MAKALAH ETIKA PROFESI RAHASIA DAGANG

MAKALAH ETIKA PROFESI “RAHASIA DAGANG”

Nama Kelompok: 1.

Pemi wahyu ningseh

2.

Resgianto

3.

Siti Soffa Putri Setiowati

TEKNIK INFORMATIKA PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI KABUPATEN LAMONGAN

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA TAHUN 2015

Makalah Rahasia Dagang

1

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan jarunianya makalah ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Makalah ini disusun agar pembaca dapat lebih memahami tentang keiwrausahaan. Makalah ini disusun dengan banyaknya hambatan dan rintangan, namun dengan penuh kesabaran, usaha dan terutama pertolongan dari Allah SWT akhirnya makalah ini dapat terselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan makalah ini, semoga makalah ini dapat memberi wawasan yang lebih luas kepada pembaca. Kami menyadari bahwa penyusunan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami harapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk menyempurnakan makalah ini.


2

DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................... i KATA PENGANTAR................................................................................ ii DAFTAR ISI................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang.............................................................................. 1 1.2 Rumusan Masalah......................................................................... 2 1.3 Tujuan............................................................................................ 2 BAB II PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Rahasia Dagang......................................................... 3 2.2 Perlindungan Rahasia Dagang.................................................... 5 2.3 Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang dan Penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran Rahasia Dagang................................ 6 2.4 Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang..............................8 BAB III PENUTUP 3.1 Kesimpulan..................................................................................10 DAFTAR PUSTAKA................................................................................. 11


3

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Pada prinsipnya keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan organisasi perdagangan dunia atau Agreement Estabilishing The World Trade Organization yang didalamnya mencakup persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu (Agreement on Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights, Including Trade in Counterfit Goods of Trips) berarti menyetujui rencana persaingan dunia dan perdagangan bebas meskipun dikemas dengan persetujuanpersetujuan lain di bidang tarif dan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta meratifikasi TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sebagai konsekuensinya Indonesia mempunyai keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs yang mengatur tentang Intellectual Property Rights tersebut. Implementasi langsung dari kebijakan ini, Indonesia telah memiliki perundang-undangan di bidang Hak cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering kali terjadi praktek persaingan curang yang dapat menimbulkan konflik antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain. Konflik itu juga dapat merugikan rakyat sebagai konsumen untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang itu, diperlukan hukum yang akan menentukan rambu-rambu yang harus ditaati secara preventif dan represif bagi mereka yang melakukan persaingan. Tujuannya tidak lain agar hukum dapat mencegah terjadinya persaingan curang. Lingkup tujuan di atas termasuk pula tindakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik hak rahasia dagang. Makalah Rahasia Dagang

4

Jika memperhatikan peraturan-peraturan yang tercakup dalam hukum umum, tampaknya pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 322 serta pasal 323 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah tidak memadai untuk melindungi pemegang Hak Rahasia Dagang dari tindakan pengusaha lain yang melakukan persaingan curang. Karena pasal-pasal itu dianggap kurang memadai, maka perlu dibentuk hukum khusus yang diatur dalam Undangundang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000. Meskipun perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang tidak harus selalu diatur dalam suatu undang-undang khusus, karena bisa saja perlindungan itu diatur dalam satu undang-undang yang bersifat umum, yang didalamnya juga memberikan perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang sebagaimana diterapkan di beberapa negara industri maju, misalnya : Amerika

Serikat, Jepang, Jerman atau Australia.

Namun Indonesia

menganggap perlu membuat secara khusus Undang-undang Rahasia Dagang yang memberikan perlindungan terhadap pemilik hak tersebut. Undang-undang Rahasia Dagang ini merupakan salah satu dari sistem hukum yang baru saja disahkan bersama-sama Undang-undang Desain Industri dan Undang-undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang disahkan pada akhir 2000 yang memiliki kekhasan undang-undang Hak Kekayaan Intelektual lainnya. 1.2

Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan rahasia dagang? 2. Bagaimanakah perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia ? 3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang dan penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran Rahasia Dagang ? 4. Bagaimana prosedur atau cara pengalihan hak dan lisensi Rahasia dagang

1.3

Tujuan 1. Untuk mengetahui penjelasan tentang rahasia dagang. 2. Untuk mengetahui perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang dan penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran Rahasia Dagang. 4. Untuk mengetahui prosedur atau cara pengalihan hak dan lisensi Rahasia Dagang. Makalah Rahasia Dagang

5

BAB II PEMBAHASAN 2.1

Pengertian Rahasia Dagang Seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000), Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Dalam pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, bahwa Ruang Lingkup dari rahasia dagang adalah Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi tersebut. Informasi inipun harus secara konsisten dijaga kerahasiaannya (dengan langkah-langkah tertentu menurut ukuran wajar), sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, karena dengan informasi tersebut seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut. Kelalaian pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan eksistensi rahasia dagang itu sebagai Hak Milik Intelektual. Informasi dalam rahasia dagang dikelompokkan dalam informasi di bidang teknologi dan informasi dibidang bisnis. Adapun yang dimasukkan dalam informasi teknologi, adalah: a.

informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi

b.

informasi tentang produksi/proses

c.

informasi mengenai kontrol mutu Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah :

a. informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk b. informasi yang berkaitan dengan para langganan c. informasi tentang keuangan d. informasi tentang administrasi Makalah Rahasia Dagang

6

Informasi

yang terdapat

dalam iklan, brosur, buku panduan

pengoperasian, yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang tidak lagi dikategorikan dalam informasi yang diatur dalam rahasia dagang. Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam rahasia dagang ini menyebabkan rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, yang terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi ini masih tetap dalam perlindungan rahasia dagang. Berbeda dengan hak cipta atau paten, perlindungan terhadap rahasia dagang tidak memiliki jangka waktu yang terbatas. Oleh karenanya banyak inventor yang merasa perlindungan yang diberikan oleh rahasia dagang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perlindungan hak milik intelektual lainnya. Seperti paten dimana untuk mendapatkan perlindungannya seorang inventor harus benar-benar menemukan sesuatu yang sifatnya baru (novelty), adanya langkah inventif, serta harus memenuhi syarat-syarat yang sangat kompleks yang ditetapkan Kantor Paten. Selain itu memiliki jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Setelah tercapainya jangka waktu tersebut hak paten tersebut akan diumumkan ke publik. Sedangkan rahasia dagang dapat dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak terikat syarat-syarat formal seperti halnya yang terjadi dalam sistem hukum paten, yang memerlukan pemenuhan formalitas dan proses pemeriksaan dan rahasia dagang memiliki jangka waktu yang tidak terbatas. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu: a.

Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara umum oleh masyarakat,

b.

Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan ekonomi,

c.

Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang apabila: Makalah Rahasia Dagang

7

a.

Mengungkap untuk kepentingan hankam, kesehatan, atau keselamatan masyarakat,

b.

Rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan oleh penggunaan rahasia dagan milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

2.2

Perlindungan Rahasia Dagang A. Lama Perlindungan Beberapa alasan/keuntungan penerapan Rahasia Dagang dibandingkan Paten adalah karya intelektual tidak memenuhi persyaratan paten, masa perlindungan yang tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih luas. B. Pelanggaran dan Sanksi Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan mengungkapkan

Rahasia

Dagang,

mengingkari

kesepakatan

atau

mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan, atau pihak lain yang memperoleh/menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). C. Prosedur Perlindungan Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Ditjen. HAKI - DepkumHAM.


8

2.3

Perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang dan penyelesaiannya apabila terjadi pelanggaran Rahasia Dagang Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization on Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 1994. Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan secara rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan, maupun pemanfaatannya oleh penemunya. Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual. Undang-Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000 memberikan lingkup perlindungan Rahasia Dagang yaitu meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Suatu Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. a.

Bersifat rahasia, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.

b.

Mempunyai nilai ekonomi, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.

c.

Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.


9

Dalam HAKI pada dasarnya perlindungannya berintikan pengakuan terhadap hak atas kekayaan dan hak untuk menikmati kekayaan itu dalam waktu tertentu. Artinya selama waktu tertentu pemilik atau pemegang hak atas HAKI

dapat

mengijinkan

atau

melarang

untuk

mengetahui

atau

menyebarluaskan informasi (Rahasia Dagang). Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Untuk mengatasi adanya pelanggaran tersebut maka amat diperlukan perlindungan hukum bagi pemilik dan atau pemegang HAKI yang bersangkutan. Apabila seseorang merasa pihak lain telah melanggar hak Rahasia Dagang yang dimilikinya, maka ia sebagai pemegang hak Rahasia Dagang atau pihak lain sebagai penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak Rahasia Dagang. Sebagai contoh, menurut pasal 4 UURD ”pemilik hak Rahasia Dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial”. Terhadap pasal tersebut, gugatan yang kita ajukan dapat berupa gugatan ganti rugi dan / atau penghentian semua perbuatan. Dan berbeda dengan gugatan HAKI lainnya, gugatan mengenai perkara Rahasia Dagang diajukan ke Pengadilan Negeri. Berkaitan dengan hal di atas, harus ditentukan pula kapan sebenarnya suatu perbuatan dikatakan telah melanggar Rahasia Dagang milik orang atau pihak lain. Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu juga ada perbuatan yang tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang yakni apabila :


10

a.

Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan dan keamanan, kesehatan atau keselamatan masyarakat ;

b.

Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan rekayasa ulang (reverse engineering) dalam hal ini adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada. Disamping dapat melakukan upaya gugatan melalui pengadilan,

pemilik Rahasia Dagang atau pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya lain yakni melalui penyelesaian sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). 2.4

Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang Saat ini terdapat beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebut hak tersebut, sebagai terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR). Istilah yang digunakan salah satunya adalah HakMilik Intelektual. Prinsip Hak Milik disini dalam hukum perdata Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 570 BW adalah : “Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbbuat bebas terdapat kebendaan itu dengan kedaulatan sepeuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umu yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak menganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan umum dasar atas ketentuan undangundang dan dengan pembayaran ganti rugi.” Pengertian pasal 570 BW ini, menunjukan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama dimana pemilik dapat menguasai benda itu sebebasnbebasnya dalam arti dapat memperlakukan perbuatan hukum atas benda itu secara eksklusif. Di samping dapat melakukan perbuatan-perbuatan materiil atas benda itu, serta perbatasannya bahwa tidak bertentangan dengan undangMakalah Rahasia Dagang

11

undang dan ketertiban umum, juga tidak mengakibatkan gangguan dan adanya kemungkinan percabutan hak (onteigening). Terkait dengan hal ini rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Milik Intelektual diklasifikasikan sebagai benda bergerak, sehingga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam Undang-undang Rahasia Dagang pasal 5 ayat

1

menyebutkan

bahwa

peristiwa-peristiwa

hukum

yang

dapat

mengakibatkan peralihan rahasia antara lain pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundangundangan. Khusus pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada perbuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting, mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian pengalihan hak tersebut dan mempermudah pembuktian. Pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersil. Selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksankan sendiri atau meberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya.


12

BAB III PENUTUP

Kesimpulan : Dalam UU No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pasal 1 bahwa : Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang tekhnologi dan/atau bisnis, mempuyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dalam pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, bahwa Ruang Lingkup dari rahasia dagang adalah Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Alasan/keuntungan penerapan Rahasia Dagang dibandingkan Paten adalah karya intelektual tidak memenuhi persyaratan paten, masa perlindungan yang tidak terbatas, proses perlindungan tidak serumit dan semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih luas.


13

DAFTAR PUSTAKA [1]

https://www.google.co.id/search?q/ofosiharefaanknias.blogspot.in/2011/09/makalah-rahasia-dagang.html 10:25, 20-05-2015.

[2]

www.academia.edu/9875667/tugas_hukum_bisnis_makalah_rahasia_dagang 10:26, 20-05-2015

[3]

www.sigitbudhiarto.blogspot.com/2013/05/rahasia-dagang-dan-penyelesaianatas.html 10:26, 20-05-2015


14

MAKALAH ETIKA PROFESI RAHASIA DAGANG

Recommend Documents