MARAKNYA KORUPSI AKIBAT KURANGNYA NILAI PANCASILA PADA MENTAL PRIBADI MAKALAH
Nama NIM Kelompok Program Studi Jurusan Dosen
: : : : :
Muhamad Nurman Hidayat 11.12.5806 H (Hak Azasi) Pancasila S1 Sistem Informasi : Drs.Mohammad Idris P., MM
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011/2012
MARAKNYA KORUPSI AKIBAT KURANGNYA NILAI PANCASILA PADA MENTAL PRIBADI
I.Latar Belakang Masalah Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangt-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya. Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat. Korupsi terjadi diberbagai negara,tak terkecuali di negara-negara maju sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada praktek-praktek korupsi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaanpembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai negari untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.
Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang atau badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalanimbalan dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat, sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang kaya baru) yang memperkaya diri sendiri.Hal lain yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi yaitu kurang nya pemahaman mengenai pancasila yang telah mengatur keselarasan hidup dan hukum hukum di indonesia.
II.Rumusan Masalah Adapun yang dibahas dalam masalah ini 1. Apa yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi ? 2. Apakah tindakan masyarakat dan pemerintah yang tepat bagi para koruptor ? 3. Mengapa masyarakat kurang menyadari arti dari pancasila sebagai pedoman dan landasan hukum ? 4. Bagaimana kedudukan pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia ?
III.PENDEKATAN
a.Historis Perilaku dan sifat korup manusia Indonesia telah dikenal sejak jaman dahulu sampai sekarang dan akan terus berlanjut entah sampai kapan. Periodisasi korupsi di Indonesia secara umum dapat dibagi dua, yaitu periode pra dan pasca kemerdekaan. Periode Pra-kemerdekaan. Dari beberapa catatan sejarah, kehancuran kerajaan-kerajaan besar di Indonesia disebabkan perilaku korup sebagian besar tokoh elite (pentholan) bangsa pada saat itu.
Sebut saja Sriwijaya yang hancur karena tidak ada penerus setelah mangkatnya raja Bala Putra Dewa dan Majapahit hancur karena perang saudara (paregreg) setelah mangkatnya Maha Patih Gajah Mada. Sedangkan kerajaan Mataram di Jawa Tengah, "loyo" dan semakin melemah karena ditekan dengan politik pecah belah serta adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755 yang membelah dua wilayah Mataram menjadi kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Masa penjajahan Belanda yang berlangsung 350 tahun juga ikut andil dalam membentuk budaya korupsi. Buku History of Java karya Rafles (1816) menyebutkan karakter orang jawa sangat "nrimo" atau pasrah pada keadaan, namun memiliki keinginan untuk dihargai orang lain, tidak terus terang, menyembunyikan persoalan dan oportunis. Bangsawan Jawa gemar menumpuk harta, memelihara abdi dalem untuk kepuasan karena diharapkan memberi sanjungan. Budaya Jawa yang demikian akhirnya menimbulkan budaya korup. Bahkan pegawai VOC yang bergaji relatif kecil pada saat itu juga menyebabkan suburnya budaya korupsi. Periode Pasca- kemerdekaan. Pada masa kepemimpinan Soekarno, korupsi tetap merajalela meskipun negara RI baru terbentuk dan belum stabil. Pada masa tersebut ada dua badan dibentuk untuk pemberantasan korupsi; PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) dan Operasi Budhi. Paran mengalami kebuntuan, karena semua pejabat tinggi berlindung di ketiak presiden. Kemudian tahun 1963 dikeluarkan Kepres no. 275 tahun 1963 dikenal dengan nama Operasi Budhi (OB). Dalam waktu 3 bulan OB berhasil menyelamatkan uang negara sebesar
Rp. 11
miliar, untuk ukuran waktu itu begitu fantastis. Operasi ini pun akhirnya gagal, karena dianggap nyerempet-nyerempet presiden. Pada masa Orde Baru, dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) sebagai tindak lanjut pidato Pj Presiden Soeharto di depan DPR/MPR 16 Agustus 1967. karena selalu gagal,maka dibentuk Opstib (Operasi tertib) yang dikomandani oleh Soedomo. Namun seperti biasanya, Opstib juga hilang ditelan bumi tanpa bekas sama sekali.
Pada masa reformasi, berbagai lembaga telah dibentuk untuk memberantas korupsi. Korupsi yang pada jaman orde baru hanya melingkar di pusat kalangan elit kekuasaan, dengan adanya desentralisasi maka semua lini pemerintahan terjangkit virus korupsi. Skala korupsi menjalar ke setiap sendi-sendi kehidupan bangsa.
Usaha pemberantasan korupsi dilakukan mulai dari jaman presiden B.J. Habibie, Gudur, Megawati dan SBY. Berbagai peraturan dan badan atau lembaga dibentuk, diantaranya : Komisi Penyelidik Kekakayaan penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsmen, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Dari semua lembaga tersebut, hasilnya tetap ajeg, tidak berubah. Intinya keseriusan pemerintah masih patut dipertanyakan. Sampai yang saat ini di bentuk oleh kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono,membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namun nampaknya masih ajeg dengan korupsi yang merajalela bahkan sampai ke tingkat kelurahan sekalipun. Meskipun banyak juga yang terungkap kasus-kasus korupsi yang dilakukan para wakil rakyat dan para menteri yang terindikasi terlibat kasus korupsi.
b.Sosiologis Korupsi telah menjadikan negara tidak optimal dalam menjalankan tiga postulat sebagaimana tercantum pada Mukadimah UUD 1945. Yaitu, membebaskan manusia dari segala ketertindasan, mengangkat derajat dan martabat bangsa, serta menciptakan tatanan kehidupan bernegara dalam lindungan rahmat dan ridha Allah. Secara sosiologis, perbuatan tindak pidana korupsi, tidak hanya merugikan keuangan atau perekonomian negara, tetapi juga merugikan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diwadahi oleh UU Tipikor untuk melaporkan setiap penyalahgunaan jabatan, termasuk penyalahgunaan jabatan oleh penegak hukum yang ditugaskan memberantas tindak pidana korupsi. Artinya, setiap perbuatan tindak pidana acapkali menimbulkan korban di masyarakat juga. terutama tindak pidana korupsi. Ingin tahu dampak korupsi di masyarakat?.
Subsidi untuk pendidikan, kesehatan dan perumahan bagi rakyat kecil dapat tidak terpenuhi maksimal, karena uangnya keburu dirampas oleh para koruptor yang mendapat kesempatan menjadi penyelenggara negara dan pejabat.
c.Yuridis Menurut hukum berdasarkan pasal 2 UU No. 31 th. 1999 korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang
lain
(perseorangan
atau
korporasi)
yang
dapat
merugikan
keuangan / perekonomian negara . Sehingga menurut hukum suatu tindakan tersebut dianggap sebagai suatu tindakan korupsi apabila terdapat tiga unsur didalamnyayaitu: 1. Secara melawan hukum yang artinya meskipun perbuatan tersebut tidak diatu namun
dalam apabila
peraturan perbuatan
perundang-undangan tersebut
dianggap
(
melawan
tercela
hukum
karena
tidak
formil), sesuai
dengan hukum materiil, maka perbuatan tersebut dapat dipidanakan.
2. Memperkaya diri sendiri/ orang lain 3. “dapat” merugikan keuangan perekonomian negara, yang mana tindakan korupsi telah dianggap ada apabila ada unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan terpenuhi, bukan dengan timbulnya akibat.Oleh karena itu secara umum korupsi haruslah diletakkan kedalam ranah publik
atau dengan kata lain semua hal yang
menyalahgunakan kekuasaan publik dan merugikan negara adalah tindakan korupsi.
IV.PEMBAHASAN
1.Sebab seseorang melakukan korupsi. Di tengah kehidupan yang semakin sekular, maka ukurannya adalah seberapa besar seseorang bisa mengakses kekayaan. Semakin kaya, maka semakin berhasil. Maka ketika seseorang menempati suatu ruang untuk bisa mengakses kekayaan, maka seseorang akan melakukannya secara maksimal. Di dunia ini, maka banyak orang yang mudah tergoda dengan kekayaan. Karena persepsi tentang kekayaan sebagai ukuran keberhasilan seseorang, maka seseorang akan mengejar kekayaan itu tanpa memperhitungkan bagaimana kekayaan tersebut diperoleh. Dalam banyak hal, penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Jadi, jika menggunakan cara pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara yang salah dalam mengakses kekayaan. Korupsi dengan demikian kiranya akan terus berlangsung, selama masih terdapat kesalahan tentang cara memandang kekayaan. Semakin banyak orang salah dalam memandang kekayaan, maka semakin besar pula kemungkinan orang akan melakukan kesalahan dalam mengakses kekayaan. 2. Tindakan masyarakat dan pemerintah yang tepat bagi para koruptor Kebijakan pencegahan juga telah diupayakan oleh pemerintah. Peningkatan transparansi dari penyelenggara negara telah menjadi perhatian pemerintah bahkan sejak tahun 1957. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1957 melalui Kepres No. 48/1957 Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Abdul Haris Nasution selaku penguasa militer menetapkan Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Salah satu aspek penting dalam peraturan tersebut adalah membentuk suatu unit kerja yang bertugas menilik harta benda setiap orang yang disangka, didakwa atau sepatutnya disangka melakukan korupsi, termasuk harta benda suami, istri, anak atau badan/institusi yang diurus oleh orang tersebut.
Pada masa orde baru, lahir Keppres No. 52/1970 tentang Pendaftaran Kekayaan Pribadi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/ABRI. Di orde reformasi dengan adanya UU no. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih KKN dibentuklah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Dalam tugasnya KPKPN berhasil meletakkan landasan yang baik bagi mekanisme pelaporan kekayaan penyelenggara negara secara komprehensif. 3. Kurang masyarakat menyadari arti dari pancasila sebagai pedoman dan landasan hukum ? Masyarakat sekarang nampaknya kurang memahami artinya pancasila yang mengandung makna hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.Di zaman yang serba menuntut cepat dan membutuhkan dana yang tidak sedikit,masyarakat berani melakukan apa saja agar tujuan nya bisa tercapai.Cara korupsi adalah salah satu sisi negatif yang di pakai ketika seseorang menginginkan sesuatu dengan cara instan .Tindakan tersebut dikarenakan seseorang kurang memahami pancasila secara mendalam yang mengacu pada kejujuran dan keadilan pada diri seseorang yang terkandung pada tubuh pancasila,keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.Masyarakat sudah terpengaruh dengan keadaan,dimana pada kalangan atas sudah memberi contoh kepada masyarakat bawahan bahkan para pejabat-pejabat yang mengenyam pedidikan tinggi pun berpotensi untuk berkorupsi yang dikarenakan kecerdasan spiritual yang kurang menjadikan iman mereka goyah sehingga menganggap perbuatan tersebut layak dengan kecerdasan yang mereka miliki tanpa melihat punya siapa yang telah di perbuat tersebut. 4. Kedudukan pancasila dalam mengatasi korupsi di Indonesia PancasilaSumberNilaiAntiKorupsi Ketua komisi pemberantasan korupsi menegaskan Pancasila sesungguhnya merupakan sumber nilai anti korupsi. Persoalannya arah idiologi kita sekarang seperti di persimpangan jalan. Nilai-nilai lain yang kita anut menjadikan tindak korupsi merebak kemana-mana. Korupsi itu terjadi ketika ada pertemuan saat dan kesempatan. Akan tetapi, karena nilai-nilai kearifan local semakin ditinggalkan, yang ada nilai-nilai kapitalis, sehingga terdoronglah seseorang untuk bertindak korupsi.
Saatnya pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat Negara dan menjadi “Prinsip prima” bersama-sama norma agama. Sebagai prinsipa prima, maka nilai-nilai pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat
Indonesiaberbuatbaik.Dalam
pembentukan
peraturan
perundang-
undangan pun harus menjadi acuan, dan inilah kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum. Yang kita lihat sekarang peraturan perundang-undangan kita tumpang tindih yang mempengaruhi pada tindak kewenangan antar lembaga. DiDepkumham memang ada direktorat yang mengatur harmonisasi peraturan perundang-undangan. Akan tetapi tetap terjadi tumpang tindih, misalnya empat peraturan perundang-unangan yang tumpang tindih, yakni ada yang member kewenangan kepada gubernur, juga ada kewenangan di soal itu di Dephut, bahkan ada yang lain di kementrian KLH. Hal ini terlihat pada banyak kasus korupsi. Dari 30 detik korupsi, 28 pasal di antarnaya menyangkut perilaku. Sehingga apabila nilai-nilai pancasila sudah dilupakan perilakunya menjadi korup. Persoalannya sekarang bagaimana jika 60% dari 300-an kabupaten di Indonesia berurusan dengan KPK karena problem perilaku menyimpang. Apa tidak berhenti republic ini? Makanya, marilah dalam peringatan hari lahir pancasila kita dapat memotivasi kembali peada jalan nilai yang benar. Intinya, kita perjuangan suatu pemerintahan dengan pelayanan public yang baik, itulah pemerintahan yang bersih (termasuk dari korupsi) dan berwibawa. Dengan begitu, cap kita sebagai salahs atu Negara terkorup, dihilangkan.Kalau dibandingkan dengan cara tetanggam ternyat apenjara mereka terisi lebih sedikit dari kita di Indonesia. Isi penjara kita lebih banyak dari mereka. Ini bukti tegas memberantas korupsi. Tetapi mengapa masih disebut Negara terkorup disbanding Singapura. Ternyata, itu berkaitan dengan persepsi masyarakat dalam pelayanan public sesuai kuesioner lembaga tranparansi internasional kepada masyarakat. Jadi, pemerintah dengan pejabatnya yang bersih dan berwibawa, adalah pemerintahan dengan pelayanan public yang baik, termasuk dalam hal pelayanan administrasi kependudukan, investasi dan seterusnya. Akhirnya, ketua KPK minta semua
komponen
bangsa,
termasuk
PPA
GMNI,
agar
bersama-sama
memperjuangkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pemberantasan korupsi, karena KPK tak mungkin bisa bekerja sendiri.
Korupsi Dan Penghianat Pancasila.Sejak dibangun dan diresmikan Presiden Soeharto,
1
Oktober
1992,
Monumen
Pancasila
Sakti
menjadi
tempat
berlangsungnya upacara peringatan kesaktian Pancasila. Upacara terus dilanjutkan meskipun pemerintah berganti empat kali. Semua pemerintah ingin pancasila tetap dan terus sakti.Dalam upacara ketiga dimasa pemerintahannya, Presiden Yodhoyono kembali menjadi inspektur upcara. Seperti tiga kali peringatan kesaktian pancasila sebelumnya, presiden tidak melihat-lihat diutama tentang saktinya pancasila dari serangkaian upaya penghinaan oleh orang-orang berideologi komunis. Menurut narasi dalam diorama itu, upaya penghianatan terakhir dilakukan Partai Komunis Indonesia(PKI).Hidayat menyebut, upaya menghidupkan komunisme dan separatism merupakan lawan dari pancasila. Ancaman dari kelompok umat islam ada juga tetapi tidak secara khusus seperti tampak dalam terorisme.Wakil ketua DPR mengemukakan, ancaman terhadap pancasila sebagai ideology setidaknya dapat dikategorikan menjadi dua yaitu ingin meniadakan pancasila dan ingin mengubah pancasila. Kita tidak bisa menuding namun kita dapat merasakan dan melihat gerak dan tingkah laku mereka yang sejak dahulu menentang pancasila dan UUD 1945.Menurut Hidayat, pancasila tidak cukup hanya diperingati, diperdebatkan, dan dipolemikan. Diperingati bagus, tetapi peringatan itu harus jadi sarana yang konkret untuk mengamalkan pancasila. Namun apakah korupsi dapat dikategorikan sebagai upaya penghianatan terhadap pancasila, ketua KPK Taufiqurrahman Ruki menjawab, Korupsi adalah perbuatan pelanggaran hukum, sebuah tindak pidana yang bisa terjadi dalam Negara komunis sekalipun. Tidak ada hubungannya dengan pancasila, tetapi pasti itu menghianati Negara. Penghianatan Negara lewat korupsi sudah pasti penghianat terhadap azaz/dasar Negara itu.
V.Kesimpulan
Pancasila merupakan sumber nilai anti korupsi. Korupsi itu terjadi ketika ada niat dan kesempatan. Kunci terwujudnya Indonesia sebagai Negara hukum adalah menjadikan nilai-nilai pancasila dan norma-norma agama. Serta peraturan perundang-undangan sebagai acuan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia. Suatu pemerintah dengan pelayanan public yang baik merupakan pemerintahan yang bersih (termasuk dari korupsi) dan berwibawa.
Upaya menghidupkan komunisme dan soparatisme merupakan lawan dari pancasila. Ancaman terhadap pancasila sebagai ideology dapat dikategorikan sebagai tindakan ingin meniadakan pancasila dan ingin merubah pancasila. Korupsi adalah perubuatan pelanggaran hukum, sebuah tindak pidana. Memang tidak ada hubungannya dengan pancasila tetapi termasuk menghianati Negara. Sedangkan penghianatan Negara lewat korupsi sudah pasti penghianat terhadap azas atau dasar dari Negara.
VII.REFERENSI Hartanti, Evi, S.H., 2005. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika : Jakarta Marpaung, Leden, S.H., 1992. Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua. Sinar Grafika : Jakarta Simanjuntak, B, S.H., 1981. Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial. Tarsino : Bandung Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi REPUBLIKA.CO.ID DETIK.COM Wikipedia.co. Google.com
