PELATIHAN HAM DASAR DOSEN HUKUM HAM SE-INDONESIA Singgasana Hotel Surabaya, 10 – 13 Oktober 2011
MAKALAH
Hukum Hak Asasi Manusia & Hukum Humaniter Oleh: Dr. Fadillah Agus, S.H., M.H. FRR Law Office FH Unpad
Hukum Hak Asasi Manusia & Hukum Humaniter Dr. Fadillah Agus, S.H., M.H. FRR Law Office FH Unpad Yogyakarta, Oktober 2011
IHL ADALAH CABANG DARI HUKUM INTERNASIONAL PUBLIK YANG BERLAKU PADA SAAT SENGKETA BERSENJATA BERSENJATA, TERDIRI DARI SERANGKAIAN PERATURAN DAN KEBIASAAN YANG MENGATUR TENTANG PERLINDUNGAN DAN CARA SERTA METODA BERPERANG DAN DITUJUKAN UNTUK MENGURANGI AKIBAT-AKIBAT ATAU KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DARI SUATU PEPERANGAN.
Instrumen st u e Hukum u u Humaniter u a te - Konvensi2 Den Haag 1907 - Konvensi-konvensi Jenewa 1949 - * tentang gp perperang p g di darat - * tentang perang dilaut - * perlindungan korbanperang - * perlindungan penduduk sipil - Protokol Tambahan 1977 - Instrumen HHI lainnya (jumlahnya lebih dari 80)
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENCAKUP 2 BIDANG :
PERLINDUNGAN KEPADA ORANG ORANG-ORANG ORANG YANG TIDAK, TIDAK ATAU TIDAK LAGI, IKUT SERTA DALAM PERTEMPURAN (HUKUM JENEWA) PEMBATASAN TERHADAP SARANA PEPERANGAN, TERUTAMA SENJATA, DAN METODE- METODE PEPERANGAN, SEPERTI MISALNYA TAKTIK-TAKTIK MILITER (HUKUM DEN HAAG)
Pengaturan Hukum Humaniter di Indonesia y Indonesia telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 Æ UU No. 59/1958,
Protokol KJ belum diratifikasi y Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak - pasall 15 huruf h fbd dan e setiap ti anak kb berhak h k untuk t k memperoleh l h perlindungan li d
dari pelibatan sengketa bersenjata dan pelibatan dalam peperangan - pasal 59 : pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan
bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam keadaan darurat termasuk anak dalam situasi sengketa bersenjata. - Pasal 61-63 pelaksanaan perlindungan anak dalam sengketa bersenjata
dengan prinsip yang disesuaikan dengan hukum humaniter - memuat ketentuan sanksi pidana bagi tindakan-tindakan yang merupakan
pelanggaran dan kejahatan terhadap hak-hak anak khususnya dalam situasi sengketa k t bersenjata b j t
Hukum Humaniter dan HAM Persamaan : Perlindungan manusia Perbedaan : 1 HHI : 1. • meminimalkan korban konflik dgn memanusiawikan peran • Berlaku hanya dalam situasi konflik bersenjata) 2. • •
HAM : hubungan pemerintah dgn warganegaranya Terutama berlaku p pada saat damai
PETA KONFLIK INTERNAL INDONESIA
KEJAHATAN PERANG y Pelanggaran terhadap hukum humaniter dan
hukum kebiasaan internasional yang berlaku pada waktu konflik bersenjata yang dilakukan pada waktu perang atau kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan perang yang sedang berlangsung (internasional dan non non-internasional) internasional) atau kejahatan pada waktu pendudukan terhadap orang g dan objek j yyang g dilindungi g
KEWAJIBAN NEGARA MENGATUR KEJAHATAN PERANG & MENGADILI PELAKU (Psl 49 K J I ; Psl 50 K J II; Psl 130 KJ III ; Psl 146 KJ IV )
y Neg wajib menetapkan UU yg diperlukan utk memberi
sanksi pidana efektif thdp orang2 yg melakukan / memerintahkan salah satu pelanggaran berat hk humaniter humaniter. y Negara wajib mencari orang2 & mengadili orang2 yg melakukan pelanggaran berat tsb. / menyerahkannya kpd Negara lain yg berkepentingan utk mengadilinya mengadilinya.
9 HUKUM POSITIF INDONESIA: TIDAK ADA KUALIFIKASI TINDAK
PIDANA KEJAHATAN PERANG. 9 BEBERAPA PSL KUHP MERUMUSKAN KEJAHATAN YG BERKAITAN DGN PERANG / YG DILAKUKAN PADA MASA PERANG 9 DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI KEJAHATAN THDP KEAMANAN NEGARA: (BAB I BUKU II KUHP) y y y y y y y y y y y
Ps. 111 ayat 1 Ps. s 222 ke-1 e Ps. 122 ke-2 Ps. 123 Ps. 124; 1 P 124 Ps. 124; 2 kke-1 1 Ps. 124; 2 ke-2 Ps. 124; 3 k3-2 Ps. 124 Ps. 126 Ps. 127
9 STB NO. 44 TAHUN 1946 TENTANG KEJAHATAN PERANG
Urgensi Pengaturan Kejahatan Perang Bagi Indonesia y Saat ini Indonesia aktif mengirimkan TNI dan
POLRI d dalam l P Pasukan k UN P Peace K Keeping i y Ada kemungkinan terjadi kejahatan perang atau menjadi korban kejahatan perang y Aturan PBB bagi Peace Keeping menyatakan bahwa Hukum Humaniter harus diterapkan (termasuk tentang kejahatan perang) y Ada kekosongan hukum untuk mengadili peristiwa kejahatan perang yang berkaitan dengan anggota TNI (pelaku atau sebagai korban)
