E,ME,N MANAI llSAHAl\lAlllND
ONESIA
TULISAN UTAMA
.
Snapshof Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Pengentasan Kem iskinan Haedar
Akib.........
............. 4
TINJAUAN
r
Reformasi WTO Bob
Widyahartono
..........
11
PEMIKIRAN
r
Pengaruh Antara Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja
dan Keterpaduan Kelompok dengan Keefektifan
Organisasi: Studi Kasus PD. Dharma Jaya Jakafia Basuki Ranto ..................14
r
Studi Efisiensi Perbankan lndonesia: Kasus 38 Bank Bermasalah Periode 1 991
lgnatius Roni
r
-1
997
Setyawan..........
.........23
Membangun Budaya Orientasi Pasar dan Konsekuensi: Sebuah Agenda Penelitian Suliyanto
r
Relationship Marketing and Small Business An Example from lndonesian Seaweed lndustry ......37 Tri Wismiarsi ............
JURUS
t
Value Based Managemenf Sebagai Alat Ukur Kinerja Perusahaan Berdasarkan Penciptaan Value Added .-...44 David Sukardi Kodrat
ON THE OTHER SIDE
r
Banting Stir Herry Soebhiantoro .............
50
RESENSI BUKU
r
Managing Difficult lnteractions: Get the Facts, ldentity Emotions, Respect Differences, Facilitate Resolution ...... 53
USAHAWAN NO. 05 TH XXXVIII 2OO9
-
1
5n apshot Dampak Kebijakan
Publik Dalam Program Pengentasa n Kem iski nan Haedar Akib
Analisis damPak kebiiakan pengentasan kemiskinan di lndonesia lebih menarik ketika dilihat dari tign PetsP*tif. Pertama, konteks desentralisasi Pemerintahan yang mewarnai wacana penYelenggaraan pemerintahan di berbagai negara. termasuk di lndonesia. Kedua, studi dampak kebiiakan selalu dikritisi oleh berbagai Pihak yang berkePentingan. Ketiga, esensi dan orientasi evaluasi kebiiakan yang semakin terlihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju.
masyarakat setemPat, serta tidak
andul penyelenggaraan
sejumlah negara,
mungkin pemerintah di tingkat nasional mampu melayani dan mengurusi segala kepentingan dan urusan masyarakat yang demikian kompleks. Desentralisasi
upaya mereformasi dan memodernisasi
juga dianggap sebagai respons atas tuntutan demokratisasi yang begitu besar karena Pemerintah daerah
pemerintahan di termasuk di lndonesia, cenderung bergerak ke arah desentralisasi. Hal itu terjadi sebagai pilihan strategis dalam pemerintahannya. Secara teoritis, desentralisasi dipahami sebagai penyerah-
an otoritas dan fungsi dari pemerintah
nasional kepada Pemerintah sub-
nasional atau lembaga independen (The
World Bank Group, Decentralization Su b n
atio
na
&
I Reg i o n a I E co n o m i cs, hllp'./ I
wwwl .worldbank.org.htm, h. 1, diakses, 22 Mei 2006). lde dasar desentralisasi adalah pembagian kewenangan di bidang pengambilan keputusan pada organisasi dengan tingkat yang lebih rendah (Daft, 1992). Artinya, jika pengambilan keputusan dilakukan hanya oleh sekelompok pimpinan dalam organisasi
USAHAWAN NO. 05 TH XXXVIII
2OO9
Pemerintahan diPahami sebagai lembaga atau institusiyang menyelenggarakan dan menyeimbangkan antara kebutuhan individu atau masyarakat akan barang-barang dan jasa/pelayanan publik (Dharma dan Simanjuntak, 2000: 59). Pemahaman itu sejalan dengan
terminologi ilmu pengetahuan sosial
konteks lndonesia, pemahaman ini sesuai
modern yang mengartikan pemerintah daerah sebagai sistem yang berfungsi bersama-sama dengan sistem lain dalam sistem yang lebih besar, karena semua (komponen) sistem tersebut berinteraksi satu sama lain (Leemans, A.F. 1970).
dengan asumsi bahwa organisasi pemerintah pada tingkat bawah
pemerintahan merupakan pelimpahan
maka dianggaptersentralisasi, sedangkan
jika pengambilan keputusan diserahkan kepada unit-unit organisasi yang lebih rend ah dia ngga p terdesentra lisasi. Pad a
(pemerintah daerah) lebih mengetahui kondisi dan kebutuhan aktual dari
4.
diharapkan lebih kreatif dan responsif dibanding pemerintah pusat terhadap berbagai kebutuhan masYarakat setempat (Leach et al, 1994'.128-151).
Dengan demikian, desentralisasi kewenangan dan f ungsi dari pemerintah
ke pemerintah daerah.
Motivasi
Snapshot Dampak Kebijakan Publik
desentralisasi berbagai negara dan
27) yakni: 1) sebagai instrumen pembangunan nasional, 2) demokratisasi, 3) kebebasan, 4) efisiensi administrasi, 5) perkembangan sosial dan ekonomi, dan
yang daerah menurutShah danThomson (2002: 3-4) adalah dikutip oleh Kammeier
-
sebagai berikut: transformasi ekonomi dan politik (Eropa Tengah dan Timur, Rusia); krisis politik akibat konflik etnik (Bosnis-Herzegovina, Ethiopia, Yugoslavia, Nigeria,5ri Langka, Af rika Selatan, Filipina);
kr'rsis politik akibat konflik regional (lndonesia. Madagaskar, Mali, Senegal, Uganda, Mexico, Filipina); meningkatkan
6) ko4flik antara tujuan dengan skala
pridritas. Berdasarkan pendapat
tersebut, dapat dipahami desentralisasi pada konteks lndonesia yang bertujuan untuk: 1) mengurangi campur tangan pemerintah pusat dalam masalah kecil
pada pemahaman Dye dan beberapa pakar (1981: 378) yang juga memper-
tanyakan mengapa pemerintah seringkali tidak tahu kebijakan yang telah dibuat. Menurut Dye, terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi dalam studi evaluasi kebijakan yang belakangan dideskripsikan sebagai eksperimentasi kebijakan.
1.
di tingkat daerah; 2)
meningkatkan pengertian dan dukungan rakyatdalam kegiatan usaha pembangunan sosial
partisipasi (Argentina, Brasil, Bolivia, Columbia, lndia, Pakistan, Filipina); kepentingan akses terhadap Uni Eropa (Republik Czech, Slovakia, Hungaria, Polandia); manuver Politik (Peru,
ekonomi; 3) menyusun program
perbaikan sosial ekonomi secara lebih realistis pada tingkat daerah; dan 4) melatih rakyat untuk mengatur urusan-
Pakistan); krisis fiskal (Rusia, lndonesia,
Pakistan); meningkatkan penyediaan pelayanan (Chili, Uganda, Cote D'lvoire);
nya sendiri dan membina kesatuan
untuksentralisasi (Cina, Turki, Uni Eropa);
Berdasarkan uraian di atas, jelas hwa desentra lisasi melah irkan otonomi daerah. Pemahaman ini dipertegas oleh Tjokroamidjojo (1 976: 82)yang menyatakan bahwa desentralisasi seringkali disebut pemberian otonomi. Dengan demikian,
nasional (Tjokroamidjojo, 2000: 1 -8).
perubahan defisit yang mengalar4i
ba
penurunan (Eropa Tengah dan Timur, Rusia); perubahan tanggung jawab terhadap penyesuaian program yang tidak populer (Af rika); mencegah kembali-
nya pemerintahan yang otoriter (Amerika Latin); mempertahankan
2.
aturan komunis (China); dan globalisasi dan revolusi informasi (sebagian besar negara). Adapun tujuan desentralisasi dapat diringkaskan menurut pendapat
berikan "memperhatikan".
reformasi dan modernisasi pemerintah-
3. Agen pemerintah memiliki
annya, serta pelaksanaan program
kepentingan tetap (vested i nterest) yang kuatdalam "mencoba" apakah
pengentasan kemiskinan di lndonesia.
Tujuan desentra lisasi pemeritahan yang relevan dengan tema yang dibahas - dikemukakan oleh Leemans (197 0: 17 -
program membawa dampak positif. Administrator seringkali melakukan percobaan untuk mengevaluasi
Kritik Teoritisi dan Praktisi
1.
.
Terhadap lmplikasi Kebijakan. Sikap skeptis berbagai kalangan
dampak program yang dibuat
terhadap implikasi kebijakan didasarkan
Tabel 'l Kategori dan Tujuan Utama Desentralisasi (H. Detlef Kammeier, Linking Decentralization to Urban Development, UN-HABlTAT,2002 Vol. 8 No. 1, h. 5) j--'-.
,;j:."b.-.:-1.:--,-
:
4.
Memperbaiki demokrasi dan keadilan di bidang politik.
Desentralisasi fiskal
Desentralisasi ekonomi
-
Pada
program dan kebijakan Yang sedang
--v-.:"
Desentralisasi administratif
bagaikan mencoba membatasi atau merusak programnya, atau memPertanyakan kompetensi admin istrator yang terlibat di dalamnya. Agen pemerintah blasanya memiliki investasi besar- organ isasi, fi nansial,
pisikal, dan psikologikal
.
' rateooii belentialisdsi Desentralisasi politik
Siapa kelompok target dan apa efek yang diharapkan? Pemerintah seringkali menghendaki tujuan yang "traCe off' (bertentangan) untuk memuaskan berbagai kelompok sekaligus. Ketika tidak ada kesepakatan mengenai tujuan program kebijakan, maka studi evaluasi akan diperhadapkan pada konflik kepentingan yang besar. Sejumlah program dan kebijakan lebih memiliki nilai simbolis. Program dan kebijakan tersebut tidak secara aktual mengubah kondisi kelomPok
menjadikan kelompok tersebut merasa bahwa pemerintah mem-
Kammeier (2002: 5), seperti termuat dalam tabel
dicapai oleh program.
target, melainkan semata-mata
konteks desentralisasi dapat mewarnai dan mewadahi penyelenggaraan pemeri ntahan suatu negara dan mencirikan bentuk
Penentuan apa tujuan yang akan
d ike rja ka n.
5. Sejumlah studi
Meningkatkan efisiensi pengelolaan pelayanan masyarakat. Memperbaiki kinerja keuangan melalui peningkatan kemampuan menggali sumber keuangan (pembiayaan) lokal dan keputusan belania vanq rasional. Menciptakan lingkungan investasi yang kondusif bagi perusahaan swasta dan pemenuhan tanggung jawab terhadap kebutuhan setempat.
empiris mengenai
dampak kebijakan yang dikerjakan oleh agen pemerintah mengalami berbagai hambatan atau gangguan
terhadap kegiatan Program
Yang
sedang berjalan.
6.
Evaluasi program memerlukan pemb iayaa n, fasilitas, waktu, dan pegawa i
yang mana agen Pemerintah tidak ingin berkorban dari Program Yang berjalan. Studi damPak kebijakan, seperti halnya sejumlah penelitian,
USAHAWAN NO. 05 TH XXXVIII 2OO9 _
5
membutuhkan uang untuk membiayai. Studi itu tidakdapatdilakukan dengan baik hanya bagaikan kegiatan
ekstrakurikuler atau paruh waktu. Penyiapan sumber daya untuk studi
tersebut berarti pengorbanan sumber daya program yang tidak ingin dilakukan oleh administrator.
Selain sikap skeptis di atas, administrator pemerintah dan pendukung program memikirkan berbagai untuk memberikan alasan mengapa temuan negatif dampak kebijakan harus ditolak. Begitu pula ketika menghadapi bukti empiris di mana program yang diunggulkan tidak berguna atau kontracara
produktif maka pihak tersebut menyatakan:
1. Efek program tersebut bersifat jangka panjang dan tidak dapat
efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981: 367). Menurut
Dye (1981: 367) dan Anderson (1984: 138),
semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan, baik yang langsung maupun yang akan datang, harus diukur dalam
bentuk efek simbolis atau efek nyata yang ditimbulkan. Output kebijakan adalah berbagai hal yang dilakukan oleh
pemerintah. Misalnya, pembangunan dan rehabilitasi jalan raya, pembayaran
tunjangan kesejahteraan
atau
tunjangan profesi, penangkapan
dipahami bahwa suatu suatu kebijakan kemungkinan akan membawa konsekuensi yang diinginkan atau tidak d iing inkan. Faktanya ia lah,
implikasi kebijakan pengetasan kemiskinan
(l
npres Desa Terting gal/
lDT, Program Pengembangan Kecamatan/PPK) dengan sasaran
orang miskin di berbagai wilayah lndonesia merupakan salah satu bukti nyata. lmplikasi kebijakannya terlihat misalnya melalui keberhasilan program tersebut dalam mengembangkan kegiatan ekonomi
terhadap pelaku tindak kriminal, atau
produktif masyarakat
penyelenggaraan sekolah umum. Ukuran yang digunakan adalah pengeluaran "perkapita" untuk jalan raya, kesejahteraan, penanganan
kemudahan akses masyarakat memperoleh pinjaman (modal bergulir), akses ke pasar, termasuk kemudahan akses memperoleh pelayanan
kriminal per 1 00.000 penduduk, persiswa
publik dan adanya peningkatan kualitas hidup masyarakat paskaprogram dilaksanakan. Kualitas
sekolah umum, dan sebagainya
miskin,
diukur pada saat sekarang.
(Anderson,
2.
Efek program tersebut menyebar
hidup masyarakat dapat dilihat dari fasilitas sosial, prasarana dan sarana,
3.
dan bersifat umum, karena itu tidak ada kriteria tunggal atau kesesuaian indeks yang dapat digunaan untuk mengukur apa yang dicapai. Efek program tidak jelas dan tidak dapat diidentifikasi dengan ukuran kasar atau statistik. Fakta yang ditemukan mengenai tidak adanya perbedaan orang yang
diukur dengan standar tertentu. Angka yang terlihat hanya memberikan sedikit Informasi mengenai outcome atau dampak kebijakan publik, karena untuk menentukan outcome kebijakan publik perlu diperhatian perubahan yang terjadi
(2) Dampak kebijakan terhadap situasi
dalam lingkungan atau sistem politik
atau kelompok lain selain situasi atau kelompok target. Hal ini disebut efek
4.
menerima pelayanan dan orang yang
tidak menerima berarti
bahwa
program itutidak intensif dan mengindikasikan perlunya lebih banyak
mengeluarkan sumber daya untuk pelaksanaan program tersebut.
5. Kegagalan mengidentifikasi
984: 1 36). Kegiatan tersebut
yang disebabkan oleh aksi politik. Pengetahuan mengenai jumlah dana perkapita yang digunakan untuk siswa dalam sistem persekolahan atau untuk kasus lainnya, tidak dapat memberikan informasi mengenai efek persekolahan terhadap kemampuan kogn itif, afektif, dan psikomotik siswa. Menurut sebagian pakar, seperti Dye (1
981: 366) dan Anderson
(1
984: 1 36-1 39),
sejumlah efek positif dari suatu program dapat menandai ketidak-
terdapat sejumlah dampak (manfaat) kebijakan yang perlu diperhatikan di
sesuaian atau bias dalam penelitian,
dalam evaluasi kebijakan, yakni: (1) Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok target. Obyek yang dimaksud sebagai sasaran kebijakan harus jelas, misalnya orang miskin, pengusaha kecil, anak sekolah yang tidak beruntung, atau siapa saja yang menjadi sasaran. Efek yang dituju oleh kebijakan juga harus ditentukan'
bukan pada program tersebut. Berdasarkan uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa sikap skeptisteoritisi dan praktisiseperti itu tidak sepenuhnya dapat diterima, karena realitas yang
ditemukan di lapangan justru
"berbeda". Adanya perbedaan dan bukti-bukti nyata yanga ditunjukkan dapat dipahami berdasarkan dampak kebijakan publik secara teoritis dan praktek sebagai berikut.
Dampak Kebijakan Publik.
Dampak kebijakan adalah keseluruhan
6.
1
USAHAWAN NO. 05 TH XXXV1II 2OO9
Jika berbagai kombinasi sasaran tersebut dijadikan fokus maka analisisnya menjadi lebih rumit karena prioritas harus diberikan
kepada berbagai efek Yang dimaksud. Lebih dariPada itu, Perlu
pendidikan, faktor lingkungan,
perwakilan (hak) politik, dan kebutuhan lainnya.
eksternalitas atau spll/over, karena sejumlah outcome kebijakan publik
sangat berarti dipahami dengan istilah eksternalitas. Faktanya ialah
kebijakan IDT dan PPK sebagai contoh telah melibatkan (langsung dan tidak langsung) berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha. aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, guru dan penyuluh kesehatan, kontraktor. dll. (3) Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa depan. Faktanya ialah dampak kebijakan IDT dan PPK misalnya, telah menguatkan fondasi ekonomi kerakyatan dan
kemandirian masyarakat miskin khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bahkan dapat dikatakan
bahwa dampak positif kebijakan tersebut meneguhkan keinginan masyarakat dalam merespons gagasan otonomi daerah yang baru dimulai pelaksanaanya sejak tahun 1999 (UU Nonor 22 dan UU Nomor 25, yang kemudian diganti dengan
Snapshot Dampak Kebijakan pubtik
juga sulit mengukur manfaat tidak langsung dari
(6) Tentu saja,
32tentang Pemerintahan UU Nomor 33 tentang dan Daerah UU Nomor
Pusat dan Daerah)'
kebijakan terhadap komu nitas yang dituju oleh suatu program kebijakan. Faktanya, hal ini sesungguhnya dapat
bentuksumberdaYa dan dana (uang)
dilihat dari dampak simbolis kebijakan,
Perimbangan Keuangan Pemerintah
(4) Biaya langsung kebijakan, dalam
misalnya di bidang pendidikan terlihat dari perubahan sikap dan perilaku warga masyarakat untuk menjadi sadar akan arti penting
yang telah digunakan dalam
program. FaktanYa ialah berbagai lembaga penYandang dana telah merealisasikan programnya. Hal ini logis dan sejalan dengan Program
pendidikan atau di bidang kesehatan melalui sikap dan perilaku terdidik atau cerdas dan perilaku sehatyang
pengentasan kemiskinan .yang
dibiayai oleh berbagai pihak, termasuk Bank Dunia, United
ditunjukkan.
Nations Development Program (UNDP), pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.
Secara teoritis, "dampak kebijakan " tidak sama dengan "output kebijakan." Oleh karena itu, menurut Dye (198'l :
(5) Biaya tidak langsung kebijakan, yang
368), penting untuk tidak mengukur
mencakup kehilangan peluang
manfaat dalam bentuk aktivitas pemerintah semata. Hal ini perlu
melakukan kegiatan-kegiatan lain. B iayatersebutseri ng tida k diperh itun g-
dicermati karena yang seringka literlihat adalah pen g u kuran aktivitas pemerintah
kan dalam melakukan evaluasi kebijakan, karena sebagian tidak
-
dapat dikuantifikasi. Faktanya ialah tidak bisa dipungkiri bahwa program
yang dijalankan akan melibatkan berbagai pihak yang dengan keterlibatannya menghalang i melakukan
kegiatan lain, misalnya anak dan anggota keluarga dari masyarakat
patan membantu orang tuanya bekerja menjadi hilang atau berkurang.
bertujuan untuk menilai manfaat kebijakan. Evaluasi kebijakan merupa-
kan kegiatan yang menyangkut perkiraan atau estimasi dan penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampaknya. Sebagai penguatan atas konsep, pendekatan dan kriteria pengukuran dampak suatu kebijakan, maka berikut ini disajikan hasil penelitian Tim World Bankyang dikoordiniroleh penulisselaku
advisor
KPEL (Kemitraan Pengembangan Ekonomi Lokal) Bappenas beberapa tahun lalu.
dimana salah satu judul penelitian yang relevan dengan tulisan ini adalah studi
dalam menilai dampak kebijakan publik,
dampak kebijakan program pem-
perlu ditemukan identitas perubahan dalam lingkungan yang terkait dengan
berdayaan masyarakat, melalui proyek P2KP, P2D, CERD, dan WSLIC. Pada kajian kebijakan pemberdayaan masyarakat inihubungan sebab akibat d itelusuri dengan pendekatan pemetaan
terse but.
Kegiatan analisis dampak ekonomi internal kebijakan yang disponsori oleh
,
kebijakan, baik simbolis maupun material. terhadap satu atau beberapa kelompok sasaran merupakan esensi yang mencirikan dampak kebijakan publik. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (1984: I51) bahwa evaluasi kebijakan meruakan kegiatan yang
mengukur output kebijakan. Dalam menjelaskan determinan kebijakan publik, ukuran output kebijakan publik sangat penting diperhatikan. Namun,
upaya mengukur aktivitas pemerintah
rniskin yang dulunya turutmembantu
.kegiatan orang tua, harus berada di bangku sekolah untuk belajar pada jam tertentu. Hal ini berarti kesem-
Oleh karena itu, segala macam efek yang merupakan konsekuensi dari suatu
lembaga penyandang dana nasionaldan
Tema penelitiannya adalah CDD (Community Development Driven)
komponen kebijakan yang meliputi: Konsep, Prosedur, Proses. Hasil, dan
internasional merupakan bukti nyata
Manfaat. Matriks hubungan elemen
dan jawaban atas
keberdayaan dan sebab-a kibat program
si
kap skeptis tersebut.
Tabel 2. Deskripsi Komponen Program Pemberdayaan
Dasar pemikiran lahirnya kebijakan dengan mencermati visi, misi, tujuan, sasaran dan target setiap program pemberdayaan masyarakat ,KetentUair,.Peraturan;.Syarat, Struktur, Administrasi, Manajemen, Budgeting atau pedoman yang ditetapkan untuk menjalankan program Mekanisme berjalannya prosedur, kemandirian, ketaatan, penyimpangan atau kendala yang dihadapi pada program pemberdayaan Flasif,yang dicapai oleh kegiatan program, kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan harapan Manfaat yang dirasakan, dampak langsung maupun tidak langsung
memberikan gambaran signifikan pencapaian sasaran setiap kebijakan.
Tujuan penelitiannya adalah 1) melakukan perhitungan Economic Internal Rate of Return (EIRR) untuk proyek-proyek prasarana desa (kecuali
P2KP),2) menganalisis secara luas dampak makro-ekonomi dari manfaat yang ditimbulkan oleh prasarana dan aktivitas pendukung lainnya, dan 3)
melakukan perhitungan kembali (recosting) biaya yang digunakan untuk
membangun infrastruktur dengan menggunakan Harga Satuan yang diterbitkan pemerintah daerah. Sedangkan, sasaran yang diharapkan sebagal hasil studi adalah:1) teridentifikasinya besaran dampak ekonomi program; 2) efisiensi CDD
USAHAWAN NO. 05 TH XXXVIII 2OO9 -
7
Snapshot
Da
m Pak
r"!lluk!-!Ybl'k ditingkatkan, pengelola diharapkan
versus kontraktor; 3) pengembalian
mencermati efisiensiyang diperolehagar
ekonomi Program; dan 4) program untuk pemmanfaat linerla
.r"?t"a
selaras dengan kualitas dan standar, program pembangunan desa agar selalu melibatkan masyarakat secara aktif dari awal hingga akhir, dan sebagai proses
belaiaran dan partisipasi masyarakat'
iasil yang dicapai dari penelitian
tersebut d-ideskripsikan sebagai beri kut: Dertama, damPak ekonomi Program icoo) terfraaap kesejahteraan, meliputi adanya peningkatan cukup berarti pada kesejahteraan masyarakat dan keg iatan ekonomi lokaldan adanya kegiatan perputaran ekonomi dalam desa/kelurahan' Kedua, perbandingan efisiensi pendekatan program menunjukkan bahwa: sederhana 1 ) infrastruktur berteknologi oleh masyarakat lebih efisien daripada
pembelajaran maka disarankan untuk
mengefektifkan sistem monitoring, memperbaiki sistem administrasimanajemen ProYek, meningkatkan
kinerja BKM dan pengelolaan BKM-UPK, dan meningkatkan kegiatan operasi dan
pemeliharaan. Sementara itu,
pengukuran dan penilaian hasil penelitian yang menunjukkan hubungan kualitas
oleh kontraktor (penghematan 20% 50%) dan 2) kualitas bangunan infra-
manajemen dasar ProgramiProYek dengan kePuasan atas Pelaksanaan program/proyek dapat divisualkan ke dalam tabel empat kali empat (empat
tingkat pen gemba lian
tabel, empat kolom) berikut ini. (Tabel 3) Berdasarkan hasil penelitian di atas
struktur cukup baik dan dinikmati oleh masya rakat. Keti ga,
manfaat Program adalah:
'1 )
dapat dikritisi bahwa jika dampak (manfaat) kebijakan meruPakan
infrastruktur melalu pemberdayaan
cukup memberikan damPak terhadaP
sesuatu yang diharapkan dan terbukti sesuai harapan maka berarti rangkaian hasil diperoleh konsisten mulai dari konsepsi, prosedur, proses, hasil, dan manfaat. Dengan kata lain, hasil studi kebijakan dan studi evaluasi harus konsisten dengan hasil studl dampak'
masyarakat, 2) besaran EIRR dan GIM p"r[rttt"n modal - (P2KP) berpengaruh
bagi peningkatan manfaat ekonomi & Qol. keempat, pemberdayaan sebagai
pembelajaran, karena keemPat program CDD membawa damPak terhadap Peningkatan kemamPuan
Tetapi, jika hasil berbeda dengan
masyarakat dalam pembangunan desa/ kelurahan, walauPun belum sesuai
dengan tujuan Program. Rekomendasi Yang dibuat terkait dengan penelitian tersebut adalah tim
memelihara infrastruktur (manfaat ekonomis 10
pemelihara Perlu
tahun). Khususdalam P2KP, pemda perlu
intervensi Penambahan modal, monitoring Pinjaman bergulir
harapan maka perlu dilihat inkonsistensi
i
tahapannya, termasuk melihat apakah manfaat itu dirasakan oleh kelompok sasaran karena adanya program yang dievaluasi, ataukah justru hasil stimu lasi
dan motivasi dari program lain yang diklaim sebagai damPak (manfaat) program Yang diteliti, atau karena kesadaran Yang tumbuh dalam diri
Tabel 3
dengan Prt s Manajemen Dasar Proyek Hubungan Kualitas asan atas Pelaksanaan
masyarakat seiring dengan perjalanan
waktu.
Penutup
5ebagai penutup perlu dicermati dua hukum urnum Profesor James Q' Wilson yang dikutip oleh Dye (1984:379), untuk merigatasi semua kasus penelitian dampak
kebiiakan dalam ilmu Pengetahuan sosiai. HukumWilson pertama ialah, semua
intervensi kebijakan dalam permasalah-
an sosial menghasilkan efek
Yang
diharapkan-sekiranya penelitian dilakukan oleh orang atau teman yang meng-
implementasikan kebijakan tersebut' Hu kum
Wilson kedua, tidak ada intervensi
kebijakan dalam permasalahan
sosial
menghasilkan efek yang diharapkan sekiranya penelitian dilakukan oleh pihak [etiga yang independen, lebih khusus lagioleh pihakyang skeptis pada kebijakan tersebut. Bagi penulis, selaku pemerhati yang tertarik mencermati
dampak kebijakan publik tentu
saja
memposisikan diri sebagai penganjur kedua hukum umum Qilson!E
Anderson, James E 1984. Public Policy Making' CBS College Publishing.
WorldBankkerjasamadenganBappenas 2006'
Studi Evaluasi Dampak Kebiiakan Program
Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat
Otonomi Daerah BaPPenas Jakarta' Daft, Richard L. 1992. organization Theory and Deslon. West Publishing Company Singapore' oharmi, Surya dan Pinondang 5imanjuntak Paradigma Birokrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah, Jurnal Bisnis dan Birokrasl, Vol' lll No' 3 Oktober 2000. Dve,ThomasR. 1g81 lJnderstanding PublicPolicy
Prentice-Hall lnc., Englewood Cliffs, N J' Kammeier, H. Detlef. Linking Decentralization tolJrban Development, United Nation Human Settlemens Programme, UN-HABITAT, 2002 Vol. 8 No. 1.
et at. 1994. The Changing Organisation and Management of Local Givernment. London: Macmillan Press LTD'
Leach, Steve
Kualitas Manajemen Dasar P
Leemans, A.F. 1 gT0 Changing Patterns of Local Governmenet, lnternational Union of Local
Authorities, the Hague.
Sangat Puas (SB)
The World Bank Group Decentralization
&
Subnational Regional Economics What' Why'
and Where, http://wwwl worldbank orgi
Puas (KG)
publicsector/Decenralization htm' diakses 02
April 2004.
Kurang Puas (SK)
Bintoro Tjokroamidjojo, '
T|DAK PUAS (BM) Catatan:
SB =
8.
Sebagian
Besar; KG = Kurang; SK =
USAI-IAWAN NO. 05 TH XXXVIII
l9l6
Pengantar
arlministraii Pembangunan' LP3ES Jakarta' T,okroamioioio, Binto o Feformasi Birokraqi kc ' Birok'asr Arah 6ood GovetnanLe. Bisnis dar
2OO9
Sangat Kurang; BM
=
Bermasalah
Nomor 1A/olume
1
Juli 2000
