KORUPSI DANA PENDIDIKAN SEBAGAI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA
SKRIPSI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana
Raden Ayu Retno Sumilir Hadiningrat NIM : 312008017
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA April 2014
i
Ucapan Terima Kasih
Pertama-tama Penulis menyampaikan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan Kuasa, Kasih dan PenyertaanNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menyusun skripsi ini. Selanjutnya Penulis ingin menyampaikan Terima Kasih kepada berbagai pihak yang selama ini sudah mengambil bagian secara sangat positif dalam perjalanan kehidupan Penulis, terutama sepanjang perjalanan studi Penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana: 1. Kedua Orang Tua saya tercinta yang tidak pernah lelah memberi semangat juga doa setiap saya merasa patah semangat. Terima kasih atas kasih sayang dan kepedulian Romo (Bpk. Pdt. Nikodemus Bambang Soenarto Hadiningrat) beserta ibuku tersayang (Dra. Sri Widowati). Saya Mempersembahkan Skripsi ini untuk Romo dan Ibu. 2. Untuk saudara-saudara saya dan orang-orang terkasih yang selalu mensupport. Mas Gurit (R.M Surjo Guritno Hadiningrat), Mbak Sita (R.A Dyah Ayu Sitoresmi Hadiningrat), Mbak Ayu (R.A Dyah Ayu Widoretno Hadiningrat), Mas Bayu (R.M Radite Bayumurti Hadiningrat), Mbak Titut (R.A Dyah Ayu Widyastuti Hadiningrat), Mas Pungky (R.M Surjo Pamungkas
Hadiningrat), Mbak Oka (R.A Dyah
Ayu Pitaloka
Hadiningrat), Mbak Yun (R.A Retno Pembayun Hadiningrat), Dimas (R.M Radhityo Naramurti Hadiningrat), dek Bram (R.M Bram Ayodhya Hadiningrat), dek Nike (R.A Retno Nikita Rukmi Hadiningrat), dek Erik (R.M Parikesit Hadiningrat), dedek Willy (Abednego Willy Adyaksa), papa Dana (Dana Rahasianto), Mas Galih Joko Purnomo, dan keponakanku didi (Dyah Ayu Widiastuti). Saya juga mempersembahkan Skripsi ini untuk kalian semuanya. 3. Bapak R.E.S. Fobia, S.H., MIDS, yang merupakan konsultan dan pembimbing
penulis
selama
menyusun
penelitian
ini.
Penulis
mengucapkan banyak terima kasih karena selama ini telah sabar
viii
membimbing Penulis dan juga memberikan saran serta kritik yang membangun bagi kemajuan penelitian skripsi Penulis. 4. Bapak Arie Siswanto, S.H., M.Hum. dan Bapak Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H., yang sudah bersedia menjadi Penguji Skripsi ini; 5. Bapak Tyas Tri Arsoyo, S.H., M.H., yang merupakan wali studi Penulis yang sudah memberi perhatian selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga; 6. Bapak Krishna Djaya Darumurti, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum UKSW; 7. Segenap Dosen dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga yang telah membagi ilmu pengetahuan, pengalaman dan daya dukungnya selama Penulis berkuliah; 8. Keluarga GKMI Solo (Bpk. Pdt Paulus Hartono, ibu Ruth Dwi Yulliawati, Sheilla Monica Hartono, Sheilla Rebecca Hartono, Hansel Pranata Hartono, Sheilla Vanessa Hartono dan Oxal Pranata Hartono) dan juga Pdt. Michael Razie; 9. Keluarga Mr. Pete (I love you all so muchKak Pete, Kak Ashley and Cade). Kiranya kalian baik-baik saja di Banda Aceh dan bisa segera bersosialisasi dengan lingkungan baru; 10. Para Donatur Beasiswa Mcc, Darryl Canada (Mr. Darryl and Family, Mr. Gerry Michalsky, juga Mr. Mark). Khusus untuk almarhum AlannaHanna, kiranya tenang di alam sana; 11. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2008 yang memberi semangat kepada Penulis untuk tetap mengerjakan penelitian skripsi ini, yaitu antara lain : Rismawati Siringo-ringo, Nadia Dwi Arsinta, Nadya Raharjo, Ria Arviani, Roynaldo Sanjoyo, Janter dan masih banyak teman-teman lainnya yang sudah bersedia membantu selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
Penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis tulis satu-persatu. Untuk segala masukan dalam rangka perbaikan Skripsi ini, Penulis juga menyampaikan Banyak Terima Kasih.
ix
Kata Pengantar
Skripsi ini berangkat dari pergumulan akademis Penulis untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan: ―Mengapa Korupsi dana Pendidikan melanggar HAM?‖
Untuk itu, penulis menggunakan penelitian hukum (legal research)
secara deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa di masa sekarang. Dalam konteks ini, penulis ingin mengetahui alasan-alasan korupsi dana pendidikan sebagai pelanggaran HAM, khususnya hak-hak atas pendidikan. Pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (historical approach). Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan produk legislasi dan regulasi. Dalam hal ini misalnya DUHAM 1948, Kovenan Sipol, Kovenan Ekosob, Konvensi Hak Anak, Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan, UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap berkaitan dengan HAM, terutama alasan-alasan korupsi sebagai pelanggaran HAM. Pendekatan sejarah ini juga berkenaan dengan fakta bahwa korupsi sudah sangat lama terjadi, di Indonesia, padahal gagasan dan nilai-nilai HAM juga sesungguhnya sudah lama ada dan berkembang secara luas. Sumber penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka bahan hukum primer yang digunakan dalam menjawab permasalahannya adalah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan kajian-kajian HAM dan permasalahan hukum korupsi, sedangkan bahan hukum sekunder adalah sebagai pelengkap atau penunjang terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari literatur-literatur tentang HAM dan hukum anti-korupsi, misalnya dalam bentuk buku-buku maupun artikel-artikel.
x
Teknik pengumpulan bahan-bahan hukum penelitian dilakukan melalui studi pustaka.Dalam melakukan analisis data untuk menjawab permasalahan penelitian maka metode yang digunakan adalah metode yuridis kualitatif. Unit amatan dalam penelitian ini adalah DUHAM 1948, Kovenan Sipol, Kovenan Ekosob, Konvensi Hak Anak, Konvensa Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan, UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999.Sedangkan unit analisanya bersangkutan dengan kaidah-kaidah Hak Atas Pendidikan. Disamping itu langkah ini diperkuat dengan pandangan ahli tentang korupsi yang melanggar HAM. Dalam Bab II Penulis menyampaikan beberapa sajian dasar hukum yang menegaskan kompleksitas persoalan korupsi. Apa itu korupsi, dilengkapi dengan pandangan teoritik tentang bentuk korupsi, penyebab korupsi, motivasi korupsi, aturan hukum tentang tindak pidana korupsi. Selain itu ada berbagai dasar hukum tentang HAM dan khususnya Hak Atas Pendidikan berdasarkan peraturanperaturan nasional daninternasional dan beberapa pendapat ahli yang menyorot kenyataan dampak burukkorupsi terhadap HAM dan Hak Atas Pendidikan. Pada Bab III para Pembaca disuguhi dengan data yang bersumberkan pemberitaan media massa berisikan liputan atas beberapa kasus korupsi dana pendidikan dan kajian ilmiah populer atas beberapa kasus korupsi. Penulis sengaja menampilkan data apa adanya, dengan maksud menjaga komprehensifitas dan membuka kemungkinan masukan lain dari pembaca. Bab ini juga berisikan Analisa untuk menjawab Rumusan Masalah, dengan jalan mengelaborasi kaidah-kaidah hukum untuk memperhubungkannya dengan pendapat ahli dalam menilai kasus korupsi dana pendidikan yang melanggar HAM. Dalam beberapa pengkalimatan para pembaca akan menemukan istilah korupsi di bidang pendidikan, yang hakekatnya menurut Penulis berhubungan dengan dana pendidikan. Jadi, secara khusus Skripsi ini tidak membahas misalnya kebijakan tertentu yang koruptif atau berpeluang menyebabkan korupsi. Akhirnya, Bab IV berisikan Kesimpulan dan Saran.
Salatiga, April 2014
Raden Ayu Retno Sumilir Hadiningrat
xi
DAFTAR ISI Halaman Cover Depan……………………………………………………………....
i
Lembar Persetujuan .....................................................................................
ii
Lembar Pengujian .......................................................................................
iii
Lembar Pernyataan Orisinalitas Skripsi…………………………………...
iv
Lembar Hasil Ujian Skripsi………………………………………………..
v
Ucapan Terima Kasih ..................................................................................
viii
Kata Pengantar ............................................................................................
x
Daftar Isi......................................................................................................
xii
Daftar Peraturan ..........................................................................................
xv
Daftar Tabel ................................................................................................
xvi
Daftar Singkatan..........................................................................................
xvii
Abstrak ........................................................................................................
xviii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah..................................................................
1
B. Rumusan Masalah ..........................................................................
18
C. Tujuan Penelitian ............................................................................
18
D. Manfaat Penelitian ..........................................................................
19
E. Metode Penelitian ............................................................................
19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................
22
A. Hak Asasi Manusia .........................................................................
22
1. DUHAM 1948 .....................................................................
22
2. Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipol ..................
23
3. Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekosob...............
24
4. Konvensi Menentang Diskriminasi Dalam Pendidikan ......
25
5. Konvensi Hak Anak ............................................................
26
xii
6. Undang-Undang Dasar 1945 ...............................................
26
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.............................
29
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003…………………..
31
9. Prinsip-prinsip Limburg (Limburg Principles)……………
31
10. Pedoman Maastricht (Maastricht Guidelines)…………….
33
B. Korupsi ............................................................................................
34
1. Pengertian Korupsi ....................................................................
34
2. Bentuk Korupsi .........................................................................
35
3. Faktor Penyebab Korupsi ..........................................................
36
4. Motivasi Korupsi .......................................................................
37
5. Tindak Pidana Korupsi ..............................................................
38
6. Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi ....................
42
C. Pendapat Profesor dan Praktisi Hukum...........................................
46
1. Bambang Widjajanto...........................................................
46
2. Joni Simanjuntak .................................................................
46
3. Jimly Asshidhiqie ................................................................
47
4. Indriyanto Seno Adji ...........................................................
47
5. Jaleswari Pramodhwardani..................................................
47
6. Mimin Dwi Hartono ............................................................
49
7. George Aditjondro ..............................................................
50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISA ...................................
51
A. Hasil Penelitian ...............................................................................
51
1.
Contoh Kasus Kabupaten: Gowa .............................................
52
2.
Contoh Kasus Provinsi: Banten................................................
53
3.
Contoh Kasus Nasional ............................................................
53
4.
Kasus Dugaan Korupsi Beberapa Rektor .................................
54
5.
Tidak Mendidik: Hukuman Yang Ringan ................................
55
6.
Seputar Kasus Angelina Sondakh ............................................
57
7.
Korupsi Dana Pendidikan: 619 Miliar Rupiah .........................
65
8.
Dana Pendidikan Jadi Sasaran Empuk Koruptor .....................
66
xiii
Ironi Pendidikan ......................................................................
67
B. Analisa .............................................................................................
68
BAB IV PENUTUP ...................................................................................
101
A. Kesimpulan .....................................................................................
101
B. Saran ................................................................................................
102
DAFTAR BACAAN ..................................................................................
103
9.
xiv
Daftar Peraturan
Undang-Undang Dasar 1945 Universal Declaration of Human Rights – 1948. International Covenant on Civil and Political Rights. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. United Nations Convention on the Rights of the Child. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 55 Tahun 2012tentangStrategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025 dan Jangka Menengah 2012 – 2014.
xv
Daftar Tabel
Tabel 1 – Kerugian Negara Dalam Korupsi Dana Pendidikan 2004 – 2008 (h. 18) Tabel 2 – 14 Rumpun HAM WNI Dalam UUD 1945 (h. 26-29) Tabel 3 – Contoh Peraturan Hukum Atas Tipikor Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (h. 34-37)
xvi
Daftar Singkatan
APBD
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BOS
: Bantuan Operasional Sekolah
DAK
: Dana Alokasi Khusus
DUHAM
: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Ekosob
: (Kovenan Hak-hak) Ekonomi Sosial dan Budaya
HAM
: Hak Asasi Manusia
ICW
: Indonesian Corruption Watch
Kemendikbud
: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemendiknas
: Kementrian Pendidikan Nasional
KPK
: Komisi Pemberantasan Korupsi
MLA
: Mutual Legal Assistance
PBB
: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PPK
: Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Sipol
: (Kovenan Hak-hak) Sipil dan Politik
Sisdiknas
: Sistem Pendidikan Nasional
Tipikor
: Tindak Pidana Korupsi
UNCAC
: United Nations Convention Against Corruption
UNDP
: United Nations Development Program
xvii
Abstrak
Korupsi melawan berbagai ketentuan hukum dan pandangan akademis para ahli tentang HAM, termasuk hak atas pendidikan. Secara Universalitas, korupsi merusak harkat dan martabat manusia yang menghendaki kebebasan, persamaan, persaudaraan dan perdamaian. Secara Moralitas, korupsi tak lain daripada perilaku dan sangat mungkin menjadi budaya kebusukan dan keburukan, karena koruptor menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangannya atas dana publik. Secara konstitusionalitas, korupsi, apalagi korupsi dana pendidikan, bertentangan dengan tujuan nasional Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara Humanitas, korupsi bertentangan dengan kesadaran akal budi dan hati nurani yang seharusnya, yaitu untuk menumbuhkan, mengembangkan dan memelihara kasih sayang (compassion) kepada anak-anak yang masih berusia sekolah. Senyatanya sudah ada prinsip hukum yang diakui secara internasional dan juga sudah diterima dan seharusnya berlaku di Indonesia secara sungguh-sungguh, bahwa setiap anak
membutuhkan penghormatan,
perlindungan dan pemenuhan atas kepentingan-kepentingan terbaiknya. Hukum membebankan tanggungjawab itu terutama kepada pemerintah dan negara.
xviii
