Mantan Narapidana Boleh Ikut Pilkada

Edisi 54/ Thn III  16 - 31 Juli 2015

TAPANULI UTARA MEMASUKI ERA KEMAJUAN JAKARTA, GPP Duet kepemimpinan Drs Nikson Nababan-Mauliate Simorangkir mengendalikan roda pemerintahan Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) baru genap satu tahun pada Juni lalu. Tetapi berkat kepiawaian Nikson Nababan yang melakukan berbagai terobosan, Kabupaten Taput yang tadinya seakan ‘kurang diperhitungkan’ atau katakanlah “sepi prestai”, mulai mendulang berbagai kemajuan yang menggembirakan. Sebut saja, pada 1 Juli lalu di Medan, Bupati

Taput Nikson Nababan didampingi stafnya menerima penghargaan prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Perwakilan Sumut. Penghargaan ini menjadi sebuah sejarah bagi Kabupaten Taput, sebab, Bupati Taput telah silih berganti, tetapi baru di era kepemimpinan Nikson menerima WTP. WTP diberikan karena Taput telah memenuhi kriteria yang telah ditentukan, seperti arah pembangunan jelas, penggunaan APBD transparan, terdapat kewajaran laporan keuangan terkait prosedur

Kado Istimewa Mahkamah Konstitusi

pencatatan, pembukuan dan pelaporan transaksi keuangan sesuai standar dan bidang-bidang lainnya. “Prestasi ini tentu menggembirakan dan sekaligus juga kita dituntut untuk mempertahankannya di masa mendatang,” kata Nikson Nababan ketika berbincang dengan beberapa wartawan di Jakarta belum lama ini. Sesungguhnya, kata Nikson, kami bekerja dan berbuat untuk memajukan Kabupaten Taput bukan bertujuan ingin meraih penghargaan. Tetapi sejatinya berkarya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Taput secara

keseluruhan. Artinya, meningkatkan pembangunan, tentu, akan berujung untuk kemajuan rakyat. “Kami tulus membangun dan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkat kemajuan pembangunan di Taput,” kata Nikson yang sebelum terpilih menjadi bupati, dikenal sebagai wartawan, politisi dan pengusaha di Jakarta. Dia mengakui keberhasilan Taput menerima WTP ini, sungguh bukan karena kehebatan bupati semata, tetapi berkat terwujudnya kerja dan komitmen seluruh pimpinan yang

Ke Hal. 06

Mantan Narapidana Boleh Ikut Pilkada

K

abar gembira bagi mantan narapidana (Napi). Sebab, hak politiknya dengan warga yang bukan mantan napi sama dan sejajar dalam mengikuti agenda Pilkada. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah menganulir larangan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Itu artinya, mantan napi yang berkeinginan ikut bertarung pada Pilkada serentak Desember 2015 kini terbuka lebar. Beragam tanggapan langsung muncul. Akankah diterima masyarakat menjadi pemimpin? Benny K Harman JAKARTA, GPP Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan masyarakatkat sekarang sudah lebih cerdas dalam menentukan calon kepala daerah pilihannya. Kalau mantan Napi itu mencalonkan diri di bursa Pilkada, apakah warga mau memilihnya? Saya meragukan mantan narapidana bisa mendapatkan kepercayaan dari dalam pilkada. “Tapi, ya, tentu, persoalannya, berada di pemilih, apa masyarakat mau pilih? Pertanyaan-

nya kalau sudah jadi narapidana, memangnya masyarakat mau pilih (jadi kepala daerah)? Gampang dikampanye hitam itu,” ujar JK di Jakarta, Jumat (10/7). Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, putusan MK tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia. “Kalau kita ikut ke norma hak asasi yang klasik, itu hak yang paling dasar,” katanya di Jakarta, Jumat (10/7). Benny menjelaskan, mantan nara-

pidana berarti orang tersebut sudah dihukum dan mempertanggungjawabkan kesalahan yang dia buat. Setelah keluar dari penjara, maka statusnya bukan lagi seorang yang melakukan kriminal. “Setelah keluar (dari penjara) dia bebas. Dia punya hak politik,” tambah politisi Demokrat ini. Terkait dengan rekam jejak calon yang buruk karena pernah melakukan kejahatan di masa

lalu, kata dia, hal tersebut kembali kepada penilaian masyarakat. Benny juga meyakini masyarakat saat ini sudah cerdas dan tidak akan memilih calon dengan rekam jejak buruk. “Masalah track record biar lah kita serahkan kepada masyarakat,” ujarnya. Sepihak Anggota Komisi III Arsul Sani berpandangan putusan MK yang menganulir Pasal 7 huruf g UU

Patrialis Akbar Pilkada hanya melihat dari kaca mata hak asasi. Padahal masih terkait dengan dengan adanya kebutuhan sosial lainnya. Ia menilai semestinya terhadap pemberian jeda beberapa tahun eks narapidana dapat maju sebagai bentuk pembelajaran dan sanksi moral. “MK ini dalam beberapa putusan hanya melihat sepihak yakni dari hak asasi manusia dan tidak melihat kebutuhan sosial lain. Tidak melihat kebutuhan pelajaran bahwa anda pernah melakukan suatu tindak pidana. Tidak

Ke Hal. 07

KELUARGA BESAR DINAS PENDIDIKAN TANGERANG SELATAN Mengucapkan

1436H

Drs H Mathodah MSI Kepala Dinas

2

MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

PENERBIT: PT RUPALOAN PENASEHAT : AKBP (Pur) Nurlan M (Ketua) , Drs Jaudi M, Drs Timbul M L.Batu, E Lumban Batu SH MH, Tuan Syehk Ali Akbar M, Sudin L.Batu, Drs Tarida M L.batu Mayjen TNI (Purn) Hotma Marbun, Theodorus M, DR Warasman L.Batu, Drs Sabrawijaya MM, Marusaha M Se, Anton Zagota, H Sugiono SE MM, Drs.H.Mathodah. Dewan Redaksi : A. Hator Sianipar (Ketua), Pa’bona M, Leonard L.Batu, Ono B L.Batu, IH Pardosi, Kartiwa Pemimpin Umum : Pa’bona Marbun Penanggungjawab / Pemimpin Redaksi : A. Hator Sianipar Pemimpin Perusahan: Leonard M, L Batu Wakil Pemimpin Perusahaan: TM Harianja, Keu/Adm : Viator Siregar Manager Iklan dan Promosi: Christopel Lumban Batu,SE, Suparman (Staff) Penasehat Hukum : Poltak Marbun SH, DBD M. L.Batu SH,MH, Ruky K SH Design Graphic & Pracetak : Anastasia BIRO : Jakarta: I Siahaan (Kepala Biro),Gathot Santoso, Lukas Siahaan, Doni Pandiangan - Jaktim : - Jaksel : - Banten: Leonard Marbun, - Serang: Masjaya, - Pandeglang: Riyan, - Cilegon-Merak: (Kepala Perwakilan Tangerang Raya) Juandi Simanjuntak - Tangerang Selatan : Agus Galingging (Kabiro), Kabul Syahroni, Deri S - Kota Tangerang: G Harry Simbolon (Kabiro), Dorhan Marbun, Alden R S, Mangasi S - Kabupaten Tangerang: Ujang Kusnaedi (Kepala Biro), Samsul Muin, Rini, Ach Alyuni Al Fariqi, Vanessa, Yulianto - Jawa Barat : T.M. Harianja, SH, - Bekasi : Waldemar Sinaga (Kabiro), Leonardo Sinaga - Kabupaten Bekasi : Faul S (Kabiro) - Bogor : Sani Muhammad (Kabiro), Lian S - Sumedang : Yana S - Medan : Edward Marbun - Aceh Tamiang / Teluk Aru : M.Irham Arifin (Kabiro), M.Syarif RAO - Dairi : Halim Lumban Batu (Ka. Perwakilan), Jares Lumban Gaol , Nurlely Latifah - Tanah Karo : Tambar Sembiring (Kepala Biro), Istepanus Sembiring, Mustar Tarigan, Enita Febrina Br Tarigan, Junaedi Pranata Sembiring, Sos ,Rikki Oliveri Peranginangin, Nikodemus Bukit, Simon Arapenta Ginting, Junita Br Ginting - Deli Serdang : Adnan Perangin-perangin (Kabiro), Metehsa Sinulingga, Sehat Sinulingga, Darwin Tarigan- Serdang Bedage: Abdul Rahim Ginting (Kabiro) -Binjai : Krismas Lasmaria Tambunan (Kabiro), Ahmad Daniel Sanjaya Ginting, Indra Manik, Sugianto - Langkat : Bambang Sembiring, Ponijan MS, Suyanto - P. Siantar : Robinson Bakkara - Tobasa / Tapanuli Utara : Mukhtar Sianipar (Kepala Biro), Tohap Simaremare, - Humbahas : M.Sasputra Marbun Lbn Batu - Tapanuli Tengah : Robby Manalu (Kabiro) , - Kep. Nias : Samahato Buulolo, SH/Ama Pais (Kepala Biro) Fatiziduhu Telaumbanua, Manotona Buulolo, Fa’atulo Buulolo, Mardianus Mendrofa/Kudi, Waspada Zendrato S.Pd, A.Ma. Pd, Preventiven Ndruru - Lampung : Beni A (Kabiro), Aris Ardiansyah, Septia Antoni - Pekan Baru : Binsar Tinambunan, Kampiter Tinambunan, Sepison Tinambunan, Agus. Jambi: Budiawan L.F Buulolo,SH/Pais (Kabiro), Damai Berkat, Spd, Agusman Buulolo, A.Mk, Berita Ndururu, Viktor Manalu, Filsafat Halawa, Tehezis Okhi Laia, Foeluaha Buulolo, Falawa Zis Okhi Laia, Tema’ato Buulolo, Petrus Laia - Kep. Riau : Junael Marbun, Fadlan Simatupang (Ka.Perwakilan) -Karimun : Ronald Nababan (Kabiro) -Sumatera Selatan: Abu Hasan Azhari (Kepala Perwakilan), Rudi Hartono - Bengkulu : Lambas Suiboy Sihombing - Kalteng : Herdie SE (Kabiro), Masmiji M, Masprianto M, Rudi Hartono, Iban. D. KOORDINATOR LIPUTAN : Bambang Sembiring (Sumatera Utara), Abu Hasan Azhari (Sumatera Selatan), Samahato Buulolo, SH/Ama Pais (Kepulauan Nias), Budiawan L.F Buulolo,SH/ Pais (Jambi), Herdie SE (Kalimantan Tengah) Alamat Usaha : Graha Mas Pemuda, Blok AB No. 15 Lt IV Jln. Pemuda, Rawamangun, Jakarta Timur, Telepon : (021) 47882549, Kode Pos 13220 - Email : [email protected], No. Rek : 0386.01.000.592.306 a/n PT. Rupaloan Giro BRI Cabang Pemuda. Alamat Redaksi : Jl. Satria I No 49 (Dekat Gedung Colpatarin) - Rawamangun - Jakarta Timur

W a r ta w a n G l o b a l P o s - P o s d a l a m menjal ankan tugas jurnalistiknya selalu dilengkapi dengan identitas dan namanya tercantum di box redaksi

TAHUN III/ Edisi 54 I 16 - 31 JULI 2015

Nusantara

Bappeda Musi Rawas Raih Anugerah Perencana Terbaik

D

alam kurun waktu tiga tahun berturut-turut (2012-2015), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Musi Rawas (Mura), Provinsi Sumatera Selatan terus mendulang prestasi. Diantaranya, Sistem Inovasi Daerah (SIDa) meraih peringkat terbaik nomor satu, serta Anugerah Perencanaan terbaik III Pangripta Sriwijaya untuk penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tingkat Provinsi tahun 2014 lalu. MUSI RAWAS, GPP Torehan prestasi Bappeda Kabupaten Musi Rawas dalam kurun waktu tiga tahun berturutturut meraih prestasi patut dibanggakan seluruh pegawai di jajaran Bappeda Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan. Tahun 2015, Bappeda Musi Rawas kembali meraih Anugerah Perencana Terbaik Tiga Pangripta Sriwijaya untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi. Sebelumnya, penghargaan yang diraih Bappeda tahun 2012 lalu, SIDa terbaik III dan tahun 2013 menyandang Anugerah Perencana Terbaik Pertama Pangripta Sriwijaya untuk Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Hal ini dikatakan oleh Bakhtiar,SE,Msi selaku Kepala Bidang (Kabid ) Data dan Litbang Bappeda Musi Rawas. Uraian dari Kabid Data dan Litbang dibenarkan oleh stafnya Eka Herliana Siregar, ST. Menurut Eka, prestasi dan penghargaan yang diraih Bappeda Kabupaten Musi Rawas sejak Tahun 2012 lalu merupakan buah dari pemikiran brilian dari Kepala Bappeda Ir. H. Suharto Patih, MM,” kata Eka. Eka mengaku bangga karena pimpinannya selalu diminta untuk memaparkan/memberikan penjelasan mengenai terobosan di Bidang Program Perencanaan Daerah. Selain itu juga, pihak Pemerintah Provinsi Sumsel meminta Suharto Patih memberikan paparan untuk meraih penghargaan (reward). “Kemampuan Suharto Patih ini merupakan dasar dari permintaan Pemerinta Provinsi bila Pemkab Musi Rawas diundang dalam seminar pembangunan di Provinsi maupun Pusat,” papar Eka. Capaian berbagai prestasi hampir selama lima tahun berjalan ini yakni dari tahun 2010 hingga 2015, sangat wajar, jika Kabupaten Musi Rawas akhirnya dapat menjadi Kabupaten terdepan, jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara itu, Kepala Bappeda Musi Rawas Ir H Suharto patih, MM, mengatakan, berkat meraih prestasi peringkat terbaik itu, Kabid Data dan Litbang, Bakhtiar tak lama lagi akan diberangkatkan Umroh gratis yang dibiayai oleh provinsi dan berkas-berkasnya sudah diurus dan sudah masuk ke provinsi,” kata Suharto sambil tersenyum. Pencapaian keberhasilan dan prestasi yang diraih itu, tidakk lain karena didasari rasa tanggung jawab serta niat yang tulus dan

RAIH ANUGRAH : Bappeda Kabupaten Musi Rawas (Mura) Provinsi Sumsel, meraih anugrah perencana terbaik. Tampak dalam gambar Eka Herliana Siregar (kiri) , Ir. H. Suharto Patih, MM (tengah), Bakhtiar, SE, Msi (kanan). ikhlas guna mengharumkan nama Kabupaten Musi Rawas Darussalam, baik tingkat Provinsi maupun ditingkat Nasional. Selain itu juga untuk menuju perubahan ke arah lebih baik demi kesejahtraaan masyarakat. Pembukaan lomba SIDa dan Pangripta yang diikuti peserta seluruh Kota dan Kabupaten Se Sumatera Selatan tahun lalu digelar di Hotel Jakarta Dairah Palembang, saat itu acara pembukaan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumsel H Alex Noerdin, Kapolda, Sekda, Kepala Badan serta Kepala SKPD se Sumsel. “Lomba SIDa dan Pangripta yang digelar setiap tahun berturut turut itu, Bappeda Musi Rawas mendapat peringkat terbaik, saat itu kita diberi penghargaan berupa

Piagam dan Trofi yang diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Alex Noerdin,” katanya. Berkenaan dengan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas), Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, jadi salah satu perserta kategori bidang anugerah yang diberikan kepada masyarakat yang telah menemukan, menciptakan dan menerapkan suatu karya Iptek terapan dalam bidang teknologi pangan. “Kali ini untuk kategori Teknologi Pangan, kita akan mengirim Produk Lele Presto, dan Dodol Ubi Kayu, produk makanan ini merupakan hasil temuan dan ciptaan Kelompok Wanita Tani di Desa Mana Resmi dan UKM dibawah binaan Bappeda Musi Rawas,” kata Bakhtiar. Abu

Anggaran Pilkada Ditanggung APBD JAKARTA, GPP Presiden Joko Widodo mengatakan dana Pilkada serentak yang mencapai Rp7 triliun seluruhnya menjadi tanggungan Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) dari masing daerah yang akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). “Hanya biaya pengamanan dari kepolisian yang sepenuhnya tidak bisa dibiayai oleh APBD,” kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas terkait dengan Pilkada serentak di Kantor Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/7). Menurut Presiden Jokowi sebagaimana dikutip Antara, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun

20015 tentang Pilkada, pendanaan Pilkada dibebankan kepada APBD dan dapat didukung oleh APBN. Dengan demikian, lanjut Presiden, pemerintah pusat hanya akan menambah atau menambal biaya yang tidak bisa didanai oleh APBD. P re s i d e n m e n g u n gka p ka n , kekurangan biaya pengamanan bisa dibantu dari APBN. Untuk itu Presiden meminta Menko Polhukam, Mendagri, Kapolri dan Menteri Keuangan (Menkeu) secepatnya berkoordinasi soal penganggaran untuk keamanan ini. “Saya juga minta kepada Kapolri untuk menyiagakan pasukannya

untuk mendeteksi sedini mungkin. Mungkin kemungkinan adanya berbagai potensi adanya yang mengganggu keamanan Pilkada,” pesan Jokowi. Presiden menekankan, bahwa Pilkada yang aman akan menjadi tolok ukur kualitas demokrasi. “Pelaksanaan Pilkada serentak yang aman akan menjadi tolok ukur bagi demokrasi kita,” katanya. Sesuai jadwal, pada pelaksanaan Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 meliputi 269 Pilkada yang terdiri dari 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 pemilihan bupati dan wakil bupati, serta 36 pemilihan walikota dan wakil walikota. ***


Problematika Anak Indonesia

3 Nusantara Tortor Lansia, Bangunkan Semangat dan Kebersamaan MENCERDASKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa JAKARTA, GPP Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengatakan, anak-anak di Indonesia masih berhadapan dengan berbagai problema. Dalam pembekalan kepada Sakti Pekerja Sosial (Peksos) Perlindungan Anak (PA) di The Media Hotel Jakarta, Selasa (7/7), mensos memaparkan, di bidang kesehatan, saat ini ada 480 anak usia di bawah lima tahun yang meninggal dunia setiap harinya. “Berdasarkan data UNICEF 2014, ada sekitar 480 anak Indonesia di bawah lima tahun meninggal dunia setiap hari. Artinya, setiap tiga menit, ada balita yang meninggal,” ujarnya. Masalah lain, ada 1,8 juta anak yang tidak diimunisasi lengkap. Di bidang pendidikan, ada 2,3 juta anak usia 7-15 tahun yang putus sekolah. Khofifah menyebutkan, anak-anak ini berpotensi menjadi anak jalanan. Sebanyak 7 persen dari 84 juta anak usia 5-17 tahun juga menjadi pekerja anak. “Saya masih menemukan anak-anak yang bekerja di jermal-jermal,” ucapnya. Belum lagi masalah adopsi anak. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang menganggap prosedur adopsi terlalu berbelit.

Khofifah mengatakan, ini karena pengasuhan dan perlindungan anak harus menjadi tujuan utama dalam mengadopsi anak. “Kalau proses adopsi anak diperlonggar, saya khawatir jadi pintu utama perdagangan anak,” ujarnya. Masalah lain, masih ada 37 juta anak Indonesia yang belum memiliki akta kelahiran. Pihaknya telah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga untuk mengatasi problematika anak Indonesia, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Imigrasi, kepolisian, dan kejaksaan. “Sakti Peksos PA menjadi lini terdepan dalam percepatan layanan anak,” ujarnya. Direktur Jenderal (Dirjen) Rehabilitasi Sosial Kemensos, Samsudi menjelaskan, saat ini ada 820 anggota Sakti Peksos PA. Mereka tersebar di seluruh Indonesia. Ia mengemukakan, Sakti Peksos PA harus mampu berkoordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan petugas kesehatan yang ada di daerahnya. Kemensos juga memiliki hotline untuk masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial. GPP

FESTIVAL TORTOR LANSIA: Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) gelar festival Totor Lansia se Kabupaten Humbahas yang diikuti utusan dari 10 kecamatan yang ada Humbahas. Tampak dalam gambar, meski mereka sudah tua, tetap semangat mengikuti festival tortor itu yang sekaligus membangkitkan semangat kaum Lansia. DOLOKSANGGUL, GPP Jika sudah masuk dalam kelompok lanjut usia (Lansia) bukan berarti harus ‘pensiun’ dari semua kegiatan. Justru di usia Lansia itu dibutuhkan kegiatan yang mampu membangkitkan semangat agar terhindar dari ‘ketermenungan’. Itulah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan beluma ini. Secara khusua Pemkab menyelenggarakan festival tortor bagi para lanjut usia (Lansia) sebagai bentuk solidaritas pemerintah dan cerminan semangat kebersamaan dan menggugah kembali semangat hidup dengan kegiatan festival tortor sesuai dengan kemampuan dan rasa peduli untuk tetap melestarikan adat istiadat yang salah satunya adalah tortor. Festival tortor tingkat Lansia ini diselenggarakan dengan tujuan menggali, melestarikan seni dan budaya Batak, khususnya tortor sebagai warisan budaya batak, dan sebagai upaya untuk meningkat-

kan kecintaan masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan terhadap tortor batak serta sebagai wujud penghormatan dan kepedulian terhadap para lansia di Kabupaten humbang Hasundutan. Hal itu dikatakan Bupati Humbang Hasundutan ketika membuka secara resmi kegiatan Festival tortor Lansia di Aula Hutamas pada hari Senin (6/7). “Semua gerakan yang dilakukan oleh para orangtua kita merupakan semangat dan kita selaku generasi penerus kita harus tetap melestarikan adat istiadat seperti tortor. Gerakan tangan dan kaki mungkin ada tidak sesuai dengan irama gondang, dan semua itu dilakukan sesuai dengan kemampuan mereka dan dulu ketika orangtua kita ini masih muda pasti semua pandai manortor. Untuk saat ini semangat merekalah yang kita banggakan,” terang Bupati Laporan Ketua Panitia Festival Tortor Lansia MPR Manullang, lomba tortor lansia se-Kabupaten Humbang Hasundutan diikuti 10 tim, ma-

sing – masing tim 25 orang lansia, merupakan perwakilan dari 10 Kecamatan. Jenis tortor yang diperlombakan adalah Tortor mula mula/somba, Tortor sibunga jambu dan Tortor Hasahatan/ Sitio-tio. Tim juri untuk kegiatan lomba tortor lansia se-kabupaten humbang hasundutan yakni terdiri Tokoh adat, Guru seni budaya dan TP PKK Kabupaten Humbang Hasundutan. Keputusan Dewan Juri Horas M Sinambela sebagai ketua dan merangkap anggota didampingi Hotlan Hutauruk dan Ny. Romala P Sinaturi mengumumkan Lansia Kecamatan Onanganjang meraih Juara I, Lansia Kecamatan Paranginan Juara II dan Juara III berhasil diaraih oleh Lansia dari Kecamatan Pollung. Semua para Lansia sangat antusias mengikuti rangkaian acara mulai dari awal hingga akhir. Rel

ikan ini merupakan implementasi dari gerakan memasyarakatkan makan ikan, yang di inisiasi oleh kementerian kelautan dan perikanan yang bertujuan membangun kesadaran gizi individu maupun kolektif masyarakat, untuk gemar mengkonsumsi ikan, dan dilaksanakan oleh seluruh elemen bangsa melalui promosi eduktif. Peningkatan konsumsi ikan dalam bentuk lomba masak ikan, yang dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Kabupaten hingga nasional. Hal itu dikatakan Wakil Bupati Humbang Hasundutan ketika membuka secara resmi kegiatan Lomba memasak serba ikan tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka memerihkan HUT Kabupaten Humbang Hasundutan ke XII Tahun di Aula Hutamas pada hari Rabu (8/7). “Pada tahun ini lomba masak serba ikan di ikuti oleh tim penggerak PKK Kecamatan se-

Kabupaten Humbang Hasundutan yang selanjutnya akan mensosialisasikan gerakan memasyarakatkan makan ikan di kecamatan masing – masing”. Dan pada akhirnya akan mengakselerasi peningkatan konsumsi ikan masyarakat di kecamatan masing – masing. Harapan kedepan semoga lomba memasak serba ikan ini untuk memperkenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan kepada masyarakat luas, sehingga menumbuhminatkan mengkonsumsi ikan, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat,” tambah Marganti Sambutan Ketua TP PKK Kabupaten Humbang Hasundutan Ny. Anny Rosma Maddin Sihombing mengatakan, lomba masak serba ikan tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2015 ini adalah untuk menyebarluaskan informasi tentang ikan, olahan masakan berbahan ikan, kandungan gizi serta manfaat gizi ikan bagi kesehatan dan kecerdasan, untuk mem-

perkenalkan keanekaragaman masakan berbahan baku ikan kepada masyarakat luas sert untuk meningkatkan ketrampilan memasak para peserta. “Melalui lomba masak serba ikan tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan, kita dukung keberhasilan gemar makan ikan dengan lomba masak serba ikan.” tambah Anny Ketua Panitia Lomba Masak Ikan Ir. Kaminton Hutasoit mengatakan, peserta lomba masak serba ikan tingkat kabupaten tahun 2015 ini terdiri dari 10 tim penggerak PKK utusan kecamatan se-kabupaten humbang hasundutan dan memperlombakan 3 ( tiga ) jenis menu masakan berbahan baku ikan lele yang dipepes dan digulai yang terdiri atas menu masakan ikan untuk keluarga, menu masakan ikan untuk balita dan menu kudapan ikan (snack). Rel

Memasyarakatkan Makan Ikan di Humbahas

DOLOKSANGGUL, GPP Lomba masak serba ikan tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan bersama dengan tim penggerak PKK Kabupaten Humbang Hasundutan dalam

rangka mengajak semua masyarakat untuk semakin meningkatkan konsumsi ikan. Sebab, ikan merupakan sumber protein hewani dan memiliki gizi yang tinggi serta juga sangat menyehatkan tubuh kita. Kegiatan lomba memasak serba

4


Iklan


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD) KOTA TANGERANG SELATAN

Mengucapkan:

H. MOCH RAMLI, M.A Ketua DPRD

TB. BAYU MURDANI Wakil Ketua I

DRS. H. AHADI, MM Wakil Ketua II

DRS. MOH. SALEH ASNAWI Wakil Ketua III

DRS. H. SYAMSUDIN Sekwan DPRD

KELUARGA BESAR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH TANGERANG SELATAN

Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1436 H Mohon maaf lahir dan Batin Uus Kusnadi SE, Msi Kepala Dinas



Nusantara

Partai Politik Diminta Serius Tolak Mahar Politik

5

PPS Mura Ikuti Bimtek

Anggota PPS mengajukan pertanyaan kepada narasumber terkait Pilkada 2015

JAKARTA, GPP Partai Politik diminta serius menolak praktek jual-beli mahar politik dalam pilkada serentak 2015. Partai politik dinilai sebagai palang pintu utama untuk mencegah praktik-praktik seperti itu. Hal ini disampaikan oleh ketua lembaga Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) inisiatif Veri Junaedi dalam diskusi tentang mengkawal pilkada serentak 2015 di kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (8/7). “Untuk mencegah jual-beli mahar politik harus ada komitmen dari partai. Ketika ada komitmen partai, saya kira sudah ada langkah maju dan berpengaruh terhadap perbaikan kualitas pilkada dan demokrasi,” ujar Veri dalam diskusi tersebut. Menurut Veri, komitmen partai politik harus didukung dengan penegakan hukum yang tegas. Bawaslu dan KPU, katanya harus tegas mendorong penindakan secara hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam mahar politik. “Kalau tidak ada penegakan hukum, sulit mencegah praktek mahar politik ini,” tandasnya. Pada tempat yang sama, peneliti senior CSIS J. Kristiadi mengungkapkan salah akar timbulnya mahar politik adalah nafsu kuasa dari seseorang dan tata keuangan parpol yang masih amburadul. Nafsu kuasa atau kenikmatan kekuasaan, katanya mendorong orang berupaya memperoleh kekuasaan dengan cara-cara yang tidak terpuji, seperti jual-beli mahar politik atau politik uang. “Kenikmatan kekuasaan membuat orang berusaha merebut dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, termasuk mahar politik,” tegasnya. Terkait pendanaan parpol, Kristiadi menilai tata kelola keuangan parpol tidak bagus. Hal ini menurutnya yang membuat partai mudah sekali dikuasai atau didominasi oleh para modal. “Ketika partai dikuasai oleh pemodal, maka parpol tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pemilik modal untuk melanggengkan kepentingannya, termasuk kekuasaan di bidang politik dan ekonomi,” jelasnya.

Politisi Nasional Demokrat (NasDem) Taufik Basari mengaku bahwa partainya serius menolak praktek mahar politik. NasDem, katanya sudah berkomitmen menolak mahar politik. “Siapapun kader NasDem yang terbukti melakukan mahar politik, maka akan ditindak tegas oleh partai, bahkan bisa dipecat,” kata Taufik. Hidupkan Dinasti Politik Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Farid menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah menghidupkan lagi dinasti politik yang marak terjadi di daerah. MK menilai syarat kepala daerah yang tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana seperti yang diatur dalam UU Nomor 8 tersebut melanggar konstitusi. “Putusan MK terkait petahana dalam UU Pilkada menghidupkan kembali dinasti politik. Putusan tersebut gersang dari pendekatan sosiologis khusus apa yang terjadi di daerah di mana marak terjadi dinasti politik,” ujar Donal saat dihubung Beritasatu.com, Rabu (8/7). Putusan MK, kata Donal tidak melihat realitas yang terjadi di lapangan bahwa banyak keluarga petahana, seperti anak, saudara atau istri menjadi kepala daerah untuk melanggengkan dominasi keluarganya. Menurutnya, pilkada serentak 2015 akan dimarakan dengan banyak keluarga petahana yang siap maju menjadi kapala daerah. “Ini tentunya berpotensi terjadi kompetisi yang tidak fair dan setara di mana petahana atau keluarganya akan lebih mudah mendapat akses dan fasilitas dalam proses pilkada,” katanya. Donal sebenarnya mengaku heran dengan putusan MK. Pada saat DPR sudah legowo membatasi dinasti politik, justru negarawan yang duduk di MK membolehkan dinasti politik. “Ini kan aneh, negarawan-negarawan di MK justru membolehkan dinasti politik di tengah ada semangat dari politisi membatasi dinasti politik,” tandasnya. GPP/dari berbagai sumber

MUSI RAWAS, GPP Sebanyak, 597 orang Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum lama memenuhi Gedung Pertemuan Bagas Raya, Kelurahan Kupang, Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumsel. Kedatangan pasukan berpakaiaan Kemeja Putih lengan panjang ala Presiden Jokowi ini datang dari berbagai penjuru desa di Kabupaten Musi Rawas guna memenuhi undangan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Musi Rawas dalam rangka mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Tentang Mekanisme Pilkada 2015 yang dilakukan serentak, seluruh Indonesia pertama kali diselengarakan. Jarak yang ditempuh oleh anggota PPS menuju Gedung Pertemuan Bagas Raya cukup jauh, tentunya dengan biaya yang bervariasi tergantung jarak desanya. Anggota PPS ini datang dari 199 desa di Kabupaten Musi Rawas yang berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Muratara, Kabupaten Musi Bayu Asin (Muba) dan yang paling terdekat dengan Gedung Pertemuan Bagas Raya yaitu Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti. Tak mudah bagi mereka menjangkau tempat pertemuan itu. Berkeluh keringat dan mengeluarkan ongkos yang lumayan besar. Tapi, semua itu bagi mereka bukan masalah. Nampak mereka bersemangat mengenakan seragam putih hitam. Sebut saja salah satunya Suparno, salah seorang anggota PPS dari salah satu desa di Kecamatan Tugumulyo. Ia sudah berusia 50-an tahun. Ia merasa terhormat dan bangga menjadi anggota PPS. Baginya kesempatan tersebut merupakan panggilan jiwa. Sudah dua kali, dirinya menjadi penyelenggara pemilu di tingkat desa. Makanya, tak heran jika ia nampak antusias mengenakan seragam hitam putih dan berbaur dengan ratusan anggota PPS yang usianya lebih muda darinya. Saat diwawancarai, ia mengaku bangga menjadi anggota PPS. Meskipun gaji yang diterima tak cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga, namun ada rasa bangga menjadi penyelenggara pemilu tingkat desa. “Saya sangat bangga mas. Bahkan untuk tahun ini beda. Dapat transport, tas dan banyak materi yang bisa saya baca dirumah setelah bimtek,” katanya usai shalat dzuhur. Suparno pun salah satu peserta yang giat bertanya. Semangat bertanya dia melebihi kaum

KELUARGA BESAR BLHD TANGERANG SELATAN

muda. Dari mulai jumlah mata pilih per TPS, soal pembentukan sekretariat PPS sampai permasalahan honor yang kelak akan ia terima. Ia berharap, KPU dan PPK bisa bekerja sama dengan seluruh PPS se-Kabupaten Musi Rawas (Mura). Karena menurut dia, selama ini koordinasi tersebut masih sangat kurang. “Saya bersyukur sekarang ada nomor komunitas yang kapan saja bisa bertanya kepada KPU. Apalagi KPU juga buat korwil sehingga memudahkan komunikasi,” katanya. Semoga harapan Suparno itu, menjadi jalan baru terwujudnya penyelenggara pemilu di tingkat desa yang memiliki semangat yang tak akan udzur sampai dimakan usia. Ketua Divisi Sosialisasi KPU Musi Rawas Dasril Ismail menjelaskan, Bimtek bagi PPS yang diadakan oleh KPUD Musi Rawas ini memberikan bimbingan dan panduan, salah satunya mengenai bagaimana PPS melakukan verifikasi administrasi dan aktual untuk calon Bupati dan Wakil Bupati dari jalur perseorangan. Termasuk mengenai bagaimana cara pengisian formulir-formulir berita acara hasil penelitian atau hasil verifikasi. Berdasarkan PKPU Nomor 2 Tahun 2015, penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa atau kelurahan mengenai syarat dukungan calon perseorangan, dimulai pada 23 Juni 2015 hingga 6 Juli 2015. Syarat dukungan ini, sebelumnya akan diserahkan pasangan calon perseorangan pada 11 Juni 2015 hingga 15 Juni 2015. “Kami berharap dengan adanya Bimtek ini, PPS sebagai ujung tombak penyelenggara Pilkada, benarbenar siap dan kapabel dalam menjalankan tugasnya. Peran dari PPS ini sangat penting dalam menyukseskan Pilkada Musi Rawas Tahun 2015 ini,” kata Dasril. Rudi

Mengucapkan

1436

Rahmat Salam M.Si Kepala Dinas

6


Nusantara


Suap DPRD, 2 Kadis Muba Diperiksa KPK

TAPUT TERIMA WTP : Untuk kali pertama, Kabupaten Tapanuli Utara menerima pengharagaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut prestasinya berdasarkan laporan keuangan dan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan baik. Turut mendampingi Bupati Taput Drs Nikson Nababan, Ketua DPRD Taput Ir. Ottoniyer Simanjuntak, Anggota DPRD Taput, Poltak Pakpahan, Dapot Hutabarat, Charles Simanungkalit, Frengky Simanjuntak, Rezeky Hutabarat, Marconis Siregar, Kasnur Silaban, Sahalatua Hutapea, Renold Tampubolon, Kadispenloka Taput Ir. James Simanjuntak, Inspektur Manoras Taraja , Kadis Kehutanan Ir. Tonny Simangunsong, Kadis Pendidikan Jamel Panjaitan, Direktur Rumah Sakit dr. Ganda Nainggolan, Sekretaris Dewan Drs. Masa Sihombing dan Irbang III Nababan.

Tapanuli Utara ......... bekerja untuk rakyat. Karena itu, prestasi yang diraih Taput ini merupakan prestasi seluruh masyarakat Tapanuli Utara dari legislatif dan yudikatif. ”Prestasi ini saya dedikasikan kepada masyarakat , dengan harapan Taput akan lebih baik di masa depan,” ujarnya dalam pertemuan di tengah malam itu. Sebelumnya. Kepala BPK Perwakilan Sumut Erwin menyampaikan bahwa opini WTP yang diraih Taput ini merupakan prestasi pertama kalinya untuk Pemkab Taput dalam laporan keuangan dan aset. Dia pun berharap agar dapat terus dipertahankan di amsa mendatang. APBD Meningkat Berbicara mengenai APBD, juga terjadi peningkatan. Di era kepemimpinan Drs RE Nainggolan, ABPD Taput hanya sekitar Rp 600 miliar dan di masa kebupatian Torang Lumban Tobing (Toluto) selama dua periode hingga pertengahan 2013, APBD Taput sekitar Rp 800 miliar. Tetapi begitu Nikson Nababan menjadi Bupati dan di tahun pertama APBD sudah dikisaran Rp 1,3 triliun. Di Sumut, posisi Taput masuk dalam urutan ke tujuh APBD terbesar. Target kami, tahun 2016, masuk di urutan ke lima. “Kami berjuang untuk itu,” kata Nikson optimis. Memasuki, tahun kedua memimpin Taput, Nikson terus “bergerilya” berkunjung ke desadesa termasuk yang masih terisolir. Ya, kita ingin menyerap aspirasi, keluhan dan harapan warga yang tinggal di sana untuk kemudian dirumuskan dan diwujudkan. Sulitnya akses jalan tidak boleh menjadi penghambat untuk mengunjungi desa itu. “Target kami, tahun 2017, seluruh jalan utama menuju desa sudah bagus dengan hot mix. Anggaran untuk itu-meski mencapai Rp 8 trilun akan diusahakan, ” katanya. Program lainnya yang sedang berjalan adalah mengoptimalkan pertanian dengan membangun sejumlah saluran irigasi perimer dan sekunder. Air menjadi salah satu unsur terpenting dalalam mengolah sawah. Yah, kalau air tidak cukup, hasilnya dipastikan tidak optimal.

Artinya, petani harus dibantu termasuk menyediakan bibit-bibit padi unggul. Begitu juga sekolah-sekolah unggulan sedang dipersiapan di berbagai kecamatan. Secara tegas Nikson mengatakan sekolah di Taput sudah gratis, tidak ada lagi pungutan dari anak-anak didik untuk keperluan sekolah. Semua sudah dicouver dana BOS. Karena itu semua kepala sekolah berikut jajarannya jangan coba-coba menyimpangkan penggunanaan dana BOS. “Ini ultimatum, ketahuan menyalahgunakan dana BOS pasti ditindak. Jika ada yang mengetahui penyimpangan dalam penggunanaan dana BOS segera laporkan. Pasti dilakukan tindakan, tentu, sepanjang laporan itu didukung fakta,” ujarnya. Penempatan guru juga diatur sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi penumpukan guru di kota sementara di desa kekurangan. Guru yang bertugas di sekolahsekolah terpencil diberikan insentif yang sangat menggembirakan, jauh melebihi dari jumlah honor yang diterima. Kalau dihitung-hitung seorang guru yang bertugas di sekolah terpencil, bisa sampai lebih 25 kali gajian dalam setahun,” katanya dan menambahkan tetapi dalam waktu mendatang guru-guru honorer akan dikurangi jumlahnya. Tidak hanya itu, Nikson juga memiliki mimpi besar bahkan sangat besar, yakni di era kepemimpinannya ini berdiri sebuah perguruan tinggi negeri (PTN) di Tapanuli yang idealnya berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Utara dengan cakupannya seluruh kawasan Tapanuli. Potensi itu, tinggal kita menyatukannya sehingga menjadi sebuah kekuatan tangguh dan kemudian berdiri sebuah PTN. “Sangat mungkin, saya yakin itu,” kata Nikson penuh semangat. Dia mengatakan salah satu cara yang paling efektif membangun dan memajukan Tapanuli termasuk di dalamnya Tapanuli Utara adalah mencetak sumber daya manusia (SDM) handal lewat jalur pendidikan yakni mendirikan sebuah PTN. Jika ini sudah terealisasi, luar biasa dampak positifnya untuk menggerakkan perputaran ekonomi. Pasti,

daya serap hasil pertanian, perkebunan dan lainnya akan semakin tinggi, karena ada ratusan bahkan riabhuan mmahasiswa tinggal di daerah itu. Bahkan, rumah-koskosan diyakini akan berkembang. Selama ini, dengan tidak adanya PTN di kawasan Tapanuli, triliunan rupiah uang dari kawasan Tapanuli mengalir ke luar untuk membiaya putra-putri Tapanuli yang melanjutkan pendidikan di luar Tapanuli. Sementara, jika mereka sudah berhasil, hampir tidak ada yang memikirkan pembangunan kampong halamannya itu. Kalau pun ada, jumlah sangat sedikit, sangat tidak sebanding. Bahkan, jika dihitung jumlahnya tidak melebihi jemari satu tangan. Jika PTN berdiri, tentu akan “mematikan” PTS yang ada sekarang? Oh, tidak. Justru kehadiran PTN akan menggairahkan pertumbuhan PTS karena ada persaingan. Kapasitas PTN ‘kan sangat terbatas dan yang tidak diterima dapat ditampung di PTS. “Terjadi persaiangan sehat,” jelas Nikson yang terus melakukan terobosan kepada berbagai pihak terutama yang berkompten untuk mewujudkan mimpinya mendirikan PTN di Tapanuli. Nikson tidak menjelaskan apakah yang dilakukannya sekarang ini sebagai sinyal untuk membuka jalan agar terpilih lagi menjadi Bupati Taput untuk periode kedua. Ia hanya menegaskan yang dilakukan sekarang hingga akhir masa jabatannya kelak adalah mewujudkan janjinya. Yang pasti, katanya, saya bersama jajaran memberikan yang terbaik untuk membangun Taput di periode saya ini. “Saya dipilih, tentu, untuk membangun daerah ini, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Agar itu terwujud, saya membangun tim yang kuat menempatkan seseorang sesuai dengan keahliannya yakni, “the right man on the right place”. Di bawah kepemimpin Nikson Nababan, masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara, tidak lagi sekadar menatap masa depan yang cerah, tetapi sudah memasuki era kemajuan. PAR

JAKARTA, GPP Dua orang Kepala Dinas di lingkungan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), yakni Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba, Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba, Fasyar dijadwalkan untuk diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/7). Kedua tersangka kasus dugaan suap terkait persetujuan LKPJ 2014 Bupati Musi Banyuasin (Muba), Pahri Azhari dan pengesahan APBD Perubahan 2015 itu akan diperiksa sebagai saksi untuk anggota DPRD Muba dari PDIP Bambang Karyanto, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Adam Munandar yang juga menjadi tersangka kasus ini. “Iya, mereka berdua akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bambang dan Adam,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha. Untuk mengusut kasus ini, penyidik KPK telah menggeledah Kantor dan Rumah Dinas Bupati Muba, Pahri Azhari. Tak hanya itu, KPK juga telah memeriksa Pahri serta

pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Anggota DPRD Muba lainnya. Ada dugaan keterlibatan Pahri dalam kasus ini. Diberitakan, tim Satgas KPK menangkap anggota DPRD Muba dari PDIP Bambang Karyanto, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Adam Munandar, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba, Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba, Fasyar. Keempatnya ditangkap saat bertransaksi di rumah Bambang di Jalan Sanjaya, Alang-alang, Palembang, Sumatera Selatan, sekitar pukul 20.43 WIB. Selain menangkap empat tersangka, penyidik KPK juga menyita uang tunai sekitar Rp2,567 miliar dengan pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu yang disimpan dalam tas merah marun. Diduga uang tersebut terkait dengan LKPJ Bupati Muba tahun 2014 dan pembahasan APBD Perubahan Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2015. Setelah melalui pemeriksaan intensif, Bambang Karyanto, dan Adam Munandar ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. GPP

SMP N 06 Kota Lubuklinggau

Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H “Minal Aidin Walfaizin, Mohon Maaf Lahir & Bathin” PARMAN Kepsek

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Kabupaten Musi Rawas

Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H “Minal Aidin Walfaizin, Mohon Maaf Lahir & Bathin” IR. BAMBANG HARIADI, MH Kepala

Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas)

Mengucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa 1436 H. H Tubagus Suradi S. Sos MSi Kabid Nata SPd Kasi SMP

Dari

H Yahya Sutaemi SPd MSi Kasi SD Eja Rukmanah SPd Kasi TK


Advertorial

Kado istimewa .......... hanya anda menghadapi pidana, tapi juga sanksi moral,” ujarnya. Meski menghormati putusan MK, namun Arsul tidak sependapat dengan putusan yang menganulir Pasal 7 huruf g. MK semestinya menegaskan lembaga konstitusi itu menganut mazab hukum progresif. Dengan begitu, MK tak saja melihat dari satu sisi, tetapi sisi lainnya. “Kalau pun MK mau melihat kotak ham saja, maka harus dilihat tindak pidananya. Misalnya tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kematian orang lain. Tetapi kalau kemudian karena korupsi, terorisme, mesti menjadi catatan,” katanya. Oleh karena keputusan MK bersifat final dan mengikat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelanggara pilkada mau tak mau mengaku pasrah. “Ya tentunya KPU menghormati putusan MK. Berarti ini, kan, tidak dibatasi lagi, lima tahun lagi baru bisa untuk mencalonkan diri,” kata Komisoner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (10/7). Akan tetapi kata Ferry, calon kepala daerah tersebut harus terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan napi. Saat ditanya apakah merasa khawatir jika mantan narapidana menjadi kepala daerah nantinya, dia enggan menanggapi. “Pertanyaan itu harus ditujukan kepada parpol yang rekruitmen politik, apakah parpol akan merekrut untuk jadi calon pemimpin,” ucapnya. Di pihak lain, pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan, putusan MK tersebut bertentangan dengan misi KPK. Menurut Johan, hal tersebut akan menghambat upaya pemberantasan korupsi. “Memang putusan bisa dipersepsikan tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi dan menghambat tujuan pemberantasan korupsi,” ujar Johan di Jakarta, Jumat (10/7/). Menurut Johan, efek jera yang ingin diberikan terhadap terpidana akan termentahkan. Oleh karena itu, terpidana tertentu akan diberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik. “Tuntutan hukuman tambahan seperti pencabutan hak politik sudah dilakukan oleh KPK,” katanya. Meski demikian, pencabutan hak politik dianggap tidak dapat dipukul rata terhadap semua terpidana. Pimpinan sementara KPK lainnya, Indriyanto Seno Adji menilai, pengenaan hukuman tambahan itu tergantung kasus. “Sangat tergantung pada case by case basis, dan

tidak bisa diberlakukan umum. Juga tidak dapat diberlakukan seumur hidup sesuai aturan hukum pidana,” kata Indriyanto. Diketahui, MK memutuskan bahwa Pasal 7 huruf g UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota (UU Pilkada) dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang narapidana yang bersangkutan jujur di depan publik. MK juga menghapus Penjelasan Pasal 7 huruf g yang memuat empat syarat bagi mantan narapidana agar bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Penjelasan Pasal 7 huruf g UU Pilkada berbunyi: “Persyaratan ini tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (elected official) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.” Dalam pertimbangannya, MK menyatakan, ketentuan tersebut bentuk pengurangan hak yang dapat dipersamakan dengan pidana pencabutan hakhak tertentu dan tidak sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP hak memilih dan dipilih dapat dicabut dengan putusan pengadilan. “Pencabutan hak pilih seseorang hanya dapat dilakukan dengan putusan hakim sebagai hukuman tambahan,” kata anggota majelis hakim Patrialis Akbar saat membacakan pertimbangannya, Kamis (9/7). Patrialis mengatakan, UU tidak dapat mencabut hak pilih seseorang, melainkan hanya memberi pembatasan sesuai Pasal 28J UUD 1945. “Apabila UU membatasi hak mantan narapidana tidak dapat mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah, sama saja UU telah memberikan hukuman tambahan. Sedangkan UUD 1945 telah melarang memberlakukan diskriminasi kepada seluruh warganya,” papar dia. Meski begitu, MK juga mewajibkan mantan narapidana melakukan pernyataan terbuka dan jujur kepada masyarakat. “Apabila mantan narapidana tersebut tidak mengemukakan kepada publik, maka berlaku syarat kedua putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 yaitu lima tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya,” kata Patrialis. GPP/dari berbagai sumber

PIMPINAN DAN ANGGOTA BESERTA SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN


7

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS SOSIAL Dinas SDAP Banten Gelar Diklat Kesiagaan Hadapi Bencana Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Kegiatan sosialisasi bertempat di Kelurahan Sulaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kecamatan Tujungteja,Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Bidang Sungai Seksi Penanggulangan Bencana, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten menjelaskan, pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai upaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Peserta diklat terdiri dari masing-masing balai dan bidang yang berkaitan dengan bencana alam, yang kerap kali rawan terjadi bencana di wilayah masing-masing. Baik bencana banjir, longsor dan kekeringan di masing-masing Kabupaten / Kota di Provinsi Banten. Sesuai dengan (UU 24 / 2007) Bencana di Provinsi Banten yang berpotensi terjadi antara lain : bencana banjir, kekeringan, gempa bumi, tsunami, gerakan tanah/longsor, letusan gunung api dan kegagalan teknologi. Menghadapi semua

itu tentu diperlukan kesiapsiagaan dari semua pihak yaitu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Salah satu bentuk kesiapsiagaan adalah dengan mengadakan pendidikan / pembekalan kepada petugas, relawan ataupun masyarakat umum. Oleh karena itu, Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten melalui Seksi Penanggulangan Bencana selalu mengadakan pembekalan kepada anggota Satgas Penanggulangan Bencana, petugas pemantau banjir maupun relawan. Dengan diadakannya pembekalan yang rutin dan terus menerus diharapkan Satgas Penanggulangan Bencana, petugas pemantau banjir da relawan menjadi terlatih dan handal untuk menghadapi segala bencana sesuai dengan tugasnya sehingga bisa mengurangi dampak resiko bencana. (ADVERTORIAL)

Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Musi Rawas Bidang Tata Ruang

Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H “Minal Aidin Walfaizin, Mohon Maaf Lahir & Bathin”

Eko Supriyadi, ST Kabid

Mengucapkan

MEMPERINGATI HUT BHAYANGKARA KE – 69 TAHUN (01 Juli 2015)

DPRD Kabupaten Musi Rawas H.Asep Rahmatullah

Mengucapkan

(Ketua)

Selamat atas diraihnya Anugerah Perencana Terbaik Tiga (III) Pangripta Sriwijaya, Tingkat Provinsi Sumsel. H. SM. Hartono, SE Ali Zamroni, S.sos (Wakil Ketua 1)

(Wakil Ketua 2)

Hj. Nuraeni, S.sos., M.Si

Dra. Hj. Muflikhah, M.Si

(Wakil Ketua 3)

(Wakil Ketua 4)

Drs. H.Iman Sulaiman Astradirdja, MM

(Sekretaris DPRD Banten)

Yudi Fratama, SH Ketua Toyib Rakembang, S. Ag H. Yuzakir Mahmud, SH Wakil Ketua Wakil Ketua Nawawi, SH, MH Sekretaris

8


Nusantara


Ahok Versus BPK

Warga Jakarta Butuh Sembako Murah, KTP Bukan WTP

P

erseteruan antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berlanjut. Ahok masih tak terima hasil audit BPK atas laporan keuangan Pemprov DKI 2014 hanya diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sama seperti tahun lalu. Dengan status itu, artinya kinerja pelaporan keuangan di DKI Jakarta selama kepemimpinan Ahok ada potensi korupsi penyelewengan penggunaan anggaran. Saling sahut pun terjadi. Ahok melontarkan berbagai tudingan dan BPK sibuk menepisi. Saling membenarkan diri sendiri. JAKARTA, GPP Ahok bahkan mengkritik cara kerja BPK hingga menentang audit kinerja dan laporan terbaik kekayaan pimpinan BPK. Ahok juga mengaku tidak mendapatkan salinan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas keuangan Pemprov DKI. Bahkan Ahok juga tak terima temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) anggaran 2014, ada indikasi penggelembungan harga beli lahan RS Sumber Waras Grogol Jakarta Barat senilai Rp 191 miliar dengan luas tanah 3 hektare. Ahok merasa ada kejanggalan dalam pemeriksaan BPK. “Pertanyaan saya sekarang, NJOP (nilai jual obyek pajak)-nya di bawah appraisal, beli sesuai NJOP, BPK audit, terus mereka bilang kemahalan. Kemahalan dibandingkan apa? Dibandingkan waktu RS ini mau jual kepada Ciputra Group tahun 2013,” kata Ahok kepada wartawan di sela menghadiri acara di Jakarta Convention Center, Rabu (8/7/2015). Tahun 2013, kata Ahok, Ciputra Group bisa mendapatkan harga murah karena tanah di sebelah RS yang hendak dijual tersebut tak ada yang mau membeli. Dia menduga Ciputra Group tak akan membeli tanah tersebut untuk membangun rumah sakit. “Siapa yang mau bangun rumah sakit di sebelahnya rumah sakit? Sumber Waras juga nggak mau dong tetangganya rumah sakit,” kata Ahok.

Menurut Ahok, Ciputra tertarik membeli tanah tersebut d e n ga n h a ra p a n b i s a mengubah peruntukan tanah tersebut dari aspek kesehatan menjadi komersial. Tapi

Wa ra s k e -

mudian

usulan ini ditolak Ahok. “Saya juga tahunya di situ, saya nggak ngerti sebelumnya. Waktu surat itu dia mau masukkan, kita lihat. Kita bilang nggak bisa. Jadi Sumber Waras nggak bisa ubah peruntukannya. Zaman Pak Jokowi, rumah Sakit, sekolah, nggak bisa diubah komersil,” kata Ahok. Setelah Ciputra tidak jadi membeli, pihak Rumah Sakit Sumber

mengadu ke Pemrov DKI bahwa mereka mau bangkrut. Mereka juga kebingungan jika akan membangun gedung baru di atas tanah tersebut. “Lalu kami bilang, jual ke kami deh, kita mau bangun rumah sakit kanker. Harga berapa? Dia (RS Sumber Waras) bilang NJOP saja. Tahun 2012, 2013 waktu dengan Ciputra, sama tahun 2014 beda nggak harganya? Tanah kan loncatnya

Walikota Tangsel Jualan Minyak Goreng

TANGSEL, GPP Menjelang Lebaran 1 Syawal 1436 Hijriah, perusahaan di Tangerang menggelar bazaar bahan pokok murah, untuk membantu masyarakat menghadapi lebaran. Uniknya, bazaar ini menghadirkan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany sebagai pedagang. Walikota cantik ini berjualan minyak goreng kemasan yang dijual dengan harga murah. Keberadaan Airin sontak mengagetkan warga yang tengah berbelanja. Mereka pun langsung membanjiri stand tempat Airin berjualan. Awalnya, bazaar yang berlangsung di lapangan Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, Banten ini sepi transaksi. Namun, setelah Airin turun meninjau stand pameran, warga langsung menyerbu membeli minyak murah kemasan di stand Airin. “Ayo bu,

banyak. Ya beda harga,” papar Ahok. Hanya kemudian dalam auditnya BPK memaksakan bahwa transaksi harus dengan harga yang ditawar oleh Ciputra Group. BPK, kata Ahok, juga membuat perbandingan harga yang tidak sepadan. BPK membandingkan NJOP di Tomang Utara belakang, dengan di Jalan Kyai Tapa dengan alasan tanah terletak di dua jalan. BPK kemudian membandingkan harga tanah di rumah sakit Sumber Waras dengan harga tanah di kompleks perumahan. “Saya bilang (Tomang), itu perumahan. Ya pasti bedalah,” kata Ahok. Sesungguhnya, kata Ahok, rakyat Jakarta itu tidak peduli mau WTP, WDP atau disclaimer. Bagi rakyat yang penting sembako murah, transportasi murah, punya rumah, kesehatan dan pendidikan beres. Itu saja. Sejak kapan BPK mengatur pembelian tanah. Hasil audit BPK ini juga sering membingungkan. Lihat saja, Provinsi Banten mendapat WTP, padahal gubernurnya terlibatk kasus korupsi dan kini di bui. Sementara itu, peneliti Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar menilai, BPK selama ini tidak sesuai amanat dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya. Apalagi, opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan dari BPK banyak tidak sesuai dengan faktanya sehingga memunculkan kesan BPK juga ikut bermain secara politik. “Saya melihat Opini WTP yang dilakukan BPK itu mitos. Dalam praktik di lapangan tidak ada korelasi

antara hasil audit KPK terhadap menurunnya praktik korupsi. Dalam bahasa lain, hasil audit BPK tidak menggaransi pelaksanaan pengawasan keuangan bersih dari korupsi,” kata Erwin. Menurutnya, imbas dari praktik seperti itu menunjukan kalau BPK tidak imun terhadap praktik dugaan korupsi. Sebab BPK terkesan ’mendagangkan’ opini WTP kendati sejauh ini oknumnya belum ada yang dipidana. “Dalam banyak laporan juga ditemukan laporan jual beli opini BPK meskipun sampai saat ini belum ada oknumnya yang diproses secara hukum,” ungkapnya. Dikatakan, praktik tebang pilih yang dilakukan BPK tak lepas dari proses penunjukan komisionernya yang dilakukan secara politik melalui DPR. Seleksi yang buruk terhadap pejabat publik berimbas pada meluasnya potensi korupsi untuk menguntungkan kelompok tertentu. “Politisasi BPK terjadi karena buruknya seleksi jabatan publik terhadap BPK. Proses seleksi KPK sarat konflik kepentingan, dimana DPR diberikan kewenangan untuk memilih orangnya sendiri, misalnya dalam kasus pemilihan beberapa anggota BPK saat ini, contohnya Harris Azhar Aziz (Ketua BPK), dia adalah anggota DPR yang berasal dari komisi yang berwenang memilih anggota BPK,” jelasnya. TOR/dari berbagai sumber

DPRD Kabupaten Musi Rawas Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H “Minal Aidin Walfaizin, Mohon Maaf Lahir & Bathin” Yudi Fratama, SH Ketua Toyib Rakembang, S. Ag H. Yuzakir Mahmud, SH Wakil Ketua Wakil Ketua Nawawi, SH, MH Sekretaris

BERDAGANG: Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany jualan minyak goreng dan sedang melayani pembeli. murah seliter Rp 9.000,” kata Airin sembari membungkus minyak sebagaimana layaknya seorang pedagang benaran.. Manager CSR perusahaan yang menjual minyak murah tersebut, Yuki Wardhana, mengungkapkan total 12 ribu liter minyak yang dijual murah hari ini. “Dari jumlah tersebut kami sebar ke tujuh kecamatan yang ada di Tangsel,”

kata Yuki. Seperti di Kecamatan Serpong Utara dijual murah 5.000 liter, Kecamatan Serpong 1.000 liter, Setu 1.000 liter, Pamulang 1.000, Ciputat 2.000, Ciputat Timur 1.000, dan Pondok Aren 1.000 liter. “Langkah ini kami lakukan untuk menekan harga pasar menjelang Lebaran ini,” kata Yuki dari PT Indah Kiat. Marbun/dari berbagai sumber

Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen)

Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1436 H. Drs Sridoyo Kabid

Dari

Muslim Nur Kasi SMA

H Ruslan Sag MM Kasi SMK


Politik

Gatot Nurmantyo Jadi Panglima TNI dan Sutiyoso Jadi Kepala BIN

PEJABAT BARU: Dua pejabat baru dilantik Presiden Joko Widodo, Rabu (8/7) di Istana Negara Jakarta. Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Moeldoko yang memasuki masa pensiun. Letjen Purn Sutiyoso menjadi Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) menggantikan Letjen Purn Marciano Norman.

JAKARTA, GPP Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan Letjen TNI Purn. Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), di Istana Negara, Rabu (8/7) siang. Jenderal Gatot Nurmantyo dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No. 49/ TNI/2015, menggantikan Jenderal TNI Moeldoko yang memasuki masa pensiun pada 1 Agustus mendatang. “Yang pertama yang saya lakukan adalah melanjutkan apa yang sudah dikerjakan dan akan dikerjakan Pak Moeldoko. Karena TNI kan punya rencana jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” katanya. Dia juga mengatakan akan mendukung misi presiden yaitu menjadikan Indonesia sebagai proros maritim International. Dengan demikian, tidak ada alternatif lain TNI AL dan AU harus dikembangkan sehingga seluruh wilayah nusantara bisa terpantau

“Apabila terjadi hal-hal yang emergency cepat kita bereaksi,” terangnya. Setelah itu, Presiden Jokowi juga melantik Letjen TNI Purn Sutiyoso sebagai Kepala BIN menggantikan Letjen TNI (Purn) Marciano Norman. Sutiyoso dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No. 52/P/2015. Sutiyoso mengatakan bakal melanjutkan yang telah dirintis Marciano Norman. “Ke depan, kita akan membangun intelijen yang tangguh dan profesional. Akan banyak sekali pekerjaan yang menghadang kita,” katanya. Menurutnya pekerjaan intelijen memerlukan banyak sumber informasi. Karena itu BIN akan lebih terbuka. “Artinya, akan masyarakat akan diberikan peluang untuk memberikan informasi,, berpartisipasi yang ada kaitannya dengan keamanan negara,” GPP


Kinerja Parlemen Memprihatinkan JAKARTA, GPP Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) sebagai wadah dana aspirasi dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Meski mendapat penolakan dari beberapa fraksi yakni, NasDem, Hanura, dan PDIP, pogram ini akan tetap dibahas bersama Pemerintah. Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon mengatakan, dengan kesibukan anggota dewan membahas program dana aspirasi yang mencapai RP 11,2 triliun pertahun ini membuat kinerja parlemen memprihatinkan. “Kalau kita lihat kinerja DPR memang sangat agak sedikit memprihatinkan. Dana aspirasi itu sebenarnya sudah cukup jelas, ada yang mendukung ada yang menolak. Hanura menolak sejak awal. Sisanya menerima. Kami melihat itu sampai saat ini tidak berkeadilan,” kata Nurdin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7). Menurutnya, dana aspirasi belum tepat jika diprogramkan saat ini, di mana, dana Pemerintah masih terbatas dan harus digunakan untuk proram-program prioritas. “Dana Pemerintah terbatas saat ini. Pertumbuhan ekonomi, nilai tukar yang meningkat. Ini fokus dulu kesini, seperti yang dikatakan Presiden Jokowi, Pemerintah lebih fokus ke masyarakat luas,” kata Nurdin yang dikenal sebagai pengusaha papan atas di Jakarta. GPP

Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon memberikan keterangan pers terkait Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6). Fraksi Hanura menyatakan menolak UP2DP atau yang dikenal dengan istilah dana aspirasi senilai Rp. 20 miliar bagi setiap anggota DPR itu.

BIODATA: •DR. (HC) Ir. Nurdin Tampubolon (lahir di Pematang Siantar, 29 Desember 1954. Nurdin Tampubolon pernah menjabat anggota MPR asal Sumatera Utara, anggota (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) DPD RI asal Sumatera Utara periode 2004- 2009, dan kini masih aktif anggota DPR RI periode 2009 -2014 dan periode 2014-2019 dari Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) daerah pemilihan Sumatera Utara I. Tercatat pada tahun 2009 - 2011 pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI yang membidangi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, dan BUMN. Kini masih aktif sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi Keuangan, Pasar modal, dan Perbankan. • Wakil Ketua Umum Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat) Periode 2015-2020 - Ketua Fraksi Hanura DPR RI 2015-dst

Jimly Layak Jadi Pimpinan KPK

BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH Kabupaten Musi Rawas

Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H “Minal Aidin Walfaizin, Mohon Maaf Lahir & Bathin” AMRULLAH, ST. MT Kepala

Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Tangerang Selatan

Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1436 H.

Taryono Sekretaris

Sukanta Kepala Dinas

9

Jimly Asshiddiqie

JAKARTA, GPP Kini, sedang dilakukan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ratusan orang dari berbagai latar belakang pendidikan dan profesi lolos seleksi administrasitif dan kini dilanjutkan untuk menjaring lima orang pimpinan KPK. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie telah memenuhi persyaratan administrasi calon pimpinan KPK yang diseleksi oleh Pansel KPK. Banyak menilai Jimly layak menjadi pimpinan KPK. Peneliti YLBHI Bahrain mengaku menjagokan Jimly menjadi pimpinan KPK. Menurutnya, Jimly adalah seorang negarawan, yang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi memikirkan bangsa dan negara. “Saya pikir Prof Jimly layaknya menjadi pimpinan KPK. Dia seorang negarawan, yang tidak lagi memikirkan dirinya sendiri, tetapi fokus memikirkan bangsa dan negara,” ujar Bah-

BIODATA Lahir di Palembang, 17 April 1956. Memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1982) dan kemudian menjadi pengajar di almamaternya itu. Pendidikan S-2 (1987) diselesaikan di Fakultas Hukum UI (1987). Gelar Doktor Ilmu Hukum diraih dari Fakultas Pasca Sarjana UI, Sandwich Program kerja sama dengan Recht¬ssfaculteit Rijks-Universiteit dan Van Voolen¬hoven Institute, Leiden (1990). Tahun 1998 diangkat menjadi Guru Besar Penuh Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan dipercaya sebagai Ketua dan Penanggungjawab Program Pasca Sarjana Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI. Ia banyak mengikuti pendidikan dan pelatihan serta pertemuan internasional.

rain di Jakarta pekan lalu. Bahrain juga menilai Jimly adalah sosok yang berintegritas dan memiliki kemampuan mumpuni dalam bidang hukum. Bahkan, katanya Jimly telah memberikan banyak sumbangan bagi bangsa dan negara ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. “Saya pikir tidak hal yang perlu kita ragukan dari Prof Jimly. Kita berharap saja, jika beliau terpilih upaya pemberantasan korupsi semakin kuat,” imbuh Bahrain. Sementara Peneliti PSHK Miko Ginting mengaku belum bisa memutuskan siapa yang layak menjadi pimpinan KPK. Pasalnya, PSHK masih melakukan tracking dan penelusuran tehadap capim-capim KPK. “Kami belum fokus pada nama-nama Capim KPK. Kami masih melakukan tracking dan penelusuran terhadap nama-nama tersebut. Prof Jimly bagus, tetapi tetap harus ditracking dulu,” jelas Miko. GPP

10


Ragam

Tersangka Korupsi

Bupati Empat Lawang dan Isteri Ditahan

rat

Bupati Empat Lawang Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri JAKARTA, GPP Komisi Permberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Empat Lawang, Sumsel, Budi Antoni Aljufri dan istrinya Suzanna sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah terkait pengurusan perkara sengketa pilkada kabupaten Empat Lawang di Mahkamah Konstitusi (MK) 2013. “Setelah melakukan penyelidikan terkait sengketa pilkada di MK dari hasil vonis hakim terkait dengan Akil Mochtar maka penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup yang kemudian menetapkan BAA (Budi Antoni Aljufri) selaku kepala daerah kabupaten Empat Lawang dan kemudian juga SBA (Suzanna Antoni Aljufri),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis. Keduanya diduga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi perkara terkait sengketa pilkada Empat Lawang di MK. “Keduanya diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana dibuah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana,” tambah Johan. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp750 juta. “Pemeriksaan saksi akan dilakukan pekan ini dan pekan depan. Demikian pengumuman yang kami sampaikan dengan maksud untuk diketahui oleh publik,” ungkap Johan. Dalam putusan kasasi Akil, Budi dan Suzanna disebutkan memberikan uang Rp10 miliar dan Rp500 ribu dolar AS atau senilai total sekitar Rp15,5 miliar diberikan melalui perantara Muhtar Ependy. Budi Antoni Aljufri adalah bupati petahanan yang pada Juli 2013 mengajukan permohonan keberatan ke

MK atas kemenangan pasangan Joncik Muhammad dan Ali Hakimi. Akil Mochtar menjadi ketua panel hakim konstitusi bersama dengan Maria Farida Indrati dan Anwar Usman untuk memutus sengketa tersebut. Budi melalui istrinya Suzanna menyerahkan uang Rp10 miliar melalui tangan kanan Akil, Muhtar Ependy untuk Akil. Uang itu dititipkan Muhtar kepada Wakil pimpinan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat cabang Jakarta di BPD Kalimantan Barat, Iwan Sutaryadi. Suzanna kembali memberikan uang dalam dolar AS yaitu 150 ribu dolar AS dan 350 ribu dolar AS yang dititipkan kepada Iwan Sutaryadi. Muhtar menyerahkan uang dari Budi tersebut kepada Akil sebesar Rp5 miliar dan 500 ribu dolar AS di rumah dinas Akil, sedangkan sisa Rp5 miliar disetorkan ke rekening tabungan pribadi Muhtar di BPD Kalimantan Barat. Sehingga pada 31 Juli 2013, MK memutuskan perkara pilkada Empat Lawang yang isinya membatalkan penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum kabupaten Empat Lawang yang memenangkan pasangan Joncik Muhammad dan Ali Hakimi (62.051 suara) menjadi memenangkan pasangan Budi Antoni Aljufri dan Syahril Hanafiah (63.027 suara). Selain dikenakan pasal pemberian suap, Budi dan Suzanna juga dikenakan sangkaan memberikan keterangan tidak benar yaitu melanggar pasal 22 jo pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No 20 tahun 2001 dengan ancaman pidana penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp600 juta. Terkait kasus ini, KPK juga sudah menjerat sejumlah pihak yaitu Akil Mochtar yang divonis seumur hidup, mantan bupati Gunung Mas Hambit Bintih divonis 4 tahun penjara, tim sukses Hambit, Cornelis Nalau Antun yang divonis 3 tahun, anggota Komisi II Chairun Nisa yang divonis 4 tahun penjara, pengacara Susi Tur Andayani divonis 5 tahun penjara, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah divonis 5 tahun kurungan, adik Ratu Atut pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang divonis 5 tahun penjara. Selanjutnya tangan kanan Akil Muhtar Ependy divonis 5 tahun penjara, Walikota Palembang Romi Herton yang divonis 6 tahun dan istrinya Masyito divonis 4 tahun, serta Bupati Tapanuli Tengah Raja Bonaran Situmeang yang dihukum 4 tahun penjara. Sedangkan yang masih dalam tahap penyidikan adalah pasangan calon bupati dan wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin serta Bupati kabupaten Kepulauan Morotai Rusli. GPP


Jalan Provinsi di Lamtim Diperbaiki SUKADANA, GPP Jalan provinsi yang rusak parah di Kabupaten Lampung Timur (Lamtim) mulai diperbaiki dengan alokasi dana sebesar Rp65 miliar sesuai janji Gubernur Lampung M Ridho Ficardo. Saat Pak Gubernur bersama rombongan melakukan safari Ramadan ke Lamtim beberapa hari lalu melihat kondisi jalan yang rusak dan langsung mengatakan akan diperbaiki. “Pak Gubernur bener-benar merealisakan janjinya,” papar Mursidi (50) tokoh masyarakat Lamtim. Menurutnya, Gubernur Lampung tidak hanya mengucapkan janji-janji manis, tetapi diwujudnyatakan. “ Awalnya, kami fikir hanya janji, ternyata benar-benar terealisasi. Kini pekerjaaan sedang berproses, alat-alat berat langsung turun untuk memperbaiki jalan,” imbuhnya. Saat ini jalan provinsi yang ada di kabupaten lamtim sudah banyak yang dilakukan pengaspalan

oleh dinas PU Provinsi lampung. Perbaikan itu, disambut baik oleh masyarakat setempat bahkan seluruh pengendara yang melintas di daerah tersebut. “Saya bawa truk, minggu yang lalu jalan masih rusak parah, namun saat ini jalan ini sudah diperbaiki bahkan di aspal, kami pengendara sangat mengharapkan jalan bisa bagus dan mulus biar cepat sampai tujuan,” papar Sihombing (50) sopir truk asal Bengkulu yang akan menuju Jakarta yang menambal ban di pasar Pekalongan, Lamtim. Diketahui jalan Provinsi Lampung yang ada di Kabupaten Lamtim memiliki beberapa titik kerusakan yakni, di Kecamatan Pekalongan, seperti di Desa Pekalongan dan Desa Jojok, lalu di Kecamatan Batanghari Nuban seperti di Desa Gedung Dalem, Bumijawa, Gunung Tiga, Negara Ratu hingga Rajabasa, jalan itu kini telah di perbaiki dan di aspal oleh Dinas PU Provinsi Lampung. BENI

BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas Mengucapkan Dirgahayu Bhayangkara Ke-69 (1 Juli 2015) IR. H. SUHARTO PATIH Kepala

PIMPINAN DAN ANGGOTA BESERTA SEKRETARIS DPRD PROVINSI BANTEN

Mengucapkan

Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H / 2015 M

H.Asep Rahmatullah

(Ketua)

H. SM. Hartono, SE (Wakil Ketua 1)

Ali Zamroni, S.sos (Wakil Ketua 2)

Hj. Nuraeni, S.sos., M.Si

Dra. Hj. Muflikhah, M.Si

(Wakil Ketua 3)

(Wakil Ketua 4)

Drs. H.Iman Sulaiman Astradirdja, MM

(Sekretaris DPRD Banten)

MINTA DUKUNGAN: Alberto Colia, M.Pd, Kepala Sekolah SMA Negeri I Berastagi, Tanah Karo didampingi Ketua Komite Torason Ginting dan Herty Delima Purba ( Bendahara Komite) sedang memberikan arahan kepada orang tua siswa pada acara pengumuman siswa-siwi baru di SMA Negeri I Berastagi, 7 Juli 2015. Pada saat itu, Alberto minta dukungan penuh dari orangtua untuk sama-sama memajukan sekolah itu. Orangtua harus aktif mengawasi putra-putri di luar jam sekolah. “Mari samasama memberikan yang terbaik untuk memajukan sekolah ini, sehingga alumni-alumni yang dihasilkan sekolah ini berkualitas,” katanya. Tambar Sembiring.

PASAR BAZAAR: Gereja Katolik Paroki Tanggerang ”Cabang Hati Santa Perawan Tak Bernoda” mengadakan acara bazar (pasar murah) di Kelurahan Karang Sari RW13, Komplek Sintanala yang digelar di Pendopo RW13, baru-baru ini. Kegiatan ini di sambut baik oleh Siti Nursiyah SE, Ketua RW 13 dan warga setempat. Warga mengantri sejak pagi untuk mendapatkan paket sembako yang isinya antara lai : Beras, telur, minyak sayur, mentega, tepung. Panitia juga menyediakan beraneka kue untuk Lebaran dengan harga terjangkau. Kegiatan itu diharapkan dapat mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Marbun Dorhan N

DINAS PU. PENGAIRAN Kabupaten Musi Rawas Bidang O&P

Mengucapkan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H “Minal Aidin Walfaizin, Mohon Maaf Lahir & Bathin” Perri Putra, SST Kabid


Ragam


11

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS BINA MARGA DAN TATA RUANG RUAS JALAN SAKETI – SIMPANG MALINGPING LAYAK DILALUI Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Banten terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada ma-

Pemprov Banten melalui DBMTR Banten menargetkan jalan ruas Saketi – Simpang Malingping layak dilalui bahkan tidak akan ada buka tutup. Rencana ini

syarakat khususnya bagi mereka yang akan melakukan mudik lebaran. Selain berbagai persiapan baik telah, tengah dan akan dilakukan untuk memperlancar arus lalulintas ke wilayah Banten Selatan diantaranyaLebak Selatan dan Pandeglang Selatan.

telah disepakati oleh kedua pelaksana di jalan ruas tersebut yakni PT Nindya Karya dan PT Pembangunan Perumahan. Saat ini pembangunan jalan sepanjang 44,2 km selama bertahun-tahun kondisinya memperihatinkan itu sudah hampir sebagian besar telah dibetonisasi dan

SIDIKALANG, GPP Tindakkekerasan secara fisik terhadap siswi-siswi yang dilakukan oknum guru masih terjadi di SMP Negeri I Kecamatan Silalahi, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Diperoleh informasi tindakan kekerasan yang dilakukan oknum guru MS terhadap 14 orang siswasiswai karena tidak mengerjakan PR dan sudah berulangkali. Beberapa orangtua dari siswa yang mengalami tindak kekerasan itu mengetahui kejadian itu tetapi tidak secara langsung, hanya melihat luka memar di kaki anaknya. Bahkan disebutkan oknum guru MS sering melakukan tindakan tidak terpuji itu terhadap siswanya. Mereka mengaku takut mengadu ke pihak sekolah karena bisa berakibat fatal lagi. “Kalau kami mengadu, nanti anak-anak kami diintimidasi atau dipersulit di sekolah,” kata mereka ketika berbincang dengan

wartawan belum lama ini. Lalu, wartawan menemui oknum guru MS yang disebut-sebut sebagai pelaku tindak kekerasan itu. MS mengaku hanya mencubit karena mereka tidak mengerjakan PR. Atau mungkin saja karena ada beban pikiran dengan berbagai problema. Ketika ditanyakan kapan, MS mengaku tidak ingat. Para orangtua berharap agar pihka kepala sekolah bahkan dinas hendaknya menginstruksikan kepada bawahannya agar tindakan kekerasan terhadap siswa-siswi harus dihentikan, karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tidak jamannya lagi, seorang guru memberikan sanksi kepada siswa dengan penganiyaan atau melakukan kekerasan secara fisik. hanya karena siswa tersebut tidak menyelesaikan pekerjaan Rumah (PR). LELY

Hentikan Tindak kekerasan terhadap Siswa

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT DESA PROVINSI BANTEN Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H / 2015 M

H. Khairul Amri Chan, SE, MM Kepala Badan

terhadap jalan yang belum dibetonisasi, DBMTR Banten menjamin akan dilakukan perataan bahkan rencananya hingga Lean Concrete (LC) sehingga dapat dilalui dengan nyaman tanpa buka tutup.”Untuk kelancaran arus lalulintas rencananya pada pelaksanaan arus mudik jalan ruas Saketi – Banjarsari dan Banjarsari - Simpang Malingping tidak akan ada buka tutup bahkan kami menargetkan untuk jalan yang belum dikerjakan untuk dilakukan perataan atau hingga sampai pada LC,” kata Kepada DBMTR Banten Widodo Hadi. Dikatakannya, upaya yang dilakukan Pemprov Banten dimasa Plt Gubernur Banten Rano Karno ini sebagai bukti kepedulian dan komitmen Pemprov Banten untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya di wilayah Banten Selatan. Pembangunan ruas jalan Saketi – Banjarsari dan Banjar-

sari – Simpang Malingping yang telah tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten tahun 2012 – 2017, serta peraturan Pemerintah Provinsi Banten No.2

(Persero), Tbk dengan total biaya Rp. 155.852.602.000 untuk pembangunan jalan sepanjang 19,80 km dengan lebar penanganan jalan 7 meter. Sedangkan

Tahun 2012 tentang Pembangunan Infrastruktur Jalan dengan Penganggaran Tahun Jamak pelaksanaannya dikerjakan oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembangunan Jalan Ruas Saketi – Banjarsari dilakukan oleh PT. Pembangunan Perumahan

pembangunan jalan Ruas Banjarsari – Simpang Malingping dilaksanakan oleh PT. Nindya Karya (Persero) Divisi VI dengan total biaya Rp. 159.877.291.000 untuk pembangunan jalan sepanjang 25,00 km dengan lebar penanganan jalan 7 meter. (ADVERTORIAL)

KALTENG, GPP Plt Kepala Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tangah, Plangkaraya, Rido mengatakan pengerjaan proyek peningkatan badan jalan di wilayahnya sama sekali tidak diketahuinya. Pemilik atau yang melaksanakan proyek tidak memberitahukannya baik liasan maupun tertulis. “Jadi, saya tidak tahu situasi proyek,” katanya ketika berbincang dengan Wartawan GPP di rumahnya belum lama ini. Ya, itulah yang

terjadi. “Saya tidak tahu tentang kegiatan itu, meski lokasinya di wilayah saya,” jelasnya. Camat Ruko .A. Sebayang mengatakan proyek itu sudah diukur oleh tenaga teknis dari dinas PU Kabupaten bersama Kasi Terantib kecamatan. Panjangnya400 meter dan lebar 2,30 meter. “Tentang pekerjaan menjadi kewenangan pelaksana proyek dan dinas PU Kabupaten,” kata Camat Ruko .A. Sebayang. Namun sangat disay-

angkan hasil pantauwan wartawan GPP Kalteng dilapangan, pelaksana peningkatan jalan itu di perpendek menjadi 200 meter dan diperlebar 4,50 meter. Diduga pelaksana proyek menghindari rawa sepanjang kurang lebih 20 meter, sehingga tidak sesuai dengan rencana awal. Dengan danya proyek itu, warga dirugikan karena lahnya diserobot. Alokasi dana untuk proyek Rp 539.000.000, dilaksanakan CV. Agafe Karya Palangka Raya. IBAN

Dipertanyakan, Proyek Peningkatan Badan Jalan di Desa Pujon

Ketua LSM LAKI Dhodo Widiar (kiri), Ketua LSM Pena Mas, Tarmizi Anwar (kanan)

12


Ragam


Kadin Dorong Peremajaan Truk di DKI JAKARTA, GPP Kadin DKI Jakarta mendukung sepenuhnya rencana peremajaan armada truk yang usianya sudah tua di wilayah DKI Jakarta. Sebab, 60 % truk yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta sudah di atas 15 tahun. Tentu karena sudah termasuk tua, harus dilakukan peremajaan sehingga tetap eksis dalam melaku-

kan pergerakan melancarkan perputaran ekonomi. “Kehadiran trucking menjadi kekuatan usaha logistik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak,” kata Edy Kuntadi seraya menambahkan sebagai truk sebagai alat distribusi mesti dipersiapkan secara baik sehingga kita dapat bersaing menghadapi implementasi masyarakat

ekonomi Asean (MEA) akhir 2015. Dia menembahakan pihaknya mendukung penuh upaya peremajaan armada truk yang beroperasi di Jakarta. Karena Iklim dunia usaha harus lebih kondusif untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan,” ujar Ketua Kadin DKI Jakarta, Edy Kuntadi di Jakarta saat bukan puasa bersama

TANGERANG, GPP Persiapan draft RUU Penyandang Disabilitas berjalan sangat lambat. Padahal, RUU Penyadang Disabilitas sudah resmi masuk sebagai prioritas dalam Program Legislasi Nasional atau proleknas 2015. Pasca disahkan sebagai RUU Prioritas 2015 pada Februari 2015, Komisi VIII DPR baru menidaklanjuti dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) RUU Penyandanng Disabilitas tiga bulan setelahnya, yaitu pada 19 Mei 2015. Proses kembali harus tertunda karena Daftar Inventaris Masalah (DIM) dari setiap fraksi, yang sedianya dihasilkan pada 8 Juni 2015, tidak kunjung rampung karena menunggu anggota fraksi dari Komisi VIII yang masih kunjungan kerja (Kunker) ke Amerika dan Spanyol. Pada dasarnya, kunker itu tidak perlu dilakukan mengingat untuk mendapatkan informasi yang sama dapat diperoleh dari berbagai cara, diantaranya dari masyarakat dan studi banding via internet. Pada saat ini proses persiapan RUU Penyadang Disabilitas masih tertahan dalam pembahasan DIM dari masing-masing fraksi. Setelah itu, Draft RUU masih harus melawati proses harmonisasi dan singkronisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Kondisi itu jelas mengece-

wakan sekaligus mengkwahtirkan , mengingat sisa waktu masa sidang DPR pada tahun 2015 tinggal menyisahkan kurang lebih lima bulan lagi. Sisa waktu itu sama dengan 70 hari kerja setelah dikurangi masa reses. Waktu yang tersisa harus di gunakan bukan hanya untuk melakukan persiapan RUU, tetapi juga proses pembicaraan Tingkat I dan Tingakt II bersama pemerintah yang bukan tidak mungkin membutuhkan waktu lama. Di lain sisi, pemerintah sudah menunjukkan komitmen lebih dengan menggelar rapat koordinasi antar kementrian/lembaga, dan sudah mengalokaasikann anggaran untuk pembahasan RUU Penyadang Disabilitas bersama DPR. Namun begitu inisiatif Pemerintah itu sangat tergantung kepada langkah cepat yang seharusnya di lakukan oleh Komisi VIII, karena peran pPemerintah baru akan di lakukan pada tahap pembicaraan Tingkat I dan II, atau setelah DPR meresmihkan RUU Penyandang Disabilitas menjadi usul inisiatif DPR dan mengirimkannya kepada Presiden Untuk di bahas bersama. Bedasarkan hasil tersebut, masyarakat penyandang disabilitas pada ssat ini mempertanyakan komtimen dari Komsi VIII dan

bahkan seluruh fraksi di DPR dalam mensahkan RUU Penyadang Disabilitas dengan segera pada tahun 2015. Untuk dapat menunjukan komitmennya, masyarakat Disabilitas mendesak agar : Komisi VII mempercepat proses persiapaan RUU Penyadang Disabilitas dan segera mensahkannya menjadi usul inisiatif DPR pada awal masa sidang I tahun persidangan 2015 dan 2016 yaitu, paling lambat 31 Agustus 2015, untuk kemudian dilakukan pembahasan bersama dengan pemerintah. Seluruh ketua fraksi dan pimpinan di DPR agar memberikan perhatian lebih kepada proses persiapan dan pembahasan RUU Penyadang Disabilitas, agar dapat segera disahkan menjadi UU pada tahun 2015. Sesuai dengan komitmen awal yang memasukan RUU Penyadang Disabilitas sebagai prioritas Prolegnas 2015. Mefokuskan upaya percepatan pembahasan kepada proses, seperti menghindari pembahasan pasal perpasal dan mendahulukan pembahasan dengan mengunakan clustering isu, dan tidak mengurangi substansi dari RUU, terutama yang menjadi kebutuhan dari para Penyandang Disabilitas. Marbun Dorhan

Lambat, Pembahasan RUU Penyandang Dissabilitas

Komisi D DPRD Langkat RDP dengan Dinas Terkait

LANGKAT, GPP Dalam mengemban tugas yang diamanatkan rakyat kepada para wakilnya yang duduk di lembaga terhormat yakni Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentu sudah sepatutnyalah para anggota dewan tersebut membela kepentingan rakyat dengan tidak mengesampingkan juga dasardasar hukum dan peraturan serta perundang – undangan yang berlaku namun tetap juga memperhatikan kepentingan pemerintah daerahnya. Hal tersebutlah yang mendorong komisi D DPRD Langkat mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para mitra kerjanya dari berbagai Dinas dan Instansi Terkait diruang rapat komisi D gedung DPRD Langkat, Jum’at (3/7). Mitra kerja yang diundang diantaranya seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pertambangan dan Energi serta Kepala Badan Lingkungan Hidup dengan topik pembicaraan di seputar adanya kerusakan jalan yang diakibatkan dari lalu lalangnya mobil angkutan barang bermuatan tonase melebihi kapasitas daya angkut, dari yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan. Ditengarai, jalan rusak tidak pada waktunya, karena kendaraan yang lewat bermuatan lebih.

dengan anggota Kadin DKI Jakarta dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo). Sementara itu Ketua Umum Aptrindo Gemilang Tarigan mengatakan, seluruh armada truk di DKI akan terintegrasi dengan sistem informasi angkutan barang (SIAB) yang sudah disiapkan PT.Telkom dan Aptrindo. Bahkan dia mengatakan peremajaan truk di DKI sudah mendesak mengingat 60 persen dari 17 ribu armada truk sudah

Ketua Kadin DKI Jakarta Edy Kuntadi

berusia di atas 15 tahun. “Jika armada sudah tua, tentu pergerakannya akan lambat. Karena itu dibutuhkan peremajaan,” jelasnya. GPP

DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI BANTEN Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H / 2015 M

Drs. Wahyu Wardhana, MA Kepala Dinas

TURUT BERDUKA CITA Pimpinan dan Staf GLOBAL POS-POS turut berduka cita atas meninggalnya:

NAZARUDDIN (67 Tahun)

di Sungai Liat, Pangkal Pinang, beberapa waktu lalu. (Almarhum adalah ayahanda dari LIAN SWartawan GLOBAL POS-POS di Bogor) Kiranya keluarga yang ditinggalkan almarhum, tabah menghadapi dan lekas terhibur.

Wakil ketua komisi D DPRD langkat H. Ajai Ismail SE, beserta anggota komisi lainnya juga sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan dan para pimpinan SKPD terkait tampak serius sedang berbincang – bincang saat berlangsungnya rapat dengar pendapat diruang rapat komisi D gedung DPRD Langkat Stabat.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dibuka dan dipimpin oleh wakil ketua komisi D DPRD Langkat H. Ajai Ismail SE, didampingi sekretaris komisi D M. Bahri SH, dan segenap anggota komisi D lainnya seperti ; ir. H. Munhasyar SPd, H.Ibrahim Azmi, Agus Salim, Marwan Sinarta Purba, Joni Sitepu, Sucipto, Amir Husin S.ag. MIS, Riska Purnawan ST serta Sekretaris DPRD Langkat Drs. Basrah Pardomuan. Saat itu terlihat hadir juga Kasubbag Humas Sekretariat DPRD Langkat Aidil Umar SE, staf ahli komisi D Surkani SE, dan dua orang staf komisi D masing-masing Rajab Lubis dan M.Gusthy Ade.

Dalam pantauan wartawan, inti dari RDP itu akan dibentuk Tim bersama dengan Dinas Instansi terkait seperti Perhubungan, Pertambangan dan Energi, Kepala Badan Lingkungan Hidup serta Satpol PP untuk selanjutnya melaksanakan peninjauan langsung kelapangan sekaligus melakukan usaha penertiban dan pembinaan terhadap para pengusaha termasuk pengusaha galian C dan juga melakukan sidak keperusahaan – perusahaan untuk pemeriksaan kelengkapan izin serta dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Anto

Jakarta, Juli 2015

Pa’bona Marbun Pem. Umum

BAPPEDA Kabupaten Musi Rawas Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H “Minal Aidin Walfaizin, Mohon Maaf Lahir & Bathin” IR. H. SUHARTO PATIH Kepala



Advertorial

13

Tugu Raja Pamahar Pardosi Diresmikan

Berdiri Kokoh di Pintu Masuk Parsoburan

P

esta peresmian Tugu Raja Pamahar Pardosi/Pintaomas Boru Sitorus di Parsoburan, Kecamatan Habinsaran, Tobasa berlangsung sukses. Ribuan keturunan Raja Pamahar termasuk yang datang dari perantauan tampak bersukaria dalam acara yang dihelat selama 8 sampai 9 Juli 2015. Diharapkan, bangunan tugu yang menelan biaya hingga ratusan juta rupiah tersebut mampu memperkuat kekerabatan di antara sesama generasi Raja Pamahar. Lebih dari itu, tugu yang berdiri kokoh di pintu masuk Parsoburan, itu akan menjadi ikon yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Parsoburan.

Perwakilan Generasi Raja Pamahar Pardosi dari Jakarta

Tugu Raja Parmahar pardosi

PARSOBURAN, GPP “Tugu ini sangat penting bagi kami generasi Raja Pamahar Pardosi. Merupakan sebuah kebanggaan karena bisa ikut berpartisipasi dalam pesta peresmian ini,” ujar Ramli Pardosi, salah seorang tokoh Pardosi dari Jakarta di lokasi acara. Ramli yang lahir di Garoga, Tapanuli Utara, mengaku sangat puas dengan suksesnya acara peresmian tugu tersebut. Sebagai tanah leluhur Pardosi, Parsoburan bagi Ramli

adalah memiliki nilai historis yang tidak bisa dilupakan. “Sebagai orang Batak, tanah leluhur Parsoburan harus dijaga dan ditinggikan,” katanya. Aman Pardosi, salah seorang penetua Pardosi di Parsoburan juga turut menyampaikan kekagumannya atas kebersamaan seluruh generasi Raja Pamahar. Dia menyampaikan rasa salutnya peresmian tugu berjalan lancar sejak dari awal perencanaan. “Ini membuktikan bahwa generasi Raja Pamahar

Pardosi mempunyai tali kekerabatan yang masih erat. Termasuk boru Pardosi yang juga banyak memberikan sumbangsihnya,” timpal Aman. Dalam kesempatan tersebut, generasi Raja Siagian yang secara khusus datang dari Hutagurgur, Kecamatan Silaen, juga menyampaikan silsilah singkat Raja Pamahar Pardosi. Dijelaskan, Raja Mardongan Pardosi yang salah satu anaknya adalah Raja Pamahar Pardosi merupakan anak dari Raja Mangarobean Siagian. Sedangkan Raja Mangarobean Siagian yang selanjutnya berganti marga menjadi Pardosi merupakan anak keempat dari lima bersaudara Raja Siagian. “Sehingga Pardosi masih punya satu adik yang bermarga Siagian,” ujar salah seorang penetua Raja Siagian disambut tepuk tangan meriah. “Di Hutagurgur kami masih menjaga dan merawat harta peninggalan Raja Mardongan Pardosi. Silakan berkunjung ke sana, lihatlah tanah leluhur kita itu.” IP/GPP

Penyambutan Kerangka Raja Pamahar Pardosi di Lokasi Tugu

Pemerintah Tangerang Selatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Mengucapkan

Retno Prawati. ST.MM Kepala Dinas

14


Advertorial


PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

BIRO KESRA SETDA BIRO KESRA SETDA BANTEN OPTIMALKAN FUNGSI TIM PENDAMPING BANTUAN MASYARAKAT Pengelolaan hibah dan bansos yang transparan, akuntabel dan berkeadilan di Provinsi Banten melalui penerapan sistem online sebagaimana dicanangkan PltGubernur Banten Rano Karno, Biro Kesra Setda Provinsi Banten secara simultan mempersiapkan agar penerapan Hibah Bansos secara online bisa segera direalisasikan yaitu dengan mempersiapkan perangkat keras dan perangkat lunak system IT dan menyiapkan SDM yang menanganinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Banten IrvanSantoso, S.Hut, MM menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi terkait dengan

penanganan hibah dan bansos, Pemerintah Provinsi Banten perlu menyiapkan system dan perangkat kerja pendukung, SDM yang handal dan amanah serta mampu melayani masyarakat dengan baik dan mempedomani aturan-aturan terkait dengan penanganan hibah dan bansos.

Sistem kerja sudah diatur dengan Peraturan Gubernur Banten No.56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Provinsi Banten, sedangkan perangkat kerja yang didukung teknologi IT terus disempurnakan, dan juga membina tenaga teknis yang berperan sebagai Tim Pendamping

Bantuan Masyarakat. Tugas, Fungsi dan Peran Tim tersebut terus dioptimalkan antara lain: a. Melakukan survey lokasi kepada lembaga yang mengajukan permohonan baik untuk kepentingan proses penganggaran maupun permohonan pencairan; b. Melakukan pengecekan lapangan atas dasar permohonan bantuan social tidak direncanakan yang disampaikan melalui web http://hibahbansos.bantenprov. go.id atau atas dasar informasi langsung dari masyarakat dan berkoordinasi aktif dengan Kepala Desa / Lurah setempat; c. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi lapangan dengan Petugas Pendamping Jamsosratu,

Pendamping PKH, dan TSK yang merupakan Binaan Dinas Sosial ProvinsiBanten; d. Mengevaluasi kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPI) dari Penerima Hibah dan Bansos; e. Membantu dalam penyelesaian tindaklanjut LHP dari aparatur pengawas baik BPK maupun inspektorat. Terkait adanya temuan BPK tahun 2014 dalam penanganan bansos tidak terencana, Irvan menjelaskan bahwa pihaknya sangat terbantu dengan keberadaan Tim Pendamping Masyarakat. “Mereka saat ini sedang terjun ke lapangan untuk membantu masyarakat penerima bantuan menyusun dan

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban sesuai rekomendasi BPK dan mudah-mudahan temuan tersebut dapat segera diselesaikan tindaklanjutnya dengan cepat dan akurat,” tegas Irvan. Alumni Institute Pertanian Bogor (IPB) Fakultas Kehutanan ini menjelaskan bahwa pihaknya beserta seluruh jajaran, khususnya Tim Pendamping Bantuan Masyarakat saat ini sedang dalam posisi semangat yang tinggi untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. “Hal ini antara lain karena adanya dukungan penuh dari pimpinan baik dari Plt. Gubernur Banten maupun Sekretaris Daerah,” pungkasnya. (ADVERTORIAL)

KEPADA MASYARAKAT YANG MEMERLUKAN PENDAMPINGAN, DAPAT MENGHUBUNGI TIM PENDAMPING BANTUAN MASYARAKAT SESUAI WILAYAH KERJA MASING-MASING, SEPERTI YANG TERTERA PADA TABEL INI.



Advertorial

15



DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

DSDAP KOMITMEN TINGKATKAN KUALITAS SDAP Banten Siapkan 346 Lokasi Air Bersih Cepatnya arus urbanisasi mengakibatPEMBANGUNAN REHABILITASI IRIGASI kan timbulnya beberapa permasalahan

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten telah memastikan bahwa untuk tahun 2015 ini ada sebanyak 13 daerah irigasi (DI) yang akan dilakukan rehabilitasi. Hal itu sesuai dengan hasil usulan masyarakat pada saat melakukan sosialisasi. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten H. Husni Hasan melalui Kepala Seksi Rehabilitasi Irigasi menuturkan bahwa pada awalnya memang ada 13 DI yang akan dilakukan rehabilitasi tahun ini. Namun demikian, ada satu DI yang pengerjaannya dilakukan secara multiyear, akhirnya satu kegiatan ini kami cancel. Karena dikhawatirkan akan bermasalah pada aturan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak. Jadi saat ini yang difokuskan ada sekitar 12 DI. Husni menjelaskan bahwa untuk tahun ini sedikit berbeda dengan mekanisme tahun lalu. Karena, kata dia, setelah tandatangan kontrak segala kegiatan dari tahap sosialisasi dan seterusnya itu dilakukan oleh pihak ketiga. Hal itu dilakukan guna efektifitas dalam proses realisasi fisiknya nanti.

“Karena kalau sebuah kegiatan disosialisasikannya langsung oleh pemilik kegiatan yang bersangkutan. Nanti kedepan saat proses realisasi fisik masyarakat sudah mengetahui dan tidak banyak mempertanyakan, bahkan mereka bisa langsung turut mengawasi jika ada kekurangan-kekurangan,” ujarnya. Sementara itu, Kasi Rehabilitasi Irigasi, Asep menambahkan bahwa target realisasi fisik dapat rampungkan pada bulan Oktober. Sehingga kami bisa melakukan PAO selama satu bulan pada bulan November. Diharapkan dengan adanya selang waktu yang cukup untuk melakukan PAO, diharapkan tidak ada lagi temua-temuan BPK alias nihil temuan. Bahkan untuk saat ini, kata Asep, kami menekankan kepada seluruh pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi untuk benar-benar merealisasikan pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan. “Kami ingin meningkatkan kualitas pembangunan, karena target tahun ini sesuai instruksi pimpinan. Semua kegiatan harus lebih baik kualitasnya dari tahun sebelumnya,” harapnya. (ADVERTORIAL)

DPRD Kabupaten Musi Rawas Mengucapkan

Dirgahayu Bhayangkara Ke-69 (1 Juli 2015) Yudi Fratama, SH Ketua Toyib Rakembang, S. Ag H. Yuzakir Mahmud, SH Wakil Ketua Wakil Ketua Nawawi, SH, MH Sekretaris

PIMPINAN BESERTA SELURUH STAF DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SERANG

Mengucapkan

Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H / 2015 M

yang berkaitan dengan lingkungan. Diantaranya kondisi kualitas air dan sanitasikhususnya di perkotaan. Pertumbuhan fasilitas air bersih dan sanitasi yang baik dalam dekade terakhir tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk perkotaan dan perdesaan yang sangat cepat. Akibatnya, jutaan penduduk hidup tanpa akses air bersih dan sanitasi yang baik, sehingga menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan masyarakat. Berbagai permasalahan sumber daya air, yaitu kurangnya suplai/pemenuhan air bersih, sistem drainase yang buruk serta ketersediaan sarana mandi,cuci, dan kakus (MCK) yang terbatas meyebabkan degradasi lingkungan dan derajat kesehatan, terang Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman (SDAP)

Provinsi Banten M.Husni Hasan, saat membuka kegiatan sosialisasi dan koordinasi penyediaan sarana dan prasarana air bersih tahun 2015, di Hotel Mambruk,Anyer, beberapa waktu lalu. Karena itu, sambung Husni, pihak DSDAP Banten menyediakan sarana dan prasarana air bersih setiap tahunnya, semata-mata untuk menambah cakupan pelayanan air bersih yang terintegrasi

Togel Makin Marak di Dairi

SIDIKALANG, GPP Judi jenis togel kembali marak di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Dari hari ke hari, perkembangan judi toto gelap atau biasa disebut judi togel di wilayah hukum Polres Dairi semakin marak dan cenderung leluasa. Dijual bebas, baik di warungwarung kopi maupun warung tuak di Kota Sidikalang, dan sudah berkembang ke kecamatan yang ada di Dairi. Seperti yang terpantau wartawan di ibukota Kabupaten Dairi Sidikalang, sejumlah warung menjual togel tersebut dengan menggunakan kupon khusus.

Sebahagian juru tulis (Jurtul-red) menjualnya melalui pesan singkat lewat SMS. Dilihat dari maraknya perjudian ini, dalam satu hari, hasil penjualan (omset-red) togel diduga mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Yakni, dua kali dalam satu hari, togel siang dan togel malam (tolam). Diakui, selama ini sekali-kali ada tindakan dari pihak Kepolisian setempat melakukan penangkapan, baik terhadap jurtul, maupun tukang rekap. Sementara bandarnya tidak tersentuh, diduga sebahagian bandar dimaksud dibekingi oleh piha-pihak tertentu. Pantauan wartawan di se-

DPPKAD Kabupaten Musi Rawas

Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H “Minal Aidin Walfaizin, Mohon Maaf Lahir & Bathin”

Drs. Odi Budiono, MM Kepala Dinas

dengan PDAM dan masyarakat. Alhamdulilah tahun ini kita akan merealisasikan 346 lokasi penyediaan sarana dan prasarana air bersih (sumur bor dan MCK), pembangunan bronchaptering reservoir dan perpipaan, serta pembangunan sumur bor produksi yang lokasinya tersebar di desa/kelurahan se-Provinsi Banten, pungkas Husni. (ADVERTORIAL)

H. GOTRI SUYANTO, SE, M.SOC.SC Kepala

jumlah warung-warung yang ada di kota seputaran Sidikalang, para penulis atau biasa disebut jurtul Togel itu, bebas menjulanya seakan tiada hambatan atau rasa takut dipergoki petugas dari kepolisian. Sementara jauh-jauh hari sebelumnya pihak Polres Dairi, bersama Muspida,tokoh agama, masyarakat, tokoh pemuda, OKP, ormas dan elemen masyarakat Dairi lainnya, sudah berulang melakukan kesepakatan atau komitmen terkait pemberantasan judi, terutama judi togel di wilayah hukum Polres Dairi yang pertemuannya berlangsung di Aula Mapolres Dairi. Namun hingga kini kelihatannya belum ada keseriusan pemberantasan tersebut, meliha fakta di lapangan, dari hari ke hari perkembangan judi togel dimaksud semakin menjadi-jadi, hingga ke pelosok desa di Kabupaten Dairi. Contohnya, setiap pukul 18.00 WIB, pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, banyak warga (pembeli-red) yang menanyakan nomor togel yang keluar. Sebaliknya, keesokan harinya pagi sekitar pukul 07.00 WIB, hal yang sama terulang kembali yakni, nomor togel malam (tolam-red) atau nomor KIM yang keluar. HLM/JLO/LELY

16

Edisi 54/ Thn III  16 - 31 Juli 2015

KELUARGA BESAR DINAS TATA KOTA , BANGUNAN DAN PEMUKIMAN TANGERANG SELATAN Mengucapkan:

Ir Dendi Prayandana MT Kepala Dinas

KELUARGA BESAR BP2T TANGERANG SELATAN Mengucapkan

Drs H Dadang Sofyan MM Kepala Dinas

Mantan Narapidana Boleh Ikut Pilkada

Recommend Documents