Machine generated alternative text: Maten Tes Kompetensi Dasar (TKD) 1. Tes wawasan kebangsaan yang meliputi: 1) Pancasila; 2) Undang Undang Dasar 1945; 3) Ehineka Tunggal Ika; dan 4) NKRI ( sistem tata negara pusat dan daerah, sejarab perjuangan bangsa, peranan bangsa Indonesia dalam tatanan regional maupun global, kemampuan berbahasa indonesia yang baik) 2. Tes Intelektual Umum untuk nenilai: 1) Kemampuan verbal yaitu kemampuan menyampaikan informasi secara lesan maupun tulisan; 2) Kemampuan numerik yaitu kemampuan melakukan operasi perhitungan angka dan melihat hubungan diantara angka-angka; 3) Kemampuan berpikir logis yaitu kemampuan melakukan penalaran secara runtut dan sistematis; 4) Kemampuan berpikir analitis yaltu kemampuan menguraikan suatu permasalahan secara sistematis. 3. Tes Karakteristik Pribadi untuk menilai: 1) Integritas din; 2) Semangat berprestasi; 3) Onientasi pada pelayanan; 4) Kemampuan beradaptasi; 5) Kemampuan mengendalikan din; 6) Kemampuan bekenja man din dan tuntas; 7) Kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan; 8) Kemampuan bekenja sama dalam kelompok; 9) Kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain; 10) Onientasi kepada orang lain; 11) Kreatifitas dan inovasi. 1. Peserta wajib membawa Tanda Peserta Ujian serta menunjukkannya kepada panitia. 2. Peserta harus duduk pada tempat yang telah ditentukan. 3. Peserta menenima soal-soal ujian dan Lembar Jawaban Komputer (UK) dan panitia. 4. Peserta wajib menggunakan pensil 2B (ash) dalam mengisi formuhir UK, dan menggunakan karet penghapus untuk memperbaiki/menghapus jawaban apabila dianggap salah. S. Peserta harus mencantumkan Nomor Peserta dan Nama pada UK. 6. Peserta dilarang: a. membawa buku, kalkulator, alat komunikasi atau alat lainnya yang dapat mengganggu ketenangan pengisian ujian kecuali pensil 2B, rautan, alas tulis, dan penghapus; b. membawa senjata api/ta jam atau sejenisnya, selama mengikuti ujian; c. bertanya/berbicara dengan sesama peserta; d. menenima/memberikan sesuatu dani/kepada orang lain tanpa seizin panitia, selama mengerjakan soal ujian; e. keluar ruangan, kecuahi memperoleh izin dan panitia ujian; dan f. merokok dalam ruangan ujian. 7. Fesertawajib: a. mengerjakan semna seal u5ian yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu; b. menandatangani UK di tempat yang telafi disediakan; dan
c. mengisi daftar hadir peserta yang telah disediakan. 8. Peserta yang terlambat lebih dan 15 (lima belas) menit setelah dimulainya ujian, tidak diperbolehkan mengikuti ujian. 9. Peserta diperbolehkan menjawab soal ujian setelah mendapat penintah dan panitia. 10. Pesenta harus menjawab soal ujian pada UK dengan pensil 2B dan tidak diperkenankan melakukan coretan-conetan pada lembar ujian maupun UK. 11. Peserta yang telah selesai menjawab soal ujian sebelum waktu ujian usai, dapat meninggalkan tempat setelah menyerahkan soal ujian dan UK kepada panitia ¡‘anda/aman Maten CPNS Machine generated alternative text: BEBERAPA KEBIJAKAN PEMERENTAH DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN NASIONAL Undang-undang . Undanq-undang Nomor 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Undang-undang Nomor 2 th 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional . Undang-undang Nomor 22 th 1999 tentang Pemerintahan Daerah . Undang-undang Nomor 43 th 1999 tentang peruhahan atas UU no 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Peraturan Pemerintah . pp 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan . Pp 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Hadan Hukum . Pp Nomor 57 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 30 th 1990 tentang Pendidikan Tinggi . pp Nomor 55 th 1998 tentang Perubahan Atas Pp 28 th 1990 tentang Pendidikan Dasar . pp Nomor 56 th 1998 tentang Perubahan Atas PP 28 th 1990 tentang Pendidikan Menengah . PP Nomor 32 th 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Keppres & Inpres . Keppres Nomor 93 th 1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas . Keppres Nomorl99 Tahun 1998 tentang Tunjangan Posen . Keppres Nomor 68 th 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja . Inpres No, 6 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Kepmen Kepmen . Kepmendiknas NOMOR 045/U/2002 tentang KURIKULUM INTl PENDIDIKAN TINGGI . Kepmendiknas Nomor 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Kepmendiknas Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan - Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pasca Sarjana di Perguruan Tinggi . Kepmendiknas Nomor 178/U/2001 tentang CELAR DAN LULUSAN PERGURUAN TINGGI . Kepmendiknas Nomor 107/U/2001 tentang PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI JARAK JAUH . Kepmendiknas Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi . Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa . Kepmendiknas Nomor 36/D/0/2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Posen . Kepmendiknas Nomor 042/U/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Hadan Hukum . Keputusan Menko Wasbang PAN tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa
. Kepmendikbud Nomor 036/U/1993 tentang gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi . Kepmendikbud Nomor 222/U/1998 Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi . Kepmendikbud Nomor 188/U/1998 mengenai akreditasi program studi PT untuk program sarjana . Kepmendikbud Nomor 187/U/1998 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi . Kepmendikbud Nomor 155/U/1998 tentang pedoman umum organisasi kemahasiswaan . 5KB Mendikbud dan Ka. BAKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kreditnya t Kkwenthlckrnd citwtc 316(U teutau% p %ng,katau dan pemberheatian çtmpnan çerg, tingg,t dan pimpinan fakultas . Kepmendikbud Nomor 223/U/1998 tentang Kerjasama antar Perguruan Tinggi . Perubahan Keputusan Mendikbud tentang svarat dan prosedur WNA untuk meniadi mahasiswa PT di Indonesia . Surat Menkeu tentang: Kriteria Mengenai Pengelolaan Dana Non Budgetair Pendalaman Maten CPNS Halaman 3 Machine generated alternative text: SK Dirjen SK Dirjen Dikti tentang perubahan dan peraturan tambahan 5K Dirjen Dikti No ; 08/DIKTI/Kep/2002 5K Dirien Diktl tentang penyelenggaraafl program reguler dan non reguler di perguruan tinggi negeri SK Dirjen Dikti tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan/ataU Jurusan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 5K Dirien Dikti tentang Penetapan penerima dana hibah program Domestic Colaborative Research Grant SK Dirjen Dikti tntang petunjuk tatacara pengangkatan PembantU Rektor, Dekan, ... dstSK Dirjen Dikt’ tentang Petunjuk Pelaksanaafl Pembinaafl dan Pengawasafl Terhadap Program Studi yang tidak TerakreditaSi SK Dirien Dikti mengeflai Tindak Lanjut KepmefldikbUd Nomor 188/U/1988 tentang AkreditaSi Program Studi pada Perguruafl Tinggi untuk Program Sarjana. Edaran & Surat Dirjen Surat Dirjen Dikti tentang penundaan pembukaafl program studi Kedokterafl Umum Surat Dirjen Dikti tentang nota kesepahamafl antara KPU dan DepdiknaS Nota kesepahaman antara KPU dan DepdiknaS Surat Diijen Dikti tentang Penyalahgunaafl Kewenangan Pendirian Perguruan Tinggi Swasta: STU International University tidak sah (illegal) dan tidak dibenarkan menyelenggarakafl pendidikan tinggi, Surat Diijen Dikti ; Klarifikasi terhadap pemberitaafl di GATRA edisi 20 Desember 2003 kepada Rektor UniversitaS Mercu Buana dan Rektor Institut Teknologi Pembangunafl Surabaya Surat Dirjen Dikti tentang citra perguruan tinggi negeri dan BHMN yang terganggU akibat adanya pemberitaafl media cetak yang mengarah kepada komersialisaSi PTN dan BHMN Surat Dirien Dikti tentarig Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 017/U/2003 tanggal 7 Februari 2003 tentang Ujian Akhir Nasional Tahun ajaran 2002/2003 dan ketentuan mengçflai penerimaan mahasiswa baru. Surat Dirjen Dikti tentang penawaran pendidikan tinggi melalui iklan
Surat Dirjen Dikti tentang Keteladanan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sehubungan dengan perselisihan dan pertikaian antara pihak pimpinan PTS dengan pihak Yayasan secara berkepanjangafl sehingga menurunkan kredibilitaS PTS tersebut Surat Dirjen Dikti tentang penerimaafl mahasiswa baru Surat Dirjen Dikti tentang kerjasama Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) . Surat Dirjen Dikti tentang Pas photo berjilbab/berkerUdUflg . Surat Dirjen Dikti tentang Penghentian seluruh kegiatan dengan Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) Surat Dirjen Dikti tentang Tata krama dan kepatutan dalam hal peneñmaan mahasisWa baru Surat Dirien Dikti tentang kesediaan PTN dan PT-BHMN untuk menerima calo” mahasiswa pascasarjafla yang mendapat beasiswa pemerintah Indonesia Surat Dirien Dikti mekanisme penerimaan mahasiSWa baru di PTN Surat Dirjen Dikti tentang kelas jauh oleh UGM, Unpad dan ITS Surat Dirien Dikti tentang lembaga penjual gelar. Surat Dirjen Dikti kepada pimpinan PTN mengenal daya tampung PTN Surat Dirjen Dikti tentang pernyataafl Rektor ITB di Kompas dan Media Indonesia Surat Dirjen Dikti tentang pemberitaan di media massa tentang pembukaan program studi di UniversitaS Jenderal Soedirman yang belum mempunyai ijin Surat Dirjen Dikti tentang ketentuan penerimaafl mahasisWa asing di PTN Surat Dirjen Dikti Persyaratan menulis artikel di Jumal Ilmiah TerakreditaSi untuk kenaikan jabatan dosen Surat Dirjen Dikti tentang rancangafi dokumen “Landasafl Implementasi Perguruan Tnggi sebagai Badan Hukum Milik Negara Surat Dirjen Dikti tentang Kesepakatan para pimpinan PTN untuk tetap menggunakan poa UMPTN Surat Dirien Dikti tentang Evaluasi Status program studi yang telah habis masa berlakunya Surat Dirjen Dikti tentang AkuntabilitaS Perguruan Tinggi Negeri Surat Dirjen Dikti tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi Surat Dirien Dikti tentang Rekomendasi Pendirian Akademi Bidang Kesehatan yang diselenggarakan masyarakat. Pengelolaan Sistem dan Penvelenggaraan Pendidikan Profesi Bidang Kedokteran Surat edaran Dirjen Pendidikan Tinggi Sept 2000 tentang Penyelenggaraan Kelas Jauh format word97; Pembukaan program studi baru dan pendirian perguruan tinggi baru format word97 Surat Dirien Dikti tentang penerimaan mahasiSWa baru sebelum pelaksanaan Ebtanas SMU/SMK Surat Dirien Dikti mengenai pencegahan plagiat Pendalamafl Maten CPNS Halaman 4 Machine generated alternative text: BEBERAPA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN NASIONAL 2 1. Permendiknas No. 13 Tahun 2007 tentang STANDAR KEPALA SEKOLAH 2. Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang STANDAR GURU 3. Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang STANDAR PENGELOLAAN 4. Permendiknas No. 20 Tahun 2007 tentang STANDAR
5. Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang STANDAR SARANA PRASARANA 6. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang STANDAR 1ST KTSP 7. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKLJ SMP/MTs 8. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) SD/MI 9. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) SMA/MA 10. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) PLB/SLB 11. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) SML/MAK 12. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) KELOMPOK MATA PELAJARAN (MAPEL) 13. pp NO. 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU 14. PP. NO. 79 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 15. UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS 16. PP NO. 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDID1KAN (SNP) 17. pp NO.36 TAHUN 2007 TENTANG PENYALURAN TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU 18. PENHITUNGAN BEBAN KERJA GURU 241AM 19. MODEL-MODEL PEMBELAJARAN 20. PERMENDIKNAS NO. 10 TAHUN2009 TENTANG SERTIFIKASI GURU 21. PERMENDIKNAS NO.28 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH 22. PERMENDIKNAS NO.28 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR KOMPETENSI KONSELOR 23. UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN 24. UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS 25. UNDANG-UNDANG NO.39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTRIAN NEGARA 26. Pp fO. 37 TAHUN 2009 TENTANG DOSEN 27. PP NO.48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN 28. PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 29. PERMENNEGPAN RB N 0.16 TAHTJN 2009 JABFUNG GURU DAN AK NYA PERIODISASI JABATAN PRESIDEN Periode Presiden Wakil Presiden 1945-1966 Ir. Soekarno Dr. Mohammad Hatta 1996-1998. H. Muh. Soeharto 1973-1978 Sri Sultan Hamengku Buwono IX 1978-1983 H. Adam Malik 1983-1988 Jend. Pum. Umar Wirahadi Kusumah 1988-1993 Sudhannono 1993-1998 Tri Sutrisno 1998 Prof. Dr. Ing. BJ Habibie
1998-1999 Prof. Dr. ¡ng. BJ Habibie 1999-2001 Abdurrahman Wahid Megawati Soekarno Putri 2001-2004 Megawati Soekdrno Putri Dr. (HC) Hamzah Haz 2004-2009 Susio BambangYudhoyono YusufKal la 2009-2014 Susilo BambangYudhoyono Budiyono Halaman 5 Pendalaman Maten CPNS Machine generated alternative text: LAMBANG NEGARA PANCASILA 1. KETUHANAN YANG MAHA ESA 2. KEMANUSIAAN YANG ARIL DAN BERADAB 3. PERSATUAN INDONESIA 4. KERAKYATPN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWABATAN / PERWAKILAN. 5. KEADILAN SOSIALBAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA BHINEKA TUNGGAL IKA Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66/1 951, Pasal 1 : ini menyebutkan bahwa lambang negara terbagi atas tiga bagianyaitu: 1. Garis melintang pada pensai yang digambar tebal melambangkan bahwa negara Indonesia dilalui oleh garis Khatulistiwa. 2. Lambang negara RI Garuda Pancasila, ditetapkan sebagai lambang negara dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 1951 tanggal 17 Oktober 1951. Penggunaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958. 3. Kaki burung Garuda mencengkeram sebuah pita yang melengkung ke atas. Pada pita itu ada tulisan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang berasal dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu jua”. Maksudnya ialah kita bangsa Indonesia meskipun terdiri dan berbagai macam suku bangsa, agama, dan adat istiadat tetapi kita tetap merupakan satu bangsa dengan satu kebudayaan nasional dan dengan satu bahasa nasional. Pasa! 4 memberikan penjelasan ten tang lima ruang dalam Pensai, lima buah ruang dalam Pensai itu masin,g-masing mewujudkan Dasar Pancasila.
I. Dasar Ketuhanan Yang Maka Esa tertulis dengan NUT Cahaya di ruangan tengah berbentuk Bintang yang bersudut lima II. Dasar Kerakyatan dilukiskan dengan kepala Banteng sebagai lambang tenaga rakyat. III. Dasar Kebangsaan dilukiskan dengan pohon Beringin, tempat berlindung. IV. Dasar Pri-KemanuSiaafl dilukiskan dengan tali Rantai bermata bulat dan persegi. V. Dasar Keadilan Sosial dilukiskan dengan Kapas dan Padi sebagai tujuan kemakmuran. Di dalam Pasa! 5 disebutkan bahwa semboyan yang tertulis dengan huruf Latin dalam bahasa Jawa Kuno berbunyi: Bhineka Tunggal Ika Burung Garuda menjadi lambang negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No.66 Tanggal :17 Oktober 1951. Tetapi telah berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950. Berbentuk Burung Garuda yang di dadanya tergantung Peñsai dengan “Lima Simbol’, yang lazim disebut Pancasila Sejak tahun 1976 provinsi kita berjumlah 27. Pada tahun 1999 Provinsi Timor Timur melalui penentuan pendapat yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih untuk memisahkan din dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tahun 2000 provinsi di Indonesia menjadi 33 buah. Pada awal tahun 2004 jumlah provinsi menjadi 32 buah, karena adanya perubahan Provinsi Papua yang semula 3 provinsi menjadi 2 yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Irian jaya Barat. Namun pada bulan Oktober 2004 pemerintah telah mengesahkan Provinsi Sulawesi Barat, sehingga jumlah Provinsi di Indonesia kembali menjadi 33 provinsi. Pendalaman Maten CPNS Halaman 6 Machine generated alternative text: Pasa!-pasa! UUD 1945 yang diamandemen PERTAMA KEDUA KETIGA KEEM PAT tzt0-l999) (18-08-2000) (10-11-2001) (10-08-2002) asa! 5 ayat 1 Pasa! 18 Pasa! 1 ayat 2 dan 3 Pasa! 2 ayat 1 Pasal 7 Pasa! 18 A Pasal 3 ayat 1 dan 3, ayat 4 Pasa! 6A ayat 4 Pasa! 9
Pasa! 18 B Pasa I 6 ayat I dan 2 Pasa! 8 ayat 3 Pasa! 13 ayat 2,3 Pasa! 19 Pasal 6A ayat 1,2,3 dan 5 Pasa! 23 B Pasa! 14 Pasa! 20 ayat 5 Pasal 7 A Pasal 23 D Pasal 15 Pasa! 20 A Pasa! 7B ayat 1,2,3,4,5,6,7 Pasa! 24 ayat 3 Pasa! 17 ayat 2 Pasa ! 22 A . Pasa! 7 C Pasa! 31 ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Pasa I 17 ayat 3 Pasa! 22 B Pasa! 8 ayat 1 dan 2 Pasa! 32 ayat 1 dan 2 Pasa I 20 Bab IX A Pasa! 25 E Pasa! 11 ayat 2 dan 3 Pasa! 33 ayat 4,5 Pasa! 21 Bab X Pasa! 26 ayat 2; Pasa! 17 ayat 4 Pasa! 34 ayat 1,2, 3 dan 4 ayat 3 Pasa ! 27 ayat 3 Bab VIlA pasa! 22C ayat 1,2,3 dan 5 Pasa! 37 1,2,3,4, dan 5 Pasa! 22D ayat 1,2,3, dan 4 Aturan peralihan pasal 1, II Bab XA Pasa! 28A,28B, Pasa! 22E ayat 1,2,3,4,5,6 dan III 28C,28D,28E,28F,28G, 28H, 281, 293 Bab XII pasa! 30 PMa! 23 ayat 1,2 dan 3 Aturan tambahan pasal I dar
II BabXV pasa! 36A; Pasa! 23A Bab XV pasa! 36B:36C Pasa! 23C Bab VIII A Pasa! 23 E ayat 1,2 dan 3 ¡. .. Pasa! 23F ayat 1 dan 2 Pasa! 23G ayat 1 dan 2 Pasa! 24 ayat 1 dan 2 Pasal 24A ayat 1,2,3,4,5 Pasa! 24B 1, 2, 3 dan 4 Pasa! 24C ayat 1,2,3.4,5,6 Pendalaman Maten CPNS Ha/aman 7 Machine generated alternative text: BIDANG-BIDANG TUGAS KOMISI DPR-RI 1 .TUGAS POKOK KOMISI I DPR RI MA . Pertahanan, Intelijen,Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika. 2 .TUGAS POKOK KOMISI II DPR RI Kekuasaan Kehakiman YUDIKATIF . Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria. 3 TUGAS POKOK KOMISI III DPR RI . Hukum, HAM, Keamanan. 4 .TUGAS POKOK KOMISI IV . Pertanian,Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan. 5 .TUGAS POKOK KOMISI V . Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Iclimatologi dan Geofisika. 6 TUGAS POKOK KOMISI VI . Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM dan BUMN, Standarisasi Nasional. 7 .TUGAS POKOK KOMISI VII . Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, Lingkungan Hidup. 8 .TUGAS POKOK KOMISIVIII . Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan. . 9 ,TUGAS POKOK KOMISI IX . Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan 10 .TUGAS POKOK KOMISI X . Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan 11 .TUGAS POKOK KOMISI XI . Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
STRU KTU R KETATAN EGARAAN SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945 DPR Presiden BPK DPA STRUKTUR KETATANEGARAAN SETELAH PERUBAHAN UUD 1945 LEGISLATIF EKSEKUTIF Pendalaman Maten CPNS Halaman 8
