M I M B A R K O M U N I K A S I P E T A N I

www.spi.or.id

[email protected] M I M B A R

INDEKS BERITA

2

Paket Bali Disetujui, Presiden SBY Akan Wariskan Kemiskinan dan Kelaparan

6

Oknum Polres Kepahiang Paksa Petani SPI Serahkan Lahan Perjuangan

8

K O M U N I K A S I

Gerakan Alternatif Asia Resmi Dideklarasikan di Bali

Edisi 119, JANUARI 2014 P E T A N I

"Dalam berjuang, Petani harus bersatu dan saling percaya. Jangan mudah dihasut dan diadudomba" Likwan Johari Ketua BPW SPI Bengkulu

End WTO!

DENPASAR. Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization-WTO) menyelenggarakan Konferensi Tingkat Menterinya yang kesembilan di Nusa Dua Bali pada 3 – 6 Desember 2013. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan bangga menjadi panitia penyelenggara acara ini. Menyikapi hal ini, Serikat Petani Indonesia yang tergabung dalam GERAK LAWAN (Gerakan Rakyat Indonesia Melawan Neokolonialisme – Imperialisme) dan Social Movements for an Alternative Asia (SMAA-Gerakan Sosial untuk Alternatif Asia) yang berasal dari lebih 30 negara selama seminggu penuh menggelar acara "tandingan" dan dengan tegas menolak KTM IX WTO yang hanya menguntungkan perusahaan besar dan negara-negara industri. End WTO! Akhiri WTO! Simak lengkap ulasannya di edisi kali.

2

PEMBARUAN TANI EDISI 119 JANUARI 2014

LAWAN N E O L I B E RAL I S M E

Petani Ikuti Aksi Akhiri WTO

(Foto) Dua orang petani anggota SPI diantara ribuan petani yang mengikuti aksi Tolak KTM IX WTO di Bali

DENPASAR. Serikat Petani Indonesia (SPI) bergabung dalam ribuan massa aksi GERAK LAWAN (Gerakan Rakyat Indonesia Melawan Neokolonialisme – Imperialisme) dan Social Movements for an Alternative Asia (SMAA-Gerakan Sosial untuk Alternatif Asia) dalam aksi akhiri WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) di Renon, Denpasar, Bali, tadi pagi (03/12). Aksi yang diikuti oleh lebih dari 30 negara adalah untuk menyikapi Konferensi Tingkat Menteri (KTM) 9 WTO yang diselenggarakan di Nusa Dua Bali pada 3 – 6 Desember 2013. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyampaikan segala hal di WTO adalah tentang perdagangan dan keuntungan semata. WTO bukanlah forum demokratis, banyak negara dan kepentingan dipinggirkan oleh perusahaan transnasional, dan negara-negara industri, “Masalah subsisi negara-negara maju akhirnya menyebabkan ketidakdilan perdagangan dan praktek dumping. WTO-lah salah penyebab krisis pangan, krisis iklim dan krisis finansial,” paparnya di Denpasar. Henry menambahkan, oleh kita karena itu SPI bersama La Via Campesina (Organisasi Petani Internasional) mengusung kedaulatan pangan. “Kedaulatan pangan merupakan hak setiap orang, masyarakat, dan negara untuk mengakses dan mengendalikan aneka sumberdaya produktif serta mentukan dan mengendalikan sistem (produksi, distribusi, konsum) pangan sendiri sesaui kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya khas masing-masing,” tuturnya. Henry menambahkan, alternatif-alternatif kedaulatan pangan ini telah dilakukan mulai dari tingkatan lokal, nasional, regional, hingga internasional. “Di tingkatan lokal kami membangun kawasan-kawasan yang mempraktekkan pertanian agroekologi berbasis keluarga tani. Oleh karena itu kami meminta agar WTO keluar dari pertanian,” tambahnya.# Penanggung Jawab: Henry Saragih Pemimpin Umum: Zaenal Arifin Fuad Redaktur Pelaksana : Hadiedi Prasaja Redaksi: Achmad Ya’kub, Ali Fahmi, Agus Ruli Ardiansyah, Cecep Risnandar, Muhammad Ikhwan, Syahroni Reporter: Muhammad Yudha Fathoni, Rahmat Hidayat Keuangan: Sulastri Sirkulasi: Supriyanto, Adi Wibowo Penerbit: Serikat Petani Indonesia (SPI) Alamat Redaksi: Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan 12790 Telp: +62 21 7993426 Email: [email protected] Website: www.spi.or.id



3

Paket Bali Disetujui, Presiden SBY Akan Wariskan Kemiskinan dan Kelaparan

(Foto) Orasi Ketua Umum SPI Henry Saragih pada aksi tolak KTM IX WTO di Renon, Denpasar, Bali

DENPASAR. Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) ke-9 yang baru saja selesai akhirnya memutuskan Paket Bali yang isinya mewariskan kemiskininan dan kelaparan di Indonesia dan di negara-negara berkembang lainnya. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia Henry Saragih menegaskan, dengan disetujuinya Paket Bali ini, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekali lagi gagal membela kepentingan petani, dan rakyat kecil. Pemerintah yang kali ini melalui Menteri Perdagangan Gita Wiryawan, dengan sadar rela ditunggangi kepentingan perusahaan dan pelobi besar transnasional, dan mengorbankan kedaulatan pangan rakyat Indonesia, dan negara-negara berkembang lainnya. Dengan disetujuinya Paket Bali ini, upaya untuk menghapuskan kelaparan dan kemanusiaan semakin jauh dapat dilakukan. Bila pada saat berdirinya WTO pada 1995 angka kelaparan di dunia mencapai 825 juta jiwa, saat ini sudah mencapai 1 milyar jiwa, dan mayoritas berada di Asia. “Hak atas pangan adalah hak asasi setiap manusia di atas muka bumi ini, namun Paket Bali menghalangi realisasi hak tersebut dengan mengangkangi kedaulatan rakyat melalui perjanjian WTO, dan Gita Wiryawan adalah salah satu aktor utama yang memuluskan strategi licik ini,” tegas Henry di Denpasar (08/12). Mengenai “peace clause” yang diklaim pihak WTO adalah kemajuan dalam Paket Bali ini, Henry membantahnya. Menurutnya memang benar bahwa isi dalam “peace clause” membolehkan subsidi pertanian, tapi sebenarnya hal ini hanyalah kelicikan terselubung, karena intinya negosiasi ini ditukar (trade off) dengan fasilitas perdagangan, yang akan terus meliberalisasi luas di negara berkembang. “Peace clause itu pembodohan publik. Contohnya begini, misalnya kita ingin mensubsidi satu komoditas pertanian kita, hal itu harus ditukar dengan pembukaan pasar kita seluas mungkin dengan menghilangkan tarif impor. Ini adalah omong kosong karena seharusnya negara tak perlu memohon kepada WTO untuk menjamin hak atas pangan rakyatnya. Pangan dan pertanian tidak bisa diatur dalam rezim perdagangan bebas,” tegasnya. Fasilitas perdagangan WTO adalah usul negara maju untuk ekspansi pasar, demi menyelamatkan ekonomi mereka yang stagnan. WTO kembali memfasilitasi kepentingan tersebut, juga perusahaan besar transnasional yang siap menggelontorkan barang ke negara miskin dan berkembang. Perdagangan itu perlu, namun harus berkeadilan. Perdagangan multilateral harus didasarkan keseimbangan: negara miskin dan berkembang harus punya hak untuk membangun, serta memenuhi dan menghormati hak-hak asasi rakyatnya. Data dari World Trade Report 2013 menyatakan, 80% ekspor AS dikuasai oleh 1 perusahaan besar, 85% ekspor Eropa ada di tangan 10 eksportir besar dan 81% ekspor terkonsentrasi pada 5 perusahaan ekspor di negara berkembang. “Indonesia tidak butuh WTO. Tanpa WTO kita tidak akan rugi apa pun, justru petani kecil kita akan lebih terjamin kesejahteraannya. Penolakan terhadap WTO ini diibaratkan pertempuran antara kemanusiaan melawan keserakahan dan ketamakan perusahaan transnasional yang ingin terus mengekspansi pasarnya. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia, penerapan kedaulatan pangan di tiap negara adalah jawabannya. Keluarkan WTO dari pertanian, akhiri WTO,” tambah Henry.#

4



Hari ke-4 KTM 9 WTO, Petani Tetap Semangat Tolak WTO

(Foto) Mamok, anggota MNP SPI berorasi dalam Aksi Tolak KTM IX WTO di Denpasar, Bali

DENPASAR. Pelaksanaan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) 9 WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) di Denpasar Bali (06/12) memasuki hari keempat. Sementara itu petani-petani delegasi Serikat Petani Indonesia (SPI) bersama delegasi lain yang tergabung dalam GERAK LAWAN dan SMAA masih tetap bersemangat menolak WTO dan meminta agar WTO keluar dari pertanian. Mamok, petani berusia 70 tahunan yang juga Majelis Nasional Petani (MNP) Serikat Petani Indonesia (SPI) menyampaikan WTO sama sekali tidak berguna bagi petani kecil seperti dirinya. “WTO ini hanya menyusahkan petani kecil seperti kami. Produk pertanian impor masuk dari luar dengan harga murah karena tidak adanya perlindungan dari negara. Akibatnya produk kami tidak laku, kalau begini kami bisa semakin sengsara,” ungkapnya saat aksi bersama di lapangan Renon, Denpasar (06/12). Mamok menambahkan solusi melawan WTO ini adalah dengan menegakkan kedaulatan pangan di masing-masing negara. Sehingga kebutuhan pangan masing-masing negara terpenuhi. “WTO ini kan organisasi dagang, dan dagang itu harus untung. Jadi tidak pernah mungkin mekanisme di WTO itu akan adil. Nah disini yang jadi korbannya adalah petani dan rakyat kecil dari negara berkembang. Jadi kami mau agar WTO keluar dari pertanian,” tambahnya. Sementara itu, perwakilan resmi SPI – yang diwakili oleh Ketua Umum SPI Henry Saragih – yang masuk ke tempat pertemuan KTM 9 WTO di Nusa Dua Bali masih tetap menyuarakan penolakan mereka terhadap WTO. “Saat ini negosiasi masih alot. Semoga perundingan di Bali ini tetap buntu sehingga kesejahteraan petani dan golongan masyarakat kecil lain di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya bisa terjamin,” ungkap Henry. Henry Saragih bersama sepuluh delegasi lainnya pun melakukan aksi menjelang penutupan acara hari ini “Pangan adalah hak asasi setiap orang. Pertanian sama sekali tidak dipentingkan oleh WTO. Pangan tidak hanya lebih dari sekedar komoditi. Setiap negara bertanggung jawab untuk menyediakan stok pangan yang cukup bagi rakyatnya,” teriak Henry di depan ratusan delegasi anggota WTO.#

HAK ASAS I PE TAN I


5

Peringatan Hari HAM 10 Desember:

Kebijakan Pemerintah Terus Pinggirkan Petani JAKARTA. Intergovernmental Working Group on Rights of Peasants and other people working in rural areas (Kelompok kerja Hak Asasi Petani dan Masyarakat yang Bekerja di Pedesaan, Antar Pemerintah) Dewan HAM PBB mengeluarkan rekomendasi untuk merumuskan teks baru mengenai Deklarasi Hak Asasi Petani berdasarkan hasil diskusi pada sesi pertama pada 15-19 Juli 2013 lalu dan melakukan konsultasi dengan seluruh stakeholder sebelum sesi kedua dimulai pada tahun 2014. Rekomendasi ini menindaklanjuti resolusi Dewan HAM PBB tahun lalu (RES 19-A-HRC21-19) yang memutuskan perlu dibentuk suatu komite antar-pemerintah untuk merumuskan draft deklarasi hak asasi petani. Meskipun Indonesia sebagai negara pendukung Deklarasi Hak Asasi Petani di PBB, pelanggaran hak asasi petani dari tahun ke tahun terus meningkat. Tahun 2012, sektor industri ekstraktif masih menjadi penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi petani. Pelanggaran hak asasi petani di sektor perkebunan 97 kasus, di sektor kehutanan 42 kasus, sektor pertambangan 23 kasus, dan 33 kasus terjadi di sektor lain pada tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa walaupun di era reformasi penegakan HAM adalah salah satu tuntutan utama dan fokus kerja pemerintah, namun pelanggaran hak asasi petani tetap terjadi terus menerus dan menyebabkan petani merasa takut, tidak aman, tidak nyaman, hingga berpengaruh kepada penghidupan keluarga tani mereka sehari-hari. Kriminalisasi terhadap petani terus berlangsung, contohnya anggota SPI di Jambi ditahan karena memasuki hutan yang diklaim sebagai kawasan konservasi. Menurut penuturan Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih, walaupun tahun ini DPR telah mengesahkan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, SPI melihat bahwa UU ini malah mempersulit petani. "Di tengah minimnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani (0,3 ha), UU ini hanya memberikan hak sewa bagi petani yang ingin mengolah lahan pertanian. Negara menjadi tuan tanah bagi rakyatnya sendiri. Sistem feodalisme yang ingin dihapus oleh UU Pokok Agraria No. 5/1960 dihidupkan kembali oleh Pemerintah. UU ini juga mempersempit ruang gerak petani dengan penentuan definisi kelembagaan petani secara sepihak oleh pemerintah dan membuat petani menjadi tidak dilindungi dan diberdayakan serta semakin rentan dilanggar hak-haknya." ungkap Henry di Jakarta (11/01). Beberapa kebijakan pemerintah yang baru seperti REDD berpotensi menambah konflik agraria dan pelanggaran hak asasi petani. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan digusur atas nama pelestarian hutan. Kebijakan Pemerintah yang lain seperti MP3EI yang didalamnya mengusung konsep food estate juga akan menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik agraria dan pelanggaran hak asasi petani di masa yang akan datang. SPI juga berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang sedang dibahas di DPR-RI akan menambah panjang daftar konflik agraria dan pelanggaran hak asasi petani di negeri ini karena UU ini melegalisasi pasar tanah (land market) sehingga tanah rakyat akan dengan mudah diambil alih oleh pemerintah dan pemilik modal. Keikutsertaan Indonesia dalam berbagai perjanjian global seperti World Trade Organization (WTO) dan perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) di level regional dan multilateral turut mempengaruhi nasib petani. WTO yang didukung oleh negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat (yang juga menolak Deklarasi HAP) memaksa negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk membuka pasarnya. Masuknya produk pangan impor membuat harga produk pangan lokal terjerembab. Petani merugi karena hasil panen-nya digusur oleh produk impor. Kebijakan bea masuk 0 persen seperti dalam kasus kedelai mengakibatkan matinya petani dan pengrajin kedelai lokal. Henry juga menyampaikan, Serikat Petani Indonesia melihat masih banyaknya pelanggaran hak asasi petani menekankan kembali pentingnya pelaksanaan Pembaruan Agraria Sejati untuk kedaulatan pangan dan mengentaskan kemiskinan, sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi petani dengan beberapa langkah. Pertama adalah mempertahankan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai undang-undang yang sangat sentral dalam pelaksanaan Pembaruan Agraria dalam rangka mengimplementasikan konstitusi Indonesia pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang pelaksanaan Pembaruan Agraria di Indonesia seperti dalam bentuk Peraturan Pemerintah tentang Reforma Agraria dan lainnya yang berlandaskan pada UUPA No. 5 tahun 1960 dan UUD 1945. Segera selesaikan konflik-konflik agraria yang ada dengan membentuk suatu komite penyelesaian konflik agraria yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengakui dan memenuhi hak petani atas akses terhadap sumber-sumber agraria, benih, pupuk, tekhnologi, modal dan harga produksi pertanian. Mencabut berbagai ketentuan perundang-undangan yang merugikan dan melanggar hak asasi petani.Menyusun Visi Pembangunan Pertanian Indonesia menempatkan petani dan pertanian rakyat sebagai soko guru dari perekonomian di Indonesia. Mengurangi peran perusahaan besar dalam mengurus soal pertanian dan pangan, dengan menghentikan proses korporatisasi pertanian dan pangan (food estate) yang sedang berlangsung saat ini. "Membangun industri nasional berbasis pertanian, kelautan dan keanekaragaman hayati Indonesia yang sangat kaya raya ini. Sehingga

Bersambungan ke hal. 15

WTO Keluar dari Pertanian!!!

6


PEMBARUAN AGRARIA

Oknum Polres Kepahiang Paksa Petani SPI Serahkan Lahan Perjuangan KEPAHIANG. Tiga orang petani anggota SPI di Desa Tangsi Baru, Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang, Bengkulu dipaksa oleh polres setempat untuk menyerahkan tanah perjuangan mereka (18/12). Mereka adalah Martoyo (70), Samirun (55) dan Wagianto (45). Menurut Henderman, perwakilan SPI Bengkulu, kasus ini bermula pada senin (16/12). Hari itu, para petani SPI sedang melakukan kerja gotong royong membersihkan lahannya. Ketika mereka sedang bekerja, oknum PT Sarana Mandiri Mukti (PT SMM) bersama oknum Polres setempat mendatangi para petani, membubarkan gotong royong, dan mengusir petani dari lahannya. Mereka beralasan petani melakukan tindakan ilegal karena menggarap lahan milik PT SSM. Keesokan harinya, Polres mengeluarkan surat panggilan kepada para petani. “Karena dipanggil Polres, besoknya (rabu, 18/12) para petani pun datang. Disanalah mereka dipaksa menyerahkan tanah yang mereka garap, dan diancam penjara jika mereka tidak menyerahkannya. Mereka disana diintimidasi, kami punya rekaman yang membuktikan proses intimidasi oleh oknum Polres. Akhirnya (Foto) Oknum Polres bersitegang dengan petani SPI Kepahiang salah seorang petani menandatangani surat penyerahan lahan seluas 1/4 Ha kepada perusahaan di atas materai. Kami sangat menyesali sikap oknum Polres ini,” papar Henderman di Kepahiang pagi ini (19/12). Henderman menjelaskan, berdasarkan dokumen warga, lahan yang disengketakan itu awalnya adalah perusahaan perkebunan teh milik Belanda. Perusahaan mendatangkan tenaga kerja dari Pulau Jawa. Lalu, setelah Indonesia merdeka, perusahaan berganti-ganti pengelola. Pada 1987, lahan dengan luas 1.000 Ha dikelola PT Sarana Mandiri Mukti (PTSMM) dengan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) nomor 1 /KW/KPH/1989 dan berakhir pada 31 Desember 2019. Karena telantar sejak 1987, tenaga kerja yang didatangkan dari Pulau Jawa, akhirnya memanfaatkan tanah milik perusahaan hingga kini. HGU ini juga dibebani dengan hipotik peringkat pertama dan peringkat kedua pada Bank Pembangunan Indonesia dan telah dihapuskan berdasarkan surat dari Badan Penyehatan Perbankan Nomor 334/2005 tanggal 28 April 2005. Tanah tersebut akhirnya diusulkan sebagai lahan telantar karena tidak pernah dikelola oleh perusahaan. Selanjutnya perusahaan melepaskan tanah seluas 224,88 Ha dan menyerahkannya kepada negara yang kemudian disepakati dalam rapat pemegang saham luar biasa, berdasarkan akta notaris Nurlela Wati SH dan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 27 Juni 2011. Selanjutnya, berdasarkan berita acara sidang panitia C kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu tanggal 1 Juli 2011, tanah seluas 224,88 hektar yang diserahkan ke negara itu dijadikan obyek land reform (diberikan kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah). Masyarakat juga memiliki surat pernyataan dari perusahaan tertanggal 12 Mei 1998 ditandatangani Guntur Wiweko selaku Pjs Administratur. Dalam surat itu dinyatakan bahwa perusahaan tidak akan menganggu gugat lahan pertanian rakyat selama-lamanya. Gubernur Bengkulu, Junaidi Hamsyah pernah mengirimkan surat penghentian kegiatan di areal HGU perusahaan kepada Bupati Kepahiang, tetapi surat tersebut tak diindahkan. Konflik mulai memanas pada Agustus 2012. Saat itu PT. SMM mengeluarkan surat pengusiran kepada para petani dan mulai menanami kayu afrika dan kayu sengon di tengah-tengah persawahan dan kebun kopi para petani, hingga mematikan sumber air/irigasi untuk pengairan sawahsawah petani. “Oleh karena itu kami akan meninta kejelasan dari BPN pusat, karena berdasarkan kabar terakhir yang kami dapat lahan perjuangan seluas 224,88 Ha yang saat ini dikelola oleh ratusan rumah tangga petani dan sudah disetujui sebagai objek land reform ini justru hendak diregisterkan atas nama oknum lain yang bukan berasal dari daerah ini,” tegas Henderman. Henderman menambahkan, selama ini petani telah memanfaatkan lahan tersebut secara produktif sebagai sumber ekonominya, membangun kehidupan dan menjamin kedaulatan pangan daerah sekitarnya. “Gubernur Bengkulu sendiri pada 24 September lalu, bersamaan dengan Hari Tani Nasional, telah menjamin aktivitas kami petani untuk berproduksi di atas lahan tersebut. Namun kini hal itu terancam karena keserakahan dan ketamakan segilintir pihak. Kami menuntut keadilan. Kami juga meminta pihak berwenang untuk mengembalikan lahan milik petani yang diserahkan paksa ke pihak perusahaan,” tambahnya.#


7

Tegakkan Kedaulatan Pangan, Akhiri WTO

(Foto) Konferensi pers di GOR Yuwana Mandala, Bali tentang aksi GERAK LAWAN dan SMAA tolak KTM IX WTO

DENPASAR. Gerak Lawan – Gerakan Rakyat Indonesia Melawan Neokolonialisme-Imperialisme, bersama dengan Social Movements for an Alternative Asia (SMAA), sebuah koordinasi Gerakan Sosial Asia, mengadakan konferensi pers di GOR Yuwana Mandala, untuk menyikapi pembukaan KTM WTO ke-9 di Bali yang akan berlangsung pada 3-6 Desember 2013. Pertemuan Bali bertujuan untuk menghidupkan kembali WTO dan memberi napas baru dengan membuat kesepakatan pada isu-isu seperti pertanian dan fasilitasi perdagangan. Isu-isu yang berdampak pada kehidupan jutaan petani, buruh, dan rakyat miskin di negara berkembang. “18 tahun WTO tidak melakukan apa-apa untuk petani kita, pada kenyataannya tingkat kelaparan dunia terus saja meningkat sejak rezim perdagangan dimulai. Petani didorong untuk keluar dari pertanian. WTO secara harfiah membunuh petani kita dengan impor murah dan memotong subsidi untuk petani lokal,” ucap Henry Saragih, Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) yang juga anggota Komite Internasional La Bersambung ke halaman 9

8


CAMPESINOS

Gerakan Alternatif Asia Resmi Dideklarasikan di Bali

(Foto) Elizabeth Mpofu, Koordinator Umum La Via Campesina memberikan kata sambutan pada deklarasi SMAA (Social Movements for an Alternative Asia-Gerakan Sosial untuk Alternatif Asia) di GOR YUWANA MANDALA, Denpasar, Bali (01/12).

DENPASAR. Pada tanggal 1 Desember 2013, momen penting dalam sejarah gerakan sosial di Asia berlangsung di Bali, Indonesia. Sebuah koordinasi gerakan sosial diluncurkan dan platform diadopsi dengan lebih dari 300 perwakilan dari gerakan sosial di seluruh sektor termasuk perempuan, petani, buruh, migran, nelayan, pemuda, masyarakat adat, dan sektor populer lainnya. Ada juga jaringan nasional dan regional mengenai utang, pejuang air, aktivis keadilan iklim dan aktivis keadilan ekonomi. Di tengah lagu-lagu perjuangan, platform dibacakan oleh inisiator, mengikat syal mereka bersama-sama dalam simbolisme membangun solidaritas lintas sektor dan negara-negara di Asia . Social Movements for an Alternative Asia (SMAA) namanya. Ia merupakan koordinasi baru yang terbentuk dari gerakan sosial di Asia yang memiliki tiga tujuan : Bersolidaritas, untuk mendukung dan memperkuat perjuangan gerakan di Asia, baik lokal , nasional atau regional; untuk mengembangkan perjuangan bersama untuk isu-isu utama atau target yang akan bisa membuat kita menantang sistem yang mendominasi dan membangun sebuah Asia yang lain—demi rakyat dan bumi pertiwi; untuk membangun kesamaan visi dan usulan konkrit untuk sebuah Asia lain yang mencerminkan prioritas dan aspirasi gerakan sosial di Asia . Peluncuran ini telah memperkuat dan menyegarkan gerakan sosial karena mereka berjuang untuk mengakhiri WTO, khususnya di rangkaian Minggu Aksi #EndWTO dari tangga 1-6 Desember. Seperti platform SMAA yang berbunyi, ” Sebuah dunia yang lain, Asia yang lain, adalah mungkin, diperlukan dan dengan potensi kekuatan kolektif rakyat, dunia penuh solidaritas dan keadilan tersebut ada di jangkauan kita. Kita akan membuatnya terwujud. “

CAMPESINOS


9

(Foto) Para deklarator SMAA (Social Movements for an Alternative Asia-Gerakan Sosial untuk Alternatif Asia) yang berasal dari berbagai negara di Asia menggenggam selendang panjang pada saat deklarasi SMAA di bali (01/12), melambangkan solidaritas dan persatuan demi membangun alternatif Asia yang lebih baik.

Elizabeth Mpofu, Koordinator Umum La Via Campesina yang hadir dalam deklarasi ini menyampaikan semoga gerakan alternatif yang dideklarasikan mampu memperkuat gerakan sosial di Asia, memperjuangkan kepentingan kaum kecil seperti petani, nelayan, buruh, masyarakat miskin kota, dan lainnya. "Deklarasi ini adalah sebuah momen sejarah. Kami dari La Via Campesina selaku gerakan petani internasional merasa bangga hadir dalam deklarasi SMAA ini," tutur wanita asal Zimbabwe ini. Sambungan dari halaman 7

Via Campesina pada saat konferensi pers di GOR Yuwana Mandala, Bali, (02/12). Aliansi Gerak Lawan dan SMAA dengan tegas menolak WTO dan menyatakan ‘peace clause’ Bali (yang bertujuan untuk mendiamkan negara berkembang untuk sementara) sangat tidak menguntungkan. ‘Peace clause’ berarti negara berkembang hanya bisa mendukung subsidi untuk petani pada waktu terbatas (4 tahun) sementara subsidi besar terus digelontorkan oleh negara maju. “Pertemuan Bali tak akan menjamin kedaulatan pangan. Melalui fasilitasi perdagangan, akan lebih banyak impor untuk negera berkembang, menjatuhkan harga jual produk domestik, dan mendorong petani kecil keluar dari pasar,” tambah Pablo Solon, Direktur Eksekutif Focus on the Global South. India menjadi sorotan untuk program subsidi pangan.

“Petani India tidak akan pernah mengizinkan jika subsidi kita dihapuskan. Rakyat tidak akan membiarkan pemerintah mundur untuk kedaulatan pangan. Dukungan ini sangat penting untuk mata pencaharian jutaan rakyat di negara kami. Kami tak akan membiarkan perdagangan pemerintah India menukarkannya dengan negosiasi apapun di WTO. Akan ada konsekuensi serius jika hal ini terjadi,” kata Yudhvir Singh dari BKU, serikat petani terbesar di India. Gerakan rakyat menyerukan untuk berbagai alternatif dari perdagangan bebas—seperti kedaulatan pangan, mendukung petani lokal untuk pangan populasi lokal. “Alternatif kebijakan seperti kedaulatan panganlah yang dibutuhkan untuk mengakhiri kelaparan dunia, juga masalah kemiskinan. WTO justru akan memperkaya perusahaan besar saja dan memiskinkan rakyat, khususnya perempuan,” kata Puspa Dewy dari Solidaritas Perempuan. Gerak Lawan dan SMAA bersama gerakan rakyat lain sudah mempersiapkan Minggu Aksi #EndWTO dari 1 – 6 Desember seperti unjuk rasa di Lapangan Renon pada 3 Desember, Pengadilan Rakyat pada 4 Desember, Sidang Keadilan Ekomoni pada 2 Desember dan berbagai kegiatan mandiri lain.#

END WTO!!! END WTO!!! END WTO!!!

10


CAMPESINOS

Aksi Petani Jerman Tolak Pertanian Berbasis Industri

(Foto) Aksi petani Jerman di Berlin, dukung pertanian berbasiskan keluarga tani dan menolak pertanian berbasiskan industri

BERLIN. Pada pertengahan Januari 2014, lebih dari 30.000 orang di Berlin, Jerman menuntut kebijakan pertanian yang berbeda dan menghentikan dari produksi pangan berbasiskan industri. Aksi digelar pada "Pekan Hijau" yang melibatkan aliansi yang berasal lebih dari 100 organisasi, termasuk petani kecil, peternak lebah, pecinta alam dan satwa liar, lembaga perlindungan konsumen, lembaga bantuan pembangunan, dan elemen gerakan sosial lainnya. Massa aksi membawa slogan-slogan di spanduk yang tak terhitung jumlahnya, dan mengekspresikannya dalam pidato-pidato penutupan aksi di depan kanselir. Menurut Carlo Petrini, Presiden Slow Food International pertanian berbasiskan keluarga kecil tidaklah terbelakang, justru merupakan model pertanian yang berkelanjutan, yang menggunakan sumber daya alam dan manusia dengan hormat dan menjamin ketersediaan pangan dan stabilisasi sosial di seluruh dunia. "Maka dari itulah tahun ini digagas sebagai tahun pertanian keluarga (petani), dan inilah yang kita perjuangkan hari ini. Wir haben es satt Kami sudah muak," ungkapnya. Prince Felix zu Löwenstein, Ketua Asosiasi untuk Ekologi Ekonomi Pangan menyampaikan pertanian di Jerman harus bebas dari GMO (Genetically Modified Organism - Tanaman Rekayasa Genetik). "Kami tidak mau lagi melihat pangan hasil rekayasa genetik tersaji di atas piring kami," katanya. Fakta bahwa para peserta aksi kali ini berasal dari semua bagian masyarakat menunjukkan semakin banyak jumlah orang-orang yang berkomitmen untuk menerapkan dan menegakkan pertanian berkelanjutan berbasis keluarga. Hal ini juga menunjukkan bahwa pertanian dipandang oleh banyak orang sebagai suatu yang penting dalam kehidupan mereka. #

PEMBARUAN AGRARIA


11

SPI Bantul Gelar Muscab II

Foto bersama para peserta Muscab DPC SPI Bantul, Yogyakarta

BANTUL. 30-an peserta menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) II Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Bantul , di Dusun Baran, desa Srihardono, Pundong,Bantul, Yogyakarta (20/12). Muscab kali ini dihadiri oleh utusan dari empat kecamatan, yaitu Pundong, Bambanglipuro, Sanden dan Srandakan; serta unsur Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Yogyakarta, dan perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI. Walaupun hujan deras mengguyur seharian, namun hal ini tidak menyurutkan semangat para peserta Muscab untuk bermusyawarah dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanian yang dihadapi petani di Bantul. Dalam acara tersebut, Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) SPI Yogyakarta Tri Haryono menyampaikan, sangat penting bagi para petani untuk membangun organisasi yang terstruktur seperti SPI, karena SPI adalah wadah dan alat perjuangan bagi para petani (kecil). “Kita petani sudah seharusnya bergerak, bersatu dan berdaulat atas pangan kita sendiri supaya menjadi lebih sejahtera,” kata Tri Haryono. Tri juga menekankan kunci agar organisasi itu solid, yakni partisipasi (semua dilibatkan untuk menyatukan pandangan), transparansi, dan akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan) Muscab ini akhirnya menetapkan Sumantoro di sebagai Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kulon Progo. Dalam kata sambutannya Sumantoro menyampaikan terimakasih atas amanah yang diterimanya sehingga dipercaya menjadi amanah menjadi ketua Badan Pelaksana Cabang. “Semoga kepengurusan DPC SPI Bantul kali ini mampu lebih mengembangkan pangan lokal, membentuk badan usaha bersama, mengembangkan demplot di lahan pasir, mengembangkan koperasi tani, dan secara rutin melaksanakan pendidikan bagi kader dan pengurus,” tambahnya.#

12


PEMBARUAN AGRARIA

SPI Batang Gelar Muscab

Foto bersama para peserta Muscab DPC SPI Batang, Jawa Tengah

BATANG. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) Kabupaten Batang mengadakan Musyarawah Cabang (Muscab) di Desa Depok, Kabupaten Batang, Jawa Tengah (15/12). Muscab kali ini bertemakan “Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan Jalan Menuju Keadilan Ekonomi”. Mamock, anggota Majelis Nasional Petani (MNP) SPI asal Jawa Tengah yang hadir dalam Muscab kali ini menyampaikan, Muscab ini membahas tentang perkembangan organisai dan menghasilkan keputusan-keputusan penting yang akan menjadi panduan bagi organisasi. “Sangat penting bagi para petani untuk membangun organisasi yang terstruktur seperti SPI, karena SPI adalah wadah dan alat perjuangan bagi para petani (kecil). Jadi kita sendirilah yang harus memajukan SPI ini demi kemaslahatan para petani Indonesia. Ingat, SPI adalah jalan petani” tegasnya. Sementara itu menurut Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Jawa Tengah Edy Sutrisno, melalui Muscab ini diharapkan dapat mengkonsolidasikan petani (kecil) di Kabupaten Batang dan berjuang bersama menyelesaikan konflik-konflik lahan dan masalah lain yang menerpa petani. Muscab akhirnya menetapkan Abdurrohim sebagai Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Batang. Abdurrohim menyampaikan, semoga dengan terbentuknya kepengurusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) SPI Kabupaten Batang mampu mengakomodir dan membela kepentingan petani anggotanya, memperkuat persatuan petani kecil. “Rekomendasi Muscab kali ini adalah agar kita lebih mengoptimalkan kerja-kerja organisasi di SPI untuk data dan menggarap potensi daerah sebagai sumber kekuatan SPI. Insya Allah SPI bermanfaat bagi kaum tani ke depan dengan membangun ekonomi koperasi,” tutur Abdurrohim.#

PEMBARUAN AGRARIA


13

“Madep Manteb Pangane Dhewe”, SPI Kulon Progo Gelar Muscab II

Foto bersama para peserta Muscab DPC SPI Kulon Progo, Yogyakarta

KULON PROGO. 40-an peserta menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) II Dewan Pengurus Cabang (DPC) Serikat Petani Indonesia (SPI) di dusun Sorogaten, Donomulyo, Nanggulan, Kulon Progo, Yogyakarta (30/11). Muscab kali ini dihadiri oleh utusan dari empat Ranting, yakni Kecamatan Nanggulan, Kokab, Kalibawang dan Girimulyo; serta unsur Dewan Pengurus Cabang (DPC), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Yogyakarta, dan perwakilan Dewan Pengurus Pusat (DPP) SPI. Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) SPI Yogyakarta, Tri Haryono yang hadir pada Muscab ini menyampaikan, sangat penting bagi para petani untuk membangun organisasi yang terstruktur seperti SPI, karena SPI adalah wadah dan alat perjuangan bagi para petani (kecil). “Kita sendirilah yang harus mengubah nasib kita. Oleh karena itu kunci untuk memajukan perjuangan di SPI ini adalah kita sendiri,” tutur Tri Haryono. Muscab ini akhirnya menetapkan Sudarna di sebagai Ketua Badan Pelaksana Cabang (BPC) SPI Kulon Progo. Dalam kata sambutannya Sudarna menyampaikan terimakasih atas amanah yang diterimanya sehingga dipercaya menjadi amanah menjadi ketua badan pelaksanan cabang. Oleh karena itu, dia meminta bimbingan dan dukungan supaya petani bisa memiliki daya saing yang baik dihadapan pemerinah maupun wilayah luar daerah. “Madep manteb pangane dhewe, semoga slogan ini tidak hanya sebatas menjadi kata-kata namun bisa diterapkan dalam kehidupan kaum tani. Harapan ke depan adalah masalah pangan tercukupi di Kabupaten Kulon Progo ini,” ungkap Sudarna. Sudarna menambahkan, untuk itu dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan sesuai dengan slogan “Madep Manteb Pangane Dhewe”tersebut, SPI Kulonprogo dalam program kerja selama lima tahun kedepan akan melakukan beberapa kegiatan yang relevan dengan konteks lokal pengembangan pangan lokal, pengembangan demplot, pengembangan badan usaha bersama, pengembangan koperasi lokal, serta pendidikan bagi pengurus dan anggota.#

14



Aksi Petani SPI Tolak WTO di Berbagai Daerah PADANG. Selain di Bali dan Jakarta, petani anggota Serikat Petani Indonesia (SPI) juga melakukan aksi penolakan WTO (Organisasi Perdagangan Dunia). Di Sumatera Barat, ratusan massa petani SPI melakukan aksi menolak Konferensi Tingkat Menteri (KTM) 9 WTO di Padang (04/12). Ketua Badan Pelaksana Wilayah (BPW) SPI Sumatera Barat Sukardi Bendang menyampaikan, di tengah gencarnya Indonesia melakukan perundingan-perundingan per dagangan bebas, pemerintah yang saat ini dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seakan absen melihat persoalan pangan dan pertanian dalam negeri; seperti kasus pelanggaran hak asasi petani yang melibatkan korporasi yang hingga saat ini juga belum terselesaikan. “Di tengah gencarnya perundingan-perundingan yang dilak ukan oleh pemerintah dalam perundingan WTO kami petani SPI di Sumatera Barat dengan tegas menolak WTO,” tegasnya. Sukardi juga mengemukakan, melalui mekanisme WTO petani kecil akan semakin tidak diuntungkan oleh skema pasar dan liberalisasi pertanian. “Jadi intinya WTO harus keluar dari pertanian,” ungkapnya. Aksi petani SPI Sumatera Barat menolak KTM IX WTO Sementara itu, aksi yang sama juga dilaksanakan oleh gabungan petani dan pemuda di Medan, Sumatera Utara. Dewan Pengurus Wilayah (DPW) SPI Sumatera Utara bersama Yayasan Sintesa dan komunitas Sumatera Youth Food Movement (SYFM) melakukan aksi damai menolak WTO (04/12). Aksi yang dilaksanakan di pintu utama Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.ini diisi dengan orasi mengajak masyarakat menolak kehadiran WTO di Indonesia serta teatrikal. M. Fahri Riza, selaku pimpinan aksi dalam orasinya menyatakan bahwa kehadiran WTO di Indonesia merupakan bagian dari agenda besar neoliberalisme serta upaya menjaga penjajahan di bumi Indonesia. “Keberadaan WTO akan senantiasa membuat segala sektor pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadi sangat kapitalistik, karena pertemuan tersebut juga diisi oleh negara-negara yang mengagungkan kapitalisme sehingga pengambilan keputusan dalam pertemuan tersebut tidak akan pernah memberikan manfaat kepada rakyat” katanya di depan puluhan massa aksi. Ketua BPW SPI Sumatera Utara Zubaidah menyampaikan, tanpa WTO kesejahteraan petani kecil Indonesia akan lebih terjamin. “Pemerintah seharusnya melakukan proteksi terhadap hasil pertanian Indonesia, sedangkan kehadiran WTO akan membuka pintu impor besar-besaran produk pertanian asing dan akan sangat mengecilkan petani” ungkapnya. Direktur Yayasan Sintesa Lisdayani menegaskan kehadiran WTO sangat tidak sesuai dengan cita-cita kedaulatan pangan Indonesia karena pemenuhan kebutuhan pangan akan terus bergantung pada produk impor, bukan hasil pertanian lokal. Sementara itu, Afgan Fadilla selaku Koordinator SYFM menyatakan, sektor pertanian merupakan sektor yang tidak boleh diisi oleh kepentingan modal karena akan berimbas kepada ketertindasan masyarakat tani terkhusus petani kecil. Sementara itu, aksi penolakan WTO juga terjadi di Aksi petani SPI Sumatera Utara dan Sumatera Youth Food Movement menolak KTM IX WTO provinsi-provinsi lain di Indonesia.#

RAGAM TEKA TEKI SILANG PEMBARUAN TANI - 037

MENDATAR

1. Tumbuhan penghasil beras 6. Tubuh, badan 8. Dokumen tertulis 10. Alat penumbuk padi 11. Sisa pembakaran 12. Hura hara, keributan 14. Darah yang keluar dari rahim wanita yang baru melahirkan 15. Gembira karena hasrat telah dipenuhi 18. Peraturan yang mengikat 20. Pendapat 22. Hari pasaran Jawa 23. Tinggi rendahnya bunyi 24. Bibit 26. Mutlak dimiliki petani untuk mencapai kesejahteraan 32. Pasangan raja 35. Selalu menggunakan akal budi 36. Cocok, sesuai perhitungan 38. Senang 39. Zodiak berlambangkan singa 40. Angkutan umum 41. Rajin, ulet 42. Indah

MENURUN

2. Bebas dari bahaya 3. Saudara suami atau istri 4. Bangunan kecil seperti rumah di tengah sawah 5. Jarak antara huruf atau baris tulisan 6. Peroleh, ciduk 7. Bulir-bulir kristal berasa manis 9. Tempat duduk yang empuk 12. Ongkos Naik Haji 13. Anak Buah Kapal 16. Sejenis singkong 17. Organisasi tani kebanggaan kita 19. Sejumlah uang atau barang berharga yang wajib dibayarkan, biasanya bersifat menindas 21. Binatang khas Cina 24. Sejnis perkakas 25. Tangga nada 27. Sungai di Mesir 28. Harga Pembelian Pemerintah 29. Sejenis obat pembunuh jentik nyamuk 30. Sepeda motor sewaan 31. Keadaan hawa pada suatu daerah dalam jangka waktu yg agak lama 33. Tulen 34. Bagian dl tubuh yg menyerupai benang 36. Daerah tujuan urbanisasi 37. Sumber penerangan dari bambu yang diisi minyak tanah dan ujungnya disumbat kain

LAWAN PERAMPASAN LAHAN! www.spi.or.id


15

Sambungan dari hal. 4

memungkinkan usahausaha mandiri, pembukaan lapangan kerja dan tidak tergantung pada pangan impor. Menempatkan koperasi-koperasi petani, usaha-usaha keluarga petani, dan usaha-usaha kecil dan menengah dalam mengurusi usaha produksi pertanian dan industri pertanian. Serta menempatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurusi industri dasar yang berasal dari produkproduk pertanian yang memerlukan permodalan dan industri dalam sekala besar. Selanjutnya adalah mencabut pembebasan impor bea masuk ke Indonesia, terutama impor bahan pangan, dan melarang impor pangan hasil rekayasa genetika (GMO). Untuk jangka panjang harus membangun suatu tata perdagangan dunia yang adil dengan mengganti rezim perdagangan dibawah World Trade Organizations (WTO), dan berbagai Free Trade Agrement (FTA). Sistem distribusi pangan yang liberal mengakibatkan ketidakstabilan dan maraknya spekulasi harga pangan. Pemerintah Indonesia dengan segera membuat program khusus menyediakan pangan bagi rakyat miskin, dengan mengutamakan makanan bagi para ibu hamil, menyusui, juga bagi perempuan-perempuan yang berstatus janda, dan tidak memiliki pekerjaan dan juga bagi anak-anak balita. "Dan menertibkan database terkait pertanian dan petani yang selalu berpolemik oleh BPS, Kementerian perdagangan dan Kementerian Pertanian yang akibatnya mengeluarkan kebijakan merugikan petani dan bangsa secara umum," tambah Henry. #

16


GALERI FOTO

Aksi End WTO di Bali

(Kiri Atas) Forum rakyat yang digelar oleh GERAK LAWAN dan SMAA di Denpasar Bali, sebagai alternatif dari KTM IX WTO. (Kanan Atas) Aksi simpatik Youth Food Movement, anak muda pecinta pangan lokal - yang juga tergabung dalam GERAK LAWAN -di lapangan Renon, Denpasar, Bali menolak penyelenggaraan KTM IX WTO. (Tengah Kiri) Doa bersama lintas agama yang dilakukan di pinggiran pantai oleh pemuka agama, tokoh adat, dan gerakan sosial, mendoakan agar Indonesia menjadi negeri yang berdaulat. (Tengah kanan) Vokalis grup musik Navicula sedang menghibur para penonton yang hadir dalam malam solidaritas kesenian dan kebudayaan, sebagai solidaritas musisi Bali yang mendukung kampanye Akhiri WTO dan Tolak KTM IX WTO di Bali (Kanan bawah) Henry Saragih Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (tengah, memakai peci) mewakili gerakan masyarakat sosial sedunia membacakan petisi penolakan atas penyelenggaraan KTM IX WTO di dalam Forum di Nusa Dua, Bali. (Foto diambil di Denpasar-Bali, 3-6 Desember 2013)

M I M B A R K O M U N I K A S I P E T A N I

Recommend Documents