K-13
ekonomi PENDAPATAN NASIONAL Semester 1 Kelas XI SMA/MA – K-13 Tujuan Pembelajaran Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu memahami konsep pendapatan nasional, metode penghitungan pendapatan nasional, dan ukuran kemakmuran masyarakat.
A.
KONSEP PENDAPATAN NASIONAL Kekayaan suatu negara diukur oleh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Suatu negara dapat saja dikatakan kaya karena mempunyai hutan-hutan dan hasil alam yang dapat menghasilkan kayu, bahan galian, barang tambang, dan sebagainya. Oleh karena itu, jumlah barang dan jasa yang dihasilkan negara dalam waktu satu tahun merupakan gambaran kekayaan yang sesungguhnya. Keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam satu tahun disebut pendapatan nasional. Setiap negara memiliki suatu sistem penghitungan pendapatan nasional. Sistem tersebut merupakan suatu cara pengumpulan informasi penghitungan terhadap hal-hal sebagai berikut. a.
Nilai berbagai barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara.
b.
Nilai berbagai jenis pengeluaran atas produk nasional.
1
K e l a s
XI
c.
Jumlah pendapatan yang diterima oleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menciptakan produk nasional tersebut.
Untuk lebih memahami mengenai konsep penting pendapatan nasional, berikut penjabaran dari hal tersebut.
a.
Produk Domestik Bruto (Gross Domestic Product) Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah suatu negara, baik yang dilakukan oleh warga negara yang bersangkutan maupun warga negara asing yang bekerja di negara tersebut. Jadi, output barang dan jasa yang dihasilkan penduduk asing di Indonesia akan menyumbang PDB Indonesia, sedangkan output para TKI yang bekerja di luar negara Indonesia misalnya Hongkong akan menyumbang PDB bagi Hongkong. Perhitungan PDB dalam wilayah yang lebih sempit disebut dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Setiap daerah, baik dalam lingkup provinsi maupun kabupaten dapat menghitung jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh wilayahnya dalam waktu satu tahun. Dengan menghitung PDRB di wilayahnya masing-masing, setiap daerah dapat mengukur hasil-hasil pembangunan yang dicapainya.
b.
Produk Nasional Bruto (Gross National Product) Produk Nasional Bruto (PNB), yaitu mengukur nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara atau penduduk suatu negara baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, apabila Indonesia mengirim TKI ke Arab Saudi, pendapatan yang mereka terima akan dihitung sebagai PDB Arab Saudi dan pada saat yang sama akan dihitung sebagai PNB Indonesia. Secara matematis, besarnya PDB dan PNB suatu negara dapat dibedakan dengan menghitung Pendapatan Faktor Luar Negeri (PFLN) atau net factor income from abroad sedangkan pendapatan faktor-faktor produksi yang ada di dalam negeri dinotasikan PFDN. Jika dirumuskan maka akan lahir rumus sebagai berikut. GNP = GDP + (PFLN – PFDN) Selisih antara PFLN dengan PFDN inilah yang disebut dengan Pendapatan Faktor Neto Luar Negeri (PFNLN). Dengan demikian dapat juga dikatakan: GNP = GDP + PFNLN
2
Sebagai negara berkembang, angka GDP Indonesia (PDB) tentu lebih besar dari GNP-nya. Hal ini disebabkan karena negara berkembang mengalami masalah kekurangan modal sehingga perlu mendatangkan modal atau investasi dari luar negeri.
c.
Produk Nasional Neto (Net National Product) Untuk memproduksi barang dan jasa dibutuhkan barang-barang modal (capital goods). Oleh karena itu, dunia usaha harus melakukan investasi untuk mengganti barang modal yang sudah usah dan menambah stok barang modal yang sudah ada. Ini menunjukkan bahwa nilai barang-barang modal dapat menyusut dari satu periode ke periode berikutnya. Penyusutan ini harus disertakan dalam penghitungan pendapatan nasional agar diperoleh Produk Nasional Neto atau Net National Product (NNP). NNP = GNP – Penyusutan
d.
Pendapatan Nasional (Net National Income) Angka Pendapatan Nasional atau Net National Income (NNI) dapat diturunkan dari NNP, yaitu mengurangkan NNP dengan pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh para wajib pajak kepada negara. Contoh pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak tidak langsung tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi sehingga harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Sementara itu, subsidi merupakan pembayaran yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan untuk menurunkan harga. Subsidi harus ditambahkan karena merupakan balas jasa atas faktor produksi tetapi tidak masuk dalam penghitungan NNP. Rumus untuk mencari NI adalah: NNI = NNP – Pajak Tidak Langsung + Subsidi
e.
Pendapatan Perseorangan (Personal Income) Bagian pendapatan nasional yang menjadi hak individu disebut pendapatan perseorangan atau Personal Income (PI). Pendapatan perseorangan merupakan balas jasa atas keikutsertaan mereka dalam proses produksi dan masih ditambahkan pembayaran transfer serta pendapatan bunga. Namun tidak semua pendapatan dibagikan kepada masyarakat. Laba ditahan, pembayaran asuransi, dan jaminan sosial dari perusahaan tidak dihitung dalam pendapatan perseorangan. Rumus dari PI adalah sebagai berikut. PI = NNI + Pembayaran Transfer + Pendapatan Bunga – (Laba Ditahan Iuran Asuransi + Iuran Jaminan Sosial)
3
f.
Pendapatan Disposabel (Disposable Income) Setelah pendapatan perseorangan dikurangi dengan pajak penghasilan atau pajak langsung, maka akan diperoleh pendapatan disposabel atau Disposable Income (DI). Pendapatan disposabel atau yang sering juga disebut dengan pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan faktor penentu yang penting dari tingkat konsumsi dan tabungan dalam suatu perekonomian. Rumus dari DI adalah: DI = PI – Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh). Contoh Soal: Perhatikan data ini (dalam triliun Rupiah) •
GDP
•
Pajak langsung
•
Pajak tidak langsung
•
Laba ditahan
•
Pembayaran transfer 160
•
Asuransi sosial
•
Penyusutan
•
GNP
1.500 260 60 200 40 150 1.450
Berdasarkan data tersebut, hitunglah nilai Disposible Income (DI).
B.
METODE PENGHITUNGAN PENDAPATAN NASIONAL Dalam menghitung pendapatan nasional (Y), ada beberapa pendekatan penghitungan yang dapat dilakukan. Setiap negara dapat menggunakan konsep yang berbeda dalam memperhitungkan nilai pendapatan nasionalnya, baik dari nilai GDP maupun GNP. Pendekatan tersebut adalah sebagai berikut.
a.
Pendekatan Produksi Pendekatan ini menghitung seluruh nilai tambah dari barang/jasa yang dihasilkan dalam suatu sektor tertentu. Rumus yang digunakan adalah: Y = P1.Q1 + P2.Q2 + ....... + Pn.Qn
4
Keterangan: GNP = Pendapatan Nasional Bruto PnQn = Nilai tambah sektor riil produksi n Pn
= harga barang dan jasa
Qn
= jumlah barang dan jasa
Contoh Soal: Diketahui suatu negara memproduksi benang dengan nilai atau harga 24 miliar rupiah, kain 48 miliar rupiah, pakaian jadi 80 miliar rupiah, dan kapas 8 miliar rupiah. Berapa pendapatan nasional negara tersebut jika dihitung dengan pendekatan produksi? Jawaban : Y = P1.Q1 + P2.Q2 + ....... + Pn.Qn Harga
Output
Nilai Tambah
Kapas
8 Miliar
8 Miliar
Benang
24 Miliar
16 Miliar
Kain
48 Miliar
24 Miliar
Pakaian jadi
80 Miliar
32 Miliar
Jumlah
160 Miliar
80 Miliar
Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan untuk menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi dengan menghitung:
b.
•
nilai tambah setiap sektor produksinya, atau;
•
nilai produk akhir (pakaian jadi).
Pendekatan Pendapatan Pendekatan ini menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Faktor produksi disediakan oleh rumah tangga konsumen sehingga dalam pendekatan
5
penerimaan, seluruh pendapatan tersebut diakumulasikan. Rumus yang digunakan adalah: Y=r+w+i+p Keterangan: GNP = Pendapatan Nasional Bruto
c.
r
= rent (sewa) → balas jasa pemilik faktor produksi alam
w
= wage (upah) → balas jasa pemilik faktor produksi tenaga kerja
i
= interest (bunga modal) → balas jasa pemilik faktor produksi modal
p
= profit (laba) → balas jasa pemilik faktor produksi skill
Pendekatan Pengeluaran Pendekatan ini menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh sektor rumah tangga suatu negara seperti konsumsi masyarakat, investasi pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor-impor atau sektor rumah tangga luar negeri. Itulah yang disebut dengan perekonomian empat sektor (RTK, RTP, Pemerintah, dan Masyarakat Luar Negeri). Rumus yang digunakan adalah: Y = C + I + G + (X – M) Keterangan: GNP = Pendapatan Nasional Bruto C
= konsumsi perorangan
I
= investasi
G
= pengeluaran konsumsi pemerintah/government expenditure
X
= ekspor
M
= impor
Contoh Soal: Diketahui data suatu negara sebagai berikut (dalam miliar rupiah) : •
Hasil sewa
3.750
•
Konsumsi masyarakat
3.450
•
Pendapatan bunga
2.850
6
•
Investasi
•
Laba usaha
1.300
•
Pengeluaran pemerintah
2.650
•
Ekspor
1.250
•
Gaji
650
•
Impor
850
•
Harga barang
370
950
Berdasarkan data tersebut, berapa pendapatan nasional dengan pendekatan penerimaan dan pengeluaran?
C.
UKURAN KEMAKMURAN MASYARAKAT Angka GNP atau pendapatan nasional (Y) adalah hasil kegiatan ekonomi seluruh masyarakat selama satu tahun. Akan tetapi, angka GNP masih kurang sempurna digunakan sebagai tolok ukur taraf hidup atau tingkat kemakmuran suatu bangsa. Beberapa kekurangan GNP jika digunakan sebagai tolok ukur taraf kesejahteraan adalah sebagai berikut. a.
Banyak kegiatan produktif yang tidak dimasukkan dalam perhitungan. Misalnya adalah pekerjaan ibu rumah tangga yang jelas merupakan kegiatan produktif tapi tidak dihitung dalam nilai GNP.
b.
GNP adalah ukuran yang bersifat kualitatif. Alat ukur tersebut tidak dapat dengan tepat mencerminkan perbaikan kualitas hidup. Misalnya ketika kemajuan teknik produksi menyebabkan suatu barang dapat dihasilkan dengan harga yang lebih murah, angka GNP malah turun.
c.
GNP hanya mengukur volume produksi tetapi tidak memberikan informasi tentang bagaimana pembagian hasil diantara para warga masyarakat.
d.
Kenaikan GNP menyebabkan “dampak sampingan” antara lain pencemaran udara, kebisingan, penggundulan hutan, dan erosi yang tidak dikurangkan dari nilai GNP sebagai biaya.
Oleh karena kelemahan tersebut, ukuran yang secara internasional dipakai untuk mengukur taraf hidup atau kemakmuran serta membandingkannya dengan negaranegara lain adalah GNP per kapita atau pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada waktu tertentu. Rumus mencari pendapatan per kapita adalah: Pendapatanperkapita=
PendapatanNasional atauGNP atauGDP Penduduk JumlahP
7
Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dengan tingkat dan laju pertumbuhan GNP serta pendapatan per kapita. Perlu juga dilihat pembagian pendapatan di antara para warga masyarakatnya, yaitu siapa mendapat berapa dan siapa yang beruntung. Ada dua cara yang lazim digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu koefisien gini dan kriteria bank dunia. Bank Dunia membagi penduduk dalam tiga kelompok yaitu sebagai berikut. a.
40% berpendapatan rendah
b.
40% berpendapatan menengah
c.
20% berpendapatan tinggi
Apabila kelompok penduduk yang berpendapatan rendah menguasai: a.
< 12% GNP berarti tingkat kesenjangan tinggi
b.
12% – 17% GNP tingkat kesenjangan sedang
c.
> 17% tingkat kesenjangan rendah
Pendapatan dianggap didistribusikan sempurna apabila setiap individu mendapat bagian yang sama dari output perekonomian yang dihasilkan. Distribusi pendapatan dianggap kurang adil apabila sebagian besar output nasional dikuasai sebagian kecil penduduk. Ketidakmerataan ini dapat digambarkan dalam Kurva Lorenz berikut.
Cumulative income share (%)
Lorenz Curve of Income Distribution 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Cumulative population share (%)
Tingkat pemerataan pendapatan nasional suatu negara dapat diukur dengan menggunakan koefisien gini (gini ratio) atau indeks gini. Perhitungan koefisien gini merupakan upaya pengukuran luas suatu kurva tentang distribusi pendapatan seluruh kelompok pendapatan. Kurva yang kemudian dinamakan kurva Lorenz seperti pada gambar di atas memberikan gambaran bahwa luas daerah A adalah besarnya ketimpangan
8
pemerataan distribusi pendapatan. Makin besar luas daerah A, distribusi makin tidak merata. Sebaliknya, apabila luas daerah A makin kecil, pendapatan akan makin merata. Oleh karena itu, dapat disimpulkan distribusi pendapatan dikatakan makin merata apabila nilai koefisien gini makin kecil atau mendekati nol (0). Koefisien gini merupakan perbandingan antara luas bidang A dengan luas segitiga 0AB. Distribusi pendapatan makin merata apabila nilai koefisien gininya mendekati satu (1). Cara perhitungannya sebagai berikut. Koefisien Gini=
LuasBidang A Luas Segitiga0AB
Patokan nilai koefisien gini adalah sebagai berikut. < 0,36
: tingkat ketimpangan rendah
Antara 0,36 – 0,5
: tingkat ketimpangan moderat atau sedang
0,5 – 1
: tingkat ketimpangan tinggi
9
