MAISONA. Dua Perumahan Gratis bagi MBR di Raja Ampat SYARIF BURHANUDDIN TARGET SATU JUTA RUMAH. Demi Memenuhi Kebutuhan Perumahan Rakyat

Volume 01 - Tahun I - Oktober 2016 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MAISONA MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI PENYEDIAAN PERUMAHAN

LUKMAN HAKIM:

Demi Memenuhi Kebutuhan Perumahan Rakyat TEKNOLOGI

Rumah Sederhana Tahan Gempa

KABAR SNVT

Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR

@pp_pupr

DITJENPP_PUPR

Dua Perumahan Gratis bagi MBR di Raja Ampat

SYARIF BURHANUDDIN

TARGET SATU JUTA RUMAH 1

[ DAPUR REDAKSI ]

MAISONA

MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI PENYEDIAAN PERUMAHAN

Pelindung Syarif Burhanuddin Dewan Redaksi Lukman Hakim (Ketua) Hardi Simamora Kuswardono Christ Robert Marbun Raden Johny Fajar Irma Yanti Pemimpin Redaksi Sumantri Redaktur Pelaksana Dedy Permadi (Ketua) Suharlin (Wakil) Redaksi Ristyan Mega Putra (Koor.) Melisa Emeraldina Zunilam Fifaliyana Srikandi Junaidi Sekretaris Redaksi Zunilam Fifaliyana Srikandi Fotografer Ricky Defrimon (Koor.)

Diterbitkan Oleh Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Alamat Redaksi Gedung G, Lt.8 Ditjen Penyediaan Perumahan Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 11210 Email: [email protected] www.Perumahan.pu.go.id

SALAM KENAL DARI

MAISONA

“K

erja…kerja…kerja,” seruan yang dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menjadi landasan semangat bagi kami di Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe rumahan Rakyat (PUPR). Salah satu bentuk nyata kerja tersebut adalah penerbitan majalah MAISONA. Nama MAISONA kami pilih tentu bukan asal memilih. Memanfaatkan sejumlah media, termasuk jejaring sosial whatsapp (WA), kami me nampung usulan dan masukan serta berdiskusi. Dengan semangat demokrasi, pertemuan rutin pun kami lakukan. Hasilnya? Dari sekian banyak usulan, termasuk hasil konsultasi dengan pimpinan tertinggi di Kementerian PUPR, terpilih dan disetujui MAISONA sebagai nama majalah ini. MAISONA berasal dari kata yang dalam bahasa Perancis berarti rumah. maisonette yang berarti hunian atau gaya bangunan bertingkat di lahan sempit. Kami mengadopsi nama tersebut menjadi MAISONA. Nama ini kami fikir sangat cocok dan mewakili semangat kerja utama Direktorat Jenderal Penyedian Perumahan. Dengan penerbitan majalah ini, kami berharap, kegiatan dan kinerja Ditjen Penyediaan Perumahan tidak ber henti di tumpukan kertas laporan, namun bisa menjadi bahan bacaan yang bermanfaat bagi publik. Kritik dan masukan Anda sangat kami harap, guna mendorong kami untuk terus melakukan perbaikan dalam semangat “kerja...kerja....ker ja” demi kemajuan kinerja Ditjen Penyediaan Perumahan secara khu sus dan Kementerian PUPR secara umum. Mohon doa dan restu dari semua pihak, agar kami bisa langgeng menerbitkan majalah MAISONA. Semoga bermanfaat. l

Salam Redaksi

MAISONA

Edisi 01 TH I [2016]

1

[ DAFTAR ISI ]

01 DAPUR REDAKSI

SALAM KENAL DARI MAISONA

03 SERAMBI

RUMAH DAN KOTA BERKELANJUTAN

04 JENDELA OPINI LUKMAN HAKIM:

DEMI MEMENUHI KEBUTUHAN PERUMAHAN RAKYAT

06 RUANG UTAMA

PROGRAM SATU JUTA RUMAH

06

LAMPAUI TARGET 10 JALAN NGEBUT PROGRAM SATU JUTA RUMAH 16 GROUNDBREAKING DI BERBAGAI PELOSOK NEGERI

22 KATA MEREKA

PROGRAM SATU JUTA RUMAH

24 TEKNOLOGI

MEMBANGUN RUMAH SEDERHANA TAHAN GEMPA

28 BERANDA 38 TAMU

MOHAMMAD YUSUF ASY’ARI:

SANG PENCETUS HARI PERUMAHAN

42 KABAR SNVT

DUA PERUMAHAN GRATIS BAGI MBR DI RAJA AMPAT

AWANCARA W YARIF S

BURHANUDDIN

18

48 INTERMEZZO

AYLA DEWI A. ALDJUFRIE 49 SUHARLIN, S.SOS., M.SI MENSYUKURI

BINGKAI FOTO

PENGHARGAAN 30 TAHUN JADI PNS

50 ALBUM 52 TIPS

CARA NYAMAN DAN AMAN TINGGAL DI RUMAH SUSUN

44 JELAJAH RAJA AMPAT

2

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

26

[ SERAMBI ]

RUMAH DAN KOTA BERKELANJUTAN

H

ousing At The Centre atau “Peru mahan Penggerak Kota Berkelan jutan” adalah tema utama peringat an Hari Habitat Dunia (HHD) 2016. Tahun ini, HHD yang diperingati seluruh dunia itu, jatuh di tanggal 3 Oktober 2016. Terkait dengan HHD tahun 2016 ini, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, menyatakan pentingnya regulasi melalui planning dan financing sebagai langkah untuk mengatasi masalah perumahan terkait te rus meningkatnya urbanisasi, sehingga bisa men jadi penggerak pembangunan perkotaan. Karena lebih dari 50% penduduk kita tinggal di perkotaan, untuk itu perlu perencanaan peme nuhan perumahan, khususnya di daerah perko taan, sehingga urbanisasi tidak lagi menjadi ma salah, namun justru bisa dijadikan sebagai peng gerak pembangunan, ujar Basuki Hadimuljono. Tentu diperlukan upaya penyediaan rumah yang layak huni, sehingga perumahan bisa ikut menggerakkan kota-kota yang ada di Indonesia menjadi kota yang nyaman dan memiliki fungsi yang berkelanjutan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Pemenuhan kebutuhan perumahan, terutama bagi masyarakat berpeng hasilan rendah, memang menjadi prioritas pe merintah. Pemerintah terus berupaya mengantisipasi adanya peningkatan kebutuhan rumah dengan melaksanakan Program Satu Juta Rumah. Mes kipun demikian, pemerintah daerah (pemda) se bagai pihak yang mengetahui secara pasti jumlah kebutuhan rumah masyarakatnya harus mem berikan perhatian, khususnya untuk mengantisi

pasi timbulnya kawasan-kawasan kumuh akibat tidak tersedianya hunian yang layak. Urbanisasi diperkirakan meningkat sekitar 3,5% per tahun. Permintaan rumah semakin ting gi, sedangkan lahan atau tanah yang tersedia tidak bertambah. Nah, jangan sampai pemda ti dak mengantisipasi hal ini, jika tidak ingin timbul kawasan kumuh karena tidak tersedianya rumah yang layak bagi masyarakatnya. Program perumahan layak huni melalui Pro gram Satu Juta Rumah dilaksanakan agar rumah bisa menjadi pusat kehidupan masyarakat untuk me ning katkan kualitas hidup. Rumah sebagai kebutuhan dasar manusia dan pusat kehidupan mas yarakat diharapkan juga mampu menjadi tempat pembinaan keluarga. Salah satu upaya pemerintah untuk mendo rong perumahan yang layak di daerah perkotaan adalah dengan memaksimalkan pembangunan hunian ke arah vertikal. Semakin minimnya la han yang ada secara tidak langsung juga akan me mak sa masyarakat untuk tinggal di hunian vertikal. Sementara itu, pemerintah memiliki pende katan penyediaan perumahan dari dua sisi, yakni sisi formal dan swadaya. Berdasarkan data yang ada saat ini, ternyata masyarakat yang memba ngun rumah secara swadaya lebih banyak di bandingkan dengan mereka yang memiliki ru mah dari sisi formal atau dari pengembang pe rumahan. Karena itu, dengan Program Satu Juta Rumah, diharapkan masyarakat bisa memiliki rumah yang layak huni. l Pelindung

MAISONA


3

[ JENDELA OPINI ]

Demi Memenuhi Kebutuhan Perumahan Rakyat Lukman Hakim

Sekretaris Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan

Meningkatnya kesenjangan pendapatan yang ditunjukkan dalam gini rasio pada dasawarsa terakhir yang cenderung semakin meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan daya beli MBR.

4

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

P

emerintah pada Hari Perumahan Nasional (Harpenas) 25 Agustus 2016 memberikan ke jutan kado istimewa, dengan menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII (Paket 13). Kebijakan ini bertujuan untuk percepatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mendapatkan hunian yang layak, dan dengan harga yang le bih ter jangkau. Hal itu, sesuai dengan amanah Nawacita butir ke dua, yakni Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pe merintahan yang bersih, efektif, de mokratis, dan terpercaya. Serta Na wacita kelima, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Deregulasi dari Paket 13, dilaku kan melalui serangkaian penyeder hanaan peraturan, pemangkasan, penggabungan proses perizinan, serta percepatan waktu dan penu ru nan biaya bagi pembangunan perumahan rakyat, dengan luas

lahan tidak lebih dari 5 hektar da lam 1 hamparan. Paket 13 ini, me rupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizin an Pembangunan Perumahan. Isi nya, Pre siden menginstruksikan, antara lain kepada Menteri Peker jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melakukan penyeder hanaan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan IMB pembangu nan perumahan, serta kepada Men teri Agra ria dan Ta ta Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Lokasi untuk pembangunan perumahan. Paket 13 ini merupakan terobos an dalam rangka percepatan peme nuh an Program Satu Juta ru mah untuk menurunkan backlog peru mahan. Meskipun berdasarkan data BPS bahwa backlog telah turun dari 13,5 juta pada tahun 2010 menjadi

MAISONA/ RICKY DEFRIMON

11,4 juta pada tahun 2014. Namun angka backlog tahun 2014 tersebut masih relatif tinggi dibandingkan dengan Ren cana Program Jang ka Menengah Na sional (RPJMN) Tahun 2015-2019 yang me nga manatkan pada tahun 2019 angka backlog ditargetkan menjadi 6,8 ju ta. Target tersebut semakin berat mengingat setiap tahun terjadi pe nam bahan lebih dari 800.000 ke luarga baru dan masih tingginya rumah tidak layak huni sebesar 2,51 juta pada April 2016. Upaya menurunkan backlog pe ru mahan tersebut kenyataannya masih terkendala berbagai perma salahan klasik antara lain, pertama: proses perizinan yang rumit dan tidak transparan, waktu yang lama dengan biaya yang mahal, serta

Paket 13 ini, merupakan terobosan dalam rangka percepatan pemenuhan Program Satu Juta Rumah untuk menurunkan backlog perumahan. adanya kebijakan daerah yang salah dengan memperlakukan proses dan tarif perizinan yang sama antara pembangunan perumahan umum dengan perumahan komersial. Ke dua: ketersediaan tanah yang se

makin langka dan mahal, ketiadaan dukungan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta lemahnya pe ngen dalian harga tanah ka rena tidak adanya instrumen pengenda lian harga. Ketiga semakin mening katnya kesenjangan pendapatan yang ditunjukkan dalam gini rasio pada dasawarsa terakhir yang cen derung semakin meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya penurun an daya beli MBR. Nah, melalui Paket 13 ini, seluruh tahapan proses administrasi perta nahan tersebut dipangkas menjadi hitungan hari saja. Jelas, Paket 13 ini merupakan langkah stra tegis untuk menghancurkan ken dala dan permasalahan yang selama ini menghambat perkembangan pada sisi pasokan. l MAISONA


5

BIRO KOMUNIKASI PUBLIK

[ RUANG UTAMA ]

Presiden Joko Widodo bersama sejumlah Menteri Kabinet Kerja mencanangkan Program Satu Juta Rumah di kota Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah.

PROGRAM SATU JUTA RUMAH LAMPAUI TARGET Program Satu Juta Rumah berjalan melampaui target, capaiannya lebih baik dibanding tahun lalu. Untuk meningkatkan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pemerintah terus mendorong pengembang melaksanakan hunian berimbang.

6

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]


L

angkah Direktorat Jen deral (Ditjen) Penye diaan Perumahan Ke menterian Pekerjaan Umum dan Perumah an Rakyat (PUPR) tampak semakin bersemangat menggarap Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2015 l. Terlihat dari capaian tar get program ter sebut. “Sampai minggu ketiga bulan Agustus, sudah terbangun 34.155 unit rumah baru. Yang melalui KPR FLPP 14.658 unit dan 7.531 unit melalui pengembang dan pembiayaan lainnya. Total ru mah baru 22.189 unit untuk MBR. Non-MBR 11.966 unit lewat KPR komersial, pengembang, ataupun masyarakat,” tutur Direktur Jen deral (Dirjen) Penyediaan Pe ru mahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin. Tahun lalu, karena baru menga wali Program Satu Juta Rumah pa da triwulan kedua, realisasi penca paian program sebanyak 700.144 unit, terdiri dari 627.454 unit pem bangunan rumah baru dan 72.690 unit pe ning katan kualitas rumah atau rumah swadaya. Realisasi ter sebut belum mencapai 1 juta unit. Menurut Syarif, kendala utama di tahun lalu adalah kondisi daya be li masyarakat. Meskipun pasar me nengah ke bawah tidak terpengaruh kondisi ekonomi. Itu bisa dilihat da ta ta hun 2015, pemanfaatan KPR FLPP sebanyak 125 ribu lebih banyak bila dibandingkan 2014 yang hanya 72 ribu unit. “Yang me nurun adalah pasar menengah ke atas karena memang mereka mem beli dalam rangka investasi bukan kebutuhan,” ujarnya. Kondisi daya beli masyarakat

pada 2016 ini berangsur pulih. Ka rena itu, realisasi hingga Agus tus 2016 ini, ungkap Syarif, se be nar nya di lapangan bisa lebih besar. Berdasarkan laporan dari BTN, pe nyaluran KPR FLPP jauh le bih besar dari data yang ada di Ke men terian PUPR yakni sebanyak 35.259 unit dengan nilai Rp 3,7 tri liun. Dan untuk KPR non subsidi sebanyak 12.123 unit dengan nilai Rp 3,3 triliun sehingga total 47.382 unit senilai Rp 7,088 triliun. “Ini ba ru dari BTN belum dari bank lain sehingga bila dibandingkan dari ta hun lalu kondisi ini jauh lebih ma ju,” katanya. Masyarakat yang ingin ta hu lebih banyak mengenai Pro gram Satu Juta rumah dapat mengakses website sejutarumah.id atau website

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada pencanangan Program Satu Juta Rumah.

Ditjen Penyediaan Perumahan yaitu perumahan.pu.go.id. “Di website itu terdapat informasi mengenai lo kasi, harga, pengembang, dan jenis rumah. Memang kami sadari bagi MBR agak sulit untuk dapat meng akses internet sehingga kami akan la kukan sosialisasi dalam bentuk lain untuk lebih menjangkau mas yarakat MBR,” imbau Syarif.

UPAYA MENGURANGI BACKLOG

Angka satu juta, yang menjadi tar get Program Satu Juta Rumah ini, menurut Syarif, adalah angka MAISONA


7


[ RUANG UTAMA ]

psikologis. “Pembangunannya tidak harus satu juta. Bisa lebih karena memang kebutuhan kita kurang lebih 800 ribu unit rumah per tahun. Suatu saat pembangunannya akan lebih dari satu juta unit per tahun,” katanya. Program Satu Juta rumah ini, konsepnya, tidak hanya ditujukan untuk MBR saja, tetapi juga terma suk untuk pembangunan hunian non MBR. Namun mulai tahun 2016 pembangunan lebih diupayakan agar lebih banyak proporsinya untuk MBR. Bila pada tahun lalu pemerintah menargetkan pemba ngunan 600 ribu unit rumah untuk MBR dan 400 ribu unit rumah nonMBR, maka pada tahun ini target pembangunan rumah untuk MBR di tambah menjadi 700 ribu unit 8

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

dan rumah untuk non-MBR ditu run kan targetnya menjadi 300 ri bu unit. “Makanya tahun ini target menengah ke bawah kami naik kan sehingga kemungkinan untuk pu nya rumah lebih besar ka rena

Suatu saat pembangunannya akan lebih dari satu juta unit per tahun. memang yang benar-benar mem bu tuhkan rumah saat ini adalah MBR,” jelas Syarif. Saat ini backlog perumahan be rada di kisaran 13,5 juta - 15 juta, akan dikurangi secara bertahap hingga 2019 menjadi 6,8 juta unit.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) didampingi Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin (kedua dari kiri) melihat maket Rusunawa bagi pekerja yang akan dibangun di Ungaran, Jawa Tengah.

Sementara backlog berdasarkan konsep hunian, saat ini sekitar 7,6 juta unit. Backlog ini a kan terus dikurangi hingga men ja di 5 juta unit di tahun 2019 nanti. Ka re na itu, Program Sejuta rumah yang mulai dilaksanakan pada April 2015 akan semakin ditingkatkan pelaksanaannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe ru mah an Rakyat melalui Direktorat Jen de ral Penyediaan Perumahan. l Tim Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan


Presiden Jokowi didampingi Menko PMK Puan Maharani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, di acara pencanangan Program Satu Juta Rumah.

PROGRAM JOKOWI DI BIDANG “PAPAN”

S

alah satu ciri kemiskinan, adalah masih banyaknya masyarakat yang belum ter penuhi kebutuhan “papan” alias rumah atau hunian yang layak. Kondisi ini, sangat disadari oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), se hingga pada 29 April 2015 mencanangkan Program Satu Juta Rumah. Program yang dicanangkan di Ungaran, Provin si Jawa Tengah (Jateng), ditandai dengan ground breaking pembangunan rumah susun (Rusun) dan rumah khusus (Rusus) di 9 kota secara serentak. Kesembilan kota itu, yaitu Ungaran, Nias Utara (Sumatera Utara), Palembang (Sumatera Selatan), Jakarta Barat (DKI Jakarta), Tangerang (Banten), Cirebon (Ja wa Ba rat), Malang (Jawa Timur), Kota Waringin Timur (Kalimantan Tengah) dan Bantaeng (Sulawesi Selatan). Program Satu Juta Rumah, merupakan gerakan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah dae rah, dunia usaha (pengembang) dan masyarakat

untuk mewujudkan kebutuhan akan hunian, khusus nya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). “Banyak orang menyampaikan ke saya, ‘Pak apakah tidak terlalu ambisius setahun membangun sejuta rumah’. Saya sampaikan, kalau dikerjakan dengan cara-cara normal dan biasa ya tidak akan tercapai, 200 ribu saja sulit. Tetapi kalau berani melakukan loncatan, ya angka itu akan bisa tercapai,” ucap Pre si den Jokowi ketika memberikan sam butan pada acara pencanangan program tersebut. Masih dalam sambutannya, “Dengan cara apa? Tiga minggu yang lalu, saya mengumpulkan BUMNBUMN kita yang mempunyai tabungan duit yang besar, yang sudah bertahun-tahun didiamkan saja, hanya ditaruh di bank, hanya dapat bunga yang kecil. Karena apa? Tidak berani mengambil risiko karena regulasinya tidak mendukung,” tutur Jokowi Jadi angka satu juta itu, lanjut Jokowi, sebetul nya kalau regulasinya mendukung itu sangat cepat sekali kebutuhan perumahan itu bisa kita bangun. Tidak ber gantung kepada Kementerian PU dan Perumahan Rak yat. Bisa disalurkan ke pe ngem bang swasta lewat BTN misalnya, semuanya bisa dilakukan. “Inilah saya kira terobosan-terobosan yang perlu kita kerjakan agar kecepatan pemba ngunan itu betul-betul bisa dilakukan,” katanya. l Tim Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan

MAISONA


9

MAISONA/DOK. KEMENTERIAN PUPR

[ RUANG UTAMA ]

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberikan sambutan pada pembukaan Pameran Perumahan Indonesia Property Expo Tahun 2016 di JCC, Jakarta

JALAN NGEBUT PROGRAM SATU JUTA RUMAH Dengan Paket Kebijakan Ekonomi 13 (Paket 13), diharap harga rumah bagi rakyat kelas menengah ke bawah bisa turun. Paket itu mengatur program deregulasi kebijakan pembangunan rumah oleh pengembang. 10

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

B

iaya perizinan yang tinggi selamaini menjadi momok yang mempengaruhi tingginya harga rumah. Karena itu, pada 23 Agustus lalu, pe me rintah meluncurkan kebijakan ekonomi yang diyakini bisa memangkas harga rumah, yaitu Paket 13. Pasalnya, dengan paket kebijakan ekonomi 13, perizinan pembangunan rumah oleh pengembang disederhanakan, dipangkas serta dipercepat sehingga


Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin dan perwakilan pemangku kepentingan di bidang perumahan menekan tombol sirine sebagai tanda dimulainya pembangunan rumah khusus bagi masyarakat di Papua.

turut memotong biaya perizinan. Fokus utama Paket 13, adalah menghilangkan, menggabungkan dan mempercepat proses perizinan perumahan bagi masyarakat ber penghasilan rendah (MBR). Ada nya pemangkasan tahapan dan jumlah izin ini akan memotong 70 per sen biaya perizinan dan di ha rapkan mendorong pencapaian tar

Adanya pemangkasan tahapan dan jumlah izin ini akan memotong 70 persen biaya perizinan dan diharapkan mendorong pencapaian target Program Satu Juta Rumah. get Program Satu Juta Rumah,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Pe rumahan Rakyat (PUPR) Basuki Ha dimuljono. Selain itu, waktu mengurus pe rizinan pun lebih singkat, yang ta dinya lebih dari 700 hari kini untuk memperoleh izin menjadi 44 hari. Hal ini, tentu saja selain memperce pat pelaksanaan Program Satu Juta

Rumah,juga membuat harga rumah terjangkau MBR. Menurut Menteri Basuki, untuk harga rumah MBR se karang ini masing-masing wilayah berbeda, antara Rp 113 juta sampai Rp 185 juta. Dengan adanya kemudahan pe rizinan, program KPR subsidi dan bantuan uang muka dari pemerin tah, Menteri Basuki optimistis daya MAISONA


11

MAISONA/MELISA EMERALDINA

[ RUANG UTAMA ]

be li masyarakat untuk membeli rumah tetap ada. Ini terbukti pada saat JCC Expo ada transaksi sebe sar Rp 5,3 triliun dari target Rp 4,1 tri liun yang dilakukan oleh Bank Tabungan Negara (BTN). “Jadi saya kira dengan bantuan dari FLPP ser ta bantuan uang muka, daya beli masih ada,” ujarnya.

PERIZINAN YANG DIPANGKAS Berikut perincian perizinan yang dipangkas dan digabungkan: 1. Perizinan yang dihilangkan: - Izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja. - Persetujuan gambar master plan dengan waktu 7 hari kerja - Rekomendasi peil banjir dengan 12

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

waktu 30-60 hari kerja - Persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja - Andal Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja 2. Perizinan yang digabungkan: - Proposal pengembang dilampiri sertifikat tanah, bukti PBB, per nyataan tidak sengketa dilengka pi peta rincikan tanah atau block plan desa jika tanah belum ber sertifikat. - Izin Pemanfaatan Tanah (IPT) atau Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) di gabung dengan ta hap pengecekan kesesuaian RUTR/ RDTR wi la yah (KRK) dan Per timbangan Teknis Penatagunaan

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin bersama Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus meninjau penandatanganan akad kredit KPR FLPP dalam rangka pelaksanaan Program Satu Juta Rumah

Tanah/Advise Planning Pengesa han site plan diproses bersama an dengan izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Per nyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 ha). 3. Perizinan yang dipercepat: - Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari men jadi 3 hari kerja).

- Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari menja di 14 hari kerja). - Penerbitan IMB induk dan peme cahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja). - Evaluasi dan Penerbitan SK ten tang Penetapan Hak Atas Tanah

(dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja). - Pemecahan sertifikatan/pengem bang (dari 120 hari menjadi 5 hari kerja). - Pemecahan PBB atas nama kon sumen (dari 30 hari menjadi 3 ha ri kerja).

“Dengan pe mang kasan itu, harga rumahnya, mesti terpengaruh (ja di turun),” ujar Menteri Koordina tor Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, saat meluncurkan Paket 13 tersebut. l Tim Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan

S

ejatinya, tugas pemerintah adalah menyejah terakan rakyatnya. Salah satu bentuknya, se perti yang ditujukan bagi para anggota TNI/ Polri, masyarakat di daerah pedalaman, dae rah tertinggal, nelayan, juga untuk masyarakat yang ti nggal di daerah perbatasan, adalah kesempatan untuk memiliki rumah khusus (Rusus). Untuk itu, menurut Direktur Rumah Khusus Direk torat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Lukman Hakim, pihaknya mengalokasikan Rp 1,4 triliun untuk membangun 6.002 unit rumah khusus di seluruh Indonesia. “Sedangkan 2015 lalu jumlah ru mah khusus yang telah dibangun sebanyak 6.359 unit,” ujar Lukman saat konferensi pers Membangun Indo nesia dari Pinggiran di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, awal Juni lalu. Persentase alokasi pembangunan Rusus ini, Provin si Papua, pada tahun 2016 ini , mendapat porsi lebih besar dibanding provinsi lain. Hal ini diakui Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ketika meresmikan secara simbolis 100 unit Rusus di Argapura, Jayapura, 25 Juni silam. “Namun ini masih belum cukup memenuhi kebu tuhan di Papua. Saya telah arahkan seluruh balai dan satuan kerja untuk mengembangkan berbagai kebi jakan agar terus memperhatikan pembangunan tanah Papua dengan baik,” kata Menteri Basuki. Seratus unit rumah khusus tersebut, tersebar di 100


MEMBANGUN RUSUS DARI BERANDA NKRI

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memberi sambutan peresmian 100 unit rumah khusus yang tersebar di Provinsi Papua, 25 Juni 2016

lokasi di Provinsi Papua dan ukuran tiap unit 45 meter persegi. Lokasi 100 unit rumah khusus di antaranya di Kota Jayapura sebanyak 20 unit, dan di delapan kabupaten lain yang masing-masing mendapatkan 10 unit. Delapan kabupaten tersebut adalah Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire, Yapen, Tolikara, Jayawija ya, Yalimo, Paniai, dan Biak Numfor. Pengadaan 100 unit rumah khusus itu merupakan usulan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) yang meru pakan sebuah lembaga di Provinsi Papua yang be ranggotakan para putra asli tanah Papua. “Kami per juangkan pengajuan usulan rumah khusus ini, seba gaimana kami diberikan mandat sebagai wakil masya rakat Papua untuk selalu menyampaikan kepada pe merintah untuk membangun masyarakat Papua,” ujar Wakil Ketua MRP, Ofni Simbiak. l Suharlin dan Ristyan Mega Putra. MAISONA


13

[ RUANG UTAMA ]

REFORMASI BIROKRASI

DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN TAHUN 2015-2019

AREA PERUBAHAN, HASIL YANG DIHARAPKAN, & TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

APA ITU REFORMASI BIROKRASI

HASIL YANG DIHARAPKAN

AREA PERUBAHAN

REFORMASI BIROKRASI adalah suatu proses untuk mengubah proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat untuk mencapai efektivitas birokrasi, pelayanan publik yang dipercaya dan tujuan pembangunan nasional. (John Quah, 1976)

REFORMASI BIROKRASI pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek Kelembagaan (organisasi), Ketatalaksanaan (business process) dan Sumber Daya Manusia Aparatur. (Permenpan-RB Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi)

AREA PERUBAHAN & SASARAN REFORMASI BIROKRASI

1. Manajemen Perubahan (Mind set & culture Set)

Terbangunnya perubahan pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi, & perubahan perilaku yang diinginkan

2. Penataan Peraturan Per-UU-an

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif

3. Penataan & Penguatan Organisasi

Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi (right size & right function)

4. Penataan Tatalaksana

Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

5. Penataan Sumber daya Manusia aparatur

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

6. Penguatan Pengawasan

Peningkatan efektivitas Pengawasan Intern Pemerintah

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

Meningkatnya kualitas pelayanan publik , serta pelayanan birokrasi yang makin murah, cepat, mudah dan baik

AREA PERUBAHAN, PERSPEKTIF YANG DIHARAPKAN INDIKATOR & PARAMETER, SERTA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN AREA PERUBAHAN

Penataan Sumber daya Manusia aparatur

PERBANDINGAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI

Terwujudnya pemerintahan yang bersih & bebas KKN Meningkatkan kapasitas & akuntabilitas kinerja birokrasi Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

14

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2015 - 2019 Birokrasi yang bersih & akuntabel Birokrasi yang efektif & efisien Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

Sumber : Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Ditjen Penyediaan Perumahan

SASARAN REFORMASI BIROKRASI 2010 - 2014

5

PERSEPEKTIF YANG DI HARAPKAN & INDIKATOR

PARAMETER

Meningkatnya transparansi & akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera

- Sistem rekrutmen yang trans paran & akutabel (bebas KKN) - Transparansi pola karir, mutasi, dan promosi - Meningkatnya kepatuhan ter hadap pakta integritas dan aturan perilaku - Meningkatnya capaian Sasaran Kinerja Individu (SKI) - Kesesuaian tugas, tg. jawab & risiko dengan uraian, peringkat, standar kompetensi, dan harga jabatan - Implementasi PP 53/2010

Dokumen yang diperlukan, a.l : Terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel & berbasis kompetensi l Tersedianya dokumen uraian jabatan, peringkat jabatan, standar kompetensi jabatan, peta profil kompetensi individu, indikator kinerja individu yang terukur, dan data pegawai yang mutakhir dan akurat l Terbangunnya sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi l

AREA PERUBAHAN, PERSPEKTIF YANG DIHARAPKAN INDIKATOR & PARAMETER, SERTA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1

AREA PERUBAHAN


PARAMETER

Manajemen Perubahan (Mind set & Culture Set)

Terbangunnya perubahan pola pikir, budaya kerja, komitmen, partisipasi, & perubahan perilaku yang diinginkan

- Forum budaya kerja - Role model sebagai agen perubahan - SPIP sebagai culture dengan penekanan pada soft control - Perubahan perilaku pegawai dari comfort zone ke competitive zone

Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan harmonis

2

AREA PERUBAHAN

Penataan & Penguatan Organisasi

3

Dokumen yang diperlukan, a.l : l SK Tim RB, Budaya Kerja, dan Role Model l Terbentuknya Satgas SPIP l Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan l Tersedianya dokumen strategis manejemen perubahan l Terselenggaranya sosialisasi & internalisasi manajemen perubahan

Penataan Peraturan Per-UU-an


- Pemetaan dan harmonisasi Pera turan perUUan yang tumpang tindih - Peraturan perUUan telah termu takhirkan, terklasifikasikan, teradmi nistrasikan dan tersampaikan kepa da pegawai & stakeholders

4

Penguatan Pengawasan

6


PARAMETER

Peningkatan efektivitas pengawasan intern pemerintah

- Terselenggaranya SPIP yang berkesinambungan; - Meningkatnya kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP); - Terselenggaranya kegiatan assurance dan consulting oleh APIP; - Efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan APIP; - Terlaksananya program anti korupsi; - Terciptanya mekanisme whistleblower; - Pengadaan barang/jasa melalui mekanisme e-procurement ; - Meningkatkan/mempertahankan opini WTP dari BPK, dan tindak lanjut hasil temuan BPK.

Dokumen yang diperlukan, a.l : l Keputusan Menteri /Pimpinan Lembaga tentang mekanisme whistleblower, e-procurement, dan Penyelenggaraan SPIP l Tersedianya dokumen mengenai peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi l Tersedianya dokumen yang menunjukkan pengawasan intern yang lebih berperan dalam melaku kan penguatan sistem pengendalian intern, QA, dan konsultasi atas pelayanan kepemerintahan l Tersedianya dokumen hasil pengawasan APIP secara periodik l Tersedianya dokumen terkait dengan tindak lanjut temuan hasil audit BPK.

Organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi (right size & right function)

Besaran organisasi sesuai dengan beban tugas dan fungsi, serta kebutuhan organisasi

Sistem, proses dan prosedur/tata kerja (SOP) yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan terkini sesuai dengan prinsip-prinsip good governance

Harmonisasi dan implementasi updated SOP berbasis Teknologi Informasi

Dokumen yang diperlukan, a.l : l Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang mutakhir l Tersedianya dokumen yang menunjukkan terselenggaranya e-government

Dokumen yang diperlukan, a.l : Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan l Hasil kajian/telaah oleh Biro Hukum terhadap peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan organisasi

AREA PERUBAHAN

PARAMETER

Dokumen yang diperlukan, a.l : l Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja yang tepat ukuran dan tepat fungsi l Tersedianya dokumen yang menjelaskan peran dan fungsi unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, kepegawaian, kehumasan dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran RB l Hasil kajian pengembangan organisasi dan evaluasi kelembagaan internal

Penataan Tatalaksana

l



AREA PERUBAHAN, PERSPEKTIF YANG DIHARAPKAN INDIKATOR & PARAMETER, SERTA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN AREA PERUBAHAN

Penguatan Akuntabilitas Kinerja


Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

7

PARAMETER - Tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) - Terbangunnya Sistem Manajemen Kinerja (SMK) - Transparansi dan kemudahan masyarakat mengakses informasi - Keandalan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)

Dokumen yang diperlukan, a.l : Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Adanya data yang menunjukkan peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur

Peningkatan Kualitas Pelayanan publik

8

Meningkatnya kualitas pelayanan publik, serta pelayanan birokrasi yang makin murah, terjangkau, cepat, mudah, aman, & baik

- Standar Pelayanan (SP) dan quick wins telah terumuskan, tersosialisasi, dan terimplementasikan - Sertifikasi Pelayanan (SP) sesuai Standar Internasional - Meningkatnya angka indeks kepuasan stakeholders

Dokumen yang diperlukan, a.l : l Tersedianya dokumen yang menunjukkan terimplementasikannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan quick wins (program pelayanan unggulan) l Pengakuan (testimoni) atau sertifikasi terhadap pelayanan (baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri/misalnya sertifkasi ISO) l Hasil survey kepuasan stakeholders (yang dilakukan oleh pihak internal dan pihak independen)

MAISONA


15

MAISONA/JUNAIDI

[ RUANG UTAMA ]

GROUNDBREAKING

Dirjen Syarif Burhanuddin mendampingi Menteri Basuki Hadimuljono, melihat maket pembangunan rumah khusus di Papua.

DI BERBAGAI PELOSOK NEGERI

Kegiatan pembangunan dalam rangkaian Program Satu Juta Rumah ditandai dengan acara groundbreaking di berbagai daerah. Mendorong terpenuhinya kebutuhan “papan” bagi rakyat Indonesia. 16

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

MAISONA/ RICKY DEFRIMON

P

encanangan dimulainya pembangunan peruma han atau Groundbreak ing, tentunya akan selalu menjadi motivasi bagi pemerintah untuk terus memenu hi kesejahteraan hidup rakyatnya. Pasalnya, terpenuhinya kebutuhan akan “papan” alias ru mah ada lah salah satu tolak ukur kesejahteraan ba gi rak yat suatu bang sa, seperti halnya Indonesia. “Dari tiga kebutuhan pokok yak ni sandang, pangan dan papan baru sandang yang terpenuhi dengan baik,” tutur Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basu ki Hadimuljono dalam sambutannya ketika melakukan groundbreaking atau pencanangan dimulainya pem ba ngun an Perumahan Green So rong, 2 September lalu, di Kelurahan Mariyat, Kabupaten Sorong Provinsi Papua Ba rat. Artinya, kebutuhan akan hunian yang layak bagi rakyat, belum terpenuhi dengan baik. Untuk itulah, masih dalam rang kaian memperingati Hari Perumah an Nasional (Hapernas) ke-9 pada 25 Agustus, Kementerian PUPR menggelar acara groundbreaking di berbagai daerah, seperti di Sorong, Kabupaten Pesawaran Lampung Se latan, Kabupaten Tangerang, Unga ran, Bogor, Bekasi, Garut dan Yog yakarta sejak Agustus hingga awal September lalu. Kegiatan itu, se bagai pertanda pedulinya pemerin tah terhadap rakyatnya. Seperti groundbreaking di So rong, dilakukan oleh Menteri Basuki di lokasi pembangunan Perumahan Green Sorong yang dibangun PT Bastem Kanna di atas luas lahan 50 hektar. Di lahan tersebut, rencana nya akan dibangun sebanyak 3.000 unit rumah, dalam tiga tahap. Tahap

per tama pada 2016 ini sebanyak 1.000 unit, tahap kedua sebanyak 1.000 unit rumah, dan tahap ketiga pada 2018 juga sebanyak 1.000 unit rumah. Tipe rumah yang dibangun, adalah tipe 36/150, tipe 45/150 (stan dar), serta ruko tipe 108/72 (standar dan hook). Harga rumah mulai da

Dari tiga kebutuhan pokok yakni sandang, pangan, dan papan, baru sandang yang terpenuhi dengan baik. ri Rp 183 juta danmendapat subsidi melalui KPR-FLPP (fasilitas likuidi tas pembiayaan perumahan) berupa bunga 5 persen dengan jangka waktu 20 tahun. Sedangkan groundbreaking yang dilakukan di Tangerang, pada 22 Agustus, berlokasi di areal pemba

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bersama pejabat eselon 1 Kementerian PUPR dan pimpinan Perumnas dalam acara groundbreaking pembangunan rusunami Sentraland, Bekasi. Kegiatan ini dalam rangkaian peringatan Hari Perumahan Nasional 25 Agustus 2016

ngunan Green Palme Residence. Di Perumahan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 15 hektare dan menyediakan 1.386 u nit hu nian dengan tipe 30/60 yang di dalamnya terdapat dua kamar tidur, satu kamar mandi dan dapur. Perumahan yang di bangun untuk masyarakat ber penghasilan rendah (MBR) terse but, dijual dengan kisaran harga Rp 133 juta/unit, dengan cicilan Rp 800.000 per bulan, dan dapat diang sur selama masa tenor 20 tahun di sertai bunga 5 persen setiap tahun. Tentu, groundbreaking tak berhenti hanya dalam rangkaian Harpernas. Akan terus dilakukan Kementerian PUPR hingga rakyat sejatera. l Ristyan Mega Putra

MAISONA


17

Kalau biaya untuk perizinan ini sudah terukur, maka secara otomatis biaya jual atau harga jual yang akan diberikan kepada masyarakat akan lebih stabil.

18

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

[ WAWANCARA ]

P

Syarif Burhanuddin

Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR

aket 13 Bisa Mendorong Pencapaian Target Program Satu Juta Rumah

FOTO: MAISONA/RISTYAN MEGA PUTRA

S

ejumlah kebijakan yang dilansir pemerintah, seperti Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) 13 dan penurunan bunga serta nilai uang muka perumahan dari Bank Indonesia, diyakini untuk mendukung Program Satu Juta Rumah sehingga bisa lebih terjangkau lagi harganya. “Oleh karena itu, saya kira salah satu poin yang paling penting dari Paket 13 adalah penyederhanaan perizinan. Dengan terjadinya penyederhanaan perizinan, paling tidak terjadi penurunan 70% dari biaya perizinan selama ini,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Perumahan (PP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Syarief Burhanuddin. Proses pengurusan perizinan pun akan lebih cepat, sehingga turut mendorong Program Satu Juta Rumah cepat tercapai targetnya. Menurut Syarif, sesuai target satu juta rumah, tahun 2017 pihaknya akan mencoba membangun 700 ribu unit rumah untuk MBR dan 300 ribu untuk non-MBR. “Sedangkan untuk pembangunan rumah susun (Rusun) sebanyak 12.760 unit se Indonesia,” ujarnya. Nah, seperti apa Program Satu Juta Rumah ini diurusi Ditjen Penyediaan Perumahan PUPR, dan akan seperti apa setelah pemerintah pusat meluncurkan Paket 13 dan kebijakan BI memotong bunga untuk perumahan? Berikut ini

wawancara Tim MAISONA dengan Dirjen Penyediaan Perumahan PUPR di ruang kerjanya, pertengahan September lalu. Bagaimana dengan program Sejuta rumah dari pemerintah. Seperti apa sekarang? Sesuai target sejuta rumah, tahun 2017 kami akan mencoba 700 ribu unit untuk MBR dan 300 ribu untuk non MBR. Artinya, dengan hadirnya BI dengan menurunkan bunga tadi, maka itu akan berpengaruh terhadap pencapaian target 300 ribu unit rumah itu non MBR. Tentunya kami berharap dengan hadirnya kebijakan tersebut bisa menambah target yang sudah dicanangkan MAISONA


19

[ WAWANCARA ]

Syarif Burhanuddin meninjau lokasi pembangunan Rusunawa.

Bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin meninjau lokasi pembangunan Apartemen Jakabaring, Palembang (foto bawah)

MAISONA/RISTYAN MEGA PUTRA

MAISONA/MELISA

tidak ada, karena yang dijadikan pemotongan itu pertama adalah sisa tender, yang kedua efisiensi, sehingga secara keseluruhan tidak berpengaruh signifikan terhadap target rumah yang dialokasikan dana APBN.

20

oleh pemerintah dalam rangka program setahun.

Sementara sekarang ini ada peningkatan.

Target capaian yang sekarang ini, apakah bisa melampaui target pada periode yang sama di tahun 2015? Kalau dibandingkan dengan angka perolehan di tahun 2015, tentu lebih tinggi di tahun 2016 ini. Karena kami pada tahun 2015, baru mulai tender proyeknya saja baru tanggal 29 April. Sementara untuk tahun 2016, kami sudah mulai dari satu Januari. Kalau kami lihat, memang untuk menengah ke atas pada tahun 2015 relatif menurun.

Untuk perumahan MBR sendiri bagaimana? MBR juga seperti itu. MBR ter jadi peningkatan, karena menurut laporan dari BTN saja, baik MBR maupun non MBR pada akhir Agustus kemarin kurang lebih 200 ribu unit. Baik itu kredit konstruksi maupun supsidi.

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

Apakah ada pengaruhnya dengan pemangkasan anggaran kemarin? Relatif tidak ada. Kenapa

Anggaran APBN untuk tahun 2017 di Ditjen yang Anda pimpin sudah ditetapkan besarnya Rp9 triliun, apakah anggaran itu lebih besar dibanding anggaran tahun 2016 ini? Tentu lebih besar di 2017. Tahun 2016 itu hanya kurang lebih Rp8,1 triliun. Sudah ada peningkatan se besar Rp900 miliar. Rp900 miliar ini, tentu sangat signifikan untuk pem bangunan rumah khusus (Rusus) mau pun rumah susun (Rusun). Terkait kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Program Satu Juta Rumah ini, apakah dengan keluarnya Paket 13, soal perizinan jadi lebih mudah prosesnya dan waktunya juga lebih pendek? Ini kan masih dalam bentuk instruksi dan kebijakan pemerintah pusat. Kuncinya adalah pelaksanaannya di lapangan. Sehingga hal ini bisa terjadi, terlaksana apabila pemerintah daerah bisa melaksanakan. Utamanya, harus didukung dengan revisi peraturan daerah (perda),

misalnya IMB. Nah, kalau perdanya belum berubah, yang namanya keringanan, kemudahan, mau pun jumlah hari yang selama ini bervariasi, bisa dijadikan tiga hari sesuai dengan instruksi presiden. Intinya, pengembang itu ingin kepastian, kepastian waktu dan kepastian biaya. Sehingga kalau sudah ada kepastian, akan terukur juga biaya yang harus dikeluarkan. Nah, kalau biaya untuk perizinan ini sudah terukur, maka secara otomatis biaya jual atau harga jual yang akan diberikan kepada masyarakat akan lebih stabil. Terlepas dari persoalan itu, apakah Anda optimis dengan Paket 13 tersebut? Harus optimis. Karena ini sudah menjadi kebijakan ekonomi 13. Artinya, setiap sesuatu harus diawali dengan kebijakan pemerintah dan kemudian kebijakan itu harus dilak sanakan di tingkat yang lebih ren dah lagi. Oleh karena itu, saya kira salah satu poin yang paling penting tadi adalah bagaimana penye derhanaan perizinan tadi. Dengan terjadinya penyederhanaan tadi, maka menurut perhitungan tim, itu paling tidak terjadi penurunan 70% dari biaya perizinan selama ini. Misalnya harga perizinan Rp 10 juta, itu akan tinggal Rp3 juta saja. Nah, inikan masih dalam bentuk teori ya. Kami mau lihat, apakah seperti itu di lapangan. Perizinan itu kurang lebih 10% -20%. Kalau 20% dari harga jual bisa diturunkan menjadi 30% dari 20% itu, berarti harga rumah juga harus bisa turun. Bagaimana soal pengadaan tanah dan lahan di daerah, seperti dikeluhkan oleh Bupati Kupang?

MAISONA/RICKY DEFRIMON

[ WAWANCARA ]

Meninjau langsung proyek pembangunan, harus optimis. Karena ini sudah menjadi kebijakan ekonomi 13.

Masing-masing daerah itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. bisa saja ada daerah yang lahannya sulit, sehingga menjadi persoalan. Kupang misalnya. Kalau kami melihat Kupang keberadaan lahannya itu masih banyak. Hanya persoalannya pemda tidak memiliki dana untuk membebaskan, sehingga butuh dana dari pemerintah pusat. Jadi, untuk masalah lain itu tidak ada, hanya membayarnya itu. Tapi kalau di daerah lain, walau pun ada dana, lahannya yang tidak ada. Jadi berbeda kondisinya. Seperti Jakarta, bagaimana mau membangun rumah MBR di Jakarta, walau pun ada dana, lokasinya tidak memungkinkan lagi. Menyangkut backlog, dengan target 2017 akan mengurangi berapa banyak? Kalau kita melihat data yang ada sekarang, data BPS yang terakhir pada tahun 2010 jumlah backlog

itu kurang lebih 13, 5 juta rumah. Nah data BPS tahun 2015 ini sudah menurun menjadi 11,4 juta. Berarti ada penurunan tehadap backlog dari 2010 – 2015. Setiap tahun terjadi kebutuhan rumah kurang lebih 820 ribu unit. Kemudian, setelah dilihat hasil BPS sejak 2010 - 2015 ternyata ada rumah yang terbangun kurang lebih 1,2 juta. Berarti ada surplus. Ada kurang lebih 400an ribu rumah yang terbangun melampaui demand. Jadi lebih besar suplainya. Itu tidak termonitor karena cenderung dilakukan secara swadaya atau swakelola. Swadaya itu artinya masyarakat mempunyai uang sendiri, tidak melalui bank, itu tidak termonitor. Sampai titik nolnya itu, Anda optimis kapan? Kalau kita lihat rata-ratanya seperti itu, mungkin masih membutuhkan waktu yang agak panjang. Bisa 30 tahun. Apakah usaha ini akan menggenjot? Ya harus terus diusahakan. l Tim Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan MAISONA


21

[ KATA MEREKA ]

Program Satu Juta Rumah

P

FOTO-FOTO: MAISONA/ RICKY DEFRIMON

rogram Satu Juta Rumah, yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada 2015 lalu, diakui sebagai program pro rakyat. Karena program itu, sebagian besar ditujukan untuk

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, benarkah program itu patut diacungi jempol? Nah, berikut apa kata mereka? l Tim Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan

(kika) Rusunawa Paspampres, Rusunawa Rawa Bebek, dan Rusunawa Ungaran, hasil kerja Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR

EDDY HUSSY KETUA UMUM REI

ISTIMEWA

Kami optimis Program Satu Juta Rumah ini dapat berjalan lebih efektif di tahun 2016. Banyak sekali perubahan dan perbaikan yang dilakukan pemerintah. Kami akan terus mengawal di lapangan agar semua perubahan dan perbaikan ini berjalan secara efektif secara operasional.

22

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

[ KATA MEREKA ]

AINOOR HIDAYATI KARDIMAN

KETUA DPD APERSI JAWA BARAT

ISTIMEWA

Bagus untuk pemenuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun kendalanya, walaupun sudah ada Paket Kebijakan Ekonomi 13, soal perizinan, peralihan hak di lapangan di daerah-daerah masih membebani pengembang.

MUHIDIN M. SAID

Kami mendukung Pemerintah mengejar backlog perumahan. Dengan adanya Program Satu Juta Rumah, pemerintah membuat program yang bisa mengantisipasi masalah kekurangan hunian. Sehingga, setiap tahun permintaah bisa terpenuhi dan lambat laun backlog akan berkurang. Program ini suatu loncatan, sehingga DPR memberikan dukungan. Kalau bisa tahun depan lebih dari satu juta unit. DPR mendukung karena ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

ISTIMEWA

WAKIL KETUA KOMISI V DPR RI

DR THOMAS OLA LANGODAY PENGAMAT EKONOMI UNIVERSITAS WIDYA MANDIRA (UNWIRA) KUPANG

ISTIMEWA

Saya mengingatkan pemerintah daerah agar Program Satu Juta Rumah untuk rakyat ini jangan sampai jatuh ke tangan yang tidak berhak. Karena program ini dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah.

MAISONA


23

[ TEKNOLOGI ]

MEMBANGUN RUMAH SEDERHANA TAHAN GEMPA Keselamatan dari bahaya gempa menjadi faktor penting dalam membangun rumah di Indonesia. Diperlukan informasi khusus terkait kaidah-kaidah membangun rumah tembok yang tahan gempa. PENGUKURAN LANGKAH Galian pondasi, Jenis-jenis pondasi untuk rumah sederhana, meliputi: 1. Pondasi setempat batu kali 2. Pondasi menerus batu kali (umum digunakan) 3. Pondasi pasangan bata merah 4. Pondasi plat beton setempat KETERANGAN 1. Yakinkan, peletakan bangunan akan berada pada posisi yang benar dan setiap sisinya membentuk sudut siku (900) serta bangunan dalam kondisi datar, gunakan waterpas dan pasang papan bouwplank atau dengan benang sebagai acuan. Patok dengan balok kayu 4/6 atau 5/7, atau kayu dolken dia 7 cm. Bouwplank dengan papan 2/20, diserut rata pada bagian atasnya Benang sebagai patokan ukuran siku dan datar dari As bangunan. 2. Gali tanah untuk pondasi sampai dengan tanah keras, hindari penempatan bangunan pada lahan ekspansif atau lahan lunak lainnya. 3. Pada galian tanah, hamparkan urugan pasir kurang lebih 5 cm, dengan menggunakan pasir urug KETERANGAN 1. Susun diatas permukaan pasir urug pasangan batu tanpa adukan dengan ketinggian antara 10 – 15 cm 2. Pondasi menerus dari batu belah dengan diameter lebih besar dari 15 cm 3. Pondasi Batu Kali menerus dipasang di atas pasangan batu kosong, dengan lebar permukaan bawah 60 cm dan permukaan atas 30 cm dengan ketinggian sekitar 60 cm tergantung kedalaman tanah keras, rekatkan antara batu pondasi dengan speci 1 pc : 5 psr. 4. Setiap jarak 80 cm pasang angker berbentuk L dari baja tulangan dengan diameter 8 mm dengan kedalaman sekitar 20 cm kedalam pondasi dan 15 cm kedalam sloof

24

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

R

umah merupakan s a lah satu kebutuhan po kok manusia setelah san dang dan pangan. Sebagaimana pangan yang memiliki kaidah-kaidah kela yakan pangan yang meliputi empat se hat lima sempurna, begitu juga dengan papan atau rumah memiliki kai dah-kaidah layak huni. Agar ba ngunan memiliki keandalan, bangun an tersebut harus memenuhi faktor keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

LANGKAH Sloof, beton bertulang ukuran 15/20

GALIAN

DETAIL A

PONDASI

KETERANGAN 1. Sloof merupakan balok pengikat pondasi, untuk menyempurnakan sistem ikatan antara pondasi dan sloof dipasang angker diameter 12 dengan jarak 1,50 meter 2. Sloof dari beton bertulang, sloof di buat menerus keliling bangunan tidak terputus PENULANGAN 1. Setiap ujung dari tulangan harus ditekuk kebagian dalam

LANGKAH Pondasi : 1. Lantai Kerja/urugan pasir tebal 5 cm 2. Pasangan Batu Kosong, tebal 10 – 15 cm 3. Pasangan Pondasi Batu Kali, kedalaman 45 – 60 cm pada tanah keras, lebar penampang bawah 45 – 60 cm PASANGAN BATU KOSONG

PASANGAN BATU KALI

DETAIL A

DETAIL B

2. Tulangan pada sambungan sudut ditekuk 900 sepanjang 40 D (diamater tulangan)

LANGKAH Kolom/Balok Praktis beton bertulang ukuran 15/15 KETERANGAN 1. Pastikan rangka bangunan saling terikat, sloof terikat dengan kolom praktis, kolom praktis terikat dengan ring balok, ring balok terikat dengan kuda-kuda. 2. Setiap sudut sambungan antara tulangan sloof, kolom praktis dan ring balok harus diberi stek panjang 40 D (diamater tulangan) atau tulangan kolom dibengkokkan sejajar ring balok sepanjang 40 D 3. Diameter tulangan sloof minimum 12 mm, sedangkan tulangan kolom dan ring balok minimum 10 mm dengan tulangan pembagi/sengkang minimum diameter 8 mm 4. Gunakan bahan-bahan beton yang baik; pasir kadar lumpur kurang dari 5%, semen tidak berumur lebih dari 3 bulan, gunakan air bersih, yaitu air yang dapat dimasak untuk diminum . Campuran beton 1 semen : 2 pasir : 3 kerikil 5. Bahan beton tidak boleh tercampur dengan bahanbahan organik, untuk itu tepat pengadukan harus diberi alas

Sloof Angker Tulangan pembagi Tulangan pokok minimum dia. 10 mm

DETAIL B

Ring Balok 15 x 15 Kolom Praktis 15 x 15 Sloof 15 x 20

DETAIL C

15

x 15

[ TEKNOLOGI ]

Keselamatan bangunan, di anta ranya meliputi persyaratan kemam puan bangunan yang ditimbulkan oleh fenomena alam seperti angin dan gempa. Gempa Jogyakarta, pa da tahun 2006, menjadi pelajaran penting dalam hal konstruksi. Pasal nya, gempa bumi besar itu menim bulkan banyak kerusakan, yang me nunjukkan bahwa sebanyak 86,03% perumahan perkotaan dan 71,28% perumahan perdesaan mengguna kan bangunan tembok. Kondisi de mikian menjadi sebuah gambaran ke adaan perumahan di Indonesia pada umumnya.

Ka rena itu, dengan tingginya animo masyarakat terhadap rumah tembok, diperlukan informasi khu sus yang menyangkut kaidah-kai dah membangunan rumah tembok yang ta han gempa, mengingat hampir seluruh wilayah Indonesia memiliki reisiko gempa yang sangat tinggi. Prinsip dasar bangunan tahan gempa adalah setiap komponen ba ngunan harus terikat satu dengan yang lainnya, Ikatan ter sebut mu lai dari fondasi dengan sloof, sloof dengan kolom praktis, kolom prak tis dengan ring balok, dan ring balok

dengan rangka kuda-ku da. De mi kian juga pada bagian pengisi bahwa dinding pasangan bata/batako harus terikat dengan rangka kolom praktis, kusen pintu dan jendela harus terikat dengan dinding. Selain konstruksi yang benar, fak tor kualitas bahan juga harus men dukung, karena pemilihan bahan yang kurang baik akan mengurangi kekuatan bangunan, terutama pada ikatan-ikatan. Banyak bangunan yang roboh bukan karena konstruksi melakukan kualitas bahan bangu nannya yang sangat rendah.l Balitbang Kementerian PUPR

Reng 2/3 atau ¾ tergantung jenis penutup atap yang digunakan Kaso 5/7 Gording 6/12

KETERANGAN 1. Setiap luas maksimum 12 m2 dinding harus diberi rangka kolom/balok praktis 2. luas bukaan pintu dan jendela pada satu dinding tidak Angker dipasang melebihi panjang 1/3 dinding tersebut setiap 10 lais bata atau setiap 3. Bila lebar bukaan melebihi 1/3 luas dinding maka pada bujarak 50 cm kaan tersebut harus terikat oleh rangka dari beton bertulang atau dengan penebalan pasangan bata 4. Kusen pintu dan jendela harus terikat dengan dinding, DETAIL C gunakan angker pada kusen dengan baja diameter 6 mm kedalam rangka kusen, atau gunkan paku 12 cm 5. Pasangan bata harus terikat dengan rangka kolom dan balok, dengan menggunakan stek diameter 8 mm setiap 10 LANGKAH lapis bata atau 50 cm Dinding, pasangan bata merah atau 6. Setiap siar vertikal maupun horizontal harus diisi bataco rakyat, bataco conblock adukan dengan campuran 1 semen : 5 pasir 7. Siar pada daerah basar seperti kamar mandi Rangka beton bertulang dan seluruh siar setinggi 50 cm dari permukaan sofi-sofi/ampig tanah gunakan adukan dengan campuran 1 Dinding sofi-sofi/ampig semen : 2 pasir Lebar bukaan 1/3 lebar dinding 8. Plester seluruh permukaan pasangan bata dengan adukan 1 semen : 5 pasir pada bagian 50 cm diatas permukaan tanah sampai dengan ring balok, sedangkan pada ketinggian diatas permukaan tanah + 0.00 sampai dengan 50 cm berikan adukan kedap air dengan campuran 1 semen : 2 pasir 9. Haluskan semua permukaan dinding

Stek pada kusen dengan paku 12 cm

Dinding sofi-sofi/ampig

LANGKAH Rangka Atap

Kuda-kuda kayu 6/12 Ikat angin 6/12

KETERANGAN 1. Pilihlah bahan-bahan penutup atap yang relatif ringan 2. Rangka kuda-kuda harus terikat dengan ring balok, gunakan angker baut diameter 12 mm 3. Atara rangka kuda-kuda pasang balok ikat angin, dipasang diagonal saling bersilangan pada kedua sisinya, gunakan balok 6/12 4. Dinding tepi/sofi-sofi harus terikat dengan rangka beton bertulang, pada setiap sambungan rangka harus saling overlap sebesar 40 D, kurang lebih panjangnya 50 cm 5. Pasang Gording, Usuk dan Reng dengan paku ukuran 10, 7, dan 5 cm 6. kemiringan atap minimum 300 untuk genteng keramik, 350 untuk genteng beton, atau sesuaikan dengan ketentuan kemiringan dari produsen genteng. 7. Pada konstruksi atap dengan kemiringan lebih dari 350, genteng harus dipaku ke reng LANGKAH FINISHING Bangunan : 1. Meliputi pekerjaan pengecatan untuk melindungi komponen bangunan dari cuaca, sehingga gunakan bahan cat yang mampu melindungi bangunan dari cuaca dan tidak sekedar estetika saja

KETERANGAN 2. Perhatikan drainase halaman, karena air juga dapat merusak bangunan bagian bawah, alirkan air hujan dengan baik, sebaiknya bangunan dikelilingi oleh drainase

LANGKAH Ketentuan Lain, disarankan untuk bangunan tahan gempa KETERANGAN 1. Denah bangunan memilih bentuk-bentuk geometris (persegi panjang, bujur sangkar, segi banyak, atau lingkaran) 2. Bidang dinding membetuk kotak tertutup 3. Letak bukaan sebaiknya simetris terhadap sumbu-sumbu bangunan 4. Gunakan penutup atap dengan bahan-bahan ringan 5. Gunakan bahan-bahan bangunan yang berkualitas baik

MAISONA


25

FOTO-FOTO: RICKY DEFRIMON

[ BINGKAI FOTO ]

Ibu Mujiem menggendong cucunya di selasar Rusunawa Rawabebek.

Calon penghuni Rusunawa Rawabebek sedang mendaftar ke petugas untuk memperoleh unit Rusun untuk ditempati.

Meniti Harapan di Rusunawa Rawa Bebek

B

erbaju muslim merah dengan hijab berwarna senada dengan busananya, sambil menggendong bayi, seorang ibu tampak sumringah sambil menunggu anaknya yang sedang mengurus sesuatu di halaman kantor pengelola Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Rawa Bebek, Cakung, Bekasi. “Ya memang di sini lebih enak dan aman serta sehat,” ujar sang ibu bernama Mujiem, 62 tahun itu. Maklum saja, di tempat asalnya di Bukit Duri, Jakarta Timur, selain lingkungan tempat huniannya kumuh dan berdesak-desakan, Mujiem mengaku, juga selalu khawatir digusur pihak Pemda DKI Jakarta. “Hanya saja di sini saya nggak bisa berjualan seperti di Bukit Duri,” ujarnya. Siang itu, akhir September lalu, suasana di kawasan Rusunawa tersebut, tampak beberapa anak berseragam sekolah secara secara berkelompok memasuki gerbang kawasan Rusunawa tersebut. Sambil bercanda, mereka masing-masing pulang ke unit rusunawa tempat ting galnya. “Saya ingin jadi pejabat Pak biar gak kayak bapak saya yang kerjanya serabutan, nggak tahu tuh kerja apa,” kata Ahmad yang mengaku murid kelas III SMP itu. Rusunawa Rawa Bebek yang berlokasi di Kelurahan Pulogebang, Cakung, Bekasi itu, kini masih diperuntukkan bagi warga yang digusur dari kawasan

26

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

Pasar Ikan, Bukit Duri dan Kali Krukut. “Warga Pasar ikan sudah masuk semua sekitar 130 kepala keluarga (KK),” kata pegawai pengelola Rusunawa Rawa Bebek, Dwi Marsanto. Warga gusuran asal Pasar ikan itu sementara ditempatkan di Tower A dan F. Selebihnya dihuni warga asal Bukit Duri. Ke depan bila tower peruntukan keluarga Rawa Bebek sudah jadi, rencananya mereka akan dipindahkan. Saat ini mereka ditempatkan di Rusunawa peruntukan lajang, dengan jenis hunian studio alias tanpa kamar, seluas 26,40 meter persegi. “Kalau sudah dipindahkan lumayan, lebih gede, dua kamar. Di sini kami tenang walaupun ke mana-mana jauh,” ujar Iin sang ibu berusia 73 tahun, yang tiggal bersama cucunya itu. Iin warga asal Bukit Duri juga merasa bersyukur bisa menghuni Rusunawa Rawa Bebek. “Yah mau gimana lagi, di sini lebih bersih dan aman tidak kena banjir, dan berharap bisa berjualan di dekat huniannya,”tuturnya. Pengakuan serupa dilontarkan Siti Sugiarti sang ibu beranak tiga istri sopir mikrolet M12. Menurutnya, dia sudah merasa cocok tinggal di Rusunawa ini. “Berharap saya bisa membesarkan anak dengan aman dan tenang sampai mereka jadi orang,”pungkasnya. l Ristyan Mega Putra dan Ricky Defrimon

Para siswa kembali ke Rusunawa Rawabebek usai pulang dari sekolah. Keceriaan terpancar dari anak-anak bermain bersama di halaman Rusunawa.

DOK. DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

Lingkungan Rusunawa Rawabebek yang tertata dengan baik membuat warga dapat tinggal dengan nyaman. (bawah)

FOTO-FOTO: RICKY DEFRIMON

[ BINGKAI FOTO ]

MAISONA


27

[ BERANDA ]

Mensyukuri Berkah Penghematan Anggaran


Anggaran pembangunan perumahan untuk tahun 2017 mencapai Rp 9 triliun. Total target pembangunan rumah yang akan akan dilaksanakan oleh Ditjen Penyedian Perumahan PUPR mentargetkan pembangunan 134.814 unit rumah.

M

eningkatnya anggaran pembangunan suatu di rek torat di sebuah ke menterian, tentu berkat pengelolaan anggaran yang baik pada tahun anggaran sebelumnya. Misalnya anggaran pem bangunan perumahan pada tahun 2017, yang diamanahkan ke pada Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pe kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), meningkat menjadi Rp 9 triliun. Anggaran ini untuk pelaksanaan pembangunan berbagai program pe rumahan masyarakat seperti rumah

28

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

Dirjen Penyediaan Perumahan memberikan pengarahan kepada Satker yang membangun rumah khusus di Tarakan, Kalimantan Utara

su sun (Rusun), rumah khusus (Ru s us), rumah swadaya dan bantuan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah bersubsidi serta belanja pegawai. Anggaran yang dipersiapkan se besar Rp 9 triliun, menurut Direktur Jen deral (Dirjen) Penyediaan Pe ru mah an Syarif Burhanuddin, nan ti nya dibagi menjadi dua, yakni untuk alokasi anggaran fisik sekitar 95,26 persen atau Rp 8,5 triliun dan non fi

sik sekitar 4,74 persen atau Rp 426,7 milyar. Anggaran fisik tersebut akan digunakan untuk membangun sekitar 12.699 unit Rusun, 4.815 Rusus, ban tuan rumah swadaya 117.500 unit dan PSU untuk 21.750 unit rumah bersub sidi pemerintah. Sedangkan untuk anggaran non fisik akan digunakan untuk belanja pegawai, pembinaan dan pengawasan ser ta belanja barang. “To tal target pembangunan rumah yang akan akan dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 134.814 unit ru mah,” terang Syarif. Guna mendorong peningkatan anggaran pembangunan perumahan untuk masyarakat, imbuh Syarif, pi hak nya bersama para direktur yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan juga telah me lakukan beberapa kesepakatan bersa ma agar terjadi penghematan angga ran non-fisik. Salah satu caranya, de ngan kegiatan sosialisasi program pe rumahan yang sebelumnya dilakukan oleh masing-masing direktorat men ja di sa tu kegiatan yang dikoordinir oleh Sekretariat Ditjen Penyediaan Pe rumahan. Kedepan kegiatan sosialisasi pro gram perumahan, tidak dilakukan ter pisah-pisah oleh masing-masing Direk torat. Tapi semua kegiatan sosialisasi akan dikoordinir oleh Sekretariat Ditjen Penyediaan Perumahan sehingga sa at sosialisasi, pemerintah daerah, pe ngembang, maupun dinas yang mem bi dangi perumahan di dae rah bisa

[ BERANDA ]


Presiden Joko Widodo Bersama Jajaran Pejabat Kementerian PUPR Usai penandatanganan kontrak tahun anggaran 2016.

mendapatkan informasi pro gram ru sun, rusus, rumah swadaya dan ban tuan PSU secara utuh dan dalam satu kegiatan. Dengan alokasi anggaran pe rumahan yang dipersiapkan ini, secara tidak langsung akan membantu target pemerintah dalam Program Satu Juta Rumah. BERHASIL MENGHEMAT ANGGARAN Besarnya anggaran pembangunan perumahan pada tahun 2017 kelak tak lepas dari cerminan keberhasilan Dit jen Penyediaan Perumahan mengelola anggaran, di antaranya pengambilan keputusan untuk menghemat anggar an, seperti yang dilakukan pada tahun anggaran 2016 ini. Pihak Ditjen, tanpa harus menunggu pemangkasan ang garan dari pihak Kementerian Keuang an, justru mengusulkan penghematan pemotongan belanja sebesar Rp355,3 miliar dalam pagu APBN-P 2016 ini. Pemotongan belanja dilaksanakan dengan melakukan pemblokiran man diri (self blocking) pada satuan-satu an kerja (Satker) di lingkungan Dit jen Pen yediaan Perumahan. “Pada APBN-P tahun 2016 ini kami mengu sulkan penghematan anggaran se

besar Rp 355,3 miliar untuk program penyediaan perumahan,” ujar Direk tur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Syarif Burhanu ddin, pada 15 Juni lalu. Saat itu, Syarif menjelaskan, peru ba h an anggaran pada APBN-P 2016 menjadi dasar penghematan dan penambahan anggaran dalam ran gka pembangunan infrastruktur da

“Total target pembangunan rumah yang akan dilaksanakan oleh Ditjen Penyediaan Perumahan sebanyak 134.814 unit rumah” lam mendukung pelaksanaan Asian Games 2018. Jadi meski ada peng hematan anggaran, Ditjen Penye diaan Perumahan juga memperoleh pe nambahan anggaran yang cukup signifikan. “Pagu awal anggaran yang dikelola oleh Ditjen Penyediaan Perumahan sebesar Rp7,697 triliun dan dilakukan peng hematan Rp355,3 miliar. Na

mun dalam rangka mendukung Asian Games 2018 kami mendapat tambah an anggaran Rp800 miliar. Jadi total pagu akhir yang kami kelola jumlah nya Rp8,12 triliun,” ujar Syarif ketika itu. Penghematan belanja, imbuh Sya rif, dilakukan dengan pemblokiran mandiri terhadap anggaran yang dike lola oleh Satker yang ada. Pemblokiran Satker di pusat (8 Satker) sebesar Rp 297,9 miliar, Satker Non-Vertikal Ter tentu (SNVT) sebanyak 19 Satker se besar Rp 53,4 miliar, dan Satker Dekon sentrasi (34 Satker) sebesar Rp4 miliar. Terkait rincian penghematan ber da sarkan kegiatan, berupa pengu ra ng an volume Rusun sebanyak 1.184 unit atau sebesar Rp110 miliar, Rusus berkurang 444 unit atau setara Rp 47 miliar, program peningkatan kualitas rumah swadaya berkurang 790 unit se besar Rp12 miliar, bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) rumah umum sebanyak 17.000 unit sebesar Rp152,3 miliar, dan dukungan manajemen ser ta perencanaan seperti operasional dan gaji berkurang Rp 32,9 miliar. Adanya pengurangan volume Ru sun dan Rusus selain karena peng he mat an, juga karena penyesuaian tipologi dan harga satuan. Total unit hu nian dari 112.992 unit berkurang men jadi 110.574 unit. “Khusus pe nam bahan anggaran APBN-P 2016 sebesar Rp800 miliar akan digunakan untuk percepatan pembangunan ru mah susun atlet Kemayoran. Pem bangunan dilaksanakan dengan kon trak tahun jamak 2016-2017 sebanyak 10 tower,” pungkas Syarif. l Ristyan Mega Putra

MAISONA


29

[ BERANDA ]

Menakar Asa Warga di Kamp Pengungsian NTT Warga eks pengungsi Timor Timur (Timtim) dalam waktu dekat akan segera memiliki rumah. Bentuk perhatian pemerintah terhadap rakyatnya yang mencintai negara ini.


“...Kementerian PUPR siap membangun rumah bagi warga NTT, namun lahan harus telah disediakan oleh pemda dan dalam keadaan clear and clean atau bebas dari masalah sengketa”

A

sa memiliki rumah la yak huni bagi warga bekas pe ngung si Tim tim, yang se lama ini sejak Timtim le pas dari NKRI tinggal digubuk-gubuk reyot di kamp-kamp pengungsian di Kabupaten Kupang, tampaknya akan segera terwujud. Hal itu terungkap, ketika Direktur Jenderal (Dirjen) Pen yediaan Perumahan Kementerian Pe kerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Syarif Burhanuddin menerima kunjungan Bupati Kupang, Ayub Titu Eki bersama perwakilan Pemda Kupang di Kementerian PUPR, Rabu (7/9). Pada pertemuan tersebut, Syarif membahas tentang pembebasan lahan dan pengajuan rumah khusus untuk pa ra warga negara Indonesia (WNI) eks pengungsi Timtim. Berdasarkan pendataan perumahan

30

and clean atau bebas dari masalah sengketa,” tutur Syarif. Saat ini, Kementerian PUPR me mang sedang giat membangun rumah khusus perbatasan di NTT. Pemba ngunan rumah sederhana layak hu ni itu berlokasi di Desa Silawan, Ke camatan Tasifeto serta di Desa Fatu keti dan Desa Dualaos yang berada di Kecamatan Kakuluk Mesak. Bupati Kupang menyampaikan, bahwa saat ini permasalahan yang di hadapi adalah keterbatasan lahan, ka rena pemda belum memiliki anggaran untuk pembebasan lahan. Menanggapi

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

Dirjen Syarif Burhanuddin menerima Kunjungan Bupati Kupang Ayub Titu Eki.

oleh Pemerintah Daerah Kupang, saat ini terdapat sebanyak 2.550 kepala keluarga yang tinggal pada kamp pe ngung sian. Di samping itu terdapat 1.700 rumah warga yang hidup dalam garis kemiskinan dan menghuni ru mah tidak layak huni. Syarif menuturkan, bahwa Kemen terian PUPR siap membangun rumah di Nusa Tenggara Timur (NTT). “Saat ini di NTT sedang kami bangun rumah khusus sebanyak 325 unit. Semua ba gus-bagus spesifikasinya, dan pada dasarnya Kementerian PUPR siap membangun rumah bagi warga NTT, namun lahan harus telah disediakan oleh pemda dan dalam keadaan clear

hal tersebut Syarif menjelaskan, bahwa Kementerian PUPR mulai tahun 2016 ini tidak mengalokasikan anggaran untuk pem bebasan la han, sehingga Kementerian PUPR tidak dapat me lakukan pembebasan lahan bagi warga NTT tersebut. “Sebagai solusi, pemda dapat aju kan permohonan kepada DPR-RI untuk difasilitasi pembebasan lahan me la lui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Karena saat ini terkait pembebasan lahan untuk kepentingan ne gara sudah dikelola sepenuhnya oleh LMAN,” ujar Syarif. Dengan solusi yang disampaikan Syarif, Bupati Kupang bertekad segera mengurusnya ke DPR. Dengan upaya itu, paling tidak asa WNI eks pengungsi Timtim, bisa segera terwujud. l Melisa Emeraldina

[ BERANDA ]

Konsisten Membangun Hunian untuk MBR Untuk melihat kinerja pemerintah pusat, anggota Komisi V DPR beserta mitra kerjanya, meninjau pembangunan Rusunawa Rancacili di Bandung. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dinilai konsisten akan tanggung jawabnya.

rah hanya menyediakan lahan sa ja. Seperti diketahui, Rusunawa Rancacili ini pengerjaan nya baru mencapai 46 % dan diperkirakan akan selesai No vember tahun ini. Dalam melakukan kunjungan kerjanya, Komisi V DPR tersebut di dampingi perwakilan dari Direktorat Rumah Susun di Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan. Se kedar informasi, Rusunawa Rancacili yang dikunjungi Komisi V DPR itu, rencananya diperuntukan bagi MBR. Rusunawa ini. menjadi satu-satunya rumah susun yang mempunyai bentuk ber beda dengan rumah susun pada umum nya, Rusunawa ini, memiliki ben tuk circle yaitu bangunan bulat me manjang keatas dan memiliki 8 lantai, mempunyai tiga (3) tipe; tipe 24


“Rusunawa ini menjadi satu-satunya rumah susun yang mempunyai bentuk berbeda dengan rumah susun pada umumnya”

T

erbukti, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pe kerjaan Umum dan Pe rumahan Rakyat (PUPR), konsisten menjalankan salah satu tanggungjawabnya, yaitu mem ba ngun hu ni an bagi masyarakat ber penghasilan rendah (MBR). Bukti itu ditunjukkan ketika Komisi V DPR me lakukan kunjungan kerja ke Bandung, meninjau pembangunan Rumah Su sun Sewa (Rusunawa) Rancacilli, di Jalan Babakan Karet, Kelurahan Cipa mokolan, Kecamatan Rancasari Kota Bandung, pada 2 Agustus lalu. “Kami dari Komisi V DPR RI bertugas me

Kunjungan komisi V DPR RI ke rusunawa Rancacili Kabupaten Bandung.

mantau sejauh mana progress mitra kami dipemerintahan, dan saat me lihat Rusunawa ini kami saksikan Ke menterian PUPR konsisten akan tang gung jawabnya” kata Fary Djemy Fran cis Ketua Komisi V DPR. Rusunawa ini, menurut Fary me rupakan satu – satunya yang didanai APBN tetapi di desain oleh daerah. Se lama ini, semua pembangunan Rusu nawa ditentukan oleh pusat dan dae

sebanyak 81 unit, tipe 36 A sebanyak 13 unit, dan tipe 36 B sebanyak 13 unit. Ru sunawa ini juga akan dilengkapi mebelair dan area publik yang terletak di tengah – tengah bangunan. Pada kesempatan tersebut, Direk tur Rumah Susun Crist Robert Marbun yang mewakili Kementerian PUPR dari Dit jen Penyediaan Perumahan yang mengawal langsung kunjungan kerja tersebut mengatakan, saat ini wilayah Jawa Barat khususnya Kota Bandung masih banyak memerlukan rumah su sun untuk solusi hunian vertikal, dan pemerintah daerah pun siap menye diakan lahan yang diperlukan. l Ricky Defrimon MAISONA


31

[ BERANDA ]

Apresiasi untuk Para Mitra Pembangunan Perumahan Sejumlah pengembang, perbankan dan pendamping masyarakat mendapat penghargaan dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR). Atas kerja keras dan kerja nyatanya dalam mewujudkan Program Satu Juta Rumah


“Melalui pemberian penghargaan tingkat Direktorat Jenderal di Kementerian PUPR kami ingin mengapresiasi serta berharap untuk dapat mendorong para mitra kerja khususnya di sektor perumahan agar lebih bersemangat untuk membangun rumah untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.”

M

itra kerja yang baik ada lah mitra kerja yang ter bukti bisa bekerja de ngan baik dan mampu mewujudkan bidang pekerjaannya. Se perti halnya mitra kerja Direktorat Jen deral (Ditjen) Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Perumahan, Ke men terian Pekerjaan Umum dan Pe ru mahan Rakyat (PUPR), dalam mewujudkan Program Sejuta Rumah. Untuk itulah, pada 25 Agustus lalu, ber

32

bankan, dan pendamping masyarakat pembangunan rumah swadaya. Direktur Jenderal Pembiayaan Pe rumahan, Maurin Sitorus saat mem buka seminar nasional dengan tema “Percepatan Penyediaan Rumah Me lalui Kemudahan Perizinan” dalam rangka memperingati Hapernas di Ge dung Serba Guna Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (25/8) mengatakan, Kementerian PUPR memberikan apre siasi kepada pengembang yang hingga kini tetap bertahan dan membangun rumah untuk masyarakat, meskipun dulu proses perizinan banyak tahapan, makan waktu yang lama, biaya mahal dan ketidakpastian. “Melalui pemberian penghargaan

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

Dirjen Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus menyerahkan penghargaan Kementerian PUPR kepada pengembang perumahan

tepatan dengan puncak acara dalam rang kaian kegiatan Hari Perumahan Na sional (Harpernas) ke 9 Tahun 2016, Kementerian PUPR memberikan penghargaan kepada mitra kerjanya, yai tu pengembang perumahan, per

tingkat Direktorat Jenderal di Kemen terian PUPR kami ingin mengapresia si serta berharap untuk dapat men dorong para mitra kerja khu sus nya di sektor perumahan agar lebih ber semangat untuk membangun rumah untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Maurin. Para penerima penghargaan untuk kategori Bank Daerah yang Men du kung Pembiayaan Perumahan bagi


[ BERANDA ]

Penghargaan kepada pengembang perumahan diharapkan dapat mendorong pembangunan rumah bagi masyarakat di daerah


Para pendamping masyarakat pada Program bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menerima penghargaan sebagai bentuk aparesiasi Kementerian PUPR terhadap kinerja mereka di lapangan (bawah)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua, BPD Kalimantan Tengah dan BPD Nu sa Tenggara Barat. Kemudian, peng hargaan untuk kategori Pelaku Pem bangunan yang Mendukung Penye dia an Perumahan bagi Masyarakat Ber peng hasilan Rendah (MBR) di Wilayah Barat diterima PT Budi Lang geng Persada, PT Padma Warna Artha, dan PT Arteo Ferdian Nahrum.

Sedangkan penerima penghargaan untuk kategori Pelaku Pembangunan yang Mendukung Penyediaan Pe ru mahan bagi MBR di Wilayah Timur adalah PT Bumi Mapanget Asri, Pe rumnas Cabang Kaltim, dan PT Man diri Pratama Putra. Sementara peng hargaan untuk kategori Pendamping Masyarakat Pembangunan Rumah Swadaya diterima oleh Iswan Pajar Se ken Fri Muttaqin.

Program Satu Juta Rumah, lanjut Maurin, tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ada partisipasi aktif dari mitra kerja seperti pengembang perumahan, perbankan, pemerintah daerah, kementerian terkait serta mas yarakat. Untuk itu, pemerintah me lalui Kementerian PUPR akan terus mendorong terwujudnya berbagai ke mudahan khususnya dalam hal peri zinan perumahan. Pembangunan perumahan, seperti diakui Maurin, juga merupakan loko motif perekonomian Indonesia karena banyak sekali industri yang ter kait dengan program perumahan yak ni sekitar 170 lebih industri.l Ristyan Mega Putra dan Melisa Emeraldina MAISONA


33

[ BERANDA ]

Upaya Melahirkan Kebijakan Penghunian di Rumah Susun

DOK. DITJEN PENYEDIAAN PERUMAHAN KEMENTERIAN PUPR

Untuk mengurangi konflik dalam pengelolaan rumah susun, kebijakan yang mengatur penghuniannya, amat dibutuhkan. Kebijakan tersebut terus dibicarakan dan dibahas pemerintah dengan para pengembang.

K

ementerian Pekerjaan U m um dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Di rektorat Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Penye diaan Perumahan bersama para pe ngembang yang membangun rumah susun, 7 September lalu, membahas kebijakan mengenai penghunian di ru mah susun umum dan komersial. Ber harap bisa meminimalisir timbulnya konflik yang terjadi dalam pengelolaan ser ta penghunian di rumah susun (rusun). “Kami (Kementerian PUPR-red) bersama para pengembang akan te

34

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

Meminimalisir konflik antara pengelola dan penghuni rumah susun.

rus bekerjasama untuk membahas kebijakan pengaturan kepenghunian di rumah susun umum dan komer sial, ”Intinya regulasi ini adalah untuk mengatur kepentingan kita bersama,” ujar Direktur Rumah Umum dan Ko mersial, Irma Yanti saat menjadi na ra sum ber dalam Diskusi Nasional Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI) de ngan tema “Mencari Format Ideal Re

gulasi Rumah Susun di Indonesia” di Ballroom The Belezza Suites Permata Hijau, Jakarta, Rabu (7/9). Penyusunan regulasi tentang ru sun, lanjut Irma, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melain kan juga harus melibatkan masyarakat seperti para pakar perumahan, aka demisi, pelaku pembangunan serta kon su men rusun itu sendiri. Selain itu, pemerintah daerah (pemda) juga. “Mengingat pemda memiliki otonomi serta kewenangan untuk mengatur ke penghunian di rusun yang ada di dae rahnya masing-masing,” tuturnya. Selain itu, Irma mengingatkan, agar ma sing-masing pihak melepaskan egonya. Pasalnya, kebijakan yang akan dibahas tersebut untuk mengatur ke pentingan bersama. Seperti diketahui, rusun merupa kan bangunan gedung bertingkat yang di bangun dalam sebuah lingkungan yang distrukturkan secara fungsional, baik ke arah vertikal maupun horizon tal dan setiap satuan masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah. Kemudian dalam bangunan ter se but dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. ”Adanya bagian bersama itu lah yang menuntut perlunya pengatur an bagi para penghuni rumah susun,” ucap Irma. Dengan pengaturan tersebut, Irma menambahkan, penghuni yaitu mas yarakat dan pelaku pembangunan da pat menyelenggarakan kepemilikan, penghunian dan pengelolaan rusun se suai hak dan kewajibannya. “Inti da ri ke bijakan yang diinginkan pe merintah, adalah rusun bisa menjadi tem pat hu ni an yang nyaman bagi mas yarakat, ser ta dapat mengurangi kekurangan kebutuhan rumah di In donesia,”pungkas Irma. l Ristyan Mega Putra

[ BERANDA ]


Dirjen Penyediaan Perumahan Syarif Burhannudin sedang meninjau kesiapan rusun di cibubur.

Menyiapkan 12.760 Unit Rusun untuk MBR Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kembali berkesempatan memiliki rumah susun yang dibangun pemerintah. Pada tahun 2017, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR menargetkan membangun 12.760 unit.

S

ebagai bentuk transparansi publik atas kinerjanya, Di rek tur Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Ke menterian Pekerjaan Umum dan Pe rumahan Rakyat (PR), dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR memaparkan rencana kerja 2017 secara terbuka. Salah satunya, men tar getkan pembangunan sebanyak 12.760 unit rumah susun (Rusun) di Indonesia. Rusun tersebut, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Penyediaan Peru mahan Syarif Burhannudin, nanti nya diperuntukkan bagi mas ya ra kat berpenghasilan rendah (MBR), pekerja atau buruh industri, pegawai

“Kami harap dengan pembangunan Rusun ini pemerintah bisa menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat di seluruh Indonesia” negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri, mahasiswa dan para san tri pondok pesantren. “Target pemba ngunan rusun tahun 2017 sebanyak 12.760 unit,” ujar Syarif dalam RDP dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, 15 September lalu. Untuk membangun rusun terse

but, imbuh Syarif, Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR telah menganggarkan dana se besar Rp 4,754 triliun pada tahun anggaran 2017. Anggaran tersebut sekitar 51,71 persen dari total pagu anggaran Ditjen Penyediaan Pe ru mahan. “Kami harap dengan pem bangunan rusun ini pemerintah bi sa menyediakan hunian yang layak bagi masyarakat di seluruh In do nesia,” terangnya. Salah satu lokasi pembangunan hunian vertikal untuk MBR yang kini sedang didorong oleh Kementerian PUPR adalah rusun di Kemayoran. Rusun itu, lanjut Syarief, nantinya se telah selesai dibangun akan di manfaatkan sementara untuk wisma atlet dalam kegiatan Asian Games 2016. “Untuk rusun di Kemayoran nan tinya termasuk rusun tingkat tinggi mulai 18 lantai, 24 lantai dan 32 lantai. Jumlahnya sebanyak 7.426 unit,” katanya. Pembangunan Rusun itu, salah sa tu tujuannya untuk mengatasi kawasan kumuh. Menurut Syarief, untuk itu pihaknya membangun rusun dengan target sebesar 3.050 unit, buruh industri 222 unit, PNS 706 unit, TNI 510 unit, Polri 322 unit, mahasiswa 224 unit dan untuk santri pon dok pesantren sebanyak 300 unit. “Persentase penerima manfaat rumah susun tersebut sesuai dengan arahan Bappenas guna menyele saikan backlog perumahan di Indo nesia,” pungkasnya. l Ristyan Mega Putra

MAISONA


35

[ BERANDA ]

Menertibkan PP Pengadaan Rumah Susun Pengadaan rumah susun (rusun) hingga kini masih banyak membutuhkan payung hukum. Salah satunya, payung hukum yang mengatur pengelolaan barang milik bersama di rusun.

tur pengelolaan barang milik bersama yang ada di bangunan tersebut. Karena itu penting mendapat pe nanganan dan perhatian yang serius dari pemerintah. Lukman men je las kan, pembangunan rusun di sejumlah daerah akan menjadi salah satu solusi keterbatasan lahan yang bisa di gu nakan untuk hunian. Dengan adanya payung hukum yang jelas, maka mas yarakat bisa menyesuaikan diri tinggal di rusun tersebut kelak. Payung hukum itu juga akan me ngan tisipasi adanya konflik yang ke


“Definisi tentang barang bersama di rumah susun perlu dijabarkan lebih lanjut, supaya setiap penghuni tahu akan hak dan kewajibanya.”

I

ngin tertib dan jelas aturan ten tang hak dan tanggung jawab, ten tu payung hukumlah yang dibutuhkan. Seperti itu pula ke butuhan untuk mengatur pengadaan dan pengelolaan Rusun. Menurut Se kretaris Direktorat Jenderal Penyedia an Perumahan Kementerian Pe ker jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lukman Hakim, peraturan pe merintah tentang pengadaan rumah su sun akan segera ditertibkan pada tahun ini.

36

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

Rusunawa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

“Regulasi ini, akan menjadi aturan teknis sebagai turunan dari UndangUn dang No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun,” tutur Lukman, 14 Sep tember lalu, di Jakarta. Banyaknya jumlah rumah susun yang kini mulai di bangun hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia, lanjutnya, membu tuhkan payung hukum dalam menga

rap terjadi akibat kepemilikan benda, fasilitas, sampai hak guna tanah bersa ma. “Definisi tentang barang bersama di rumah susun perlu dijabarkan le bih lanjut, supaya se ti ap penghuni tahu akan hak dan kewajibanya.” ujar Lukman. Selain itu, ungkap Lukman, seka rang ini banyak sekali keluhan masya rakat terkait orientasi pengelolaan ru mah susun, seperti tarif listrik dan air yang berbeda-beda. Untuk itu, Lukman dan timnya telah melaksanakan kegia tan penyusunan peraturan perundang - undangan bidang perumahan. “Pem binaan untuk peraturan UU bidang perumahan ini sangat dibutuhkan,” pungkasnya. l Kompu – Ditjen Penyediaan Perumahan

[ BERANDA ]

Siap Menampung Atlet Asian Games


Wisma atlet dalam bentuk rumah susun (rusun) untuk Asian Games, pada Desember, akan berdiri di Palembang. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun lima tower rusun wisma atlet.

A

sian Games 2018, ren cananya akan digelar di Jakarta dan Palembang, mengingat lengkapnya fasilitas olahraga berstandar inter nasional di dua kota tersebut. Untuk tempat tinggal para atletnya selama bertanding, Kementerian PUPR ber kontribusi membangun lima tower rusun, yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atlet selama bertan ding di Asian Games kelak. Guna mendukung Asian Games 2018 dan Program Satu Juta Rumah, Menteri Pekerjaan Umum dan Pe rumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meresmikan dimu

Kunjungan Bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat peresmian dimulainya pembangunan Rusun Atlet.

lainya pembangunan dan Laun ching pe masaran rusun umum di Kom plek Jakabaring Sport City (JSC), Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), 9 September lalu. Menurut Menteri Basuki, rusun umum senilai Rp600 miliar tersebut tidak membe bani APBN. Dengan menjalin sinergi de ngan pemerintah daerah da lam

hal penyediaan lahan dan perizin an ser ta sektor perbankan da lam hal pendanaan, menurut Basuki, Program Sejuta Rumah dan pena nganan backlog perumahan dapat terealisasi. “Proyek Jakabaring Pa lembang ini dapat dijadikan contoh guna mempercepat Program Sejuta Rumah,” katanya. Dalam pelaksanaannya, tiga tower Rusun sudah selesai tahun 2015 lalu dan sisanya sebanyak dua tower ditargetkan selesai Desember 2016. Menurut Kepala Satuan Ker ja Penyediaan Rumah Susun Stra tegis Direktorat Rumah Susun Ditjen Penyediaan Perumahan Kemente rian PUPR Erizal di Kantor Kemen terian PUPR, Jakarta, akhir pe kan lalu, dua tower rusun atlet lain nya hingga kini masih dalam pem bangunan. “Adanya pembangunan rusun tersebut merupakan salah satu ben tuk dukungan Kementerian PUPR terhadap pembangunan infrastruk tur Asian Games. Rusun ter sebut akan dimanfaatkan sebagai wisma atlet yang akan berlaga di ajang Asian Games 2018,” ujar Erizal. Usai Asian Games, lanjut Erizal, Rusun tersebut akan diserahteri makan kepada pemerintah daerah untuk digunakan sebagai tempat tinggal masyarakat yang membu tuhkan hunian yang layak. “Rusun atlet ini rencananya di bangun se tinggi lima lantai dan memiliki luas 36 meter persegi. Kami juga sudah melengkapi Rusun ini dengan me be lair seperti tempat ti dur, lemari pakaian, meja dan kursi. Jadi setelah Asian Games selesai pemda bisa memanfaatkannya untuk tempat ti nggal masyarakat yang belum memi liki rumah layak huni,” pungkasnya. l Ristyan Mega Putra

MAISONA


37

FOTO: DOK KEMENTRIAN PUPR

38 38

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

[ TAMU ]

S

Mohammad Yusuf Asy’ari

ang Pencetus Hari Perumahan

Program Satu Juta Rumah sebenarnya melekat dengan program inti yang pertama kali dijalankan oleh Mohammad Yusuf Asy’ari saat menjadi Menteri Perumahan Rakyat periode 2004 – 2009. Karena itu, mantan menteri kelahiran Magelang, Jawa Tengah, 21 Oktober 1945, ini meyakini Program Satu Juta Rumah mampu memberikan pelayanan dan pembangunan permukiman kepada masyarakat luas. “Bukan jumlahnya yang penting, tetapi semangatnya,” ujar Yusuf Asy’ari saat dulu masih menjadi Menteri.

D

i awal menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat (Menpera), Asy’ari menargetkan pembangunan 4.600 unit rumah dalam program 100 hari kerjanya. Asy’ari, saat itu juga pernah menggulirkan idenya membentuk badan perumahan, dengan tujuan

meningkatkan pembangunan rumah informal. “Saya diberi target untuk melipatgandakan kecepatan pembangunan rumah menjadi tiga kali lipat hasil tahun lalu,” ujarnya saat itu. Keberadaan badan perumahan tersebut memang diarahkan Asy’ari untuk menangani pembangunan MAISONA


39


[ TAMU ]

Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Lukman Hakim (kiri) menyerahkan penghargaan kepada mantan Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy’ari pada puncak Peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) tahun 2016.

Fokus kami adalah memfasilitasi pembangunan rumah sederhana sehat dan membantu peningkatan mutu hunian bagi masyarakat. 40

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

rumah informal seperti pembangunan rumah di kawasan kumuh, pembangunan prasarana dasar perumahan dan perbaikan kualitas lingkungan hunian. “Fokus kami adalah memfasilitasi pembangunan rumah sederhana sehat dan membantu peningkatan mutu hunian bagi masyarakat,” jelasnya. Salah satu targetnya dalam lima tahun mendatang saat itu, adalah berupaya mewujudkan pembangunan rumah sehat sederhana (RSH) yang seimbang dengan pembangunan proyek properti lain yang menjamur dewasa ini. Salah satu upaya yang akan diterapkan oleh Asy’ari

adalah mewajibkan kepada pengembang yang membangun rumah mewah agar menyisihkan alokasi dananya untuk membangun RSH. Diakui Asy’ari, kementerian Perumahan tidak bertugas membangun rumah, tetapi hanya memfasilitasi dan mempercepat proses pembangunan perumahan. Instansi yang paling kompeten untuk membangun rumah adalah perusahaan pengembang. Karena itu, saat ia menjadi Menpera berupaya mendekati dan bekerja sama dengan pengembang. Dalam kegiatannya ketika masih

DOK. KEMENTERIAN

[ TAMU ]

Beberapa kegiatan kunjungan kerja M Yusuf Asy’ari saat menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat.

menjadi Menpera, Asy’ari dikenal dekat dengan para bawahannya. Hal itu tampak ketika ia menghadiri acara peringatan Hari Perumahan Rakyat (Hapernas) ke-9, pada 25 Agustus lalu. para pegawai di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, tampak bergantian menyalami Asy’ari. Adapun penghargaan kehormatan yang diberikan Kementerian PUPR kepada Asy’ari, karena ia adalah tokoh yang mendeklarasikan pertamakali Hapernas. Atau disebut juga sebagai pencetus Hapernas, yang setiap tahun diperingati setiap

tanggal 25 Agustus. Asy’ari adalah lulusan S1 Akuntansi Universitas Gadjah Mada dan S2 Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan RCTI dan anggota DPP Partai Keadilan Sejahtera. Asy’ari menikah dengan Siti Zainab, seorang dosen di Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah dan dikaruniai empat orang anak; dua perempuan dan dua laki-laki. l Tim Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan MAISONA


41

[ KABAR SNVT ]

Dua Perumahan Gratis bagi MBR di Raja Ampat Dalam rangka mengembangkan Kabupaten Raja Ampat, Kementerian PUPR membangun dua perumahan untuk MBR. Agar masyarakat di salah satu dari 10 destinasi wisata nasional itu juga terjamin kesejahteraannya.

MAISONA/JUNAIDI

Rusus ini harus dihuni tepat sasaran, sehingga mampu mengurangi jumlah penduduk yang belum mempunyai rumah

K

awasan wisata Raja Ampat yang terkenal dengan pu sat dari segitiga karang dunia, sehingga alam ba wah lautnya menjadi idola para wi satawan di kalangan penyelam dunia itu, sudah sepatutnya menjadi fokus pembangunan pemerintah. Tak pelak Menteri Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat (PUPR) terjun langsung mengunjungi wilayah destinasi wisata unggulan Indonesia di wilayah “Ke pala burung” Papua Barat itu, untuk

42

an Syarif Burhanuddin, Dirjen Pem biay aan Perumahan Maurin Sitorus, Direktur Pembangunan Jalan A Gani Gazali dan Kepala Biro Komunika si Publik, pertama meninjau pemba ngunan 50 unit rumah di Distrik Te luk Mayalibit, Kampung Warsambin Kabupaten Raja Ampat yang di pe runtukan gratis bagi masyarakat ber penghasilan rendah yang dikerjakan oleh PT Talago Raya dengan da na APBN tahun 2016 sebesar Rp9,6 milyar. Selain di Kampung Warsambin, rombongan Menteri PUPR juga menin jau pembangunan Rumah Khusus se banyak 50 unit, di Kampung Waiman, Dis trik Batanta Selatan, Kabupaten Ra ja Ampat. Pembangunan Rumah Khusus (Rusus) tersebut, ditargetkan bisa selesai pada November tahun ini.

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

Rumah Khusus yang dibangun oleh Ditjen Penyediaan Perumahan di Raja Ampat.

meninjau pembangunan dua kawasan perumahan dan pembangunan jalan lingkar Ra ja Ampat sepanjang 342 kilometer, 4 September lalu. Menteri PUPR Basuki Hadimul jono, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, Dirjen Penyediaan Perumah

Di lokasi Rusus tersebut, Menteri Basuki berkesempatan bercengkra ma dengan warga calon penghuni Rusus, yang diharapkan dapat me manfaatkan calon tempat huniannya dengan sebaik-baiknya. Kepada calon penghuni dan pelaksana pembangun an, Basuki juga berpesan, agar tidak mengubah keaslian, keasrian dan tetap men jaga lingkungan sekitar.Rusus. “Rusus ini harus dihuni tepat sasaran, sehingga mampu mengurangi jumlah penduduk yang belum mempunyai ru mah,” ucapnya. l Junaidi

[ KABAR SNVT ]

Siap-siap untuk Tahun Depan Program pembangunan perumahan tahun 2017, kalau tidak dipersiapkan bisa jadi akan keteteran. Untuk itu Ditjen Penyediaan Perumahan menggelar rapat koordinasi, agar hubungan pusat dan daerah (SNVT) dalam program pembangunan perumahan 2017 berjalan baik.

... untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pusat dengan daerah dan antar daerah, karena dalam pelaksanaannya semua saling terkait dan diharapkan dapat saling mendukung.


A

gar program pembangun an perumahan sukses, Di rektorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akhir Sep tember lalu menggelar Rapat Koor dinasi (Rakor) Bidang Perumahan Tahun 2016. Acara tersebut dihadiri perwakilan dari masing-masing di rektorat di Kementerian PUPR, per wakilan satuan kerja (satker) pusat, Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu (SNVT) dari 33 provinsi, satker de konsentrasi dan perwakilan pokja dari 34 provinsi.

ditjen) Penyediaan Perumahan, Luk man Hakim dalam pidato pembuka an saat rakor. Adanya rakor tersebut, Lukman berharap dapat menjadi wadah sila turahmi untuk meningkatkan koor dinasi dan kerjasama antara pusat dengan dae rah dan antar-daerah, karena dalam pelaksanaannya se mua saling terkait dan diharapkan dapat saling mendukung. Lukman menambahkan, bahwa rakor ini juga dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Habitat Dunia yang akan diperingati pada 3 Oktober 2016 dengan tema “Housing at the Centre”.

Sekretaris Ditjen Penyediaan Perumahan Lukman Hakim memberikan sambutan pada pembukaan Rapat Koordinasi Bidang Perumahan Tahun 2016.

“Sebagai perpanjangan tangan Dit jen Penyediaan Perumahan di daerah, SNVT diharapkan dapat ber peran lebih baik, karena bila dulu ka mi harus bolak balik ke daerah untuk memantau pembangunan, sekarang ada SNVT yang lebih dekat dengan lokasi dan dapat terus memantau pelaksanaan pembangunan,” tutur Sekretaris Direktorat Jenderal (Ses

Kepala Dinas PU Provinsi Ba li, I Nyoman Astawa Riadi yang ju ga hadir dalam acara tersebut me nyam paikan bah wa program Ban tuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau be dah rumah sa ngat ber peran di Bali, di samping pro gram penyediaan perumahan lain nya. “Kami berharap pembangunan perumahan di Bali tetap melestari kan bentuk rumah tradisional Bali, dalam rangka melestarikan budaya Bali,” ujarnya. l Melisa Emeraldina dan Ristyan Mega Putra MAISONA


43

[ JELAJAH ]

DOK KEMENTERIAN PUPR

MENIKMATI SURGA KECIL DI BUMI PAPUA

44

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

Kunjungan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ke Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, diwarnai indahnya wilayah kepulauan di kawasan “Kepala Burung” itu. Maklum, Raja Ampat adalah salah satu destinasi wisata unggulan Indonesia.

S

ambil menyelam minum air. Barangkali itulah pepatah yang tepat, ketika rombongan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, awal September lalu. Karena kawasan kepulauan ini, keindahan alamnya amat menakjubkan, baik panorama daratannya maupun bawah lautnya. Tak mengherankan bila Raja Ampat sebagai kawasan destinasi wisata

MAISONA

Edisi Edisi 01 01 TH TH II [2016] [2016]

45

[ JELAJAH ]

“Pulau Pianemo (Painemu-red) di Raja Ampat sangat indah. Surga kecil di Tanah Papua. ” Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia.

46

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

seluas 4,5 juta hektare itu, ada yang menjulukinya sebagai surga kecil yang jatuh di bumi. Wilayah Raja Ampat terdiri dari empat gugusan pulau besar, yaitu Waigeo, Misool, Salawati dan Batanta. Berbagai sisinya menampilkan keindahan yang begitu memanjakan mata Waisai adalah ibu kota Raja Ampat terletak di Pulau Waigeo. Kota ini memiliki berbagai objek wisata menarik, mulai dari Pantai Waisai Torang Cinta (WTC) hingga spot foto tulisan besar “Raja Ampat”. Selain Waisai, jelas berbagai daerah di seputaran Raja Ampat, seperti Wayag sangat layak dikunjungi. Pulau Wayag ini, merupakan gugusan pulau karst ikonik Raja Ampat yang keindahannya telah mendunia. Pulau karst tersebut tersebar di perairan bergradasi biru kehijauan

Pintu masuk cotage Raja Ampat, di Pulau Waigeo.

yang bersih, serta ditumbuhi pepohonan hijau. Selain Wayag, ada gugusan Pulau Painemu yang tak kalah cantik. Presiden Jokowi sempat berkunjung kemari saat Tahun Baru 2016. Sebuah foto dirinya di Painemu pun diunggah dengan bertuliskan caption, “Pulau Pianemo (Painemu-red) di Raja Ampat, sangat indah. Surga kecil di Tanah Papua-Jkw.”

Ada Lukisan Misterius Di bagian selatan Raja Ampat, ada Pulau Misool yang jadi pulau terbesar di kabupaten ini. Pesona Misool tak kalah dengan pulaupulau lainnya. Menariknya lagi, di

FOTO-FOTO DOK KEMENTERIAN PUPR

[ JELAJAH ]

Riangnya anak-anak Pulau Waisai, Raja Ampat bermain di pantai.

Raja Ampat, Indahnya Pantai Pulau Waigeo.

Misool Anda dapat melihat lukisan misterius di Gua Telapak Tangan. Pada salah satu sisi dinding gua terdapat lukisan telapak tangan yang diyakini buatan manusia purba. Selain telapak tangan, ada pula gambar ikan, perahu dan aneka bentuk unik lainnya. Kalau mau berenang dengan ubur-ubur tak menyengat pun bisa lho. Ada sekitar 3 danau yang menjadi rumah bagi ubur-ubur tak menyengat. Berenang di sana

tergolong aman. Selain ubur-ubur tak menyengat di Misool, masih banyak hewan langka yang bisa ditemui di Raja Ampat. Sebut saja burung cenderawasih yang berjuluk “Bird of Paradise” alias burung surga. Habitat aslinya ada di Desa Sawinggrai, Distrik Meos Mansar. Bagaimana dengan panorama bawah lautnya? Yang pasti, keindahannya mendapat ancungan jempol dari turis-turis internasional yang berkunjung ke Raja Ampat.

Raja Ampat memiliki lebih dari 1.000 spesies berbeda dari ikan, penyu, hiu dan pari manta. Kemudian, 75% spesies terumbu karang ada di daerah kepulauan tersebut. Airnya yang begitu jernih juga membuat jarak pandang ratarata lebih dari belasan meter. Tak mengherankan kalau Raja Ampat disebut-sebut sebagai destinasi snorkeling terindah di dunia. l Tim Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan

MAISONA


47

[ INTERMEZZO ]

Ayla Dewi A. Aldjufrie

Sukses Berkat Kesulitan Ekonomi

D

iawali dengan kesulitan ekonomi, Ayla Dewi A. Aldjufrie, MBA, kini sukses sebagai agen properti dengan bendera bisnisnya, Property Consultant Ayla and Associate. Padahal bisnis itu dimulai Ayla ketika ia kesulitan ekonomi saat bersekolah di Singapura. Hingga pada suatu ketika, ia ditawari oleh teman yang sudah terlebih dahulu menjadi agen properti di “negeri singa” itu, untuk ikut memasarkan properti di negara itu. Saat itulah, Ayla memulai profesi sebagai seorang sales properti. Sembari tetap menjalankan aktivitas menuntut ilmu, Ayla dengan gigih memasarkan sebuah ruko di Singapura. “Ada salah satu klien yang saya kenal tertarik untuk membeli ruko tersebut. Mungkin karena dia melihat saya sangat gigih menawarkannya, jadi kasihan dan akhirnya beli,” kenang Ayla sambil tertawa. Dari transaksi itu, Ayla mengantongi komisi yang

48

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

tidak kecil, sebesar S$ 6.000. Dengan merasakan keuntungan yang begitu besar, Ayla benarbenar tertarik untuk lebih menekuni bisnis ini. Ia lalu memutuskan untuk pulang ke Tanah Air dan memilih Pulau Bali sebagai tempat tujuan berbisnis properti. Ia pun harus mengorbankan studinya di luar negeri. “Bagi saya, menjalankan sebuah usaha harus fokus agar hasilnya maksimal,” tegas istri Fauzi AldJufrie, developer yang sudah malang melintang di industri properti itu. l

Jangan Cengeng

D

isela - sela acara ground breaking di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, pada September lalu, berkesempatan menyerahkan buku reporter cilik dengan judul “Pemimpin Masa Depan”. Buku tersebut secara simbolis diserahkan kepada 5 sekolah Dasar (SD) dan perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong. Buku reporter cilik tersebut berisi hasil wawancara dari reporter cilik dengan Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri Kabinet Kerja. Salah satunya hasil wawancara dengan Menteri PUPR. “Jadilah anak Indonesia yang berani dan jangan cengeng karena ke depan kompetisi sangat berat” kata Basuki saat wawancara dengan 8 orang reporter cilik binaan salah satu media cetak di Jakarta, Desember tahun lalu. Di samping itu Menteri Basuki dalam buku tersebut juga berpesan, agar anak Indonesia dapat menguasai ilmu dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi kuat. “Yang lebih penting lagi selalu berdoa kepada Sang Pencipta dan tidak memiliki sifat dengki sama seseorang,”pungkasnya. Barangkali pesan dari buku tersebut tak hanya untuk calon pemimpin masa depan saja, juga bagi seluruh PNS di Kementerian PUPR. l

MAISONA/DOK KEMENTERIAN PUPR

[ INTERMEZZO ]

Suharlin, S.Sos., M.Si, mendapatkan ucapan selamat langsung dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Mensyukuri Penghargaan 30 Tahun Jadi PNS

M

engabdi selama 30 tahun sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dengan penuh dedikasi dan prestasi yang baik, tentu membanggakan. Itu pula yang ditunjukkan Suharlin, S.Sos., M.Si. Hasilnya? Buah dari konsis tensi dan ketekunan itu adalah “Penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya” dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Suharlin yang oleh rekan sejawatnya biasa disapa Lina ini telah menunjukkan totalitas dalam pengabdiannya; setia, jujur,

cakap dan disiplin. Sebagai PNS, Lina menjalaninya dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945, negara dan Pemerintah RI. Atas penghargaan tersebut, Lina mengaku amat bersyukur. “Saya bersyukur kepada Allah bila pekerjaan saya ini memang dihargai oleh negara dan pemerintah, kendati bagi PNS seperti saya memang sudah seharusnya mengabdi dengan baik untuk negaranya,” tutur PNS yang kini menjabat sebagai Kasubag Komunikasi Publik Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Ditjen Penyediaan

PerumahanKementerian PUPR. Bagi Lina, suka dukanya men jadi PNS ini memang sangat terasa sekali bila ingat kembali masa-masa awal menjadi PNS. Menurutnya, ia menjadi PNS selulus SMA pada tahun 1985. “Gaji pertama saya cuma Rp19 ribu,”ujar Lina yang mengaku 7 tahun lagi pensiun itu. “Ke depannya saya hanya ingin program-program di Ditjen Penyediaan Perumahan dan Pro gram Sejuta Rumah bisa terpu blikasi secara baik, bukti perta nggungjawaban Ditjen Penyediaan Perumahan kepada publik. Saya juga berharap terjadi sinergi antar direktorat, sehingga gaung Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR semakin luas,,” pungkasnya. l Tim Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan

MAISONA


49

[ ALBUM ]

Semangat Mengabdi

FOTO-FOTO: MAISONA/RICKY DEFRIMON

Menjadi insan Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR sudah semestinya memiliki semangat dalam pengabdian sesuai dengan moto: “Bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat serta berani, kuat, dan berjiwa seni” Salah satunya, melalui olahraga, maka semangat bisa terus dikobarkan.

50

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

Selain harus terus bersemangat, kekompakan pun menjadi ciri insan Dijen Penyediaan Perumahan dalam melaksanakan tugas yang semakin berat dan banyak. Sebanyak dan seberat apa pun tugas yang diberikan kepada Kementerian PUPR, seperti kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, mudah-mudahan akan menjadi tugas yang mulia sepanjang pengabdiannya sebagai pegawai negeri sipil. l

[ ALBUM ]

Rusun Sang Pengawal Presiden

FOTO-FOTO: MAISONA/RICKY DEFRIMON

Rasanya memang tak adil. bila Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), yang tugasnya penuh risiko dalam mengamankan presiden, tak memiliki tempat bernaung sebagai hunian. Untuk itulah, kemudian rumah susun bagi sang pengawal presiden pun dibangun dan kini telah berdiri megah di kawasan Markas Komando (Mako) Paspampres. Komandan Paspampres Bigjen TNI Bambang Suswanto mengatakan, Rusun Mako Paspampres ini sudah dilengkapi listrik, air, dan lift untuk menunjang kebutuhan penghuninya. “Karena itu, kami berterima kasih atas bantuan Kementerian PUPR membangun hunian bagi para prajurit Paspampres,” ujar Bambang, Juni lalu. l MAISONA


51

[ TIPS ]

Cara Nyaman dan Aman Tinggal di Rumah Susun

3. Perlu ada sumber dana lain untuk menunjang biaya operasional rusun. 4. Memiliki sikap saling menghormati antara penghuni rusun. Jangan sampai Anda menjadi orang yang individualis dan bersikap tidak toleran dengan lingkungan sekitar.


5. Jangan letakkan barangbarang di koridor rusun. Sebisa mungkin barangbarang dipilah dan dipilih. Jika tidak diperlukan, bisa dijual atau bahkan dibuang saja, sehingga tak ada lagi barang-barang yang ditaruh di koridor rusun.

S

emakin terbatasnya lahan di perkotaan, membuat pengembangan pemukiman kini pembangunannya dilakukan secara vertikal, alias membangun perumahan secara tersusun ke atas. Lazimnya dikenal sebagai rumah susun (rusun).

Tinggal atau menghuni rusun jelas berbeda dengan tinggal di rumah tapak. Mengingat kondisi ruang rusun yang berdampingan tanpa sekat halaman samping atau halaman depan, satu atap, lorong jalan yang sempit namun digunakan secara bersama, serta penggunaan tangga-tangga naik antara lantai per lantai, serta lift yang digunakan secara bersama. Melihat kondisi seperti itu, tentu harus tahu dan menyadari bagaimana memilih dan tinggal di 52

MAISONA

Edisi 01 TH 1 [2016]

Mematuhi peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. rusun. Untuk itu jika menghuni rusun harus:

1. Memilih rusun yang pengelolanya bekerja dengan hati. 2. Untuk keadilan, ada pembatasan lamanya tinggal di rusun, agar bisa digunakan masyarakat yang membutuhkan hunian.

6. Cari tahu sedetail mungkin apa saja hak-hak Anda sebagai penghuni ke pengelola rusun, misalnya terkait penggunaan fasilitas bersama. Begitu juga dengan kewajiban Anda, misalnya, membayar iuran pemeliharaan lingkungan (IPL), agar bisa dirawat dengan baik. 7. Mematuhi peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. 8. Aktif dalam forum-forum bersama yang ada di lingkungan rusun Anda.

Dengan sikap seperti itu, maka harapan tinggal di rusun secara aman, nyaman, hak dan kewajibannya diperhatikan, akan terwujud. l Ristyan Mega Putra

MAISONA. Dua Perumahan Gratis bagi MBR di Raja Ampat SYARIF BURHANUDDIN TARGET SATU JUTA RUMAH. Demi Memenuhi Kebutuhan Perumahan Rakyat

Recommend Documents