya kejelasan penyumbangnya/transparansi. Partai PPP: jumlah sumbangan yang diberikan kepada partai sudah cukup sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 2008 tentang partai Politik. Karena kalau dinaikkan batasan jumlah sumbangannya akan menjadikan partai politik memiliki ketergantungan pada perusahaan atau bahkan partai politik bisa “dibeli”. Yang paling penting justru transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana sumbangan tersebut. (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip kejujuran, sukarela, keadilan, terbuka, tanggung jawab, serta kedaulatan dan kemandirian Partai Politik. Pasal 36 (1) Sumber keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 merupakan
44
pendapatan yang dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik, dan operasional sekretariat Partai Politik. (2) Penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik dikelola melalui rekening kas umum Partai Politik. (3) Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan melakukan pencatatan atas semua penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik. Pasal 37 Pengurus Partai Politik di setiap tingkatan organisasi menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan setelah tahun anggaran berkenaan berakhir. Pasal 38 Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 terbuka untuk diketahui masyarakat.
J. Kristiadi: Pasal 36 ayat (3) Pengurus partai setiap tingkatan mencatat pengeluaran dan penerimaan dana partai politik. J. Kristiadi: Pasal 37 Setiap partai pada semua jenjang menyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Pasal 38 Menurut KPU: frasa kalimat tersebut sudah cukup. Kendatipun demikian, perlu dicantumkan dalam konsiderans mengingat berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. J. Kristiadi: Pasal 38 Laporan pertanggung jawaban terbuka kepada masyarakat. (Catatan : Ketentuan keharusan parpol
45
punya rekening dan membuat laporan keuangan sangat diperlukan untuk control terhadap keuangan partai) Pasal 39 Pengelolaan keuangan Partai Politik diatur Prof Kausar: lebih lanjut dalam AD dan ART. pasal 39 usulan dilakukan perubahan menjadi 3 ayat yang menyatakan: 1. Pengurus partai politik berkewajiban mengelola keuangan partai politik sesuai AD dan ART. 2. bagian keuangan parati politik bersumber dari APBN, maka perlu diaudit kemudian diinformasikan kepada masyarakat. 3. Jika ditemui penyimpangan, maka pemerintah perlu memberi sanksi sesuai tingkatan penyimpangan. Prof Saldy Isra: Dalam masalah pengelolaan dana partai politik, harus diatur sedemikian rupa agar semua sumber keuangan partai tercatat dengan baik. Tidak hanya dalam soal sumber, penggunaan dana partai partai politik harus tercatat dengan baik. Agar semua itu dapat diketahui, harus ada pengaturan yang mewajibkan partai politik membuat laporan berkala (misalnya: setiap 4 atau 6 bulan) keuangan partai politik kepada publik. Selain itu, harus ada kewajiban untuk diaudit oleh akuntan publik.
46
Pasal 39 (1) Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. (2) Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan secara periodik. (3) Untuk keperluan audit dana maka partai politik wajib membuat laporan keuangan yang meliputi: a. laporan neraca: dan b. laporan arus kas.
I ketut Putra Erawan, Ph.D: (1) Prasyarat kemandirian finansial – rekening yang diaudit rutin dan diinformasikan ke publik, jumlah sumbangan riil dari perusahaan dan perorangan. (Logika Moderate Pluralism menjamin Pemerintahan Efektif) Mekanisme untuk menjamin fungsi partai untuk menjamin pemerintahan yang efektif (2) Profesional pengelolaan keuangan partai politik, Rekening yang diaudit rutin dan diinformasikan ke publik Mekanisme untuk terbentuknya partai politik yang responsif dan berdasarkan program (programmatic party) Syamsuddin Haris: Kelemahan utama UU parpol selama ini adalah pengaturan pengelolaan keuangan yang tidak transparan dan akuntable. Karena itu UU parpol hasil revisi semestinya memperketat kewajiban parpol dalam pelaporan rekening dan pertanggungjawaban penggunaan dana parpol. Kewajiban parpol yang perlu dimasukkan dalam UU parpol diantaranya adalah kewajiban mengumumkan laporan keuangan melalui media yang dapat diakses publik.(dapat berupa website parpol yang bersangkutan). Syamsuddin Haris: Kemandirian partai politik diperlukan untuk diatur. Dalam jangka pendek saya cenderung berpendepat bahwa untuk
47
memenuhi kebutuhan pendanaan parpol, subsidi Negara bagi parpol yang memperoleh kursi di legislatif perlu di perbesar. Sedangkan untuk jangka panjang memang perlu dipikirkan peluang bagi parpol untuk membentuk semacam badan usaha milik parpol (BUMP) dengan system akuntabilitas yang baik dan benar. Partai PPP: dalam rangka transparansi dan akuntabilitas, maka pengurus partai politik disetiap tingkatan organisasi tiap menyusun laporan pertanggungjawaban dan pengeluaran keuangan dan dikelola melalui rekening Partai Politik serta terbuka untuk diketahui masyarakat. Partai Gerindra: Laporan Keuangan Parpol sangat baik hal ini dimaksudkan untuk pendidikan politik dan agar dana tidak dikorupsi.
BAB XVI LARANGAN Pasal 40 (1) Partai Politik dilarang menggunakan nama, lambang, atau tanda gambar yang sama dengan: a. bendera atau lambang negara Republik Indonesia;
48
b. lambang lembaga negara atau lambang Pemerintah; c. nama, bendera, lambang negara lain atau lembaga/badan internasional; d. nama, bendera, simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; e. nama atau gambar seseorang; atau f. yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar Partai Politik lain. (2) Partai Politik dilarang: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (3) Partai Politik dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
J.Kristiadi: Pasal 40 ayat (3) Huruf a Partai politik dilarang terima bantuan dari pihak asing dalam bentuk apapun.
b. menerima sumbangan berupa uang, barang, ataupun jasa dari pihak mana pun tanpa mencantumkan
49
identitas yang jelas; c. menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d. meminta atau menerima dana dari badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau dengan sebutan lainnya;atau e. menggunakan fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagai sumber pendanaan Partai Politik. (4) Partai Politik dilarang mendirikan badan usaha dan/atau memiliki saham suatu badan usaha. (5) Partai Politik dilarang menganut dan mengembangkan serta menyebarkan ajaran atau paham komunisme/Marxisme-Leninisme. BAB XVII PEMBUBARAN DAN PENGGABUNGAN PARTAI POLITIK Pasal 41 Partai Politik bubar apabila: a. membubarkan diri atas keputusan
50
sendiri; b. menggabungkan diri dengan Partai Politik lain; atau c. dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 42 Pembubaran Partai Politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART. Pasal 43 (1) Penggabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dapat dilakukan dengan cara: a. menggabungkan diri membentuk Partai Politik baru dengan nama, lambang, dan tanda gambar baru; atau b. menggabungkan diri dengan menggunakan nama, lambang, dan tanda gambar salah satu Partai Politik. (2) Partai Politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. (3) Partai Politik yang menerima penggabungan Partai Politik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
51
huruf b tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Pasal 44 (1) Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diberitahukan kepada Menteri.
(2) Menteri mencabut status badan hukum Partai Politik pada ayat (1).
sebagaimana
dimaksud
Pasal 45
Pasal 45
Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Departemen.
Pembubaran Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia oleh Kementerian.
BAB XVIII PENGAWASAN Pasal 46
Prof Kausar: pasal 46 usul dilakukan penyempurnaan redaksional yang menyatakan “Pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang ini dilakukan oleh lembaga kesatuan bangsa.”
Pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-
52
Undang ini dilakukan oleh lembaga negara yang berwenang secara fungsional sesuai dengan undang-undang. BAB XIX SANKSI Pasal 47 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Departemen. (2)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h dikenai sanksi administratif berupa teguran oleh Pemerintah.
(3)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai laporan diterima oleh Pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.
(4)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf j dikenai sanksi administratif
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penolakan pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum oleh Kementerian.
53
berupa teguran oleh Komisi Pemilihan Umum. (5)
Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e dikenai sanksi administratif yang ditetapkan oleh badan/lembaga yang bertugas untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai Politik beserta anggotanya.
Pasal 48 (1) Partai politik yang telah memiliki badan hukum melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan kepengurusan oleh pengadilan negeri. (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri paling lama 1 (satu) tahun. (3) Partai Politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, pengurus Partai Politik yang bersangkutan
54
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya. (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, pengurus Partai Politik yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterimanya. (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara kepengurusan Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatannya oleh pengadilan negeri serta aset dan sahamnya disita untuk negara. (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dikenai sanksi pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 49 (1) Setiap orang atau perusahaan dan/atau badan usaha yang memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana
55
yang disumbangkannya. (2) Pengurus Partai Politik yang menerima sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana yang diterima. (3) Sumbangan yang diterima Partai Politik dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha yang melebihi batas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c disita untuk negara. Pasal 50 Pengurus Partai Politik yang menggunakan Partai Politiknya untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5) dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107 huruf c, huruf d, atau huruf e, dan Partai Politiknya dapat dibubarkan.
BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 51
56
(1) Partai
Politik yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tetap diakui keberadaannya.
J. Kristiadi: Pasal 51 ayat (1) Partai politik yang telah disahkan sebagai badan hokum berdasarkan undangundang nomor 31 tahun 2002 tentang partai politik tetap diakui keberadaannya dengan ketentuan peralihan pasal 51 ayat (1) ini, persyaratan paling sedikit 30% perempuan dalam kepengurusan partai tidak atau belum berlaku bagi partai yang sudah menjadi badan hokum berdasarkan UU NO 31 Tahun 2002. Ini berarti menunggu sampai ada pergantian kepengurusan partai periode berikutnya sesuai AD/ART masing-masing partai….
(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) paling lama pada forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik pada kesempatan pertama sesuai dengan AD dan ART setelah UndangUndang ini diundangkan.
(3) Partai Politik yang sudah mendaftarkan
(3)
diri ke Departemen sebelum UndangUndang ini diundangkan, diproses sebagai badan hukum menurut UndangUndang ini.
(4) Penyelesaian perkara Partai Politik yang sedang dalam proses pemeriksaan di pengadilan dan belum diputus sebelum Undang-Undang ini diundangkan, penyelesaiannya diputus berdasarkan
57
Partai politik yang sudah mendaftarkan diri ke kementerian sebelum undang-undang ini di undangkan, diproses sebagai badan hukum menurut undang-undang ini.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.
(5) Perkara
Partai Politik yang telah didaftarkan ke pengadilan sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum diproses, perkara dimaksud diperiksa dan diputus berdasarkan Undang-Undang ini. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 52
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 53
Pasal 53 Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008
Disahkan di Jakarta pada tanggal.. Bulan...Tahun....
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
58
ttd.
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2008
Diundangkan di Jakarta pada tanggal ....bulan....Tahun....
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
ttd.
ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 2
PATRIALIS AKBAR LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN .... NOMOR ....
59
