Market Maker 12 April 2016 Ver.71

Market Maker 12 April 2016 Ver.71

#1"Reshuffle bukan keinginan presiden, tetapi kebutuhan negara. Isu reshuffle kalau dibiarkan seperti saat ini banyak dimanfaatkan pasar untuk berspekulasi, jadi 'bulan-bulanan' pasar “ Lucky Bayu Purnomo Analyst, PT Danareksa Sekuritas Dalam liputan media massa dan pers oleh Novy Lumanauw/Muhammad Rausyan Fikry/Thomas Ekafitrianus/EN Sumber Investor Daily

Lucky Bayu Purnomo Technical analyst ( 62-21) 2955 577 ext.3512 [email protected]

JAKARTA -- Presiden akan melakukan reshuffle kabinet gelombang kedua pada akhir bulan ini. Para pelaku pasar menyambut positif rencana pembentukan the winning team yang mampu menggairahkan kembali ekonomi, apalagi didukung bank-bank yang sudah bergerak menuju suku bunga kredit single digit. Reshuffle Kabinet Kerja yang pertama telah dilakukan 12 Agustus 2015, dengan enam menteri baru dilantik. Namun, perombakan harus segera dilakukan lagi, karena ada menteri yang integritas, leadership, dan kapabilitasnya di bawah standar. Selain itu, ada yang tidak mau berkoordinasi dengan menko atau pimpinan, sehingga komunikasi mandek. Ada pula menteri yang tidak mempunyai monoloyalitas terhadap presiden. Padahal, Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 1 dan 3 menyebutkan, menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Hal ini karena Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Analis Danareksa Sekuritas Lucky Bayu Purnomo mengatakan, pelaku pasar menilai pemerintah harus segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet. "Reshuffle bukan keinginan presiden, tetapi kebutuhan negara. Isu reshuffle kalau dibiarkan seperti saat ini banyak dimanfaatkan pasar untuk berspekulasi, jadi 'bulan-bulanan' pasar. Apalagi, pertumbuhan ekonomi juga belum mencapai target yang ditetapkan (target APBNP 2015 sebesar 5,7%),” katanya kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (11/4). Sumber Investor Daily di lingkungan Istana menyebutkan, setidaknya ada enam menteri yang kemungkinan diganti dan presiden juga akan merotasi sejumlah nama ke pos yang lain. Pencopotan tidak hanya akan dilakukan terhadap menteri yang berlatar belakang partai politik (parpol), tetapi juga yang berasal dari kalangan profesional. Mereka kemungkinan adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Sumber Investor Daily menjelaskan, pengumuman reshuffle kabinet kemungkinan digelar setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawat ke Eropa, pada 18-24 April mendatang. Sebelumnya, pada Selasa (12/4), Jokowi akan mengadakan kunjungan kerja ke Padang, Provinsi Sumatera Barat, untuk meresmikan pembukaan Multilateral Naval Exercise Komodo 2016 dan meresmikan Tugu Perdamaian di Pantai Muaro Lasak, Padang. Sedangkan Wapres Jusuf Kalla (JK), pada Rabu (13/4), dijadwalkan bertolak ke Turki untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI)

Danareksa research report are also available at Reuters Multex and First Call Direct and Bloomberg www.danareksa.com

-sendiri. Polemik antara menteri yang mencuat di media juga menimbulkan See important disclosure on the back of this report 1 kebingungan di ranah publik. “Komunikasi publik oleh pemerintah mutlak harus diperbaiki, jangan dibiarkan menteri-menteri berpolemik di ranah publik. Sebaiknya masalah-masalah ini



"Tipis kemungkinan pengumuman reshuffle dilakukan pada Selasa (12/4). Pengumuman dan pelantikan menteri baru dilakukan setelah Presiden kembali dari Eropa. Presiden sudah berdiskusi dengan Wapres terkait nama-nama menteri yang akan kena gelombang reshuffle. Ada menteri yang tidak menyangka akan terdepak dari kursi kabinet," kata dia di Jakarta, Senin (11/4). Sementara itu, Jokowi mengatakan bahwa pembicaraan tentang reshuffle kabinet terus dilakukan, termasuk dengan JK. Presiden mengaku belum ada keputusan final dari pembicaraan tersebut. "Sampai saat ini, kami bahas terus (dengan JK). Hanya, belum diputuskan," ujar Jokowi saat melakukan kunjungan kerja di Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4). Pada kesempatan tersebut, Presiden sempat mengultimatum Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar pembuatan sertifikat tanah bisa cepat. Pasalnya, hingga kini, pengurusan sertifikasi hak atas tanah (SHAT) masyarakat perdesaan masih lama. "BPN hati-hati, saya beri peringatan. Urusan sertifikat tanah enggak (boleh) lama. Memang betul-betul ruwet," kata Jokowi. Tinggal 2,5 Tahun Sebelumnya, pada 12 Agustus 2015, Presiden Jokowi sudah melakukan reshuffle kabinet. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 79/P/2015, ada enam menteri baru Kabinet Kerja. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (menggantikan Sofjan Djalil), Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli (menggantikan Indroyono Susilo), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan (menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno), Menteri Perdagangan Thomas Lembong (menggantikan Rachmat Gobel), Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (menggantikan Andrinof Chaniago), serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung (menggantikan Andi Widjajanto). Reshuffle kabinet jilid II, kata Lucky, harus segera dilakukan karena kinerja beberapa menteri belum mencapai target. Meski sudah 11 paket kebijakan stimulus ekonomi dikeluarkan pemerintah, namun pelaksanaannya tidak efektif, yang mencerminkan kinerja kabinet tidak bagus. Seharusnya paket tidak terburuburu dirilis, tapi baru dikeluarkan setelah lengkap dengan peraturan pemerintah hingga peraturan menterinya, agar bisa langsung dilaksanakan. "Hingga kini, kinerja beberapa menteri kan belum mencapai target. Masyarakat juga belum bisa merasakan dampak penerbitan 11 paket kebijakan ekonomi. Inflasi Indonesia juga relatif masih tinggi, sehingga harga kebutuhan pokok berada di atas rata-rata (internasional). Meski harga BBM turun, harga kebutuhan pokok belum ikut turun," tandasnya.

www.danareksa.com

Apalagi, Jokowi - yang menjadi presiden Oktober 2014 - praktis hanya See important disclosure on dilantik the back of this report 2 punya waktu 2,5 tahun untuk mengatur kembali daftar program prioritas untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sisa waktu lainnya akan tersita dengan persiapan kampanye pilpres 2019.



Apalagi, Jokowi - yang dilantik menjadi presiden Oktober 2014 - praktis hanya punya waktu 2,5 tahun untuk mengatur kembali daftar program prioritas untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sisa waktu lainnya akan tersita dengan persiapan kampanye pilpres 2019. Lucky menjelaskan, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan belum bisa diwujudkan oleh menteri-menteri terkait. Padahal, tugas pemerintahan Jokowi semakin berat. Di tengah tekanan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan melambat, pemerintah tak hanya harus mencapai target kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional menjadi 5,3% tahun ini, dari 4,79% tahun lalu. Sesuai APBN 2016, pemerintah juga harus mencapai target pembangunan dan indikator kesejahteraan yang lebih baik dibandingkan pada APBNP 2015. Penurunan tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menjadi sebesar 5,2-5,5% dari sebelumnya 5,6%, angka kemiskinan menjadi 9,0-10,0% dari sebelumnya 10,3%, dan gini ratio menjadi 0,39 dari sebelumnya 0,40. Selain itu, indeks pembangunan manusia ditargetkan naik menjadi 70,1 dari sebelumnya 69,4. Guru Besar Bidang Ekonomi Pembangunan Universitas Gadjah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro menjelaskan, hasil kerja Kabinet Kerja selama sekitar 1,8 bulan terutama di bidang ekonomi - belum terlihat secara konkret dalam indikator kinerja utama (IKU). Belum ada perbaikan dalam menanggulangi masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, serta ketimpangan ekonomi maupun sosial. Di samping itu, saat ini terlihat koordinasi sejumlah menteri dengan menteri koordinator kurang harmonis dan terkesan jalan sendiri-sendiri. Polemik antara menteri yang mencuat di media juga menimbulkan kebingungan di ranah publik. “Komunikasi publik oleh pemerintah mutlak harus diperbaiki, jangan dibiarkan menteri-menteri berpolemik di ranah publik. Sebaiknya masalah-masalah ini dikoordinasikan dan diselesaikan di internal kabinet saja. Arah kebijakan pemerintah juga harus jelas, hasilnya harus terlihat dan terukur. Sebagai contoh, dalam 1,8 bulan Kabinet Kerja berjalan, harus jelas berapa besar terjadi pengurangan kemiskinan, ketimpangan, dan tingkat pengangguran?” kata dia. Menurut dia, reshuffle menteri juga harus disertai dengan pembenahan programprogram yang dirancang agar sesuai dan tepat sasaran. Menteri juga harus betulbetul mengetahui akar masalah di bidangnya, mampu menganalisis masalah, dan menerapkan program terobosan yang tepat. Pasalnya, rakyat membutuhkan implementasi dan hasil yang relatif bisa cepat dilihat. Mudrajad mencontohkan, masalah deindustrialisasi yang telah terjadi beberapa tahun ini harus diatasi. Pasalnya, sumbangan sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) cenderung turun menjadi 20%, dibanding pemerintahan sebelumnya 24%. "Pemerintah juga harus mengurangi jumlah desa yang tertinggal. Pada masa Presiden Joko Widodo, desa menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek. Dengan demikian, pembangunan dimulai dari daerah, terutama desa," tuturnya.

www.danareksa.com

See important disclosure on the back of this report

3


#4"Reshuffle bukan keinginan presiden, tetapi kebutuhan negara. Isu reshuffle kalau dibiarkan seperti saat ini banyak dimanfaatkan pasar untuk berspekulasi, jadi 'bulan-bulanan' pasar “

"Pemerintah juga harus mengurangi jumlah desa yang tertinggal. Pada masa Presiden Joko Widodo, desa menjadi subjek pembangunan, bukan hanya menjadi objek. Dengan demikian, pembangunan dimulai dari daerah, terutama desa," tuturnya.

Lucky Bayu Purnomo Analyst, PT Danareksa Sekuritas Dalam liputan media massa dan pers oleh Novy Lumanauw/Muhammad Rausyan Fikry/Thomas Ekafitrianus/EN Sumber Investor Daily

www.danareksa.com

See important disclosure on the back of this report

4


Disclaimer The information contained in this report has been taken from sources which we deem reliable. However, none of P.T. Danareksa Sekuritas and/or its affiliated companies and/or their respective employees and/or agents makes any representation or warranty (express or implied) or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report or as to any information contained in this report or any other such information or opinions remaining unchanged after the issue thereof.

www.danareksa.com

We expressly disclaim any responsibility or liability (express or implied) of P.T. Danareksa Sekuritas, its affiliated companies and their respective employees and agents whatsoever and howsoever arising (including, without limitation for any claims, proceedings, action , suits, losses, expenses, damages or costs) which may be brought against or suffered by any person as a results of acting in reliance upon the whole or any part of the contents of this report and neither P.T. Danareksa Sekuritas, its affiliated companies or their respective employees or agents accepts liability for any errors, omissions or mis-statements, negligent or otherwise, in the report and any liability in respect of the report or any inaccuracy therein or omission therefrom which might otherwise arise is hereby expresses disclaimed. The information contained in this report is not be taken as any recommendation made by P.T. Danareksa Sekuritas or any other person to enter into any agreement with regard to any investment mentioned in this document. This report is prepared for general circulation. It does not have regards to the specific person who may receive this See important disclosure on the back this report report. In considering any investments you of should make your own independent assessment and seek 5 your own professional financial and legal advice.

Market Maker 12 April 2016 Ver.71

Recommend Documents