ILO - MAMPU
ILO - MAMPU
MAJU PEREMPUAN INDONESIA UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN Indonesia telah mencapai perkembangan yang berarti dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya selama lebih dari 40 tahun. Namun demikian, Indonesia masih menghadapi tantangan yang paling pokok dalam upaya menjangkau dan melayani masyarakat miskin, khususnya perempuan. Perempuan sangat mudah terkena dampak dan sebagian besar dari mereka adalah yang paling miskin dari kelompok yang miskin. Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia yang diwakilkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang berperan sebagai tuan rumah (host) program, dan Pemerintah Australia yang diwakilkan oleh Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), memulai persiapan pelaksanaan Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) pada pertengahan tahun 2012. Kerja sama ini selanjutnya diperkuat dengan Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan program MAMPU, yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Program MAMPU akan dilaksanakan secara bertahap sampai tahun 2020, dengan tahap pertama yang akan berakhir pada tahun 2016.
TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM Tujuan Meningkatnya jangkauan pelayanan dan penghidupan perempuan miskin di wilayah-wilayah terpilih dalam tema-tema yang menjadi sasaran program.
Sasaran Membangun jaringan dan koalisi inklusif yang dipimpin oleh organisasi perempuan, organisasi yang tertarik pada isu jender serta anggota parlemen yang telah dikuatkan dalam rangka untuk mempengaruhi kebijakan, peraturan, dan layanan pemerintah, serta di beberapa bidang tertentu sektor swasta, sehingga dapat meningkatkan akses perempuan miskin terhadap layanan-layanan penting. 1
ILO - MAMPU
Keberhasilan program ini akan dinilai dari 2-3 TAHUN
3-5 TAHUN
5-8 TAHUN
seberapa besar kontribusi program terhadap peningkatan akses perempuan miskin
Jangka Pendek
CONTOH
DUKUNGAN PROGRAM UNTUK MERUBAH AKTOR, PEMIMPIN DAN CALON PEMIMPIN
Kapasitas & Kesiapan untuk Aksi Bersama
Organisasi yang diperkuat Jariangan dengan partisipasi dan fokus yang lebih banyak Bekerjasama dengan media Keputusan dan aksi berbasis bukti Advokasi dan keterlibatan
Jangka Menengah
Jangka Panjang
terhadap layanan publik dan perbaikan
Suara & Pengaruh
Kesadaran & Pemberdayaan
kehidupan perempuan miskin di Indonesia.
Keterlibatan & Partisipasi
Mempengaruhi opini komunitas, pengambil keputusan dan praktek sektor swasta Mengubah pola pikir dan praktek komunitas, pengambil keputusan dan sektor swasta Memasukkan isu ke dalam agenda kebijakan
Akses terhadap peningkatan pelayanan dan penghidupan
• Implementasi kebijakan yang melindungi hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender • Kinerja layanan yang lebih baik
Diperkirakan dalam jangka waktu delapan tahun pelaksanaan, program ini akan memperbaiki kebijakan dan peraturan pemerintah, serta layanan publik yang akan secara langsung memberi manfaat bagi lebih dari tiga juta perempuan miskin di Indonesia.
TEMA PROGRAM Berdasarkan hasil analisis dan konsultasi yang dilakukan, terdapat lima tema yang diidentifikasi memiliki peluang yang menjanjikan untuk tercapainya perubahan yang signifikan bagi perempuan miskin, yaitu; Akses terhadap program perlindungan sosial Akses perempuan terhadap pekerjaan Perlindungan buruh migran Akses terhadap pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi, dan Pengurangan kekerasan terhadap perempuan. 2
ILO - MAMPU
KOMPONEN PROGRAM Program MAMPU terdiri dari dua (2) komponen kegiatan:
• Komponen pendukung penguatan lembaga Komponen ini termasuk dukungan bagi penguatan fungsi dan kinerja termasuk pengembangan strategi keberlanjutan jangka panjang lembaga mitra MAMPU, kemampuan berjejaring dengan mitra serta pemangku kepentingan lainnya, dalam rangka untuk mengadvokasi perbaikan kebijakan, undang-undang,maupun layanan publik di tingkat nasional maupun daerah.
• Komponen pendukung penguatan parlemen Komponen ini memberikan dukungan bagi penguatan kaukus perempuan parlemen, anggota parlemen perempuan dan anggota parlemen laki-laki yang memiliki komitmen dan keberpihakan terhadap isu jender dan kemiskinan dalam penyusunan kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Tujuan dari komponen ini adalah menguatnya kapasitas para anggota parlemen yang menjadi sasaran program dalam hal menjalin kerjasama dengan para pemangku kepentingan lainnya seperti sektor swasta, masyarakat sipil, pemerintah, serta lembagalembaga mitra MAMPU. Sehingga memberikan ruang yang lebih besar bagi suara dan pengaruh perempuan.
PRINSIP PELAKSANAAN PROGRAM
3
MITRA DAN CAKUPAN WILAYAH
Program MAMPU dilaksanakan langsung oleh mitra MAMPU yang terdiri dari konsorsium atau individu organisasi perempuan dan organisasi yang tertarik pada isu gender beserta jaringannya atau mitramitranya di wilayah kerja program. Mitra utama MAMPU saat ini adalah ‘Aisyiyah, Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia), ILO (Organisasi Perburuhan Dunia), Institut KAPAL Perempuan, KPI (Koalisi Perempuan Indonesia), KOMNAS Perempuan, Migrant CARE, PEKKA (Pemberdayaan Kepala Keluarga) dan Konsorsium PERMAMPU.
Masing-masing organisasi yang terlibat dalam Program MAMPU bekerja berdasarkan kekuatan yang dimiliki yang disadari dapat meningkatkan efektivitas, mempercepat dan memperbesar pencapaian hasil-hasil yang menjadi tujuan dari Program MAMPU.
Dalam dua tahun awal pelaksanaan program, wilayah kerja MAMPU meliputi 26 propinsi, 169 kabupaten/kota dan setidaknya lebih dari 300 kecamatan serta menjangkau sampai ke tingkatan desa dimana setiap mitra bekerjasama langsung dengan perempuan dan pihak yang terkait di desadesa di wilayah kerja tersebut.
Pada tahap berikutnya, diharapkan akan lebih banyak organisasi yang bergabung dengan Program MAMPU dengan cakupan wilayah yang lebih luas.
Setiabudi Atrium, 3rd Floor, Suite 306 Jl HR Rasuna Said, Kav 62, Jakarta 12950 INDONESIA T: +62 21 521 0315 | F: +62 21 521 0339 Australian Aid - Managed by Cowater International Inc. on behalf of The Australian Government
Perlindungan Sosial TEMA 1
Meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial pemerintah
KAPAL PEREMPUAN PROGRAM
PROGRAM PENGEMBANGAN GENDER WATCH DENGAN TEMA “PERLINDUNGAN SOSIAL DAN PENGENTASAN KEMISKINAN”
TUJUAN
Meningkatkan partisipasi dan kepemimpinan perempuan miskin dan marjinal dalam perencanaan dan pemantauan program-program Perlindungan Sosial untuk meningkatkan akses, kesejahteraan, dan hak-hak asasi perempuan di wilayah program.
STRATEGI
Kepemimpinan dan partisipasi perempuan miskin dan marjinal adalah kunci bagi mereka untuk dapat mengakses dan menikmati manfaat program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah. Partisipasi mereka dalam perencanaan dan pemantauan akan memastikan program-program perlindungan sosial sesuai dengan kebutuhan mereka dan tepat sasaran. Dengan demikian kualitas hidup perempuan miskin dan marjinal akan meningkat sekaligus hak-hak asasi mereka sebagai manusia, perempuan dan warga negara akan terpenuhi.
AREA KERJA
Di 6 propinsi, 8 kabupaten/kota yang meliputi; DKI Jakarta (Jakarta Selatan, Jakarta Timur), Sumatera Barat (Kota Padang), NTB (Lombok Timur, Lombok Utara), NTT (Kupang), Sulawesi Selatan, (Pangkajene dan Kepulauan), dan Jawa Timur (Gresik).
ORGANISASI MITRA DI TINGKAT WILAYAH
Kelompok Perempuan dan Sumber - Sumber Kehidupan (KP2SK) Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Pambangkik Batang Tarandam atau Perempuan Bangkit Menentang Ketidak Setaraan dalam Masyarakat Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Masyarakat ”Alfa Omega” (YAO)
CONTOH KEGIATAN
Knowledge development (workshop dan penelitian tentang perlindungan sosial dan dampaknya terhadap kesejahteraan dan partisipasi perempuan) Advokasi berbasis data (melakukan gender watch di lokasi-lokasi program, workshop perekrutan tim pemantau desa, forum multipihak sebagai tim pemantau desa, kesepakatan kerjasama/MOU untuk melakukan gender watch dengan pemerintah kabupaten, mengembangkan pusat data) Penguatan kapasitas (sekolah perempuan, mengembangkan koran sekolah, merekrut pemimpin perempuan dari kelompok miskin, pelatihan kepemimpinan untuk perempuan miskin) Penguatan jaringan (pengembangan manajemen organisasi, sistem pendokumentasian dan publikasi, mengembangkan pusat data dan manajemen sistem informasi, audit keuangan, dan hubungan masyarakat)
Perlindungan Sosial TEMA 1
Meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial pemerintah
PEKKA PROGRAM
PENGORGANISASIAN MASYARAKAT UNTUK KETAHANAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL
TUJUAN
1. Mengakses dan mengawasi penyelenggaraan program perlindungan sosial pemerintah dan mengembangkan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas 2. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan program perlindungan sosial sesuai dengan kebutuhan dan konteks masyarakat 3. Berkontribusi dalam mengisi kesenjangan data dan informasi di tingkat nasional dan wilayah 4. Meningkatkan visibilitas perempuan kepala keluarga dan perempuan miskin lainnya dalam sistem sosial kemasyarakatan
STRATEGI
a) Pengorganisasian dan penguatan serikat pekka b) Pengembangan kader dan pemimpin perempuan c) Pemantauan kesejahteraan berbasis komunitas d) Forum pemangku kepentingan e) Advokasi berbasis data f) Inisiatif pilot berbasis komunitas g) Media komunitas
AREA KERJA
Di 19 propinsi dan 57 kabupaten/kota yang meliputi; Aceh (Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Singkil, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Timur, Bireun, Pidie, Nagan Raya), Jawa Barat (Cianjur, Karawang, Subang, Sukabumi), Jawa Tengah (Batang, Brebes, Kota Pekalongan, Pemalang, Tegal), Jawa Timur (Bangkalan), Kalimantan Barat (Bengkayang, Kota Singkawang, Kubu Raya, Kota Pontianak, Kab. Pontianak), Kalimantan Selatan (Hulu Sungai Utara), Maluku Utara (Halmahera Utara, Pulau Morotai), NTB (Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara), NTT (Flores Timur, Lembata), Sulawesi Selatan (Bone, Toraja Utara), Sulawesi Utara (Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur), Sulawesi Tenggara (Kota Bau-bau, Buton, Muna), Sumatera Barat (Dharmasraya, Sijunjung), Sumatera Selatan (Muara Enim, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir), Sumatera Utara (Asahan, Kota Tanjung Balai), Bali (Badung, Buleleng, Gianyar, Jembrana, Kota Denpasar), Banten (Pandeglang, Tangerang), DIY Yogyakarta (Bantul), DKI Jakarta (Kepulauan Seribu, Jakarta Timur).
ORGANISASI PELAKSANA DI TINGKAT WILAYAH CONTOH KEGIATAN
Sekwil PEKKA di setiap propinsi yang menjadi wilayah kerja MAMPU
Peningkatan Kapasitas Pelatihan dan workshop pengembangan kader dan pemimpin perempuan, pelatihan perorganisasian masyarakat, pengorganisasian dan penguatan serikat PEKKA, pelatihan manajemen keluarga tingkat kabupaten, pembentukan kelompok perempuan (dalam kelompok jimpitan beras, jimpitan gula, simpanpinjam beras, posyandu lansia) Sektor Pengetahuan (Publikasi, Dokumentasi dan Informasi) Pelatihan sistem monitoring SMS tingkat nasional, konsultasi pengembangan Data Center PEKKA pelatihan jurnalisme warga, pengembangan media komunitas Proyek Percontohan Inisiatif proyek percontohan perlindungan sosial berbasis Komunitas (asuransi mikro kematian, asuransi mikro kesehatan, ketahanan pangan)
Perlindungan Sosial TEMA 1
Meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial pemerintah
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA PROGRAM
PENGUATAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN UNTUK PENGURANGAN KEMISKINAN MELALUI PENINGKATAN AKSES TERHADAP PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LAYANAN DASAR
TUJUAN
Terwujudnya kepemimpinan perempuan untuk pemanfaatan terhadap akses, partisipasi, dan kontrol pada program perlindungan sosial serta pemenuhan hak-hak perempuan demi terciptanya kesetaraan dan keadilan gender
STRATEGI
Memperluas akses perempuan terhadap program perlindungan sosial dan program pengurangan kemiskinan dengan cara; memperkuat kepemimpinan perempuan di parlemen, penguatan organisasi masyarakat, berjejaring dan advokasi.
AREA KERJA
Di 19 propinsi dan meliputi 82 kabupaten/kota yaitu Aceh (Aceh Timur, Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, Pidie), Bengkulu (Kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Seluma), Sumatera Barat (Kota Padang, Kota Pariaman, Pesisir Selatan, Solok, Tanah Datar), Jambi (Batanghari, Kota Jambi, Merangin, Muaro Jambi, Tanjung Jabung timur), Jawa Barat (Bandung, Cirebon, Garut, Indramayu, Sukabumi), Jawa Tengah (Cilacap, Demak, Jepara, Kendal, Kota Salatiga), DI Yogyakarta (Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, Sleman, Kota Yogyakarta), DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara), Jawa Timur (Blitar, Bojonegoro, Jombang, Malang, Tuban), Sulawesi Selatan (Bantaeng, Bone, Jeneponto, Kota Makassar, Takalar), Sulawesi Tenggara (Muna, Buton Utara, Kolaka, Konawe, Konawe Selatan), Sulawesi Tengah (Dongala, Kota Palu, Parigi Moutong, Sigi, Toli-toli), Sulawesi Utara (Kota Manado, Minahasa, Minahasa Selatan, Minahasa Utara), Kalimantan Barat (Pontianak), Kalimantan Timur (Kutai Kertanegara), Kalimantan Utara (Kota Tarakan), NTB (Bima, Dompu, Lombok Timur), NTT (Kupang, Ngada, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tengah, Sumba Timur), Maluku Utara (Halmahera Utara, Kota Kepulauan Tidore, Kota Ternate).
ORGANISASI PELAKSANA DI TINGKAT WILAYAH CONTOH KEGIATAN
Sekwil KPI di setiap propinsi yang menjadi wilayah kerja Program MAMPU
Penelitian mengenai dampak program perlindungan sosial bagi perempuan miskin di Bengkulu, Jambi dan Jawa Timur Pelatihan bagi kandidat legislatif perempuan dan penyepakatan kontrak politik antara para kandidat tersebut dan KPI dalam mempromosikan program-program perlindungan sosial Seminar nasional/jejaring multi pihak tentang tuntutan politik perempuan TOT tentang pendidikan Pemilu
Akses Perempuan terhadap Pekerjaan TEMA 2
Meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan serta menghapus diskriminasi di tempat kerja
ILO PROGRAM
PENINGKATAN AKSES KEPADA LAPANGAN PEKERJAAN DAN PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK PEREMPUAN
TUJUAN
1. Meningkatnya kondisi kerja bagi perempuan pekerja rumahan di daerah target 2. Meningkatnya kelayakan pekerjaan dan adanya keadilan pasar tenaga kerja bagi perempuan melalui inisiatif pihak pemberi kerja; 3. Pekerja perempuan difable yang bekerja dari rumah memiliki akses yang meningkat terhadap pekerjaan yang layak; 4. Kebijakan, program dan perencanaan nasional menjadi semakin kuat dan mampu merespon dan mempromosikan hak dan kepentingan perempuan pekerja rumahan; dan 5. Memberdayakan perempuan di daerah target untuk dapat bertindak berdasarkan prioritas mereka.
STRATEGI
a) Aksi langsung untuk mengarahkan pendekatan inovatif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi perempuan b) Pengembangan kelembagaan mitra pelaksana untuk mempromosikan pemberdayaan sosial dan ekonomi pekerja perempuan serta pekerjaan yang layak bagi perempuan c) Advokasi dan berbagi pengetahuan d) Pengembangan dan penyediaan saran responsif terkait kebijakan, perencanaan dan pembuatan program
AREA KERJA
Di 6 propinsi dan 16 kabupaten/kota yang meliputi; Sumatera Utara (Deli Serdang, Kota Medan, Serdang Bedagai), Jawa Timur (Jember, Gresik, Kota Malang, Kab. Malang, Mojokerto, Sidoarjo, Kota Surabaya), Jawa Tengah (Semarang, Kota Surakarta), DKI Jakarta (Jakarta Selatan, Jakarta Timur), Jawa Barat (Cirebon) dan DI Yogyakarta (Kota Yogyakarta).
ORGANISASI MITRA DI TINGKAT WILAYAH
Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) Federasi Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Trade Union Rights Centre (TURC) Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia (MWPRI) Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia (BITRA)
CONTOH KEGIATAN
Lokakarya dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang pekerja rumahan serta penetapan upah pekerja rumahan dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara di Medan Lokakarya bersama Pemasok IKEA untuk membahas proyek percontohan dan penelitian Pengembangan panduan pagi pengusaha untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kewajiban pengusaha kepada pekerja rumahan bersama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Perlindungan Buruh Migran TEMA 3
Meningkatkan kondisi buruh perempuan dalam bermigrasi ke luar negeri untuk bekerja
MIGRANT CARE PROGRAM
PENGEMBANGAN INISIATIF LOKAL UNTUK MEMASTIKAN JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN
TUJUAN
Buruh migran perempuan memiliki pilihan-pilihan untuk bermigrasi, kemampuan berorganisasi yang baik dan mampu menyuarakan tentang kebutuhan dan prioritasnya kepada para pengambil keputusan
STRATEGI
a) Strategi penguatan pendataan berbasis komunitas (DESBUMI) b) Di tingkat daerah bekerja secara langsung dengan buruh migran perempuan tentang pemahaman akan hak mereka dan bekerjasama dengan pemerintah daerah c) Bekerjasama dengan daerah tujuan buruh migran dan pemerintah nasional dalam mengangkat isu-isu atau kasus buruh migran d) Advokasi kebijakan perlindungan buruh migran perempuan mulai dari tingkat nasional, kabupaten sampai ke tingkat desa
AREA KERJA
Di 4 propinsi dan 7 kabupaten/kota yang meliputi; NTB (Lombok Tengah), NTT (Lembata), Jawa Timur (Banyuwangi, Jember) dan Jawa Tengah (Cilacap, Kebumen, Wonosobo)
ORGANISASI MITRA DI TINGKAT WILAYAH
CONTOH KEGIATAN
Institute for Social and Development (INDIPT) Social Analysist Research Institute (SARI) Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment (ICDHRE) Komunitas Belajar Tanoker Ledok Ombo (TANOKER) Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Yayasan Kesehatan Untuk Semua (YKS) Advokasi kebijakan mengawal revisi UU TKI Sosialisasi Konvensi PBB tentang Buruh Migran di 4 Provinsi Penguatan kapasitas mitra daerah dalam mengelola hibah dan melakukan pendataan buruh migran (DESBUMI) Bekerjasama dengan ICT Laboratory mengembangkan instrumen penelitian dan mengadakan pelatihan pada masyarakat desa yang akan melakukan pendataan Penguatan jaringan dalam mengadvokasi isu buruh migran perempuan
Kesehatan Ibu dan Reproduksi TEMA 4
Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mencapai kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi yang lebih baik
PERMAMPU PROGRAM
MEMPERKUAT KEPEMIMPINAN PEREMPUAN UNTUK MENCAPAI KESEHATAN IBU DAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG LEBIH BAIK
TUJUAN
Meningkatkan ketersediaan, akses dan kualitas layanan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) perempuan; dan mengubah pendekatan dari pendekatan berbasis kewajiban negara kepada pendekatan berbasis hak perempuan.
STRATEGI
a) Mengadvokasi perubahan persepsi dan paradigma pemerintah, pemimpin setempat dan media dari ‘mengontrol tubuh perempuan dan peranan reproduksi fisik perempuan’ menjadi penghargaan, pemenuhan dan perlindungan HKSR perempuan; b) Menguatkan organisasi perempuan akar rumput dan pemimpin perempuan untuk berpartisipasi aktif dan mengontrol kebijakan dan peraturan setempat terkait HKSR perempuan
AREA KERJA
Di 8 propinsi dan 43 kabupaten/kota yang meliputi; Aceh (Aceh Barat, Aceh Besar, Bireun, Aceh Jaya, Aceh Utara, Kota Banda Aceh, Pidie), Bengkulu (Kota Bengkulu, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Muko muko, Rejang Lebong), Jambi (Merangin), Lampung (Kota Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Utara, Tanggamus), Riau (Rokan hilir), Sumatera Barat (Kota Padang, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Pesisir Selatan, Sawahlunto, Tanah Datar), Sumatera Selatan (Banyuasin, Muara Enim, Musi Banyuasin, Ogan Komering ilir, Ogan Komering Ulu Timur, Kota Palembang), Sumatera Utara (Dairi, Nias Selatan, Nias Utara, Kota Gunung Sitoli, Humbang Hasundutan, Langkat, Kota Medan, Nias, Nias Barat, Pakpak Bharat, Tapanuli Tengah).
ORGANISASI PELAKSANA DI TINGKAT WILAYAH
CONTOH KEGIATAN
Flower Aceh Women Crisis Center Cahaya Perempuan Bengkulu Aliansi Perempuan Merangin Jambi Lembaga Advokasi Damar Lampung Pusat Pengenbangan Sumber Daya Wanita (PPSW) Sumatera PESADA Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Padang Women Crisis Center Palembang Mengorganisir kelompok perempuan akar rumput untuk meningkatkan pengetahuan mereka terkait HKSR perempuan, memahami kebijakan dan peraturan pemerintah. Meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan atas HKSR perempuan melalui forum diskusi kritis yang dilaksanakan secara reguler untuk tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pengacara dan media.
Kesehatan Ibu dan Reproduksi TEMA 4
Memperkuat kepemimpinan perempuan untuk mencapai kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi yang lebih baik
‘AISYIYAH PROGRAM
PENGUATAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN UNTUK PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG LEBIH TERJANGKAU DENGAN PENDEKATAN HAK-HAK PEREMPUAN PADA KELOMPOK DHUAFA MUSTADH’AFIN
TUJUAN
Meningkatan pemenuhan hak asasi dasar kesehatan reproduksi perempuan Dhuafa Mustadhafin (PDM) di target area dalam 5 isu yaitu ASI, pelayanan KB, pelayanan papsmear dan test IVA, JKN, sunat perempuan
STRATEGI
‘Aisyiyah akan bekerja dengan menggunakan pendekatan penguatan kelembagaan, local leader, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat
AREA KERJA
Di 4 propinsi dan 11 kabupaten/kota yang meliputi; Jawa Barat (Cianjur, Cirebon), Jawa Tengah (Cilacap, Demak, Kota Tegal), Jawa Timur (Blitar, Lamongan, Ngawi), dan Sulawesi Selatan (Bantaeng, Pangkajene, dan Kepulauan, Takalar)
ORGANISASI PELAKSANA DI TINGKAT WILAYAH CONTOH KEGIATAN
‘Aisyiyah di tingkat kabupaten
Penyusunan instrumen program Pelatihan mengenai kesehatan reproduksi Pembentukan Balai Sehat Aisyiyah Advokasi untuk mendukung layanan kesehatan yang mudah untuk diakses Kampanye media mengenai kebijakan tentang kesehatan Penyusunan base line data dan strategi komunikasi perubahan perilaku terkait 5 isu ‘Aisyiyah
Mengurangi Kekerasan terhadap Perempuan TEMA 5
Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengurangi kekerasan terhadap perempuan
KOMNAS PEREMPUAN PROGRAM
PEMULIHAN TRANSFORMATIF BAGI PEREMPUAN KORBAN; DARI INISIATIF KOMUNITAS KE TANGGUNG JAWAB NEGARA
TUJUAN
Perempuan miskin dan perempuan korban kekerasan seksual dapat mengakses layanan (penanganan kasus/pemulihan/pemenuhan hak) yang berkualitas dan berkesinambungan.
STRATEGI
a) Penguatan inisiatif dan upaya lokal dalam penyediakan layanan berkualitas dan berkesinambungan bagi perempuan korban b) Penguatan kebijakan, program dan mekanisme kerja perlindungan perempuan di tingkat nasional c) Menjadikan isu kekerasan seksual sebagai isu utama, tanpa mengabaikan isu kekerasan terhadap perempuan lainnya
AREA KERJA
Di 17 propinsi yang meliputi; Aceh (Kota Lhokseumawe), Sumatera Utara (Deli Serdang, Labuhan Batu), Kepulauan Riau (Kota Batam), Bengkulu (Kota Bengkulu), Sumatera Barat (Kota Padang), Jawa Barat (Bandung, Cirebon, Tasikmalaya), DKI Jakarta (Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat), Jawa Tengah (Semarang, Sukoharjo, Wonosobo), DI Yogyakarta (Kota Yogyakarta), Jawa Timur (Jombang, Malang, Pasuruan, Kota Surabaya), Bali (Kota Denpasar), NTT (Kupang, Sikka, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan), Maluku (Kota Ambon, Seram bagian Barat), Sulawesi Selatan (Kota Makassar), Sulawesi Utara (Kota Manado), Sulawesi Tenggara (Muna), dan Sulawesi Tengah (Kota Palu).
ORGANISASI MITRA DI TINGKAT WILAYAH
CONTOH KEGIATAN
Terdapat 33 organisasi mitra yang dikelola oleh 6 organisasi pengurus, yaitu: Lembaga Bantuan Hukum (LBH-APIK) Lhokseumawe yang mengelola 6 organisasi di wilayah Sumatera Women Crisis Center Rifka Annisa yang mengelola 6 organisasi di Jawa Timur dan Bali SAPA Institut yang mengelola 5 organisasi di Jawa Barat dan DKI Jakarta Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan HAM (LRC-KJHAM) yang mengelola 5 organisasi di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta Yayasan Lambu Ina yang mengelola 7 organisasi di Sulawesi dan Maluku Sanggar Suara Perempuan yang mengelola 4 organisasi di NTT Tingkat nasional: advokasi kebijakan, program dan mekanisme perlindungan korban perempuan, kajian kebijakan RUU Kekerasan Seksual Tingkat wilayah: melalui Forum Belajar mengembangkan instrumen untuk mendokumentasikan kasus-kasus kekerasan seksual;, menyediakan layanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, yang berkualitas dan berkesinambungan; mendiskusikan standar pelayanan minimum dan sistem mekanisme kekerasan berbasis jender.
Bekerjasama dengan Parlemen KOMPONEN 2
(Bekerjasama dengan Parlemen)
BAKTI TEMA YANG DIPILIH
TEMA 1-5
PROGRAM
PENGUATAN KAPASITAS ANGGOTA PARLEMEN PEREMPUAN DALAM MEMPERJUANGKAN KEBIJAKAN YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN DAN MASYARAKAT MISKIN.
TUJUAN
1. Mengawal lahirnya kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin dan responsif jender 2. Meningkatnya akses perempuan pada layanan publik 3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan miskin di wilayah target
STRATEGI
a) Memperkuat Kaukus Perempuan: Membangun kerjasama dengan kaukus perempuan tingkat nasional untuk membentuk kaukus perempuan di tingkat provinsi dan kabupaten yang belum memiliki kaukus perempuan. Kaukus perempuan yang telah terbentuk akan difasilitasi untuk terlibat dalam jaringan stakeholders yang akan diarahkan oleh mitra daerah. Selanjutnya akan terlibat dalam pertemuan atau penguatan kapasitas yang dilaksanakan oleh mitra daerah (tingkat kabupaten/kota) dan yang dilaksanakan oleh BaKTI (tingkat provinsi dan regional). Kaukus perempuan tingkat kabupaten akan bersama-sama dengan mitra daerah (dalam jaringan) untuk melakukan rangkaian kegiatan untuk advokasi kebijakan dan anggaran, khususnya lobby ke partai politik dan fraksi akan menjadi agenda advokasi tingkat kabupaten/kota atau provinsi. Kaukus perempuan nasional akan menguatkan koordinasi dengan kaukus perempuan tingkat provinsi sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan koordinasi dan pendampingan kepada kaukus perempuan di tingkat kabupaten/kota di wilayah program. b) Strategi bekerja dengan anggota parlemen laki-laki (APL): Melakukan penguatan isu-isu MAMPU dan perspektif jender/kemiskinan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap masalah jender dan kemiskinan. Mitra daerah akan mengidentifikasi APL yang memiliki komitmen dan keberpihakan terhadap isu jender dan kemiskinan yang akan menjadi focal point di dalam parlemen. APL tersebut akan terusmenerus didekati dan dikuatkan dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan terkait tupoksinya agar dapat bersinergi dengan anggota parlemen perempuan (APP) bahkan mendukung APP.
AREA KERJA
Di 5 propinsi dan 9 kabupaten/kota yang meliputi; NTB (Lombok Timur, Mataram), Sulawesi Selatan (Bone, Maros, Tana Toraja, Kota Parepare), NTT (Belu), Sulawesi Barat (Majene/Mamuju), Maluku (Ambon)
ORGANISASI MITRA DI TINGKAT WILAYAH
Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone Yayasan Arika Mahina Maupe Yayasan Kombongan Situru Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat (LP2EM) Kota Parepare Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi (PPSE) Kab. Atambua
CONTOH KEGIATAN
Pembentukan kelompok konstituen di tingkat propinsi Penguatan kaukus perempuan politik melalui diskusi tematik dan workshop terkait 5 isu MAMPU Peningkatan kapasitas dalam memonitor pelaksanaan program kemiskinan dan perlindungan sosial pemerintah dan juga melakukan advokasi Pembentukan forum media Pengidentifikasian anggota parlemen laki-laki (APL) di parlemen yang berkomitmen untuk memprioritaskan isu jender dan kemiskinan
CAKUPAN WILAYAH PROGRAM MAMPU
PEKKA
AISYIYAH
PERMAMPU
BAKTI
KOALISI PEREMPUAN INDONESIA
MIGRANT CARE
ILO
KAPAL PEREMPUAN
KOMNAS PEREMPUAN
CAKUPAN WILAYAH PROGRAM MAMPU
Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia Yayasan Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia Mitra Wanita Pekerja Rumahan Indonesia
Islamic Center for Democracy and Human Rights Empowerment
Lembaga Peremberdayaan Perempuan Kota Parepare Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi
