GUBERNUR PAPUA BARAT KtrPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 973 / L54 19 /2A 14 TAHUN 2Or4 TENTANG
PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL SUMBBR DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS KURANG E}AYAR TAHUN 2OI2 TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN ANGIGARAN 2OI4 KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT GUBERNUR PAPUA BARAT,
bahwa sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Ala-m (DBH SDA) Pertambangar Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Kepada KabupatenlKota se-Provinsi Papua Barat Tahun 2014, maka perlu ditindaklanjuti pelaksanaannya dengan membagikan Dana Bagi Hasil dimaksud kepada Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-u:ndangan yang berlaku; b. tlahwa berdasarkan pertimhangan tersebut huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papira Barat tentang Pembagian Dana Bagi Hasil sumber Dqya Alam (DBH Snal peitambang€Ln Minyak Bumi dan_ Gas Bumi bdr- Rangka otonomi Khusus Kurang Flayar Tatrun 2aI2 ,l.riwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun A,nggaran 2014 Kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat;
Menimbang
-a-
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara nukan e4rt (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahurr 1gg7 Nomor 43, Tamhahan Lemkraran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
2.
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian .laya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembararr Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembrentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irial Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara JRepublik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 72, Tambahan Lr:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Repubiik Indonesia Notnor 018/PUU-
-
J.
rl2o03; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara lRepublik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 135, Tambahan Lr:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah cliubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OOl tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2OO 1 tentang Mirqrak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik IndonesieL Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara l?epublik Indonesia Nomor 4752); 5. Llndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahr;n 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a151); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara lRepublik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tamba-han Lr:mbaran Negara RepuLrlik Indonesia Nomor a355); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara JRepublik Indonesia Tahun 2aa4 Nomor 125, Tambahan Lr:mbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimeLna telah
beierapa kali diubah terakhir dengan Undang;undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ked.ua atas undang-undaflg Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2008 Nomor 59, Tambahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a9aal;
8.
Undang-undangNomor33Tahun2oa4tentang dan
perimb-angan k.r..rg^.,. Antara Pemerintah Pusat pemerintah Daera-h [t-embaran Negara RepuLrlik Lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, TamLrahan Lemtraran Negara Republik Indonesia Nomor aa38l:'
9. Peraturan
Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara JRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lr:mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang Pembagian Tugas Pemerintahan Antara Penrerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kabupaten/Kota (Lembaran Nagara JRepublik indonesia Tahun 2OOZ Nomor 28, Tambahan Lr:mbaran Negara Republik Indonesia Nornor a737);
11.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.OT /2013 tentang Pelaksanaan dan PertanggungjawaLran A,nggaran Transfer ke Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor BO/PMK.OT /2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi clan Gas tsumi Dalam Rangka Otonomi Khusus di Provins;i Papua Barat Tahun Anggaran 2Ol4; 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07 /2014 tentang Perkiraan Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi clan Gas Bumi Tahun Anggaran 2014; 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.07 12074 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2Ol2; 15. Keputusan Menteri Energi Dan sumtrer Daya Minerai Nomor 3296 K/80/MEM12073 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Minerai Nomor 3124 K/8O/MEM/2012 tentang Penetapan Daerah Penghasil sumber Daya Alam Minyak Bumi dan GeLs Bumi, ['ertambangan Palas Bumi, Dan Pertambangan Umum (Pertambangan Mineral dan Batubara) Untuk TahunL 2013; 16. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 2O Tahun 2Ol4 tentalg Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil sumber Daya Alam (DBH-SDA) Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Bumi Dalam Rangka otonomi Khusus Kepada Kabupat.en/Kota Se-Provinsi Papua Barat Tahun 2OL4;
12.
MEMUTUSKAN
:
Menetapkan KESATU
KtrDUA
Pembagian Dana Bagi Hasil sumber Daya Alam (DllH-sDA) pertamlangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka otonomi Khusus i
berikut
:
1.
Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (B DH-SDA)
yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi rlan
Gas
Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Kurang Bayar Tahun 2012, Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2074
kepada KabupatenlKota didasarkan atas realisasi penerimaan Kas Umum Provinsi Papua Barat sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2014.
2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
(BDH-SDA) yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gra"s Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Kurang Bayar Tahun 2Al2 l'riwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 sebesar Rp. 447.173.409.690,- (empat ratus empat puluh tu3'uh rniliar seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu enam ratus sembilal puluh rupiah), terdiri dari : a. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BDH-SL)A) yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Kurang Bayar Tahun 2Al2 sebesar Rp. 35.109.085.690,- (tiga puluh lima miliar seratus sembilan juta delapan puluh lima ribu enarn ratus sembilan puluh rupiah); b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BDH-SDA) yang Lrerasal dari Pertambangan Minyak Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Triwulan I sampai dengan Trilvulan III Tahun 2Ol4 sebesar Rp. 353.753.591.10O,- (tiga ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus rupiah); c. Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BDH-SDA) yang berasa-l dari Pertambalgan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus Triwulan I sampai dengan Triwulan IiI Tahun 2AA sebesar Rp. 58-310.732.900,(lima puluh delapan miliar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
KETIGA
Pembagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DEIH SDA) Kurang Bayar Tahun 2Ol2 Triwulan I sampai dengan 'lriwulan III yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi kepada
Kabupaten/Kota terdiri dari : 1. Daerah Penghasil sebesar 45"/o (empat puluh lima, persen) dari Alokasi Dana Bagi Hasil sumber Daya Alam (D BH SDA) yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi Dalam
n""gto"
2.
KtrEMPAT
Khusus
Otonomi
atau
sebesar np. iZ+.088.204.S56,- (seratus tujuh puluh empa.t miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua rattts empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah); Daerah bukan penghasil atau KabupatenlKota penrerataan lainnya sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) darj Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SD'A) yang berasal dari Pertambangan Minyak Bumi Dalam Rangka otonomi Khusus atau sebesar Rp. 97 .215.669.198,(sembilafl puluh tujuh miliar dua ratus lima Lrelas juta enaln ratus enam puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh delapan ruPiah).
PembagianDanaBagiHasilsumberDayaAl*(DI3HSDA) furan{Bayar tahun}g12 Triwulan I sampai dengan Triwulan III yang berasal dari Pertambangan Gas Bumi kepada Kabupaten/Kota terdiri dari
:
1. Daerah Penghasil sebesar 45oh (empat puluh
limeL persen) dari Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA)
KE,I,IMA
KtrENAM
yang berasal dari Pertambangal Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus atau sebesar Rp. 26.239.829.8015,- (dua puluh enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus lima rupiah); 2. Daerah bukan penghasil atau Kabupaten/Kota per:nerataan lainnya sebesar 25"/" (dua puluh lima persen) darii Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDIA) yang berasa-l dari Pertambangan Gas Bumi Dalam Rangka Otonomi Khusus atau sebesar Rp. L4.577.683.225,' (empat beias miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta enzLm ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima nrpiah). Rincian Pembagian Dana Bagi Hasii Sumber Daya Alarrn (DBH SDA) Pertambalgan Minyak Bumi dan Gas Bumj. Dalam Rangka Otonomi Khusus Kurang Bayar Tahun 2Ol2 Triwulan I sampai dengan Triwulan III Tahun 2014 kepada Kabupaten/Kota adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagia-n tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Dana Bagi Hasil sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertarnbangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Dalam Rangka otonomi Khusus Kurang Bayar Tahun 2OI2 Triwulan I sampai dengan 'lriwulan
III Tahun 2Ol4 kepada Kabupaten/Kota
se-Provinsi Papua Flarat, penyalurannya kepada masing-masing daerah dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas umum Daerah
provinsi ke Rekening Kas umum Daerah Kabupaten/Kota
melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat. KtrTUJUH
ini mulai Lrerlaku pada tanggal ditetapl
mestin-ya.-
Ditetapkan di Manokwari pad.a tanggal 23 SePtembrer 2014 GUBERNUR PAPUA BARAT, cAP/T-TD ABRAHAM O. ATURLIRI Salinan yang sah sesuai aslinYa, KtrPALA BIRO FIUKUM,
WAFIK WURYANTO Pembina TI(. I NrP. 19570830 198203 1 005
Lampiran I Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 973 / 154 19 l20 14 Tahun ZOt4 Tanggal 23 September' 2Al4 PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM (DBH SDI\) PtrRTAMBANGAN MINYAK BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS I(URANG BAYAR TAHUN 2OI2 TRIWULAN I SAMPAI DtrNGAN TRIWULAN III TAHIJN KEPADA KABUPATtrN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT "I,OT4
JUMLAH ALOI{T\SI
KABUPATtrN/KOTA
NO.
(np.)
i
KABUPATEN TtrLUK BINTUNI
Rp
2
KABUPATtrN TELUK WONDAMA
Rp
a J
KABUPATtrN SORONG
Rp
105.516.97Ct.94
4
KOTA SORONG
Rp
1L.787.82i'.68
5
KABUPATtrN RAJA AMPAT
Rp
10.329.967'.29
6
KABUPATtrN SORONG SELATAN
Rp
9.938.87(t.79'
7
KABUPATtrN KAIMANA
Rp
70.794.5O3,.63
B
KABUPATE,N FAKFAK
Rp
lA.927.OOCI.63
q
KABUPATtrN MANOKWARI
Rp
5.755.501.62
10
KABUPATEN MAYBRAT
Rp
1O.264.743'.Ll
11
KABUPATEN TAMBRAUW
Rp
9.137.858i.53
t2
KABUPATEN MANOKWARI StrLATAN
Rp
4
13
KABUPATtrN PBGUNUNGAN ARFAK
Rp
4.435.OI2.65t
TOTAL
Rp
69.471.233.60 9.409.37 0.58
.435.A
12'
.6
272.2O3.87 3 .7 5
GUBERNUR PAPUA BARAT,
cAP/TrD Salinan yang sah sesuai aslinYa, KBPALA BIRO HUKUM,
,---(
\\-//bD^ /r
WAFIK WUITYANTO Pembina TK. I NrP. 19570830 198203 1 005
ABRAHAM O. ATURURI
Lampiran II Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 973 / L54 19 /2O 14 Tahun 2014 Tanggal 23 September 2OI4 PtrMBAGIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM (DBH SDA) PERTAMBANGAN GAS BUMI DALAM RANGKA OTONOMI KHUSUS KURANG BAYAR TAHUN 2OI2 TRIWULAN I SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHLIN 2014 KtrPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT NO.
KABUPATtrN/KOTA
JUMLAH ALO KASI (np.)
I
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Rp
2
KABUPATEN TELUK WONDAMA
Rp
1.4 10.95
.)
KABUPATEN SORONG
Rp
8.419 .42 .+.35 1,-
4
KOTA SORONG
Rp
1.767. 6Ot3.24O,
5
KABUPATEN RAJA AMPAT
Rp
1.548. 99,9.171,
6
KABUPATEN SORONG SELATAN
Rp
1.490.3 5,3.472,
7
KABUPATEN KAIMANA
Rp
1.618.65 '7.320,
8
KABUPATBN FAKFAK
Rp
1.638.52
9
KABUPATEN MANOKWARI
Rp
731.04
10
KABUPATBN MAYBRAT
Rp
1.539.2 1 13.675,-
11
KABUPATtrN TAMBRAUW
Rp
1..370.2 40.o87,
t2
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
Rp
731.04 2.298,-
13
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
Rp
731.04 2.298,-
Rp
40.817.51 3.O30,-
TOTAL
I7.82O .805.454,
GUBERNUR PAPUA BARAT, CAP/TTD ABRAHAM O. ATURLIRi Salinan yang sah sesuai aslinYa, KEPALA BIRO FIUKUM,
@*
WAFIK WURYANTO Pembina TK. I 198203 1 005 19570830 NrP.
