DEPARTEMEN KESEHATAN RI
M & L | Management & Leadership Program
JI.H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta, 12950, Indonesia Tel/Fax: 62-21-526-4781 www.msh.org
PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA Latarbelakang Pemerintah Indonesia saat ini memiliki komitmen untuk melaksanakan desentralisasi kewenangan dan tanggung jawab publik kepada kabupaten/kota. Berbagai Departemen berusaha untuk membina upaya ini, namun kabupaten/ kota memerlukan ketrampilan dan sistem untuk menyusun rencana, anggaran, dan menyelenggarakan pelayanan untuk mempertahankan hasil yang telah dicapai dalam mengurangi masalah kesehatan utama. Departemen Kesehatan (Depkes) menyadari pentingnya menentukan standar untuk kinerja fungsi kesehatan masyarakat esensial dengan mewajibkan kabupaten/kota menyelenggarakan satu set pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan standar nasional. Pada tanggal 10 Oktober 2003, “Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan untuk Kabupaten/Kota” telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan (No.1457/MenKes/SK/X/2003) . Program M&K MSH di Indonesia dibentuk untuk memfasilitasi desentralisasi di bidang kesehatan dengan mengembangkan kemampuan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan fungsi manajemen esensial dan pelayanan kesehatan dasar. Fokus dari program ini adalah: • Menentukan fungsi kesehatan masyarakat esensial dan standar pelayanan minimal. • Mengembangkan ketrampilan dan sistem manajemen pelayanan kesehatan kabupaten/kota • Meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dasar • Meningkatkan pengelolaan obat esensial • Meningkatkan penggunaan data oleh pengelola program guna meningkatkan kinerja program dan melakukan advokasi pembiayaan MSH memiliki pengalaman luas dalam meningkatkan kinerja pelayanan
DISTRICT & MUNICIPAL HEALTH SERVICE PERFORMANCE IMPROVEMENT IN INDONESIA Background The current government administration in Indonesia has committed to implementing a major decentralization of public authority and responsibility to districts and municipalities. Ministries of the various sectors are guiding this effort, but the districts and municipalities need the skills and systems to plan, budget, and deliver services if gains in reducing major health problems are to be maintained. The Ministry of Health (MoH) has recognized the importance of establishing standards for the performance of essential public health functions by obligating districts and municipalities to deliver a set of basic health services to national standards. On October 10, 2003 “Minimum Service Standards in the Health Sector in Districts/Municipalities” were established by a Ministerial Decree (1457/MenKes/SK/X/2003). The MSH M&L Program in Indonesia was established to facilitate decentralization in the health sector by building the capacity of districts and municipalities to perform essential management functions and deliver basic health services. The Program focuses on: • Defining essential public health functions and minimum service standards • Strengthening district health service management skills and systems • Improving the performance of basic health services • Strengthening the management of essential drugs • Enhancing the use of data by district managers to improve program performance and to advocate for funding MSH has extensive experience in improving performance of decentralized health services in the Philippines, South Africa, and now in Indonesia, as the most notable examples. In the Philippines, MSH has successfully supported the institutionalization of a matching grant program that builds the capability of Local
1
kesehatan yang terdesentralisasi di Filipina, Afrika Selatan, dan sekarang di Indonesia, sebagai contoh yang paling nyata. Di Filipina, MSH telah berhasil menjadikan matching grant program bagian dari sistem. Program ini meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk menilai kebutuhan masyarakat, dan merencanakan, melaksanakan serta memantau pelayanan kesehatan masyarakat esensial kepada seluruh penduduk. Program ini telah diselenggarakan di lebih dari 400 kota dan masih tetap dijalankan dengan dukungan dari dinas kesehatan propinsi dan wilayah. Tujuan dari Peningkatan Kinerja bagi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten/Kota Peningkatan kinerja pelayanan kesehatan di kab/kota dirancang untuk mencapai tujuan berikut : • Mengembangkan kemampuan manajemen staf dinas kesehatan kab/kota melalui keterlibatan mereka secara langsung dalam penilaian yang terencana, penyusunan strategi, pelaksanaan rencana, advokasi, manajemen pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. • Melaksanakan penilaian yang cepat tapi dapat diandalkan terhadap kinerja pelayanan kesehatan saat ini di setiap kabupaten/kota • Memilih masalah kesehatan dengan prioritas paling utama dan pelayanan kesehatan terkait yang akan ditingkatkan kinerjanya • Menyelesaikan proses peningkatan kinerja yang mencakup penentuan masalah, penyusunan strategi dan intervensi, perencanaan, penganggaran serta penyusunan proposal yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan esensial terpilih dalam jangka waktu 12 bulan. • Merancang kerangka kerja dan prosedur praktis untuk pemantauan dan surveilans guna memberikan arahan dalam pengumpulan dan penggunaan data yang terkait dengan masalah kesehatan prioritas dan pelayanan kesehatan esensial • Melakukan advokasi untuk mendapatkan dukungan politis dan sumberdaya bagi upaya peningkatan kinerja mereka. • Melaksanakan rencana intervensi, memantau peningkatan kinerja dan mengevaluasi hasilnya. Proses Peningkatan Kinerja Proses peningkatan kinerja di kab/kota dilaksanakan dalam 4 tahap selama kurun waktu 12 bulan. Tahap pertama adalah persiapan, dimana dinkes propinsi bekerja sama dengan MSH dan Unit Desentralisasi (UD) Depkes dalam memilih kab/kota yang akan dilibatkan, menyiapkan tim fasilitator, dan mengidentifikasikan tim kab/kota. Penilaian cepat terhadap kinerja pelayanan akan dilakukan oleh tim kab/kota di sarana kesehatan dan kelompok masyarakat terpilih.
Government Units to assess community needs and plan, implement and monitor delivery of essential public health services to the entire population. The program has been applied in over 400 municipalities and is being sustained with continuing support by regional and provincial health offices. Purposes of Performance Improvement for District/Municipal Health Services District/municipal health service performance improvement is designed to achieve the following objectives: • Develop the management capacity of district/municipal health staff through their direct involvement in structured assessment, strategy design, implementation planning, advocacy, implementation management, and monitoring and evaluation. • Complete in each district/municipality a rapid, but reliable assessment of current health service performance • Select the highest priority health problems and related essential health services for performance improvement • Complete a performance improvement process of problem definition, strategy and intervention design, planning, budgeting and proposal preparation aimed at improving the performance of the selected essential services within a 12-month period • Design a practical surveillance and monitoring framework and procedures for guiding data capture and use related to the priority health problems and essential health services • Conduct advocacy for gaining political and resource support for their performance improvement effort. • Implement the planned interventions, monitor performance improvement and evaluate the results. The Performance Improvement Process The district/municipal performance improvement process is carried out over 4 phases within a 12-month period. The first phase is preparation in which the provincial health office is engaged with MSH and MoH Decentralization Unit (DUnit) in choosing participating districts, preparing facilitation teams, and identifying district/municipal teams. A rapid assessment of current service performance is then carried out by the district/municipal team in selected facilities and communities.
2
KW/SPM KW/SPM Pelayanan PelayananKesehatan Kesehatan Masalah MasalahKesehatan Kesehatan Pelayanan PelayananKesehatan Kesehatan yang yangDiprioritaskan Diprioritaskan Tujuan Tujuandan danPencapaian Pencapaian Kinerja Kinerja Strategi Strategi Peningkatan PeningkatanKinerja Kinerja Anggaran Anggaran Peningkatan PeningkatanKinerja Kinerja Rencana RencanaPemantauan Pemantauan&&Evaluasi Evaluasi
LangkahLangkah-Langkah Pokok Peningkatan Kinerja Pelayanan Kesehatan
• Analisa Situasi • Penentuan Prioritas
KW/SPM KW/SPM Health HealthProblems Problems Health HealthServices Services
Masalah Kesehatan Terkait
• Identifikasi Tugas Pokok • Analisa Hambatan • Sumber daya: daya: Jumlah,volume,biayaJumlah,volume,biaya-satuan
• Indikator dan tingkat pencapaian ¾Pelayanan ¾Hambatan
Berdasarkan hasil dari penilaian tersebut, satu atau dua masalah kesehatan prioritas dan pelayanan kesehatan esensial terkait dipilih untuk ditingkatkan kinerjanya. Tim kab/kota kemudian mencoba untuk mengatasi masalah kesehatan prioritas terpilih dan pelayanan kesehatan esensial terkait melalui analisa yang terstruktur, proses perancangan dan penyusunan rencana kerja yang menghasilkan rencana dan anggaran untuk meningkatkan kinerja, termasuk kerangka kerja pemantauan dan evaluasi. Proses pengembangan strategi ini difasilitasi seminimal mungkin dengan menggunakan silabus yang sangat terstruktur, terbagi dalam beberapa sesi yang mengharuskan adanya suatu hasil dalam setiap sesi.tersebut Hasil-hasil tersebut saling berhubungan satu sama lain sehingga masalah dan target yang telah ditentukan akan menjadi dasar untuk merancang intervensi, rencana pelaksanaan dan anggaran guna mendapatkan sedikit tambahan sumberdaya. Hasil dari tahap perencanaan digabung dalam satu dokumen proposal yang sederhana yang nantinya akan dipakai untuk melakukan advokasi dan memobilisasi sumberdaya. Tahap pelaksanaan peningkatan kinerja dimulai dengan advokasi untuk mendapatkan dukungan dan sumberdaya dari dinkes kab/kota, kantor
Priority PriorityHealth HealthServices Services
Objectives Objectives&&Performance Performance Achievement Achievement Strategy Strategyfor for Performance PerformanceImprovement Improvement Performance PerformanceImprovement Improvement Budgeting Budgeting Monitoring Monitoring&&Evaluation EvaluationPlan Plan
Main Steps to Improving Health Service Performance
• Situation Analysis • Priority Setting
Related Health Problems
• Identification of Critical Tasks • Constraint Analysis • Resources: Amount, volume, unit costs • Indicators and level of achievement ¾Services ¾Constraints
Based on the results of this assessment, one or two priority health problems and related essential health services are chosen for performance improvement. The district/municipal team then addresses the selected health problems and related services with a structured analysis, design and work planning process resulting in a performance improvement plan and budget that includes a monitoring and evaluation framework. This strategy development process is minimally facilitated using a highly structured, modularized syllabus from which required products are produced from each session. These products are interlinked so that defined problems and targets become the basis for designing interventions, implementation plans and budgets for modest resource supplementation. The products of the planning phase are packaged within a simple proposal document that is subsequently used for advocacy and resource mobilization. The performance improvement implementation phase begins with advocacy for support and resources from the district/municipal health office, the District Administrator’s (Bupati’s) or Mayor’s (Wali Kota’s) office, and the district/municipal legislature (DPRD), and then the conduct of planned health interventions and activities for improving service performance in selected priority Health Center
3
Bupati/Walikota, serta DPRD II, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan intervensi dan kegiatan kesehatan yang telah direncanakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan di wilayah kerja Puskesmas terpilih. Langkah kunci di awal pelaksanaan adalah pembuatan “Format Pengawasan Kesehatan” yang terdiri dari indikator yang “SMART” untuk memantau masalah kesehatan prioritas, pelayanan kesehatan terkait, dan sumberdaya pokok serta kegiatan pengembangan. Selama pelaksanaan, dinkes propinsi dapat menyelenggarakan proses dimana sejumlah kab/kota bergabung untuk menghasilkan prosedur surveilans yang lebih baik untuk masalah kesehatan dengan prioritas tinggi di propinsi tersebut. MSH/Depkes menyediakan metodologi, pedoman, serta fasilitasi bagi proses peningkatan surveilans ini. MSH/Depkes juga mendukung pemantauan berkala dan berbagi informasi tentang kemajuan dan hasil dari upaya peningkatan kinerja kab/kota. Proses peningkatan kinerja secara keseluruhan dengan keempat tahapannya disusun untuk meningkatan kinerja pelayanan secara nyata sebagaimana diukur oleh target yang telah ditentukan. Disamping itu, proses ini juga memfasilitasi pengembangan kemampuan manajemen dan kepemimpinan individu maupun tim dalam menganalisa, merencanakan, dan melaksanakan tugas yang sebenarnya melalui proses partisipatif dan berdasarkan bukti. Ciri Kegiatan dan Hasil Ciri dari proses peningkatan kinerja ini antara lain adalah: • Pendekatan penilaian kinerja yang dapat dilaksanakan oleh kab/kota untuk memantau secara berkala kinerja pelayanan kesehatan dasar terpilih • Sebuah proses dimana kab/kota mampu memilih masalah kesehatan dengan prioritas tinggi dan wilayah kerja Puskesmas yang akan ditingkatkan kinerjanya • Sebuah proses analisa, pengembangan strategi dan penyusunan intervensi yang inovatif, yang secara progresif meningkatkan kemampuan serta pemahaman staf akan nilai informasi untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan dengan lebih baik. Lihat tabel sesi dan hasil dibawah ini.
(Puskesmas) Areas. A key step early in the implementation is the creation of a “Health Watch Format” comprising no more than necessary “SMART” indicators for monitoring priority health problems, related essential health services, and critical resources and development activities. During implementation, the provincial health office may convene a process through which a number of districts/municipalities join to produce improved local disease surveillance procedures for high priority health problems in the province. MSH/MoH provides a methodology, guidelines, and facilitation for this surveillance improvement process. MSH/MoH also supports periodic monitoring and sharing of progress and results from the district PI efforts. The entire performance improvement process with its four phases is structured to rapidly achieve improved health service performance as measured by defined targets, while facilitating the development of individual and team management and leadership capacities in analysis, planning and implementation through an evidence-based, participatory process of actual performance of tasks. Featured Activities and Products The features of this performance improvement process include: • A performance assessment approach that is manageable by districts/municipalities for periodically monitoring performance of selected basic health services • A process by which districts/municipalities are able to select high-priority health problems and Puskesmas catchment areas for special attention to achieve performance improvement. • A process of analysis, strategy development, and production of innovative interventions that progressively develops staff capability and appreciation for the value of information to better manage service delivery. See the sessions and products in the table below.
4
Sesi
Hasil
1. Pembukaan
•
2. Analisa Situasi
2.1
Format A - Masalah Kesehatan Kabupaten / Profil Pelayanan Esensial
2.2
Pelayanan Prioritas Terpilih untuk Peningkatan Kinerja
2.3
Format B - Wilayah Kerja Puskesmas Prioritas untuk Peningkatan Kerja
3. Sumberdaya penting
3.1
Format C - Tugas pokok; sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja yang memuaskan, dan ketersediaannya
4. Tujuan dan Target
4.1
Format D - Tujuan dan Target untuk Meningkatkan Kinerja Pelayanan
5. Analisa Hambatan
5.1
Format E - Hambatan dalam melaksanakan pelayanan
6. Strategi untuk Peningkatan Kinerja
6.1
Format F - Daftar Gagasan Strategis
6.2
Format G – Gambaran Strategi untuk Peningkatan Kinerja
6.3
Format C (revisi) – Tugas Pokok dan Sumber Daya yang Dibutuhkan
6.4
Format H - Target Wilayah Kerja Puskesmas
Tim Kabupaten memahami tujuan dan produk proses perencanaan
7. Rencana Peningkatan Kinerja
7.1
Format I - Rencana Kegiatan Pengembangan Pelayanan
8. Anggaran Peningkatan Kinerja
8.1
Format J - Anggaran Operasional dan Pemeliharaan, dan Investasi
9. Proposal Anggaran dan Rencana Advokasi
9.1
Format K - Penyusunan Presentasi Anggaran
9.2
Format L - Rencana Advokasi
10. Pemantauan Kinerja
10.1 Format M - Format Pengawasan Kesehatan 10.2 Format N - Prosedur Pengumpulan dan Penggunaan Data Indikator
11. Penyempurnaan Dokumen Proposal
11.2 Draft Dokumen Proposal yang lengkap
•
District Teams will be able to understand the objectives and products of the planning process
2. Situation Analysis
2.1
Format A - District Health Problems / Essential Service Profile
2.2
Selected Priority Services for Performance Improvement
2.3
Format B - Priority Puskesmas Areas for Performance Improvement
3. Critical Resources
3.1
Format C - Critical Tasks; resources required to achieve satisfactory performance, and its availability
4. Objectives and Targets
4.1
Format D - Objectives and Targets of Service Performance Improvement
5. Constraint Analysis
5.1
Format E - Constraints on Service Performance
6. Strategy for Performance Improvement
6.1
Format F - List of Strategic Ideas
6.2
Format G –Strategy Description for Performance Improvement
6.3
Format C (revised) – Critical Tasks and Required Resources
6.4
Format H - Puskesmas Area Targets
7. Performance Improvement Planning
7.1
Format I - Service Development Activity Plan
8. Performance Improvement Budgeting
8.1
Format J - Operating and Maintenace Budget and Investment Budget
9. Budget Proposal and Advocacy Plan
9.1
Format K - Preparing a presentation on Budget
9.2
Format L - Advocacy Plan
10. Monitoring of Performance
10.1 Format M - Health Watch Format 10.2 Format N - Procedure for Collecting and Using Indicator Data
11. Finalization of Proposal Documentation
11.1 Executive Summary
12. Evaluation and Closing
12.1 List of follow up activities and responsibilities
11.2 Complete Proposal Draft 11.3 List of additional data and details of required funding
12.1 Daftar kegiatan tindak lanjut dan tanggung jawab 12.2 Kuesioner Evaluasi yang lengkap dan Kesimpulan dari Hasil
Products
1. Opening
11.1 Ringkasan Umum
11.3 Daftar data tambahan dan rincian biaya yang dibutuhkan 12. Evaluasi dan Penutupan
Sessions
12.2 Complete Evaluation Questionnaire and Summary of the Results
• Sebuah proses kerja-kelompok bagi propinsi-kab/kota untuk mengembangkan surveilans kesehatan, penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) • Sebuah kerangka kerja evaluasi yang disiapkan selama proses perencanaan. Kemajuan dan Hasil Yang Telah Dicapai Sampai Saat Ini • Proses Peningkatan KInerja telah diuji dan dilaksanakan di empat propinsi dan 13 kabupaten/kota dalam kurun waktu kurang dari setahun, dan akan dilaksanakan di propinsi ke-5 dan beberapa kabupaten/kota lain sampai akhir tahun 2003. (Lihat diagram yang berisi pelayanan yang dipilih oleh kab/kota untuk peningkatan kinerja) • Sebanyak 130 staf dinkes kab/kota telah berperan serta dalam proses peningkatan dan penilaian kinerja • Enam kabupaten telah berhasil menggerakkan sumberdaya tambahan yang diperlukan • Dua kabupaten telah memperluas rencana tahunan mereka guna
• A group process for provincial-district development of health surveillance, outbreak investigation and control • An evaluation framework that is prepared during the planning process. Progress and Results To-Date • The Performance Improvement Process has been tested and implemented in four provinces and 13 districts and municipalities in less than a year, and will be implemented in a 5th province and additional district and municipality by the end of 2003. (See the services selected by districts/municipalities for performance improvement below). • A total of 130 district or municipal and 12 provincial staff have participated in the assessment and performance improvement processes • Six districts have already succeeded in mobilizing required supplemental resources. • Two districts have already augmented their annual plans in support of the performance improvement activities • All 13 performance improvement activities are under implementation by the focus districts/municipalities.
5
mendukung kegiatan peningkatan kinerja • Semua 13 kegiatan peningkatan kinerja saat ini sedang dilaksanakan oleh kab/kota wilayah kerja MSH.
Proses Peningkatan Kinerja: Pelayanan Kesehatan dengan Prioritas Yang Paling Tinggi Yang Dipilih oleh Kab/Kota, 2003
Performance Improvement Process: Highest Priority Services Selected by Districts, 2003
Pelayanan Esensial Terpilih Propinsi
Kab/Kota Pelayanan Esensial 1
Jawa Barat
Cianjur Cirebon
Jawa Timur
NTB
Pelayanan Linakes
Province
District/City
Pencegahan & Pemberantasan TB
West Java East Java
Penanganan Pneumonia
Mojokerto
Perawatan Ibu Hamil
Imunisasi
Probolinggo
Perawatan Ibu Hamil
Pencegahan & Pemberantasan TB
Pasuruan
Perawatan Ibu Hamil
Pelayanan Linakes
Kediri
Pelayanan Kesehatan Ibu & Bayi Baru Lahir
Imunisasi
Blitar
Pelayanan Kesehatan Ibu & Bayi Baru Lahir
Lombok Barat Lombok Timur Musi Rawas
Sumatera Selatan
Pelayanan Linakes
Pelayanan Esensial 2
Kota Lubuk Linggau Lahat Kota Pagar Alam
Perawatan Ibu Hamil
Pencegahan & Pemberantasan TB
Pelayanan Gizi
Penanganan Ibu Hamil Resiko Tinggi
Penanganan Pneumonia
Perawatan Ibu Hamil
Pencegahan & Pemberantasan Malaria
Pelayanan Kesehatan Ibu & Bayi Baru Lahir
Pencegahan & Pemberantasan DHF
Pelayanan Linakes
Pemberian Kapsul Vit. A kepada Balita
Penanganan Diare
Pencegahan & Pemberantasan TB
Keuntungan Lain, Langkah Penting Selanjutnya, Tantangan Utama dan Kesempatan Kegiatan peningkatan kinerja yang dilaksanakan di kab/kota wilayah kerja MSH memastikan masalah kesehatan mana yang memiliki prioritas tinggi dan pelayanan kesehatan dasar mana yang paling esensial sebagaimana ditentukan oleh pengelola program kesehatan kab/kota. Depkes akan menggunakan hasil dari kegiatan tersebut agar dapat memfokuskan dan menentukan dengan lebih baik standar untuk Kewenangan Wajib (KW) dan Pelayanan Kesehatan Dasar (PKD) serta Standar Pelayanan Mnimal (SPM). Proses peningkatan kinerja telah terbukti dapat segera diterapkan di kab/kota wilayah kerja MSH, akan tetapi untuk segera memperluas kegiatan ini ke banyak kab/kota akan tergantung pada dukungan dari instansi tingkat propinsi dan pusat, serta penambahan kader untuk fasilitator yang berpengalaman. Kemampuan
NTB
Selected Essential Services Essential Service 1
Essential Service 2
Cianjur
Delivery management
TB prevention and control
Cirebon
Delivery management
Pneumonia Management
Mojokerto
Antenatal care
Immunization
Probolinggo
Antenatal care
TB prevention and control
Pasuruan
Antenatal care
Delivery management
Kediri
Maternal/neonatal care
Immunization
Blitar
Maternal/neonatal care
TB prevention and control
Lombok Barat
Antenatal care
Nutrition
Lombok Timur
HR pregnancy management
Pneumonia management
South
Musi Rawas
Antenatal care
Malaria prevention and control
Sumatera
Kota Lubuk Linggau
Maternal/neonatal care
DHF prevention and control
Lahat
Delivery management
Vitamin A distribution under 5
Kota Pagar Alam
Diarrhea Management
TB prevention and control
Additional Benefits, Critical Next Steps, Major Challenges and Opportunities The performance improvement activities carried out in focus districts/municipalities are confirming which basic health problems are of highest priority and which basic health services are most essential as determined by district/municipal health managers. The MoH will use these results to better focus and define standards for Obligatory Functions (KW) and Basic Health Services (PKD) and Minimum Service Standards (SPM). The performance improvement process has proven practical for rapid deployment in focus districts/municipalities, but expanding quickly to many districts/municipalities will depend on the support of central and provincial institutions, and an expanding cadre of experienced facilitators. These institutional and facilitation capacities are currently under development.
6
lembaga dan fasilitator ini sedang dikembangkan pada saat ini. Hasil penerapan peningkatan kinerja dapat ditingkatkan secara nyata jika lembaga pelaksana (implementing agency) yang memberikan bantuan teknis dan pelatihan di bidang klinis berpartisipasi dalam proses dan membantu kab/kota dalam mengakses serta menggunakan sumberdaya mereka dengan lebih baik. Perluasan pelaksanaan peningkatan kinerja ini dapat ditingkatkan jika lembaga pelaksana lain menerapkannya di propinsi dan kab/kota wilayah kerja mereka. Penilaian kinerja, pemantauan kegiatan Pengawasan Kesehatan, dan kegiatan peningkatan surveilans dapat dijadikan bagian dari sistem melalui kerjasama erat antara MSH/Depkes, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan untuk merancang survei, Program Epidemiologi Nasional dan Unit Surveilans-nya untuk kerjasama dalam merancang proses peningkatan surveilans, serta lembaga pelaksana lain yang aktif dalam pengukuran kesehatan. MSH berharap untuk meningkatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga tersebut diatas dan juga program serta unit nasional lainnya, dan juga organisasi lain yang didanai donor yang aktif dalam mendukung desentralisasi pengelolaan pelayanan kesehatan dasar sementara meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di Indonesia
Results from the performance improvement application can be significantly enhanced if implementing agencies that provide clinical technical assistance and training participate in the process and assist the districts/municipalities in better accessing and utilizing their resources. Expanding this performance improvement application can be greatly increased if other implementing agencies apply it in their focus provinces and districts/municipalities. The performance assessment, Health Watch monitoring, and surveillance improvement activities can be best institutionalized with close collaboration between MSH/MoH, the National Institute for Health Research and Development for survey design, the National Epidemiology Program and its Surveillance Unit for collaboration in the design of the surveillance improvement process, and other implementing agencies active in health measurement. MSH looks forward to increasing its partnerships with these and other national programs and units, and implementing agencies active in supporting decentralization of basic health services management while improving service delivery in Indonesia
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi:
For more information, contact:
Dr. Dini Latief, MSc. Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi Departemen Kesehatan, Blok C, lantai 2 JI. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9 Jakarta 12950, Indonesia
Dr. Robert Timmons Team Leader, MSH Ministry of Health, 2nd Floor, Room 731 JI. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav 4-9 Jakarta 12950, Indonesia
Tel: 62-21-520-1590 ext. 2030 Fax: 62-21-520-3882 E-mail:
[email protected];
[email protected]
Tel/Fax: 62-21-526-4781; Cell Phone: 0812-954-7938 E-mail:
[email protected];
[email protected]
7
