MAKALAH ROAD MAP KEJAKSAAN R.I. DALAM RANGKA PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI. Oleh: Dra. Ariyani Sihombing, S

TRAINING RULE OF LAW SEBAGAI BASIS PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN Hotel Santika Premiere Hayam Wuruk - Jakarta, 2 – 5 November 2015

MAKALAH

ROAD MAP KEJAKSAAN R.I. DALAM RANGKA PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI Oleh: Dra. Ariyani Sihombing, S.Psi

ROAD MAP KEJAKSAAN R.I. DALAM RANGKA PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Penegakan Hukum

Kepastian Hukum Pelayanan Publik

Gakkum Kuat Daya Saing Nasional Kesejahteraan Rakyat dan Aparatur

Pertumbuhan Ekonomi

PENCEGAHAN PENYIMPANGAN & WAS EFEKTIF

SASARAN : •KEPERCAYAAN MASYARAKAT •KEJAKSAAAN BERWIBAWA

STRATEGI REFORMASI BIROKRASI KEJAKSAAN R.I.

SISTEM OPERASIONAL KEJAKSAAN

PERATURAN PENDUKUNG & KONSISTENSI PENERARAN

KESIAPAN SDM PELAKSANA

3 SASARAN PERAN KEJAKSAAN

Penegakan Hukum Profesional (1)

 Penyempurnaan Pengelolaan Sistem Integrasi Laporan Korupsi : Lid Tertutup, web, kotak pos, SMS, unit layanan hukum , berikut penelaahan & laporan perkembangan pada pelapor.  Penguatan sistem Integrasi Penyelidikan : Database Intelijen Hukum, Data LHKPN, kajian Laporan Korupsi, Hasil Audit BPK, PPATK.  Pembentukan unit Pelacakan Aset & unit Komputer Forensik di seluruh Kejati.  Penguatan Tim Penyadapan & Surveillance


 Penguatan sistem Integrasi Penyidikan : database, aplikasi Case Management.  Penguatan Satuan Khusus Penyidikan.  Pembentukan Satuan Khusus Money Laundering.  Penguatan personil dan sistem Supervisi.  Penggunaan Video-Conference dalam ekspos perkara.  Pembangunan Ruang Pemeriksaan di seluruh Kejari.  Penguatan SOP Pengelolaan Barang Bukti.


 Penguatan Tim Assets Recovery, MLA dan Ekstradisi.  Penguatan Tim Pengacara Negara (Perdata).  Penguatan Tim Eksekusi Barang Rampasan & Uang Pengganti.  Penguatan Sistem Eksaminasi & Eksaminasi Khusus.  Penguatan Target Kinerja Penyidikan & Penuntutan.

Pencegahan KKN (1)

 Operasionalisasi Unit Layanan Hukum gratis diseluruh Kejari.  Pengacara Negara memberikan layanan pendapat hukum dalam Pengadaan Barang & Jasa yang transparan , bebas KKN.  Pengacara Negara memberikan layanan pendapat hukum dalam Kontrak Pemerintah / BUMN.  Penguatan Tim Pengacara Negara.  Monitoring proyek strategis Pemerintah Pusat.  Monitoring sektor Penerimaan Negara/Daerah.

Pencegahan KKN (2)

 Pelatihan Kontrak Internasional bagi Pengacara Negara.  Pelatihan & Sertifikasi PBJ bagi seluruh Pengacara Negara.  Pelatihan Assets Recovery di beberapa Negara.  Penguatan sistem Integrasi Pengacara Negara : database, Case Management.  Penguatan Target Kinerja Pengacara Negara.

Penguatan Kelembagaan (1)

 Rekrutmen dan Asesmen oleh Pihak III.  Kepegawaian & Karir bebas KKN berbasis Kompetensi.  Penguatan Biaya Penanganan Perkara.  Penguatan Operasional Dukungan Penanganan Perkara  E- Procurement / LPSE , E-Reporting , E-Filling.  Serifikasi Bendahara (Pengelola Keuangan)  Program Spesialisasi Jenjang Karir Jaksa.  Diklat2 Spesialisasi Jaksa, Agen, Personil T.I

Penguatan Kelembagaan (2)

 Penguatan sistem & kualitas Pengawasan.  Operasional Pengawasan Melekat, Penyidikan Internal.  Aplikasi Pengukuran & Evaluasi Kinerja.  Operasional Risk Assesment (Fraud Control System)  Integralisasi Database Pengawasan & Kepegawaian.  Penguatan SIMKARI  Penguatan Sistem & Kualitas Dukungan Intelijen Yustisial.  Penguatan Sistem & Kualitas Humas (Quick Win).  Penguatan Keterbukaan Informasi Publik.

PETA STRATEGI INSTITUSIONAL KEJAKSAAN

GRAND STRATEGY KEJAKSAAN

PEMANGKU KEPENTINGAN

DUKUNGAN PENGUATAN INSTITUSI & KEWENANGAN

DUKUNGAN PUBLIK THD INSTITUSI KEJAKSAAN

PEMAHAMAN MASY. ATAS KINERJA KEJAKSAAN

PENEGAKAN HUKUM EFEKTIF

KEPERCAYAAN MASYARAKAT

HASIL AUDIT : WTP

PERAN SERTA & PENGAKUAN INTERNASIONAL

PENANGANAN PERKARA PROFESIONAL

INTEGRITAS APARATUR SISTIM PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA YANG EFEKTIF

PROSES BISNIS

KINERJA OPTIMAL SELURUH BIDANG RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE PENGELOLAAN KEUANGAN BENAR & AKUNTABEL

SISTIM JENJANG KARIR OBYEKTIF

PENGELOLAAN PENGADAAN BENAR & AKUNTABEL

SERTIFIKASI BENDAHARA

LPSE EPROCUREMEN T

PENGENDALI AN PERKARA BERBASIS T.I.

DUKINTEL EFEKTIF

KEPEGAWAIAN BEBAS KKN

KEHUMASAN NASIONAL YG EFEKTIF

PENGAWASA N EFEKTIF & OBYEKTIF

PENGUATAN PERSONIL & INTEGRITAS DUKINTEL SPESIALISASI JPN, JAKSA PIDANA, INTEL

PENGUATAN PERSONIL & INTEGRITAS PENGAWAS DATABASE PENANGANAN PERKARA

PENGUATAN PERSONIL & SISTEM I.T.


PENGELOLAAN KEUANGAN BENAR & AKUNTABEL

PENGUATAN PERSONIL & INTEGRITAS PENGAWAS

PENGUATAN PERSONIL & INTEGRITAS DUKINTEL

LPSE EPROCUREMENT S.O.P. PENGELOLA AN KEUANGAN

FINANSIAL

PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN

ASESMEN OBYEKTIF TRANSPARAN


PENGENDALIAN PERKARA BERBASIS T.I.

DUKINTEL EFEKTIF

SPESIALISASI JPN, JAKSA PIDANA, INTEL

REKRUTMEN OBYEKTIF & BEBAS KKN

TERSEDIANYA APBN

PENGUATAN PERSONIL & SISTEM I.T.

PENYEMPURNAAN S.O.P PENANGANAN PERKARA

PENYEMPURN AAN SISTEM & MATERI DIKLAT PERENCANAAN ANGGARAN EFEKTIF

DATABASE PENANGANAN PERKARA

DIKLAT EFEKTIF TRANSPARAN

PENYEMPURNAAN SOP JENJANG KARIR

KEHUMASAN NASIONAL YG EFEKTIF

KESEJAHTERA AN PEGAWAI

PENGUATAN PERSONIL HUMAS & STRATEGI QUICK WIN TERSEDIANYA FASILITAS OPERASIONAL


PROSES BISNIS


PENGELOLAAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN


DUKUNGAN PENGUATAN INSTITUSI & KEWENANGAN HASIL AUDIT : WTP

PENGELOLAAN KEUANGAN BENAR & AKUNTABEL

S.O.P. PENGELOLAAN KEUANGAN


PENGELOLAAN PENGADAAN BENAR & AKUNTABEL


LPSE EPROCUREMENT


PROSES BISNIS


PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DUKUNGAN PUBLIK THD INSTITUSI KEJAKSAAN

KEPEGAWAIAN BEBAS KKN

ASESMEN OBYEKTIF TRANSPARAN

PENEGAKAN HUKUM EFEKTIF PEMAHAMAN MASY. ATAS KINERJA KEJAKSAAN


KEPERCAYAAN MASYARAKAT RIGHT MAN ON THE RIGHT PLACE



SISTIM PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA YANG EFEKTIF

KINERJA OPTIMAL SELURUH BIDANG


REKRUTMEN OBYEKTIF & BEBAS KKN

DUKINTE L EFEKTIF

PENYEMPURNA AN SOP JENJANG KARIR



PENANGANAN PERKARA (PIDUM,PIDSUS,DATUN)




PROSES BISNIS






PENANGANAN PERKARA PROFESIONAL SISTIM PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA YANG EFEKTIF DUKINTEL EFEKTIF


DATABASE PENANGANAN PERKARA PENGUATAN PERSONIL & INTEGRITAS DUKINTEL

PENYEMPURNAAN S.O.P PENANGANAN PERKARA


PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DUKUNGAN PENGUATAN INSTITUSI & KEWENANGAN


PROSES BISNIS PEMBELAJARAN & PERTUMBUHAN

SISTIM PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA YANG EFEKTIF










DUKINTEL EFEKTIF

DIKLAT EFEKTIF TRANSPARAN

PENYEMPURNAAN SISTEM & MATERI DIKLAT

PEMBINAAN PERENCANAAN & T.I. Standarisasi Anggaran Satker (2013) Aplikasi RKAK/L online (2014) E-Reporting Helpdesk Seluruh Satker

PERLENGKAPAN

KEPEGAWAIAN

HUKUM

LPSE Nasional (2013)

(2013-2014) Database terintegrasi

Penyesuaian Tunjangan (2013)

Asesmen Jaksa & Spesialisasi

Database Peraturan (2013)

LPSE Kejaksaan (2015) Inventarisasi BMN (2013) Aplikasi BMN on-line (2014)

Rekrutmen Jaksa, Akuntan, Komputer Asesmen Jabatan Fungsional Khusus Diklat eksternal

Central Authority (2014) Penguatan Biro hukum (2014)

PENGAWASAN PENANGANAN PENGADUAN Aplikasi & Database Penanganan Pengaduan (2013) Akses Publik Perkembangan Penanganan Pengaduan (2013)

APARATUR WAS Penguatan personil Was (2013) Diklat Auditor (2013) Personil Akuntan (2013)

PENCEGAHAN

PENGAWASAN

(2013-2014) Penerapan SPIP

Juknis Waskat (2013)

Standarisasi Pedoman Pengelolaan & Pelaporan Anggaran Implementasi Indikator Kinerja Individual Buku Pedoman Perilaku

Supervisi Pemeriksa (2013) Suveillance Pengawasan (2014) Standarisasi Hukuman Disiplin (2013)

INTELIJEN HUKUM PENKUM Pelatihan & Penguatan jaringan personil penkum (2013) Aplikasi sistem jaringan Penkum Kejaksaan (2013, 2104) Website seluruh Kejati (2014)

MONITORING CENTRE

PELACAKAN ASET

Pelatihan personil & jaringan Agen & IT Forensik (2013)

(2013-2014) Penataan Bisnis Proses Pelacakan Aset supporting Pidsus & Datun

Database Intelijen Hk. (2014-2015)

Pelatihan personil & Fungsional Pelacak Aset

Organisasi Pusat (2015)

LID PAM GAL (2013-2014) Penataan Bisnis Proses Int. Hk Penguatan Lid Tertutup Anggaran at cost Spesialis Intelijen Hk. Pencegahan TPK

PIDANA KHUSUS LID DIK TIPIKOR (2013-2014) Penguatan Lid Tertutup Bisnis Proses dgn Intel Hk (Data Intel Hk, IT Forensik & Pelacakan Aset) Spesialis Tipikor Diklat Spesialis Pertama & Lanjut

PENUNTUTAN & UPAYA HK.

EKSEKUSI

(2013-2014) Efektifitas Supervisi Internal

(2013-2014) Anggaran pelacakan aset dalam eksekusi

Anggaran at cost

Data UP dan denda 100% dalam Simkari

Eksaminasi Dakw, Req. & Memori

CASE MANAGEMENT (2014-2015) Database & Aplikasi Case Mngmt. Pidsus Standarisasi produk hk

PIDANA UMUM PENUNTUTAN & UPAYA HK.

EKSEKUSI


(2013-2014) Unit pengelola barang bukti & eksekusi

Peningkatan anggaran perkara pidum Eksaminasi Dakw, Req. & Memori

TRANS. CRIME & PIDUM TERTENTU

(2013-2014) Distribusi buku pedoman perkara Pidum Tert. Eksekusi (TPPU, Illegal Terpidana mati logging, Data denda Traficking, tilang100% dalam Terorisme) Simkari Pelatihan Spesialiis Pidum Tert.

CASE MANAGEMENT (2013-2014) Database & Aplikasi Case Mngmt. Pidum Standarisasi produk hk. Informasi perk. Pidum real-time

PERDATA & TUN PENANGANAN PERKARA

PERDATA INTERNASIONAL

CASE MANAGEMENT

Diklat Spesialis Datun Pertama & Lanjut


(2013-2016) Penguasaan Kontrak Internasional

Anggaran at cost

Jenjang karir spesialis

Profesionalisme JPN Daerah

Penguasaan Assets Recovery Internasional

(2014-2015) Database & Aplikasi Case Mngmt. Datun

SPESIALIS DATUN (2013-2014) Spesialis Datun

Kantor Pengacara Neg

Standarisasi produk hk

T.U. FUNGSIONAL SPESIALIS BENDAHARA, KEU & AUDITOR

AGEN, SANDI, PELACAK ASET

(2013-2014) Bendahara

(2013-2014) Agen

Auditor

Pelacakan Aset

ULP & LPSE

Asisten Jaksa

PEMBINAAN

HUMAS & INTERNASIONAL

(2013-2016) Kasubbag Bin. Kabag TU

(2014-2016)

Pranata Komputer

Staf Internasional

Perencana Pustakawan Widyaiswara Peneliti Kepegawaian

Humas

ANALISIS KEBUTUHAN NON-REGULER RENCANA ANGGARAN 2013 - 2015

PENGUATAN KELEMBAGAAN KEJAKSAAN PIDUM, PIDSUS, DATUN, INTEL • • • • • • • • • •

Asesmen Individual Jaksa (2000 jaksa/tahun) Asesmen Komptensi Jabatan Eselon II dan III (2000 jaksa/tahun) Mutasi pegawai Rekrumen Pegawai (1000 orang/tahun) Diklat Sertifikasi Jabatan Diklat Jaksa Spesialis (2000 jaksa/tahun  Datun, Intel, Pidana @ 30 hari) Beasiswa pertahun S-2 : 60 orang ; S-3 : 30 orang Diklat Spesialis Pendukung : Bendahara, Pranata Komp, Humas, Agen, Pelacakan Aset (@ 200 orang/tahun). Diklat Pengawasan (200 jaksa/tahun @ 15 hari) Diklat Pengelolaan BMN

PENGELOLAAN KEUANGAN • • • • •

Supervisi pengelolaan anggaran (Kejagung, Kejati) Supervisi perencanaan anggaran (Kejagung, Kejati). Supervisi pengelolaan PNBP & Hasil Dinas (Kejagung, Kejati). Operasional penyelesaian eksekusi barang rampasan Operasional penyelesaian eksekusi Uang Pengganti

E - PROCUREMENT • • • • • • •

Operasional ULP Kejaksaan Agung Operasional ULP Kejaksaan Tinggi Operasional ULP Kejaksaan Negeri (2014) Operasional LPSE Kejaksaan Agung Operasional LPSE Kejaksaan Tinggi Supervisi PBJ dan LPSE Crash Program Pelatihan & Sertifikasi PBJ, LPSE

PENGUATAN T.I. • • • • • • •

Operasional SIMKARI Operasional MC dan IT Forensik Kejagung Operasional IT Forensik Kejati (output : 10  2015 : 20) Operasional administrasi perkara online disetiap Kejati Pengadaan peralatan E-Reporting & E-Filling setiap satuan kerja (2014) Operasional peralatan E-Reporting & E-Filling setiap satuan kerja (2015) Crash Program pelatihan petugas IT Helpdesk

PENGAWASAN • • • • •

Supervisi pengawasan (Kejagung, Kejati) Operasional Eksaminasi Umum dan Khusus Operasional Satgas Pengawasan Operasional Sekretariat Majelis Kehormatan Jaksa. Crash Program Pelatihan Pengawasan

HUMAS / PENKUM • • • •

Operasional Website Kejagung Pengadaan peralatan website seluruh Kejati (2014) Operasional Website tiap Kejati Press Gathering (2014 : Kejagung & tiap Kejati 2 hari @ 2kali/tahun ; 2015 : tiap Kejari 2 hari @ 2kali/tahun. Operasional Ruang Layanan Informasi

•

SARANA PRASARANA • • • • • • •

Pembangunan Kantor Kejati/Kejari ( 20 kantor/tahun) Rehab Kantor , Rumah Dinas (250/ tahun) Pembangunan Ruang Pemeriksaan Pembangunan Ruang Koordinasi Pembangunan Ruang Jaksa Fungsional Pembangunan Ruang Tahanan (Pria,Wanita,Anak) Pembangunan Ruang Layanan Informasi

PENEGAKAN HUKUM BERKUALITAS SDM / KEPEGAWAIAN • • • • • • • • • • • • •

Pembangunan Database & Case Management System Pidum, Pidsus, Datun, Intel. Supervisi Pidum (Kejagung, Kejati). Supervisi Pidsus (Kejagung, Kejati). Supervisi Datun (Kejagung, Kejati). Supervisi Intel (Kejagung, Kejati). Eksaminasi Perkara. Diklat Spesialis Pidum, Pidsus, Datun, Intel. Operasional Unit Pelacakan Aset & unit Komputer Forensik di seluruh Kejati. Operasional Monitoring Centre. Operasional Tim Surveillance. Operasional Tim Eksekusi Barang Rampasan & Uang Pengganti. Operasional Perampasan Aset di Luar Negeri. Pelatihan Internasional terkait MLA Perampasan Aset di Luar Negeri.

PENCEGAHAN KKN KEPERDATAAN • • • • •

Operasional Unit Layanan Hukum gratis diseluruh Kejari. Operasional pertimbangan hukum JPN bagi Pemda , diseluruh Kejari. Pelatihan Hukum Kontrak bagi JPN (100 orang/tahun) Beasiswa Luar Negeri S2 Hukum Kontrak Internasional (2 orang/tahun) Pelatihan & Sertifikasi PBJ bagi seluruh Pengacara Negara

INTELIJEN HUKUM • •

Operasional Monitoring proyek strategis Pemerintah di Pusat dan Daerah. Operasional Monitoring sektor Penerimaan Negara/Daerah

KESEJAHTERAAN APARATUR • •

Rasionalisasi Tunjangan Fungsional Jaksa. Spesialisasi Jabatan Fungsional lain pendukung : Agen, Pranata Komputer, Auditor, Perencana, Asisten Jaksa, Pelacakan Aset, Pengelola Barang Bukti, IT Forensik, Pengelola Keuangan.

INPRES NO. 1 TAHUN 2011 • Melakukan AUDIT KINERJA dan AUDIT KEUANGAN terkait dengan proses penegakan hukum. • Melaksanakan proses penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif terhadap semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus hukum • Meningkatkan efektivitas penegakan hukum dengan mempertimbangkan asas PEMBUKTIAN TERBALIK • Membekukan seluruh aset dan dana yang diduga berasal dari tindak pidana dalam upaya pengembalian kekayaan negara • Memberikan tindakan administrasi dan disiplin kepada seluruh pejabat yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran, dan segera melakukan penggantian atau pemberhentian pejabat yang bersangkutan • Melakukan evaluasi dan perbaikan sistem kerja dan semua aturan yang terkait, yang dinilai memiliki kelemahan atau memberi peluang terjadinya penyimpangan dan/atau kejahatan • Memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai proses yang sudah, sedang, dan yang akan dilakukan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum

INPRES NO. 9 TAHUN 2011

PENCEGAHAN KORUPSI •

Peningkatan Akuntabilitas dan Keterbukaan Informasi

•

Penguatan Pengawasan dan Pendisiplinan

•

Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

•

Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

•

Perbaikan sistem penanganan perkara

•

Peningkatan sistem pengelolaan sumber daya manusia

•

Pemenuhan kebutuhan anggaran

PERCEPATAN PENANGANAN KASUS •

Percepatan penanganan dan eksekusi Tipikor dan penguatan koordinasi diantara lembaga penegak hukum

PENYELAMATAN ASET HASIL KORUPSI •

Upaya pencegahan pengalihan aset hasil tipikor

•

Upaya-upaya dalam rangka Pengembalian Aset

•

Melakukan pelatihan dan bantuan teknik dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi

PELATIHAN PENYELAMATAN ASET •

Upaya kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi terutama pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi


Transparansi Informasi & Layanan Publik INFORMASI PERKEMBANGAN PENANGANAN PERKARA PIDANA sejak tahap penuntutan, upaya hukum dan eksekusi yang menginformasikan antara lain : Pembatasan waktu,kriteria penggunaan upaya paksa, penelitian berkas perkara secara obyektif berdasarkan syarat formil maupun formil, pengelolaan barang bukti, dll

Database Dakwaaan Tersedianya database Dakwaan yang dapat diakses dalam intanet Kejaksaan

Pengelolaan Pengaduan 1. penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat 2. Tertanganinya seluruh pengaduan masyarakat yang telah diverifikasi 3. Tersedianya linked database pengelolaan pengaduan antara Jamwas dan Komjak

Penerapan sanksi bagi pelanggaran disiplin Terpublikasinya kepada masyarakat atas pelaksanaan pengenaan sanksi hukum maupun administrasi


Pembangunan Sistem Pengendalian Penyempurnaan SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPIP) yang menekankan pada self control. Penyusunan peraturan SISTEM PENGENDALIAN INTERN di K/L

Sistem Pengendalian Internal Penyempurnaan SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPIP) yang menekankan pada self control. Penyusunan peraturan SISTEM PENGENDALIAN INTERN di K/L

Survei Kinerja Penanganan Perkara Pelaksanaan tindak lanjut hasil SURVEI KINERJA penanganan perkara

Koordinasi Penegak Hukum Laporan rekapitulasi penyampaian SPDP kasus korupsi kepada KPK


Peningkatan Kapasitas Aparat Gakkum Meningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan aparat terkait lainnya dalam rangka penyelamatan aset hasil korupsi ( asset freezing, asset seizure, asset forfeiture, forensic accounting/audit forensik, Mutual Legal Assistance)

Whistle Blower & Justice Collaborator Laporan Pelaksanaan melindungi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (whistle blower atau justice collaborators)

LHKPN Pelaksanaan dan Pemantauan penjatuhan sanksi administratif bagi Pejabat yang tidak melaporkan LHKPN terkini

Penyelamatan Kerugian Keuangan Neg. •Terpetakannya 10 (sepuluh) area kerawanan korupsi •SOP penanganan penyelamatan aset hasil korupsi yang akuntabel dan transparan •Koordinasi intensif antar lembaga guna strategi pengembalian aset


Pengawasan Seleksi & Promosi Laporan pengawasan SELEKSI DAN PROMOSI bagi aparat penegak hukum

Asesmen pejabat penegak hukum ASSESMENT PEJABAT pada posisi strategis, yang bisa diakses secara terbatas, dengan parameter-parameter, termasuk antara lain: - Verifikasi terhadap harta kekayaan LHKPN dan transaksi keuangan. - Verifikasi terhadap KINERJA dan INTEGRITAS calon. - Evaluasi kinerja dalam PENANGANAN PERKARA besar dan perkara yang menarik perhatian publik dalam posisi sebelumnya.

Rekrutmen Pegawai & calon jaksa • Laporan pelaksanaan rekrutmen pegawai dan calon Jaksa oleh pihak ketiga yang independen. • Mempublikasikan proses rekrutmen PNS pada website masing-masing yang terintegrasi dengan website KemenPAN dan RB. • Terbangunnya mekanisme pengaduan masyarakat dalam proses rekrutmen

MAKALAH ROAD MAP KEJAKSAAN R.I. DALAM RANGKA PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI. Oleh: Dra. Ariyani Sihombing, S

Recommend Documents