SEMINAR PENGARUSUTAMAAN KORUPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Jogjakarta Plaza Hotel, 15 Mei 2012
MAKALAH
MENGKONSTRUKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Oleh: Dr. M. BUSYRO MUQODDAS, S.H., M.Hum Pimpinan KPK RI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
Norsk Senter for Menneskerettigheter Norwegian Centre for Human Rights
MENGKONSTRUKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
M. BUSYRO MUQODDAS Pimpinan KPK RI
PUSHAM UII, Yogyakarta, 15 Mei 2012
Bagian g I - Pendahuluan POLA KORUPSI KONTEMPORER (1) JJenis i Korupsi
Pilar
Konvensional
Political Corruption
State Capture Coruption
Birokrasi Kleptokratif (Cleptocrative Bureaucracy)
Pengusaha P h Hitam Penguasa Korup
Stakeholder
Penegak Hukum Calo Kasus Cukong Kasus Kesaksian Ahli Aktor Politik
2
POLA KORUPSI KONTEMPORER (2) ( )
Mafia Peradilan
Pilihan Penyidik y Pilihan Jaksa Pilihan Hakim Manipulasi p Fakta Manipulasi Hukum Perubahan Konstruksi Kasus
Mafia Pajak
Peradilan Pajak
Mafia SDA
Bisnis Kebijakan
MODUS
Mafia Politik
- Proses Politik (Pilpres, Pemilu, Pilkada) - Proses Legislasi g - Proses Kebijakan
1 K 1. Koruptif tif 2. Pelemahan 3 g Wewenang
Pelajaran dari Kegagalan Pemberantasan Korupsi di Era Sebelumnya Kualitas korupsi makin meningkat Jumlah yang dikorup luar biasa besar Akibat yang ditimbulkanpun luar biasa Æ melanggar gg hak sosial masyarakat
•
Di hk pada Diarahkan d penghukuman, h k tidak
Banyak tim pemberantas korupsi dib t k & dibentuk terbukti tidak efektif
cukup perhatian pada pelacakan aset hasil
korupsinya • Tidak memadai p pada komponen p pencegahan p g , walaupun diberi mandat •
Sering dipersepsikan sebagai digunakan
untuk kepentingan tertentu
4
Kualitas TPK-makin sistematis & merasuki seluruh aspek kehidupan masy. S hi Sehingga membawa b bencana b tterhadap h d kehidupan k hid perekonomian k i nasional i l& pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat
TPK adalah kejahatan luar biasa Pemberantasan TPK yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami hambatan sehingga perlu metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus dengan kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan TPK, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional f i l serta t berkesinambungan b k i b
UU No. 30 Th. 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi p
5
Bagian II – Beberapa Hak Asasi yang Dijamin Konstitusi (1) 1. Hak untuk Hidup, - Pasal 28A UUD RI 1945: “Setiap Setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup.” - Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) 2. Hak untuk Berkeluarga, - Pasal P l 28B UUD RI 1945 1945: (1) Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah sah. (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 6
3. Hak atas Pendidikan, - Pasal 28C ayat (1): Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. manusia - Pasal 31: (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. ((2)) Setiap p warga g negara g wajib j mengikuti g p pendidikan dasar dan pemerintah dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 7
4. Hak untuk Memperoleh Pekerjaan - Pasal 28D ayat (2) UUD RI 1945: “Setiap Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” 5. Hak untuk Memperoleh Pelayanan/Jaminan Kesehatan - Pasal 28H UUD RI 1945: “Setiap Set ap o orang a g be berhak a hidup dup seja sejahtera te a lahir a da dan bat batin,, be bertempat te pat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh layanan kesehatan.” “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang b bermartabat.” t b t” 8
Bab III – Fakta dalam Pelaksanaan Hak Asasi Manusia 1. Banyaknya Penduduk Miskin
9
2. Tingginya angka putus sekolah - Raihan Iskandar (Anggota DPR Komisi X): “Kemiskinan menjadi j di sebab b b utama t angka k putus t sekolah k l hd dan tid tidak k melanjutkan ke jenjang berikutnya karena tingginya biaya pendidikan. pendidikan.” - 10,268 juta siswa usia wajib belajar (SD dan SMP) yang tidak menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun tahun. - 3,8 juta siswa yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA. (sumber: kompas.com 11 Mei 2012)
11
Bagian IV - Pertanggungjawaban Negara 1. Pasal 28I UUD NKRI Tahun 1945: - ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. negara, pemerintah ” - ayat (5): “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan g dalam p peraturan p perundang-undangan. g g 2. Pasal 34 UUD NKRI Tahun 1945: Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan “Negara dan fasilitas pelayanan umum yang baik” 12
Pelajaran j dari paparan p p tersebut: 1) Negara belum mampu memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar warga negara; 2) Salah satu penyebab utama dari ketidakmampuan negara untuk t k memberikan b ik hak-hak h k h k dasar d yang dijamin konstitusi adalah MARAKNYA KORUPSI.
z
Alasan kenapa korupsi menjadi penyebab:
1. Bagian Menimbang huruf a UU No. 20/2001: “a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, meluas tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, l sehingga hi tindak ti d k pidana id kkorupsii perlu l di digolongkan l k sebagai b i kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;” 13
2 Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (UNCAC), 2. (UNCAC) dalam pertimbangannya menyebutkan, a.l.: - korupsi menimbulkan permasalahan dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan; - kasus-kasus korupsi melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan k b bagian i penting ti sumber b d daya negara d dan mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan negara tersebut;; - korupsi tidak lagi masalah lokal tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan pentingnya kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya.
14
Bagian g V – Pengertian g Tindak Pidana Korupsi p − Pasal 1 UU No. 30 /2002 Tentang KPK: Tindak Pidana Korupsi adalah d l h ti tindak d k pidana id sebagaimana b i di dimaksud k dd dalam l UU 31/1999 jo UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. p − Berdasarkan UU No. 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan g UU No.20/2001 dirumuskan 30 bentuk/jenis j TPK yang y g pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7 : 1.Kerugian Keuangan Negara 2.Suap Menyuap 3.Penggelapan gg p dalam Jabatan 4.Pemerasan 5 Perbuatan Curang 5.Perbuatan 6.Benturan Kepentingan dalam Pengadaan 7 Gratifikasi 7.Gratifikasi
15
Bagian VI – Upaya-Upaya KPK dalam Memberantas Korupsi
1. Bidang Pencegahan a. Penyelamatan keuangan negara dan kekayaan negara dari kegiatan pencegahan sebesar Rp. 155.301.919.029,-, terdiri d i dari: - Penyelamatan keuangan negara akibat pengalihan barang milik negara sebesar Rp. 2.876.296.051,- Penyelematan keuangan negara dari sektor hulu migas sebesar Rp. 152.425.623.301.773,-
16
b P b. Pelaporan l Gratifikasi G tifik i Nilai Pelaporan Gratifikasi: - Uang (Rp) - Uang (Valas)
- Barang (Rp) - Barang (Valas) Ditetapkan Menjadi Milik Negara:
2009
2010
2011 (Nov)
14.926.943.060
16.880.141.749
15.060.914.610
USD173,446; EUR3,752; SGD6,472; AUD18,595; JPY178 910; SAR650; RM455; JPY178,910; NOK96,193.
EUR510; SGD3; AUD230; JPY230; HKD210; HKD2 000; NOK250; HKD2,000; GBP10,000; MYR201.
USD67,769; EUR200; SGD2.627; JPY500; RM390; NOK460; MYR100. MYR100
1.660.855.875
2.075.259.350
2.610.014.000
USD180; SGD20.
RMB3,200
-
2009
2010
2011 (Nov)
- Uang (Rp)
1.288.339.128
3.053.293.049
2.720.788.790
- Barang (Rp)
1.009.800.875
218.757.000
68.240.000
USD180; SGD20.
RMB3,200
-
- Barang (Valas) Di Ditetapkan k M Menjadi j di Milik Penerima: P i - Uang (Rp) - Uang (Valas)
2009
2010
2011 (N (Nov))
13.638.603.932
13.826.848.700
12.340.127.820
USD173,448; EUR3,753; SGD6 472 AUD18,595; SGD6,472; AUD18 595 JPY178,910; HKD10,360; SAR650; RM455; NOK96,193.
USD55,638.07; EUR510; SGD2663 AUD230: SGD2663; AUD230 JPY210,000; HKD2,000; RM250; VND10,000; GBP210.
USD67,769; EUR200; SGD2,627; SGD2 627 AUD500; AUD500 SAR390; SAR390 RM460; MYR100.
17
2 Bidang Penindakan, 2. Penindakan
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penanganan perkara TPK yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara/Daerah sebesar b R Rp 874.837.777.295,00, 874 837 777 295 00 yang antara t lain l i berasal b l dari d i uang pengganti, uang rampasan, uang sitaan, penjualan hasil lelang TPK, dan ongkos perkara, dengan rekap sebagai berikut:
Tahun
PNBP dari TPK (Rp)
2008
407.890.880.495
2009
142 993 950 300 142.993.950.300
2010
189.371.372.650
2011 (Okt)
134.581.573.850
Jumlah
874.837.777.295 18
Konstruksi Kasus Korupsi Sebagai Pelanggaran HAM Dakwaan: 1 P l2 UU Tipikor 1.Psl2 Ti ik (orang/korporasi) ( /k i) & Ideologi Hukum HAM 2. Psl2 UU TPPU 3. Psl2 dlm UU HAM 4. Aspek kerugian negara (perspektif ideologi hukum HAM & Hukum progresif) 5. Tuntutan
Tsk/Td w
Kasus-kasus - Jml kerugian keuangan negara - Jenis obyek korupsi
Analisis
Putusan/vonis:
1. Pasal2 dakwaan 2. Pertimbangan hukum : - tafsir fakta - epistemologi hukum -HAM : Ontologi Ontologi, aksiologi,epistemologi - ideologi hukum progresif - spirit pembukaan UUD NKRI 1945 - keadilan sosial - analisis 3. Penerapan UU Tipikor, TPPU, HAM 4 Diktum 4.
1. Kerugian g ekonomis ((anggaran) gg ) 2. Kerugian lingkungan (fisik, sosbud) 3. Cost recovery 4. Dampak ekosob
- Ahli HAM sidocekosob - Keer Mesteer kerugian bidang HAM 19
Analisis Dalam D l menyusun d dakwaan k d dan vonis, i A Apgakum k perlu l mempertimbangkan hal-hal sbb: 1) Pasal 2 ayat (1) UU TPK mengenai kerugian negara yang bersifat materil; 2) Pasal 2 ayat (2) UU KPK mengenai “keadaan tertentu” yang dapat dijadikan sebagai alasan pemberatan pidana; 3) Penjelasan UU No. 30/2002 yang menjelaskan bahwa korupsi mrpk “tindak pidana yang dilakukan secara sistematis.” Kata sistematik juga digunakan untuk mendefinisikan “Kejahatan terhadap kemanusiaan” sbmn dimaksud dlm Pasal 9 UU No. 26/2000 ttg UU Pengadilan HAM mengenai “...serangan serangan yang meluas atau sistematik sistematik...”.
20
Bagian VII - Kesimpulan 1) Korupsi menjadi salah satu penyebab negara belum mampu memenuhi kewajibannya untuk menjamin pemenuhan hak asasi warga negara. 2) Pemberantasan korupsi harus mulai mempertimbangkan perspektif hak asasi warga negara Indonesia dalam rangka mengembalikan hak-hak ekonomi dan hak sosial yang telah dilanggar selama ini ini.
21
Bagian VIII - Rekomendasi 1) Kepada Pusham-Pusham Perguruan Tinggi fokus pada riset mengenai: a. Sumber Daya Alam. b. Kerugian b K i d i perspektif dari ktif HAM dan d Ek Ekosob b yang timbul ti b l akibat kib t korupsi. c FGD hasil riset Sumber Daya Alam. c. Alam 2) Kepada APGAKUM: a. Reformulasi strategi lid, dik, rumusan dakwaan penuntutan dengan memasukkan perspektif HAM. b. Reformulasi perspektif HAM.
vonis
hakim
dengan
dalam
mempertimbangkan 22
