Malu Jadi Negara "Pengekspor" Asap

BERANDA

KOMUNIKA Editorial

Sudah agak lama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan hal ini. Namun ada baiknya diungkap kembali sekarang, pada saat kabut asap kembali menyelimuti sebagian wilayah nusantara dan dipermasalahkan negara tetangga. Saat itu, Sabtu, 22 April 2006, dalam acara pencanangan Gerakan Indonesia Menanam dalam rangka Hari Bumi di Kemayoran Jakarta, presiden menyampaikan sambutan yang sangat jujur: beliau mengaku malu karena Indonesia dijuluki sebagai negara "eksportir" asap. "Kita malu tiap tahun mengirim asap ke Malaysia, Singapura dan daerahdaerah lain. Lebih baik kita mengekspor kerajinan rakyat kita yang luar biasa hebatnya, bukan asap," kata presiden. Presiden menganggap, "ekspor" asap ke negara tetangga telah membuat bangsa Indonesia mendapat penilaian yang kurang baik di mata negara lain. Oleh karena itu, presiden mendesak jajaran terkait untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi setiap tahun, terutama pada musim kemarau, di berbagai wilayah di tanah air. “Saya ingin melihat pada Juli, Agustus, September, tidak ada lagi asap diekspor. Kalau pun ada, mudah-mudahan jumlahnya sangat-sangat kecil,” tambah Presiden Yudhoyono. Kini, lima bulan berlalu, imbauan presiden ternyata belum juga menyentuh hati para pemilik lahan dan para penjarah hutan yang suka bermain api. Buktinya, seiring datangnya musim kemarau, titik-titik api kembali membara di berbagai wilayah, terutama di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat. Dan seperti biasa, asap pembakaran lahan dan hutan kembali membuat gelap suasana. Awalnya hanya mengganggu pandangan dan pernafasan manusia di dua provinsi tersebut, akan tetapi lambat-laun merembet juga ke langit negara tetangga Malaysia. Kecaman dan protes pun berdatangan, bukan saja dari negara tetangga, namun juga dari para aktivis lingkungan hidup di dalam dan luar negeri. Mereka menuntut kebakaran--atau pembakaran--lahan dan hutan segera diatasi, kemudian pelakunya segera ditangkap dan diadili berdasarkan hukum yang berlaku. Mereka geram, karena kasus pembakaran lahan dan hutan ini sudah terjadi berulang-kali, dan terus saja terjadi kendati presiden jauh hari sebelumnya sudah mengingatkan agar hal itu dicegah. Para pelaku pembakaran tampaknya lebih mementingkan pertimbangan ekonomi, yakni membuka lahan dengan cara cepat, mudah dan murah, daripada memikirkan kerusakan ekologi dan dampak sosial yang terjadi. Mereka tidak mempedulikan berapa hektare vegetasi dan kompleksitas rantai kehidupan di dalamnya yang musnah dilalap api. Mereka tak mau tahu berapa luas daerah tangkapan air dan ruang terbuka hijau yang hancur jadi abu dan hilang dari peta bentang alam. Mereka enggan melihat deretan angka-angka rupiah yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memadamkan lahan dan hutan-hutan yang terbakar. Mereka pun menutup mata dan telinga terhadap imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar pembakaran lahan dan hutan segera dihentikan karena asapnya dapat mengganggu kehidupan sosial di dalam maupun di luar negeri. Dalam kasus pembakaran lahan dan hutan ini, harga diri bangsa tampaknya telah dikesampingkan dan dikalahkan oleh merajanya tuntutan ekonomi. Para pelaku pembakaran mendudukkan keuntungan pembukaan lahan sebagai panglima dan sebaliknya menyepelekan aspek-aspek non-ekonomis dalam sub-ordinat yang dapat dipandang sebelah mata--tak peduli hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak atau bahkan seluruh bangsa Indonesia sekalipun. Melihat kenekatan mereka, tampaknya sudah saatnya aparat bertindak tegas. Para pelaku pembakaran--siapapun dia--beserta dalang yang berada di balik pembakaran itu harus ditangkap dan diadili. Ketegasan pemerintah adalah shock therapy yang sangat diperlukan untuk menimbulkan efek jera bagi para pelaku pembakaran lahan dan hutan.**

RANA

Malu Asap Kebakaran Hutan Sebagai warganegara Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia, saya merasa malu dengan kabut asap kebakaran yang menutupi sebagian wilayah Malaysia. Saya malu karena orang-orang Malaysia bilang asap itu datangnya dari pembakaran lahan/hutan di Indonesia. Kalau benar, saya mohon asap itu segera ditanggulangi. Saya sendiri waktu di KL (Kualalumpur--Red) merasa risih karena sering dibilangin, "Tuh, asap dari negaramu!" Padahal asap itu datangnya hampir tiap tahun. Mohon perhatian. Nuryati Pondok Betung, Tangerang, Banten E-mail: [email protected]. Tindak Tegas Pembakar Lahan dan Hutan Saya mendukung pemerintah menindak tegas para pembakar lahan dan hutan. Tindakan mereka hanya mencari keuntungan pribadi namun menyengsarakan banyak orang. Tindakan tegas akan membuat mereka jera dan berpikir panjang sebelum membakar lahan/hutan. Hanya saja hukumannya perlu dibedakan antara orang suruhan (buruh yang diupah untuk membakar) dengan pemilik lahan atau yang memerintahkan pembakaran. Mestinya yang menjadi otak, hukumannya lebih berat. Sidik Sujendro Bendogantungan, Klaten, Jateng E-mail: [email protected]. Buku Murah Orangtua memiliki peran besar untuk membuat anak gemar membaca. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan buku-buku bacaan atau mendongengkan anak dengan cerita-cerita. Memang membina minat baca atau membudayakan gemar membaca semestinya dimulai sejak dini. Perlu ditanamkan kesadaran untuk terus menggali ilmu. Selain itu juga ditunjang dengan harga buku yang murah meriah. Saat ini kebanyakan harga buku-buku relatif kurang terjangkau. Untuk orang yang sudah berpenghasilan mungkin tidak bermasalah, tapi bagaimana dengan pelajar yang belum mempunyai penghasilan? Karena itu perlu dipikirkan bagaimana membuat harga buku menjadi terjangkau oleh semua orang, khususnya para pelajar. Budi Priyono Karyawan, PT Sapta Miles Indonesia Jakarta

Meningkatkan Minat Membaca dan Menulis Minat baca bangsa kita sangat kurang, perlu ada cara meningkatkan minat baca, terutama untuk generasai muda, perlu dilakukan sosialisasi menumbuhkan minat baca. Sebaiknya minat membaca perlu juga diiringi dengan minat menulis, sehingga apa yang didapat dari buku dapat dituangkan dalam tulisan, dengan begitu ilmu akan terus tertransfer dan dapat terus berkembang. Buku bacaan pun perlu dikemas menarik dan mudah dipahami, jadi tidak membosankan untuk dibaca. Saya sendiri senang membaca mengenai profil orang sukses. Untuk penerbit buku juga harus lebih intens melakukan sosialisasi mengenai buku terbitan terbaru, misal dengan mengadakan bedah buku yang menghadirkan penulisnya, dengan begitu terjadi interaksi. Bahkan diadakan lomba menulis, karena untuk menulis dia harus banyak membaca dulu.

foto: gun

Woro Hendriati Yustisia Team leader, Indosat Call Center Jakarta

Siapa bilang pemanfaatan perangkat TI canggih hanya di Jakarta? Masyarakat daerah kini juga banyak yang sudah melek TI. Tampak dua warga Pontianak sedang mencari informasi melalui komputer layar sentuh (touch screen) yang disediakan oleh Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah (BKIKD) Kalimantan Barat.

2

Buat Bacaan Menarik Bacaan akan menarik jika disertai gambar penunjung, jadi pembaca tidak jenuh, saya lebih senang membaca bacan ringan seperti majalah.

Diterbitkan oleh:

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP dan Para Kepala Pusat di BIP Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, Tahsinul Manaf, Soemarno Partodihardjo, Sri Munadi, Effendy Djal, Ridwan Editor/Penyunting: Illa Kartila, MT Hidayat, Dimas Aditya Nugraha Pra Cetak: Farida Dewi Maharani Desain D Ananta Hari Soedibyo Riset dan Dokumentasi Maykada Harjono K. Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538, 3840841 e-mail: [email protected]

desain cover: ahas. foto: mth, imagebank

Malu Jadi Negara "Pengekspor" Asap

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut. Isi KomunikA dapat diperbanyak, dikutip dan disebarluaskan, sepanjang menyebutkan sumber aslinya.

Yang terpenting minat baca, harus di pupuk dari anak usia dini, misal dengan sering membacakan buku kepada anak, atau membawa anak ke toko buku. Sekarang kan sudah banyak buku untuk anak, bahkan ensiklopedia anak juga sudah ada, dan dikemas dengan menarik dengan full gambar dan full color. Membiasakan anak membaca sejak dini lebih mudah dibanding memulai saat anak sudah dewasa, karena membaca itu masalah kebiasaan. Anah Mariayanah Karyawan, PT. Synergi

Edisi 10/Tahun II/Juli 2006

KESRA

KOMUNIKA

Kiprah Indonesia Berantas Buta Aksara

K

emampuan membaca dan menulis masyarakat di beberapa wilayah memang masih memprihatinkan. Syukurlah, banyak pejabat daerah di Indonesia yang panjang akal dan pintar mencari trik untuk menanamkan kebiasaan baca-tulis. Salah satunya adalah yang dipraktekkan Aris Tarmidi tadi, merazia warga yang lewat di jalan. “Berkat razia PBH (pemberantasan buta huruf--Red) yang dilanjutkan dengan kejar paket A ini, warga yang nggak bisa baca tulis di Kecamatan Cantigi sekarang tinggal 10%,” kata Aris bangga. Cantigi adalah salah satu kecamatan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) bidang pendidikan paling rendah di Indramayu. Tapi tentu saja masih ada trik-trik lain yang juga cukup efektif. Misalnya yang dilaksanakan di Bondowoso, Jawa Timur, di mana setiap aparat pemerintah daerah diberi "kewajiban" membina satu orang buta aksara sampai bisa membaca dan menulis.

foto: imagebank

Menjadi Model Dunia Mungkin karena dipandang "kreatif" dalam memberantas buta aksara, negara-negara Asia dan Pasifik mengusulkan pola pemberantasan buta aksara di Indonesia menjadi model internasional untuk disosialisasikan ke seluruh negara yang besar jumlah buta aksaranya. Dirjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas, Ace Suryadi, mengatakan usulan tersebut disampaikan negara-negara Asia dan Pasifik dalam seminar keaksaraan di Pakistan pada Mei lalu.

Edisi 10/Tahun II/Juli 2006

"Model-model yang dilaksanakan di Indonesia memang belum ada di negara mana pun. Antara lain, model Bondowoso yang menggunakan pendekatan struktural di mana setiap aparat pemerintah daerah diharapkan membina satu penduduk buta aksara," kata Ace dalam keterangan pers terkait persiapan peringatan Hari Aksara Internasional ke-41. Ia mengatakan pendekatan struktural pada awalnya dilakukan oleh Kabupaten Bondowoso dengan mengerahkan aparat-aparat terkait di wilayah tersebut. Model ini ditangkap oleh Mendiknas, Bambang Sudibyo, dan dibawa ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga keluar Inpres No 5/2005 yang berlaku di seluruh Indonesia. Inpres tersebut, antara lain, menginstruksikan seluruh menteri terkait, gubernur, bupati/walikotamadya, sampai ke pejabat di bawahnya. Bahkan, sampai ke tingkat RT/RW untuk menggalakkan pemberantasan buta aksara ini. Ada juga model horisontal bekerja sama dengan lembaga sosial masyarakat (LSM), seperti Kowani, Fatayat NU, Aisyiah Muhammadiyah, dan sejenisnya. Termasuk, inovasi dengan mengerahkan mahasiswa yang Kuliah Kerja Nyata (KKN). Trik pengenalan aksara ini dengan menggunakan bahasa ibu, seperti bahasa Jawa dan Madura. "Untuk bahasa Bugis tengah disusun programnya, sedangkan penggunaan bahasa Sunda sudah mulai diterapkan dalam bentuk uji coba," kata Ace. Program tersebut juga melibatkan tenaga mahasiswa yang ternyata lebih efektif dan menarik masyarakat ketimbang menggunakan tenaga Unit Pelaksana Teknik (UPT) di lapangan dari instansi yang ada, katanya. Metode inovasi lainnya, seperti yang dilakukan oleh salah satu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Bekasi yang mengharuskan untuk kursus menjahit di sana harus lebih dulu bisa membaca. Dengan cara ini, sekitar 1.000 orang yang berminat menjadi penjahit akhirnya bisa menbaca setiap tahunnya. Aneka Metode Metode iqra yang sebenarnya ditemukan untuk latihan membaca Alqur'an secara cepat juga tergolong efektif, oleh karena itu metodenya diambil dan diadopsi untuk memperkenalkan huruf Latin kepada masyarakat. Inovasi untuk menumbuhkan pemahaman terhadap aksara adalah dengan menggunakan alat-alat permainan, seperti permainan huruf, kata, kalimat. Jika dengan metode biasa membutuhkan waktu enam bulan, tetapi dengan permainan ini hanya butuh waktu sebulan. Pendekatan lain melalui model Sanggar Pendidikan Anak Saleh (Spas) di Goa yang ada di setiap desa di wilayah itu, sehingga memudahkan masyarakat masuk ke sana. Termasuk juga, model menjangkau yang tak terjangkau. "Di wilayah-wilayah terpencil di pulau-pulau di Sulsel, Riau, Sangihe Talaud, dan sebagainya pada umumnya anak-anak dan orang tuanya tidak bersekolah, sehingga anak-anak bisa ikut program paket kesetaraan dan orang tuanya program keaksaraan," kata Ace. Aneka model pembelajaran memang perlu diterapkan di Indonesia mengingat karakteristik penduduk Indonesia yang heterogen. Masyarakat

nantinya dipersilahkan untuk memilih sendiri model mana yang sekiranya sesuai dengan karakteristik budaya setempat. Indonesia menargetkan pada 2009 menurunkan buta aksara usia 15 tahun ke atas hingga tinggal lima persen. Ace mengatakan kegiatan melek huruf ini bukan sekadar bisa baca tulis. Akan tetapi, juga sampai kepada memahami bacaan tersebut dan menuangkan gagasan-gagasannya baik lisan maupun tertulis. Untuk itu, pihaknya sudah mengeluarkan standar kompetensi keaksaraan (SKK). Sembilan Ibu Negara Berantas Buta Aksara Dalam kaitan memperkenalkan model-model pemberantasan buta aksara di Indonesia ke seluruh dunia, Ibu Negara Ani Susilo Bambang Yudhoyono akan berangkat ke AS pada September 2006 ini. Pertemuan yang diikuti sembilan ibu negara itu membahas pemberantasan keaksaraan di negara masing-masing. Hadir dalam acara tersebut antara lain ibu negara RRC, India, AS, Pakistan, Bangladesh, Meksiko. dan AS. Di AS sendiri buta aksaranya masih 11 persen, terutama di kalangan penduduk imigrannya. Sementara itu, Direktur Pendidikan Masyarakat (Dikmas) PLS Depdiknas Sudjarwo mengatakan, di awal-awal kemerdekaan Indonesia sebanyak 97 persen penduduk usia 15 tahun ke atas menyandang buta aksara. Pada 2005 angkanya turun menjadi 9,55

foto: imagebank

Juli lalu, Camat Cantigi Kab Indramayu Jawa Barat, Aris Tarmidi, menggelar sweeping. Bukan sweeping sembarang sweeping, melainkan sweeping “BH” alias buta huruf. Razia digelar pagi hari di jalan raya di depan Balai Desa Panyingkiran Kidul, Kecamatan Cantigi. Warga yang lewat, entah naik sepeda, berlenggang, atau memanggul pacul, dihentikan aparat. Mereka diminta membaca, menulis, dan menghitung. Hasilnya, banyak warga yang gemetaran, karena tak semua warga bisa baca-tulis dengan lancar. Warga yang masih payah baca-tulis ini dicatat identitasnya dan diwajibkan ikut kejar (kelompok belajar) paket A.

persen atau 14.595.088 orang untuk 15 tahun ke atas. Pada semester pertama 2006 turun menjadi 8,36 persen atau 13.182.492 orang. Dua per tiga dari angkat tersebut disandang oleh kaum wanita. Faktor penyebabnya, kata Sudjarwo, antara lain, anak putus sekolah SD kelas satu, dua dan tiga mencapai 334.000 anak per tahun yang dalam beberapa tahun kalau tidak diajari baca-tulis akan menjadi buta aksara kembali. Peringatan Hari Aksara Internasional yang jatuh pada awal September ini dipusatkan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. (f-g)

Sulitnya Menanamkan Budaya Membaca

I

stiqomah, guru bantu di sebuah SMP Negeri di pelosok Wonosobo, Jateng, termangu memandang tumpukan buku yang memenuhi ruang perpustakaan sekolahnya. Seperti biasa, ruang perpustakaan itu sunyi-senyap. Tak tampak guru maupun murid membaca di sana, kendati kapasitas kursi yang tersedia cukup untuk duduk 20 orang. "Setiap hari ya begini ini keadaannya," keluh guru honorer daerah yang juga merangkap sebagai tenaga administrasi perpustakaan di SMP itu. Ia menyayangkan keadaan senyap yang selalu melanda perpustakaan, bahkan pada jam-jam istirahat sekalipun. "Padahal koleksi buku terbilang sangat lengkap untuk ukuran SMP di daerah. Sayang sebagian buku rusak dimakan rayap karena tak pernah dibuka," tuturnya. Menurutnya, menanamkan budaya membaca di kalangan murid-murid sangat sulit. "Kalau sekadar membaca sih mereka mau, namun membaca belum menjadi kebiasaan, apalagi budaya," urai lajang yang sudah mengabdi selama tiga tahun ini. Upaya para guru untuk mengajak murid membaca buku sering terbentur pada rendahnya respon di kalangan murid. "Pernah kami memaksa para murid untuk meminjam buku yang mereka sukai, seminggu

satu buku. Tapi model pemaksaan semacam ini tak membawa dampak positif. Nyatanya setelah kami evaluasi, banyak yang tak membaca buku yang dipinjam. Buku itu hanya dimasukkan tas dan dibawa ke sana ke mari sampai lusuh," imbuh Sriyani, guru tetap di SMP itu. Padahal dengan membaca, orang dapat membentuk kemampuan berpikir lewat proses: menangkap gagasan/informasi, memahami, mengimajinasikan, mengekspresikan, mengalami pencerahan, dan menjadi kreatif. Gemar membaca juga menyebabkan orang mandiri dalam mencari pengetahuan. Lalu bagaimana caranya menumbuhkan budaya membaca? Salah satu triknya adalah memperkenalkan bacaan pada anak sedini mungkin tanpa harus menunggu ia bisa membaca. Menurut penelitian para ahli pendidikan, pembentukan potensi belajar 50% terjadi pada usia 0-4 tahun, 30% pada usia 4-8 tahun, 20% pada usia 8-18 tahun. Usia balita adalah masa pembentukan. Karena itu, tanamkan kebiasaan membaca selagi otak anak mengalami masa perkembangan paling pesat, ya masa balita itu. Jadi, kalau anak baru dipaksa dan diuber-uber untuk gemar membaca pada usia sekolah, itu artinya sudah terlambat! (g-berbagai sumber)

3

KESRA

KOMUNIKA Kisah Romi dan Rendi

T

BOS Wujudkan Impian

ahun lalu, kata Kepala Sekolah SMPN 98 Jakarta Drs Diponegoro Usul MPd, Romi sering bolos sekolah. “Selidik punya selidik anak itu sering tidak masuk sekolah bukan karena malas atau suka bolos, tetapi tidak punya uang untuk transpor ke sekolah.” Melihat kenyataan itu, pihak sekolah memutuskan untuk membantu Romi dan sekitar 19 siswa lainnya yang memiliki kendala serupa, dengan memberikan uang transpor sebesar Rp50 ribu/minggu. Anak tertua dari ibu yang hanya berjualan es di depan rumahnya di bilangan Depok II, Kota Depok dan ayah yang tidak bekerja ini mengaku sangat terbantu dengan pemberian uang transpor dari sekolahnya itu. “Setiap hari saya memerlukan uang transpor Rp5 ribu untuk sampai ke sekolah, jadi kalau sebulan itu 24 hari sekolah, maka saya harus punya uang Rp120 ribu untuk ongkos saja,” kata murid kelas dua itu. “Dulu, dua atau tiga kali dalam seminggu saya terpaksa tidak masuk sekolah, karena emak tidak punya uang untuk ongkos, bukan karena saya malas atau suka bolos. Saya ingin sekali bisa lulus dari SMP dan kalau memungkinkan melanjutkan sekolah ke SMEA,” katanya. Dia yang juga mendapatkan paket buku gratis dari sekolahnya, mengaku berusaha mengatur uang transpor itu sebaik mungkin agar cukup untuk satu bulan. “Memang kalau dihitung-hitung masih ada lebihnya, kadang sebagian kecil dari kelebihan itu saya pake jajan.” Sekarang, kalau tidak sangat terpaksa dia mengaku tidak akan bolos sekolah dan sebagai rasa syukurnya atas bantuan-bantuan yang diterimanya, remaja jangkung ini berjanji akan berusaha masuk peringkat 10 besar di kelasnya. Rendi Supiana juga merasa sangat beruntung karena sejak masuk di kelas satu sudah mendapatkan paket buku gratis. Ayahnya yang tidak bekerja dan ibunya yang hanya buruh mencuci, tidak sanggup untuk membelikan dia buku-buku pelajaran. Untuk pergi ke sekolah, anak ke lima dari tujuh bersaudara yang kini duduk di kelas III SMPN 98 itu tidak memerlukan uang transpor, karena rumahnya relatif dekat dan dia bisa berjalan kaki setiap hari. “Dengan buku-buku yang diberikan oleh sekolah, saya berusaha untuk giat belajar. Saya ingin melanjutkan sekolah ke SMA, supaya punya bekal pengetahuan untuk mencari pekerjaan,” kata anak berkulit sawo matang ini dengan mata berbinar. BOS dan BOP SMP 98 yang tahun ini merebut juara I

ESS R P P STO

D

irektorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Depkominfo meminta masyarakat yang memerlukan Ijin Stasiun Radio (ISR), untuk langsung mengajukan permohonan ke loket resmi Ditjen Postel/Unit Pelayanan Teknis Monfrek serta tidak melalui pihak ke tiga (calo). Permintaan ini disampaikan Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel, Gatot S Dewa Broto, Jumat (8/9) di Jakarta, berkaitan dengan adanya laporanlaporan dugaan tentang praktek percaloan dalam pengurusan perizinan dan penggunaan frekuensi radio. Ditjen Postel, katanya, telah berupaya untuk mengeliminasi praktek-praktek tersebut karena diduga keras dilakukan tidak hanya oleh segelintir

4

se kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai sekolah menengah pertama yang mencapai kelulusan 100 persen dalam Ujian Nasional 2005/2006 saat ini memiliki 753 siswa yang tersebar dalam 18 kelas. Setiap bulan menurut Kepsek SMPN 98, Diponegoro, sekolah ini menerima dana Bantuan Operasional S e k o l a h (BOS) Rp27 ribu/siswa dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) pelajaran pokok dan penunjang untuk perRp100 ribu/murid. Total dana BOS dan BOP pustakaan, ujian sekolah, ulangan umum beryang diterima sekolah itu per bulan sama, ulangan harian, ulangan umum, membayar honoraRp95.631.000. rium guru dan Dari dana sebagainya. tersebut sekolah Untuk mengalokasikan mengurangi untuk sekitar 140 Romi kini rajin masuk beban biaya paket buku gratis orangtua sisyang nilainya sekolah untuk mewujudkan wa lainnya, Rp340 ribu/paket mimpi sederhananya–bisa menurut Didan uang transpor ponegoro, kobagi 20 siswa selulus sekolah menengah perasi sekolah nilai Rp200 ribu/ pertama–sejak SMPN 98 yang juga menyeanak, yang dibediakan berrikan kepada muberlokasi di Lenteng Agung, bagai keburid-murid yang tiJakarta Selatan, tempat dia tuhan seperti dak mampu. baju batik, akPemberian belajar, memberikan bantuan sesoris serakedua fasilitas uang transpor sebesar Rp200 gam termasuk gratis ini menurut emblem dan kepala sekolah, ribu setiap bulannya. tanda Osis, dijamin tepat sapakaian olahsaran karena seraga dan bebelum bantuan berapa judul tersebut direalisasikan, orangtua siswa bersangkutan dipanggil buku pelajaran dan lembar kerja siswa (LKS). Tetapi, meski koperasi menyediakan beke sekolah dan diwawancara, kemudian mereka juga harus melampirkan surat kete- berapa judul buku pelajaran, menurut Benrangan tidak mampu dari kelurahan dahara Koperasi Warga SMPN 98, Ny Djahra Masloman, tidak ada paksaan bagi murid dan setempat. Langkah ini sesuai dengan peruntukan orangtua untuk membeli buku di koperasi. dana BOS yang juga disediakan guna mem- “Mereka bebas, mau beli buku di sini boleh, biayai formulir pendaftaran, membeli buku mau beli di luar ya silahkan.”

foto: www.serambiaceh.com

Dia menambahkan, “namanya juga koperasi sekolah ya yang dijual tentu barangbarang yang ada kaitannya dengan kebutuhan siswa, guru dan sekolah. Niat koperasi menjual beberapa judul buku pelajaran hanyalah untuk membantu orangtua menghemat ongkos ke toko buku.” Lagi pula di satu toko buku belum tentu bisa diperoleh semua kebutuhan buku pelajaran, katanya sambil menambahkan, “jadi kalau ada tuduhan bahwa guru menjual buku di sekolah untuk mencari keuntungan 30 persen, itu tak benar dan tak berdasar,” katanya. Tentang uang bangunan, Kepala SMPN 98 menegaskan, “sekolah kami tidak memungut uang bangunan kepada murid-murid baru (kelas I), karena kalau untuk perbaikan ringan sekolah/ruangan kelas/guru anggarannya bisa dialokasikan dari dana BOP.” Jika rehabilitasi sekolah cukup besar dan memerlukan biaya banyak, menurut Diponegoro, sekolah bisa mengajukan anggaran perbaikan kepada pemerintah daerah atau pemerintah pusat, katanya. Dana BOS yang digulirkan dari subsidi bahan bakar minyak dan BOP yang khusus dialokasikan di wilayah DKI Jakarta, ternyata sudah mulai dinikmati oleh banyak siswa. Jika dari satu sekolah saja ada sekitar 160 murid yang mendapatkan kemudahan yang berasal dari BOS, maka mungkin ada jutaan anak di seluruh Indonesia yang sudah menikmati fasilitas serupa. (illa)

Ajukan Permohonan ISR Ke Loket Resmi Ditjen Postel oknum internal, tetapi juga pihak-pihak luar yang berusaha memanfaatkan celah-celah hukum yang ada dan mungkin juga keengganan sejumlah pihak yang tidak ingin mengikuti prosedur resmi. Pada dasarnya, Ditjen Postel tidak ingin mempersulit prosedur pengurusan ISR karena merupakan hak masyarakat umum untuk dapat memperoleh layanan sebaik mungkin, katanya. “Bahkan beberapa waktu terakhir ini prosedur perijinannya sudah disederhanakan dengan berbasis pada aspek obyektivitas, transparansi, pengutamaan ketepatan waktu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik,” tambah Dewa Broto. Informasi prosedur untuk mendapatkan ISR sudah dapat diperoleh di website Ditjen Postel berikut status keberadaan perizinannya. “Ini semua semata-mata dilakukan untuk menunjang

pencapaian unit kerja Ditjen Postel menuju good governance,” katanya. Dia mengakui, memang masih cukup banyak penyempurnaan yang harus dilakukan, itu harap dipahami secara proporsional karena upaya perbaikan terus dilakukan dengan pola percepatan sangat tinggi yang belum pernah terjadi selama ini. Dewa Broto menambahkan, pengajuan permohonan ISR harus dilakukan oleh pengguna frekuensi atau perwakilan yang ditunjuk dengan surat kuasa dari pengguna frekuensi dan jika pengguna frekuensi adalah instansi/badan hukum, surat kuasa ditanda tangani oleh pimpinan instansi/badan hukum yang bersangkutan. Untuk mempercepat proses perizinan, formulir permohonan ISR harus diisi dengan lengkap dan benar. Juga pembayaran Biaya Hak Penggunaan

(BHP) Frekuensi Radio dilakukan setiap tahun. Pembayaran, katanya harus disetorkan langsung ke Kas Negara melalui Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Jaya, Kantor Kas Gedung Sapta Pesona Jl. Medan Merdeka Barat No.17 Jakarta 10110 No. Rek 103.0061.77777.3 (tidak dibenarkan membayar tunai melalui petugas). Untuk perpanjangan ISR, pembayaran BHP Frekuensi Radio dilakukan sebelum jatuh tempo guna menghindari denda. "Bila Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) untuk perpanjangan ISR belum diterima, segera hubungi loket pelayanan Direktorat Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Ditjen Postel Jl Medan Merdeka Barat No 17 Jakarta (Nomor telepon: 0213835810 dan No Fax 021-3455706) atau UPT monfrek setempat," kata Dewa Broto. (T.id)

Edisi 10/Tahun II/Juli 2006

POLHUKAM

KOMUNIKA

Menanti Kiprah Penyiaran Publik

Menelisik Penyiaran Publik Sejarah penyiaran publik memang terkait dengan lahirnya institusi di Amerika Serikat yang disebut sebagai noncommercial educational station. Dalam kehidupan seharihari ia lebih banyak disebut public broadcasting, atau televisi publik dan radio publik. Sementara sebutan PBS (Public Broadcasting Service) sebetulnya mengacu pada sebuah korporasi swasta non-profit yang didirikan di Amerika tahun 1969, berkantor pusat di Alexandria, Virginia, dengan anggota 347 TV publik tersebar di 50 negara bagian Amerika, Puerto Rico, Kepulauan Virgin, Guam, dan Samoa Amerika (fact sheet PBS, Mei 2001). Jadi PBS ini lebih tepat disebut sebagai jaringan, sehingga di Amerika Serikat tidak ada yang dinamakan national public broadcasting. Jika istilah public broadcasting di Amerika Serikat akhirnya sampai menyentuh entitas yang terdesentralisasi hingga ke komunitaskomunitas kecil, maka di Eropa Barat mulamula lahir apa yang disebut sebagai public

service broadcasting yang dibina oleh negara dan bersifat nasional. Walau kemudian terdapat juga perkembangan penyiaran publik yang lebih kecil hingga ke level komunitas namun stasiun-stasiun yang mula-mula dikembangkan negara seperti BBC hingga kini tetap eksis dengan kuat.

foto: rich

M

asa transisi pertumbuhan media publik baru saja dimulai, semenjak negara mengakui keberadaannya dan mengatur penyelenggaraan media publik melalui Undang-undang 32/2002 tentang Penyiaran. Institusi penyiaran publik memberi peluang bagi masyarakat daerah untuk memberdayakan dirinya di bidang komunikasi dan informasi. Melalui media penyiaran publik yang berada di wilayahnya, masyarakat berkesempatan menjadi “tuan rumah” dalam penyelenggaraan siaran. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 14 ayat 1 UU Penyiaran No.32 tahun 2002, yang dimaksud dengan lembaga penyiaran publik adalah: ”lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, independen, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat”. Pemberlakuan pasal ini secara tersirat menyebabkan RRI dan TVRI menjadi penyalur aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam arti luas. Sebagai lembaga penyiaran publik maka harus bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam sebuah dialog yang membahas RRI/TVRI sebagai penyiaran publik di sebuah universitas, diperdengarkan lagu wajib RRI dan TVRI. Peserta yang rata-rata mahasiswa dan berusia muda, berkomentar macam-macam mendengar irama yang akrab di kalangan generasi tua itu.

Bukan Corong Pemerintah Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan A Djalil menyatakan bahwa penyiaran publik bukan merupakan corong pemerintah, melainkan milik publik, dimana pemerintah hanya sebagai salah satu stakeholder dan stakeholder yang lain adalah seluruh masyarakat Indonesia. “Oleh karena itu TV Publik (penyiaran publik-red) harus dapat memposisikan diri, karena bila tidak mampu memposisikan diri maka upaya TV publik dalam mengembalikan relevansi di dalam masyarakat akan menjadi terancam,” kata Sofyan dalam HUT TVRI ke44 di Jakarta akhir Agustus lalu. Menurut Menkominfo, TV publik adalah "barang baru" di Indonesia, TV publik bukan TV pemerintah kalau dahulu TVRI terkenal sebagai TV pemerintah, bahkan secara kasar orang mengatakan sebagai "corong"-nya pemerintah. Sofyan menjelaskan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik dananya sebagian besar berasal dari pemerintah, meskipun begitu TVRI dimungkinkan mendapatkan sedikit iklan, akan tetapi sebagian besar dana berasal dari APBN. “Apabila TVRI tidak mampu mengembalikan dirinya relevan di dalam kehidupan masyarakat, maka barangkali persoalan budget akan menjadi persoalan yang sangat mendasar,” ujarnya.

Dia mengungkapkan relevansi TVRI di tanah air menjadi sangat berkurang akibat terlalu banyak stasiun televisi saat ini. Jumlah stasiun televisi di Indonesia terlalu banyak, hanya Srilangka yang mempunyai stasiun televisi nasional yang lebih banyak dari Indonesia. Bahkan Indonesia mengalahkan Amerika Serikat dan negara-negara besar lainnya yang hanya mempunyai beberapa stasiun televisi. Jumlah stasiun televisi nasional di Indonesia saat ini ada 11 stasiun televisi. Butuh Program Berkualitas Sementara itu dalam rapat kerja akhir tahun lalu, Direktur LPP RRI, Parni Hadi, menyebutkan perubahan status hukum badan hukum RRI dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Departemen Penerangan kemudian Perusahaan Jawatan hingga LPP, memerlukan produk siaran dan sikap mental karya-

wan yang sesuai dengan visi misi LPP RRI. “RRI diharapkan mampu bersifat independen, netral, tidak komersial, serta berfungsi melayani kepentingan masyarakat,” ujar Parni. Ia menambahkan, jika sebelumnya RRI menjadi corong pemerintah sebagai UPT Deppen, maka kini RRI tengah membangun citranya menjadi corong kepentingan masyarakat. “Usaha membangun citra ini dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti promosi melalui iklan dan mengemas produk informasi dan hiburan yang lebih melibatkan dan memberdayakan masyarakat.” Parni mengatakan, produk-produk yang telah direalisasikan pihaknya meliputi roadshow ke daerah dengan mengadakan talkshow interaktif yang melibatkan pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, perguruan tinggi, dan LSM. Tampaknya langkah dan kiprah lembaga penyiaran publik sudah mulai tertata. (fik/bipnewsrom.info)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Menggagas Etika Profesi Birokrasi

perilaku profesional. Namun demikian, pertanyaannya siapakah yang menjadi pelaku penegakan etika profesi bagi pejabat publik?

buruk. Chua dkk. (1994 dalam Ludigdo 1999) mengungkapkan bahwa etika profesional juga berkaitan dengan perilaku moral. Dalam hal ini perilaku moral lebih terbatas pada pengertian yang meliputi kekhasan pola etis yang diharapkan untuk profesi tertentu. Kepercayaan masyarakat terhadap kualias jasa profesional akan meningkat, jika profesi mewujudkan standar kerja dan perilaku yang tinggi dan memenuhi semua kebutuhan. Etika meliputi sifat–sifat manusia yang disiplin atas diri sendiri melebihi persyaratan/kewajiban menurut undang–undang (Tuanakotta 1994 dalam Riyanti 1999).

Etika dan Moral Etika, dalam bahasa Latin "ethica", berarti falsafah moral. Ia merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta agama. Sedangkan menurut Keraf (1997: 10), etika secara harfiah berasal dari kata Yunani ethos (jamaknya: ta etha), yang artinya sama persis dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik. Adat kebiasaan yang baik ini lalu menjadi sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur tingkah laku yang baik dan

Birokrasi dan Perilaku Etis Sebagai sebuah konsep pemerintahan yang paling penting, birokrasi sering dikritik karena ternyata dalam praktiknya banyak menimbulkan problem “inefisiensi”. Menjadi sebuah paradoks, seharusnya dengan adanya birokrasi segala urusan menjadi beres dan efisien tapi ternyata setelah diterapkan menjadi “batu penghalang” yang tidak lagi menjadi efisien. Menurut Bennis dalam “Organizational Developments and the Fate of Bureucracy”

Edisi 10/Tahun II/Juli 2006

ilust: imagebank

G

lobalisasi yang membawa liberalisasi di segala bidang, termasuk liberalisasi ekonomi hendaknya makin memacu kalangan pemerintah untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Profesi dalam bidang pemerintahan di Indonesia pada masa yang akan datang menghadapi tantangan yang semakin berat. Untuk itu persiapan yang berkaitan dengan profesionalisme profesi mutlak diperlukan. Salah satu hal utama yang menarik untuk diperhatikan adalah upaya penegakan etika. Seorang pejabat publik dikatakan profesional apabila memenuhi tiga syarat, yaitu: berkeahlian (skill), berpengetahuan dan berkarakter (Machfoedz 1997 dalam Ludigdo & Macfoedz 1999). Karakter menunjukkan kepribadian seorang profesional, yang diantaranya diwujudkan dalam sikap dan tindakan etisnya. Sikap dan tindakan etis pejabat publik akan sangat menentukan posisinya di masyarakat pemakai jasanya. Agoes (1996) mengungkapkan bahwa setiap profesi yang memberikan pelayanan jasa pada masyarakat harus memiliki kode etik yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral dan mengatur tentang

dalam Industrial Management Review 7 (1966), birokrasi merupakan penemuan sosial yang sangat elegan, suatu bentuk kemampuan yang luar biasa untuk mengorganisasikan, mengkoor-dinasikan prosesproses kegiatan yang produktif pada masa Revolusi Industri. Birokrasi dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan yang hangat pada waktu itu, misalnya persoalan pengurangan peran-peran personal, persoalan subyektivitas yang keterlaluan, dan tidak dihargainya hubungan kerja kemanusiaan. Singkatnya, dalam pandangan Bennis, birokrasi adalah produk kultural dan sangat terikat oleh proses zaman pada saat kemunculannya. Kita sangat membutuhkan birokrasi yang berorientasi kemanusiaan, tidak secara konseptual semata tapi merambah pada dataran praktis di lapangan. Hal ini menjadi pekerjaan sangat penting untuk mendekatkan birokrasi pada manusia, bukan lagi pada mesin. Birokrasi yang humanis masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus serius digarap oleh para pemerhati masalah-masalah administrasi negara dan kebijakan publik. Karena titik sentuhnya pada manusia, maka etika dalam birokrasi menjadi sebuah keniscayaan yang harus ada dan menjadi dasar pijakan bagi seluruh aktivitasnya. (Ani Sulistyaningrum, Pengelola Media GAPURA Pemkot Surabaya)

5

"Perhatian, perhatian! Pesawat Dirgantara Air Service tujuan Pontianak-Putussibau yang sedianya take off pukul 09.00 WIB, ditunda keberangkatannya sampai batas waktu yang belum ditentukan, karena terhalang kabut asap. Kami selaku penyelenggara penerbangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para penumpang."

K

endati disampaikan dengan suara serenyah kerupuk, toh pengumuman itu tetap saja disambut dengan koor kecewa, "Huuu!" oleh calon penumpang tujuan Putussibau, yang memang sudah sejak pagi duduk mencangkung di ruang tunggu Bandara Supadio Pontianak. Namun apa hendak dikata, asap yang menyelimuti kota Pontianak pagi itu memang sangat tebal. Ketika KomunikA mencoba mengintip ke landasan pacu melalui pintu kaca gerbang keberangkatan, kabut berwarna abu-abu yang konon berasal dari asap pembakaran lahan di sekitar bandara tampak menutupi pandangan. Pesawat Batavia Air jurusan Kuching yang juga di-delay keberangkatannya, hanya tampak samarsamar ujung moncongnya. Padahal jarak dari ruang tunggu hanya sekitar 300-an meter. "Asap lagi, asap lagi!" gerutu Erwin (28), petugas Polisi Air dan Udara (Polairud) yang sedang mengambil cuti untuk meninjau keluarganya di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Pria berseragam ini mengaku sudah dua kali terhambat kabut asap. "Tahun lalu ketika mau ke Putussibau pesawatnya juga ditunda karena asap. Eh, tahun ini kena lagi," ujarnya kesal. Faisal (38) petugas check-in di Bandara Supadio menyatakan, sudah beberapa hari ini penerbangan dari dan ke Bandara Supadio mengalami hambatan. "Pesawat baru diijinkan landing maupun take-off setelah pukul 10.00. Bahkan kalau kabut sedang tebal-tebalnya, bisa jadi sehari penuh aktivitas bandara terhenti," tuturnya. Walah, kalau begitu, bisa jadi keberangkatan KomunikA ke Putussibau ditunda sampai besok? Untunglah kekhawatiran itu tak terjadi. Tepat pada pukul 11.00 WIB, kabut asap perlahan mulai menyingkir. Langit tampak biru cerah dalam binaran mentari. Tak berapa lama petugas mengumumkan agar penumpang naik ke pesawat. Dan tak sampai 10 menit kemudian, pesawat Fokker dengan 40 tempat duduk yang KomunikA tumpangi sudah melesat membelah awan di atas Kalbar.

Hot Spot di Mana-mana Dari jendela pesawat KomunikA mencoba melongok ke bawah. Aha, ternyata memang benar, kepulan asap tampak di mana-mana. Bukan di hutan saja, tapi juga di lahan-lahan milik penduduk. Di sekitar bandara Supadio saja, titik api

atau yang oleh orang pintar disebut hot spot ini jumlahnya mencapai puluhan buah. Titik api juga tampak di pinggir-pinggir hutan. Api itu tampaknya sengaja dinyalakan untuk membakar semak oleh para peladang yang sedang membuka lahan untuk bercocok tanam. Selain itu, kepulan asap juga menjulang dari beberapa perkebunan kelapa sawit. Kurang jelas itu asap hasil pembakaran untuk membersihkan perdu atau apa, yang pasti akumulasinya semakin membuat pekat suasana. "Kabut asap bukan hanya di Kalbar, di Riau juga begini. Bahkan di sana lebih parah lagi," kata Erwin yang sehari sebelumnya keberangkatannya dari Bandara Sultan Syarif, Pekanbaru, Riau, juga sempat tertunda beberapa jam. Menurutnya, beberapa waktu lalu kabut sempat menutupi sebagian wilayah Malaysia. "Teman saya yang di Penang Malaysia menelepon bahwa kabut asap sudah sampai di sana," imbuhnya. Penumpang lain, Paulus Kasake (44), bercerita bahwa kabut asap juga melanda Kalimantan Tengah dan Timur. "Tadi pagi penerbangan langsung pesawat DAS dari Balikpapan ke Putussibau ditunda, karena kabut asap di jalur pesawat, yakni di atas Kaltim dan juga di atas Kalteng, sangat tebal. Jadi, dari Kaltim mau ke Kalbar, saya terpaksa harus memutar lewat Jakarta," tuturnya geli setengah kesal. Sementara dari laporan beberapa koran daerah yang sempat KomunikA baca, kabut asap terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti di Riau dan Kalimantan Barat. Dalam periode 1-30 Juli 2006 saja, berdasarkan data yang dirilis WWF, di Provinsi Riau terdeteksi sejumlah 1.419 titik panas, yang terdiri dari lahan masyarakat (55,39%), kawasan HTI (23,82%) dan perkebunan (20,79%). Sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat terdeteksi sejumlah 1.544 titik panas, yang terdiri dari lahan masyarakat (58,48%), kawasan perkebunan (24,27%), HTI (8,77%) dan HPH (8,48%). Sementara pada bulan Agustus dan September secara berangsur-angsur mengalami penurunan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini terjadi karena efek turunnya hujan di beberapa daerah yang memadamkan titik-titik api. Kendati demikian, bukan berarti seluruh titik api padam. Di lahan-lahan gambut, api terus saja membara dan tentu saja kepulan asap terus membubung. Masih banyaknya titik api, mau tak mau, membuat sebagian wilayah Riau, Kalbar dan beberapa provinsi di sekitarnya menjadi gulita. Itu konsekuensi logis dari terakumulasinya hidrokarbon sisa pembakaran di udara. Bahkan yang merepotkan, asap itu secara tak sengaja terbawa angin dan kemudian "ter-ekspor" ke negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Seperti dikatakan Firus, warga Kualalumpur Malaysia, hampir setiap tahun negaranya mendapatkan "kiriman" asap dari Indonesia. "Ini sangat merepotkan, kami menjadi sulit bernafas," kata dosen di Kolej Damansara Utama (KDU), sebuah lembaga pendidikan ternama di Kualalumpur, saat dihubungi KomunikA via telepon minggu lalu. Menurut dosen pengampu mata kuliah Leadership (kepemimpinan) ini, asap bukan hanya mengganggu transportasi udara di negaranya, namun juga berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. "Setiap kabut asap datang, jumlah penderita infeksi saluran pernafasan meningkat," katanya, "tak aneh jika banyak warga Kualalumpur mengutuk para pembakar hutan dan lahan yang menimbulkan asap itu." Terbakar atau Dibakar? Hasil pengamatan KomunikA di lapangan, kebanyakan titik api di lahan dan hutan terjadi karena unsur kesengajaan, atau dengan kata lain sengaja dibakar oleh manusia. Seperti di sepanjang jalur jalan Putussibau - Sanggau, Kalbar, hampir seluruh titik api terjadi di lahan milik penduduk. Sedangkan kebakaran hutan kebanyakan terjadi karena api yang dinyalakan warga merembet hingga ke wilayah hutan, meski tak dipungkiri ada juga masyarakat yang sengaja membakar hutan untuk dialihfungsikan menjadi

lahan pertanian atau perkebunan. Apa yang disaksikan KomunikA tak berbeda jauh dengan pendapat Menteri Kehutanan, Malam Sambat Kaban. Menurut Menhut saat diwawancarai sebuah majalah mingguan di Jakarta, yang terjadi mayoritas memang pembakaran lahan oleh masyarakat untuk budidaya pertanian dan perkebunan. Pendapat senada dikemukakan Zulfahmi, Direktur Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari). Menurutnya, sebagian besar nyala api memang terjadi karena unsur kesengajaan. Zul mengatakan, jika karena faktor alam, titik apinya hanya satu, kemudian membesar mengikuti arah angin. "Yang kami lihat, titik api di satu kawasan ada beberapa. Apa ini nggak disengaja namanya," tuturnya. Ia menegaskan bahwa sebagian besar pembakaran lahan terjadi di lahan konsesi baik hutan tanaman industri maupun hak pengusahaan hutan. Sementara menanggapi kebakaran yang terjadi di beberapa wilayah hutan dan taman nasional, MS Kaban menyatakan, "Berdasarkan temuan di lapangan, kebakaran yang terjadi di kawasan-kawasan hutan atau HPH biasanya disebabkan oleh pihak-pihak tertentu, dalam hal ini masyarakat yang merambah areal-areal hutan itu." Ekonomi Versus Ekologi Mengapa lahan harus dibakar dan mengapa masyarakat terus melakukan pembakaran meskipun mereka tahu asap yang ditimbulkan akan mengganggu lingkungan? Salim (27), peladang di Simpang Silat, Kab Sanggau, Kalbar,

J

Perlu Kesada

angan kira kebakaran lahan dan hutan hanya ada di luar Jawa khususnya di Riau dan Kalbar. Di Gunung Merbabu, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu juga terjadi amuk si jago merah di delapan petak hutan milik Perhutani yang masuk ke wilayah Surakarta dan Kabupaten Semarang. Di wilayah ini, lahan yang terbakar diperkirakan lebih dari 250 hektare. Lokasi kebakaran di ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut, sekitar 15 kilometer dari permukiman warga. Menurut Kepala Perhutani Jawa Tengah, Haryono Kusumo, api berhasil dipadamkan berkat partisipasi warga yang aktif membuat parit dengan cara membabat semaksemak dan perdu. Agar kebakaran tidak meluas ke areal pinus dan akasia, setiap hari warga Candi Laras Kec Selo Kab Boyolali secara bergiliran naik ke gunung membawa cangkul dan sabit untuk melokalisir api. Kebakaran juga terjadi di Gunung Sumbing yang masuk dalam tiga kabupaten, yaitu Magelang, Wonosobo dan Temanggung. Menurut petugas dari Kesatuan Pemangku Hutan Wilayah Kedu Utara, sekitar 164 hektare wilayah Gunung Sumbing hangus terbakar. Lahan yang terbakar di tiga lokasi tersebut, masing-masing 50 hektar di Kabupaten Magelang, Wonosobo 14 hektare dan yang terluas di Temanggung 100 hektare. Menurut Wakil Administratur Kesatuan Pemangku Hutan Wilayah Kedu Utara, Setiawan, upaya pemadaman dilakukan di antaranya dengan melibatkan ratusan warga dari lereng Gunung Sumbing yang berada di tiga kabupaten tersebut. Namun, pemadaman memakan waktu lama karena terkendala wilayah geografis yang luas serta sulit dijangkau dan minimnya personil. Selain itu, upaya pemadaman juga hanya dilakukan dengan cara melokalisasi

LAPORAN UTAMA 6

Edisi 14/Tahun II/Se

punya alasan tersendiri. Ia mengaku sengaja membakar lahan miliknya karena itulah satu-satunya cara yang paling mudah dan murah untuk mempersiapkan lahan untuk bercocok tanam. "Bisa saja dengan cara dibabat, tapi cara itu memakan waktu yang sangat lama karena rata-rata tanaman perdu di Kalimantan sangat lebat. Bisa juga memakai herbisida (menyebut salah satu merk obat pembasmi rumput dan perdu--Red), namun biayanya sangat tinggi. Kalau dibakar, prosesnya cepat, biayanya murah. Selain itu tak perlu beli pupuk karena abu sisa pembakaran akan menjadi pupuk alami," ujarnya saat diwawancarai KomunikA di samping lahan miliknya yang masih mengepulkan asap. Perihal tudingan beberapa pihak, termasuk negara tetangga, bahwa asap yang ditimbulkan menimbulkan polusi, Salim mengaku tahu hal itu. "Kami tahu, tapi mau bagaimana lagi. Kalau kami disuruh berhenti membakar lahan, itu sama saja dengan kami tak bisa bercocok tanam. Kalau tak bisa menanam, bagaimana kami bisa makan?" ujarnya balik bertanya. Dengan alasan untuk makan itulah, Salim "nekat" tetap membakar lahan untuk persiapan bercocok tanam tahun ini. "Kalau punya uang, saya akan membersihkan lahan dengan herbisida. Tapi sementara ini uang tak ada, jadi terpaksa tetap bakar lahan," tuturnya sambil angkat bahu. Dilematis memang. Tak urung, pemda setempat pun agak kuwalahan menangani para peladang yang "nekat" ini. Pemda Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan tetangga Kab Sanggau misalnya, menganggap kasus pembakaran lahan sebagai masalah serius yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya.

daran Warga wilayah yang terbakar, namun tidak memadamkan api secara langsung mengingat sulitnya kondisi di lapangan. Kebakaran lain terjadi di pegunungan Dieng, di wilayah Kabupaten Banjarnegara Jateng. Kebakaran menghanguskan semak-semak dan pohon di sekitar lokasi wisata Dieng Plateau, namun tidak sampai menjalar ke wilayah yang lebih luas karena kesigapan penduduk setempat yang secara swakarsa bergotong-royong memadamkan api. Selain di Jawa Tengah, kebakaran juga terjadi di wilayah Ujung Kulon Banten, hutan Sakawayana Bandung dan beberapa lereng gunung di Jawa Timur seperti Semeru, Gunung Arjuno dan Lawu. Dan hampir di semua tempat berhasil dipadamkan berkat partisipasi masyarakat setempat. Belajar dari kebakaran lahan dan hutan di Jawa, dapat disimpulkan bahwa pada musim kemarau seperti sekarang ini kebakaran dapat terjadi di mana saja. Kondisi suhu yang panas ditambah dengan banyaknya rumput dan semak-semak serta pepohonan yang mengering sangat "kondusif" bagi munculnya titik api, terlepas api itu timbul karena disengaja atau tidak disengaja. Yang pasti, kesiapan warga setempat untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran sangat diperlukan. Kesadaran penduduk untuk mencegah agar kebakaran tidak meluas merupakan senjata ampuh untuk melawan kobaran api. Bukti menunjukkan, hampir seluruh kebakaran di Jawa dapat diatasi oleh penduduk setempat yang secara bergotong-royong memadamkan api agar tidak menjalar ke wilayah lain. Partisipasi masyarakat semacam ini dapat dijadikan model siaga kebakaran di seluruh wilayah di Indonesia. Jika seluruh warga memiliki kesadaran tentang bahaya kebakaran, maka dengan sendirinya mereka akan mencegah terjadinya kebakaran dengan tidak melakukan pembakaran lahan secara semena-mena. (monitoring isu publik-g)

"Kalau pelaku pembakaran lahan itu pengusaha, pemda mungkin bisa bertindak tegas. Tapi kalau orang kecil yang membakar lahan untuk menanam bahan pangan, terus terang agak sulit menghadapinya karena langsung berurusan dengan kehidupan seseorang," kata Martinus Missa, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Kapuas Hulu, beberapa waktu lalu kepada KomunikA di Putussibau. Sosialisasi, menurut Martinus, sudah sering dilakukan, akan tetapi hasilnya belum tampak. Setiap kemarau datang, pembakaran lahan tetap saja marak di mana-mana. "Tampaknya membakar lahan sudah menjadi semacam tradisi, sehingga sangat sulit untuk diubah," imbuhnya. Begitu sulitkah mengarahkan pola pikir masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar? Menhut MS Kaban menyatakan, sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai hari ini, masyarakat menerapkan teknologi pengolahan lahan yang sangat "primitif" ini. Pembakaran dianggap wajar karena buat mereka itu cara yang paling murah. "Mungkin juga ada perusahaan perkebunan yang membuka lahan perkebunan dengan cara yang sama. Padahal sekarang ini di mana-mana, di negaranegara yang sudah maju, tidak ada lagi praktek pengolahan lahan perkebunan atau pertanian dengan metode pembakaran," katanya. Jelas bahwa pelaku pembakaran lahan dan hutan bukan hanya petani atau peladang kecil, ada juga yang dilakukan oleh beberapa perusahaan perkebunan. Keterlibatan mereka dibuktikan oleh temuan WWF yang mengisyaratkan sedikitnya ada lima perusahaan pemilik hutan tanaman industri (HTI) di Riau dan Kalbar yang di lahannya terdapat titik panas (hot spot). Seperti halnya petani, para pengusaha perkebunan terus melakukan pembakaran untuk membuka lahan karena biayanya lebih murah dan prosesnya lebih mudah.

Win-win Solution Strategi semua pihak menang (win-win solution) tampaknya harus ditempuh pemerintah untuk menangani masalah pembakaran lahan dan hutan ini. Artinya, prospek penyelesaian harus membawa harapan bagi para penggarap lahan untuk tetap mengerjakan lahannya, namun sekaligus juga mampu menurunkan intensitas pembakaran sehingga efeknya terhadap kerusakan lingkungan yang makin parah bisa dihindari. Menghentikan pembakaran secara sekaligus rasanya mustahil. Namun upaya untuk mengurangi secara perlahan-lahan tetap dapat dilakukan. Salah satunya adalah dengan terus-menerus melakukan pendekatan dan penyuluhan yang dibarengi dengan upaya mereduksi efek pembakaran secara komprehensif. Pada dasarnya, asal tidak dilakukan secara simultan (bersama-sama, terus menerus dalam wilayah yang luas), pembakaran untuk membersihkan lahan dapat saja dilakukan. Pembakaran bisa dilakukan secara bergilir, dan dijaga agar apinya dapat dilokalisasi sehingga tidak menjalar ke mana-mana. Dengan cara ini tidak akan terjadi akumulasi asap di langit. Lahan bersih, penggarap untung dan kerusakan lingkungan pun dapat dihindari. Kuncinya, asal mau, pasti bisa.** (g)

Data dan Fakta Titik Panas Utama: Dalam periode 1-30 Juli 2006, berdasarkan Data MODIS, di Provinsi Riau terdeteksi sejumlah 1.419 titik panas, yang terdiri dari: lahan masyarakat (55,39%), kawasan HTI (23,82%) dan perkebunan (20,79%). Sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat terdeteksi sejumlah 1.544 titik panas, yang terdiri dari: lahan masyarakat (58,48%), kawasan perkebunan (24,27%), HTI (8,77%) dan HPH (8,48%). Jumlah ini cenderung menurun seiring turunnya hujan sporadis. Namun titik api lain muncul di Kalimantan Tengah. Keadaan Cuaca: Pada umumnya cuaca di Sumatera dan Kalimantan dalam kondisi kering. Meskipun demikian, di beberapa tempat terjadi hujan. Hujan yang terjadi di Pulau Sumatera (Riau dan Jambi) dan Kalimantan (Pontianak) bersifat lokal dan sporadis. Kondisi kering diperkirakan masih akan berlangsung sampai September 2006. Faktor Sosial dan Musim: Kebakaran lahan di Riau terutama terjadi di lahan masyarakat dan kawasan eks HPH/HTI yang terbengkalai. Lahan terbengkalai itu menjadi ajang penjarahan dan pemicu maraknya pembakaran untuk alih fungsi menjadi perkebunan. Penyebab kebakaran selama ini, selain dipicu kegiatan land clearing oleh perusahaan juga oleh masyarakat yang melakukan pembakaran lahan. Situasi Kabut Asap: Provinsi Riau dan Kalimantan Barat sebagian masih diliputi oleh kabut asap. Kabut asap ini meluas sampai ke negara tetangga, yakni Malaysia, khususnya Penang, dan Thailand. Kegiatan Terkait: Pada tanggal 14/07/2006 Komisi VII DPR mengadakan Sosialisasi RUU tentang Pengesahan Persetujuan ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas di Kantor Gubernur Provinsi Riau. Sedangkan Kegiatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan oleh Tim Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Barat. Tim telah melakukan pemadaman api di sekitar Pontianak, terutama di kawasan Rasau Jaya dan Sungai Raya.

foto-foto: gun, www.burn.com

(Sumber: WWF, Walhi, Dephut)

n II/September 2006

7

KOMUNIKA

EKONOMI

Meraup Laba dari Teknologi Tepat Guna

D

i sana ada mesin pemarut kelapa, mesin biodiesel berbahan bakar minyak nabati, mesin penumbuk daging, mesin pemecah biji melinjo, mesin pengiris keripik, mesin pengolah biji jarak dan seabreg mesin lainnya, pokoknya lengkap. Hebatnya, semuanya made in dewek alias bikinan bangsa Indonesia sendiri. Ada apa dengan cinta, eh... para produsen mesin, kok pada "jambore" di Pontianak? Ternyata mereka sedang mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna (GTTG) yang diselenggarakan oleh Pemprov Kalimantan Barat. Acara pamer karya sekaligus kumpul-kumpul para penggagas perangkat teknologi sederhana namun berguna ini dibuka Wapres Jusuf Kalla, Sabtu 2 September lalu. Pesertanya mulai Sabang sampai Merauke dengan jumlah stan tak kurang dari 320 buah. Pokoknya ramai tumplek-blek kawasan seluas 5.800 meter persegi yang berada dalam kompleks Mega Mall Pontianak. Acara pembukaannya dimeriahkan oleh acara nyanyi dan tari yang bernuansa khas Kalimantan dipadukan dengan irama dan gerak tari nusantara. Ada juga kesenian barongsay dengan liang-liongnya. Apik, meriah dan yang pasti mengasyikkan untuk ditonton. Dalam sambutan pembukaan, Wapres Jusuf Kalla menyatakan bangsa Indonesia harus bekerja keras agar dapat maju. Salah satu pendorong kemajuan adalah melahirkan ideide untuk menciptakan teknologi yang tepat guna. "Kita ini bangsa besar, seharusnya punya potensi yang lengkap untuk dikembangkan,” kata wapres. Ia menambahkan, untuk memantau perkembangan teknologi terkini, harus dikembangkan interaksi nasional bahkan interaksi internasional. Sebab, bila tidak, Indonesia akan ketinggalan. Ditambahkan Wapres, berbagai macam teknologi dapat diciptakan tetapi tidak seluruhnya dapat diaplikasikan dalam hidup bermasyarakat. “Ada teknologi yang hanya cocok dipamerkan, ada yang menyusahkan seperti teknologi pembuatan sabu-sabu,” kelakar Jusuf Kalla. Peluang Menangguk Laba Ada satu hal menarik yang diungkapkan wapres, bahwa teknologi tepat guna dapat meningkatkan kemakmuran bangsa, menghasilkan dampak yang lebih baik seperti pertambahan dan percepatan hasil panen, serta

8

menciptakan proses produksi yang lebih mudah dan biaya produksi yang lebih murah. Jika jeli, peluang para produsen mesin berteknologi tepat guna untuk menangguk untung sangat terbuka. Ini karena teknologi tepat guna sangat dibutuhkan nyaris di setiap lini proses industri kecil yang berbasis industri rumahan atau home industry. Dengan memasok perangkat yang kompatibel dengan kebutuhan industri hulu (langsung mengolah bahan mentah), maka kesempatan untuk mengambil pasar dari sektor ini sangat besar. Seperti diungkapkan Heri, peserta dari Jawa Timur yang juga kreator mesin pemotong singkong untuk bahan baku keripik. Menurut penuturannya, alat bikinannya yang merupakan modifikasi dari mesin sepeda motor bekas laris manis di pasaran. "Saya sampai kuwalahan meladeni pesanan," ujar lelaki bertubuh gempal kelahiran Surabaya ini. Konsepnya sebenarnya sangat sederhana: memenuhi kebutuhan pengguna agar bisa bekerja lebih cepat tanpa mengurangi kualitas. "Awalnya saya melihat banyak pengrajin keripik singkong memotong bahan baku secara manual, atau paling banter dipasrah dengan alat semacam ketam yang biasa dipakai tukang kayu untuk menghaluskan papan kayu. Saya berpikir, mengapa tidak menciptakan mesin untuk mereka?" tuturnya. Berkat utak-atiknya selama berbulanbulan, lahirlah mesin mini pemotong singkong yang praktis. Dalam satu menit, mesin bikinannya mampu memotong singkong sebanyak tiga kilogram. "Jauh lebih cepat dibandingkan memotong dengan tangan yang paling-paling banter setengah kilo per menit," imbuhnya. Ya faktor kecepatan inilah yang "dijual" Heri kepada pelanggan. Hasilnya, lelaki tamatan STM di Sidoarjo ini berhasil menjual puluhan unit mesin pemotong singkong dengan keuntungan puluhan juta rupiah per bulannya. Kejelian menangkap peluang untuk menangguk laba melalui teknologi tepat guna juga diambil oleh Edward. Lelaki berkulit putih ini tertarik dengan isu yang sedang santer berhembus, yakni penggunaan energi alternatif. Karena itu ia mencoba mengembangkan bio diesel, mesin diesel berbahan bakar minyak nabati seperti minyak kelapa, kelapa sawit maupun minyak jarak. "Saat ini memang masih dalam taraf pengembangan, namun melihat prospeknya ke depan, saya optimistis bio diesel nantinya akan sangat diminati masyarakat," kata lelaki kelahiran Pare Pare ini. Ia mengistilahkan kegiatannya membuat mesin diesel berbahan bakar minyak nabati sekarang ini sebagai proyek jemput bola. "Sekarang bisa dikatakan masa-masa investasi, dan kelak akan memanen hasilnya," imbuhnya bertamsil. Bagaimana dengan Kalbar sebagai tuan rumah? "Dari Kalbar, akan dipamerkan mesin pengolah biji jarak dan teknologi pengolahan

Pemberdayaan Masyarakat Setelah selama lima hari digelar, GTTG akhirnya ditutup Mendagri yang diwakili Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Ir Timbul Pujianto. Menurut Timbul, kegiatan ini berlangsung sukses. Berdasarkan hasil kesepakatan, Gelar Teknologi Tepat Guna Tahun 2007 ditetapkan di Manado-Sulawesi Utara. "Keberhasilan ini, hendaklah memberikan pengaruh yang besar terhadap upaya pemberdayaan masyarakat dan akan selalu dilakukan dengan penuh kesungguhan hati agar dimasa mendatang masyarakat lebih maju, mandiri dan lebih sejahtera," kata Timbul Pujianto Sementara itu, Gubernur Kal-

foto: gun

Sejauh mata memandang, hanya mesin, mesin dan mesin yang kelihatan. Hari itu Mega Mall Pontianak memang "kebanjiran" mesin dari seluruh Indonesia. Bukan mesin super canggih yang biasa dipakai di industri-industri hilir, akan tetapi mesin made in dewek yang berfungsi memproses produksi rumahan atau yang biasa disebut dengan home industri machine.

Bio diesel, mesin diesel berbahan bakar minyak nabati, sedang dirangkai oleh pembuatnya di lokasi Gelar Pameran Teknologi Tepat Guna.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Para peserta pameran sedang mempersiapkan stan menjelang pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna di Pontianak.

Hampir Semua Provinsi Ikut Sangat menggembirakan bahwa dalam GTTG tahun ini hampir seluruh provinsi mengirimkan wakilnya. Seperti disampaikan Usman Jaffar, GTTG VIII ini diikuti oleh 32 provinsi. Satu provinsi yang mengundurkan diri adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tidak siap karena menjadi korban gempa bumi. Antusiasme yang merata dari seluruh provinsi menggambarkan bahwa potensi pengembangan teknologi tepat guna ada di setiap daerah. "Biasanya, produk peralatan yang mereka hasilkan sesuai dengan karakteristik daerah dan kekayaan alam yang menjadi unggulan masing-masing," kata Herry Djaung, Kepala Badan Komunikasi Informasi dan Kearsipan Daerah Prop Kalbar saat ditemui KomunikA di kantornya menjelang acara pembukaan. Produk teknologi yang dipamerkan memang bikin mulut menganga. Bukan saja karena jumlahnya sangat banyak, namun jenisnya juga beraneka ragam dengan fungsi yang berbeda-beda pula. Maklum, selain sebagai ajang pamer teknologi dan mesin, GTTG juga dimanfaatkan oleh beberapa daerah untuk memperkenalkan produk unggulan usaha kecil menengah, dan beberapa komoditas perdagangan. Stan Provinsi Riau misalnya, banyak menampilkan makanan, stan Provinsi Sulawesi Utara menampilkan aksesoris perhiasan, sementara stan dari Maluku menampilkan mutiara. "Tapi makanan dan produk komoditas yang dipamerkan ini juga diolah dengan alat-alat teknologi tepat guna," kilah Natsir, peserta dari Kalbar.

bar, H.Usman Ja’far antara lain mengatakan kesemarakan Pameran Teknologi Tepat Guna Nasional VIII mencerminkan partisipasi dan antusias seluruh provinsi untuk terlibat dalam pergerakan besar ini, dan terhitung merupakan GTTG yang paling banyak pengunjungnya, paling banyak pesertanya dan paling besar omzetnya dari keseluruhan GTTG yang pernah diadakan. Dalam kegiatan acara penutupan ini diumumkan pula, pemenang lomba stan Pameran Teknologi Tepat Guna Tahun 2006, yakni: Juara I Provinsi Sulawesi Selatan, menerima piala Presiden RI, Juara II Provinsi Kalimantan Barat, menerima Piala Mendagri, Juara III Provinsi Jawa Timur, menerima Piala Menteri Negara Riset dan Teknologi, Juara Harapan I Provinsi Jambi, menerima Piala Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Depdagri, Juara Harapan II Provinsi Jawa Barat, menerima Piala Gubernur Kalbar, Juara Harapan III Provinsi Banten, menerima Piala Walikota Pontianak. Selain itu, diserahkan juga hadiah kepada Stand Terbaik Tingkat Provinsi Kalimantan Barat, masing-masing: Juara I Stan Kota Pontianak, Juara II Stan Kota Singkawang dan Juara III Stan Kabupaten Sambas. Tentu saja bagi para kreator mesin-mesin berteknologi tepat guna, kemenangan itu bukan sekadar menang pameran. Bagi mereka, membuka peluang pasar lebih penting. Dan pameran GTTG telah menjadi pintu gerbang penting untuk memperkenalkan produk buatan mereka kepada para calon pengguna. Setelah itu tinggal mengerjakan jumlah pesanan yang masuk, kemudian menghitung berapa laba yang bakal masuk ke kocek mereka. Hmm... sedaaap! (g)

foto: gun

foto: gun

air gambut menjadi air bersih,” ujar Gubernur Kalbar, Usman Jaffar.

Edisi 10/Tahun II/Juli 2006

OPINI

KOMUNIKA

Menyoal Pengangguran di Indonesia Henny Wahyuni*

Persoalan di Indonesia Sejalan dengan banyaknya penduduk di perkotaan, pengelompokan tenaga kerja dapat dikategorisasikan menurut kelompok umur, yaitu 15 – 54 tahun. Dalam kelompok usia tersebut, penduduk dibagi menurut angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pengertian angkatan kerja adalah mereka yang bekerja dan mencari kerja (Koestoer, 1997: 115). Batasan bagi mereka yang bukan angkatan kerja adalah penduduk yang mempunyai kegiatan utama mengurus rumah tangga, sekolah dan lansia atau lanjut usia. Pendekatan yang sering dipakai untuk masalah ketenagakerjaan adalah pendekatan angkatan kerja yang membedakan antara orang yang bekerja dan mengganggur. Menurut Simanjuntak (1998: 15) pendekatan ini menimbulkan tiga maslah pokok, yakni:

kilas -gov

e

(1) adanya perbedaan penentuan batas jam kerja; (2) keterbatasan dalam menggambarkan masalah tenaga kerja yang sebenarnya dan (3) keterbatasan dalam menunjukkan indikator produktivitas sesorang. Pendekatan seperti inilah yang seing digunakan oleh Biro Pusat Statistik dalam mengolah data tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mengatasi kekurangan pendekatan tersebut, akhir-akhir ini digunakan pendekatan penggunaan tenaga kerja (labour utilization approach). Pendekatan ini menitikberatkan pada individu, apakah cukup dimanfaatkan dalam kerja dilihat dari segi jumlah jam kerja, produktivitas kerja, dan pendapatan yang diperoleh. Dari pendekatan penggunaan tenaga kerja (labour utilization approach) angkatan kerja dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: pertama, penganggur, yakni orang-orang yang sama sekali tidak bekerja (open unemployed). Kedua, setengah penganggur (underemployed) , yaitu mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja (underutilized) dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan, dan ketiga, bekerja penuh atau cukup dimanfaatkan (Simanjuntak, 1998:16-17). Setengah penganggur dapat digolongkan berdasar jumlah jam kerja, produktivitas kerja, dan pendapatan ke dalam dua kelompok, yaitu setengah penganggur kentara (visible underemployed) yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan setengah penganggur tidak kentara (invisible underemployed) atau penganggur terselubung (disguised unemployed), yaitu mereka yang produktivitas kerja dan pendapatannya rendah. Memberdayakan Sektor Informal Gejala yang paling umum di kawasan perkotaan sebagai implikasi dari meningkatnya jumlah penduduk dan sekaligus meningkatnya angkatan kerja adalah tumbuhnya sektor informal. Sektor informal yang diharapkan mampu memberikan peluang kerja bagi para penganggur ternyata juga membawa implikasi yang cukup rumit. Dalam kenyataannya sektor informal, menurut Tjiptoherijanto (1998), berkaitan dengan 5 kondisi, yaitu; pertama: pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak berhasil

Kota Bandung menarik untuk diklik. Terlebih desain yang simpel dengan dukungan dua bahasa jelas semakin membuka peluang wisatawan mancanegara untuk menjadikan kota kembang ini sebagai

untuk menampung banyaknya jumlah tenaga kerja; kedua: kebijakan pemerintah di bidang eknomi cenderung lebih memfokuskan pada penggiatan modal daripada tenagakerja; ketiga: pembangunan ekonomi tidak berhasil menampung mobilitas sosial penduduk dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian; keempat: kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan ekonomi pada umumnya dan perencanaan tenaga kerja pada khususnya sangat mendukung untuk kelangsungan sektor informal; kelima: selama ini pemerintah tidak membayar berbagai kompensasi dari pengangguran, setiap orang harus bekerja, baik dalam sektor formal maupun informal. Sejalan dengan Teori Penciptaan Tenaga Kerja, Fakih (2000) mengemukakan bahwa untuk menciptakan kesempatan kerja maka dikembangkanlah proyek-proyek pengembangan di sektor informal, seperti pengembangan pedagang kecil atau pedagang kaki lima, atau pengembangan usaha kecil lainnya. Selain itu juga diciptakan proyek pembinaan pengusaha kerajinan tangan dan industri kecil lainnya dengan membangun sentra-sentra pembinaan industri kecil, serta melakukan pem-binaan manajemen pelbagai pengusaha sektor informal lainnya. Meskipun sektor informal cukup membantu penduduk mengatasi hidupnya, namun juga tidak sedikit dampak yang diakibatkannya. Dalam kenyataannya sektor informal dalam kasus PKL misalnya, telah menambah semrawutnya kota. Hal ini menempatkan pihak pemerintah kota berada pada kondisi dilematis, satu sisi memberi ruang untuk berusaha, di sisi lain kehadirannya bisa mengganggu yang lainnya. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa tahap awal pembangunan tenaga kerja terkosentrasi di sektor pertanian. Meningkatnya penghasilan petani diikuti oleh perubahan pola konsumsi, khususnya konsumsi non-pertanian, akan memacu pertumbuhan industri. Pada tahap ini, kemudian sebagian besar tenaga kerja pertanian akan bergeser ke sektor industri. Proporsi tenaga kerja yang bekerja di sektor industri mengalami kenaikan dan cenderung lebih besar bila dibandingkan dengan sektor pertanian. ilust: mth

G

ambaran yang paling umum di kota-kota besar dan menengah adalah kenyataan bahwa penghuninya sebagian besar mempunyai tingkat hidup di bawah standar kelayakan. Beberapa dari mereka harus tinggal di wilayah kumuh dan pemukiman liar. Tidak sedikit diantara mereka kita temui yang saat ini menjadi pengangguran. Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan menurut referensi waktu tertentu atau mereka yang pernah bekerja atau dibebastugaskan tetapi sedang menganggur dan mencari pekerjaan (Palupi: 2002). International Labor Organization (ILO) membuat standar bahwa mereka yang bekerja kurang dari 1 jam dalam seminggu dianggap menganggur (ILO, 2002). Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengangguran umumnya mengelompok pada golongan usia muda atau pemuda dan berpendidikan. Selain itu, ada kecenderungan pengangguran terpusat di perkotaan daripada di pedesaan. Kelompok pengangguran kebanyakan adalah tenaga kerja yang baru menyelesaikan pendidikan dan sedang menunggu untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan aspirasi mereka. Selama menunggu pekerjaan yang diinginkan mereka lazimnya ditanggung oleh keluarga yang umumnya relatif mampu (Effendi: 1998). Kota merupakan pilihan utama penduduk dalam mencari kerja. Tak jarang kondisi seperti ini yang memicu terjadinya migrasi dari desa ke kota. Karena itu segala aspek ketenagakerjaan di perkotaan menjadi penting terutama dalam keterkaitannya dengan berbagai isu yang berkaitan dengan keterbatasan kesempatan kerja di kota.

Jalan-jalan ke Kota Bandung kini lebih mudah dengan mengetahui rute angkutan umum. Situs Pemkot Bandung menyediakan Rute Angkutan Kota. Namun bagi pengguna kendaraan pribadi dapat juga memanfaatkan fitur peta wisata yang akan menyajikan peta kota ini. Dua fitur inilah membuat situs yang dikelola Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE)

Edisi 10/Tahun II/Juli 2006

tujuan wisata.

Produk Unggulan www.bojonegoro.go.id Melalui situs resminya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyediakan media pemasaran bagi produk unggulan para pengusaha yang ada di wilayah kerjanya. Aneka hasil produk olahan ini digolongkan dalam tiga bagian, yakni kerajinan rakyat,

* Penulis adalah aktivis Yayasan Pengembangan SDM Graha Pamulang

produk industri dan produk pertanian. Dalam segmen kerajinan rakyat pengakses dapat menyaksikan berbagai kerajinan mebel kayu jati, bubut-cukit, limbah kayu, batu onix, dan gerabah Malo. Tak hanya itu, pengakses juga bisa langsung melakukan kontak kepada pengrajin yang ada karena tersedia jumlah dan alamat pengrajin serta perusahaan lokal yang ikut memasarkan produknya di situs ini. Foto Pulau Terluar www.pemda-ntt.go.id

Jalan-jalan Ke Bandung www.bandung.go.id

Tetapi di negara-negara berkembang, pola transformasi di atas tidak sepenuhnya terjadi. Karena, sekalipun strategi pembangunan ketenagakerjaan telah diterapkan, pada kenyataannya sektor industri tidak banyak menyerap tenaga kerja. Sementara, di sektor pertanian secara terus-menerus mengalami penurunan. Lambannya proses penyerapan tenaga kerja di sektor industri yang seharusnya cukup tinggi oleh Squire (Fakih: 2001) dianggap sebagai kegagalan proses transformasi tenaga kerja di Indonesia. Mencari Solusi Memang pada dasarnya, peningkatan jumlah penduduk akan melahirkan dampak di berbagai bidang. Satu contoh jika peningkatan jumlah penduduk tidak segera diantisipasi akan menambah jumlah pengangguran. Kondisi seperti ini akan berdampak pada aspek kerawanan, seperti kejahatan, penyimpangan peraturan, dan sebagainya. Sementara itu, tuntutan yang dipersyaratkan pihak penyedia kerja yang juga makin meningkat secara kualitatif dan sebagainya. Akibatnya, sekalipun secara formal calon tenaga kerja telah memiliki kualifikasi lulusan yang diharapkan pihak penyedia kerja, masih belum memiliki kesempatan yang besar sebagai akibat tuntutan-tuntutan persyaratan lain seperti keahlian khusus komputer, bahasa Inggris, dan sebagainya, yang secara formal tidak disiapkan oleh institusi pendidikan. Persyaratan yang dituntut pihak penyedia kerja memang bisa dipahami, mengingat mereka menginginkan kualifikasi tenaga kerja yang potensial. Dengan demikian persoalan kemampuan SDM menjadi bagian penting dalam mengkaji persoalan tenaga kerja. Untuk mengatasi pengangguran ini, sejak awal Effendi (1998) menyatakan bahwa ada dua pendekatan yang bisa dilakukan, Pertama, perlu ditumbuhkan kesadaran bahwa pekerjaan di luar sektor formal adalah pekerjaan yang sama dengan sektor formal. Usaha ini dapat ditunjang dengan memberikan ketrampilan yang diperlukan untuk membuat tenaga kerja menjadi mandiri. Di samping itu, masyarakat juga perlu diberi pemahaman untuk menghargai usahausaha yang bersifat mandiri. Kedua, pemerintah memberikan pembekalan melalui lembaga-lembaga pelatihan ketrampilan. Lebih dari itu, perlu dibuat sistem informasi ketenagakerjaan yang terbuka sehingga semua pihak bisa mengakses informasi tentang masalah tenaga kerja.

Masih ingat Pulau Bidadari yang pernah ramai dibincangkan? Gambarnya bisa diakses melalui situs ini. Tak hanya itu peta pulaupulau terluar Indonesia yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Nusa Tenggara Timur juga bisa diakses dan dilengkapi dengan foto pulau tersebut. Website yang pernah finalis website terbaik kategori pemerintahan ini juga banyak menyediakan akses dokumen e-government serta laporan tahunan dan dokumen publik yang bisa diunduh oleh pengaksesnya. Sementara itu situs yang juga dilengkapi dengan berita yang selalu di update ini juga

menyediakan data statistik serta potensi wisata dan kerajinan yang ada. Website yang dikelola Tim KPDE Provinsi NTT ini tergolong lengkap dan juga menyediakan berbagai link ke situs pemerintah pusat. STOP PRESS! Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail:

[email protected]. (redaksi)

9

LINTAS DAERAH

KOMUNIKA Riau

Atasi Pengangguran dengan PLS Pemerintah Propinsi Riau telah mengalokasikan beasiswa kursus untuk diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota guna menampung tamatan SD hingga perguruan tinggi yang tidak punya pekerjaan. “Kami yang akan membiayai mereka, jadi kita bekerja sama dengan lembaga kursus supaya siswa memiliki pengetahuan, keterampilan praktis untuk bekerja bukan untuk melanjutkan,” jelas Drs. Suniman, Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah/Perguruan Tinggi, Dinas Pendidikan Propinsi Riau. Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dewasa ini merupakan salah satu jalan untuk mengatasi masalah pengangguran yang kian meningkat. Lewat PLS siswa diberikan keterampilan khusus sehingga ketika tamat bisa langsung bekerja. “Keunggulan PLS dari dahulu adalah pendidikan kecakapan hidup atau life skill,” ujar Suniman.

berencana mempercepat target tersebut. Demikian dinyatakan Imam Utomo, Gubernur Jatim pada acara Temu Nasional Gerakan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara di Surabaya Jum'at (8/9). "Buta aksara usia produktif akan tuntas pada akhir tahun 2007," tegas Imam Utomo. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS), penduduk buta aksara di Jatim usia 7 tahun ke atas sebanyak 4,5 juta jiwa. Jatim merupakan provinsi penyumbang buta aksara terbesar di Indonesia. Karena itu bupati dan walikota se-Jatim membentuk tim penggerak (Tim Oprak-oprak) untuk mendata penduduk buta aksara usia 16-44 tahun. Pendataan dilaksanakan dengan melibatkan tim pelaksana mulai dari kecamatan, desa, sampai RT dan RW. Sementara itu di Kabupaten Jember telah dipasang 2.000 spanduk di tempattempat strategis. Bupatinya secara regular terjun langsung ke lapangan untuk mengevaluasi kelompok belajar setiap minggunya.

www.bikkb.riau.go.id Lampung

www.bipnewsroom.info

Sulawesi Tengah

Tangamus Sehat 2007 Pemkab Tanggamus meluncurkan program Tanggamus Sehat 2007 awal September lalu. berbagai kegiatan dirancang mulai dari kebersihan dan keindahan lingkungan hingga gerakan menuju desa sehat. "Program ini sangat strategis, karena pada saat ini pola hidup sehat dalam masyarakat mulai menurun. Terlebih dengan banyaknya penyakit yang mewabah belakangan ini, antara lain penyakit kekurangan gizi, polio, campak, diare dan flu burung, " ujar Bupati Tanggamus Fauzan Syae’ie, saat melepas peserta sepeda santai dan jalan sehat di halaman Pendapa Kecamatan Pringsewu awal September lalu. Ia menambahkan bahwa pola hidup sehat membuat penyakit dapat ditangkal dan diimbangi pula dengan berolahraga. www.tanggamus.go.id

Jawa Timur

Tim Oprak-oprak Percepat Penuntasan Buta Aksara Penuntasan buta aksara di Indonesia gencar dilaksanakan, karena target nasional diharapkan akan tercapai pada 2009 bahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim)

Dari Sabang Sampai Merauke

Ganti Gigi dan Kacamata Gratis Pelayanan kesehatan gratis merupakan salah satu strategi Pemkot Palu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Sebanyak 80 ribu warga miskin (gakin) akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis pada tahun 2007 mendatang melalui program asuransi kesehatan masyarakat miskin (Askeskin). Menurut Kepala Badan RS Anutapura dr Renny Lamajidjo target tersebut merupakan hasil kesepakatan kerjasama Pemkot dengan PT Askes. "Nantinya kami menginginkan masyarakat miskin akan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Di mana kedepannya jika mereka datang untuk berobat, masuk rumah sakit dengan tangan kosong ke luar pun dengan tangan kosong. Jadi tidak ada pembayaran sama sekali," jelas Renny. Dengan cara ini masyarakat akan benarbenar mendapatkan pelayanan kesehatan gratis tanpa alasan tidak masuk salah satu item pelayanan dalam tanggungan. "Seperti obat yang tidak masuk dalam DPHO (Daftar Plafon Harga Obat, red) tanggungan Askes, akan masuk dalam tanggungan APBD. Hal tersebut masuk dalam paket layanan esensial

(mendasar, red). Selain itu, masyarakat juga mendapatkan 12 pelayanan spesialis dan pelayanan operasi. Gratis tanpa biaya," ujarnya. Dengan target sebesar 23 ribu masyarakat miskin tahun ini (2006, red), Renny menuturkan masyarakat miskin yang belum memiliki kartu Askeskin, juga dapat dilayani secara gratis. "Untuk saat ini belum memiliki Askeskin, mereka bisa saja menunjukkan SKTM (surat keterangan tidak mampu, red) yang ditandatangani oleh lurah langsung. Tidak bisa diwakili," jelasnya. www.sulteng.go.id

Maluku

Peringatan HUT Ke-431 Kota Ambon Meriah Puncak peringatan hari ulang tahun ke431 Kota Ambon dirayakan secara meriah di Lapangan Merdeka, Ambon, Jum’at (8/9), antara lain diisi dengan pagelaran tari kolosal yang melibatkan ratusan siswa SLTP seAmbon. Peringatan diawali dengan pembacaan sejarah Kota Ambon, yang mana pada tahun 1575 yang dianggap sebagai awal berdirinya Kota Ambon ditandai dengan pembangunan benteng oleh Portugis di daerah yang saat itu disebut sebagai Kota Laha atau Ferangi. Walikota Ambon, MJ.Papilaya mengatakan, perkembangan Ambon pasca konflik terus menunjukan perbaikan. Ekonomi masyarakat tumbuh pesat hingga sentrasentra ekonomi yang ada tak mampu lagi menampung kebutuhan warga. Sejumlah pusat ekonomi baru pun mulai dikembangkan pemerintah untuk mengurangi kepadatan di pusat kota. Konflik yang terjadi tahun 1999-2004 lalu masih menyisakan sejumlah persoalan sosial masyarakat, mulai belum tertibnya lalu lintas, kurangnya kepedulian warga dalam menjaga kebersihan, serta berkurangnya daya dukung lingkungan akibat berubahnya fungsi kawasan konservasi menjandi daerah pemukiman. Karena itu, Walikota mengajak warga untuk hidup lebih tertib demi terciptanya lingkungan kota yang semakin nyaman. Pemerintah pun akan berusaha untuk lebih meningkatkan layanan kepada masyarakat. www.maluku.go.id

Kota Banda Aceh

foto-foto: mth

Kebangkitan Salah Satu Kota Tertua

M

enyusuri jalanan Banda Aceh saat ini seolah menemukan wajah baru. Seklipun 26 Desember 2004 lalu, dilanda gelombang pasang tsunami yang menelan ratusan ribu jiwa penduduk dan menghancurkan lebih dari 60% bangunan kota ini; Banda Aceh telah berbenah. Jelas berbeda dengan situasi ketika tsunami meluluhlantakkan fasilitas umum yang ada. Pusat Budaya Islam Kota Banda Aceh dibangun pada 22 April 1205 oleh Sultan Alaidin Johansyah. Berdasarkan Perda Aceh No.5/1988, tanggal ini ditetapkan sebagai tanggal keberadaan kota tersebut. Menurut catatan sejarah, Aceh adalah tempat pertama masuknya agama Islam di

10

Indonesia dan sebagai tempat timbulnya kerajaan Islam pertama di indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Kerajaan yang dibangun Sultan Ali Mughayatsyah dengan ibukotanya di Bandar Aceh Darussalam (Banda Aceh Sekarang). Pada masa itu pengaruh agama dan kebudayaan Islam begitu besar dalam kehidupan sehari-hari,sehingga daerah ini mendapat julukan “Seuramo Mekkah” (serambi Mekkah). Sebagai salah satu kota tertua di Asia Tenggara, Banda Aceh menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya serta pemerintahan. Dahulu kota ini bernama Kutaraja, kemudian sejak 28 Desember 1962 namanya diganti menjadi Banda Aceh. Kini, Kota Banda Aceh merupakan ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Wilayah Aceh terletak dibagian paling Barat gugusan kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalulintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan Timur dan Barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut-sebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Ikon Mesjid Baiturrahman saat ini masih

Nusa Tenggara Timur

Ajak Masyarakat Ke Laut Wagub NTT, Drs.Frans Lebu Raya mengatakan Gemala yang dicanangkan sejak tahun 2001 tidak sulit dilaksanakan sebab sebagian masyarakat penghuni pesisir sudah dibentuk dengan kultur laut. Pemerintah serius menyukseskan gemala. Semua sektor harus terlibat karena kegiatan ini membutuhkan energi besar yang berhubungan dengan usaha mengubah kultur masyarakat dari agraris tradisional dan menjadikan laut mata pencaharian baru," kata Wagub Lebu Raya pada kegiatan advokasi dan sosialisasi Gemala di Lopo Moting Lomblen akhir Agustus lalu. Gemala merupakan gerakan moral pemerintah mendorong masyarakat NTT memalingkan perhatian dan sikap melihat sumber daya di laut sebagai mata pencaharian baru yang bisa meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan. Secara khusus, Pemerintah Kabupaten Lembata, NTT telah mengawali upaya ini melalui pendirian sekolah perikanan dan kelautan, pembangunan pabrik es selain upaya peningkatan prasarana dan sarana penangkapan nelayan. www.pemda-ntt.go.id

Papua

Penjaringan Atlet Mulai Dari SD Gubernur Papua, Barnabas Suebu, S.H., meminta agar penjaringan para atlit Papua dimulai dari sekolah dasar (SD), dan karenanya Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua dinilai perlu melakukan perubahan pola pendidikan guna mengahsilkan berbagai tatanan penjaringan atlet yang baik. “Selain mendapatkan teori dari guru, siswa juga diberikan jam praktek olahraga. Kalau di sekolah saja tidak ada lapangan bermain, bagaimana siswa dapat berkembang. Pada akhirnya di sekolah mereka hanya mengetahui luas dan panjang lapangan sepak bola saja. Untuk itulah perlu lebih diupayakan dukungan untuk menjaring atlit,” kata gubernur di Jayapura, Rabu (6/ 9). Menurut Suebu, pengembangan pretasi dibidang olahraga perlu diupayakan sedemikian rupa guna menghasilkan atlit yang dapat berbicara, tidak hanya di dunia nasional, maupun dunia internasional. www.papua.go.id

berdiri kokoh dan tampak lebih bagus. Mesjid yang berada di pusat kota ini tak pernah sepi dari berbagai aktivitas kemasyarakatan dan peribadatan. Pantai Ulee Lheu Ujung barat Banda Aceh terdapat pantai yang cukup eksotis. Pantai Ulee Lheu. Sewaktu tsunami kawasan ini merupakan areal kerusakan terparah, saat ini pun bekas tsunami masih tampak di beberapa bagian kawasan pantai ini. Seperti kapal milik PLN yang berada di tengah pemukiman dan hamparan pasir yang menyapu sisa-sisa rumah yang hancur akibat tsunami. Beberapa fasilitas jalan dan jembatan sudah diperbaiki dan tampaknya tidak lama lagi aktivitas masyarakat pantai dan sekitarnya akan kembali menggeliat. (fik)

Edisi 10/Tahun II/Juli 2006

KOMUNIKA Alokasikan Dana Untuk Korban Bencana DIY dan Klaten Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) telah mengalokasikan dana sebesar Rp37,2 miliar untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Klaten (Jawa Tengah), sebagai bantuan bagi para korban bencana gempa dan tsunami di kedua daerah tersebut. "Dalam anggaran tahun 2006, dana yang telah dialokasikan sebesar Rp37,2 miliar untuk membantu usaha koperasi dan UKM yang rusak akibat musibah gempa bumi, banjir besar, dan tsunami, yang nantinya akan dikembalikan setelah 10 tahun," kata Sekretaris Meneg Koperasi dan UKM, Guritno Kusumo, di Jakarta (8/9). Guritno mengatakan, masa 10 tahun yang diberikan kepada para korban, agar mereka mampu mengolah dan mengembangkan usahanya dan bisa eksis kembali setelah menghadapi bencana. Anggaran tersebut diperoleh dengan memanfaatkan anggaran 2006 dari kementerian yang sebenarnya tidak tersebar di Indonesia, maka dialokasikan ke Jateng dan Yogyakarta, daerah lain supaya maklum, dan dana tersebut sudah terinventarisasi. (T.dw) Kementerian Negara BUMN

Tingkatkan Kinerja BUMN Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menetapkan lima program prioritas 2006 untuk membangun dan meningkatkan kinerja BUMN di masa datang. Sekretaris Menteri Negara BUMN, Said Didu, mengatakan kelima prioritas tersebut adalah penataan landasan hukum, penataan sistem dan landasan subsidi/public service obligation (PSO), pemantapan sistem rekrutmen dan pembinaan SDM, penataan sistem privatisasi serta penataan sistem pengelolaan dan pendayagunaan aset. “Kita berharap bahwa departemen yang memberikan tugas kepada perusahaan BUMN memberikan tugas dan biaya anggaran yang sudah dipersiapkan departemen tersebut dengan jelas,” ungkap Said kepada pers di Jakarta, Jumat (25/8). Menurut Said, selama ini yang dijalankan perusahaan BUMN yang diberi tugas tidak diberikan spesifikasi anggarannya seperti subsidi pupuk, minyak dan lainnya. Melalui kontrak antara pemberi tugas dan penerima tugas maka di masingmasing pihak memiliki hak menuntut apabila ada pihak yang tidak memenuhi kewajibannya. “Mekanisme ini akan berlaku penuh tahun 2007,” tegas Said. (T.vey) Departemen Perdagangan

Produk Pangan UKM Berpotensi Go International Menteri Perdagangan, Dr Mari Elka Pangestu, mengatakan produk pangan yang dihasilkan usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa untuk go international, namun disayangkan pengembangan produk tersebut belum maksimal baik kemasan, desain, maupun promosinya. “Kreativitas dan inovasi sangat diperlukan untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi produk pangan UKM,” kata Menperdag dalam sambutannya pada peresmian pembukaan pameran Pangan Nusantara 2006, di Kartika Expo Center Balai Kartini Jakarta, Kamis (7/9). Besarnya potensi produk pangan tercermin dari perkembangan ekspor produk pangan Indonesia yang mencapai

1,81 miliar dolar AS pada tahun 2005 atau meningkat 19,08 persen dibanding tahun 2004 sebesar 1,52 miliar dolar AS. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Mari mengatakan ekspor produk pangan Indonesia dalam bulan JanuariFebruari 2006 tercatat meningkat sebesar 0,36 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dari 292,48 juta dolar AS menjadi 293,53 juta dolar AS. Deperdag telah menyusun road map peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar domestik maupun internasional. Di samping itu, pengembangan program ekonomi kreatif melalui program good design products made in Indonesia yang didukung tiga kekuatan yakni branding, packaging dan product design. Partisipasi UKM pangan, menurut Menperdag, merupakan bukti kesungguhan UKM menjadikan pameran sebagai sarana promosi yang efektif untuk mengembangkan pasar. (T.mnr) Departemen Kehutanan

Pantau Hot Spot Lewat Satelit NOAA Departemen Kehutanan dalam menghadapi musim kemarau saat ini secara reguler terus memantau perkembangan hot spot atau titik panas melalui stasiun penerima satelit National Oceanic Atmosphere Administration (NOAA). “Hasil pantauan tersebut disebarluaskan pada para pihak terkait, baik di pusat maupun daerah melalui jaringan internet sebagai bahan analisis dan pengecekan lapangan akan kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan,” kata Achmad Fauzi, Kepala Pusat Informasi Departemen Kehutanan, Kamis (24/8) di Jakarta. Achmad mengatakan, yang bertugas melakukan pencegahan, pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan adalah Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan atau biasa disebut Manggala Agni. Manggala Agni, kata Achmad, juga sekaligus akan melakukan penyelamatan, dan anggotanya yang berjumlah 1.590 telah tersebar di 10 Provinsi Rawan I, dengan perincian Sumatera Utara 180 orang, Riau 240 orang, Kepulauan Riau 30, Jambi 210, Kalimantan Barat 240, Kalimantan Tengah 210, Kalimantan Selantan 120, Sumatera Selatan 240, Sulawesi Selatan 60 dan Sulawesi Barat 60 orang. (TR/id)

Wajah Kita

Membakar Membakar. Gampang sekali melakukan tindakan satu ini. Maklum, ongkosnya murah dan tak banyak makan tenaga. Tinggal mengeluarkan sebatang korek api seharga Rp100, gesekkan hingga menyala, lemparkan ke bahan yang kering dan atau mudah terbakar, maka bull... membaralah apapun yang ingin dibakar. Membakar juga tidak memerlukan keterampilan khusus. Sepanjang seseorang memiliki pengalaman cukup untuk menggesekkan pentolan korek api ke lapisan fosfor di salah satu sisi kotak wadah korek api, ia dianggap sudah memenuhi syarat untuk menyandang gelar pembakar. Karena sangat mudah untuk dikerjakan oleh siapa saja, mulai anak-anak hingga kakek-nenek, maka orang cenderung meremehkan dan memandang sebelah mata aktivitas membakar ini. Membakar bahkan nyaris menjadi kegiatan yang self evidence alias jelas dengan sendirinya, sama halnya seperti bernafas dan tertawa. Tak seorangpun sudi belajar tentang, misalnya, cara membakar yang baik. Karena itu, hingga sekarang belum ada satupun sekolah atau universitas yang membuka jurusan ilmu bakar-membakar ataupun fakultas teknik pembakaran. Pun jangan berharap ada orang memiliki sertifikat kelulusan kursus membakar selama sekian bulan di LPK anu. Sampai kiamatpun tak ada orang yang memiliki sertifikat semacam itu. Membakar lebih digerakkan oleh naluri yang bersumber pada insting manusia. Ia adalah gerak spontan, hasil dari kesimpulan dangkal saraf sensorik yang tak terlalu membutuhkan peran otak berpikir (mind brain) manusia. Karena itu, orang bodoh, orang idiot, bahkan orang gila, dapat saja menjadi pembakar ulung. Celakanya, api yang disulut oleh orang bodoh, orang idiot, orang gila maupun orang cerdik-pandai sama saja: sama-sama panas dan menghanguskan, sama-sama berasap dan menghancurkan, sama-sama membara dan

Kementerian Negara PP/Bappenas

SLT Bukan Untuk Tanggulangi Kemiskinan Menneg PPN/Ketua Bappenas Paskah Suzeta mengatakan, Santunan Langsung Tunai (SLT) bukan untuk menanggulangi kemiskinan tetapi mengurangi angka yang mau miskin, sementara naiknya inflasi tahun 2005 – 2006 sekitar 17 persen berdampak kepada naiknya angka kemiskinan. “Pemerintah sekarang memutuskan untuk operasional menanggulangi kemiskinan akan dipakai data BLT, makanya data yang ada nantinya akan dijadikan BLT bersyarat supaya lebih fundamental untuk dijadikan pilot poyek di enam provinsi yang akan mencakup 1,7 juta rumah tangga dengan dana sebesar Rp4 triliun,” kata Paskah Suzeta di Gedung Depkeu Jakarta, Senin (4/8). Selanjutnya dia mengatakan, BLT bersyarat akan dikaitkan dengan pendidikan dan kesehatan akan menjadi model permanent yaitu system penjaminan social masyarakat miskin, diharapkan tahun 2007 sudah final sehingga tidak lagi dalam bentuk subsidi dalam membantu masyarakat . “Ada pula program-program pemberdayaan masyarakat memiliki rangkaian dengan melenium development gold diantaranya pembanguan sarana air bersih dan sebagainya,” (T.RMG) kata Paskah.

Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jurus Anti Korupsi Dari Gedung Bundar Gedung itu tak layaknya seperti bangunan lainnya terlihat biasa-biasa saja, namun yang sedikit berbeda adalah bentuknya yang berbentuk bulat berlantai lima, orang sering menyebutnya sebagai "gedung bundar", berdiri megah di lingkungan Kejaksaan Agung Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Di "gedung bundar" inilah Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor) yang dibentuk sejak 2 Mei 2005 lalu berkantor. Timtas Tipikor bisa dibilang masih berusia sangat muda, namun gregetnya dalam pemberantasan korupsi sangat dirasakan. Sejumlah kasus korupsi dari yang berskala kecil hingga besar bisa tersentuh, walaupun hanya beberapa kasus yang dapat di meja hijaukan. Terungkapnya sejumlah kasus korupsi ini tidak lepas dari Tim yang diketuai oleh Hendarman Supandji, seorang jaksa yang menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejagung. Beberapa waktu lalu, usai mengikuti acara dalam rangkaian Hari Bakti Adhyaksa ke-46 di lapangan Kejagung, Hendarman dengan penuh keramahan mengungkapkan sejumlah kasus yang sudah dan sedang ditangani oleh Timtas Tipikor kepada KomunikA. Selama satu tahun sejak dibentuk hingga kini, Hendarman mengatakan Timtas Tipikor sudah menangani lebih dari satu lusin kasus tindak pidana korupsi, yaitu 15 kasus baik yang baru masuk dalam tahap penyelidikan, atau sudah lebih dalam lagi ke tahap penyidikan, empat diantaranya bahkan telah dimeja hijaukan, “Kita cukup bangga, satu tahun lebih sejak 2 Mei 2005 lima, 15 kasus korupsi sudah kita tangani,” ujarnya Hendarman juga menegaskan saat ini Timtas Tipikor sedang menyelidiki beberapa kasus dugaan korupsi lainnya, diantaranya di Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cilacap Jawa Tengah, Unibank, dan beberapa kasus lain. Ketika kembali ditanya apakah kinerja Timtas Tipikor selama satu tahun ini sudah memenuhi target, Hendarman kembali mengatakan bahwa tidak etis mengatakan kinerja Tim yang hanya diberi waktu 2 tahun sejak dibentuk pada 2 Mei 2005 lalu sudah memenuhi target atau belum, dengan hanya menilai berapa kasus yang masuk ke persidangan. (tomo/f)

www.burn.com

Kementerian Negara Koperasi dan UKM

LINTAS LEMBAGA

membinasakan. Tak ada beda asap, abu dan arang hasil pembakaran yang dilakukan oleh orang bodoh dan orang pintar, orang kaya dan orang miskin, pejabat dan rakyat. Semua hasilnya sama, ya.. begitu itu! Maka ketika api menyala di Riau dan Kalbar, asap membubung hingga ke angkasa Malaysia dan batangbatang kayu membara menjadi abu, semua bingung dan sibuk bertanya-tanya: siapakah pelaku pembakaran yang sesungguhnya? Orang bodoh, orang pintar, orang miskin, orang kaya, pejabat atau rakyat? Lebih bingung lagi, karena api juga bisa dinyalakan oleh orang bodoh yang pura-pura pintar, orang pintar yang pura-pura bodoh, orang miskin yang ingin kaya, orang kaya yang berlagak miskin, rakyat yang bergaya pejabat ataupun pejabat yang menyaru jadi rakyat jelata. Wajar saja kebingungan itu muncul, karena api tak bisa menunjukkan sendiri siapa sesungguhnya tuan penyalanya. Api hanya mengejawantahkan potensi panas yang dimilikinya secara maksimal: menjilat apa yang bisa dijilat dan membakar apa yang dapat dibakar--semua yang ada dalam jangkauannya--tak peduli siapa yang untung dan rugi di balik reruntuk abu, arang dan asap hasil krodanya. Namun siapapun pelaku pembakaran itu, pastilah orang yang tak memiliki hati nurani. Bukankah hanya orang yang tak memiliki hati nurani yang tega membuat perahu dan mobil saling bertabrakan, penerbangan dibatalkan, orang-orang mengidap sakit mengi dan negara disomasi karena kabut asap? Bukankah hanya orang yang tak memiliki hati nurani yang dengan bangga membuat ratusan spesies flora dan fauna mati terpanggang? Bukankah hanya orang yang tak memiliki hati nurani yang nekad mencari keuntungan pribadi dengan cara membakar lahan dan hutan, sementara jutaan manusia menderita karena ulahnya? Lebih ironis lagi jika dalang pembakaran lahan dan hutan dalam jumlah besar itu ternyata bukan orang bodoh, orang miskin dan rakyat jelata yang terpaksa membakar lahan demi sesuap nasi, tapi justru orang pintar, orang kaya dan para pejabat yang sedang mempertebal kocek dengan cara cepat, mudah dan murah!* gun

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Edisi 10/Tahun II/Juli 2006

11

Lian menuturkan, jauh hari sebelum anaknya lahir, ia telah memutuskan untuk tidak memberikan ASI-nya pada si kecil. Alasannya, ia khawatir menyusui akan merusak bentuk payudaranya. Sebagai gantinya, untuk si kecil ia memberikan susu formula impor yang hanya bisa dibeli di supermarket tertentu. Lian yang latar belakang pendidikan bukan dari kesehatan berpikir, susu formula yang harganya cukup mahal itu pasti dapat memenuhi seluruh kebutuhan gizi dan nutrisi bagi anaknya. "Harganya saja mahal, pasti baik untuk bayi, begitu pikiran saya saat itu," ujar wanita berparas ayu ini. Namun belakangan ia menyesal berat setelah mengetahui begitu besar manfaat ASI bagi kesehatan dan pertumbuhan bayi. "Saya sangat menyesal telah memaksa anak saya untuk minum susu formula dan membuang-buang ASI yang sebenarnya menjadi hak anak saya. Dan karena ulah saya juga, anak saya sekarang menjadi sakit-sakitan," katanya dengan wajah sendu.

www.breastfeeding.com

Mengandung Antibodi Dalam ASI terkandung zat antibodi yang penting untuk bayi, yang mampu menurunkan risiko terhadap infeksi seperti radang paru-paru, diare, infeksi telinga, flu, radang otak, dan infeksi saluran kencing. Oleh karena itu, bayi yang tidak minum ASI lebih rentan terkena penyakitpenyakit tersebut.

Seperti yang telah diungkapkan Lian, bayinya sering terkena berbagai macam penyakit. Daya tahan tubuhnya juga lemah, terkena perubahan suhu sedikit saja langsung sakit. Ini yang membuat Lian selalu merasa khawatir. "Jika dihitung-hitung biaya perawatan kesehatan bayi saya mahal juga, belum lagi biaya untuk beli susu formula khusus yang sampai saat ini masih dikonsumsi anak saya itu," imbuhnya. Sejatinya, bayi manusia sama dengan bayibayi mamalia lainnya, mereka mempunyai naluri untuk mencari air susu induknya. Ketika bayi lahir, secara kodratiah ia akan mencari puting si ibu dan menyusu dengan cara alami. Setiap bayi memang sudah dilengkapi naluri untuk mencari hak yang memang sudah dilekatkan Sang Maha Kuasa pada dirinya: hak untuk menikmati kesegaran dan manfaat air susu ibu (the right of breastfeeding). Masalahnya, manusia sendiri kadang tidak memahami keteraturan alamiah ini. Dengan ketidaktahuannya--atau bisa jadi karena kerasnya pendirian--manusia justru merenggutkan hak untuk menyusu ini dengan memisahkan ibu dari si bayi dan memaksanya meminum susu mamalia lain (baca: susu formula). ASI Ekslusif Dari penelitian lembaga Edmond et al, Pediatrics diungkapkan, bahwa mengawali pemberian ASI lebih awal selama 1 jam setelah proses melahirkan dapat menekan kematian bayi 1,5 kali. Sebaliknya, pemberian ASI pada hari ke-2 setelah melahirkan, memberi peluang kematian bayi hingga 3 kali lipat. Hal ini juga diungkapkan oleh Dr Utami Rusli, Ketua Sentral Laktasi Indonesia, "Inilah, betapa mutlaknya konsumsi ASI bagi bayi. Menunda waktu menyusu akan meningkatkan kematian bayi. Karena itu jangan ditunda, karena bayi akan menunjukkan kesiapannya untuk minum 30-40 menit usai dilahirkan," imbuhnya. Diungkapkan juga, sebanyak empat juta bayi meninggal tiap tahunnya pada 28 hari pertama kelahirannya. Padahal, jika bayi mulai menyusu pada satu jam pertama, maka 22 persen dapat diselamatkan. Disampaikan juga oleh Dr. Utami Rusli, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama sangat penting. "Selama 6 bulan ini bayi hanya diberikan ASI saja tanpa Makanan Pendamping ASI," terangnya. Makanan pendamping ASI dapat diberikan ketika bayi sudah berumur 6 bulan keatas. Saat usia ini, organ pencernaan bayi dianggap sudah dapat beradaptasi dengan bahan makanan dari luar. Sering terjadi salah pengertian di masyarakat umum, bahwa Makanan Pendamping ASI (MPASI) akan menggantikan ASI, sehingga

banyak yang menghentikan pemberian ASI saat bayi berumur 6 bulan. "Ini salah. Makanan pendamping hanya berfungsi mendampingi, bukan menggantikan. Hanya komposisi ASI yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan bayi, dan keunggulannya tidak dapat digantikan dengan makanan lain ataupun susu formula yang berharga mahal sekalipun," urai Utami. Pertumbuhan Berbeda Anak yang mendapatkan ASI eksklusif 6 bulan dan diteruskan hingga 2 tahun akan mengalami pertumbuhan yang berbeda dengan bayi tanpa ASI. Perbedaan ini bukan sebatas fisiknya yang lebih kuat dan tahan terhadap serangan penyakit, akan tetapi dari segi otaknya juga mengalami perkembangan yang lebih pesat. Hal ini dapat dijelaskan secara ilmiah. Sebagian besar lemak ASI merupakan DHA & AA yang diperlukan untuk pertumbuhan otak. Selain itu, ASI juga mengandung chotesteral, taurin dan laktosa yang juga dibutuhkan otak. Dengan semua zat tersebut semua kebutuhan pertumbuhan otak terpenuhi, pertumbuhan otak anak pun jauh lebih baik. "Anak pertama saya tidak mendapatkan ASI eksklusif, sedang anak kedua mendapatkan ASI eksklusif dan dilanjutkan hingga umur 2 tahun. Prestasi belajarnya ada perbedaan, anak kedua saya selalu berprestasi di sekolahnya", ujar Arlita, seorang ibu rumah tangga. Sayangnya, di Indonesia baru sekitar 14% ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya sampai umur lima bulan (hasil Survei Demografi & Kesehatan Indonesia 20022003). Di Indonesia, rata-rata bayi diberi ASI eksklusif kurang dari dua bulan. Ada beberapa hal yang menghambat pemberian ASI, di antaranya adalah karena rendahnya pengetahuan para ibu mengenai manfaat ASI dan cara menyusui yang benar, kurangnya pelayanan konseling laktasi dan dukungan dari petugas kesehatan, persepsipersepsi sosial-budaya yang menentang pemberian ASI, kondisi yang kurang memadai bagi para ibu yang bekerja, dan pemasaran agresif oleh perusahaan-perusahaan pembuat susu formula yang tidak hanya mempengaruhi para ibu, namun juga para petugas kesehatan. ASI dan Ibu yang Bekerja Pemberian ASI eksklusif dapat terhambat di kalangan ibu menyusui yang bekerja. Waktu cuti yang diberikan kantor hanya 3 bulan, dan setelah masa cuti habis, si bayi harus ditinggal. Bagaimana dengan pemberian ASI ekslusif, apakah harus dihentikan juga? Dr Utami menyampaikan bahwa bagi ibu menyusui yang bekerja, bisa menggunakan beberapa media penyimpanan untuk hasil perahan ASI. Dijelaskan, ASI perah dapat bertahan 6-8 jam di udara luar, dan jika disimpan dalam lemari es (chiller) dapat bertahan sampai dua hari. "Lebih awet lagi jika disimpan dalam freezer. Dalam lemari pembeku ini, ASI bisa tahan hingga 2 minggu," kata Utami.

www.breastfeeding.com

"Anak saya tidak pernah mendapatkan ASI sejak lahir, dan sekarang anak saya lebih sering sakit dibanding anakanak lainnya," ungkap Lian, seorang wanita karir dengan satu anak.

Dengan memanfaatkan berbagai media penyimpanan itu, si ibu tetap dapat bekerja tanpa meninggalkan kewajiban menyusui dan yang terpenting hak anak mendapatkan ASI pun masih dapat terpenuhi. Mitos Keliru Mitos yang selama ini berkembang di masyarakat, menyusui akan menyebabkan payudara menjadi kendur dan membuat perempuan menjadi cepat tua. Oleh karena itu, banyak ibu menampik menyusui bayinya dengan alasan untuk mempertahankan penampilan estetika. Menurut artikel dalam jurnal-jurnal kesehatan, mitos semacam itu sama sekali keliru. Faktanya justru sebaliknya, menyusui di samping sehat bagi bayi juga sehat bagi ibu. Kanker payudara, penyakit yang sangat ditakuti perempuan, justru lebih banyak ditemukan di kalangan perempuan yang tidak menyusui atau ibu-ibu yang menyusui bayi secara tidak teratur, dibandingkan di kalangan ibu-ibu yang secara aktif menyusui bayinya. Menyusui juga bermanfaat bagi proses pengerutan rahim sehabis melahirkan, karena hisapan teratur mulut bayi pada puting ibu akan membantu kontraksi rahim untuk kembali ke bentuk semula. Perlu ditegaskan bahwa menyusui tidak akan membuat payudara menjadi kendur. Kendati secara alamiah pada saat laktasi kelenjar-kelenjar penghasil air susu dalam payudara ibu akan mengalami pembesaran, akan tetapi secara otomatis akan mengalami pengerutan kembali (atropi) setelah masa laktasi selesai. Jadi, semua tergantung dari bagaimana si ibu merawat payudaranya setelah masa menyusui selesai. Tapi yang lebih penting, menyusui adalah wahana interaksi yang sangat intens antara bayi dengan ibunya. Bayi akan terlibat dalam suasana ikatan emosional yang sangat akrab, merasa aman dan terlindungi dalam dekapan kasih sayang ibu. Ini akan sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa pada saat anak dewasa kelak. Sebuah suasana yang tak akan terjadi jika bayi minum susu formula! Haruskah kita mengorbankan kesehatan, kecerdasan dan ketenangan jiwa generasi penerus bangsa, dengan merenggut hak bayi-bayi kita untuk menikmati air susu ibunya? Rasanya hanya orang-orang tak beradab yang tega berbuat begitu...* (dfm-g)