V
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR ^
TAHUN2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Menimbang : a. bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ang pada Tahun Anggaran 2017 telah mengalokasikan anggaran guna membantu Pemerintah Kabupaten dan
M
Pemerintah Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung untuk melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan;
b
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah perlu menetapkan Petunjuk Teknis Peruntukan dan Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Bidang Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Petunjuk Teknis Peruntukan dan
Pengelolaan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Bidang Pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2017;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Indonesia Nomor 4286);
5.
Lembaran
Negara
Republik
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301); 6.
Undang-Undang Perbendaharaan
Nomor Negara
1 Tahun 2004 (Lembaran Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 7.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Indonesia Nomor 4546);
Lembaran
Negara
Republik
10. Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12.
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan
Pendidikan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14. Peraturan
Presiden
Nomor
54
Tahun
2010
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57); 16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Sen D);
19. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 8 Seri A);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur
adalah
Gubernur
Kepulauan
Bangka
Belitung.
3. Pemerintah
Kabupaten/Kota
adalah
Pemerintah
Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 5. Bantuan Keuangan adalah jenis belanja tidak langsung
pada APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada
Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pemerataan dan/atau
peningkatan
kemampuan
Kabupaten/Kota penerima bantuan.
keuangan
pada
6 Bantuan
Keuangan
Bidang
Pendidikan
adalah
pemberian bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat khusus di bidang Pendidikan.
7 Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan Pendidikan agar
proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2
Pengelolaan
Bantuan
Keuangan
Bidang
Pendidikan
berdasarkan asas: a. efisien;
b. efektif; c.
transparan;
d. terbuka;
e. bersaing;
f. adil / tidak diskriminatif; dan g. akuntabel. Pasal 3
Maksud dari adanya Petunjuk Teknis ini yakni sebagai
pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
program kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2017.
Pasal 4
Tujuan dari penyusunan Petunjuk Teknis ini yaitu sebagai berikut:
a.
agar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. agar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan pada APBD Provinsi Tahun Anggaran 2017 dapat tepat sasaran, efektif dan efisien; c. agar target kinerja pembangunan bidang pendidikan yang sudah ditetapkan di Provinsi untuk Tahun Anggaran 2017 dapat tercapai.
BAB III
PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN
Pasal 5
(1) Pemberian Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan diperuntukan bagi program dan kegiatan sebagai berikut:
a. Program Pendidikan Dasar, meliputi: 1. kegiatan peningkatan mutu SD/MI/SDLB; 2. kegiatan perluasan dan peningkatan SMP/MTS/SMPLB.
mutu
b. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meliputi kegiatan perluasan dan peningkatan mutu PAUD Formal.
(2) Peruntukan Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan bagi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. (3) Pemerintah Kabupaten/Kota Penerima Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dalam pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan tersebut diwajibkan memenuhi mekanisme pengelolaan bantuan keuangan. BAB IV
PELAPORAN DAN PENGENDALIAN Pasal 6
(1) Bupati/Walikota wajib melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2017 kepada Gubernur.
(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali, yakni pada bulan Maret, Juni, September dan Desember.
Pasal 7
Pengendalian bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan, yaitu tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.
Pasal 8
Bupati/Walikota melalui perangkat daerah terkait wajib melakukan pengendalian penggunaan dan pengelolaan bantuan keuangan di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBD Kabupaten/ Kota. BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Peraturan Gubernur diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal %, W*T
2017
GUBERNUR KEPU
JANGKA)BELITUNG,
RUSTAM EFFENDI
Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal % t^AfcAr
2017
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
**- _ GAWANDI
BERITA DAERAH PROVINSI
NOMOR l£ SERI £
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017
LAMPIRAN
PERATURAN
GUBERNUR
KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG
NOMOR
t<\
TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK
TEKNIS
PENGELOLAAN BERSIFAT
PERUNTUKAN
BANTUAN
KHUSUS
KEUANGAN
BIDANG
DAN YANG
PENDIDIKAN
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI
KEPULAUAN
BANGKA
BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2017
PERUNTUKAN BANTUAN KEUANGAN BIDANG PENDIDIKAN
A. PROGRAM PAUD
Bantuan pada Program PAUD hanya terdiri dari 1 kegiatan, yaitu Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu PAUD Formal dimana peruntukan anggaran untuk pemberian Bantuan Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Guru TK/RA/BA ke S1/D4.
Tujuan
pemberian bantuan Peningkatan kualifikasi guru/pendidik agar
berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4 untuk meningkatkan mutu guru/pendidik PAUD formal. Sasaran bantuan adalah guru TK/RA yang belum SI/ D4 dengan syarat sebagai berikut :
Bantuan ini hanya diperuntukan bagi guru yang telah terdaftar sebagai
penerima bantuan
peningkatan kualifikasi guru dari APBD
Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung tahun sebelumnya yang masih aktif kuliah
di
Tahun 2017.
Besar bantuan yang diberikan yaitu Rp 1.200.000,- /guru/semester atau Rp.2.400.000,-/guru/tahun. Pembayaran kepada guru dapat dilakukan secara sekaligus atau per semester.
B. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR
1. KEGIATAN PENINGKATAN MUTU SD/MI/SDLB
a. Peningkatan Kualifikasi Guru SD/SDLB/MI ke S1/D4 Tujuan pemberian bantuan ini yaitu untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4. Adapun sasaran kegiatan yaitu guru SD/MI yang belum berkualifikasi S1/D4.
Bantuan ini hanya diperuntukkan bagi guru yang telah
terdaftar
sebagai penerima bantuan peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 dari
dari
APBD
Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung
tahun
sebelumnya yang masih aktif kuliah di tahun 2017. Besar bantuan yang diberikan yaitu Rp. 1.200.000,- per guru per semester atau sebesar Rp. 2.400.000,- per guru per tahun.
Pembayaran kepada guru dapat dilakukan secara sekaligus atau per semester.
b. Bantuan Pendidikan Inklusi Jenjang SD/MI
Bantuan ini diberikan kepada sekolah reguler yang melaksanakan
pendidikan inklusi dengan harapan siswa yang berkebutuhan khusus juga mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dilakukan mengingat Sekolah Dasar Luar
Biasa (SDLB) yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat terbatas dan umumnya terletak di Ibukota Kabupaten/ Kota saja.
Besar bantuan yang diberikan yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- per siswa dengan ketentuan sebagai berikut :
• Bantuan dikelola langsung oleh Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi.
• Besar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan jumlah siswa
yang berkebutuhan khusus di sekolah yang bersangkutan. • Penggunaan anggaran yaitu sebagai berikut :
> Biaya Transportasi dan honorarium guru khusus yang dipinjam dari SDLB terdekat.
> Transportasi dan Honorarium tenaga khusus seperti, psikolog, psikiater, therapist, dan Iain-lain. > Memenuhi aksesibility untuk siswa berkebutuhan khusus.
> Memenuhi alat peraga pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.
Dilarang menggunakan bantuan ini untuk membiayai kegiatan yang sudah dibiayai oleh anggaran lain.
c. Tambahan Penghasilan Guru SD/MI Daerah terpencil
Tambahan
penghasilan
ini
merupakan
bentuk
penghargaan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Guru SD di
daerah
terpencil
yang
telah
mendedikasikan
diri
mengajar
masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Tambahan
penghasilan
ini
diperuntukkan
bagi
Guru
SD
Negeri/Swasta yang bertugas di Daerah Terpencil, baik yang berstatus PNS maupun Non PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang terhitung mulai tanggal 31 Juli 2014 atau sebelumnya dan masih aktif mengajar sampai dengan sekarang tanpa putus.
Pengangkatan guru yang bersangkutan dengan diketahui/disetujui oleh Dinas Pendidikan kabupaten/Kota. Bagi guru yang purna tugas
pada tahun 2017 tetap diberikan insentif dengan mempertimbangkan jumlah bulan sebelum mereka purna tugas pada tahun 2017.
Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan yaitu sebesar Rp. 500.000,- per orang per bulan atau sebesar Rp. 6.000.000,- per orang per tahun. Pemberian tambahan penghasilan ini dapat dilakukan oleh SKPD terkait atau melalui sekolah bersangkutan
secara sekaligus atau secara bertahap.
2. KEGIATAN PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SMP/MTS/SMPLB
a. Peningkatan Kualifikasi Guru SMP/MTs/SMPLB ke S1/D4 Tujuan pemberian bantuan ini yaitu untuk meningkatkan kualifikasi guru menjadi berkualifikasi pendidikan minimal S1/D4.
Adapun sasaran kegiatan yaitu guru SMP/MTs/SMPLB yang belum berkualifikasi S1/D4. Adapun guru yang berhak mendapatkan
bantuan ini yaitu guru yang sebelumnya telah terdaftar sebagai
penerima bantuan peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 dari dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun sebelumnya yang masih aktif kuliah di tahun 2017.
Besar bantuan yang diberikan yaitu Rp. 1.200.000,- per guru per
semester atau sebesar Rp. 2.400.000,- per guru per tahun.
Pembayaran kepada guru dapat dilakukan secara sekaligus atau per semester.
b. Bantuan Pendidikan Inklusi Jenjang SMP/MTs
Bantuan ini diberikan kepada sekolah reguler yang melaksanakan
pendidikan inklusi dengan harapan siswa yang berkebutuhan khusus juga mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini dilakukan mengingat Sekolah Menengah
Luar Biasa (SMPLB) yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat terbatas dan umumnya terletak di Ibukota Kabupaten/Kota saja.
Besar bantuan yang diberikan yaitu sebesar Rp.1.500.000,- per siswa dengan ketentuan sebagai berikut:
• Bantuan
dikelola
langsung
oleh
Sekolah
Penyelenggara
Pendidikan Inklusi.
• Besar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan jumlah siswa yang berkebutuhan khusus di sekolah yang bersangkutan. • Penggunaan anggaran yaitu sebagai berikut :
-
Biaya Transportasi dan honorarium guru khusus yang dipinjam dari SMPLB terdekat.
- Transportasi dan Honorarium tenaga khusus seperti, psikolog, psikiater, therapist, dan Iain-lain. -
Memenuhi aksesibility untuk siswa berkebutuhan khusus.
- Memenuhi alat peraga pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.
Dilarang menggunakan bantuan ini untuk membiayai kegiatan yang sudah dibiayai oleh anggaran lain.
c. Tambahan Penghasilan Guru SMP/MTs Daerah terpencil Tambahan penghasilan ini merupakan bentuk penghargaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Guru SMP di daerah terpencil yang telah mendedikasikan diri mengajar masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Tambahan penghasilan ini diperuntukkan
bagi Guru SMP Negeri/Swasta yang bertugasdi Daerah Terpencil, baik yang berstatus PNS maupun Non PNS yang diangkat oleh pejabat yang berwenang terhitung mulai tanggal 31 Juli 2014 atau sebelumnya dan masih aktif mengajar sampai dengan sekarang. Bagi guru yang
purna tugas pada tahun 2016 tetap diberikan insentif dengan mempertimbangkan jumlah bulan sebelum mereka purna tugas pada tahun 2016.
Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan yaitu sebesar Rp. 500.000,- per orang per bulan atau sebesar Rp. 6.000.000,- per
orang per tahun. Pemberian tambahan penghasilan ini dapat dilakukan oleh SKPD terkait atau melalui sekolah bersangkutan
secara sekaligus atau secara bertahap.
GUBERNUR
KEPULAUAN_BANGKA BELITUNG,
RUSTAM EFFENDI
