IMPLEMENTAS I KEBI.JAKAN PENG ELOLAA N
K Eli A N G A~
DA ERAH PROPI NSI JAWA T EN GAII Studi K:1s w; Pch1 ksana an S urat Kcputusan G u bcrnur .Ja wa T cnga h Nomor 120 T ahun 2003 tentang Pedoma n Penatausahaa n Anggaran l'cnda pa ta n da n Belanja Dacrah Propinsi J awa T engah
TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat S-2
Prog ra m l)ascasa rja na llniversitas Oiponegoro Program Studi : M agister· llmu Adm inistrasi Konsentrasi : M agister Adm.inistrasi Publik
Diajukan Oleh :
MAR Y ONO D4E003039
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERS ITAS DI PONEGORO S EMARANG 2005
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JA WA TENGAH Studi Kasus Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2003 tentang Pedoman Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah
TESIS Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Derajat S-2
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi : Magister Administrasi Publik
Diajukan Oleh : MARYONO D4E003039
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2005
lMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
Dipersiapkan dan disusun oleh : MARYONO D4E003039
telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal : 26 Maret 2005
Susunan Tim Penguji
Ketua Penguji I Pembimbing I, ,
Prof. Drs. Y. Warella, MPA. Ph.D .
1. Prof. Drs. Hartoyo
Sekretaris Penguji I Pembimbing II,
ra. Kismartini, M.Si.
2. Dra. Susi Sulandari, M.Si.
Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh gelar Magister Sain Tanggal :
11
RINGKASAN
Salah satu bentuk pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah adalah kewenangan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sejak tahun 2003 dalam pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerahnya berdasarkan pada Keputusan Gubemur Nomor 105 Tahun 2002 d~n diperbaharui dengan Nomor 120 tahun 2003. Namun dalam pelaksanaannya hingga sekarang bel urn optimal terutama implementasi prinsip-prinsip pelaksanaan APBD, yaitu transparansi, akuntabilitas dan efisien. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menjawab dua pertanyaan, pertama : Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah ? dan Kedua : Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah? Penelitian ini difokuskan pada hubungan implementasi dengan tiga faktor yang mempengaruhinya yaitu komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, berdasarkan pada teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III : bahwa kegagalan dan keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh faktor-faktor : komunikasi, disposisi, sumber daya dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bersifat menerangkan fen omena yang diteliti. lnstrumen penelitian adalah peneliti sendiri dcngan mcnggunakan wawancara mendalam (in depth Interview) sebagai instrumen pengumpulan data. Sedangkan teknik anal isis data menggunakan anal isis taksonomis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah berjalan cukup Iancar, namun dalam implementasi prinsip-prinsip pelaksanaan APBD yakni : transparansi, akuntabilitas dan efisien belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh pertama : faktor komunikasi yaitu belum adanya aturan penjelas yang lebih rinci, Kedua : Faktor Sumber Daya yakni belum adanya fasilitas software aplikasi komputer, Ketiga : Faktor Struktur Birokrasi yaitu panjangnya rantai birokrasi dalam pencairan dana dan struktur Bawas berada di bawah Gubernur menyebabkan Bawas tidak dapat obyetif dan independen dalam pengawasan implementasi. Saran bagi penyempumaan implementasi ke depan adalah perlu diterbitkan aturan penjelas yang lebih rinci terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan APBD, peningkatan sumber daya fasilitas terutama aplikasi komputer, pemangkasan birokrasi pencairan dana dan peningkatan independensi aparat pemeriksa di Badan Pengawas.
iii
ABSTRAKSI
Implementasi Kebijakan Pef1gelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba menjawab dua pertanyaan riset yaitu, pertama : bagaimana pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah. Kedua : faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan dan pertanggunjawaban keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam (in-dept interview) Hasil penelitian ini adalah : pertamll, implementasi kebijakan pengelolaan keuangan dan pertanggunjawaban keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah berjalan cukup lancar, hal ini dapat dilihat dari proses tahapan pelaksanaan yang tidak mengalami kendala berarti. Namun dalam hal implementasi pnnstp-pnnstp pelaksanaan APBD yakni transparansi, akuntabilitas dan ejisien belum berjalan optimal. Pelaksanaan belum transparan karena masih adanya pengadaan barang dan jasa yang diatur terlebih dahulu, bel urn akuntabel karena pembuatan SPJ yang masih banyak rekayasa, dan belum efisien karena masih banyak mark up harga dan pembelian fiktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kedua : faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi prinsipprinsip pelaksanaan APBD adalah faktor komunikasi yaitu b:!lum adanya aturan penjelas yang lebih rinci, faktor sumber daya yaitu fasilitas software aplikasi komputer dan faktor struktur birokrasi yaitu panjangnya birokrasi pencairan dana dan kuran!,'llya obyektivitas dan independensi Badan Pengawas. Kata kunci
Implementasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efisien, Komunikasi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi.
IV
ABSTRACT
The policy Implementation of local financial management of Central Java Province The Aim of this research is trying to answer research questions they are, first How the policy implementation of local financial management and the accountability of Central Java Province, Second : What factors influence the policy implementation of local financial management and accountability of Central Java Province. This Research is using descriptif qualitative. The data gathering is using in-dept interview methods. The results of this research are : First : The policy implementation of local financial management of Central Java Province does work well enough. It can be showed from the step of implementation process. Which did not face any obstacle. But in principles implementation of APBD that are transparency, accountability and efficiency not normally working yet. Implementation not transparent cause that there is still procurement goods and services which be arranged first. It is not accaountabel still many engineer in made of SPJ, and not efficient cause many price mark up and fictitius in procurement goods and services. Second : Factors which influenced to principles implementation of APBD are communication factor that ther is no clear regulation yet, resource factor that there is no software computer application facilities and bureaucracy structure factor that donation process is not fast and less of objectivity and independent of auditor agency. Keyword
Implementation,Tranparency, Acountability, Eficiency, Comunication, Resources, and Bureaucracy Structure
v
PERNYATA AN
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pemah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka
Serna rang,
24 Maret 2005
MARYONO D4E003039
vi
tl
KATAPENGANTAR Segala puji dan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan ke hadhirat Allah SWT, atas segala limpahan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini, yang betjudul " Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah" tepat pada waktunya. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh derajat sarjana S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro. Penulisan tesis ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan baik materiil maupun moril dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : I. Prof. Drs. Y. Warella, MPA.Ph.D. selaku pembimbing I dan Ketua Penguji
dengan segala kesabaran dan penuh pengertian memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini; 2. Ora. Kismartini, Msi, selaku pembimbing II dan Sekretaris Penguji, dengan telaten memberikan arahan dan tambahan cakrawata pengetahuan yang sangat bcrmanfaat dalam penyusunan tesis ini; 3.
Prof Drs. Hartoyo, selaku penguji yang telah memberikan wejangan, masukan dan tambahan pengetahuan yang berguna di kemudian hari; '
4. Ora. Susi Sulandari, Msi, selaku penguji yang telah memberikan masukan, kritik dan saran dalam rangka penyempumaan tesis ini;
VII
5. Para Bapak dan lbu infonnan di Biro Keuangan dan Dinas di lingkungan pemerintah Propinsi Jawa Tengah, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan infonnasi dan data yang diperlukan dalam penusunan tesis ini; 6. Isteri dan Anakku, yang telah memberikan dukungan moral dan do'a sehingga dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini; 7.
Rekan-rekan angkatan X Kelas Reguler MAP yang selalu kompak, atas kerja yang terjalin selama ini;
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu terselesaikannya penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa "tiada gading yang tak retak" tiada karya manusia yang sempurna, demikian pula dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu segala saran, masukan dan kritik yang konstruktif dari semua pihak san gat diharapkan. Akhirnya, tesis ini disampaikan kepada sidang pembaca dengan harapan semoga bennanfaat. Amiin.
Semarang,
.t4
Penulis,
Mar yono
VIII
Maret 2005
DAFTARISI HALAMAN JUDUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i HALAMAN PENGESAHAN............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...
n
RINGKASAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ill
ABSTRAKSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
IV
ABSTRACT ................................ ................................ ............... v HALAMAN PERNYATAAN ................................ .......................... vi KAT A PENGANTAR ................................ ................................ ... vii DAFT AR lSI... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. ix DAFTAR GAMBAR ................................ ................................ ..... xi DAFTAR TABEL ................................ ................................ ......... xii '
DAFTAR LAMPIRAN ................................ ................................ .. xiii
BAB. I
PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I
A. Latar Belakang Masalah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
R. ldcntifikasi dan Perumusan Masalah...................... ....... . . . . I I C. Tujuan Penelitian ................................ ......................... I 2 0. Kegunaan Penelitian. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 12
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
13
A. Good Governance . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . .. .. . .. . . . . .. . .. . . .. .. . .. 13 B. Good Financial Governance . . . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . . 16 C. Manajemen Keuangan Daerah ................................ ........... 19
D. lmplementasi Kebijakan ................................ .................. 23 E. Faktor yang Mempengaruhi lmplementasi Kebijakan... . . . . . . . . . . . . . 29
BAB. III METODOLOGI PENELITIAN .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. . ..
40
A. Perspektif Pendekatan Penelitian .. . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
8. Fokus Penelitian ... ... . .. .. . ... ... ... .. . ... . .. . .. ... ... ... ... ... . .. .. . .
IX
41
C.
Pemilihan lnfonnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
D. lnstrumen Penelitian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 E. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 F. Anal isis Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL A. Deskripsi Wilayah Penelitian... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... .. . . ..
52
B. Pelaksanaan SK Gubemur 120 Tahun 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
60
C. Hasil Penelitian... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... . .. ... ... . .. ... ... . .. ... . 77 D. Anal isis Hasil Penelitian.......... .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BAB. V SIMPULAN DAN SARAN.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
. 104
A. Simpulan ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... . . . .
104
B. Saran......................................................................
108
DAFT AR PUSTAKA LAMPI RAN
X
DAFTARGAMBAR
Nom or
Halaman
I. Modellmplement asi Kebijakan menurut DonaldsVM dan Carl EVH
26
2. Model lmplementasi Kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier
28
3. Model implementasi Kebijakan menurut George C. Edward III
29
4. Kerangka Alur berpikir
39
5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.
49
6. Sturktur Organisasi Biro Keuangan
55
7. Mekanisme Pencairan SPP PK-DU
63
8. Mekanisme Pencairan SPP- BT
65
9. Mekanisme Pencairan SPP PK-Lanjutan
66
XI
DAFTAR TABEL Nom or
Halaman
I. APBD Propinsi Jawa Tengah
6
2. Indikasi Penyimpangan pengelolaan keuangan
8
3. Teknik analisis Taksonomik
51
XII
. 'I
DAFT AR LAMPIRAN
I.
Panduan Wawancara
2.
Transkrip Wawancara
3.
Analisis Pengolahan Data
4.
· Foto-foto Penelitian
5.
Kliping Koran
6.
ljin Penelitian
XIII
BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Semenjak bergulimya era reformasi, terjadi peralihan pemerintahan dari yang semula pusat sangat mendominasi (sentralistis) menuju ke arah pemberian kewenangan yang luas kepada daerah (desentralisasi) untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Peralihan ini dita:1dai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juncto UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Pendekatan
desentralisasi
mengandung
arti
bahwa
pembangunan daerah sebagian besar merupakan wewenang daerah dan dilaksanakan oleh daerah (pemda) secara otonom. Menu rut Suparmoko (2002: 16) kebijakan desentralisasi mempunyai beberapa tujuan antara lain : a. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah; b. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat; c. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi daerah masing-masing.
2
Sementara itu, Nick Devas (Suparmoko, 2002:16) menyatakan bahwa desentralisasi merupakan jawaban atas kelemahan-kelemahan sistem sentralisasi antara lain : a. Adanya kesulitan dalam melaksanakan program pembangunan daerah secara efektif untuk negara yang sangat besar seperti Indonesia; b. Kurangnya pengetahuan mengenai kondisi daerah dalam proses pembentukan atau pengambilan keputusan; c. Kurangnya kesempatan pemerintah daerah untuk terlibat dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Sedangkan Mardiasmo (2002 :66) berpendapat bahwa alasan yang mendasari pemberian otonomi luas dan desentralisasi adalah : a. lntervensi pemerintah pusat pada masa lalu yang terlalu besar telah menimbulkan
masalah
rendahnya
kapabilitas
dan
efektifitas
pemerintahan daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah; b. Tuntutan
pemberian otonomi
muncul
sebagai jawaban
untuk
memasuki era new game yang ·membawa new rules pada semua aspek kehidupan di masa datang. Pada suatu era dimana globalization cascade semakin meluas pemerintah akan kehilangan kendali pada banyak persoalan seperti perdagangan internasional, informasi dan ide serta transaksi keuangan. Sistem desentralisasi memberikan peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) di
3
daerah. Artinya, pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip efektif, efesien, partisipatif, terbuka (transparency), dan akuntabel (accountability). Pemberlakuan UU No.22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, kemudian diikuti dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah untuk mendukung pelaksanaannya. Peraturan pemerintah tersebut antara lain : a. PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
tJ. PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah; c. PP No. 106 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekosentrasi dan Tugas pembantuan; d. PP No. 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah; e. PP No. 108 tahun 2000 tentang Tata cara pertanggungjawaban Kepala Daerah; f.
PP No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
g. PP No. 110 tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Dewan perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan
Pemerintah
nome,r
105
Tahun
2000
tentang
pengelolaan dan pertanggunjawaban keuangan daerah merupakan salah peraturan perundangan yang mengarah kepada menuju pemerintahan yang baik (good Governance) khususnya di bidang keuangan daerah.
4
Pengaturan tersebut tertuang dalam pasal 4 PP tersebut yang berbunyi " Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan". Dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga memuat pokok-pokok aturan sebagai berikut : a. prinsip-prinsip
bagi
transparansi
dan
akuntabilitas
mengenai
penyusunan, perubahan, dan perhitungan APBD, pengelolaan kas, tata cara pelaporan, pengawasan intern, otorisasi dan sebagainya, serta pedoman bagi sistem dan prosedur pengelolaan; b. Pedoman laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pelayanan yang dicapai, biaya satuan komponen kegiatan, dan standar akuntansi pemerintah daerah, serta persentase jumlah penerimaan
APBD
untuk membiayai administrasi
umum
dan
pemerintahan umum. Peraturan pemerintah ini selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan APBD, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan APBD. Peraturan - peraturan di atas merupakan dasar bagi kepala daerah untuk merumuskan pengaturan pengelolaan keuangan daerah masing-masing , sebagaimana termuat
5
dalam pasal 14 PP 105 tahun 2000 bahwa sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 ). Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebagai salah satu pemerintah daerah di Indonesia dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam PP tesebut telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 105 tahun 2002 sebagaimana diu bah dengan SK Gubernur 120 tahun
2003
tanggal
24
Desember
2003
tentang
Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah. Dalam SK Gubernur tersebut diatur hal-hal pokok sebagai berikut : 1. Pedoman umum 2. Tahap Persiapan pelaksanaan APBD; 3. Tahap Pelaksanaan APBD; 4. Tahap Pengendalian Pelaksanaan APBD; 5. Perubahan APBD 6. Perhitungan APBD Dalam pedoman umum angka tiga huruf a SK Gubemur tersebut diatur tentang prinsip pelaksanaan APBD antara lain sebagai sebagai berikut: 1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan;
6
2. Efektif, terarah, terkendali, transparan dan akuntabel sesuai dengan program/ kegiatan serta tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja; 3. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri termasuk rancang bangun
dan
perekayasaan
nasional
dengan
memperhatikan
kemampuan I potensi daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Jawa Tengah, merupakan unsur utama dalam pengelolaan keuangan daerah Jawa Tengah. APBD Propinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sejalan dengan tingkat kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Tengah. Volume I nilai APBD
Propinsi Jawa
Tengah dari tahun ke tahun dapat digambarkan dalam label berikut ini. Tabel. 1.1 APBD Propinsi Jawa Tengah TA. 2000 S.d. 2004 ( Dalam ribuan Rupiah)
No.
Tahun Anggaran
Volume
Kenaikan
lndeks
(%)
-
*)100
1.796.812.993
94,60%
194
2002
2.427.810.627
35,11%
229
4.
2003
2.616.476.218
7,77%
236
5.
2004
2.739.110.252
4,68%
240
1.
2000
923.327.005
2.
2001
3.
f---·
*) Tahun 2000 sebaga1 tahun dasar Sumber: Biro Keuangan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004
Dari data di atas, menunjukkan bahwa setiap tahun nilai APBD propinsi Jawa Tengah selalu meningkat. Hal ini berarti bahwa dana publik yang dikelola oleh Pemprov Jawa Tengah semakin besar, untuk itu
7
transparansi dan akuntabiltas dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh Pemprov Jawa Tengah. Semenjak tahun 2003 pelaksanaan APBD Propinsi Jawa Tengah bersandar pada Surat Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 105 tahun 2002 sedangkan pada tahun 2004 diatur dengan SK Gubemur 120 tahun
2003
tanggal
24
Desember
2003
tentang
Pedoman
Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah. Prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan APBD yang digunakan adalah hemat, tidak mewah, efisien , terarah, terkendali dan transparan. Namun dalam pelaksanaannya ternyata prinsip-prinsip pelaksanaan tersebut tidak terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai pemberitaan di media masa tentang indikasi penyimpangan ataupun pemborosan pelaksanaan APBD Propinsi Jawa Tengah. lndikasi penyimpangan itu dapat dirangkum dalam tabel berikut ini.
8 Tabel. 1.2. lndlkasl Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Daerah Proplnsl Jawa Tengah.
Kasus
No.
1.
Dugaan Korupsi APBD 2003 oleh DPRD periode 19992004. Tentang : - Biaya Kegiatan khusus Dana sarana khusus Anggaran Rumah Tanaaa Pembayaran Gaji Dobel bulan September Anggota DPRD periode 1999-2004 dan 2004 -
lndikasi
Sumber
-
Tidak Transparan Tidak Akuntabel Tidak efisien
Suara Merdeka,
-
Tidak efisien pemborosan
Wawasan, 2/9/2004
-
Tidak Transparan
Radar Serna rang,
27/6/2004
-
-
2.
2009
3.
4. -
5.
Asuransi asset pemprov •.'awa Tengah kepada PT. Asuransi Bangun Askrida tanpa melalui pelelangan Pemberangkatan Haji Abidin (atas biaya dinas) kepada pejabat dan anggota DPRD Prop. Jawa Tengah Anggaran pakaian Gubemur dan Wagub yang mencapai 94 Milyar
4112/2004
-
Tidak efisien pemborosan
-
Tidak efisien pemborosan
Suara Merdeka,
711212004 Suara Merdeka,
4/12/2004
Sumber: Radar, Wawasan dan Suara Merdeka (data d1olah)
Data di atas, menunjukan bahwa prinsip-prinsip pelaksanaan APBD yang diatur dalam Surat Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2003 tentang pedoman penatausahaan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah propinsi Jawa Tengah khususnya pada pedoman umum angka 3 huruf a belum terimplementasi dengan baik. Selain data di atas, tahun lalu juga kita membaca pemberitaan di media masa yang menyoroti perjalanan dinas anggota DPRD Jateng yang dibungkus kata "Studi Banding" yang tidak jelas tujuan maupun hasil yang dicapai. Bahkan anggota yang tidak berangkat juga menerima uang saku,
9
hal ini menunjukan bahwa prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah masih belum terlaksana. Secara teoritis banyak faktor yang menyebabkan sebuah kebijakan tidak terlaksana dengan baik, faktor tersebut dapat berasal dari faktor internal badan
pelaksana maupun berasal dari eksternal
badan
pelaksana. Faktor-faktor internal tersebut antara lain komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Sebuah kebijakan biasanya dilaksanakan oleh pihak yang bukan pembuat kebijakan. Untuk itu pelaksana kebijakan harus memahami dan mengerti betul bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut. Dalam hal ini faktor komunikasi berperan sangat penting, artinya apabila terjadi hambatan dalam komunikasi besar kemungkinan kebijakan tersebut akan gaga I diimplementasikan. Hambatan komunikasi dapat te~adi pada proses transmisi (penyampaian pesan), adanya ketidakjelasan (pesan yang multitafsir) dan adanya inkonsistensi (antara pesan yang satu dengan yang lain saling bertentangan). Faktor lain yang mempengaruhi implementasi adalah sumber daya. Sumber daya ini secara ga:-is besar dapat digolongkan menjadi sumber daya man usia dan sumber daya bukan man usia. Staff sebagai pelaksana utama sebuah kebijakan berperan penting terhadap keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan se-buah kebijakan. Untuk dapat melaksanakan sebuah kebijakan dengan sukses maka harus didukung oleh staff pelaksana yang cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
10
Disamping itu, sumber daya manusia ini perlu juga dilengkapi dengan sumber daya yang lain seperti peralatan, perlengkapan serta pendanaan yang cukup. Pelaksanaan sebuah kebijakan juga dapat dipengaruhi oleh struktur birokrasi pelaksana, artinya kejelasan pembagian tanggung jawab dan wewenang serta koordinasi antar. unit pelaksana dapat menjadi penentu sukses ataupun gagalnya sebuah kebijakan. Tanpa pembagian tugas yang jelas maka akan terjadi overlapping kewenangan, tanpa adanya koordinasi maka setiap unit pelaksana akan berjalan sendirisendiri. Hal ini tidak menimbulkan adanya sinergi tetapi sebaliknya apabila terjadi permasalahan akan saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab. Sedangkan faktor diluar badan pelaksana antara lain adalah kondisi ekonomi, sosial dan politik yang secara langsung maupun tidak berpengaruh terhadap kelancaran implementasi sebuah kebijakan. Selain itu dukungan pers, dukungan publik termasuk salah faktor diluar badan pelaksana yang mempunyai pengaruh terhadap kelancaran implementasi kebijakan. Dari paparan di atas. maka menarik untuk
diteliti lebih lanjut
tentang implementasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah propinsi Jawa Tengah khususnya pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Nomor 120 Tahun 2003, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
II
B. ldentifikasi dan Perumusan Masalah
Berkenaan dengan latar belakang masalah penelitian tersebut maka terdapat beberapa permasalahan sehubungan dengan pelaksanaan kebijakan
pengelolaan
daerah
keuangan
Propinsi
Jawa
Tengah
khususnya pelaksanaan SK Gubemur No, 120 Tahun 2003 antara lain : 1. Masih
adanya
ketidakefisienan
ataupun
pemborosan
dalam
pembelanjaan dana APBD ; 2. Adanya ketidaktransparanan dalam pengadaan barar.g dan jasa, dalam pelaksanaan SK Gubemur 120 tahun 2003 ; 3. Terdapat kegiatan yang tidak jelas atau tidak terukur tujuan maupun hasilnya,
sehingga terkesan
menghabiskan
dana yang
telah
dianggarkan. Dari identifikasi permasalahan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah
pelaksanaan
kebijakan
pengelolaan
dan
pertanggunjawaban Keuangan Daerah, khususnya pelaksanaan SK Gubernur Nomor 120 Tahun 2003 di Pemprov Jawa Tengah ?. 2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi lmplementasi kebijakan pengelolaan dan pertanggunjawaban Keuangan Daerah, khususnya pelaksanaan SK Gubernur Nomor 120 Tahun 2003 di Pemprov Jawa Tengah?
12
C. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk : -
Mendiskripsikan
pelaksanaan
kebijakan
pengelolaan
dan
pertanggunjawaban Keuangan Daerah di Pemprov Jawa Tengah; -
Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pertanggunjawaban Keuangan Daerah.
D. Kegunaan Penelitian Berangkat dari tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik dari aspek pelaksanaan maupun secara teoritis untuk kepentingan berbagai pihak, antara lain adalah sebagai berikut ; · a. Dari aspek pelaksanaan, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai masukan bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ; b. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan sebagai masukan bagi para pembaca dan pemerhati masalah kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta sebagai bahan masukan bagi penelitian selanjutnya ..
BASil TINJAUAN PUSTAKA
A. Good Governance
lstilah good governance merupakan wacana yang relatif baru bagi bangsa Indonesia. Konsep good governance adalah konsep mutakhir yang diimpor dari luar, maka sampai saat ini kita belum menemukan padanan kata yang tepat dalam bahasa sendiri. Ada yang menerjemahkan good governance sebagai "kepemerintahan yang baik", akan tetapi banyak orang merasa lebih nyaman menggunakan dalam bahasa aslinya daripada memaksa mencari padanan katanya padahal maknanya bisa menjadi sangat berbeda. Sebelum mencoba memahami pengertian good governance, terlebih dahulu harus dipahami konsep governance. Menurut UNDP (United Nations Development Program)
dalam Sulistiyani (2004:28)
istilah governance menunjukkan suatu proses yang memposisikan rakyat dapat mengatur· ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya sekedar dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, serta untuk kesejahteraan rakyatnya. Sementara itu Bank Dunia melalui publikasinya yang diterbitkan tahun 1992 berjudul Governance and development mendefinisikan governance adalah " the manner in which power is exercised in the management of a country's social and
13
14 economic resources for developmenr (Sumarto : 2003: 3). Sedangkan
Sumarto (2003 :2) memberikan definisi
governance sebagai
mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling menentukan. lmplikasinya, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. World Bank memberikan pengertian good governance sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo : 2002 :23).
World Bank sedikitnya mengusung tiga indikator yang
perlu diperhatikan dalam good governance, yaitu (1) bentuk rejim politik, (2) proses dimana kekuasaan digunakan dalam manajemen sumber daya sosial dan ekonomi bagi kepentingan pembangunan, (3) kemampuan melaksanakan
pemerintah kebijakan,
untuk
mendesain,
menformulasikan,
dan
melaksanakan
fungsi-fungsinya.
15
(Sulistiyani : 2004:22). Sementara itu Asian Development Bank (ADB) dalam policy paper bertajuk Governance : Sound Development Management
mengartikulasikan empat elemen esensial dari good
governance yaitu accountability, participation, predictability, dan transparency.
Sedangkan
UNDP
dalam
Reconceptualising
Governance : Discussion paper No. 2 : 1997 memberikan definisi lebih
ekspansif bahwa good governance meliputi pemerintah, sektor swasta, dan civil society serta interaksi antar-ketiga elemen tersebut. Lebih lanjut
UNDP
menyebutkan
enam
indikator kesuksesan
good
governance yaitu (1) mengikutsertakan semua, (2) transparan dan
bertanggungjawab, (3) efektif dan adil, (4) menjamin adanya supremasi hukum, (5) menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi
didasarkan
pada
konsensus
masyarakat,
dan
(5)
memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan. (Sumarto: 2003 :3). Selanjutnya Tjokroamidjojo menyebutkan bahwa terdapat lima prinsip utama dalam good governance, yaitu (1) Akuntabilitas, (2) Transparansi, (3) Keterbukaan (openness), (4) Aturan Hukum, dan (5) Jaminan Fairness. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa good governance merujuk pada tiga pilar yakni : public governance merujuk pada lembaga-lembaga pemerintah, coporate governance merujuk pada
16
pihak swasta I dunia usaha, dan civil society (masyarakat madani). Untuk mewujudkan good governance, upaya pembenahan pada salah satu pilar harus dibarengi dengan pembenahan pada berbagai pilar lainnya secara serentak dan seimbang. Sedangkan ciri utama dalam good
governance
adalah
accountability,
participation,
dan
transparency.
B. Good Financial Governance Salah satu elemen panting dalam rangka perwujudan good Governance adalah adanya pengelolaan keuangan yang baik (good financial governance). Hal ini berarti bahwa salah satu tolok ukur dari pelaksanaan good governance suatu negara dapat dilihat dari baik tidaknya pengelolaan keuangan di negara tersebut. Besarnya beban utang Indonesia pada saat ini merupakan salah contoh pengelolaan keuangan yang buruk di masa lalu. Ketidakhati-hatian dalam mengelola pinjaman dan bocornya proyek-proyek yang didanai oleh pinjaman, merupakan bentuk dari bad financial governance. Terdapat beberapa prinsip dasar dalam mewujudkan good financial governance. Asian Development Bank (ADB ) rnemberikan indikator ataupun prinsip-prinsip good financial governance yaitu : 1. Transparency of financial reporting yakni adanya transparansi atau keterbukaan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Artinya proses penyusunan laporan keuangan dapat diakses
17
ataupun dimonitor oleh masyarakat luas, dalam penyusunan laporan keuangan ini tidak ada sesuatu yang ditutupi. 2. Reliability of financial reporting artinya laporan keuangan itu harus dapat dipercaya baik proses penyusunan maupun isi atau substansi laporan tersebut, ini berarti bahwa dalam laporan tersebut tidak ada rekayasa. Laporan keuangan tersebut berisi transaksi-transaksi keuangan yang benar-benar terjadi, apa adanya. 3. Accounting & auditing Standards artinya dalam pengelolaan keuangan harus ada standar akuntansi dan auditing, dan pengelola keuangan harus mengikuti norma-norma atau standar yang telah ditetapkan tersebut. 4. Strength of the accounting and auditing profession artinya para pemeriksa keuangan harus menjunjung tinggi profesi sehingga dalam melaksanakan tugas bertindak objektif sesuai dengan kode etik profesi dan tidak terpengaruh oleh kekuatan lain (independen}. Hal ini penting mengingat dari para pemeriksa keuangan inilah dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 5. Legal and regulatory Framework artinya dalam mewujudkan good financial governance harus dibangun suatu peraturan dan kerangka
ke~a
dibidang keuangan yang mantap, sebagai pedoman
para pengelola dalam bekerja dan bertindak.
18
Good financial
governance tidak hanya dianut oleh privat
sector tetapi diadopsi pula dalam public sector. Saragih (2003 : 121) mengemukakan bahwa terdapat lima prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik yaitu : 1. Transparansi : mensyaratkan adanya keterbukaan pemerintah di dalam proses pembuatan kebijakan tentang keuangan negara sehingga publik dan legislatif dapat mengetahui, mengkaji, dan memberikan masukan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan publik yang berkaitan dengan keuangan negara di dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa yang akan datang. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Artinya, lnformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. 2.
Efisien : pengelolaan keuangan negara harus didasarkan suatu pemikiran bahwa setiap pengeluaran anggaran negara harus diupayakan seefisien mungkin guna menghasilkan output yang memadai.
3. Efektif : dalam proses pelaksanaan kebijakan keuangan negara, pengelolaan anggaran haruslah tepat sasaran. Selama ini pemerintah sering tidak memperdulikan apakah sasaran yang hendak dicapai dari anggaran belanja tepat atau tidak, yang panting realisasi anggaran sesuai rencana dan habis terpakai.
19
4. Akuntabilita s : dalam pengelolaan keuangan negara dituntut adanya pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat umum. Pertanggungjawaban publik dapat dilakukan melalui pertanggunjawaban secara institusional kepada DPR. DPR-Iah yang menilai baik-buruk dengan menggunakan kriteria atau tolok ukur sesuai apa yang direncanakan semula. 5. Partisipatif : bahwa dalam per;gelolaan keuangan negara peran serta publik secara langsung maupun tidak langsung harus dapat dijamin dalam bentuk masukan ataupun kritikan yang konstruktif terhadap cara-cara pengelolaan keuangan yang benar.
C. Manajemen Keuangan Daerah Konsep good financial governance juga mengilhami dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. ( Yani : 2002 :229). Menurut Mardiasmo (2002 : 1OS) terdapat prinsip-prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah. Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas, dan value
for money.
20
Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
Transparansi
memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi
dan
kepentingan
masyarakat,
terutama
pemenuhan
kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai perencanaan, penyusunan dan
pelaksanaan
harus
benar-benar
dapat
dilaporkan
dan
dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan Masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.
Value for mone}'
berarti diterapkannya tiga prinsip dalam
proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (public money) tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.
21
Sementara itu Wor1d Bank dalam Mardiasmo (2002 : 106) menetapkan
prinsip-prinsip
pokok
dalam
penganggaran
dan
manajemen keuangan daerah antara lain sebagai berikut : 1. Komprehensif dan disiplin. Anggaran daerah adalah satusatunya mekanisme yang akan menjamin terciptanya disiplin pengambilan keputusan. Untuk itu, anggaran daerah harus disusun secara komprehensif, yaitu menggunakan pendekatan yang holistic dalam diagnosa permasalahan yang dihadapi, analisis keterkaitan antar masalah yang
mungkin
muncul,
evaluasi
kapasitas
kelembagaan yang dipunyai, dan mencari cara-cara terbaik untuk memecahkannya. 2. Fleksibilitas. Sampai tingkat tertentu, pemerintah daerah harus diberi keleluasaan yang memadai sesuai dengan ketersediaan informasi-informasi yang relevan yang dimilikinya. Arahan dari pusat memang harus ada tetapi harus diterapkan secara hati-hati, dalam arti tidak sampai mematikan inisiatif dan prakarsa daerah. 3. Terprediksi. Kebijakan yang terprediksi adalah faktor penting dalam peningkatan kualitas implementasi anggaran daerah. Hal ini untuk mengurangi ketidakpastian yang cukup besar sehingga prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan suatu program dapat tercapai. 4. Kejujuran. Kejujuran tidak hanya menyangkut moral dan etika manusianya tetapi juga menyangkut keberadaan bias proyeksi
22 penerimaan dan pengeluaran. Sumber bias yang memunculkan ketidakjujuran dapat berasal aspek teknis dan politis. Proyeksi yang terlalu optimis akan mengurangi kendala anggaran sehingga memungkinkan munculnya inefisiensi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang sangat diprioritaskan. 5. lnfonnasi.
lnformasi
adalah
basis
kejujuran
dan
proses
pengambilan keputusan yang baik. Karenanya, pelaporan yang teratur tentang biaya, output, dan dampak suatu kebijakan adalah sangat penting. 6. Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi mensyaratkan bahwa perumusan kebijakan memiliki pengetahuan tentang permasalahan dan informasi yang relevan sebelum kebijakan dijalankan.
Selanjutnya,
akuntabilitas
mensyaratkan
bahwa
pengambil keputusan berprilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk itu, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik. Sedangkan menu rut Saragih (2003 :120) menyatakan bahwa paradigma baru pengelolaan keuangan daerah atau APBD paling tidak mendekati atau mengikuti paradigma yang berkembang dalam pengelolaan keuangan modem yang dapat diterapkan oleh pemda. Perubahan paradigma tersebut seiring dengan pencanangan konsep
23 good governance dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
D. lmplementasi Kebijakan Suatu kebijakan publik akan mempunyai dampak atau pengaruh terhadap masyarakat./ publik apabila kebijakan tersebut dilaksanakan. Menurut Zaini, dalam Samodra (1994 : 34) menyatakan bahwa "Kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan memperoleh legitimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak". Dalam pemyataan ini memiliki dua makna sekaligus. Pertama, kebijakan adalah hanya sebuah dokumen politik apabila tidak diikuti tindakan konkrit.
Kedua, birokrasi pemerintah
hanya akan bertindak bila suatu kebijakan itu mempunyai kekuatan hukum (telah terlegitimasi). Menurut Webster Dictionary dalam Wahab, S.A. (1997:64) dirumuskan bahwa to implement berarti to provide the means for
carrying out, to give pratical effect to (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dalam rangka menimbulkan dampak I akibat terhadap sesuatu). Sementara itu Van Meter dan Van Horn dalam Wahab S.A. (1997 : 65) mendefenisikan implementasi kebijakan sebagai "those
actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions
24 (tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan). Sedangkan Charles 0. Jones dalam Slamet Santoso (2001 : 15-16) mendefinisikan implementasi sebagai suatu kegiatan yang
dimaksudkan
untuk
mengoperasikan
sebuah
program.
Jones
menekankan pada tiga aktivitas fungsional dalam implementasi kebijakan, yaitu : 1) Organisasi, yang berhubungan dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan suatu program dapat berjalan; 2) lnterprestasi, yang berhubungan dengan bagaimana menafsirkan suatu program agar menjadi rencana dan pengarahan yang tepat sehingga dapat diterima dan dilaksanakan, dan 3) Penerapan, berhubungan dengan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Mirilee S. Grindle dalam Santoso (2001 : 16) mengemukakan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu hubungan yang memungkinkan arah kebijakan publik direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Jadi, kebijakan publik diterjemahkan dalam
25 kegiatan program yang membantu tujuan akhir yang ditetapkan dalam kebijakan. Teori yang mengkaji implementasi kebijakan juga diberikan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam wat.ab, S.A. 1997). Menurut mereka, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempuma maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu, yakni : a) Kondisi ekstemal yang dihadapi oleh Badan atau lnstansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan atau kendala yang serius, b) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumbersumber yang cukup memadai, c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia, d) Kebijakan yang diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas andal, e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya, f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil, g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan, h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat, i) Komunikasi dan koordinasi yang
sempuma,
dan j)
pihak-pihak yang
mewakili wewenang
kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Dalam teori di atas, diasumsikan bahwa kondisi ekstemal yang dihadapi badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang berarti, ini berarti bahwa badan pelaksana harus mampu " menjinakkan "terlebih dah'Jiu gangguan diluar dirinya. Hal ini
26 biasanya sulit dilakukan mengingat kondisi eksternal biasanya berada di luar kontrol instansi pelaksana. Van Meter dan Van Hom merumuskan sebuah kerangka kerja yang
memperlihatkan
hubungan
antar
berbagai
faktor
dan
dikembangkan dalam model implementasi kebijakan yang terdiri dari enam variabel yang membentuk performance kebijakan yaitu : 1) Standar dan sasaran kebijakan; 2) Sumber daya kebijakan (dana dan insentif yang lain) 3) Komunikasi antar organisasi dan pengukuran aktivitas; 4) Karakteristik
badan
pelaksana (seperti
ukuran staf, tingkat
pengawasan hierarki, vitalitas organisasi) ; 5) Kondisi sosial ekonomi dan politik, dan 6) Sikap implementor Komunikasi Antar organisasi dan Pengukuran aktivitas Standar dan Sasaran kebijakan
t
~~
Karakteristik organisasi ----. sikap peraksan~ Kine~a kebijakan Komunikasi antar organis
Sumberdaya Kondisi osial Ekonomi dan politik
Gambar 11.1 Model lmplementasi Kebijakan Menurut Donalds Van Meter dan Carl E. Van Horn (Sumber: Wibawa, S, dkk: 1994)
Dalam teori ini, secara eksplisit Van Meter dan Van Horn memasukan variabel kondisi sosial ekonomi dan politik sebagai varibel
27
yang berpengaruh terhadap kinerja kebijakan. Hal ini berbeda dengan teori sebelumnya yang mengamsumsikan bahwa kondisi eksternal badan pelaksana harus dijinakkan terlebih dahulu. Namun demikian terdapat kesamaan dalam kedua teori di atas, bahwa kondisi eksternal seperti sosial ekonomi dan politik merupakan salah faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi sebuah kebijakan. Mazmanian
dan
Sabatier
dalam
Wibawa,
S
(1994),
menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan fungsi dari tiga variabel, yakni : (1) karakteristik masalah, (2) struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, dan (3) faktor-faktor di luar peraturan. Mazmanian dan Sabatier menganggap bahwa suatu implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksanannya mematuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan. Asumsi tersebut mensyaratkan tujuan dan sasaran program yang harus jelas dan konsisten, karena itu merupakan stan dar evaluasi sasaran yang legal bagi birokrat pelaksana untuk mengerahkan sumber daya yang ada. Dalam teori ini, Mazmanian dan Sabatier menganggap bahwa sebelum
sebuah
kebijakan
diimplementasikan
terlebih
dahulu
dirumuskan karakteristik masalah yang dihadapi. Dari rumusan masalah inilah kemudian dapat disusun suatu manajemen program yang tercermin dalam berbagai peraturan
yang berguna untuk
mengoperasionalkan sebuah kebijakan. Namun demikian Mazmanian
28
dan Sabatier tidak menafikan pentingnya variabel non peraturan yang mempunyai pengaruh pula terhadap keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Untuk lebih jelasnya tampak pada gambar berikut ini. Karakteristik Masalah 1. Ketersediaan teknologi dan teori kausal 2. Keragaman perilaku kelompok sasaran 3. Sifat Populasi 4. Dcmiat pcrubahan ocrilaku vane diharapkan
Daya Dukung Peraturan
•
J, V ariabel Non-Peraturan 1. Kondisi sosio ekonomi dan teknologi 2. perhatian pers terhadap masalah kebijakan 3. Dukungan publik 4. sikap dan sumbcr daya kip sasaran utama 5. Dukungan kewcnangan 6. Komitmen dan kcmampuan pcjabat pclaksana
I. Kcjelasan/konsistensi tujuan/ sasaran 2. Teori kausal yang memadai 3. Sumber keuangan yang mencukupi 4. lntegrasi organisasi pelaksana 5. Diskresi pelaksana 6. Rckrutmen dari pcjabat pclaksana 7. akscs-fonnal pclaksana kc organisasi lain
•
Pro~es
Kcluaran kebijakan Dari organisasi Pelaksana
__..
,, Imulementasi
Kescsuaian keluaran kebijakan dengan ..elompok sasaran
__..
• Dampak aktual kebijakan
Dampakyang dipcrkirakan
...
+.
Pcrba1kan peraturan
Gambar 11.2 Model lmplementasi Kebijakan Menurut Mazmanian dan Sabatier (Sumber : Wibawa, S, dkk: 1994)
George C. Edward Ill, (1980) menyebutkan bahwa bahwa implementasi publik terletak antara tahapan pembuatan kebijakan dan tahapan
penciptaan
konsekuensi-konsekuensi
kebijakan
bagi
masyarakat yang dipengaruhinya. lmplementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang
29
saling berhubungan, yaitu : (a) komunikasi, (b) sumber daya, (c) disposisi, dan (d) struktur birokrasi.
lmplementasi Disposisi
Struktur Birokrasi Gambar 11.3 Model lmplementasi Kebijakan Menurut George C. Edward Ill (Sumber : Edward Ill, George C : 1980)
E. Faktor Yang Mempenga.ruhi lmplementasi Kebijakan Dari paparan keempat teori di atas, secara garis besar dapat dikelompokan dalam dua kategori yakni : pertama, ketiga teori yang pertama berpendapat bahwa kondisi eksternal badan pelaksana merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan sebuah implementasi
kebijakan~
Kedua, teori keempat berpendapat
bahwa keberhasilan sebuah implementasi sangat ditentukan oleh faktor internal
badan
pelaksana,
sedangkan
faktor eksternal
kurang
berpengaruh ataupun sangat kecil pengaruhnya. Kategori pertama cocok untuk implementasi kebijakan dengan kelompok sasaran yang spesifik sedangkan kategori kedua cocok untuk implementasi yang tidak mempunyai kelompok sasaran secara spesifik.
30
Dalam penelitian ini, teori yang menjadi acuan utama dalam pembentukan kerangka berpikir adalah teori implementasi kebijakan dari George C. Edward Ill, dengan alasan- alasan sebagai berikut : Pertama, Surat Keputusan Gubemur Nomor 120 Tahun 2003 tidak
ditujukan pada kelompok sasaran yang bersifat spesifik, dalam hal ini baik pembuat kebijakan maupun pelaksana kebijakan adalah aparatur pemerintah propinsi; Kedua, faktor-faktor yang berpengeruh terhadap implementasi kebijakan lebih cenderung kepada faktor internal badan pelaksana, sedangkan faktor ekstemal pengaruhnya relatif kecil. Berdasarkan argumentasi di atas, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah faktor-faktor komunikasi, sumber daya dan Struktur Birokrasi. .,
S~dangkan faktor disposisi\tidak d~adikan sebagai fokus penelitian mengingat para aparat pelaksana adalah PNS yang sistem panggajian
----·
dan "in~entif telah . diatur secara
baku
berdasarkan
peraturan
----
perundangan yang berlaku. Selanjutnya ketiga faktor dart fokus penelitian tersebut akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut :
1. Komunikasi Komunikasi dapat diartikan sebagai proses pentransferan makna di antara para anggotanya. Komunikasi juga harus dipahami oleh segenap anggota organisasi secara sama. Oleh karena itu,
31
komunikasi harus mencakup baik pentransferan maupun pemahaman makna. (Robins. 2001 : 310). Komunikasi dapat dibayangkan sebagai suatu proses atau aliran, dimana terdapat langkah-langkah antara satu sumber dan penerima yang menghasilkan pentransferan dan pemahaman makna. Komunikasi yang baik menuntut di antara para pelakunya (anggota organisasi) untuk memiliki pemahaman tentang arah atau pola alir komunikasi, jaringan komunikasi, pentingnya komunikasi non-verbal, pilihan saluran komunikasi dan berbagai penghalang komunikasi. Thoha (2002 : 145) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses penyampaian dan penerimaan berita atau informasi dari seseorang ke orang lain. Suatu komunikasi yang tepat tidak bakal terjadi, kalau tidak penyampai berita tadi menyampaikan secara patut dan penerima berita menerimanya tidak dalam bentuk distorsi. Gaga! tidaknya suatu komunikasi dalam suatu organisasi dapat dilihat dari: 1. apakah tujuan dari pesan yang disampaikan itu tercapai atau tidak ; 2. apakah alat komunikasi atau bahan-bahan keterangnn yang sudah dilambangkan ke dalam simbol-simbol itu mengantar pesan atau tidak; 3. apakah penerima pesan dapat memahami apa yang dipesankan atau tidak. Apabila jawaban atas ketiga hal di atas tidak, maka komunikasi akan gaga! demikian pula sebaliknya (Thoha: 2002 : 153-154).
32 Edward (1980) menyatakan bahwa persyaratan pertama dari efektivitas implementasi kebijakan adalah para pelaksana kebijakan harus mengetahui apa yang seharusnya dilakukan. Keputusankeputusan
kebijakan
dan
perintah-perintah
penerapan
harus
ditransmisikan dahulu secara tepat dan jelas kepada orang yang tepat, komunikasi harus akurat diterima oleh para pelaksana kebijakan. Selanjutnya
Edward
(1980)
menyebutkan
bahwa ada
beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam variabel komunikasi kebijakan ini, yaitu : (a) transmisi
(transmission), (b)
kejelasan (Ciearity), dan konsistensi (consistency). Setiap pesan yang terkandung dalam suatu keputusan kebijakan hendaknya dapat disampaikan daam kondisi yang tepat sasaran
dan
kemungkinan
tepat
substansinya.
yang
muncul
Namun
sehingga
demikian,
banyak
menghambat
proses
mentransmisikan perintah pelaksana kebijakan tersebut. Hambatan yang timbul seperti adanya pertentangan pendapat di antara para pelaksana
terhadap
perintah
yang
diberikan
yang
akhirnya
menimbulkan distorsi pada transmisi pesan. Hambatan lain, misalnya adanya lapisan-lapisan hierarki pelaksana kebijakan, penggunaan saluran komunikasi yang tidak langsung, dan aspek internal pelaksana sendiri. Kejelasan perintah dan pesan yang ditransmisikan juga penting dalam rangka kesuksesan sebuah komunikasi. Perintah yang
33 tidak jelas atau mempunyai pengertian ganda akan menimbulkan distorsi dalam menangkap pesan atau perintah yang disampaikan. Semakin baik dikembangkan saluran-saluran komunikasi untuk meneruskan perintah-perintah implementasi, maka semakin tinggi probabilitas perintah-perintah tersebut diteruskan dengan benar. Selain itu, perintah-perintah pelaksanaan kebijakan harus konsisten, jika implementasi kebijakan ingin efektif. Perintah-perintah yang jelas dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya (konsisiten), akan memudahkan bagi pelaksana menjalankan tugasnya dalam memperlancar implementas sebuah kebijakan. Oari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang efektif merupakan salah faktor yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan, demikian pula sebaliknya komunikasi yang gagal akan menghambat efektivitas implementasi kebijakan.
2. Sumber daya Menurut Joseph W. Eaton dalam Slamet Santoso (2001 : 36) sumber daya adalah masukan-masukan keuangan, fisik, manusia, teknologi dan penerangan yang dimiliki suatu lembaga. Sumber daya merupakan faktor yang sangat panting dalam implementasi kebijakan. Seberapapun besar manfaat dari kebijakan, seberapa baiknya tujuan dari kebijakan dan betapapun tidak adanya konflik interest dipengaruhi
34
oleh program tersebut, implementasi kebijakan tidak etektit kalau dalam pelaksanaannya kekurangan sumber daya. Menurut George C. Edward Ill, (1980) menyatakan bahwa " sumber daya bisa menjadi faktor kritis di dalam mengimplentasikan kebijakan publik. Sumber daya penting meliputi stat dengan jumlah yang cukup dan dengan ketrampilan untuk melakukan tugasnya serta intormasinya, otoritas dan tasilitas yang perlu untuk menterjemahkan proposal pada makalah tidak
tersedianya
~~e
dalam pemberian pelayanan publik. Akibat
sumber daya
yang
memadai,
maka
akan
mendatangkan rintangan terhadap implementasi kebijakan". Sumber
daya
yang
paling
esensial
dalam
mengim-
plementasikan kebijakan adalah stat. Ada dua hal pokok yang perlu diperhatikan pada sumber daya stat ini yakni : pertama, Jumlah stat yang cukup. Banyak sekali kebijakan yang gagal dalam implementasi karena ketidakcukupan jumlah stat. Edward Ill banyak memberikan contoh kegagalan implementasi kebijakan di Amerika Serikat akibat jumlah stat yang tidak mencukupi. Misalnya Kebijakan Pendidikan, Kebijakan Perlindungan Lingkungan, Kebijakan Energi dll.
Kedua,
Ketrampilan artinya bahwa stat yang dimilki harus mempunyai pengetahuan dan ketrampilan bagaimana menjalankan kebijakan. Tidak ada gunanya mempunyai jumlah stat/pegawai yang banyak tetapi mempunyai ketrampilan yang minim. Hal ini kadangkala malah menjadi be ban.
35
lnformasi
merupakan
sumber
esensial
kedua
dalam
implementasi kebijakan. Sumber daya lnformasi dapat berupa dua bentuk . Pertama adalah informasi yang berkenaan dengan bagaimana melakukan sebuah kebijakan. Bentuk informasi kedua adalah data dalam bentuk peraturan pemerintah. Petunjuk implementasi kadang tidak jelas karena para pembuat keputusan tidak mengetahui apa yang harus dipenuhi dari para implementor. Pengetahuan .yang tidak cukup ini adalah sumber yang merintangi implementasi secara tidak lang sung sebagaimana juga secara tidak langsung melalui sifat komunikasi. Kurangnya
pengetahuan
bagaimana
untuk
mengim-
plementasikan beberapa kebijakan memiliki beberapa konsekuensi langsung. Salah satu dampak kurangnya pengetahuan ini adalah inefisiensi, karena para implementor tidak tahu bagaimana bekerja yang efisien. Proses implementasi berlangsung sepanjang waktu, para implementor harus belajar lebih banyak apa yang perlu dilakukan dan apa yang bisa dike~akan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. lmplementasi kebijakan seringkali memerlukan informasi dalam
kepatuhan
organisasi atau individu terhadap peraturan
perundang-undangan. Namun data kepatuhan tersebut biasanya sulit didapatkan, akibat kurangnya kemampuan atau terlalu mahalnya biaya untuk memonitor pelanggaran.
36
Sumber lain yang penting dalam implementasi adalah kewenangan (otoritas). Kewenangan berbeda-beda dari satu program ke program yang lain. Kurangnya kewenangan yang efektif banyak dialami dalam pelaksanaan kebijakan, oleh karena itu dibutuhkan adanya
kerja
sama
dengan
pelaksana-pelaksana
(organisasi-
organisasi) lain, jika ingin kebijakan atau program berjalan dan berhasil dengan efektif. Dalam sumber daya kewenangan ini para implementor harus diberikan dukungan dalam menjalankan kewenangannya, penggunaan sanksi, dan orientasi pelayanan. Fasilitas-fasilitas (fisik) juga merupakan sumber daya yang penting dalam kegiatan implementasi kebijakan. Suatu kebijakan atau program mungkin didukung oleh pelaksana yang memadai dan memahami apa yang harus dilakukan, didukung dengan kewenangan yang cukup untuk menjalankan tugasnya, tetapi bila tidak didukung dengan ketersediaan bangunan-bangunan, perlengakapan, perbekalan dan lain-lain fasilitas yang memadai, maka mungkin implementasi yang direncanakan dengan baik tidak akan berhasil.
3. Struktur Birokrasi Suatu struktur organisasi menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagi, dikelompokan, dan dikoordinasikan secara formal. Dalam merancang suatu struktur organisasi perlu diperhatikan enam
37
unsur uta rna yaitu : (1) spesialisasi kerja, (2) departementalisasi, (3) rantai komando, (4) rentang kendali, (5) sentraliasasi dan desentralisasi, dan (6) formalisasi (Robbins, 2001 ). Sementara itu Edward (1980) mengemukakan bahwa terdapat dua karakteristik panting dari varia bel struktur birokrasi, yaitu (1) Standart Operating Procedures (SOP's) dan (b) Fragmentasi. Dapat
disebutkan bahwa SOP's berkaitan dengan unsur formalisasi sedangkan fragmentasi berkaitan dengan spesialisasi dan departementalisasi. SOP's diadakan sebagai tanggapan atas keterbatasan waktu dan sumber daya serta keinginan akan keseragaman operasi dalam organisasi pelaksana yang sangat kompleks dan menyebar. Pelaksana suatu kebijakan sangat bergantung pada kejelasan dari standar prosedur tindakannya, yang bisa berwujud petunjuk teknis atau bentuk yang lain, karena dalam SOP's ini terdapat urutan tahapan pelaksanaan kebijakan sejak awal hingga akhir sehingga kegiatan implementasi dapat berjalan efektif dan efisien. Sedangkan fragmentasi merupakan merupakan penyebaran tanggung jawab atas suatu area kebijakan. Semakin banyak aktor dan lembaga yang terlibat dalam suatu kebijakan, akan semakin tinggi tingkat ketergantungan mereka dalam mengambil keputusan, maka semakin rendah keungkinan implementasi kebijakan akan berlangsung dengan efektif. Sebagai suatu bagian dari fragmentasi organisasi, koordinasi di antara para pelaksana harus ada sebagai konsekuensi
38
logis dari pemencaran
Y.~layah
tanggung jawab kebijakan diantara
beberapa unit organisasi pelaksana. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang efektif dan efisien sangat penting artinya bagi implementasi kebijakan, dimana para pelaksana kebijakan boleh mengetahui apa yang harus dilakukan
dan
mempunyai
dorongan
atau
dukungan
untuk
mengerjakannya, tetapi itu tidak akan berarti bila mereka dihalangi oleh struktur-struktur organisasi yang mereka layani. Dari paparan teori-teori di atas, maka kerangka alur berfikir penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :
39
Good Governance Transparansi Akuntabel P~rtisin~si
Gambar 11.1. Kerangka Alur Berfikir
Good Finacial Governance
Brian W.H. & Lewis
• • • • • • • •
Kondisi ekstemal Waktu & sumber2 Per,aduan sumber2 Hubungan Kausalitas Hub. Kausalitas lgs Hub. Ketrgant. Kecil Pemahaman Komunikasi & Koordinasi • Kepatuhan
- Transparency -Reliability - Accounting & Auditing Std - Accounting & Auditing Prof - Legal & Regulatory Framework
f--1--1---
1-.-1-
..
:
1--+---~~w
Van Meter & Van Horn
• Standar & Ssm Keb. • Sumber Daya • Komunikasi antar Or-ganisasi • Kar·akter;stik Org. • Kondisi Sos-ekonomi • Sikap Pelaksana
Komunikasi
Manaj. Keu. Daerah Transparansi Akuntabel Value for Money • Ekonomi • Efisien • Efektif
r--
....... . . . -_ _ _ __J
1-1-1-
1-
t----+--1""!".. Sumber Daya ~
I
lmplementasi Kebijakan SK Gubemur No. 120 Tahun 2003
I
Mazmanian & Sabatier ~
I. Karakteristik Masalah
~ Stmktur Birokrasi If
• Teknologi
• Keragaman prilaku • Sifat populasi • Derajat pcrubahan 2. Daya Dukung Peraturan • Kejelasan sasaran • Teori Kausal • Sumber keuangan • lntegrasi org. Plksn • Diskresi • Rekrutmen • Akses formal 3. Variabel Non Peraturan • Kondisi sos-ek • Perhatian pers • Dukungan publik • Sikap Kip sasaran • Kewenangan • Komitmen pelksn
l
r
:
1---'
1--
George Edward Ill
• • 1--
•
•
Komunikasi SumberDaya Disposisi Struktur Birokrasi
BABI!I METODE PENELITIAN
A. Perspektif Pendekatan Penelltian Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah menerangkan (explanation) fenomena yang diteliti. Metode penelitian kualitatif ini dilandasi oleh filsafat fenomenologi, sehingga melahirkan istilah yang oleh Cuba dinamakan naturalistik .. Dikatakan memakai pendekatan naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersiafat natural, wajar atau sebagaimana adanya (Nasution : 1992 :18). Metode penelitian ini lebih menekankan pada diskriptif kualitatif sebagaimana diungkapkan oleh Moleong (1996 :1 03), dimana proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis, dan intensif untuk mendiskripsikan fenomena yang ada, yakni yang berkaitan dengan mekanisme dan proses pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, khususnya pelaksanaan Surat Keputusan Gubemur Jawa Tengah nomor
120
tahun
2003
tentang
Pedoman
Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah .
40
41
B. Fokus Penelitian Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (1996:62) mendefinisikan masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan. Dengan berpedoman pada fokus penelitian, maka peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian, sehingga dape1t diketahui dengan pasti data mana yang perlu dimasukan ke dalam sejumlah data yang dikumpulkan. Fokus penelitian ini sangat penting untuk dijadikan sebagai sarana untuk memandu dan mengarahkan jalannya penelitian. Dengan perumusan fokus penelitian yang baik maka peneliti akan terhindar dari pengumpulan data yang tidak relevan dengan masalah dan tujuan penelitian serta untuk menghindari agar peneliti tidak terjebak pada bidang yang umum dan luas atau kurang relevan. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka fokus penelitian dalam penelitian
ini
adalah
menganalisis
lmplementasi
Kebijakan
pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah khususnya pelaksanaan SK Gubemur nomor 120 Tahun 2003, dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Teori George Edward Ill, terutama dihubungkan tiga faktor yakni (1) komunikasi, (2) Sumber Daya, dan (3) Struktur Birokrasi.
42
Fokus penelitian tersebut akan dijabarkan ke dalam elemenelemen penelitian sebagai berikut :
1. lmplementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan lmplementasi
Kebijakan
Pengelolaan
Keuangan
adalah
seberapa jauh tujuan kebijakan dapat terealisasikan atau tercapai serta seberapa jauh pengaruh program tersebut dalam mewujudkan Good governance. Selanjutnya implementasi kebijakan ini, fokus penelitian diarahkan terhadap hal-hal sebagai berikut : a. Sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan; b. Sejauh mana transparansi pengelolaan keuangan; c. Sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan; d. Sejauh mana efisiensi pengelolaan keuangan; e. Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan.
2. Komuniksasl Komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan suatu undang-undang (kebijakan) dari pembuat keputusan kepada setiap pelaksana yang terlibat dalam implementasi kebijakan, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima secara jelas dan konsisten seperti tujuan yang diharapkan. Faktor komunikasi ini, fokus penelitian diarahkan kepada : a. intensitas sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan; b. Sejauh mana kelancaran penyampaian informasi;
43
c. Sejauh mana keragaman media penyampaian informasi; d. Sejauh mana kejelasan informasi; e. Sejauh mana konsistensi informasi.
3. Sumber Daya Sumber daya adalah masukan-masukan yang mendukung kelancaran pelaksanaan sebuah kebijakan, yang terdiri dari : staf pelaksana, informasi, dan kewenangan. Faktor sumber daya ini, penelitian difokuskan pada hal-hal sebagai berikut : a. Sejauh mana ketersediaan sumber daya staf pelaksana; b. Sejauh mana ketersediaan informasi; c. Sejauh mana ketersediaan sumber daya fasilitas (komputer, bukubuku, formulir dll) d. Sejauh mana kemampuan pelaksana; e. Sejauh mana pemanfaatan sumber daya fasilitas; f.
Sejauh mana pemanfaatan sumber daya informasi.
4. Struktur Blrokrasl Struktur birokrasi adalah kewenangan yang diberikan oleh instansi yang lebih atas kepada pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan yang didalamnya mengandung karakteristik, norma-norma dan pola-pola tertentu. Faktor struktur birokrasi ini, focus penelitian diarahkan terhadap hal-hal sebagai berikut: a. Sejauh mana pembagian kewenangan antar pelaksana;
44 b. Sejauh mana kejelasan prosedur pelaksanaan; c. Sejauh mana keterpaduan kerjasama antar instansi ; d. Sejauh mana kesamaan persepsi antar pelaksana; e. Sejauh mana koordinasi antar pelaksana.
C. Pemilihan lnfonnan lnforman adalah orang yang benar-benartahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Teknik pemilihan informan didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan. Dalam penelitian ini yang menjadi informan awal adalah Kepala Biro Keuangan, Kepala Bagian Anggaran, Kepala Bagian Perbendaharaan, Kepala Bagian Verifikasi, Pengguna Anggaran, Pengendali kegiatan dan Pemegang Kas, serta Pejabat dari Bawasda Propinsi Jawa Tengah. lnforman berikutnya dilakukan berdasarkan prinsip Snowball artinya informan akan berkembang sesuai dengan variasi informasi yang ingin dilacak atau didalami lebih lanjut.
b. lnstrumen Penelitian lnstrumen Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peneliti sendiri dengan menggunakan metode wawancara mendalam (In-Depth-Interview), sedangkan untuk memandu dalam wawancara, peneliti menyiapkan panduan pertanyaan tentang hal-hal
45
pokok yang ingin peneliti ketahui. Panduan ini untuk mempermudah peneliti dalam mengarahkan pembicaraan atau wawancara. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa wawancara tersebut semakin berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan seperti layaknya bola salju (Snow Ball). Alat bantu yang digunakan dalam metode wawancara ini
adal~h
tape-recorder, catatan-catatan
wawancara dan foto-foto.
E. Pengumpulan Data dan Pengolahan Data E.1. Jenis Data Data yang dikumpulkan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian, baik dari dokumen maupun publikasi yang menunjang pokok pembahasan penelitian. E.2. Sumber Data Sumber data dari masing-masing jenis aata yang akan dikumpulkan berasal dari informan, dan kepustakaan. Rusidi (1993) mengemukakan bahwa responden adalah sejumlah orang yang dapat menerangkan tentang hal dirinya sendiri, sedangkan informan adalah sejumlah orang yang mampu menerangkan tentang diri orang lain atau keadaan tertentu.
46
Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data yang akan dikumpulkan adalah sebagai berikut : 1. Data primer berasal dari informan. lnforman yar.g dipilih adalah pejabat-pejabat pemerintah yang pemah dan atau masih berkecimpung dan menangani obyek penelitian. 2. Data sekunder diambil dari beberapa dokumen atau catatan yang berasal dari instansi obyek penelitian, dan publikasi bukubuku yang menunjang pembahasan penelitian. E.3. Teknik Pengumpulan Data
Seperti telah disinggung dalam intrumen penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan teknik
wawancara
mendalam
(In-Depth-Interview).
.Proses
pengumpulan data meliputi tahap-tahap sebagai berikut : pertama saat memasuki lokasi penelitian dilakukan melalui serangkaian pengamatan langsung dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemilik informasi untuk memperoleh informasi awal yang diperlukan. Tahap kedua, saat berada di lokasi penelitian, peneliti berusaha melakukan pendekatan secara pribadi yang akrab dengan pemilik informasi I informan. Tahap ketiga, pengumpulan data dilakukan melalui dialog antara peneliti dengan informan secara intensif untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnya sesuai dengan fokus penelitia'1 yang telah ditetapkan.
Dalam
47
tahap ketiga ini peneliti berusaha melakukan cross chek informasi yang diberikan informan yang satu dengan informan yang lain. Selain teknik wawancara tersebut peneliti juga melakukan pengumpulan data dengan mencari dokumen-dokumen atau datadata yang berhubungan dengan obyek penelitian sebagai data sekunder sebagai data pelengkap penelitian E.4. Teknik Pengolahan Data E.4.1. Membuat Catatan Teknik pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pencatatan tentang informasi ataupun data yang peneliti temukan dilapangan. Menurut S. Nasution (1992: 92) ada dua jenis catatan yaitu : 1. Deskripsi Catatan yang berisi tentang apa yang sesungguhnya di amati, yang benar- benar terjadi menurut apa yang peneliti lihat, dengar atau amati dengan alat indera peneliti. Deskripsi merupakan uraian objektif tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa yang kita lihat dan dengar, tanpa diwarnai oleh pandangan atau tafsiran peneliti. 2. Tafsiran Tafsiran dapat berupa komentar, refleksi pemikiran
atau
pandangan pen&liti tentang apa yang diteliti. Tafsiran atau komentar peneliti belum tentu benar atau sesuai dengan fakta
48
yang ada, untuk itu perlu dipisahkan antara catatan deskripsi dengan catatan tafsiran. Tafsiran peneliti dapat menjadi pendorong untuk meneliti lebih lanjut kebenaran tafsiran tersebut dengan keadaan yang sebenarnya. E.4.2. Mereduksi Data Data yang diperoleh dilapangan yang berupa catatan atau uraian akan bertambah terus menerus. Hal ini akan menambah kesulitan apabila semua data mentah tidak segera direduksi, dirangkup, dipilih hal-hal pokok dan difokuskan pada hal-hal yang panting, dicari tema atau polanya. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil penelitian, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan kode kepada aspek-aspek tertentu. E.4.3. Display Data Display data merupakan teknik untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu penelitian dengan cara membuat berbagai macam matriks, grafik, networks maupun chart. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan data-data yang bersifat detail.
49
E.4.4. Kesimpulan dan Verifikasi
Tahap terakhir dari pengolahan data adalah merumuskan kesimpulan dan verifikasi. Usaha ini dapat dilakukan dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan sebagainya. Dari data- data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula-mula masih tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi semakin jelas dengan t,ertambahnya data yang diperoleh. Untuk memperjelas uraian di atas, dibawah ini digambarkan alur teknik pengolahan data.
Gambar 3.1 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
CONCLUTION DRAWING& VERIFYING Sumber : Sanapiah Faisal dalam Burhan Bungin (2003 :69)
50
A.
F. Ana lis is Data
Menurut Moleong (1996:103) Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pol a, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Proses analisis data dilakukan sejak mulai pengumpulan data dan dilakukan lebih intensif sesudah meninggalkan lapangan. Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian, dan sekaligus memberi makna atau interprestasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Dalam analisis data pendekatan yang dilakukan melalui cara berfikir induktif konseptual atau induktif teoritis. Artinya bertolak dari fakta empiris dibangun hipotesis, konsep, dan teori, sehingga proses ini bergerak dari fakta menuju ke tingkat abstraksi atau konsep yang lebih tinggi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anal isis taksonomis. Anal isis taksonomis merupakan bentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Pada analisis ini fokus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek
51
tertentu, namun pendeskripsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkap secara rinci. Dengan demikian domain atau bidang yang ditonjolkan perlu dilacak secara lebih mendalam dan terinci struktur internalnya. Teknik analisis taksonomis terfokus pada domain-domain tertentu, kemudian memilih domain tersebut menjadi sub-sub domain serta bagianbagian yang
lebih
khusus dan terperinci yang
umumnya
merupakan rumpun yang memiliki kesamaan. Pemilihan domain yang akan menjadi fokus analisis, ditentukan oleh seberapa besar peranan domain tersebut dapat menjelaskan lebih banyak tentang penelitian yang sedang dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel. 3.1. Teknik analisis Taksonomik -
- - - - - - - - - - - - - - ------
---
----
~_A_n_a_lis_i_s_Do __m __a_in__+-_______A_n_a_l_is_is__T_a_k_so_n_o_m __ik_____ ___j Sub-sub domain lebih kecil
Subdoma~
Domain
j
I I
Subdoma~
Domain berikutnya -----------------------
Sub-sub domain lebih kecil
Taksonomik berikutnya .
-------------------- -- ---- ----
Sumber : Burhan Bungin (2003 :69)
~-----.-
-----
BABIV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL A. Diskripsi Wilayah Penelitian
Sebelum dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, terlebih dahulu akan dipaparkan tentang organisasi pelaksana pengelola keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah. Untuk keperluan pemahaman proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah perlu dipaparkan tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi pengelola keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah. 1. Biro Keuangan Propinsi Jawa Tengah
Berdasarkan SK Gubemur Nomor 120 Tahun 2003, Biro Keuangan berfungsi sebagai Pelaksana Tugas dan Fungsi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
Hal ini sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubemur Jawa Tengah Nomor 58 tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Setda Propinsi Jawa Tengah. Adapun tugas pokok Biro Keuangan adalah menyusun bahan kebijakan umum Pemerintah Daerah, perencanaan strategis, pengelolaan sistem informasi, pelaporan Bidang
Keuangan
Daerah,
52
Potensi
Keuangan
Daerah,
53 Pertanggungjawaban
dan
Pelaporan
Keuangan
Daerah,
pelaksanaan dan .pe!ayanan administrasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi bidang Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi, Akuntansi, Pengendalian dan Verifikasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Biro Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan bahan kebijakan umum Pemerintah Daerah bidang Keuangan; b. penyusunan bahan perencanaan strategis bidang Keuangan; c. penyusunan bahan potensi keuangan daerah; d. penyusunan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi bidang Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi; e. penyusunan
bah an
fasilitasi
bidang
Anggaran,
Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi; f.
penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi bidang Anggaran, Perbendaharaan, Verifikasi dan Akuntansi;
g. penyusunan bahan pengendalian dan verifikasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
54 h. Penyusunan
bahan
pertanggungjawaban
dan
pelaporan
Keuangan Daerah;
i.
Penyusunan bahan pelaksanaan sistem informasi bidang Keuangan;
j.
Penyusunan bahan pelaporan bidang Keuangan;
k. Pengelolaan uruan tata usaha dan rumah tangga Biro; I.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi; Berdasarkan pasal 166 SK Gub. 58 Tahun 2002, struktur
organisasi Biro Keuangan terdiri dari : a. Bagian Anggaran, yang membawahi empat Sub Bagian yaitu : 1) Sub Bag ian Anggaran Pendapatan; 2) Sub Bagian Anggaran Rutin; 3) Sub Bagian Anggaran Pembangunan; 4) Sub Bagian Analisi dan Evaluasi Anggaran Daerah. b. Bagian Perbendaharaan, yang membawahi tiga Sub Bagian yaitu: 1) Sub Bag ian Belanja Rutin; 2) Sub Bagian Belanja Pegawai; 3) Sub Bagian Belanja Pembangunan.
55
c. Bagian Verifikasi, yang membawahi tiga Sub Bagian, yaitu : 1) Sub Bagian Verifikasi Pendapatan dan Belanja Rutin; 2) Sub Bagian Verifikasi Belanja Pembangunan; 3) Sub Bagian Tata Usaha Biro. d. Bagian Akuntansi, yang membawahi tiga Sub Bagian, yaitu : 1) Sub Bag ian Pendapatan dan Pembinaan Bendaharawan; 2) Sub Bagian Akuntansi Belanja Rutin; 3) Sub Bagian Belanja Pembangunan. Dibawah ini digambarkan struktur organisasi Biro Keuangan Gambar 4.1 Struktur Organisasl Biro Keuangan
Kepala Biro
Perbendaharaan
Angg. Pendpt.
Belanja Rutin
Ver. Belanja Rutin
Pendapatan & P.emb. Bendaharawan
Angg. Rutin
Belanja Pegawai
Ver. Belanja Pemb.
Akuntansi Bel. Rutin
Bel. Pembangunan
Tata Usaha
Angg. Pemb.
Analisis & EAD
Sumber : SK Gubemur Nomor 58 Tahun 2002
Akuntansi Belanja pembangunan
56 2. Unit Kerja Propinsi Jawa Tengah
Dalam SK Gubemur Nomor 120 tahun 2003, Unit Kerja Propinsi Jawa Tengah sebagai Pelaksana Anggaran I Kegiatan. Unit
Ke~a
Propinsi Jawa Tengah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor. Setiap tahun anggaran kepala unit kerja mengusulkan Pengelola Keuangan Unit
Ke~a
kepada Gubernur melalui Biro
Keuangan Setda untuk diterbitkan Keputusan Gubemur. Pengelola Keuangan Unit
Ke~a
terdiri dari :
a. Pengguna Anggaran b. Satuan Pemegang Kas c. Pengendali Kegiatan d. Tim Pelaksana kegiatan Sedangkan
uraian tugas dari masing-masing
pengelola
keuangan unit ke~a dijabarkan sebagai berikut : a. Pengguna Anggaran •
Kepala unit Kerja ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan Keputusan Gubemur Jawa Tengah;
•
Pengguna
Anggaran
bertanggungjawab
mempunyai
sepenuhnya
kewenangan atas
dan
pelaksanaan
penatausahaan anggaran/ kegiatan pada unit kerja yang dipimpinnya
57
•
Pengguna
Anggaran
bertanggungjawab
atas
tertib
penatausahaan anggaran dan Pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan pada unit kerja yang dipimpinnya. b. Pemegang Kas •
Pemegang kas adalah pejabat struktural (Kasubag keuangan I Kasubag Umum) pada unit kerja dan Kasubag Tu pada kantor yang
ditunjuk dan diserahi tugas melaksanakan tugas
kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD. Bagi unit kerja tertentu yang tidak ada jabatan structural tersebut dapat menunjuk staf yang membidangi. •
Pemegang Kas mempunyai tugas antara lain : ~
Menyiapkan
proses
administrasi
terkait
dengan
penatausahaan Keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; );- Atas persetujuan Pengguna Anggaran mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP Beban tetap dan SPP Gaji; ).. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas pembantu kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna anggaran; ~
Meneliti,
mengkoreksi
pertanggungjawaban
dan
(SPJ)
menandatangani atas
pererimaan
surat dan
pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan
58
yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan ke Biro Keuangan (Bagian Verifikasi}; ~
Meneliti, triwulanan
mengkoreksi dan
dan
laporan
menandatangani
perhitungan
laporan
anggaran
atas
pelaksanaan APBD yang akan diajukan pengguna anggaran untuk disampaikan ke Biro Keuangan (Bagian Akuntansi) ~
Dalam melaksanakan tugasnya pemegang kas bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.
c. Pengendali Kegiatan •
Pengendali kegiatan terdiri dari pengendali kegiatan untuk belanja adminitrasi umum dan pengendali kegiatan untuk belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal;
•
Pengendali kegiatan mempunyai tugas : ;, Membantu dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pengguna
Anggaran
dalam
melaksanakan
dan
mengendalikan program I kegiatan di setiap bidang tugas yang dipimpinnya; ).- Bertanggung jawab atas pencapaian target, sasaran, manfaat kegiatan yang dikendalikannya; ~
Menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
59
d. Tim Pelaksana Kegiatan Tim pelaksana kegiatan terdiri atas : •
Staf Ahli, staf Teknis dan staf administrasi, mempunyai tugas memberikan saran, masukan dan membantu tugastugas lain pengguna anggaran dan pengguna barang I jasa serta pengendali kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan.
•
Panitia dokumen
Pengadaan, pengadaan
tugas
menyiapkan
keperluan
pengadaan
mempunyai untuk
barangljasa, rnenyiapkan dokumen prakualifikasi untuk calon penyedia barang I jasa berupa formulir isian yang memuat data adminitrasi, keuangan, personil, peralatan dan pengalaman kerja. •
Panita
Pemeriksa
Pekerjaan,
mempunyai
tugas
mengadakan pemeriksaan atas permintaan penyedia jasa kepada pengguna anggaran melalui pengendali kegiatan, bertanggung jawab terhadap kebenaran rancana kerja dan syarat-syarat dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil pemeriksaan. 3. Badan Pengawas Daerah Propinsl Jawa Tengah
Berdasarkan SK Gubernur Nomor 120 tahun 2003, Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah ditunjuk sebagi pelaksana tugas dan fungsi pengawasan daerah. Badan Pengawas Propinsi melakukan
60
pemeriksaan secara periodik pada Unit
ke~a.
yang melaksanakan
kegiatan dengan dana APBD Propinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas penggunaan da.1a. Adapun sasaran I obyek pemeriksaan Badan Pengawas Propinsi adalah : a. pelaksanaan kegiatan di unit
ke~a
berdasarkan DASK unit kerja
bersangkutan; b. pelaksanaan kegiatan berdasarkan jadwal waktu yang telah ditetapkan c. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan ketentuan dan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan; d. Pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar biaya yang ditetapkan e. Pemeriksaan fisik terhadap pengadaan barang dan jasa f.
Kedisiplinan dalam penyampaian SPJ dan pelaporan baik bulanan, triwulanan dan akhir tahun anggaran/ perhitungan
B. Pelaksanaan Surat Keputusan Gubemur Nomor 120 tahun 2003 Sebelum membahas tentang hasil penelitian maka terlebih dahulu akan diuraikan tahapan proses pelaksanaan SK Gubernur No.
120 Tahun 2003, sebagai berikut: 1. Tahap Persiapan Pelaksanaan APBD a. Setelah Perda tentang APBD ditetapkan, kepala unit kerja selaku Pengguna Anggaran menyusun DASK (Daftar Anggaran
61
Satuan Kerja). DASK disusun berdasarkan RASK yang telah dibahas dan disetujui dalam pembahsan APBD. DASK memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan oleh Pengguna Anggaran. DASK disampaikan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan untuk mendapat pengesahan; b. Kepala unit kerja mengusulkan Pengelola Keuangan Unit Kerja masing-masing kepada Gubemur melalui Biro Keuangan untuk diterbitkan Keputusan Gubemur; c. Kepala Unit Kerja menyusun jadwal kegiatan beserta alokasi Anggaran Unit Kerja sesuai dengan Program Kerja/ kegiatan dan Pagu Anggaran Triwulanan; d. Biro Keuangan berdasarkan usul Kepala Unit Kerje. menyiapkan SK Penunjukan Pengelola Keuangan Unit Kerja; e. Menyiapkan konsep pengesahan DASK dan SKO (surat keputusan otorisasi), yang akan ditandatangani Gubernur. Dalam hal ini Gubemur mendelegasikan sebagian kewenangan penandatanganan DASK dan SKO kepada Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan mendasarkan pada pagu anggaran sebagaiberi kut: 1) Wakil Gubernur menandatangani DASKISKO untuk jumlah di atas Rp. 10 Milyar sampai dengan Rp. 20 Milyar;
62 2) Sekretaris Daerah menandatangani DASKISKO untuk jumlah sampai dengan Rp. 10 Milyar; 3) DASKISKO yang berjumlah di atas Rp. 20 Milyar tetap ditanda-tangani oleh Gubernur.
2. Tahap Pelaksanaan APBD a. Pada awal tahun anggaran, untuk keperluan sehari-hari Kepala unit kerja selaku pengguna anggaran mengajukan SPP PK-DU (surat permintaan pembayaran Pengisian Kas Dana UYHD) sebagai uang muka kerja
ke Biro Keuangan ( Bagian
Perbendaharaan); b. Biro Keuangan (Bagian Perbendaharaan) berdasarkan SPP PKDU dari kepala unit kerja menerbitkan SPM (surat perintah membayar) dan mengirimkan ke Kantor Kas Daerah ; c. Berdasarkan SPM dari Bagian Perbendaharaan Kantor Kas Daerah memerintahkan Bank BPD Jawa Tengah untuk memindahkan bukukan dari rekening Kas Daerah ke Rekening Pemegang Kas unit kerja bersangkutan. Selanjutnya Kantor Kas Daerah meneruskan SPM tersebut ke Bagian Akuntansi. d. Kepala unit kerja menerbitkan cek untuk melakukan penarikan dana dari Bank BPD Jateng. e. Kepala unit kerja menggunakan dana tersebut untuk membiayai operasional kantor sehari-hari.
63 f.
Dana UYHD hanya dapat digunakan untuk pengadaan barangl jasa sampai dengan Rp. 15.000.000,00 untuk setiap jenis barang I jasa per penyedia barangl jasa; Mekanisme pencairan dana
PK- DU dapat digambarkan
sebagai berikut: Gambar: 4.2 Mekanlsme Pencalran SPP P,..:K.;..·:::.D:::.U_ _ _ _ _ _ ____,
:··········
Unit Kerja Pengguna Anggaran Pemegang Kas
Ii
SPPPKDU
~················~ r.·~-.I~~busan SPM PK-Dl
........................ _····--.......... ................... Bagian Perbendaharaan
~
\
I
I
I
\,
i I !
Kasir Pengeluaran I Penyimpan Uang
·j
...,
\
Bagian Akuntansi
Daftar Pe~guji dan
\ ...\
;
SPM PKDU .....
t I
~\
·\....
\,
i
L.
I
!
!i .......
: : : :
I
Gubernur Up. Biro Keuangan
Pencatat Pembukuan
\ ..... ....\
.........................
Bank BPD Jateng Pemindahbukuan Rekening
Sumber: SK Gubernur 120 Tahun 2003
g. Untuk pengadaan barangljasa di atas Rp. 15.000.000, 00 setiap jenis barang I jasa dibayarkan melalui SPP BT (beban tetap); h. Pengajuan SPP BT dilampiri dengan dokumen sebagai berikut : 1)
Daftar SPP - BT
2)
SPP- BT;
64
3)
No. Rek. Bank Penyedia Barang dan Jasa pada Bank Umum;
4)
Nomor Pokok Wajib Pajak;
5)
Surat Pernyataan dari
Pengguna Anggaran
bahwa
penetapan rekanan bersangkutan telah dilakukan (melalui pelelangan umum, terbatas atau penunjukan langsungl pemilihan langsung) menurut ketentuan yang berlaku; 6)
Surat perintah
ke~a
I surat perintah mulai kerja I surat
pesanan (Purchase Order) I surat
pe~anjian
I kontrak
pelaksanaan pengadaan Barang dan jasa; 7)
Tanda Terima Pembayaran (kuitansi bermeterai) yang disetujui Pengguna Anggaran dan Pemegang Kas serta dilampiri Nota dan Faktur;
8)
Berita acara pemeriksaan tingkat penyelesaian pekerjaan;
9)
Berita acara serah terima barang I
peke~aan
;
1O) Surat pemyataan tidak tertambat; 11) Faktur pajak I surat setoran pajak; 12) Berita Acara Pembebasan Tanah yang dibuat oleh Panitia pembebasan tanah; 13)
Photo yang menunjukan tingkat kemajuan pekerjaan;
14)
SuratJaminan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak;
15)
Berita acara pembayaran;
65
16)
Jamsostek;
17)
Surat Bukti Pendukung lainnya;
18)
Surat
Jaminan
Bank
masa
pemeliharaan
bagi
pembayaran yang dilakukan sebesar 100 % dari nilai kontrak. Mekanisme pencairan dana
SPP BT (beban Tetap) dapat
digambarkan sebagai berikut : Gambar: 4.3 Mekanlsme Pencalran SPP -BT
SPPBT
Unit Kerja Pengguna Anggaran Pemegang Kas
""·--·-··--...........__:;;--:(..
. . . / . "'
,./··
.."'......./
Pl.hak ~·······/
______ ~···· _...
..... Pencatat Pembukuan
Bagian Perbendaharaan
!-----------'
i !
Ternbtls~n SPM BT I
Biro Keuangan
"'lif··--·--.2embusan SPM BT
Kelrgkapan SPP
Rekanah kctiga ..___
Up.
~················~
~ i
I
Gubemur
..·"'··"'_,.··
I~
Bagian Akuntansi
Da~r penguji
Dan~PM BT
....
r
Kantor Kas Daerah
·.........
.
'·········,..
~
····,,,
··. . . . . . . . ,
Bank BPD Jateng
.,.................... ~=:.:..=.::....===1....-----l
Pemindahbukuan Rekening Sumber : SK Gubernur 120 Tahun 2003 i.
Dana UYHD yang telah dibelanjakan oleh Pengguna Anggaran dapat dimintakan gantinya (revolving) ke Biro Keuangan dengan
66 terlebih dahulu menyampaikan SPJ DU ke Bagian Verifikasi Biro Keuangan; j.
Bagian Verifikasi selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah penerimaan SPJ, menyelesaikan pemeriksaan SPJ;
k. SPJ yang telah
mendapatkan pengesahan dari
Bagian
Verifikasi, dilampirkan dalam pengajuan SPP- PK selanjutnya. Mekanisme Pencairan Dana
SPP~PK
lanjutan dapat digambarkan
sebagai berikut : Gambar: 4.4 Mekanlsme Pencalran SPP PK
SPP-PK
Unit Kerja Pengguna Anggaran Pemegang Kas
'
i.
:
;
·I
Gubemur Up. Biro Keuangan
~················~
~- ..............!.~mbusan SPM PK ··················--······--·····-·-·····--. Bagian Perbendaharaan
1
'
Peng!sahan sPJ
! ~
i iI
l
Bagian Verifikasi
ii -. Daftar P,enguji dan SPM PK ;
!.. ...•
Bagian Akuntansi
1
Kasir Pengeluaran I Penyimpan uang
Pencatat Pembukuan ' ................L . -_ _ _ _ ___.
Sumber : SK Gubemur 120 Tahun 2003
Bank BPD Jateng Pemindahbukuan Rekening
67
I.
Mekanisme pengajuan SPP Belanja Pegawai, gaji susulan pegawai, kekurangan gaji, terusan gaji, tunjangan jabatan dan uang duka wafat I tewas, uang lembur, upah harian tetap, uang honorarium dan vakasi
diatur seperti mekanisme SPP BT,
namun menggunakan rekening pemegang kas.
3. Tahap Pengendalian Pelaksanaan APBD a.
Pengendalian
kegiatan
dimaksudkan
agar
pelaksanaan
kegiatan dapat mencapai target tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan manfaat, dengan pengertian : 1} Tepat Waktu
: setiap kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam batas waktu satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember}
2) Tepat Mutu
: pelaksanaan dilaksanakan
kegiatan sesuai
harus dengan
persyaratan teknis yang disyaratkan. 3} Tertib Administrasi : masing-masing
ke~iatan
harus
dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
68 4) Tepat sasaran
: kegiatan harus dilaksanakan sesuai dengan saran teknis fungsional yang telah ditentukan dalam perencanaan
5) Tepat manfaat
: kegiatan yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat ekonomi yang semaksimal mungkin, sebagaimana ditentukan
dalam
perencanaan
kegiatan yang bersangkutan. b.
Pengendalian kegiatan meliputi : 1. Pengendalian Umum : Pengendalian
yang
meliputi
berlangsung
di
pelaksanaan
anggaran
Daerah
semua
sebagai daerah.
kegiatan
yang
implementasi
Pengendalian
dan
Umum
dilakukan oleh Gubemur dalam hal ini ditugaskan Biro Pembangunan Daerah. 2. Pengendalian l<egiatan : Pengendalian kegiatan di lingkup unit Pengguna Anggaran
dan
ke~a
dilakukan oleh
Pengendali Kegiatan. Agar
kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan sehingga tercapai tepat waktu, tertib administrasi, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta dapat berdaya guna dan berhasil guna. Hasil
69 pengendalian kegiatan dilaporkan kepada Gubernur, Up. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Propinsi Jateng. 3. Pengendalian
kegiatan
dilaksanakan
dengan
cara
pengendalian administrasi, pengendalian fisikl lapangan, pengawasan lapangan, penginderaan, penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD pada semua tingkatan. a) Pengendalian administrasi : Pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi kegiatan
untuk
mewujudkan
tertib
administrasi
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) Pengendalian fisik /lapangan Dilakukan melalui peninjauan langsung ke lokasi kegiatan dengan tujuan supaya pelaksanaan kegiatan sesuai bestek/ gambar/desain, rencana anggaran biaya (RAB) -
Waktu peninjauan lapangan dilaksanakan secara periodik (terprogram) maupun insidentil (mendadak).
c) Pengawasan Lapangan Pengendalian kegiatan dengan peninjauan di lapangan untuk
meneliti
apakah
kelengkapan
pelaksanaan
70
kegiatan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain : Direksi kit, papan nama kegiatan, jadwal pelaksanaan, buku direksi, laporan tingkat kemajuan per minggu, buku material dsb. Kelengkapan tersebut berfungsi pula sebagai sarana pengawasan melekat. Pengawasan
lapangan
dilakukan
oleh
Pengguna
Anggaran, Pengendali Kegiatan, Pembantu Pengendali Kegiatan,
Konsultan
Pengawas
dan
lnstansi/
komponenlainnya yang ditugaskan oleh Gubernur untuk melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan. d) Penginderaan Pengendalian yang dialkukan melalui pegamatan secara administrasi kegiatan maupun pelaksanaan fisik di lapangan. e) Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan Pelaksanaan APBD Rakor
pengendalian
kegiatan
pelaksanaan
APBD
dilaksanakan sebagai berikut : -
Tingkat Unit Kerja dilaksanakan pada masing-masing unit ke~a yang dipimpin oleh pengguna Anggaran dan dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan, dengan mengundang
Pengendali
Kegiatan,
Pembantu
71
Pengendali (Pemegang
Kegiatan,
Satuan
Kasir,
Kas,
Pemegang
Kas Kasie
penerimaan,
pengeluaran I penyimpan uang, pencatat pembukuan, pembuat dokumen, pembantu pemegang kas gaji pegawai dan pemegang kas pembantu pada Sub Unit Ke~a
bersangkutan).
Hasil
Rakor
pelaksanaan
pengendalian dimaksud dilaporkan oleh Pengguna Anggaran kepada Gubernur Jawa Tengah up. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Propinsi Jawa Tengah. -
Tingkat
pengguna
Anggaran
Rakor
adalah
Pengendalian kegiatan pelaksanaan APBD yang diikuti oleh semua Penggguna Anggaran dan dipimpin langsung
oleh
Jawa
Gubernur
Tengah.
Pelaksanaannya sekurang-kurangnya atau minimal 3 (tiga) kali setiap tahun pada akhir triwulan. f)
Untuk
pengendalian,
Pengguna
Anggaran
wajib
menyampaikan dokumen Pengadaan Barang I Jasa (Surat
Penetapan
Penyedia
Barang/Jasa,
surat
keputusan Penetapan Penyedia Barang I Jasa dan Buku Kontrak), atas pelaksanaan kegiatan baik melalui metode pelelangan, pemilihan langsung, maupun penunjukan
72
langsung kepada Gubemur Jawa Tengah, Up. Kepala Biro Pembangunan Daerah. c. Pelaporan Sebagai bahan pengendalian pelaksanaan kegiatan, maka setiap pengguna Anggaran diwajibkan untuk menyampaikan laporan sebagai berikut : 1. Laporan bulanan, yang memuat : target, realisasi fisik, penyerapan dana dan pertanggungjawaban keuangan. Laporan ini disampaikan oleh pengguna anggaran perkegiatan kepada Gubemur Up. Kepala Biro Pembangunan Daerah dengan tembusan kepada : ~
Kepala Bappeda Propinsi Jateng;
~
Kepala Badan Pengawas Propinsi Jateng;
'),; Kepala Biro Keuangan Setda Jateng. 2. Laporan akhir tahun anggaran (laporan pertanggunjawaban akhir tahun anggaran) Pada akhir tahun anggaran, pengguna anggaran wajib menyampaikan laporan akhir tahun yang berisi laporan kegiatan secara menyeluruh dan memuat hasil kinerja meliputi indikator dampak, manfaat yang akan dijadikan sebagai bahan masukan penyusunan LPJ Gubernur kepada Bappeda Propinsi Jawa Tengah up> Bidang Monitorong dan
73
Evaluasi dengan tembusan Kepala Biro Pembangunan Daerah setda Propinsi Jawa Tengah.
4.
Perubahan APBD a. Ketentuan Perubahan APBD Dalam pelaksanaan Tahun Anggaran berjalan apabila ada halhal yang mendesak dapat diadakan perubahan APBD. Hal-hal yang mendesak tersebut, antara lain : 1) Penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Pusat, adanya keterlambatan informasi alokasi dana dari pusat. Alokasi diterima setelah Penetapan Perda APBD; 2) Adanya kebutuhan daerah yang sangat mendesak dan bersifat strateg:s belum teranggarkan pada APBD; 3) Penyesuaian terhadap potensi riil kemampuan keuangan daerah (kenaikan/ penurunan terhadap kemampuan target pendapatan sesuai perkembangan riil di lapangan); 4) Menyesuaiakan dan mengalokasikan sisa lebih perhitungan APBD tahun sebelumnya. 5) Penyesuaian terhadap kewajiban daerah berdasarkan hasil perhitungan APBD tahun sebelumnya; 6) Penyesuaian alokasi Anggaran yang disebabkan karena inflasi dan kenaikan harga
74
7)
Perubahan anggaran sebagai sarana untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan APBD antara lain : penyesuaian Revisi DASK atas dasar persetujuan DPRD.
b. Batas Waktu Perubahan APBD 1. Sesuai ketentuan, perda perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir; 2. untuk dapat memberikan kelonggaran waktu pelaksanaan APBD maka sebaiknya perubahan APBD dapat diupayakan pada bulan Juii Tahun Anggaran berjalan.
5. Perhitungan APBD a. Setiap akhir tahun anggaran Gubemur Wajib membuat perhitungan
APBD
yang
merupakan
laporan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah kepada DPRD; b. Dokumen laporan pertanggungjawaban Keuangan Daerah terdiri atas: 1. Laporan
Perhitungan APBD adalah perhitungan atas
pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan ; 2. Nota Perhitungan APBD adalah laporan perhitungan APBD yang memuat ringkasan realisasi pendapatan daerah,
75
belanja daerah dan pembiayaan serta
kine~a
daerah yang
mencakup antara lain : 3. Laporan Aliran Kas yaitu dokumen yang menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasi dan aktivitas pembiayaan 4. Neraca Daerah yaitu dokumen yang menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran. c.
Rancangan peraturan Daerah tentang perhitungan APBD disampaikan Gubemur kepada
DPRD untuk dimintakan
persetujuan; d.
Penyampaian rancangan peraturan daerah dilampiri dengan laporan perhitungan APBD, Nota perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Neraca Daerah;
e.
Sebelum
rancangan
mensosialisasikan
peraturan
kepada
daerah
masyarakat
dibahas, untuk
DPRD
mendapat
masukan. Masukan dari masyarakat atas rancangan peraturan daerah didokumentasikan dan dilampirkan pada peraturan daerah tentang perhitungan APBD; f.
Rancangan peraturan daerah tentang perhitungan APBD yang telah disetujui oleh Gubemur paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
76
g.
Peraturan daerah tentang perhitungan APBD ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubemur tentang Penjabaran Perhitungan APBD.
h.
Penjabaran perhitungan APBD dilengkapi dengan lampiranlampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubemur tersebut yaitu terdiri dari : 1. Ringkasan perhitungan APBD; 2. Laporan sisa perhitungan anggaran tahun bersangkutan; 3. Rincian perhitungan APBD; 4. Daftar rekapitulasi perhitungan APBD berdasarkan bidang pemerintahan dan perangkat daerah; 5. Daftar piutang daerah; 6. Daftar pinjaman daerah; 7. Daftar lnvestasi (penyertaan modal) daerah; 8. Daftar Realisasi Dana Cadangan; 9. Daftar SPM yang masih belum dicairkan; 1o. Daftar asset yang diperoleh pada tahun bersangkutan; 11. Laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Neraca, Laporan rugi Laba dan laporan aliran Kas (tahun anggaran sebelumnya).
77
C. Hasil Penelitian Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan terdahulu, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara lang sung dengan informan yang telah dipilih . Ada pun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut : 1. lmplementasi Pelaksanaan SK Gubemur No. 120 Tahun 2003 Secara umum pelaksanaan SK Gubernur No. 105 juncto 120 tahun 2003
be~alan
walaupun
demikian
lancar, tidak ada hambatan secara signifikan tetap
saja
terdapat
kendala
dalam
pelaksanaannya hal ini terungkap dalam wawancara dengan Bapak Agus Soeranto, Kasubag Anggaran Pembangunan, Bagian Anggaran, sebagai berikut : " Kalau hambatan atau kendala pasti ada ... nggak mungkin semuanya mulus atau Ioncar.... Tapi hambatan atau kendalanya apa saja ... saya sarankan mas tanya pada dina.rt-dinas langsung sebagai pelaksana... lealau saya nanti takut salah.. karena saya tidak terlibatlangsung ... "
dan ketika hal itu ditanyakan kepada para pemegang kas, yang ada di Dinas-Dinas, mereka mengakui bahwa pada awal-awal pelaksanaan terdapat beberapa kendala seperti diungkapkan oleh Kasubag. Keuangan
Dinkesos Provinsi Jateng lbu Anung
Suprihati, selaku pemegang kas : "menurut saya sih .. lancar-lancar saja, namun kadangkala ada ketidaksepahaman antara kami dengan Bagian Vertfikasi yang memver(fikasi SPJ kami " " misalnya ... , dalam SK itu diatur kalau harga sampai dengan satujuta lean kuitansi tidakperlu dilampirkan ... tetapi pelaksana
78 di verijikasi belum memahami sehingga masih minta untuk dilampirkan" sementara itu, wawancara kami dengan lbu Esti, pemegang kas dari Dinas Nakertrans mengungkapkan hal yang sama : " menurut saya selama ini .. lancar-lancar saja, ... memang kadangkala ada perbedaan persepsi di antara kami terutama tentang pengadaan barang " "misa/nya ... , dalam SK itu diatur bahwa pengadaan di bawah 5 juta ... tidak perlu sural pesanan tetapi di antara kami malah justru berpendapat masih perlu " Sedangkan dari hasil wawancara dengan lbu Endang dari Dinas pendidikan dan Kebudayaan juga diperoleh informasi yang tidak jauh berbeda : " Sebelumnya kan menggunakan SK Gub 105, waktu itu masa transisi memang terdapat kendala-kendala, setelah SK Gub 120 itu ada peningkatan yakni sudah .cukup lancar, " " misa/nya ... , dalam SK itu diatur bahwa pengadaan di bawah 5 juta ... tidak perlu sural pesanan, masa/ah lampiran SPJ.. apa saja yang harus dilampirkan d/1 , tapi lama-lama akhirnya dapat kami atasi perbedaan itu" Selain itu dalam penelitian ini, juga dimintakan konfirmasi dari Bagian Verifikasi dan Bagian Perbendaharaan, dari kedua bagian tersebut diperoleh informasi bahwa pelaksanaan SK Gub. 120 Tahun 2003 juga berjalan cukup lancar. Seperti diungkapkan oleh Bapak Soebijanto, Kasubag. Verifikasi Anggaran Pembangunan Bagian Verifikasi sebagai berikut : "menurut saya sudah /ancar, namun pada awa/-awa/ ilu sering ada kesa/ahan-kesalahan... ya misa/nya belanja ini seharusnya masuk beban tetapi di-SPJ-kan beban sementara... namun kita bina tents menerus lama-lama ya lancar'
79
Sedangkan tanggapan dari lbu Wuryanti, SH Kasubag Belanja Gaji pada Bagian Perbendaharaan, juga mengungkapkan hal yang sama, yaitu : "menurut saya sudah lancar, ya memang tidak seratus persen lancar terutama pada awa/-awa/ pelaksanaan itu sering ada kesalahankesalahan ... ya misa/nya lampiran SPP beban tetap kurang lengkap ... tidak sesuai SK Gub. tapi lama-lama kesalahan-kesalahan itu hisa dikurangi "
namun ketika hal ini dimintakan konfirmasi dari salah seorang Auditor di Bawasda Propinsi Jawa Tengah Beliau berpendapat berbeda: "Dari sudut pelaksanaan sih lancar-lancar aja ... tapi kalau dari sudut kami di pengawasan ya .. sama aja artinya penyimpanganpenyimpangan tetap terjadi " " Temuan yang sering kami temukan ya.. banyak mas... misalnya kesa/ahan prosedur, pemhelian harang .fikt!( dan terhanyak adalah Mark Up harga"
Dari informasi di atas, terungkap bahwa para informan lebih menekankan pada proses pelaksanaan kebijakan yang menurut mereka sudah cukup lancar, karena tidak mendapatkan hambatan atau kendala yang berarti. Sedangkan, apakah dalam proses pelaksanaan tersebut telah sudah bersandarkan pada prinsipprinsip anggaran yang benar, hal itu masih tanda tanya besar. Pendapat dari Auditor Bawasda dapat dijadikan rujukan bahwa prinsip-prinsip anggaran belum dilaksanakan dengan optimal.
80 Selanjutnya diuraikan hasil penelitian terhadap pelaksanaan prinsip- prinsip anggaran, yaitu : transparansi, akuntabilitas dan efisien. a. Transparansl
Dalam
pelaksanaan
prinsip Transparansi
ini,
terdapat
beberapa perbedaan pendapat antara informan yang satu dengan informan yang lain. Menurut Bapak Agus Soeranto prinsip Transparansi itu sebagai berikut: "
Teru.v terang prinsip-prinsip ilu kami mengutip dari Kepmendagri No 29 sebagai rujukan dalam pembuatan SK Gub .... jadi kami ngikut sama orang Jakarta mas ...
" Ya setiap tahun Pak Gubemur lean membuat /aporan pertanggung jawaban kepada Dewan to mas... da/am pertanggungjawaban itu sudah dicantumkan realisasi APBD, Neraca d/1. kan dew an itu wakil rakyat ... jadi menurut pendapat saya ... ya udah transparan dan akuntabel.. .. "
Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Agus Dwi Utomo, Kasubag monitoring dan evaluasi anggaran, yang menyatakan bahwa: " Transparan ilu lean maksudnya terbuka artinya dalam pe/ak
Sedangkan Bapak Eddy lndarto, Kasubag. Verifikasi Belanja Rutin Bagian Verifikasi berpendapat bahwa : " Transaparan ilu maksudnya.. ya semua pelaksanaan itu sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada... misalnya pengadaan harang... itu aturannya horus melalui pengumuman
81
di Koran-koran.. lea/au ilu sudah dipenuhi menurut saya itu sudah transparan "
sementara itu, ketika hal ini dikonfirmasikan kepada salah seorang
auditor
pada
Bawasda
Prop.
Jateng,
beliau
berpendapat lain : " nggak ada ilu yang namanya transparan .. semuanya sudah di atur.. di antara lcontraktor sendiri sudah sepakat .. bahwa itu proyek ini maka pemenang ini.. sedangkan untuk proyek lain pemenangnya yang itu.. kayak arisan.. jadi semua prosedur itu Cumaformalitas aja ... semua sudah di atur"
Dari informasi yang diuraikan di atas, terungkap bahwa prinsip-prinsip tersebut hanya menjiplak dari aturan di atasnya. Hal ini menyebabkan masing-masing informan mempunyai pemahaman tersendiri terhadap prinsip transparansi. Apabila dikaitkan dengan konsep transparansi, yang berarti adanya keterbukaan dan pemberian akses kepada masyarakat, maka dari informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip transparansi bel urn berjalan dengan baik. Pendapat Auditor dari Bawasda memberikan indikasi bahwa prins:p transparansi belum berjalan . 2. Akuntclbilitas Sementcira itu dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas, juga terdapat perbedaan pendapat di antara para informan. Menu rut lbu Anung prinsip akuntabilitas itu berkaitan dengan pelaporan penggunaan
dana
artinya
dana
yang
diterima
itu
82 pertanggungjawabkan penggunaannya dengan membuat SPJ, berikut petikan pendapatnya : " ya .. kalau menyangkut penggunaan dana l!YHD ya kita membuat SPJ ke Bagian Ver!fikasi... kalau menyangkut pengadaan yang besar yang menggunakan Behan tetap ya kita buat laporan ke Biro pembangunan Daerah mas ... "
dan ketika ditanyakan tentang akses masyarakat dalam memantau pelaksanaan APBD beliau menjawab : " lea/au pelaksanaan APBD dari dinas-dinas ... kayaknya nggak ada ... kecua/i nanti kalau Laporan Pak Gubemur.. tentang pe/aksanaan APBD di depan DPRD ... nah ilu mungkin mas .. masyarakat hisa mengakses.. "
Sementara
Bapak
Agus
Soeranto
berpendapat
bahwa
akuntabilitas itu, sebagai berikut : "Ya setiap tahun Pak Gubernur kan membuat laporan pertanggung jawaban kepada Dewan to ma.L. dalam pertanggungjawaban itu sudah dicantumkan realisasi APBD. Nerac:a d/1. kan dewan itu waki/ rakyat ... jadi menunll pendapat saya ... ya udah transparan dan akuntabe/ .... "
Hal ini juga dimintakan konfirmasi kepada Bawasda Prop. Jateng, salah seorang Auditomya menanggapi dengan nada sinis pendapat dari informan lainnya , berikut petikannya: II
Yang namanya SPJ ataupun laporan itu kan di alas kertas mas.. jadi ya dapal di atur-atur mas ... apa sih yang nggak hisa diatur di Indonesia ini .. . ka/au menurut saya akuntabilitas ilu. Ya penggunaan dana yang benar secara prosedur, benar secara administrasi dan secarafisik barang yang di be/i itu ada ... dan itu bisa dibuktikan dengan pemeriksaan ... ka/au Cuma lihat SPJ ya je/as bagus-bagus.. "
83
dan ketika ditanyakan bahwa itu adalah tugas Bawas sebagai instansi pengawas untuk membuktikan penyimpangan, beliau menjawab: " Kilo ini lean secara struktur di bawah Gubemur mas ... mana hisa kita obyektif dan independen ... LHP kita ilu kan udah di settinK dulu .. mana yang dimasukan .. mana yang tidak.. kalau kita masukan semua temuan.. ya ilu namanya hunuh diri mas, karena yang kita periksa bisa jadi orang dekatnya Gubemur atau pejabat yang d~;kat dengan Gubernur "
Dari informasi yang diuraikan di atas, terungkap bahwa prinsip akuntabilitas dimaknai sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana dengan membuat SPJ dan Laporan Pertanggunjawaban Gubemur di hadapan DPR. Sedangkan prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa publik tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tetapi berhak untuk menuntut
pertanggungjawaban
atas
rencana
ataupun
pelaksanaan anggaran tersebut. Apabila diperbandingkan antara konsep akuntabilitas dengan informasi yang terurai di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas belum terlaksana dengan baik.
3. EfisieH Sedangkan dalam pelaksanaan prinsip efisien, juga terdapat beragam pendapat di antara para informan. Menurut Bapak Agus Soeranto efisien itu sebagai berikut : "menurut pendapat soya. ini pendapat prihadi mas.. kalau e.fisien disamakan dengan .\Wasta je/as tidak mungkin... maksud soya
84 begini lea/au anda be/i AC di/uaran lcatalcan/ah harganya 5 juta.. kemudian /cantor atau pemerintah membe/i dengan harga sama 5 juta itu tidak mungkin.. lcarena dana APBD itu dikenalcan pajak, PPN aja /0 %, terus ada PPh.. jadi menurut saya lea/au harga be/i pemerintah itu 20 % lebih mahal dari swasta .. itu masih wajar artinya masih efisien"
sementara itu lbu Esti berpendapat bahwa efisien itu, memang belum ada peraturan yang secara detil mengatur, namun demikian ada surat Gubemur yang sedikit memberikan penjelasan tentang efisiensi ini. berikut penuturan lbu Esti : " lealau menurut saya sih ... prinsip-prinsip itu nggak hanya di SK Gub. ini saja.. di Keppres. 80 lentang pengadaan juga ada ... sehingga dalam pelaksanaannya ya biasa saja seperti duludulu ... Cuma memang ada sural dari Gubemur yang melarang penggunaan hotel dalam pertemuan-pertemuan ... menurut saya itu salah satu bentuk pelaksanaan prinsip efisiensi, untuk yang lain ya kita ikuti standamya saja mas"
sedangkan lbu Endang, menanggapi pelaksanaan prinsip efisien ini berpendapat bahwa : " Guhernur itu menerhitkan SK tentang standar harga.. dalam SK tersebut disebutlcan .. misalnya.. harga kertas sekian milligram satu rim itu berapa.. terus barang yang lain juga begitu ... nah sepanjang harga itu tidak melewati harga standar yang dikeluarkan Gubemur.. saya kira masih e.fisien"
Sementara itu Bapak Eddy lndarto, berpendapat sebagai berikut: " Kami di .vini, di verifikasi ini dalam melakukan penelitian berdasarkan slandar yang ada.. dalam hal ini SK Gubernur tentang harga standar.. sepanjang harganya tidak melehihi harga standar ya.. kami setujui ... dan kami hanya memeriksa di alas meja ... bukti-bukti yang terlampir.. sedangkan soal apakah harangnya ilu ada atau jumlahnya berkurang.. ilu kewenangan Bawas mas ... "
85
ketika hal ini, dikonfirmasikan kepada salah satu Auditor yang ada di Bawasda, di katakan bahwa : " Temuan kami yang terbanyak itu.. ya mark up harga.. jadi menurut pendapat saya prmstp e.fisiensi itu belum di/aksanakan ... memang betul ada standar harga.. tapi banyak harganya kadangkala jauh di alas harga di luaran bah/can mungkin dapat dua ... dan tidak seluruh barang itu ada harga standamya'' Dari informasi di atas, bahwa dari fihak pelaksana prinsip efisien dimaknai bahwa sepanjang harga tidak melebihi harga standar yang ditetapkan maka harga tersebut masih efisien. Sedangkan dari pihak pengawas mengindikasikan bahwa prinsip
efisien
itu
belum
terlaksana,
karena
adanya
kecenderungan mark up harga.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi lmplementasi Kebijakan a. Komunikasi Dalam faktor komunikasi ini, para informan juga memberikan keterangan yang berbeda satu sama lain, seperti diungkapkan oleh Pak Agus Soeranto, salah satu anggota Tim Penyusun SK Gub. 120, sebagai berikut : " .\'etelah SK ini terbit maka segera didistrihusikan ke se/unth ins/ansi a/au dinas-dinas di /ingkungan propinsi .Iowa Tengah ... kemudian dinas-dinas itu meminta Tim PenyuJ~un untuk melakukan sosialisasi di dina.tt tersehut, alas perminlaan dina.'\ tersehut maka tim me/akukan sosia/isasi ... " sementara itu lbu Anung Suprihati mengungkapkan hal yang berbeda, yaitu :
86 " SK tersebut hanya dikirim soja ... soya tidak pernah diundang untuk mendapatkan sosialisasi. .. . Koyalcnya sosialisasi itu hanya untuk Kepa/a Dinas.. dan soya hanya menerima buku-bu/amya itu aja"
pemyataan lbu Anung di benarkan oleh lbu Esti, yang mengatakan bahwa tidak ada sosialisasi, berikut petikannya : " Koyalcnya nggak ada .~osia/isasi ... .. SK tersehut hanya dikirim soja ... yo kami boca.. kami /ak.vanakan ... Kalau ada kesulitan yo kami nanya.. nanya"
sedangkan lbu Endang juga memberikan pemyataan senada yaitu:
"Kalau SK Guh. 105 ilu soya ingot ada sosia/isasi karena itu masa lransisi, lapi lea/au SK 120 kayaknya nggak ada ... masa/ahnya itu lean tahun kedua ... jadi mungkin sudah dianggap rutin"
namun pemyataan ini dibantah oleh informan yang bertugas di Biro Keuangan, baik di Bagian Verifikasi maupun Bagian Perbendaharaan. Bapak Soebijanto mengungkapkan bahwa : " Sosia/isasi itu ada mas ... itu tim dari Bagian Anggaran, Bagian Veriflkasi, Bagian Perbendaharaan, dari Biro Umum, Biro Bangda d/1 ... itu memberikan .~osia/isasi ke Dinas-Dinas ... ··
lbu Wuryanti dari Bagian Perbendaharaan menyatakan bahwa SK Gub. ini disosialisasikan, petikannya sebagai berikut : "Biasanya dinas-dina.~ itu secara resmi meminta .vo.vialisasi ke Biro Keuangan, kemudian atas permintaan itu Kepala Biro menugaskan lim untuk melakukan so.vialisasi ... jadi nggak henar itu kalau nggakada"
Dari data di atas, nampak bahwa Biro Keuangan ataupun Tim Penyusun SK kurang proaktif dalam melakukan sosialisasi,
87 karena menunggu permintaan secara resmi dari dinas-dinas atau unit pelaksana teknis. Sedangkan dalam hal saluran komunikasi yang dipakai dalam pelaksanaan kebijakan ini, hampir semua informan berpendapat sama, bahwa kornunikasi lebih banyak secara lisan terutama telepon dan tatap muka, berikut pemyataan lbu Anung Suprihati: "Biasanya telepon ... selain cepet ya ... kalau pakai sural itu terlalu ji.>rmal dan lama"
lbu Esti juga memberikan pemyataan senada : " Biasanya lelepon... selain cepet ya... kalau pakai sural itu lama"
lbu Endang juga memberikan penjelasan yang sama : II
Kalau kebetulan kita pas datang ya kita tanya secara /angsung, kalau ndak ya kita telepon aja mas.. cepet"
Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada informan yang ada di Bagian Verifikasi dan Bagian Perbendaharaan juga diperoleh informasi yang sama. Bapak Eddy lndarto, Kasubag. Verifikasi Belanja Rutin mengatakan : II
Kalau kebetulan pemegang kas datang Ice sini ya .. kita ada/can pemhinaan secara tidak /ang.,·ung.. kita kasih tahu hegini-hegini.. lea/au orang tidak datang ya .. biasanya kita telepon atau mereka yang telepon kemari mas.. "
Hal ini dbenarkan oleh lbu wuryanti, Kasubag Belanja Pegawai Bagian Perbendaharaan : " Kalau ada petugas yang datang kemari ya ... kita heritahu mas.. kekurangannya apa.. kesa/ahannya apa.. kalau ndak kemari ya..
88 kita telepon.. terakhir kalau nggak ada tindak Janjut ya kita kembalikan secara resmi pakci sural"
Sementara itu, ketika ditanyakan tentang kejelasan dan ketepatan pesan yang terkandung dalam setiap pasal dan lampiran
pada
SK Gubemur tersebut semua
informan
menjawab bahwa semua sudah jelas. Berikut petikannya. lbu Anung mengatakan : "menurut saya sudah jelas semua
II
lbu esti juga menyatakan hal yang sama : " Kalau menurut saya sih.. sudah jelas semua mas.. kalau ada nggak jelas ya nanya to mas "
lbu Endang juga memberikan pemyatakan yang senada : "Menurut kami sih ... sudahjelas semua ... "
Ketika dikonfirmasikan kepada informan yang ada di Biro Keuangan, mereka juga memberikan pernyataan yang sama. Bapak Soebijanto dan lbu Wuryati memberikan informasi yang sam a.
" Menurut kami.. sudah jelas semua mas" Dari informasi yang telah diuraikan di atas, faktor komunikasi dapat dijabarkan lebih lanjut dalam indikator-indikator sebagai berikut: lndikator pertama adalah tentang sosialisasi SK Gubemur nomor 120 tahun 2003. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi belum proaktif dilaksanakan oleh Tim Sosialisasi,
89 mengingat sosialisasi dilaksanakan setelah adanya permintaan resmi dari dinas-dinas atau unit pelaksana. lndikator kedua adalah tentang kelancaran dalam penyampaian informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi berjalan lancar tanpa mengalami hambatan yang berarti. Selanjutnya
indikator
ketiga
yaitu
tentang
saluran
komunikasi yang dipergunakan dalam penyampaian informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saluran komunikasi yang sering dipergunakan adalah komunikasi secara lisan baik melalui tatap muka maupun lewat telepon. Saluran Jain seperti surat jarang digunakan karena dirasa teralu formal dan respon yang diterima terlalu lama. lndikator keempat yaitu tentang kejelasan dan ketepatan pesan kebijakan. Hasil penelitian terungkap bahwa para informan menyatakan bahwa semua ketentuan yang termuat dalam setiap pasal dan lampiran SK Gubernur 120 Tahun 2003 telah jelas semua.
Namun ketika ditanyakan tentang
pelaksanaan prinsip-prinsip APBD yang tercantum dalam angka 3 huruf a dalam SK Gub. 120 tahun 2003, yaitu tentang prinsip Transparansi, Akuntabilitas dan Efisien, mereka memberikan penafsiran yang berbeda-beda. Hal ini menunjukan bahwa dalam SK Gubernur Nomor 120 ini terdapat aturan yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut.
90 lndikator kelima adalah konsistensi dalam penyampaian pesan kebijakan. Dari hasil penelitian temngkap bahwa konsistensi penyampaian pesan selalu terjaga, artinya tidak terdapat pesan kebijakan yang saling bertentangan antara satu perintah kebijakan dengan perintah yang lainnya.
b. Sumber Daya Dalam hal sumber daya pendukung pelaksanaan SK Gub. 120, para informan mempunyai tanggapan yang beragam, namun mereka sepakat bahwa perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya. Lebih lanjut tentang sumber daya ini lbu Anung mengatakan bahwa: " Disini yang menurut saya kurang itu.. program aplikasi komputer mas.. seperli penyusunan RASK dan DASK ilu ataupun buku-buku pembantu ilu lean banyak sekali.. kala:t dimanual ilu lama dan kemungkinan sa/ah itu besar, mas ... "
pendapat senada juga dikemukakan oleh lbu Esti bahwa kendala yang dihadapi dalam kaitannya dengan sumber daya adalah fasilitas software aplikasi pelaporan dan pembuatan SPJ yang masih manual, berikut petikannya : " Hambatan terbesar menurut saya adalah karena begitu banyak kegiatan dan kode rekening ... maka perlu kiranya ada aplikasi komputer, se/ama ini ya.. kita coba-coba membuat rumus sendiri memakai exctd.. untuk mempercepat perhilungan"
--·
----------------------------------
91
sedangkan untuk sumber daya man usia mereka sepakat bahwa tidak ada kendala yang berarti, secara jumlah maka staff pelaksana SK Gub. ini sudah cukup. Sedangkan dari segi kemampuan mereka merasakan hal yang sama bahwa tingkat kemampuan staf itu tidak merata, namun hal itu dapat diatasi dengan saling menutupi satu dengan yang lain. Dalam kaitan dengan sumber daya manusia lbu Anung berpendapat : " ka/au soa/ kemampuan pelaksana yang disini cukup mas... Cuma kami ini punya UPT di daerah-daerah.. nah untuk SDM di UPTUPT ini yang masih lemah" sementara itu lbu Esti mengatakan sebagai berikut : " kalau soa/ kemampuan pelaksana yang disini biasa mas... ada yang kemampuan tinggi, ada yang sedang-sedang saja ... ya ada pula yang kurang.. ya kita horus pinter-pinter mas jadi yang kemampuan tinggi kita kasih tugas lebih besar yang kurang kita tugas sedikit pokonya yang penting kerjaan berja/an dan selesai gitu" lbu Endang juga memberikan tanggapan yang sama : " Jumlah stafdi sini sebanyak 29 orang mas.. saya rasa cukup, ya memang kalau soal kemampuan itu biasa namanya juga pegawai negeri.. jadi ada yang pinter ada yang biasa-biasa ... dan ada pula yang kurang... tapi kita bekerja kolekt!f jadi ya .. . saling melengkapi" Dalam hal langkah atau tindakan yang akan dilakukan dalam pengembangan sumber daya man usia, masing-masing informan mempunyai pendapat yang beragam. lbu Anung berpendapat sebagai berikut: " kita sering melakukan Bintek (Bimbingan T'eknis) menyangkut pelaksanaan pengelolaan keuangan secara umum ... misalnya tentang sistem akuntansi dan lain-lain... kita juga ingin
92
me/akukan pengkaderan pemegang kas atau pegawai yang bertugas di Subag. Keuangan... kalau masa/ah diklat itu biasanya kan dikirim cuma satu- dua orang dan tidak setiap waktu ada"
Sementara itu, lbu Esti juga berpendapat senada : "
mungkin cara yang terbaik... adalah dik/at tapi itukan ... menyangkut dana, dan waktu mas ... jadi se/ama ini kila biasanya be/ajar sendiri dan rajin nanya-nanya.. gitu.. mudah-mudahan kalau kita mempero/eh dana, ya mungkin kila adakan diktat "
Sedangkan lbu Endang, mempunyai komentar sebagai berikut : "
Kami sering mas.. mengirim staff komi untuk mengikuti diklat, ataupun seminar tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ini ... terkadang ada fihak swasta atau instansi yang melaksanakan work shop ataupun seminar ten.ang pengelolaan keuangan.. komi kirim staf kami ... kami senang kalau ada acara seperti itu .... Untuk menambah wawasan"
Dari berbagai pendapat di atas, faktor sumber daya dapat dirangkum kedalam indikator-indikator sebagai berikut : lndikator pertama yaitu tentang ketersediaan sumber daya staf
pelaksana.
Hasil
penelitian
menunjukkan
bahwa
ketersediaan sumber daya staff pelaksana cukup memadai, bahkan di bagian tertentu malah dirasakan berlebih. lndikator kedua adalah kemampuan staff pelaksana. Dari hasil penelitian terungkap bahwa tingkat kemampuan staff pelaksana tidak merata, artinya ada yang berkemampuan tinggi, sedang, juga ada yang kurang. Namun hal ini tidak mempangaruhi dalam penyelesaian suatu
peke~aan.
93
lndikator ketiga yaitu fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pendukung seperti gedung,' meja kursi, AC, alat tulis kantor dll, sudah cukup memadai. Namun dalam indikator fasilitas ini terungkap kendala terbesar adalah aplikasi program komputer. Aplikasi komputer ini penting dalam rangka pembuatan RASK, DASK dan SPJ unit kerja yang selama ini dibuat secara manual. lndikator keempat yaitu tentang upaya pengembangan sumber daya staff pelaksana ke depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan diklat merupakan cara yang akan ditempuh daam rangka pengembangan sumber daya staff pelaksana ke depan. c. Struktur Birokrasi
Dalam kaitan dengan faktor struktur birokrasi, para informan mempunyai beberapa persamaan pendapat, namun ada pula yang berbeda pendapat. Dalam hal pembagian kewenangan dan kejelasan prosedur para informan mempunyai kesamaan pendapat. Berikut petikan pendapat dari lbu Anung Suprihati : " Kalau soa/ kewenangan semuanya udah je/as berdasarkan tupoksi masing-masing mas ... jadi menurot pendapal saya sih nggak ada masa/ah" " Prosedur pe/aksanaan udah jelas, sudah diatur semua dalam SK Gub. itu.. menurut saya nggak ada masalah"
94
" Kelja soma juga teljalin dengan haik .... nggak ada masalah soya kira
sementara itu lbu Esti juga berpendapat senada. Berikut petikannya: " Kalau soa/ kewenangan ... ya masing-masing kan udah je/as diatur tupohi masing-masing mas... jadi menurut pendapat soya, ... nggak ada masalah" " Prosedur pe/aksanaan udah je/as, sudah diatur semua dalam SK Gub. ilu.. kalau ada masalah kan tinggaltanya" " Kerja soma juga terjalin dengan baik .... nggak ada masa/ah soya kira
Sedangkan lbu Endang juga memberikan pemyataan yang senada, berikut petikannya : II
karena semua sudah diatur dalam tupoksi masing-masing, ya menurut soya se/ama ini, .. tidak masalah dalam hal kewenangan"
II
Demikian juga prosedur pelaksanaan juga tidak masalah, semua sudah jelas dan sudah diatur dalam ._'-,'K Gub. " Soa/ kerjasama Alhamduli/lah, selama ini se/ain hubungan formal kedinasan kan kita juga menjalin hubungan informal... dari situ kerja soma itu berjalan dengan baik "
Dalam hal koordinasi, para informan yang ada pada unit ke~a terutama yang ada di dinas-dinas, mengeluhkan panjangnya birokrasi
dan
lamanya
waktu
verifikasi
SPJ,
sehingga
menyebabkan pencairan dana terhambat. Berikut petikannya, pernyataan lbu Anung Suprihati : Sebelum mencairkan dana PK, SPJ kita kan horus mendapat pengesahan dari Bagian Ver!fikasi, setelah ilu hant kita mengajukan SPP ke Bagian Perhendaharaan.. di Hagian
95
Verifikasi illi maksimal 5 hari kerja terns di Bagian perhendaharan 3 hari kerja.. ilu kan lama mas.. padahal kadang- kadang kita hutuh dana segera untuk memhiayai kegiatan" pernyataan senada juga diungkapkan oleh lbu Esti Triyani :
" Kalau kita sih .. pengiimya setelah SPJ disahkan itu segera dananya cair.. tidak perlu kita mengajukan SPP lagi ... kan Bagian perbendaharaan dan Bagian Ver(fikasi itu kan samasama di Biro Keuangan" " maksudnya setelah SP.I disahkan langsung dikirim ke Hagian Perhendaharaan tidak perlu kemhali ke Dinas lagi.. atau Bagian Ver(fikasi itu di beri wewenang nerhitkan SPM ... kan lehih cepat" Sementara itu lbu Endang juga memberikan pernyataan yang kurang lebih sama :
" ya kita memang merasakan agak lama.. dalam pencairan dana karena waktu ver(fikasi SPJ yang lima hari.. dan penerhitan SPM selama 3 hari.. tapi gimana lagi .. itu aturannya hegitu.. ya kita nurnt aja.... Biasanya kita sih ... selalu menyisakan dana di hranka.L. sehingga tidak sampai kehahisan uang selama nun~ru pencairan dana .. " Ketika hal ini dimintakan konfirmasi ke Biro Keuangan, para informan memberikan tanggapan yang beragam. Bapak Eddy lndarto memberikan tanggapan sebagai berikut :
Ya memang tupoksi berbunyi demikian gimana lagi ... tapi kami percaya Bapak-hapak yang merancang stntktur organisasi ini .. mempunyai pemikiran lain tentang pemisahan Hagian Ver(fikasi dan Bagian Perhendaharaan ... kalau ada pemegang kas itu sampai kehahisan uang akihat lamanya waktu pencairan dana.. itu karena pemegang kas tidak memptmyai perencanaan dalam penggunaan dana.. ter/alu mudah memberikan porsekot" Sedangkan
tanggapan
lbu
Wuryanti
Perbendaharaan berpendapat sebagai berikut :
dari
Bag ian
96 " leami bisa maldumi lea/au ada yang berpendapat demikian, menurut soya mungkin waktu verifileasi yang lima hari kerja ilu ... bisa dikurangi .. mungkin menjadi liga hari kerja ... jadi bisa lebih cepat "
Ketika hal ini dikonfirmasikan kepada seorang Auditor pada Bawasda, beliau menjawab sebagai berikut : "
menurut pendapat soya Bagian Verifikasi itu dibubarlean soja.. nggak ada gunanya.. learena SPJ yang diverifileasi ilu.. banyak bohongnya.. merelea nggak punya wewenang untuk memerik.sa di lapangan hanya di atqs meja ... menurul soya percuma itu.. buang-buang waktu, Cuma ya ilu lea/au dibubarkan nanti pejabatnya di taruh dimana "
Dari berbagai pendapat
di atas, faktor struktur birokrasi
dapat diringkas ke dalam indikator-indikator sebagai berikut : lndikator pertama adalah pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan. Dari hasil penelitian terungkap ballwa pembagian kewenangan telah diuraikan secara jelas dalam tupoksi masing-masing instansi pelaksana. Dalam indikator ini terungkap bahwa Badan Pengawas tidak dapat melaksanakan kewenangannya yaitu melakukan pengawasan secara obyektif dan independen disebabkan struktur organisasinya berada di bawah Gubernur. lndikator
kedua
yaitu
tentang
kejelasan
prosedur
pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan sudah diatur secara jelas dalam SK Gubernur nomor 120 Tahun 2003.
97
lndikator ketiga tentang realisasi kerja sama antar instansi pelaksana. Dari hasil penelitian terungkap bahwa kerja sama antar instansi pelaksana selama ini sudah terjalin dengan baik. lndikator keempat yaitu koordinasi yang terjalin di antara instansi pelaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi selama ini
te~alin
dengan baik, namun dalam
pelaksanaan koordinasi terdapat hambatan utama yang dirasakan adalah panjangnya birokrasi pencairan dana. Lamanya proses pencairan dana ini disebabkan oleh lamanya waktu verifikasi SPJ yaitu lima hari kerja dan waktu penyampaian SPP di Bagian Perbendaharaan selama tiga hari kerja.
D. Analisis Hasil Penelitian Pada sub bab ini, penulis berusaha membahas implementasi SK Gub. 120 Tahun 2003 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Propinsi Jawa Tengah dalam hubungannya dengan faktor-faktor komunikasi,
sumber daya
dan
struktur birokrasi.
Pertama,
pembahasan implementasi dari aspek complience yaitu sejauhmana pelaksanaan
kebijakan
ini
telah
mencapai
tujuannya
yaitu
terselenggaranya penatausahaan keuangan daerai1 dan barang daerah yang memenuhi asa tertib, transparan, konsisten, akurat dan akuntabel. Kedua, pembahasan implementasi dalam hubungannya
98
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi.
1. Pelaksanaan SK Gubemur Nomor 120 Tahun 2003
Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari SK Gub.nomor 120 Tahun 2003 ini telah terpenuhi yaitu terselenggaranya penatausahaan keuangan daerah dan barang daerah. Selain itu proses pelaksanaan kebijakan dari tahap ke tahap dapat dilaksanakan dengan baik. Namun apabila pertanyaan dilanjutkan apakah penatausahaan tersebut telah memenuhi asas transparan, akuntabel dan efisien?. Dapat dikatakan bahwa tujuan itu belum tercapai.. Hal ini dapat dilihat dari implementasi prinsip-prinsip pelaksanaan APBD. Pertama prinsip Transparansi : pelaksanaan prinsip ini belum
terlaksana secara optimal karena masih terdapat pengadaan barang dan jasa yang kurang transparan. Terdapat pelaksanaan tender yang telah diatur terlebih dahulu siapa pemenangnya. Terdapat kolusi (saling pengertian) antara kontraktor dengan pejabat I panitia pengadaan. Kedua prinsip Akuntabilitas : pelaksanaan prinsip akuntabilitas
juga belum
be~alan
secara optimal karena masih adanya SPJ yang
direkayasa. SPJ belum mencerminkan penggunaan dana yang
99
sebenarnya. Artinya apa yang tercantum di dalam SPJ tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ketiga, prinsip Efisien : pelaksanaan prinsip efisien juga belum
optimal. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya pengadaan barang dan jasa yang cenderung di mark up harganya.
Selain itu
walaupun prosentasenya sangat kecil, masih terdapat pengadaan barang dan jasa fiktif.
2. Hubungan Komunikasi dengan lmplementasi kebijakan Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan merupakan salah satu faktor yang menentukan adalah komunikasi. Menu rut George Edward Ill (1980), dalam faktor komunikasi ini, terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu Transmisi (proses penyampaian), Clearity (kejelasan) dan consistency (konsisten). Dari hasil penelitian dalam hubungan komunikasi dengan pelaksanaan SK Gub. 120 tahun 2003 ini, terdapat beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat.
·.
Beberapa faktor pendorong tersebut adalah : 1) adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi atas permintaan dinas-dinas pelaksana. 2) Penyampaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar. 3) Saluran komunikasi yang digunakan, seperti telepon, tatap muka langsung maupun surat
be~aian
lancar. 4) Terdapat konsistensi dalam
100
penyampaian pesan I perintah kebijakan, artinya tidak
te~adi
adanya perintah kebijakan yang bertentangan antara satu perintah dengan perintah kebijakan lainnya. Sedangkan faktor penghambat
dalam komunikasi ini adalah
adanya aturan yang belum dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran di antara para pelaksana kebijakan. Aturan yang '-bel urn dijelaskan secara terinci tersebut adalah pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisien. Untuk mengatasi hambatan di atas, perlu diterbitkan aturan penjelas
yang
menjabarkan
secara
rinci
beserta
aturan
pelaksanaan dari prinsip-prinsip dimaksud.
3. Hubungan Sumber Daya dengan lmplementasi kebijakan Faktor
lain
yang
berpengaruh
terhadap
keberhasilan
implementasi kebijakan adalah sumber daya. Menurut Edward Ill (1980), hal-hal penting dalam sumber daya adalah staff pelaksana, informasi, kewenangan dan fasilitas-fasilitas. Dari hasil penelitian terungkap
bahwa
dalam
hubungan
sumber daya dengan
implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor sebagai unsur pendorong dan terdapat pula faktor penghambat. Beberapa faktor sebagai unsur pendorong dalam sumber daya ini adalah : 1) adanya ketersediaan sumber daya staff pelaksana
101
yang secara jumlah cukup memadai. 2) adanya ketersediaan informasi yang cukup bagi kelancaran pelaksanaan kebijakan. 3) adanya fasilitas pendukung yang cukup memadai seperti, ruangan ber-AC, meja kursi, buku-buku, alat tulis kantor dll. 4) Adanya usaha untuk mengembangkan sumber daya staf pelaksana ke depan, seperti adanya Bintek (bimbingan teknis), diklat, diikutkan dalam seminar, work shop dll. Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah tidak adanya fasilitas aplikasi software komputer dalam rangka pembuatan RASK, DASK, dan SPJ yang selama ini dibuat secara manual. Ketiadaan fasilitas ini berakibat penyelesaian pekerjaan cukup lama, disamping itu rawan kesalahan. Untuk mengatasi faktor penghambat di atas, perlu kiranya dibangun
sistem
aplikasi
komputer
yang
memungkinkan
pembuatan RASK, DASK, dan SPJ secara terprogram, sehingga akurasi dan kecepatan data dapat terjamin.
4. Hubungan Struktur Birokrasi dengan lmplementasi Kebijakan . Selain dua faktor yang telah dibahas di atas, struktur birokrasi juga termasuk salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan.
Dari hasil penelitian
terungkap bahwa dalam hubungan antara struktur birokrasi dengan
102
implementasi kebijakan terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong dalam sturktur birokrasi ini adalah : 1) adanya kejelasan pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan yang satu dengan yang lain. Pembagian kewennagan tersebut diatur secara jelas dalam tupoksi masing-masing. 2) adanya kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan yang telah diatur secara jelas da:am SK Gubernur Nomor 120 Tahun 2003. 3) Adanya kerja sama yang terjalin baik antar instansi pelaksana. 4) terdapat koordinasi yang terjalin dengan baik pula antar instansi pelaksana. Sedangkan factor penghambat dalam struktur birokrasi ini adalah pertama, terdapat jalur birokrasi yang terlalu panjang dalam pencairan dana pengisian kas (PK), karena harus melalui pengesahan SPJ di Bagian Verifikasi selama lima hari kerja, kemudian baru ke Bagian Perbendaharaan selama tiga hari kerja. Kedua, Bawasda sebagai aparat pengawas yang seharusnya
mengawasi pelaksanaan APBD serta menegakkan aturan, tidak dapat melaksanakan tugasnya mengingat struktur organisasinya berada di bawah Gubernur. Untuk
mengatasi
hambatan
di
atas,
perlu
adanya
pemangkasan birokrasi, misalnya dengan memperpendek waktu verifikasi dari lima hari menjadi tiga hari.
Alternatif lain dapat
103
memberikan
wewenang
ke
Bagian
Perbendaharaan
untuk
me:lakukan verifikasi SPJ, sehingga Bagian Verifikasi dapat dihilangkan. Sedangkan untuk meningkatkan obyektivitas dan independensi Bawasda dapat dipikirkan untuk mengubah struktur Bawasda menjadi Badan Otonom, tidak berada di bawah Gubernur lagi.
BABV SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah, khususnya SK Gubernur Nomor 120 Tahun 2003 tentang pedoman dan penatausahaan APBD Jawa Tengah berjalan cukup lancar. Hal ini dapat dilihat dalam proses pelaksanaan kebijakan dari tahap persiapan pelaksanaan sampai dengan ke tahap perhitungan APBD dapat berjalan dengan Lancar. Namun demikian dalam implementasi prinsip-prinsip pelaksanaan APBD belum berjalan optimal. Hal ini dapat dilihat dari implementasi prinsip-prinsip pelaksanaan APBD, yaitu transparansi, akuntabilitas dan efisien.
Pertama prinsip Transparansi : pelaksanaan prinsip ini belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat pengadaan barang dan jasa yang kurang transparan. Terdapat pelaksanaan tender yang telah diatur terlebih dahulu siapa pemenangnya. Terdapat kolusi (saling pengertian) antara kontraktor dengan pejabat I panitia pengadaan. 104
105 Kedua prinsip Akuntabilitas : pelaksanaan prinsip akuntabilitas
juga belum berjalan secara optimal karena masih adanya SPJ yang direkayasa. SPJ belum mencerminkan penggunaan dana yang sebenarnya. Artinya apa yang tercantum di dalam SPJ tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ketiga, prinsip Efisien : pelaksanaan prinsip efisien juga belum
optimal. Hal ini dapat dilihat masih banyaknya pengadaan barang dan jasa yang cenderung di mark up harganya.
Selain itu
walaupun prosentasenya sangat kecil, masih terdapat pengadaan barang dan jasa fiktif.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan SK Gubernur nomor 120 Tahun 2003 ini adalah komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi.
a. Faktor komunikasi Terdapat beberapa faktor pendorong yang memperlancar pelaksanaan SK Gubemur 120 Tahun 2003 dalam faktor komunikasi yaitu : : 1) adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Sosialisasi atas permintaan dinas-dinas pelaksana. 2) Penyampaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar. 3) Saluran komunikasi yang digunakan, seperti telepon, tatap muka langsung maupun surat berjalan lancar. 4) Terdapat konsistensi dalam penyampaian
106
pesan I perintah kebijakan, artinya tidak te~adi adanya perintah kebijakan yang bertentangan antara satu perintah dengan perintah kebijakan lainnya. Sedangkan faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah adanya aturan yang belum dijelaskan secara rinci, sehingga menimbulkan berbagai macam penafsiran di antara para pelaksana kebijakan. Aturan yang belum dijelaskan secara terinci tersebut adalah pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan efisien.
b. Faktor sumber daya
Dalam faktor sumber daya juga tedapat beberapa faktor yang memperlancar pelaksanaan SK Gubemur 120 Tahun 2003, antara lain : 1)
adanya ketersediaan sumber daya staff
pelaksana yang secara jumlah cukup memadai. 2) adanya ketersediaan
informasi
yang
cukup
bagi
kelancaran
pelaksanaan kebijakan. 3) adanya fasilitas pendukung yang cukup memadai seperti, ruangan ber-AC, meja kursi, bukubuku,
alat
tulis
kantor
dll.
4)
Adanya
usaha
untuk
mengembangkan sumber daya staf pelaksana ke depan, seperti adanya Bintek (bimbingan teknis), diklat, diikutkan dalam seminar, work shop dll.
107
Sedangkan faktor penghambat dalam sumber daya ini adalah tidak adanya fasilitas aplikasi software komputer dalam rangka pembuatan RASK, DASK, dan SPJ yang selama ini dibuat secara manual. Ketiadaan fasilitas ini berakibat penyelesaian pekerjaan cukup lama, disamping itu rawan kesalahan.
c. Faktor struktur birokrasi
Seperti halnya faktor yang lain dalam struktur birokrasi juga tedapat faktor-faktor yang mendorong ataupun menghambat kelancaran pelaksanaan SK Gubernur nomor 1:20 Tahun 2003. Faktor pendorong dalam sturktur birokrasi ini adalah : 1) adanya kejelasan pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan yang satu dengan yang lain. Pembagian kewenangan tersebut diatur secara jelas dalam tupoksi masing-masing. 2) adanya kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan yang telah diatur secara jelas dalam SK Gubernur Nomor 120 Tahun 2003. 3) Adanya kerja sama yang terjalin baik antar instansi pelaksana. 4) terdapat koordinasi yang terjalin dengan baik pula antar instansi
pe~aksana.
Sedangkan faktor penghambat dalam struktur birokrasi ini adalah pertama, terdapat jalur birokrasi yang terlalu panjang dalam pencairan dana pengisian kas (PK), karena harus melalui pengesahan SPJ di Bagian Verifikasi selama lima hari
108
kerja, kemudian baru ke Bagian Perbendaharaan selama tiga hari kerja. Kedua, Bawasda sebagai aparat pengawas yang seharusnya mengawasi pelaksanaan APBD serta menegakkan aturan, tidak dapat melaksanakan tugasnya mengingat struktur organisasinya berada di bawah Gubemur.
B. Saran Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang nantinya diharapkan
dapat
memperbaiki
menyempumakan
ataupun
pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah Propinsi Jawa Tengah di masa datang. Saran-saran dimaksud adalah: 1. Perlu diterbitkan peraturan penjelas yang memberikan penjelasan lebih rinci tentang apa yang dimaksud prinsip-prinsip pelaksanaan APBD, yakni apa yang dimaksud Transparansi, apa yang dimaksud Akuntabilitas,
apa
pelaksanaannya,
yang
dimaksud Efisien,
sehingga
tidak
terjadi
beserta aturan
berbagai
macam
penafsiran; 2. Untuk mempercepat pembuatan SPJ dan laporan lainnya serta mengurangi kesalahan dalam pembuatan dokumen seperti RASK dan DASK perlu dibangun sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data dapat terjamin; 3. Untuk mempersingkat birokrasi dalam pencairan dana, Bagian Verifikasi hendaknya dihapus dan digabung ke dalam Bagian
109
Perbendaharaan, atau mengurangi jangka waktu verifikasi SPJ di Bagian Verifikasi dari lima hari menjadi tiga hari; 4. Untuk menjamin obyektivitas dan independensi Bawasda, perlu kiranya dipikirkan struktur bawasda tidak berada di bawah Gubernur ataupun memberikan jaminan kepada pcra Auditor agar dapat bekerja secara otonom tanpa ada resiko terhadap kariernya.
DAFTAR PUSTAKA
Boediono. 2002. Kebijakan PengeloltUln Keuangan Negara dalam rangka Azas Desentralisasi Fiskal. Makalah disampaikan pada Rakor PAN Tingkat Nasional Tahun 2002. Bird, Richard M. dkk.2000. Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Bungin, Burhan.2003.Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. Edward Ill, George C.l980. Implementing Public Policy. Conggressional Quarterly Press, Washington D.C. Hidayat,Zainal. 2002. Metode Penelitian untuk Penelitian Kualitatif. Program MAP UNDIP. Semarang. Mardiasmo. 2002. Otonomi tlan Manajemen Andi. Yogyakarta.
Keuangan Daerah.
Penerbit
Moleong, Lexy J. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Ban dung Nasution. S. 1992. Metode Penelitian Naturalistik- Kua/itatif Penerbit - T ARSITO. Bandung Robbins, Stephen P. 2002. Perilaku Organisasi. PT. Prenhallindo: Jakarta. Santoso, R. Slamet. 200 I. lmplementasl Program Tenaga Kerja Pemuda Mandiri professional di Kota Semarang, (Thesis tidak dipublikasikan) Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiska/ dan Keuangan Daerah Da/am Otonomi.Penerbit Ghalia Indonesia. Jakarta Sidik, Machfud. dkk.2003. Dana Alokasl Umum Konsep, Hambata~ dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Penerbit Buku Kompas. Jakarta _ _ _ _ _, 2002.
Perimballgan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasl Flska/. Makalah disampaikan pada Seminar
" setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia. YO!:,')'akarta.
Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004 . ."demahami Good Governance: :Jalam Perspektif Sumber Daya Manusia. Penerbit Gava Media. Yogyakarta. Sumarto, Hetifah Sj.2003. lnovasi, Partisipasi dan Good Governance. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Supannoko. M. 2002. Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Penerbit Andi. Yogyakarta. Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003. lmplementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edward. Lukman Offset. YPAPI. Yogyakarta. Thoha, Miftah. 2002. Perilaku Organisasi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1997. Analisa Kebijaksanaan dari Formulasi ke lmplementasi Kebijakan Negara. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
Wahab, Solichin Abdul.
Wibawa, S.dkk.l994. Evaluasi Kebijakan Publik. PT. Raja Grafindo.Jakarta. Wibawa, Samodra.1994. Kebijakan Publik Proses dan Ana/isis. CV. Intermedia. Jakarta. Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia . PT. RajaGrafindo. Jakarta ,.2004. Jawa Tengah dalam Angka 2004. Biro Pusat Statistik dan Bappeda Jawa Tengah. Semarang. _ _ _ _ _ _ _, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah _ _ _ _ _ _, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah _______, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. _______, SK Gubemur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2003 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- - - - - -, SK Gubemur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah. http/www.adb.org.id. Importance of Good Financial Govemence. Download tgl II Januari 2005
LAMPI RAN
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
PANDUAN
WAWANCARA
Diajukan Oleh : MARYONO D4E003039
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2005
PANDUAN
WAWANCARA
(INTERVIEW GUIDE)
lmplementasi Kebijakan 1. Bagaimana pelaksanaan SK Gubemur Nomor 120 tahun 2003 ?
2. Prinsip Transparansi a.
Bagaimana prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBD ?
b.
Adakah akses bagi masyarakat agar dapat memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ?
3. Prinsip Akuntabilitas a.
Bagaimana sistem pelaporan pelaksanaan APBD ?
b.
Siapa saja fihak penerima laporan pelaksanaan APBD?
c.
Apakah dokumen laporan bersifat rahasia ataukah bersifat terbuka untuk umum?
d.
Adakah sarana atau fasilitas yang memungkinkan masyarakat dapat mengakses laporan pelak-sanaan APBD ?
4. Prinsip Eflsiensi a.
Bagaimana mekanisme dan prosedur penentuan kebutuhan sarana dan prasarana suatu kantor dalam satu tahun anggaran ?
b.
Pertimbangan apa saja yang digunakan dalam menentukan rekanan?
c.
Adakah peraturan atau juklah yang mengatur tentang penggunaan langganan daya dan jasa (Telepon, Air dan Listrik)
d.
Adakah peraturan atau juklah yang mengatur tentang fasilitas dan penggunaan fasilitas yang diberikan kepada seorang pejabat.
5. Hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan?
ll.
Komunikasi 1. Bagaimana Sosialisasi Pelaksanaan SK Gubemur Nomor 120 Tahun 2003 ? 2. Sejauhmana tingkat kelancaran dalam penyampaian informasi kebijakan di atas? 3. Saluran komunikasi apa saJa yang dipergunakan dalam penyampatan informasi kebijakan ? 4. Bagaimana kejelasan dan ketepatan pesan yang disampaikan ? 5. Bagaimana konsistensi dalam penyampaian pesan I perintah kebijakan?
m.
Somber Daya 1. Bagaimana ketersediaan sumbl!r daya staf pelaksana ? 2. Bagaimana tingkat kemampuan staf pelaksana? 3. Bagaimana
ketersediaan
inforrnasi
bagi
kelancaran
pelaksanaan
kebijakan? 4. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan?
5. Apa saja yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya staf pelaksana ke depan ?
2
IV.
Struktur Birokrasi
1. Bagaimana pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan ? 2. Bagaimana kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan? 3. Bagaimana realisasi keijsama antar instansi pelaksana? 4. Bagaimana koordinasi yang terjalin di antara instansi pelaksana?
3
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JA WA TENGAH
TRANSKRIP W AW ANCARA
Diajukan Oleh: MARYONO D4E003039
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2005
TRANSKRIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN. DAERAH PROPINSI JAWA TENGAB IDENTITAS INFORMAN 1. Nama Infonnan
Drs. Agus Soeranto
2. Umur
43 Tahun
3. Jenis Kelamin
Laki-laki
4. Pendidikan
Sarjana (Sl)
5. Jabatan
Kasubag Anggaran Pembangunan Bagian Anggaran Biro Keuangan I Anggota Tim Penyusun SK Gub. Nomor 120 Tahun2003
I.
lmplementasi Kebijakan 1. Bagaimana menurut pendapat Bapak pelaksanaan SK Gub. 120 Tahun 2003? " secara umum ya sudah baik, namun tetap pasti ada penyimpangan penyimpangan namun tidak signifikan "
2. Contoh dari penyimpangan-penyimpangan itu bagaimana pak? " ha ha (tertawa), gimana to dalam proposal mas ini kan udah tulis .. kok malah nanya.. ? saya merasa nggak berkompeten untuk menyampaikan soal penyimpangan ... kalau pengin tahu ya anda harusnya ke Bawasda .. disanalah yang berwenang untuk menjawab ...
3. Dalam pedoman umum angka 3 huruf a SK Gub. No. 120 itu disebutkan prinsip-prinsip
pelaksanaan
APBD
seperti
efisien,
tidak
mewah,
transaparan dan akuntabel, menurut bapak gimana pelaksanaannya ? "Terus terang prinsip-prinsip itu kami mengutip dari Kepmendagri No 29 sebagai rujukan dalam pembuatan SK Gub .... jadi kami ngikut sama orang Jakarta mas ... menurut pendapat saya, ini pendapat pribadi mas .. kalau efisien disamakan dengan swasta jelas tidak mungkin... maksud saya begini kalau anda beli AC diluaran katakanlah harganya 5 juta..
kemudian kantor atau pemerintah membeli dengan harga sama 5 juta itu tidak mungkin .. karena dana APBD itu dikenakan pajak, PPN aja 10 %, terus ada PPh.. jadi menurut saya kalau harga beli pemerintah itu 20 % lebih mahal dari swasta .. itu masih wajar artinya masih efisien.
4. Kalau prinsip Transparan dan akuntabel gimana Pak? " Ya setiap tahun Pak Gubemur kan membuat laporan pertanggung jawaban kepada Dewan to mas ... dalam pertanggungjawaban itu sudah dicantumkan realisasi APBD, Neraca dll. kan dewan itu wakil rakyat ... jadi menurut pendapat saya ... ya udah transparan dan akuntabel .... " 5. Menurut Bapak ada nggak hambatan atau kendala dalam pelaksanaan SK
Gub. Nomor 120 ini? " Kalau hambatan atau kendala pasti ada... nggak mungkin semuanya mulus atau lancar.... Tapi hambatan atau kendalanya apa saja ... saya sarankan mas tanya pada dinas-dinas langsung sebagai pelaksana ... kalau saya nanti takut salah.. karena saya tidak terlibat langsung ... "
ll.
Komunikasi 1. Bagaimana Sosialisasi Pelaksanaan Surat Keputusan Gubemur Nomor 120 Tahun 2003 ? " Setelah SK ini terbit maka segera didistribusikan ke seluruh instansi atau dinas-dinas di lingkungan propinsi Jawa Tengah... kemudian dinasdinas itu meminta Tim Penyusun untuk melakukan sosialisasi di dinas tersebut, atas permintaan dinas tersebut maka tim melakukan sosialisasi ... " 2. Siapa saja yang hadir dalam sosialisasi tersebut? " ya .. pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan APBD.. mulai dari Kepala Dinas sebagai pengguna anggaran, para kepala Subdin sebagai pengendali kegiatan, kasubag keuangan sebagai pemegang kas.. dan para stafnya "
3. Apakah menurut Bapak, sosialisasi tersebut berjalan efektif ? " menurut saya efektif mas .. sebab dalam sosialisasi tersebut kan ada tanya jawab.. sehingga hal-hal yang belum jelas kan dapat ditanyakan langsung" 4. Apabila dalam pelaksanaan terdapat kesulitan atau hal-hal yang kurang jelas di mana dinas-dinas itu akan bertanya? " tergantung masalahnya mas .. kalau permasalahannya soal DASK ya ke sini ke Bagian Anggaran ... tapi kalau menyangkut pencairan dana ya ke Bagian Perbendaharaan ... kalau soal SPJ ya ke Bagian Verifikasi"
m.
Sumber Daya I. Bagaimana ketersediaan sumber daya stafpelaksana?
•• kalau dari segi jumlah ya cukup mas, mungkin malah berlebih" 2. Bagaimana tingkat kemampuan stafpelaksana? "kalau soal kemampuan terus terang tidak merata antar pelaksana, artinya ada pelaksana yang mempunyai kemampuan bagus, ada yang rata-rata dan ada pula yang kurang" 3. Bisa diberikan contoh yang lebih konkret Pak? "Aduh gimana ya, maksud saya gini lho... dalam pelaksanaan APBD ini kan tidak terlepas dari peraturan lainnya, seperti peraturan perpajakan, peraturan pengadaan barang dan jasa dll .. nab tidak semua pelaksana itu tabu tentang peraturan itu ... memang ada yang rajin mereka membacabaca aturan, ada yang r~jin tanya ... ya ada pula yang kerja seperti yang dulu-dulu gimana.. sedangkan aturan kan berkembang dan berubah mas .. " 4. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan? "Kalau fasilitas itu semacam komputer, saya kira cukup mas ... Cuma tidak semua staff itu mampu mengoperasionalkan komputer terutama yang udah sepuh ... kalau yang masih muda sib .. kebanyakan bisa.. kalau menurut fasilitas sib cukup ... "
5. Apa saja yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya staf pelaksana ke depan ?
" Wah itu .. urusan bos mas .. saya nggak tahu... selama ini yang dilakukan ya sosialisasi oleh Tim Penyusun ... kalau menurut saya memang perlu diadakan semacam diktat ... tapi itu kan perlu waktu dan anggaran ... nah masalahnya dananya ada nggak .. "
IV.
Struktur Birokrasi 1. Bagaimana pembagian kewenangan antar pelaksana SK Gub. No.l20 ini? "Kalau soal kewenangan semuanya udah jelas berdasarkan tupoksi masing-masing mas ... jadi menurut pendapat saya sib nggak ada masalah" 2. Bagaimana kejelasan prosedur pelaksanaan SK Gub. ini Pak? " Prosedur pelaksanaan udah jelas, sudah diatur semua dalam SK Gub. itu.. menurut saya nggak ada masalah" 3. Bagaimana realisasi kerjsama antar instansi pelaksana? " Kerja sama juga terjalin dengan baik .... nggak ada masalah saya kira" 4. Bagaimana koordinasi yang terjalin di antara instansi pelaksana? "Untuk soal koordinasi ini ... khususnya untuk dana dekonsentrasi ... itu kan diberikan langsung dari Departemen ke Dinas-dinas pelaksana ... sehingga Pemprov .. itu tidak dapat memantau apabila ada kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan APBN ... karena dekonsentrasi itu baik alokasi .. pelaporan dan pengawa.san dilakukan oleh pusat... usul saya dana dekonsentrasi itu dimasukan dalam APBD .. sehingga semuanya terkontrol oleh Pemprov.. dalam hal ini Gubemur .... "
PANDUANWAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPOINSI JAWA TENGAH IDENTITAS INFORMAN I. Nama Infonnan
Agus Dwi Utomo, SH
2. Umur
45 Tahun
3. Jenis Kelamin
Laki-laki
4. Pendidikan
Sarjana (Sl)
5. Jabatan
Kasubag Analisis dan Evaluasi Bagian Anggaran Biro Keuangan
I.
Implementasi Kebijakan 1. Bagaimana menurut Bapak pelaksanaan SK Gub. No. 120 Tahun 2003? " Menurut saya, selama ini ya lancar-lancar saja... karena selama ini belum ada berita ataupun kabar yang mengindikasikan pelaksanaan SK Gub. itu tidak lancar... walaupun saya yakin pasti ada kendala atau pun hambatan"
2. Contoh dari hambatan ataupun kendala itu apa saja pak? " Saya hanya mengansumsikan seperti itu mas .. karena saya yakin setiap pelaksanaan kebijakan itu tidak mungkin Iancar atau mulus semua.. Cuma kendalanya apa itu. .. saya tidak tabu... mas bisa tanyakan ke dinas-dinas saja sebagai pelaksana yang terlibat langsung "
·3. Dalam pedoman umum angka 3 huruf aSK Gub. No. 120 itu disebutkan prinsip-prinsip
pelaksanaan
APBD
seperti
efisien,
tidak
mewah,
transaparan dan akuntabel, menurut bapak gimana pelaksanaannya ? " Kalau soal itu .. saya sependapat dengan Pak Agus Soeranto. . . kan beliau anggota tim penyusun... memang tidak mungkin kita menyamakan efisien menurut swasta dengan pemerintah karena adanya pajak"
4. Kalau prinsip Transparan dan akuntabe1 gimana Pak? "Transparan itu kan maksud.nya terbuka artinya dalam pelaksanaan APBD rakyat itu harus tahu prosedur dan penggunaan dana itu . . . karena kita negara demokrasi perwakilan maka mekanismenya . . . Gubemur membuat pertanggunjawaban ke dewan sebagai wakil rakyat dan selama ini itu sudah dilaksanakan"
II.
Komunikasi 1. Bagaimana Sosialisasi Pelaksanaan Surat Keputusan Gubemur Nomor 120 Tahun 2003 ? " Jawaban saya sama denganjawaban Pak Agus Soeranto, baisanya Tim Penyusun melakukan sosialisasi di dinas -dinas, setelah ada permintaan dinas berkenaan ... " 2. Siapa saja yang hadir dalam sosialisasi tersebut? "
Sekali lagi jawaban saya sama denga.n Pak Agus .. ya.. biasanya pegawai-pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan APBD.. di dinas itu"
3. Apakah menurut Bapak, sosialisasi tersebut berjalan efektif ? " menurut saya efektif mas .. " 4. Apabila dalam pelaksanaan terdapat kesulitan atau hal-hal yang kurang jelas di mana dinas-dinas itu akan bertanya? "tergantung masalahnya mas .. kalau permasalahannya soal DASK ya ke sini ke Bagian Anggaran ... tapi kalau menyangkut pencairan dana ya ke Bagian Perbendaharaan ... kalau soal SPJ ya ke Bagian Verifikasi" ill.
Sumber Daya 1. Bagaimana ketersediaan sumber daya staf pelaksana ? " kalau menurut saya ya cukup mas, " 2. Bagaimana tingkat kemampuan stafpelaksana? " Namanya manusia mas .. ya pasti kemampuannya tidak merata , artinya ada pelaksana yang bagus, ada yang sedeng dan ada pula yang kurang"
3. Bisa diberikan contoh yang lebih konkret Pak? " Tadi sudah disebutkan Pak Agus ... jawaban saya idem mas" 4. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan? " wah saya jadi malu mas ... habis jawaban saya banyak yang sama dengan Pak A!,JUS ... ya memang dari segi fasilitas menurut saya udah cukup" 5. Apa saja yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya staf pelaksana ke depan ? " Wah soal itu.. kayaknya saya bukan wewenang saya utnuk menjawab mas .. itu urusan Bos... masalahnya menyangkut dan dan waktu"
IV.
Struktur Birokrasi 1. Bagaimana pembagian kewenangan antar pelaksana SK Gub. No.120 ini? "Kalau soal kewenangan semuanya udah jelas berdasarkan tupoksi masing-masing mas ... jadi menurut pendapat saya sih nggak ada masalah" 2. Bagaimana kejelasan prosedur pelaksanaan SK Gub. ini Pak? " Prosedur pelaksanaan udah jelas, sudah diatur semua dalam SK Gub. itu.. menurut saya nggak ada masalah" 3. Bagaimana realisasi kerjsama antar instansi pelaksana? " Kerja sama juga terjalin dengan baik .... nggak ada masalah saya kira" 4. Bagaimana koordinasi yang terjalin di antara instansi pelaksana? " Nah ini yang ingin saya tekankan mas ... mas bisa tulis ini.. untuk soal koordinasi ini... khususnya untuk dana dekonsentrasi... itu kan diberikan langsung dari Departemen ke Dinas-dinas pelaksana ... sehingga Pemprov.. itu tidak dapat memantau apabila ada kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan APBN ... karena dekonsentrasi itu baik alokasi .. pelaporan dan pengawasan dilakukan oleh pusat... usul saya dana dekonsentrasi itu dimasukan dalam APBD.. sehingga semuanya terkontrol oleh Pemprov .. dalam hal ini Gubemur .... "
TRANSKRIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBUAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH IDENTITAS INFORMAN 1. Nama Infonnan
Ora. Anung Suprihati
2. Umur
42 Tahun
3. Jenis Kelamin
Perempuan
4. Pendidikan
Sarjana (S I)
5. Jabatan
Kasubag Keuangan Dinkesos I Pemegang Kas
L
Implementasi Kebijakan 1. Bagaimana pelaksanaan SK Gub. 120 Tahun 2003 selama ini bu? " menurut saya sih ..lancar-lancar saja, namun kadangkala ada ketidaksepahaman antara kami dengan Bagian Verifikasi yang memverifikasi SPJ kami"
2. Contohnya konkretnya gimana bu? " misalnya ... , dalam SK itu diatur kalau harga sampai dengan satu j uta kan kuitansi tidak perlu dilampirkan . . . tetapi pelaksana di verifikasi belum memahami " 3. Prinsip Transparansi a.Bagaimana prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBD ? " Setiap unit kerja setiap tahun itu diangkat pejabat pengadaan mas, beliaulah yang merencanakan dan menilai penawaran yang masuk, kemudian mengoreksi tentang kepantasan harga dll. Sedangkan menurut metode yang digunakan kalau sampai 15 Juta ya .. menggunakan dana UYHD .. lewat pemegang kas ... diatas 15 Juta ya kita mengikuti aturan pengadaan barang dan jasa yang ada ... nanti kan ada panitia pengadaan, pelelangan dll.
b.Adakah akses bagi masyarakat agar dapat memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa " kalau sampai 15 juta ya ... kita SPJ kan ke Bagian Verifikasi aja .. mas dan kayaknya nggak ada akses buat masyarakat untuk memantau .. itu kan internal kantor... nah untuk pengadaan besar apalagi yang menggunakan pelelangan otomatis... kan dibuat pengumuman di Koran dsb ... nah .. disitu masyarakat dapat memantau pelaksanaannya"
4. Prinsip akuntabilitas a. Bagaimana sistem pelaporan pelaksanaan APBD ? " ya .. kalau menyangkut penggunaan dana UYHD ya kita membuat SPJ ke Bagian Verifikasi... kalau menyangkut pengadaan yang besar yang menggunakan Behan tetap ya kita buat laporan ke Biro pembangunan Daerah mas ... " b. Apakah dokumen laporan bersifat rahasia atau terbuka untuk urn urn? " wah saya nggak tahu itu mas ... pokoknya ya laporan itu dikirim dalam sampul tertutup dikirimkan kepada yang ditunjuk dalam laporan itu ... jadi soal rahasia apa nggak saya nggak tahu ... " c Adakah sarana I fasilitas yang memungkinan masyarakat dapat mengakses laporan pelaksanaan APBD? "kalau pelaksanaan APBD dari dinas-dinas ... kayaknya nggak ada ... kecuali nanti kalau Laporan Pak Gubemur.. tentang pelaksanaan APBD di depan DPRD ... nah itu mungkin mas .. masyarakat bisa mengakses .. "
5. Prinsip Efisiensi a.Pertimbangan apa saja yang ~igunakan dalam menentukan rekanan?
" kcbanyakan faktor kchiasuan mas ... judi hcgini kuluu mbcncrin AC itu biasanya siapa.. nah yaitu kita pakai.. kalau ATK biasanya beli dimana .. ya disitu kita beli ... karena biasanya kalau sudah langganan itu mereka mengerti .. misalnya duitnya belum turun bisa kita ngutang dulu .. jadi sudah sating mengerti .. dan kalau sudah biasa kita tahu bahwa selama ini kerjanya bagus ..... b.Adakah peraturan atau jeklah yang mengatur tentang penggunaan telepon, air dan listrik ? 'Secara tertulis tidak ada mas ... tapi biasanya kepala dinas .. setiap awal tahun anggaran itu selalu menekan!can (secara lisan) agar kita itu hemat dalam penggunaan listrik, air dan telepon"
c.Adakah peraturan atau juklah yang mengatur tentang fasilitas dan penggunaan fasilitas yang diberikan kepada seorang pejabat ? "Kalau aturan itu ada mas ... Cuma saya lupa apa namanya .. jadi dalam aturan itu disebutkan misalnya kepala kantor itu mobil jenis apa ... kasubdin itujenisnya apa ... terns anggaran bensin dll .... 6. Menurut Ibu ada nggak hambatan atau kendala dalam pelaksanaan SK Gub. Nomor 120 ini? " Hambatan terbesar menurut saya adalah karena begitu banyak kegiatan dan kode rekening ... maka perlu kiranya ada aplikasi komputer sehingga kesalahan dalam penulisan kode rekening dan salah perhitungan itu dapat di atasi"
II.
Komunikasi 1. Bagaimana Sosialisasi Pelaksanaan Surat Keputusan Gubemur Nom or 120 Tahun 2003? " SK tersebut hanya dikirim saja... saya tidak pemah diundang untuk mendapatkan sosialisasi... . Kayaknya sosialisasi itu hanya untuk Kepala Dinas .. dan saya hanya menerima buku-bukunya itu aja" 2. Apabila ada permasalahan atau hal yang kurang jelas, ibu bertanya kemana? " Ya tergantung permasalahan itu menyangkut apa ... kalau berkaitan dengan verifikasi ya kami tanya verifikasi... kalau menyangkut perbendaharaan. . . ya saya tanya perbendaharaan .... 3. Biasanya ibu dalam bertanya menggunakan apa saja .. apa surat atau telepon ? "Biasanya telepon ... selain cepet ya ... kalau pakai surat itu terlalu formal dan lama"
4. Menurut Ibu, apakah hal-hal yang di atur dalam SK tersebut sudah jelas, atau mungkin perlu ada penjelasan lebih lanjut? " Kalau menurut pendapat saya sudah jelas mas .. "
ill.
Sumber Daya 1. Bagaimana ketersediaan sumber daya staf pelaksana ? " Kalau staf di sini , cukup mas" 2. Bagaimana tingkat kemampuan stafpelaksana? "kalau soal kemampuan pelaksana yang disini cukup mas ... Cuma kami ini punya UPT di daerah-daerah.. nah untuk SDM di UPT-UPT ini yang lemah" 3. Bisa diberikan contoh kelemahan-kelemahan itu? "Ya itu mas .. misalnya honorarium itu kan harus dipotong PPh 15% tapi tidak dipotong ... mereka bel urn mengirimkan SPJ udah minta duit lagi padahal UYHD itu bersifat revolving.. '' 4. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan SK ini? "Disini yang menurut saya kurang yaitu program aplikasi komputer mas .. seperti penyusunan RASK dan DASK itu ataupun buku-buku pembantu itu kan banyak sekali.. kalau dimanual itu lama dan kemungkinan salah itu besar , mas ... " 5. Apa saja yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya staf pelaksana ke depan ? " Yang pasti sosialisasi mas ... selain itu kita perlu kaderisasi orang-orang yang bertugas dalam pelaksanaan APBD ini .. masalahnya ini kan yang bertugas seperti pemegang kas atau pemegang pembantu suatu saat kan mungkin dimutasi atau naik jabatan untuk itu perlu ada kaderisasi .. "
IV.
Struktur Birokrasi
I. Bagaimana pembagian kewenangan antar pelaksana SK Gub. No. 120 ini? "Kalau soal kewenangan semuanya udah jelas berdasarkan tupoksi masing-masing mas ... jadi menurut pendapat saya sih nggak ada masalah" 2. Bagaimana kejelasan prosedur pelaksanaan SK Gub. ini Pak? " Prosedur pelaksanaan udah jelas, sudah diatur semua dalam SK Gub. itu .. menurut saya nggak ada masalah" 3. Bagaimana realisasi kerjsama antar instansi pelaksana? "Kerja samajuga terjalin dengan baik .... nggak ada masalah saya kira" 4. Bagaimana koordinasi yang terjalin di antara instansi pelaksana bu, saya mendengar dari Biro Keuangan bahwa dinas mendapatkan dan dari APBD dan juga APBN (dana dekosentrasi).. hal ini menyulitkan dalam pengawasan karena dana APBN tidak diawasi oleh Bawasda? " itu menurut saya kecurigaan aja.. karena menurut saya dana dekonsentrasi itujustru melengkapi dana APBD ... dan dalam pembahasan di Ditjen Anggaran kan didampingi oleh Bappeda.. sehingga kemungkinan tumpang tindik itu ndak ada" 5. Menurut Ibu, hambatan apa yang dirasakan dalam koordinasi ataupun kerja sama dengan instansi lain dalam pelaksanaan SK Gub. ini ? "
Sebelum mencairkan dana PK, SPJ kita kan harus mendapat pengesahan dari Bagian Verifikasi, setelah itu baru kita mengajukan SPP ke Bagian Perbendaharaan .. di Bagian Verifikasi itu maksimal 5 hari kerja terus di Bagian perbendaharan 3 hari kerja .. itu kan lama mas.. padahal kadang- kadang kita butuh dana segera untuk membiayai kegiatan"
TRANSKRIP WAWANCARA ~LEMENTASIKEBUAKANPENGELOLAANKEUANGAN
DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
IDENTITAS INFORMAN 1. Nama Informan
Ora. Esti Triyani
2. Umur
43 Tahun
3. Jenis Kelamin
Perempuan
4. Pendidikan
Sarjana (Sl)
5. Jabatan
Kasubag Keuangan Disnakertran I Pemegang Kas
I.
lmplementasi Kebijakan 1. Bagaimana pelaksanaan SK Gub. 120 Tahun 2003 selama ini bu? " menurut saya selama ini ..lancar-lancar saja, memang kadangkala ada perbedaan persepsi di antara kami terutama tentang pengadaan barang "
2. Contohnya konkretnya gimana bu? " misalnya ... , dalam SK itu diatur bahwa pengadaan di bawah 5 juta ... tidak perlu surat pesanan tetapi di antara kami malah justru berpendapat masih perlu " 3. Prinsip Transparansi a. Bagaimana prosedur dan mekanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBD? "Disini ada pelimpahan wewenang, untuk pengadaan dibawah 5 juta itu pemegang kas, .... Sedangkan di atas 5 juta sampai 15 juta itu diputuskan oleh pejabat pengadaan ... kalau di atas itu kan perlu panitia nah itu diputuskan panitia. b.Adakah akses bagi masyarakat agar dapat memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa "kalau sampai 15 juta ya ... kayaknya nggak ada akses buat masyarakat untuk memantau.. itu kan internal kantor ... nah untuk pengadaan besar
apalagi yang menggunakan pelelangan otomatis... kan dibuat pengumuman di Koran dsb... mungkin .. disitu masyarakat dapat memantau pelaksanaannya" 4. Prinsip akuntabilitas a. Bagaimana sistem pelaporan pelaksanaan APBD ? " ya .. kalau mengenai penggunaan dana UYHD ya kita membuat SPJ ke Bagian Verifikasi... kalau menyangkut pengadaan yang besar yang menggunakan Behan tetap ya kita buat laporan ke Biro pembangunan Daerah mas ... " b. Apakah dokumen laporan bersifat rahasia atau terbuka untuk umum? " wah saya nggak tahu itu mas ... pokoknya ya laporan itu dikirim dalam sampul tertutup dikirimkan kepada yang ditunjuk dalam laporan itu ... jadi soal rahasia apa nggak saya nggak tahu ... " c Adakah sarana I fasilitas yang memungkinan masyarakat dapat mengakses laporan pelaksanaan APBD? "kalau pelaksanaan APBD dari dinas-dinas... setahu saya nggak ada ... kecuali nanti kalau Laporan Pak Gubemur.. tentang pelaksanaan APBD di depan DPRD... itu dimuat di Koran-koran nah itu mungkin mas .. masyarakat bisa mengakses .. " 5. Prinsip Efisiensi
a.Pertimbangan apa saja yang digunakan dalam menentukan rekanan? "ya itu tergantung besamya dananya kalau dibawah 5 juta kan biasanya ya toko -toko langganan kita... kalau di atas 5 sampai 15 juta itu diputuskan pejabat pengadaan biasanya sih spesifikasi dulu memenuhi baru biasanya haraga yang murah" b.Adakah peraturan atau jeklah yang mengatur tentang penggunaan telepon, air dan listrik ? 'Secara tertulis tidak ada mas ... tapi biasanya kepala dinas (pengguna anggaran) .. setiap awal tahun anggaran itu selalu menghimbau (secara lisan) agar kita itu hemat dalam penggunaan listrik, air dan telepon, misalnya suatu saat telepon disubdin tertentu membengkah ... ya kita lapor kepala dinas.. biasanya kepala dinas memanggil kepala subdin untuk menghemat.. itu saja"
c.Adakah peraturan atau juklah yang mengatur tentang fasilitas dan penggunaan fasilitas yang diberikan kepada seorang pejabat ? "Kalau aturan itu ada mas ... (secara tertulis) kalau disini yang mengatur ada disubag perlengkapan .. jadi dalam aturan itu disebutkan misalnya kepala kantor itu mobil jenis apa... kasubdin itu jenisnya apa ... terus anggaran bensin itu di atur.. sedang untuk perneliharaan itu ya sesuai dengan tagihan .. karena perbaikan itu kan insidentil." 6. Menurut Ibu ada nggak hambatan atau kendala dalam pelaksanaan SK Gub. Nomor 120 ini ? "Hambatan terbesar menurut saya adalah karena begitu banyak kegiatan dan kode rekening . . . maka perlu kiranya ada aplikasi komputer, selain itu dengan adanya pemisahan bagian verifikasi dan bagian perbendaharaan itu kadang kala kita sering kehilangan waktu di verifikasi... hal ini menyebabkan kita vakum dana karena SPJ kita belum bisa diajukan SPM''
II.
Komunikasi I. Bagaimana Sosialisasi Pelaksanaan Surat Keputusan Gubemur Nomor 120 Tahun 2003 ? "Kayaknya nggak ada sosialisasi. .... SK tersebut hanya dikirim saja ... ya kami baca.. kami laksanakan... Kalau ada kesulitan ya kami nanya .. nanya" 2. Apabila ada permasalahan atau hal yang kurang jelas, ibu bertanya kemana? " Ya tergantung permasalahan itu menyangkut apa... kalau berkaitan dengan verifikasi ya kami tanya verifikasi... kalau menyangkut perbendahara.an... ya saya tanya perbendaharaan .... ya kadang ke anggaran dll ... 3. Biasanya ibu dalam bertanya menggunakan apa saja .. apa surat atau telepon ? " Biasanya telepon ... selain cepet ya ... kalau pakai surat itu lama"
4. Menurut Ibu. apakah hal-hal yang di atur dalam SK tersebut sudah jelas, atau mungkin perlu ada penjelasan lebih lanjut? .. Kalau menurut pendapat saya sudah jelas semua mas .. " 5. Menurut Ibu ... dalam SK tersebut untuk point 3 a itu kan di atur prinsip-
prinsip pelaksanaan APBD, seperti tidak mewah, efisien, transparan, akuntabel dll... menurut lbu... pelaksanaan dari prinsip-prinsip ini Bagaimana Bu.. ? " kalau menurut saya sih ... prinsip-prinsip itu nggak hanya di SK Gub. ini saja.. di Keppres 80 tentang pengadaan juga ada... sehingga dalam pelaksanaannya ya biasa saja seperti dulu-dulu... Cuma memang ada surat dari Gubemur yang melarang penggunaan hotel dalam pertemuanpertemuan ... menurut saya itu salah satu bentuk pelaksanaan prinsip efisiensi, untuk yang lain ya kita ikuti standamya saja mas"
UI.
Sumber Daya I. Bagaimana ketersediaan sumber daya staf pelaksana ? " Kalau staf di sini , cukup mas" 2. Bagaimana tingkat kemampuan staf pelaksana? "kalau soal kemampuan pelaksana yang disini biasa mas... ada yang kemampuan tinggi, ada yang sedang-sedang saja ... ya ada pula yang kurang .. ya kita harus pinter-pinter mas jadi yang kemampuan tinggi kita kasih tugas lebih besar yang kurang kita tugas sedikit pokonya yang penting kerjaan berjalan dan selesai gitu"
3. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan SK ini? " Disini yang menurut saya kurang yaitu program aplikasi komputer mas .. karena kadang kala pembuatan laporan dan SPJ itu bersamaan dan itu dikcrjakan manual .. ya ada sih kita bikin rum us sendiri pakai cxcl.. selain itu seperti penyusunan RASK dan DASK itu ataupun buku-buku pembantu itu kan banyak sekali.. kalau dimanual itu lama dan kemungkinan salah itu besar, mas ... " 4. Apa saja yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya staf pelaksana ke depan ?
"mungkin cara yang terbaik ... adalah diklat tapi itukan ... menyangkut dana, dan waktu mas ... jadi selama ini kita biasanya belajar sendiri dan rajin nanya-nanya.. gitu .. mudah-mudahan kalau kita memperoleh dana, ya mungkin kita adakan diklat" " tapi untuk tahun ini, kami berencana untuk mengadakan pelatihan akuntansi kepada seluruh pembantu pemegang kas di UPT-UPT.. juga para staf di Subbag Keuangan mas .. "
IV.
Struktur Birokrasi I. Bagaimana pembagian kewenangan antar pelaksana SK Gub. No.120 ini?
"Kalau soal kewenangan... ya masing-masing kan udah jelas diatur tupoksi masing-masing mas ... jadi menurut pendapat saya .... nggak ada masalah" 2. Bagaimana kejelasan prosedur pelaksanaan SK Gub. ini Pak? " Prosedur pelaksanaan udah jelas, sudah diatur semua dalam SK Gub. itu.. menurut saya nggak ada masalah" 3. Bagaimana realisasi kerjsama antar instansi pelaksana? "Kerja samajuga terjalin dengan baik .... nggak ada masalah saya kira" 4. Bagaimana koordinasi yang terjalin di antara instansi pelaksana bu, saya mendengar dari Biro Keuangan bahwa dinas mendapatkan dan dari APBD dan juga APBN (dana dekosentrasi).. hal ini menyulitkan dalam pengawasan karena dana APBN tidak diawasi oleh Bawasda? "Menurut saya itu karena ketidaktahuan aja .. karena dalam pembahasan APBD maupun APBN Bappeda itu kan selalu mendampingi ... dan dalam pembahasan itu jelas mana yang dibiayai oleh APBD... mana yang dibiayai APBN ... memang ada keinginan dari Biro Keuangan agar semua itu lewat APBD ... tapi itu kan hak Departemen ... kalau kami sih tinggal menerima aja mas" 5. Menurut lbu, hambatan apa yang dirasakan dalam koordinasi dan kerja sama dengan instansi lain dalam pelaksanaan SK Gub. ini ? " masalah pencairan dana mas .. Kalau kita sih .. penginnya setelah SPJ disahkan itu segera dananya cair.. tidak perlu kita mengajukan SPP lagi... kan Bagian perbendaharaan dan Bagian Verifikasi itu kan sama-sama di Biro Kcuangan "
TRANSKRIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
IDENTITAS INFORMAN 1. Nama Infonnan
Dra. Endang Pumomo Retno
2. Umur
44 Tahun
3. Jenis Kelamin
Perempuan
4. Pendidikan
Sarjana (S 1)
5. Jabatan
Kasubag Keuangan Dinas P & K I Pemegang Kas
L
lmplementasi Kebijakan I. Bagaimana pelaksanaan SK Gub. 120 Tahun 2003 selama ini bu? " Sebelumnya kan menggunakan SK Gub 105, waktu itu masa transisi memang terdapat kendala-kendala, setelah SK Gub 120 itu ada peningkatan yakni sudah .. lancar saja,"
2. Kendala-kendala itu konkretnya seperti apa bu? " misalnya ... , dalam SK itu diatur bahwa pengadaan di bawah 5 juta ... tidak perlu surat pesanan, masalah lampiran SPJ.. apa saja yang harus dilampirkan dll , tapi lama-lama akhimya dapat kami atasi perbedaan itu" 3. Prinsip Transparansi a. Bagaimana prosedur dan mckanisme pengadaan barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan APBD ? " ya kita ikuti proscdur mas, disini kan di angkat pcjabat pcngadaan. jadi ada pelimpahan wewenang , untuk pengadaan dibawah 5 juta itu pemegang kas, .. .. Sedangkan di atas 5 juta sampai 15 juta itu diputuskan oleh pejabat pcngadaan ... kalau di atas itu kan perlu panitia nah itu diputuskan pamtia. b.Adakah akses bagi masyarakat agar dapat memantau pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
"lqtlau sampai 15 juta ya... itu urusan intern kantor masing-masing ... Kalau untuk pengadaan dengan nominal gede apalagi yang menggunakan pelelangan otomatis... kan dibuat pengumuman di Koran dsb... mungkin.. disitu ada akses masyarakat dapat memantau pelaksanaannya" 4. Prinsip akuntabilitas a. Bagaimana sistem pelaporan pelaksanaan APBD ? " Disini untuk laporan bulanan yang menyangkut penggunaan dana UYHD ya kita membuat SPJ ke Bagian Verifikasi ... paling lambat tanggal 5 sedangkan tiap akhir triwulan tanggal 2, kalau menyangkut pengadaan yang besar yang menggunakan Behan tetap ya kita buat laporan ke Biro pembangunan Daerah mas... ada juga tembusan untuk Kepala Bappeda, dan Kepala Bawada " b. Apakah dokumen laporan bersifat rahasia atau terbuka untuk umum? " pokoknya ya laporan itu dikirim dalam sampul tertutup dikirimkan kepada yang dituju dalam laporan itu ... jadi soal rahasia apa nggak saya nggak tabu ... " c Adakah sarana I fasilitas yang memungkinan masyarakat dapat mengakses laporan pelaksanaan APBD? "kalau pelaksanaan APBD dari dinas-dinas ... kayaknya nggak ada ... wong aturannya setahu saya nggak ada mas ... kecuali nanti kalau Laporan Pak Gubemur.. tentang pelaksanaan APBD di depan DPRD ... nah itu mungkin mas .. masyarakat bisa mengakses .. lewat surat kabar " 5. Prinsip Efisiensi a.Pertimbangan apa saja yang digunakan dalam menentukan rekanan? "ya itu tergantung besamya dananya kalau dibawah 5 juta kan biasanya ya toko -toko langganan kita yang sering kita beli disitu... kalau di atas 5 sampai 15 juta itu diputuskan pejabat pengadaan .... biasanya sih spesifikasi dulu memenuhi syarat. .. baru harga yang murah atau miring lah paling tidak" b.Adakah peraturan atau jeklah yang mengatur tentang penggunaan telepon, air dan listrik ?
'Secara tertulis tidak ada mas... tapi biasanya kepala dinas (pengguna anggaran) .. setiap awal tahun anggaran itu selalu menghimbau (secara lisan) agar kita itu hemat dalam penggunaan listrik, air dan telepon" c.Adakah peraturan atau juklah yang mengatur tentang fasilitas dan penggunaan fasilitas yang diberikan kepada seorang pejabat ? "Kalau aturan itu ada mas ... kalau disini yang mengatur itu ada disubag perlengkapan ... jadi saya tidak tabu persisnya ... tapi setahu saya ada aturan tertulisnya." 6. Menurut Ibu ada nggak hambatan atau kendala dalam pelaksanaan SK Gub. Nomor 120 ini? " Hambatan terbesar menurut saya adalah karena begitu banyak kegiatan dan kode rekening . . . apabila Dinas Dikbud ini kan banyak sekali kegiatannya... dibandingkan Dinas Kesos ataupun Dinas nakertmas .. itu mungkin separonya, maka perlu kiranya ada aplikasi komputer, selain itu untuk mempercepat pembuatan laporan juga untuk mengihndari kesalahan penghitungan.
II.
Komunikasi I. Bagaimana Sosialisasi Pelaksanaan Surat Keputusan Gubemur Nom or 120 Tahun 2003 ? " Kalau SK Gub. I 05 itu saya ingat ada sosialisasi karena itu masa transisi, tapi kalau SK 120 kayaknya nggak ada ... masalahnya itu kan tahun kedua ... jadi udah dianggap rutin" 2. Apabila ada permasalahan atau hal yang kurang jelas, ibu bertanya kemana? " Ya tergantung permasalahan itu menyangkut apa ... kalau berkaitan dengan verifikasi ya kami tanya verifikasi... kalau menyangkut perbendaharaan... ya saya tanya perbendaharaan .... ya kadang ke anggaran dll ... 3. Biasanya ibu dalam bertanya menggunakan apa saJa .. apa surat atau telepon ?
" Kalau kebetulan kita pas datang ya kita Tanya secara langsung, kalau ndak ya kita telepon aja mas ... cepet " 4. Menurut lbu, apakah hal-hal yang di atur dalam SK tersebut sudah jelas, atau mungkin perlu ada penjelasan lebih lanjut? " Menurut kami .... sudah jelas semua mas .. " 5. Menurut Ibu ... dalam SK tersebut untuk point 3 a itu kan di atur prinsip-
prinsip pelaksanaan APBD, seperti tidak mewah, efisien, transparan, akuntabel dll... menurut Ibu... pelaksanaan dari prinsip-prinsip ini Bagaimana Bu.. ? " Gubemur itu menerbitkan SK tentang standar harga.. dalam SK tersebut disebutkan .. misalnya.. harga kertas sekian milligram satu rim itu berapa.. terus barang yang lain juga begitu... nab sepanjang harga itu tidak melewati harga standar yang dikeluarkan Gubemur.. saya kira masih efisien ' ill.
Somber Daya 1. Bagaimana ketersediaan sumber daya staf pelaksana ? " J umlah staf di sini sebanyak 29 orang mas .. saya rasa cukup, " 2. Bagaimana tingkat kema.mpuan stafpelaksana? " ya memang kalau soal kemampuan itu biasa namanya juga pegawai negeri .. jadi ada yang pinter ada yang biasa-biasa... dan ada pula yang kurang ... tapi kita bekerja kolektif jadi ya ... saling melengkapi 3. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan SK ini? " Disini yang menurut saya kurang yaitu program aplikasi komputer mas .. karena kadang kala pembuatan laporan dan SPJ itu bersamaan dan itu dikerjakan manual .. ya ada sib kita bikin rum us sendiri pakai exel.. selain itu seperti penyusunan RASK dan DASK itu ataupun buku-buku pembantu itu kan banyak sekali.. kalau dimanual itu lama dan kemungkinan salah itu besar, mas ... "
4. Apa saJa yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya staf pelaksana ke depan ? " Kami sering mas .. mengirim staff kami untuk mengikuti diklat, ataupun seminar tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ini ... terkadang ada fihak swasta atau instansi yang melaksanakan work shop ataupun seminar tentang pengelolaan keuangan .. kami kirim staf kami ... kami senang kalau ada acara seperti itu .... Untuk menambah wawasan "
IV.
Struktur Birokrasi 1. Bagaimana pembagian kewenangan antar pelaksana SK Gub. No.120 ini? "
karena semua sudah diatur dalam tupoksi masing-masing, ya menurut saya selama ini, .. tidak masalah dalam hal kewenangan"
2. Bagaimana kejelasan prosedur pelaksanaan SK Gub. ini Pak? "
Demikian juga prosedur pelaksanaan juga tidak masalah, semua sudah jelas dan sudah diatur dalam SK Gub."
3. Bagaimana realisasi keijsama antar instansi pelaksana? "
Soal keijasama Alhamdulillah, selama ini selain hubungan formal kedinasan kan kita juga menjalin hubungan informal... dari situ kerja sama itu beijalan dengan baik "
4. Bagaimana koordinasi yang terjalin di antara instansi pelaksana bu, saya mendengar dari Biro Keuangan bahwa dinas mendapatkan dan dari APBD dan juga APBN (dana dekosentrasi).. hal ini menyulitkan dalam pengawasan karena dana APBN tidak diawasi oleh Bawasda? "Menurut saya itu karena ketidaktahuan aja.. karena dalam pembahasan APBD maupun APBN Bappeda itu kan selalu mendampingi... dan dalam pembahasan itu jelas mana yang dibiayai oleh APBD. .. mana yang dibiayai APBN ... memang ada keinginan dari Biro Keuangan agar semua itu lewat APBD ... tapi itu kan hak Departemen ... kalau kami sih tinggal menerima aja mas" 5. Kendal a apa yang lbu rasakan dalam pelaksanaan koordinasi ini ?
"
ya kita memang merasakan agak lama.. dalam pencairan dana karena waktu verifikasi SPJ yang lima hari .. dan penerbitan SPM selama 3 hari.. tapi gimana lagi .. itu aturannya begitu .. ya kita nurut aja .... Biasanya kita sih... selalu menyisakan dana di brankas... sehingga tidak sampai kehabisan uang selama nunggu pencairan dana .. "
TRANSKRIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
IDENTITAS INFORMAN 1. Nama Informan
: Soebijanto, S.Sos
2. Umur
: 54 Tahun
3. Jenis Kelamin
: Laki-laki
4. Pendidikan
: Sarjana (S 1)
5. Jabatan
: Kasubag Verifikasi Belanja Pembangunan Bagian Verifikasi
I.
Implementasi Kebijakan 1. Menurut Bapak bagaimana pelaksanaan SK Gubemur 120 Tahun 2003 ? " menurut saya sudah lancar, namun pada awal-awal itu sering ada kesalahan-kesalahan ... ya misalnya belanja ini seharusnya masuk beban tetapi di-SPJ-kan beban sementara ... namun kita bina terns menerus lama-lama ya lancar" 2. Apa tugas pokok dari Bagian Verifikasi? " Tugas pokok verifikasi itu adalah meneliti, memeriksa SPJ yang dikinnkan Pemegang Kas kita cocokan dengan aturan-aturan yang ada dan standard yang ada... namun kami tegaskan bahwa pemeriksaan kami itu hanya dibelakang meja.. sedangkan pemeriksaan lapangan itu tugas Bawasda"
3. Temuan-temuan apa yang sering dijumpai dalam verifikasi SPJ ? " Temuan yang sering itu salah kode rekening ... salah pembebanan ... kemudian keterlambatan pengiriman SPJ dari unit kerja.. kan aturannya tanggal 5 pemegang kas itu kan wajib kirim SPJ ke sini mas ...
4. Hambatan dan kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan? " Hambatan pertama itu dari SDM pemegang kas .. yaitu setiap kesalahan itu kan selalu diingatkan, dibina, di kasih tahu tapi setiap SPJ itu masih ada kesalahan yang sama . . . saya nggak tahu apakah ini memang bodho atau nggak peduli ... hambatan lain .... Ya di sini kerjaan pas bersamaan datang itu nah itu komputer itu kurang .. .
ll.
Komunikasi 1. Bagaimana Sosialisasi Pelaksanaan Surat Keputusan
Gubemur Nomor
120 Tahun 2003? "Sosialisasi itu ada mas... itu tim dari Bagian Anggaran, Bagian Verifikasi, Bagian Perbendaharaan, dari Biro Umum, Biro Bangda dll ... itu memberikan sosialisasi ke Dinas-Dinas ... 2. Sejauhmana tingkat kelancaran dalam penyampaian informasi kebijakan di atas? " Menurut pendapat saya ya lancar mas .. karena setiap ada masalah kan kita telepon pemegang kas, kalau kebetulan datang kesini kita kasih tahu .. mereka kalau ada masalah mereka juga nanya ke sini" 3. Saluran komunikasi apa saja yang dipergunakan dalam penyampaian informasi kebijakan ? " salurannya yaitu tadi.. secara lisan apabila mereka datang ke sini ... per telepon ... dan terakhir .. misalnya tentang teguran itu melalui surat" 4. Bagaimana kejelasan dan ketepatan pesan yang disampaikan? " menurut sudah jelas mas ....
5. Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip pelaksanaan APBD ten tang transparan, akuntabel, efisien ? " prinsip-prinsip itu diarnbil dari peraturan perundangan di atasnya ... jadi kalau pelaksanaan APBD itu .. tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang ada.. ya berarti prinsip-prinsip itu dilaksanakan mas" ill.
Sumber Daya 1. Bagairnana ketersediaan sumber daya staf pelaksana ? " Kalau dari segi jurnlah sih cukup mas ... " 2. Bagairnana tingkat kemarnpuan staf pelaksana? " Kalau kemarnpuan .. ya biasa mas .. ada yang pinter , ada yang rata-rata dan ada yang kurang... ada yang raj in ya ada juga yg males namanya juga orang mas, .. tapi saya sebagai atasan selalu rnenganjurkan kepada para stafitu untuk belajar ... saya dorong untuk maju mas ... " 3. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan? " Soal fasilitas saya kira cukup mas ... ruangan ya cukup luas ber AC .. meja kursi tersedia... kalau keadaan normal ya komputer cukup ... Cuma kalau pas ada kerjaan yang dating bareng-bareng itu komputer harus antri tapi itu kan hanya kadang-kadang ngak terus menerus .. " 4. Apa saja yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya staf pelaksana ke depan ? " Kalau mau saya ya memang perlu ada semaca diktat... atau kursus tentang akuntansi pemerintah atau apalah untuk nambah wawasan ... tapi itu bukan wewenang saya untuk rnemutuskan ... mas .. "
IV.
Struktur Birokrasi I. Bagaimana pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan ? " kalau menurut saya nggak ada masalah .. semua sudah diatur menurut tupoksinya masing-masing"
2. Bagaimana kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan? " prosedur sudah jelas.. sudah diatur semua dalam SK Gub. itu" 3. Bagaimana realisasi kerjasama antar instansi pelaksana? " Alhamdulillah baik ... selama ini kerja sama terjalin baik, nggak ada masalah" 4. Bagaimana koordinasi yang terjalin di antara instansi pelaksana? " selama ini dalam koordinasi ini .. masalahnya ya tentang pengiriman SPJ Mas... kan seharusnya setaiap bulan itu paling lambat tanggal 5.. kalau triwulan tanggal 2 ... tapi kadangkala itu dinas kan ada yang terlambat.. aturannya kan harus ditegur mas.. nah kalau ditegur itu... mereka marah .. banyak alasannya ... sedangkan kita kan menjalankan aturan"
TRANSKRIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH IDENTITAS INFORMAN 1. Nama Infonnan
Eddy Indarto, S.H.
2. Umur
55 Tahun
3. Jenis Kelamin
Laki-laki
4. Pendidikan
: Sarjana (S 1)
5. Jabatan
: Kasubag Verifikasi Belanja Rutin Bagian Verifikasi
L
Implementasi Kebijakan I. Menurut Bapak bagaimana pelaksanaan SK Gubemur 120 Tahun 2003? " Menurut saya sudah lancar, namun pada awal-awal itu sering ada kesalahan-kesalahan ... ya misalnya kesalahan pembebanan, salah kode rekening dll ... itu biasa kan mungkin semuanya lancar" 2. Apa tugas pokok dari Bagian Verifikasi ? " Kita satu bagian dengan Pak Soebijanto ... jadi jawaban saya .. sama dengan Pak Bijanto"
3. Temuan-temuan apa yang sering dijumpai dalam verifikasi SPJ? "Tadi sudah saya sebutkan ... yang sering itu salah kode rekening ... salah pembebanan... kemudian keterlambatan pengiriman SPJ dari unit kerja.. kan aturannya tanggal 5 pemegang kas itu kan wajib kirim SPJ ke sini mas ... 4. Hambatan dan kendala apa saJa yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan? " Hambatannya menurut saya itu... apa komunikasi kali ya .. maksud saya itu setiap kesalahan itu kan kita beritahu.. yang benar itu begini .. kalau datang ... ya kita sampaikan .. tapi kok salahnya itu ya.. itu .. itujuga.. saya nggak tahu apa nggak paham atau nggak peduli"
D.
Komunikasi 1. Bagaimana Sosialisasi Pelaksanaan Surat Keputusan Gubemur Nomor 120 Tahun 2003 ?
" Sosialisasi itu ada mas ... 2. Sejauhmana tingkat kelancaran dalam penyampaian informasi kebijakan
di atas? "menurut saya sih .. lancar mas .. lancar sekali .. " 3. Saluran komunikasi apa saja yang dipergunakan dalam penyampatan informasi kebijakan ? " Kalau kebetulan pemegang kas datang ke sini ya .. kita adakan pembinaan secara tidak langsung.. kita kasih tahu begini-begini.. kalau orang tidak datang ya .. biasanya kita telepon atau mereka yang telepon kemari mas.. " 4. Bagaimana kejelasan dan ketepatan pesan yang disampaikan? "Menurut saya .. udah jelas mas" 5. Bagaimana untuk pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuintabel dan efisien Pak? " Transaparan itu maksudnya.. ya semua pelaksanaan itu sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada... misalnya pengadaan barang... itu aturannya harus melalui pengumuman di Koran-koran .. kat au itu sudah dipenuhi menurut saya itu sudah transparan"
" Kami di sini, di veritikasi ini dalam melakukan penelitian berdasarkan standar yang ada .. dalam hal ini SK Gubemur tentang harga standar.. sepanjang harganya tidak melebihi harga standar ya .. kami setujui ... dan kami hanya memeriksa di atas meja... bukti-bukti yang terlampir .. sedangkan soal apakah barangnya itu ada atau jumlahnya berkurang.. itu kewenangan Bawas mas ... "
m.
Somber Daya 1. Bagaimana ketersediaan sumber daya staf pelaksana ? "Menurut saya sudah cukup mas ... " 2. Bagaimana tingkat kemampuan stafpelaksana? " Sarna dengan jawaban Pak Bijanto ... soal kemampuan itu memang tidak merata" 3. Bagaimana tingkat kelancaran dalam penyampaian infromasi pelaksanaan kebijakan? " Menurut saya ..Iancar mas ... nggak ada hambatan " 4. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan? " Menurut saya sudah cukup... kalau nunggu puas ya nggak ada puasnya ... namanya orang... yang penting nggak sampai nganggu penyelesaian pekerjaan " 5. Apa saja yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya staf pelaksana ke depan ? "Kalau saya selalu tekankan untuk staff agar rajin-rajin membaca aturan... saya dorong untuk belajar lagi ... itu yang bisa saya lakukan mas .. kalau yang lain ... ya itu kewenangan bos.. "
IV.
Struktur Birokrasi 1. Bagaimana pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan? " Kalau kewenangan kan sudah jelas.. berdasarkan tupoksi masmgmasing, ... jadi nggak ada masalah" 2. Bagaimana kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan? "Menurut saya prosedur pelaksanaan juga sudah jelas.. kan semuanya sudah diatur dalam SK Gub. dan aturan lainnya" 3. Bagaimana realisasi kerjasama antar instansi pelaksana Pak?
" Alhamdulillah baik mas .. kerjasamanya... selama ini tidak ada konflik antar instansi, kita ini kan satu korps," 4. Bagaimana koordinasi yang terjalin di antara instansi pelaksana? "Menurut saya .. koordinasi juga berjalan dengan baik.. karena setiap keluhan ataupun kesalahan kita ajak omong-omong bersama ... kenapa sampai begini dimana masalahnya kita ajak omong bareng .. sehingga ada penyelesaian mas" 5. Bagaimana menurut pendapat Bapak atas keluhan pemegang Kas bahwa Verifikasi ini memperpar~ang Birokrasi pencairan dana, karena SPJ di Verifikasi 5 hari kemudian baru ke Perbendaharaan 3 hari.. itukan terlalu lama? "
Ya memang tupoksi berbunyi demikian gimana lagi... tapi kami percaya Bapak-bapak yang merancang struktur organisasi ini .. mempunyai pemikiran lain tentang pemisahan Bagian Verifikasi dan Bagian Perbendaharaan... kalau ada pemegang kas itu sampai kehabisan uang akibat Iamanya waktu pencairan dana.. itu karena pemegang kas tidak mempunyai perencanaan dalam penggunaan dana .. terlalu mudah memberikan porsekot"
TRANSKRIP WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH IDENTITAS INFORMAN 1. Nama Informan
: Wuryanti, S.H.
2. Umur
: 48 Tahun
3. Jenis Kelamin
: Perempuan
4. Pendidikan
: Sarjana (S 1)
5. Jabatan
: Kasubag Belanja Pegawai Bagian Perbendaharaan
L
lmplementasi Kebijakan 1. Menurut lbu bagaimana pelaksanaan SK Gubemur 120 Tahun 2003? " menurut saya sudah lancar, namun pada awal-awal itu sering ada kesalahan-kesalahan ... ya misalnya belanja ini seharusnya masuk beban tetapi di-SPJ-kan beban sementara ... namun kita bina terus menerus lama-lama ya lancar" 2. Apa tugas pokok dari Bagian Perbendaharaan ? " Tugas pokok Perbendaharaan yaitu meneliti dan memeriksa SPP kemudian menerbitkan SPM, menerbitan surat penagihan, menerbitkan SPP Dana Perimbangan dan mempersiapkan bahan-bahan untuk petunjuk teknis administrasi keuangan
3. Temuan-temuan apa yang sering dijumpai dalam pemeriksaan SPP ? " Temuan yang sering itu salah rekening... salah pembebanan ... kcmudian kurangnya kelcngkapan lampiran ... 4. Dalam SK Gub. di atur bahwa penelitian SPP maksimal 3 hari, apakah hal itu terpenuhi bu? "ya terpenuhi mas ... kadang kalau lengkap dan benar .. satu hari sudah selesai ... karena kalau ada kesalahan.. kami langsung kembalikan"
II.
Komunikasi
1. Bagaimana Sosialisasi Pelaksanaan Surat Keputusan Gubemur Nomor 120 Tahun 2003 ? 11
Biasanya dinas-dinas itu secara resmi meminta sosialisasi ke Biro Keuangan, kemudian atas permintaan itu Kepala Biro menugaskan tim untuk melakukan sosialisasi. .. jadi nggak benar itu kalau nggak ada "
2. Sejauhmana tingkat kelancaran dalam penyampaian informasi kebijakan di atas? "Menurut saya .. ya lancar karena kalau ada kesalahan kan kami beritahu.. kalau orangnya datang ke sini biasanya kami beritahu hal-hal yang perlu diperbaiki ataupun hal-hal yang perlu dilengkapi" 3. Saluran komunikasi apa saja yang dipergunakan dalam penyampatan informasi kebijakan ? " Kalau ada petugas yang datang kemari ya ... kita beritahu mas .. kekurangannya apa .. kesalahannya apa .. kalau ndak kemari ya .. kita telepon.. terakhir kala.u nggak ada tindak lanjut ya kita kembalikan secara resmi pakai surat" 4. Bagaimana kejelasan dan ketepatan pesan yang disampaikan? "menurut saya ... sudahjelas semua mas ... " 5. Bagaimana pendapat lbu tentang palaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabel dan efisien ? .. wah pcrtanyannya angel (sambil tersenyum) ... kita ini kam bertugas memeriksa SPP BT(beban tetap) ... selama kelengkapan lampiran SPP sudah lcngkap dan scsuai pcrsyaratan mcnurut SK GU13. dan aturan lainnya ... ya kita anggap telah melaksanakan prinsip-prinsip itu mas ... tapi bagaimana kenyataannya saya tidah tahu... kami kan tidak memeriksa dilapangan... yang memeriksa sampai lapangan kan Bawasda mas .. "
m.
Somber Daya I. Bagaimana ketersediaan sumber daya staf pelaksana di sini Bu ? " Kalau jumlah sib cukup mas .. " 2. Bagaimana tingkat kemampuan staf pelaksana? "Kalau tingkat kemampuan ya tentu saja berbeda-beda ... itu wajar mas manusiawi ... tapi kita dapat manfaatkan mereka secara optimal.. jadi ya sating menutupi gitu" 3. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan? "Menurut saya sib sudah cukup... di sini pencetakan SPM kan menggunakan komputer mas .. jadi selama ini komputer cukup.. sehingga belum pemah perkerjaan jadi terhambat" 4. Apa saja yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya staf pelaksana ke depan ? " Wah itu urusannya bos mas ... saya nggak bisa jawab .. kalau saya penginnya semua staff itu pinter semua.. tapi untuk bikin pinter itu kan butuh duit.. waktu... kalau saya mungkin hanya bisa mendorong agar mereka terus belajar ... tapi soal diktat atau pelatihan yang lain .. itu bukan wewenang saya mas ... "
IV.
Struktur Birokrasi 1. Bagaimana pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan ? "
Masing-masing bagian kan sudah ada tupoksinya.. jadi soal pembagian kewenangan ya nggak ada masalah"
2. Bagaimana kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan? "
prosedur juga sama mas ... kan sudah diatur semua dalam SK Gub. saya kira juga nggak ada masalah"
3. Bagaimana realisasi kerjsama antar instansi pelaksana? "
Kerja sama juga berjalan baik ... karena kita semua instansi di bawah Gubemur.. ya nggak mungkin kalau kita ini eker-ekeran (bertengkar)
4. Bagaimana koordinasi yang terjalin di antara instansi pelaksana? " koordinasi juga berjalan baik ... karena tiap periode tertentu kan ada rapat koordinasi mas ... ya pak kepala biro mengumpulkan para kabag.. kadang kepala biro dengan kepala dinas... menuurt saya koordinasi bagus" 5. Bagaimana pendapat Ibu, bahwa pemisahan Bagian Verifikasi dan Bagian Perbendaharaan itu memperpanjang Birokrasi, khususnya penciran dana, karena di verifikasi 5 hari sedangk:an di Perbendaharaan 3 hari ? "
kami bisa maklumi kalau ada yang berpendapat demikian, menurut saya mungkin waktu verifikasi yang lima hari kerja itu... bisa dikurangi .. mungkin menjadi tiga hari kerja... jadi bisa lebih cepat "
PANDUAN WAWANCARA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
IDENTITAS INFORMAN
I. Nama Informan
: Drs. XXXXX (tidak mau ditulis namanya)
2. Umur
:43Th
3. Jenis Kelamin
: Laki-laki
4. Pendidikan
: Satjana (Sl)
5. Jabatan
: Auditor Ahli Muda Bawasda Prop. Jateng
I.
lmplementasi Kebijakan I. Bagaimana pelaksanaan SK Gub. 120 Tahun 2003 selama ini Pak? " Dari sudut pelaksanaan sib lancar-Iancar aja ... tapi kalau dari sudut kami di pengawasan ya .. sama aja artinya penyimpangan-penyimpangan tetap terjadi" 2. Apa tugas pokok dari Bawasda itu apa Pak ? " ya tugas pokok kami itu ya pemeriksaan meliputi pemeriksa fisik, administrasi dan keuangan, contohnya misalnya pengadaan barang ... ya kita periksa fisik barang.. kita periksa prosedur pengadaannya... terus kita periksa juga keuangannya dalam hal ini harga dll ... " 3. Temuan-temuan apa yang sering dijumpai
Bapak dalam tugas
pcmeri ksanaan ? "Temuan yang sering kami temukan ya .. banyak mas... misalnya kesalahan prosedur, pembelian barang fiktif dan terbanyak adalah Mark Up harga" 4. Bagaimana pelaksanaan prmstp-pnnstp transparansi, akuntabel dan efisiensi dalam pelaksanaan APBD? " ya menurut saya... itu slogan aja .. mas .. masalahnya prinsip-prinsip itu kan tidak ada penjelasan a tau aturan lebih Ianjut... untuk tidak mewah ..
itu memang ada aturan misalnya larangan penggunaan hotel... tapi untuk hemat.. efisien dll .. kan nggak ada penjelasannya.. kadangkala kita berdebat sama yang diperiksa.. masalahnya kan harga standard yang dikeluarkan Gub. itukan ... lebih tinggi... tapi unit kerja selama tidak melampaui itu kan namanya efisien" 5. Menurut Bapak, apakah pelaksanaan APBD selama ini sudah Transparan ? "nggak ada itu yang namanya transparan.. semuanya sudah di atur.. di antara kontraktor sendiri sudah sepakat .. bahwa itu proyek ini maka pemenang ini .. sedangkan untuk proyek lain pemenangnya yang itu.. kayak arisan .. jadi semua prosedur itu Cuma formalitas aja ... semua sudah di atur" 6. Kalau prinsip akuntabilitas Pak, selama 1m kan Unit Kerja sudah membuat SPJ setiap bulan? u
Yang namanya SPJ ataupun laporan itu kan di atas kertas mas .. jadi ya dapat di atur-atur mas... apa sib yang nggak bisa diatur di Indonesia ini... kalau menurut saya akuntabilitas itu. Ya penggunaan dana yang benar secara prosedur, benar secara administrasi dan secara fisik barang yang di beli itu ada... dan itu bisa dibuktikan dengan pemeriksaan ... kalau Cuma lihat SPJ yajelas bagus-bagus .. "
7. Kalau pelaksanaan prinsip efiensi, bagaimana Pak? " Temuan kami yang terbanyak itu.. ya mark up harga .. jadi menurut pendapat saya prinsip efisiensi itu belum dilaksanakan ... memang betul ada standar harga.. tapi banyak harganya kadangkala jauh di atas harga di luaran bahkan mungkin dapat dua... dan tidak seluruh barang itu ada harga standamya" 8. Bawasda kan bertugas · untuk mengawasi penyimpangan-penyimpangan itu Pak ?
dan
membuktikan
" Kita ini kan secara struktur di bawah Gubemur mas ... mana bisa kita obyektif dan independen ... LHP kita itu kan udah di setting dulu .. mana yang dimasukan .. mana yang tidak .. kalau kita masukan semua temuan .. ya itu namanya bunuh diri mas, karena yang kita periksa bisa jadi orang dekatnya Gubemur atau pejabat yang dekat dengan Gubemur " 9. Saran Bapak untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan itu apa Pak ? "menurut saya yang pertama.. itu naikan penghasilan pegawai dulu mas .. kedua membuat aturan yang rinci dan jelas.. tentang standar harga ... prosedur pengadaan.. syarat-syaratnya dll.. ketiga penegakan
hukumnya.. artinya adanya independensi lembaga pengawas dan penegak hukum dalam bertugas ... terakhir membenahi moralitas semua fihak baik pelaksana maupun penegak hukum nah. Itu ya susah mas .. mulainya dari mana?
ll.
Komunikasi I. Bagaimana Sosialisasi Pelaksanaan Surat Keputusan Gubemur Nomor 120 Tahun 2003 ? "Terus terang saya nggak tahu mas ... ada atau nggak" 2. Apakah Bapak dalam pemeriksaan itu juga melakukan pembinaan? " ya kita ini kan . . . instansi pengawas internal ya .. jadi selain memeriksa kita melakukan pembinaan .. misalnya ya benar itu begini lho pak.. bu.. tapi ya itu... kebanyakan penyimpangan itu kan bukan ketidaktahuan tapi masalah moral dan sistem yang kayak lingkaran setan itu mas ... " 3. Apakah menurut Bapak pembinaan itu efektif Pak ? " Saya tidak tahu mas ... idealnya kan setelah di beri pembinaan kan tidak terulang kesalahan yang sama.. tapi nyatanya tetap aja begitu.. jadi bukan masalah efektiftidaknya pembinaan mas ... tapi ya sampeyan tahu sendirilah ... "
m.
Somber Daya I. Bagaimana ketersediaan sumber daya staf pelaksana ? " dari sudut jumlah ya relatif"mas ... karena jumlah kita 49 Auditor.. kalau kita memeriksa dinas-dinas yang besar seperti Dikbud, Cipta Karya, Bina Marga .. itu kadang kala kurang" 2. Bagaimana tingkat kemampuan staf pelaksana? " Kalau dari segi kemampuan kita cukup mas... misalnya kalau dibandingkan BPKP kan 90 % kan akuntan .. disini hampir lengkap .. ada insinyur teknik sipil.. sarjana kesehatan.. sarjana pertanian dll .. jadi kalau memeriksa jembatan... rumah sakit dll ... ya kita ada basic pendidikan di situ.. Cuma ya itu mas .. kita ini kan dibawah Gubemur .. jadi kalau kita mau melaksanakan pemeriksaan secara sungguhsungguh.. ya takut mas.. apalagi kalau misalnya.. orangnya dekat
Gubemur ... Contoh.. rekanan anak Gubemur.. kalau kita macem-macem sama aja bunuh diri mas" 3. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung pelaksanaan kebijakan? "Kalau dari segi fasilitas sih saya kira cukup ... kita lebih banyak di luar .. di kantor itu kan kalau membuat LHP (Laporan Hasil pemeriksaan)" 4. Apa saja yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya staf pelaksana ke depan ? "Kalau rencana apa saya nggak tabu mas ... tapi menurut saya yang perlu dilakukan dimasa datang adalah regenerasi auditor mas... masalahnya auditor saat ini sudah sampai level Ketua Tim .. sedangkan auditomya .. itu kurang"
IV.
Struktur Birokrasi 1. Bagaimana pembagian kewenangan antar pelaksana kebijakan ? '·'Kalau secara Tupoksi... ya kewenangan itu jelas mas.. tapi dalam pelaksanaannya Bawas itu kan instansi di bawah Gubernur .. jadi dalam pemeriksaan ya tidak independen.. kalau kita membuat LHP itu kan tidak obyektif. karena sudah dipoles .. dan diseting lebih dulu ... kalau kita obyektif . . . yang kita dapat belum tentu penghargaan .. tapi malah menggali kuburan .. " 2. Bagaimana kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan? " Kalau soal prosedur.. menurut saya udah jelas mas .. Cuma ya itu karen a moral hazard ... dan terkoritaminasi oleh sistem yang ada jadi prosedur yang sudah jelas .. ya kadangkala dicari kelemahan dll." 3. Bagaimana pendapat Bapak, Bagian Verifikasi itu kan tugasnya memverifikasi
SPJ
Dinas-Dinas
kan
dapat
untuk
mendeteksi
penyimpangan ? "menurut pendapat saya Bagian Verifikasi itu dibubarkan saja.. nggak ada gunanya.. karena SP1 yang diverifikasi itu .. banyak bohongnya.. mereka nggak punya wewenang untuk memeriksa di lapangan hanya di atas meja ... menurut saya percuma itu.. buang-buang waktu, Cuma ya itu kalau dibubarkan nanti pejabatnya di taruh dimana"
IMPLEMENTAS! KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA
Diajukan Oleh: MARYONO D4E003039
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
2005
M.ATRIK REDUKSI 1. Pemilihan Tema ~
No.
·w
...
Domain ....'
~
.
,
.
,.
Sub. D<>main
·:ot
"'
• ' !111
Transparansi
Akuntabilitas 1.
Implementasi
, ;~~ ·~2·~" DTemuan ' rli,
fP
:.:t~~r~~
• Pertanggunjawaban DPRD
ke
• Tidak ada masyarakat
akses
bagi
• Pengadaan jasa di atur
barang
dan
• Pembuatan Laporan
SPJ
dan
• Pertanggunjawaban DPRD
ke
• SPJ dan laporan banyak dibuat buat. aturan • Adanya tidak menggunakan hotel • Adanya SK Gub. Tentang harga standar Efisien
• Himbauan penggunaan telepon
atr,
dalam listrik,
• Adanya pembelian fiktif dan Mark up harga • SK dikirim dan dipelajari 2.
Komunikasi
• Adanya sosialisasi
Transmisi
• Lewat telepon dan tatap muka • Tidak ada aturan penjelas Kejelasan
• Terjadi penafsiran
1
perbedaan
Konsisten, tidak ada aturan yang sating bertentangan
Konsistensi
Staff Pclaksana 3.
SumberDaya
• Kemampuan bervariasi • Fasilitas lain memadai
Fasilitas
• Aplikasi komputer tidak tersedia • Pencairan dana PK terlalu lama
Prosedur 4.
• Cukup secara j umlah
• Verifikasi efektif
Struktur Birokrasi Kewenangan
• Bawasda independen
SPJ
kurang
kurang
• Bawasda kurang obyektif
2
2. Pengorganisasian Data dan Pemaknaan (Kode pola dan Interprestasi)
No. 1.
Adanya Sosialisasi
2.
Proses transmisi
ada
Tidak Sosialisasi
3. 4.
Telepon dan surat
Komunikasi
Perbedaan penafsiran
5.
beijalan dengan
Perlu adanya aturan
baik, konsistensi
penjelas, khusunya
aturan baik, tetapi
prinsip-prinsip
kejelasan aturan
pelaksanaan APBD
kurang jelas.
Tidak ada aturan penjelas
6.
7.
Staff
pelaksana
cukup
Pelaksanaan
Perlu dilengkapi
Kemampuan staff
pekeijaan menjadi
fasilitas aplikasi
terhambat akibat
komputer untuk
Fasilitas software
tidak adanya
memperlancar
aplikasi komputer
aplikasi komputer
pelaksanaan
SumberDaya
tidak merata 8.
tidak ada 9.
10.
Pencairan
dana
• Pencairan dana
PK terlalu lama
terhambat karena
Verifikasi
panjangnya birokrasi birokrasi.
Struktur Bawasda
tidak
• Pelaksanaan
Birokrasi
obyektif
12.
Bawasda
Perl u adanya pemotongan jalur
SPJ
tidak efektif
11.
•
prinsip-prinsip
•
Perlu adanya obyektifitas dan
tidak
tidak baik karena
independen
tidak obyektif dan independen
3
independensi Bawasda
13.
Tidak
adanya
akses
kepada Implementasi belum
masyarakat luas 14.
Pengadaan barang I jasa sudah diatur
15.
16. I
17.
21.
pelaksanaan APBD
DPRD
belum terlaksana
aturan penjelas,
dengan baik,
yang secara rinci
dan Laporan
terbukti:
mengatur prinsip2
SPJ dan Laporan
•
Belum adanya
pelaksanaan
akses kepada
APBD
Pembuatan
SPJ
Akuntabilitas
masyarakat
Pertanggungjawab
•
•
•
Belum adanya
Tidak adanya
Pengadaan
standard harga
DPRD
barang I jasa
yang rasional dan
Adanya standard
yangdiatur
rinci setiap barang
harga yang masih
terlebih dahulu
yang ada
•
Pembuatan SPJ
•
Adanya birokrasi
Banyaknya Mark
dan laporan
yang terlalu
Up harga
yang direkayasa
panJang
Adanya
aturan
tidak
boleh
•
Efisien
penggunan hotel 22.
baik, disebabkan oleh
an Gub. Kepada
mahal 20.
Implementasi prinsip-prinsip
an Gub. Kepada 19.
terlaksana dengan
Pertanggungjawab
di rekayasa 18.
Transparansi
Himbauan tentang air
•
Aparat pengawas
pembelian fiktif
yangtidak
dan mark up
obyektif dan independen-
penggunaan listrik,
Adanya
dan
telepon
4
3. Integrasi Interprestasi ke dalam konsep
Perlu adanya aturan penjelas, khusunya
I.
Komunikasi
pnnstp-pnnstp
Faktor komunikasi berpenganuhterhadap Implementasi Kebijakan
pelaksanaan APBD Perlu dilengkapi fasilitas aplikasi komputer untuk 2.
SumberDaya
memperlancar
Faktor Sumber Daya berpengaruhterhadap implementasi Kebijakan
pelaksanaan
•
Perlu adanya pemotongan jalur birokrasi
3.
Struktur Birokrasi
•
Faktor Struktur Birokrasi Perlu adanya obyetiviias dan
berpengaruhterhadap Implementasi Kebijakan
independensi aparat pengawas
4.
Implementasi belum
Implementasi
ter1aksana dengan baik,
dipengaruhi o1eh faktor-
disebabkan oleh :
faktor sbegai berikut :
•
Belum adanya aturan
• Komunikasi, yaitu
penjelas, yang secara
kejelasan aturan
rinci mengatur
lmplementasi
prinsip2 pelaksanaan APBD
•
• Sumber daya, yaitu fasilitas yang memadai • Struktur Birokrasi,
Tidak adanya standard
yaitu obyektivitas dan
harga yang rasional
independensi aparat
dan rinci setiap barang
pengawas dalam
5
• •
yang ada
menegakan aturan
Adanya birokrasi yang
serta panjangnya rantai
terlalu panjang
birokrasi
Aparat pengawas yang tidak obyektif dan independen-
6
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
FOTO-FOTO PENELITIAN
Diajukan Oleh: MARYONO D4E003039
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2005
( Garnbar I . \\ 3\\ an ·ara rcnc ll tt ucn gan Bapak .\gu:- :-.t ll'ranh.l JJn BJp..t .\;u' [),,, l l\1111(). J-.ubag [), l::3agtan :\llggar..tn raJ.J IJnggJI _:::- .I .In •• J :l ~ , , !
( Garnbar _ . \\awancara peneltt1dengan lbu Anung Supnhat t, Ka-,ubag "'euanl!.an pernegang ka · dt Dma::. Ke:eJahtaeraan So · tal pada tanggal ~I .lanuan 200:1
( Gam ar "' .
\ an ra Jll!nehu dengan lbu E t1 I m am. ka~ ai an ~ n Pem ~ ng k - d1 Dmas 1 ak man . pa a tanJg l : i _.::bman 2 1t ~
( Gambar 4 , \\a\ ~ncara peneltt1 d ngan I u Endang P.R. Ka ubag. Keuang n pemegang kas di Din P ndidikan dan Kebuda aan pada tanggal 15 Februari 2005}
( Gambar 5 . \\a\,an' ara pendtu d~ngan Bapal. :' oebtJanto. ·.asubag -.'n ti a . 1 Bt!l anJa P mbangunan Dt Bagtan Yentil.a.<.1 p-ada tangga l l-+ f ~rw n ~ '.I'J :' •
( Gambar 6 , wawancara penel iti dengan Bapak Edd~ lndano, Kasubag Venlila ., Belanja Rutin di Bag~an Venti ast pada tanggal 14 Fcbruari 2005 )
( Gambar 7 .
Daftar nama-nama pejabat d1 B1ro Kcuangan. ·c:t..retariat Propinsi Jawa Tengah . terletak pada pmtu mas ui- lanta1 satu. Kantor Biro Keuangan }
( Garnbar 8 , Loket penenmaan SPP di Bagian Perbendaharaan Btro Keuangan. Setda Propin i Jawa Tt!ngah)
IMPLEM ENTASI KEBIJAK AN PENGELO LAAN KEUANGAN DAERAH PROPINS I JAWA TENGAH
KLIPING KORAN
Diajukan Oleh : MARYO NO D4E003039
PROGRA M PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEG ORO SEMARA NG 2005
lngin Berakhir Manis Justru "Menangis" ~
D.PRD .Jateng Dirundung Kasus Dugaan Korupsi PADA akhir masa jabatannya, anggota DPRD Jateng periode 1999.-2004
~ejatinya berkeinginan meninggalkan kenangan man is. Sorotan kritis dari pub-
lik di masa lampau bisa segera tergantikan dengan .. jabat tangan erat sebagai tajam justru kembali dialasorotan Namun, kasih. tali bentuk representasi matkan ke lembaga legislatif itu, yang masa baktinya tinggal tiga bylan lagi, karena kasus dugaan ~nyelewengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2003. Duet wartawan Suara Merdeka, Agus Toto W, dan Setiawan HK, mengangkat isu ini sebagai topik teropong pekan ini.
.
Xasus dugaan penyelewengan APBD 2003 itu kini 1\Udah menggelinding di kantor Kejaksaan Tinggi (Kcjati) Jatcng, alias sedang dalam proses penyelidikan. Pada 17 Juni lalu, dua anggota Dewan dan dua pejabat Sekretariat Dewan diperiksa selama tujuh jam. Keempat terperiksa itu adalah Asrofi (ketua Panitia Rumah Tangga/PRT), Wahono Dyas (sekretliris PRT), Didik Samadikun (sekretaris D~wan) dan Ba,mbang Hardjono (kabag Keuangan . D~w.an). Mereka menjalani pemeriksaan maraton, mulai puk\11 07.30 hingga 15.30. Pemeriksaan yang dipimpin olch Asistcn Intelijen Kejati Zulkarnain SH itu di~lingi istimhatpukull2.00-13.00,danbe9alanterIU~!JP di Aula Lantai II Kantor Kejati Jl Pahlawan S0marao.g. Kcempat orang itu disodori puluhan pert:.myaan menyangkut proses penyusunan APBD. .. Esok harinya, seorang anggota DPRD dan seorang pcjabat Sekretari'a:t Dewan juga diperiksa. NatJllln tidak hanyak kctcrangan yang dipcroleh, kaf!!na pcmcriksaantcrtutup. Kcjati tcrkcsan sangat bcrhati-hati dalam mcnangani masalah ini. , ,.Bahkan, kendati bclum ada pemyataan resmi dari K\iiati, lima orang ketua fraksi juga ikut diperiksa urituk memperbanyak keterangan. Ada yang bilang pq!])eriksaan atas inisiatif sendiri, tapi ada pula yang mengaku sama sekali tak diperiksa Pihak Kejaksaan masih tutup mulut. , ,Yangjelas, Kejaksaan menjanjikan pemeriksaan tcrus herjalan dan tidak akan dihentikan. Sampai scjauh ini belum ada kejclasan berapa uang negara yang diteng¥a dipakai untuk kepentingan pribadi atiW kelomp6k. Asisten In~elijen Kejati Jateng Zulka!1Wn SH hanya menyatakan, pemeriksaan terkait dcngan lap6ran dari Komite Penyelidikan dan Pembcrantasaq Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN)Jateng. ·. ' · · VgaPos .:· ,io .: ·. >< ,....... ;c .• ·' • • . . •
t_~alllJ1l.J~·~tS8JllprukM;JC'e·iteJI\ti .1$·
Jan.uari 2004, KP2KKN.menyataJ9ln ada "'·. •
•
•·
'•
·,
tip pos .
·~
yang patut dicennati dan disinyalir teljadi penyimpangan. Pertama, pos.Biaya Kegiatan Khusus sebcsar Rp 6,024 miliar yang dinyatakan tidak ada kejclasan dan belum ada pertan~ngjawabannya. Bahkandisebutkandanain•dibagikankepada 100 anggota Dewan, masing-masing menerima Rp 12,9 juta selama tiga bulan serta Rp 21,478 juta selama satu bulan. Menurut KnKKN, mestinya dana digunakan untuk kegiatan; bukan dibagikan kepada setiap anggotaDPRD. Kedua, pos Sarana Khusus sebesar Rp 7,849 miliar. Mcnurut pimpinan Dewan, pos itu digunakan untuk bantuan kemasyarakatan, dengan rincian pengeluaran Rp 654,10 juta x 1.2 bulan. Menurut KP2KKN, hal ini juga merupakan bcntuk penyimpangan. Karena tanggungjawab seperti itu harusnya ada pada eksekutif. Dewan mcmiliki ntgas legislasi dantidakbolehmenyalurkanbantuanlangsungkepa· da masyarakat. Kctiga, pos Rumah Tangga Dewan schcsar Rp 4,407 miliar, dengan rincian kctua/wakil kctua DPRD Rp 5juta, ketua fraksi Rp 4 juta, dan anggota 63 orang x Rp 3,470 juta x 12 bulan. Pembagian itu merupakan dobel anggaran, karena mereka sudah rnendapat gaji dan tunjangan. Ketiga pos itu diduga menyalahi Kepmendagri Nomor 29/2002 ten tang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Perda II 0/2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD. Selain ketiga pos tersebut, KP2KKN juga menilai ada indikasi dobel anggaran. Misalnya, dalam APBD 2003 terdapat honorariurn upah panitia sebesar Rp 529.717.000. Bukankah I>ewan sudah memilik.i panitia anggaran, atau panitia rumah tangga? Ada pull\ dana pengembangan sumber daya manusia (SDM) senilai Rp 990.845.000, tapi baru direalisasikan ~p 449.855.650. Padahal ,sel~~.P~f.HJese~seminarwmkalanganumum selaludikeruu biaya.". Tak,h8nya·itu, biayapeljalanari dinas dianggatkan I
".
1
·'I
'I'
.
No 1.
Biaya Kegiatan Khusus
Keterangan
Jumlah
Pos
Rp 6.024.375.000
. -· ..
.
:··: '. ~
Dibagi pada 100 anggota Dewan; ·. masing-masing Rp 12,9 juta selama.. tiga bulan, dan Rp 21.478.125 selama satu bulan
.
2
Dana Sarana Khusus
Rp 7.849.800.000
Bantuan kemasyarakatan-dengan rincian Rp 654.150.000 x 12 bulan
3
Rumah Tangga Dewan
.Rp 4.407.276.900.
Ketualwakil ketua Rp 5 juta ketua fraksi Rp 4 juta, . dan 63-a"nggota@ Rp 3.470.000 (masing~asing selama 12 bu.lan)
. ...
Sumber: Lsporan K.P21fKN Jateng ke Kejati
Rp 8.925.538.000 dan direaljsasik an Rp atac; LSM, mahasiswa, dan organisasi keperriudaan , 6.075.729.000. Menurut KP2KKN, selama ini gencar mel~kukan aksi unjuk rasa. Sasarari bukan anggararr ngelencer keluar negeri dibiayai dinas/ins- hanya di Gedung Berlian, tetapi juga mengarah ke tansi terkait. Malah ditengarai anggota Dewan yang kantor Kejati di Jl Pahlawan . . Akademisi juga tak henti-henti menyorot sekalitidak il-ut ngelencer pun ikut mendapat uang saku. gus mendesak agar Kejati benilf-benar berani mengTingkatkan Kinerja Kesan yang dimunculk an Dewan, Perda ungkapdugaankorupsi di tubuh legislatif. Keputusan II 0/2000 tidak senapas dengan otonomi daerah. berani yang dilak.ukan Kejati Suma\(!ra Barat atas 43 Padahal, eli era yang sudah berubah ini, Dewan mem- anggota DPRD setempat pailtaS dijadikan landasan butu.hkan duku.nga!l dana yang tak sedikit untuk -bahkan semangat- untuk memfx)ngkar kasus yang. ·' . disebut-sebut serupa dengan di Jateng. . menmgkatkan kmeiJanya. ;':l · .. . . penghasilitu, aturan an Kalau hanya mengandalk ~ahkan, ~da ~md•.~an. (tekanan???) ~gar Kepala an anggota Dewan cuma Rp 3,9 jutalbulan. Sementara social cost dan political cost mereka tidak. cukup Kejak.saan Tmgg• .(KaJatl) Jat.eng d•gantl, atau kalau denganjumlah gaji tersebut. Sejumlah pos anggaran . peri~ ·:menyewa". Ka)ati Sumbar ~a~g pembe~ani . yang dipersoalkan itu, diibaratkan kalangan Dewan Ya, m1 s~kadar s1nd1ran agar KeJ.atl Jateng 11dak schagai penambahan dukungan anggaran untuk menghent1kan kasus dugaan korups1 tcrschut. . Dalam perkcmbangannya, ada demo tamlu1~an pcningkatan kincrja institusi terscbut, scjalan dengan yang berusaha ngayem-ng ayemi DPRD. Jateng. semangatotonomidaerah. Ini sejalan dengan perubahan sistem politik, Bahkan, mercka menilai desakan .t~r~adap ~ejati ter'kait dengim kelahiran UU 22/1999 tentang Pemer- unt~k 111engu~ut tu~~ kasus korups11m ~~bagm. bcn intahan Daerah dan UU 2511999 tentarig Perimban- tuk mtervens1. Selam 1tu, dugaan korups1 JUga d•anggan Keuangan antara Pusat.dan Daerah. Sedangkan gap sebagai isu yang akhimya meresahkan anggota . Pcrda I I0/2000 tidak mcndukung pcningkatan kiner- Dewan dan ~cluarga~y~. kctl Merdekll, Suara d1h1mpun yang lnformas1 otonomi nafas ja Dewan, bahkan tidak rriendorong daenih . Kemudian , demi peningkata n kinerja, dakberdayaan kalangan DPRD itu dimanfaatkan Dewan mengemasnya dalam bentuk Perda Nomor oleh orang-or~ng yang memanfaatkan kesemp~tan pada !Ylasa 14/200 I ten tang Kcdudukan Keuangan DPRD dal~m kescmp1~. K.ete.rsudutan ~wan akh1r t,ugasnya -blsaJad•-- tak. selesm dengan_catatan · Jateng. . . rrt~ni~.'Me~eka jusJiu.."men.angis", kar~.n~a ~q,?i ~ ... . Desakan Scbelu.m ada pemenksaa n terhl\d::.p anggota pu~d~.YY.~ d•ge.~gol't'brang-orang yang·,~I'I\Tna 1111 Dewan, SCJUmlah komponen masyarak.at yang terdiri berada d1 ~kehhngnya. (48)
SUARA MERDEKA /l MINGG.tJ, 2r·.JUNI . ·2oo4 ~
Haji ''Abidin'' Tetap Berangkat SEMARANG- Kendati muncul wacana peno1akan terhadap haji atas biaya dinas (abidin), Komisi E DPRD Jateng tak kuasa menoll•knya -Anggaran Biro Kesra untuk pethajian da1am RAPBD 2005 senilai Rp 1,3 miliardisetujui. Sekretaris Komisi E Thontowi Jauhari mengungkapkan hal itu di GC:dung Berlian, Senin kemarin.JwnJah petugas haji yang akan dlbiayai lewat APBD ~ uang transpor'tlm selarna di Arab Saudi sebanyak
20ornng. Namun. menurut dia, haji "abidin" tidak ada. "Haji 'abidin' tidak ada, yang ada petugas TP4H dan tim pembimbing.haji daerah (I'PHD),'' . . un~~ Kendati kecewa atas keputusan tcrsebut, politikus dari fPAN itu tetap menghonnati keputusan Komisi. E yang dipandang berjalan demokratis.. Persetujuan itu menjadi kesepakatan setelah Komisi. E mendengar penjelasan dari Biro Kesra SetdaJateng. Thontowi menyatakan, persetujuan itu dirnaksudkan pula untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji. Selain itu, petugas TPHD yang akan berangkatke TanahSuciharus melewati seleksi, yangpesertanyabisa . berasal dari organisasi kcrnasyarakatan dcsdcutif, dan legislatif. · Diamengharapkan,petugashajibeoar-benarbelcajamembantujamaah haji, bukan hanya mementinglam diri sendiri. Kdmtuan teknis telsebut akan diatur dalarn rapat berikum~ ''Ada: masukan kepada saya. petugas TPHD tahun lalu itu sebenamya ketjanya apa. Sebab meceka justru merijadi beban petugas haji karena mintadilayani,'' tirtum~ .Dia mengungkapkan pula, Komisi E menyetujuinya karma anggaran telsebut sudah dim.asukkan lee dalaln rmcana kerja pemerintah (RKP). Penjelasan itu disampaikan Kepala Biro Kesra Setda Jateng Ateng Otozany Miftah. Apakah pembahasan itu bernrti sia-siadan Komisi. E sudah melempen? '' Saya juga kecewa, tetapi itu sudah meojadi keputusan bersama yang · demokratis," ujam~ ~perti diketahui, dalam pembahasan akhir pekan lalu, ongkos haji "abidin" dipezsoallcan oleh Komisi E DPRD Jateng. Mereka meminta biaya untuk para pdllgas itu ditinjau kembali. SejumlahanggotaKomisiEmemaodang.dengan penghapusanoogkos haji yang dianggarkan untuk.para petugas berarti ada penghematan anggaran. Selain itu, para petugas ada yang kurang membcrilam bimbin. . ~ibadahhajikepadaj~ . I ~ ~ E Aisyiyahincrigungkapkan, tmlapat 20 mmg yang ~ biaya ~jalanan ibadall~ (BI'IH) ytq anggarannyaRpsn .. Merdca tatliri atas ~ petugas TP4H, dan 12 . tim pem. orang . hajidaerah('IPHD). . . J r Bmya opernsiooal petugas se1ama.di Arab &uidi. untUk 12 onmg 1PHD 0
~~36juta,danddapa,D(Qng'lF4HJ-Rp60jubt.(Q),G1~58t) • · r
~. ·~.~·
. ·: · •
.,.-~"··~
,
~·
.• ''
. , It:,.-.._,-:, ~,l
",".,.:;:~·~~~..,:
,•
~;
,1'\ ~·.
" :.
,..
4
H.. J.
SUARA MERDEKA _Selasa, 7 Desember'2004~!
SUARA'MERDEKA !JUMAT, 28 MEl 2004 [
• Anggota DPRD Akan Dapat Rapelan SEMARANG- Kenaikan gaji aAggota DPRD Jateng seperti
DapatRapeian Ketua FPG DPRD Jaleng, itu mengatakan,
yang terte~a pada perubahan APBD 2004, sebenamya ~~~~~1 :tn~~~u~~~19~;~~~· ~~!~ Mendagri No. /SJ menerima rapelan. Sural Edaran , ·N 161/3211/SJ ilu mengalur tenlang hak-hak . mengaCU pada SUrat Edaran Mendagn Omor 161 I·3211 bertanggal29 Desember 2003 peri hal Pedoman Kedudukan .~~=~:?aProvinsi. Kab~paten!Kota eli Semulagaji anggota Dewan -berdasarkan pp No.l10/2000- sebesar Rp3,9 juta, tetapi · setelah diterbitkannya sural edaran ilu naik · Dia menegaskan, selama ini yang dilakukan menjadi Rp 6,2 juta. &mtifhanya melaksanakan apa yang terPada anggaran murni 2004, penyusunan tuang dalan1 surat tersebut "Saya kira semua masih ada landasan hukumnya "Jadi kalau yang dilakukan ada aturannya," ujar Wagub Drs sekarang kami diminta menjelaskan, ya menje- APBD belum mengacu pada SE Mendagri, H Ali Mufiz MPA seuSai membuka sosialisasi laskan itu tadi, kembali pada surat Mendagn karena surat dikeluarkan 29 Desember_2003 pemilu presiden dan W3kil presiden yang digelar yang memungkinkan teljadinya perbaikan ter- . atau setelah Raperda tentang APBD TA 2004 • Panwas Pemilu Jateng di aula lantai ill gedung hadap hak-hak keuangan anggota DPRD. Apa disahkan menjadi Perda. Total gaji anggota Dewan pada anggaran KPUJalan Veteran 1ASemarang,Kamis(27/5). yang mau dijelaskan, wong dasarnya sudah murni secara keseluruhan sebesar · Dia mengemukakan, masalah itu terkait ada,"IaitaAii Mufiz. Anggota Komisi C DPRDJateng ~atno Rp7.05.214.<XX>, dan setelah ada SE Mendagri dengan adanya permintaan anggota DPRD Jateng agar eksekutif menjelaskan alokasi SW menu~Ufkan, dirinya bd~m mengetahui naik menjadi Rp 11.986.625.00) atau mengdalanl perubahan APBD _2004 tersebut Sebab, anggaran_ perubahan APBD 2004. Sebab pro- alami kenaikan sebesar Rp 4.911.406.000. · Jika Raperda tentang Perubahan APBD TA ses itu baru betjalan di eksekutif, kemudian penyusunan anggaran itU dilakukan eksekutif. 2004 disahkan menjadi Perda, kemung!Onan Men\lrut penjelasan dia, pengalokasian pembahasannyadilakukanolehKomisiA anggaran tersebut mengacu pada surat Menda- · · Dia juga meyakini, eksekutif dalam me- besarselisih antara gaji lama dan baru, terhitung gri yang mengatur hak-hak keuangan anggota nyusunanggaransesuaidenganperaturan,yaib.l mulai ':!ulan ~anuari-April akan diterima DPRD. ''lb.! yang kami gunakan,'' tandasnya · edaran Mendagri. Walaupun ada kenaikan, anggota Dewan dalam benb.lk rapelan. A, .!l, Sedangkan pada bulan Mei merekl.sudlt Karena itu, Ianjutnya, koridomya sudah jelas '' gaji'' anggota Dewan tidak semata-mata dan ada aturan hukmnnya Pihaknya tidak boleh unb.lk kepentingan diri sendiri tetapijuga tinb.lk merierima gaji sesuai dengan SE Mendagri. · ~:JO • (G7,G1,ant-58j) menjagahubungandengankonstiruen. melanggaraturanyangsudahadatersebut. .
.
Keuangan Plmplnan dan Anggota DPRD.
/:APBD Jateng2004 membengkak Rp 4,9 miliarl
bekeriqj -sudah uaiian
Bt~lum
anggota baru tidak diberikan gaji GEDUNG BERLIAN - Anggota DPRD Jateng periode 2004· · pad a· bulan September, apabila 2009 meskipun belum beke~a, namun dipastikan sudah ~n anggota baru tetap diberikan gaji menerima gaji seusai pelantikan 3 September besok. Padahal pada bulan September adalah anggota dewan lama, juga menerima gaji tanggal 1 September bentuk penyimpangan," ungkapkemarin, sehingga ada anggaran gaji dobel pada bulan nya. Boyamin juga menyatakan, September 2004 ini. dirinya tidak akan segan-segan Hal itu dipennasalahkan oleh untuk menempuh jalur hukum Sekjen MAKs (Masyarakat Anti dalam masalah inL Pemberian Korupsi) Jateng, Boyamin, Rabu gaji anggota dewan baru tersebut (1/9). Boyamin menjelaskan kesangat tidak pas. "Seharusnya pada wartawan, dobel anggaran mereka bekerja dulu baiu dibauntuk pos gaji tersebut pantas diyar, bukannya kerja belum tapi pertanyakan karena sebagai bensudah mendapatkan gaji," jelas tuk pemborosan APBD Jateng dia. 2004. Anggota Komisi D DPRD JaMenurut Boyamin, dengan teng yang akan mengakhiri masa adanya gaji dobel tersebut menja.baktinya, Munir Syafi'i menyatadi penyebab adanya kenaikan .· kan bahwa sejak dulu anggota anggaran gaji di Perubahan APdewan m~ndapatkan gaji dulu seBD 2004 sebesar Rp 4,9 _miliar. ~elum bekerja. Ini sama aturan"Ini salah satu bentuk pemboro~ya di PNS (Pegawai Negeri Si• WWS·Tubagus san, karena dengan gaji dobel pil) . Untuk itu, aturan sekarang Boyarnin yang harus dikelullrkan APBD yang ada· mungkin juga mengacu Jateng bulan September ini, ma- lanja DPRD dalam tahun ang- pada aturan: sebelumnya. ka pos gaji di APBD juga mem- garan 2004 tennasuk untuk beSedangkan anggota Komisi A bengkak Rp 4,9 miliar," tan- lanja penghasilan pimpinan/ang- Munawaroh Nurhadi bebeiipa dasnya. gota DPRD masa bakti 2004-20- waktu lalu menyatakan, bahwa Dijelaskan Boyamin, menga- 09, m~ pembararan penghasi- kenaikan alokasi gaji ~i APBD cu pada Surat Mendagri SE.163/- ian tersebut supaya dilaksanakan 2004, kemungkinan besar karena 042/BAKD tertanggal 5 Agustus terhitung mulai tanggal 1 buljin..,...~s mengeluarkan anggaran 2004, maka pengalok.asian gaji , berikutnr.aruY>AkniJsefelah tanggai'· do bel untuk pembayaran .gaji dobel ·pada bulan yang .sama bagi. . penguc:apan s~.mpah i!lnji ~ng " .anggota dewan di bulan · s~,(lle~anggota lama dan baru; ada1ah ti- gota PP.RD, ·~ . :.... · 11 _,, 1;,,:. ber. Saat itU Munawaroh inenga-. dak dibenarkan. .· ' ' Atas dasar tersebut, kami · takan hal tersebut untuk memSelain itu juga disebutkan da- meminta untuk tidak dilakukan bantah adanya gaji ke 13 yimg dilam aturan tersebut, berhubung pemberian gaji dobel pada ang- sinyati'r.Jl' ditei:ima dewan . penyediaan kredit anggaran be- gota DPRD Jateng._Khususnya • anu-hf/~s
IKORAN WAWASA#{ ea..
·KAMIS PAHING :, 2 SEPTEMBER 2004
RADAR SEMARANG Sabtu, 4 Desember 2004
t-...a---!11 !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!1!'11.-~-- . - - - - - - - - - -
$EMARANG-Pemerintah Provinsi ,Jat~nti.membentuk 11m Penaksir ASet Dae-.
rah (TPAD) sebagai acuan pelaksanaan ••
0
•
~
lelang terbuka pengasuransian ~g da~ rah.;;_:u ...::.. •
0
: ThjUh Perusahaan asuransi becsaing"rriemperebutkan lender yang nilai pertanggungannya sekitar Rp 2 triliun itu. . Kepala Kantor Pengclolaan Barang Daerah (KPBD) Jateng Moch Soentoro mengatakan TPAD nanti bertugas menaksir nilai aset :;ecara aktual sehingga alokasi APBD untuk pelunasan premi penutupan risiko kerugian kekayaan daerah dapat dianggarlcan secara wajar. "Pada tahun anggaran 2005 pengasuransian aset Pemerintah Pr~vii;lsi Jateng akan dilelang secara terouka. Kami rnembeiJtuk tim penaksir ~ dan penilai perfonna perus_abaan asuransi yang ikuttendc'l"," ujamya,kemarin.
•
la menyebutkan 1PSD dibentuk dari unsur teibit, yakni Dinas. Tata Ruang, BadaiJ. Pertanahan Nasional, KPBD, BirQ ~tahan,danBiro~~ Tun diharapkan J;Binpml~ laksanakan togas IDMabir·as et pada Maret 2005/kem udian ditauskan . ........... . ptrS18p8D -~ ~g dijlldwalkan Mei :ZOOS. · · · l..elang tabuka pengasuransian aset Pemerintah.Provirisi Jateng itu, lanjut dia, merupakan Jangkah mengembalikan Iilekanisme pelaksanaan anggaran auai. deogan Kepprea 8(Vl.003 )Tog meogatur peogadaanbarangdanjasadiatas Rp 50jutaharus ditrndeDan ° . ''Pembentukan1PADdan J wallelang tender. sedang kami
___:.--====-=--::::::::au.
mintakan izin kepada Gubemur untuk dilaksanakan pada tahun anggarao 2005," ujainya. . .~ Kelalyaan.atau a9et Pemmntah Provinsi Jateng tahun ini beriiilai sekitar Rp·12 triliun yang meliputi 16 kaveling tanah, 37 unit bangun811, 348 unitkendaraanrodaempat, . 174 unit kcodaraan roda dua, dan sejumJah barang inventaris lain. . · ..· "Namun aset yang diasuransikan selama ini hanya gedung, keodaraan bennotor, dan barang inventaris dengan nilai pe~ gungan sekitar Rp 2 triliun,'' jelasnya. . . . . . . . .·. ~ ~ebutkan ~- ini · tujult~:a,u-ausi sudah .. meriiasiJldcan penawaran urituk ~ ....... risikoasuransi .. ...;.,:.;-· "tu ym. Askrida, Bhakti Bhayangkara, . Jasindo, Jasa Raharja_ Putra, Badilcari, Saiana Undung·Upaya, dan Bumi PulaaMuda. . " "Perusaha an asuransi yang
··---r .
.....
me~as~ .~nawaratt akatt~
kamt panggil d~ petfo~il. dinilai o1eh TPAD, ter\'itama
tarif
. dan~. . ··
~m:. !~~ . ~·· • "'. .
·
•
.
~-~ ,.
·
Anggaran Pakaian I
1
· ·
I
iGubernur Rp 94 Ml
SEMARANG - Anggaran yang diajukan Biro · Rp 5 juta , dan PDH tiap setel sehafga Rp 1.250.<XXl Umum Setda Jateng dipangkas Komisi A DPRD Menurut pendapat dia, anggaran yang dipangkas bisa Jateng. Salah satu anggaran yang dirasionalisasi ada1ah eli-saving untuk kepentingan publik. pakaian dinas <;Jubemur dan Wakil Gubemur. Da1am sidang belsama Bawasprov Jateng, Komisi Biro Umum menganggmkan Rp 98 mi1iar tapi di- A mendesak agar Gubemur Mardiyanto merevisi SK setujui Rp 94 miliar. Rancangan Anggaran Satuan Gubemur Nomor 4512004 mengenai Standar Harga Kelja (RASK) 2005 Biro Umum menyebutkan, paka- Barnng danJa5a yangQitetapkariPemprov. iaitdinasGubemurdanWakilGubemurberupapaka·KetuaKa'nisfASubyaktomemaodanghargayang ian sipil harlan (PSH) sebanyak de1apan setel setlhun. diretapkan dalamSK yang clitetapkan pada 23 SeptemNamun, Komisi A akhlmyamenyetujui lima SteJ. paka- her tmebut dianggap j~ lebih tinggi dari realitas di ian setahun. · · pasaran. Komisi A mengkhawatirkan akan terjadi Hal tersci>Ut ~ dalam rnpa! pembahas3n pc:mboraskan anggaraa · anggaranKomisiA.belsamaBiroUmwnSetdaJateng Anggota Komisi A Soejatno Pedro kepada yang dipiinpin Sekretaris Komisi A Agustina Wliu- wartawan menyebutkari, harga~harga satuan barang jeng, kemarin "Dengan persetujuan itu, hampir sdiap · y;mg ~ ini diajukan oleh 'dinas-dinas banyak yang. 2.5 bUlan Gubemur dan Wakil CJubOnur dianggarkan tidal(~ dengan harga di pasaran. ''Ketika kami PSH satu setel Kami melihat cukup n:aiistis karena meruili}ral
, PSL tiap setel (Gl-58j)
SUARA MERDEKA [sA~TU,4 DESEMBER
20041
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROPINSI JA WA TENGAH
IJIN PENELITIAN
Diajukan Oleh : MARYONO D4E003039
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG 2005
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS'DJPONEGORO
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK Gedung Pascasarjana UNDIP Lt.2 Jl. Imam Bardjo, SH. Telepon/Fax : 024 - 8452791
No. 3- 5 Semarang
Form 6: Semarang, 13 Januari 2005
Hal
: 'l3tJ07.4/MAP/AKJ2005 : 1. Proposal Penelitian 2................................ . : · Permohonan Ijin Penelitian
Kepada
: Yth.: ...... A ..... ~ ..·'··· ........... ._)
Nomor Lampiran
~~tnt {a
~i w 'f
(?~~--- .......f.\.~~- --~~~()0
Dalam rangka menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, Magister llmu Administrasi konsentrasi Magister Administrasi Publik. para mahasiswa diwajibkan mtmyusun Tesis. Untuk penyusunan tersebut, kami mohon dengan hormat bantuan bapak agar dapat mengijink.an mahasiswa kami :
1. 2. 3. 4. 5.
Nama NIM Program Studi Konsentrasi Alamat
Maryono D4E003039 ·. Magister Ilmu Administrasi Magister Administrac::\ Publik Jl. Lamper Mijen No. 393 A Semarang
Untuk mengadak.an penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan dari Tempat/ Lokasi
::~~:1-~t~h::::: ::::.
Implementasi Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah 1 (satu) bulan W aktu penelitian 17 Januari - 17 Februari 2005 Waktu Keral1asiaan data akan. dipegang teguh dan hanya khusus digunakan untuk kepentingan ilmiah. Judul Penelitian
-Dewikian ··· atas bantuan dan kesediaan --Bapak;-kami-ucapl:a!n-~rinia kasih ... a.n. Ketua ProgTam Studi n t u S e lc. a· e t a .- i s
~~...
'ARSONO MTP. . 131 875 461,.
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH . . Jl. Pahlawan No.9 Telpon 8311174 ( 20 sa1uran) Fax. 8311266 Semarang 50243
SURAT KETERANGAN No. J~ /L.l/II/KEU/2005
Menunjuk Surat Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik tanggal 13 Januari 2005 Nomor : 23/]07.4/MAP/AK/2005 perihal Permohonan Ijin Penelitian, bersama ini kami menyatakan bahwa : Nama NIM Program Studi Konsentrasi Ala mat
MARYO NO D4E003039 Magister Ilmu Administrasi Magister Administrasi ·Publik Jl. Lamper Mijen No. 393 A Semarang
telah mengadakan penelitian di Biro Keuangan Setda · Propinsi Jawa Tengah dalam rangka menyusun Tesis dengan judul "Implementasi Pengelolaan Keuangah Daerah Propinsi Jawa Tengah" dari tanggal 17 Januari sampai dengan 17 Pebruari 2005. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan · sebagaimana mestinya.
Semarang, 16 Pebruari 2005
